B A B I - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/5907/lakip_bkd_tahun_2016.pdf · Meja...
Transcript of B A B I - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/5907/lakip_bkd_tahun_2016.pdf · Meja...
1
B A B I
PENDAHULUAN
Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.
Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Lahirnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu upaya
mewujudkan good governance. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa
asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan
bahwa asas akuntabilitas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi.
2
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sebagai Instansi Pemerintah dan
unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melakukan
pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru
disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Barru diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, yang dijabarkan ke
dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru.
Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru
mempunyai tugas memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan
tugasnya menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian daerah
c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah
d. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan
3
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi
yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai
tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara yang
satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur
organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan
b. Sub Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai
4. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :
a. Sub Bidang Penempatan dan Mutasi Jabatan
b. Sub Bidang Kepangkatan
5. Bidang Diklat Aparatur terdiri dari :
a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pendidikan Umum
b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
6. Bidang Data dan Informasi Pegawai terdiri dari :
4
a. Sub Bidang Informasi Kepegawaian
b. Sub Bidang Data dan Dokumentasi
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala badan merupakan jabatan struktural eselon II, Sekretaris merupakan
jabatan struktural eselon III/a, Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon
III/b dan Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural
eselon IV/a.
Untuk lebih jelas dari struktural organisasi dapat dilihat pada gambar 1 di
bawah ini.
5
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BARRU
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KEPALA
SEKRETARIAT
U P T B
SUB BIDANG DATA DAN
DOKUMENTASI
SUB BIDANG INFORMASI
KEPEGAWAIAN
BIDANG DATA DAN
INFORMASI PEGAWAI
SUB BIDANG DIKLAT
TEKNIS DAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG DIKLAT
STRUKTURAL DAN
PENDIDIKAN UMUM
BIDANG DIKLAT
APARATUR
SUB BIDANG
KEPANGKATAN
SUB BIDANG PENEMPATAN
DAN MUTASI JABATAN
BIDANG MUTASI PEGAWAI
SUB BIDANG
PEMBERHENTIAN DAN
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENGADAAN
BIDANG PENGEMBANGAN
PEGAWAI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAG
KEUANGAN
SUBBAG UMUM SUBBAG
PENYUSUNAN
PROGRAM
6
Uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan
koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan,
baik dalam satuan organisasi badan maupun dalam lembaga antar badan/perangkat
daerah lainnya.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkoordinasian penyusunan program;
b. Pengelolaan keuangan;
c. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, umum, keuangan dan rumah
tangga; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
2. Bidang Pengembangan
Bidang pengembangan pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dan melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas
penyelenggaraan tugas di Pengembangan Pegawai.
Bidang Pengembangan Pegawai dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pegawai;
b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
pengembangan pegawai;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pegawai; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
7
3. Bidang Mutasi Pegawai
Bidang mutasi pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan
melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas
penyelenggaraan tugas di Bidang Mutasi Pegawai.
Bidang Mutasi Pegawai dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi pegawai;
b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang mutasi
pegawai;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mutasi pegawai; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
4. Bidang Diklat Aparatur
Bidang diklat aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan
melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas
penyelenggaraan tugas di bidang diklat aparatur.
Bidang diklat aparatur dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang diklat aparatur;
b. pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang diklat
aparatur;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang diklat aparatur; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
5. Bidang Data dan Informasi Pegawai
Bidang data dan informasi pegawai mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian
8
dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang data dan informasi pegawai.
Bidang data dan informasi pegawai dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pegawai ;
b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang data dan
informasi pegawai ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi pegawai; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
6. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua
kelompok yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Badan.
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru memberikan pelayanan :
1. Informasi dan data kepegawaian
2. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
3. Purna tugas PNS (Pensiun)
4. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
5. Pemberian izin/cuti
6. Penghargaan satya lancana karya satya
7. Administrasi kepegawaian (karpeg, taspen, dll)
8. Mutasi jabatan
9. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
10. Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi
11. Diklat struktural
9
12. Pemberian izin belajar dan tugas belajar
C. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Barru sampai akhir tahun 2016 didukung oleh Sumber Daya Manusia
sebanyak 37 (tiga puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (data per 31 Desember
2016), dengan rincian sebagai berikut :
a. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menurut golongan
ruang.
Tabel 1.
Sumber Daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan golongan ruang
No Gol. Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah
1 IV/c 1 - 1
2 IV/b 1 - 1
3 IV/a - 1 1
4 III/d 4 2 6
5 III/c 1 7 8
6 III/b 2 4 6
7 III/a 2 3 5
8 II/d - 1 1
9 II/c - 3 3
10 II/b 4 1 5
11 II/a - - 0
Jumlah 15 22 37
10
b. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menurut jenjang
pendidikan formal.
Tabel 2.
Sumber daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan jenjang pendidikan formal
No Pendidikan Laki-laki Perempuan
Jumlah
1 Strata Dua (S.2) 4 6 10
2 Strata Satu (S.1) 8 11 19
3 Diploma Tiga (D.III) 1 - 1
4 SLTA 5 2 7
5 SLTP - - 0
Jumlah 18 19 37
c. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru berdasarkan diklat
jabatan struktural yang telah diikuti.
Tabel 3.
Sumber daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan diklat jabatan struktural
No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Diklatpim Tk. I - - 0
2 Diklatpim Tk. II 1 - 1
3 Diklatpim Tk. III 5 1 6
4 Diklatpim Tk. IV 1 8 9
Jumlah 7 9 16
11
d. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menurut eselon.
Tabel 4.
Sumber daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan eselon
No Eselon Laki-laki Perempuan Jumlah
1 II-B 1 - 1
2 III-A 1 - 1
3 III-B 3 1 4
4 IV-A 2 8 10
JUMLAH 7 9 16
Dalam rangka pelaksanaan tugas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru
memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Adapun sarana dan prasarana yang ada
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sampai Desember 2016 adalah
sebagai berikut:
Tabel 5.
Sarana dan prasarana BKD Kabupaten Barru
No Nama/Jenis Barang Jumlah
Barang
Keadaan Barang Juml
ah Ket
Baik Kurang
Baik
Rusak
Berat
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Meja kerja
Lemari kayu
Filling besi/metal
Rak kayu
Sepeda motor
Kursi tamu
Kursi putar
Lemari besi
Kursi kayu/rotan/bamboo
Alat kantor lainnya (lain-lain)
Meja biro
Kompor gas
Tabung gas
Kursi kerja pejabat lain-lain
Dispenser
Jam elektronik
Kipas angin
Alat dapur lainnya
PC unit/computer PC
Kursi kerja
Dinding/sekat kayu
61
26
6
1
1
1
1
1
4
20
3
1
1
3
2
2
13
3
10
12
1
43
24
6
-
1
1
1
1
4
17
3
1
1
3
2
2
13
3
9
12
1
18
2
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
61
26
6
1
1
1
1
1
4
20
3
1
1
3
2
2
13
3
10
12
1
12
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
AC unit
Note book
Camera + attachment
Layar proyektor
Sepeda motor
Mesin ketik lain-lain
Meja rapat
Kursi rapat
Peralatan jaringan lain-lain
Printer
Sound system
Buku hukum
Alat hiasan
Harddisk eksternal
Microphone
Buku agama Islam
Alat tenis meja
Timbangan
Personal komputer lain-lain
Scanner
Flash disk
Televisi
Laptop
Meja kerja pegawai non struktural
Kursi kerja pejabat eselon IV
Facsimile
Papan tulis
Mesin absensi
Meja bundar
Hub
Lemari arsip untuk arsip dinamis
Peralatan studio visual lain-lain
Layar proyektor
Sound system
Wireless amplifier
AC unit
White board
Kursi besi/metal
Gordyn
UPS
1
9
2
2
4
4
8
83
1
25
1
16
1
5
2
1
1
1
1
3
5
1
8
5
4
1
6
1
8
1
2
1
1
2
2
6
2
4
1
1
1
9
1
1
4
1
8
83
-
23
1
-
1
5
2
1
1
1
1
3
5
1
8
5
4
1
6
1
8
1
2
1
1
2
2
6
2
4
1
1
-
-
1
1
-
3
-
-
1
2
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
9
2
2
4
4
8
83
1
25
1
16
1
5
2
1
1
1
1
3
5
1
8
5
4
1
6
1
8
1
2
1
1
2
2
6
2
4
1
1
Jumlah 405 357 48 - 405
D. Sistematika Penulisan
Bab I Menguraikan pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas
pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur dan sarana prasarana.
Bab II Menguraikan rencana strategis dan perjanjian kinerja Tahun 2016.
13
Bab III Menguraikan akuntabilitas kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi tahun
2016 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi, data perbandingan antara target dan realisasi
tahun 2016, data perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-
tahun sebelumnya, data perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan
tahun 2016 dengan target akhir Renstra, analisis penyebab kegagalan, dan
realisasi anggaran tahun 2016.
Bab IV Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Lampiran :
1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan
2. Formulir Pengukuran Kinerja
14
B A B II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia
dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional
dan global yang tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
diatur melalui Keputusan Bupati Barru Nomor 342/BKD/IX/2016 Tentang Pengesahan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Tanggal 1 September 2016. Keputusan Bupati Barru kemudian ditindaklanjuti dengan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2016-2021 Tanggal 02 September 2016.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai tugas dan fungsi BKD Kabupaten Barru dengan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.
Visi Pemerintah Kabupaten Barru yang termuat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya
Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas dan Bermartabat yang
Bernafaskan Keagamaan”. Visi tersebut menjadi visi bagi seluruh SKPD dalam wilayah
Pemerintah Kabupaten Barru dalam tahun 2016-2021.
Sesuai dengan hal tersebut, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera,
15
Taat Azas dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”. Adapun penjelasan makna
visi adalah sebagai berikut :
Lebih maju mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator pembangunan akan
lebih baik seperti : pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan manusia (IPM),
pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai
indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya.
Sejahtera mengandung arti : Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk
memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.
Taat azas mengandung arti : Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu
pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat istiadat serta kearifan lokal.
Bermartabat mengandung arti : Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan
dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah
dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.
Bernafaskan keagamaan mengandung arti : Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh
pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik proses
maupun hasil kegiatan.
Misi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah :
1. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan
masyarakat.
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif.
4. Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional
dan internasional.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
16
Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2016-2021 tersebut, tugas
pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sangat terkait dengan misi
“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”.
Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut :
a. Tujuan : Terwujudnya manajemen aparatur sipil negara yang professional dan
berintegritas
b. Sasaran : 1. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur.
2. Meningkatnya jumlah aparatur yang difasilitasi dalam mutasi jabatan
dan mutasi kenaikan pangkat.
3. Meningkatnya kemampuan manajerial, tekhnis dan fungsional ASN.
4. Terwujudnya pengelolaan data dan informasi pegawai yang terintegrasi.
5. Terwujudnya tata kelola administrasi dan kegiatan yang efisien dan
efektif.
Adapun indikator sasaran yang menunjukkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Barru yang akan dicapai dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 6.
Rencana strategis BKD Kabupaten Barru Tahun 2016
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program
Terwujudnya
manajemen
ASN yang
professional dan
berintegritas
Meningkatnya
kedisiplinan dan
kesejahteraan aparatur
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin
aparatur
40 org Program Peningkatan
disiplin aparatur
Jumlah ASN yang
difasilitasi dalam
pengangkatan,
pemberian reward dan
pemberhentian
1079 org Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Meningkatnya jumlah
aparatur yang difasilitasi
Persentase
keterpenuhan jabatan
90% Program Fasilitas
pindah/purna tugas PNS
17
dalam mutasi jabatan dan
mutasi kenaikan pangkat
(jabatan pimpinan
tinggi pratama,
administrator,
pengawas, pelaksana
dan fungsional)
Jumlah aparatur yang
dilayani dalam proses
kenaikan pangkat
855 org Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Meningkatnya
kemampuan manajerial,
tekhnis dan fungsional
ASN
Jumlah ASN yang
memiliki kompetensi
teknis dan kompetensi
manajerial
409 org Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Terwujudnya pengelolaan
data dan informasi
pegawai yang terintegrasi
Persentase data dan
informasi kepegawaian
yang lengkap
98 % Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Jumlah data dan
informasi kepegawaian
yang lengkap
1
dokumen
Program Pembinaan dan
pengembangan aparatur
Terwujudnya tata kelola
administrasi dan kegiatan
yang efektif
Persentase realisasi
keuangan
62,15% Program Pelayanan
administrasi perkantoran
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
B. Perjanjian Kinerja
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan
untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Dengan kata
lain, perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan
dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target
yang telah ditetapkan.
Rencana Kinerja disusun setiap tahunnya dengan mengacu pada rencana strategis
yang telah ditetapkan. Adapun Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
18
Barru Tahun 2016 (RKT) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun
2016-2021 dapat dilihat dalam lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan.
Perencanaan kinerja merupakan proses yang menghasilkan butir-butir kesepakatan
yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan atau antara satu unit
organisasi dengan unit organisasi lainnya.
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan
terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2016
memuat perjanjian antara Kepala Badan selaku pihak yang akan mencapai target-target
kinerja dengan Bupati sebagai atasan yang dibuat pada awal tahun. Adapun perjanjian
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 7.
Perjanjian Kinerja BKD Kabupaten Barru Tahun 2016
No. Sasaran Indikator
Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)
Anggaran
Perubahan
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatny
a kedisiplinan
dan
kesejahteraan
aparatur
Jumlah kasus
pelanggaran
disiplin
aparatur
40 org Program
Peningkatan
disiplin aparatur
Pembinaan
disiplin pegawai
6.180.000,- 6.180.000,-
Jumlah ASN
yang
difasilitasi
dalam
pengangkatan,
pemberian
reward dan
pemberhentian
1079
org
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Seleksi
penerimaan CPNS
220.135.900,- 220.135.900,-
Penempatan PNS 28.149.100,- 28.149.100,-
Pemberian 15.499.400,- 15.499.400,-
19
penghargaan bagi
PNS yang
berprestasi
Pemberhentian
PNS
45.727.000,- 45.727.000,-
Pelayanan
administrasi
kepegawaian
bidang
pengembangan
2.540.000,- 2.540.000,-
2 Meningkatnya
jumlah
aparatur yang
difasilitasi
dalam mutasi
jabatan dan
mutasi
kenaikan
pangkat
Persentase
keterpenuhan
jabatan
(jabatan
pimpinan
tinggi pratama,
administrator,
pengawas,
pelaksana dan
fungsional)
90% Program
Fasilitas
pindah/purna
tugas PNS
Pemindahan tugas
PNS
237.181.500,- 285.181.500,-
Jumlah
aparatur yang
dilayani dalam
proses
kenaikan
pangkat
855
org
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Mutasi kenaikan
pangkat PNS
129.836.000,- 129.836.000,-
3 Meningkatnya
kemampuan
manajerial,
tekhnis dan
fungsional
ASN
Jumlah ASN
yang memiliki
kompetensi
teknis dan
kompetensi
manajerial
409
org
Program
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Pendidikan dan
pelatihan formal
14.000.000,- 14.000.000,-
Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
42.190.000,- 42.190.000,-
Program
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Pendidikan dan
pelatihan
struktural bagi
PNSD
2.666.787.500,
-
2.125.328.500,
-
Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pemberian
bantuan tugas
belajar dan ikatan
dinas
48.500.000,- 48.500.000,-
Pemberian ijin
belajar dan tugas
belajar PNS
1.707.000,- 1.707.000,-
4 Terwujudnya
pengelolaan
data dan
informasi
pegawai yang
terintegrasi
Persentase data
dan informasi
kepegawaian
yang lengkap
98% Program
Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Pengembangan
dan penataan data
PNS
73.346.400,- 74.986.400,-
Penyusunan
rencana
pembinaan karir
PNS
16.408.400,-- 14.768.400,-
Jumlah data 1 Program Penyusunan 22.006.300,- 22.006.300,-
20
dan informasi
perencanaan
kebutuhan
pegawai ASN
dkmn Pembinaan dan
pengembangan
aparatur
rencana
kebutuhan PNS
5 Terwujudnya
tata kelola
administrasi
dan kegiatan
yang efisien
dan efektif
Persentase
realisasi
keuangan
62,15
%
Program
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa
surat menyurat
70.589.900,- 70.589.900,-
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
18.000.000,- 18.000.000,-
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
2.900.000,- 2.900.000,-
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
4.800.000,- 4.800.000,-
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
1.228.250,- 1.228.250,-
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
4.020.000,- 4.020.000,-
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
273.740.900- 319.792.900,-
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
16.061.600,- 20.501.600,-
Program
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
14.000.000- 95.525.200,-
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
21.255.000,- 29.979.000,-
Pengadaan
meubeleur
36.800.000- 26.854.300,-
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
19.000.000,- 19.000.000,-
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
9.750.000,- 9.750.000,-
Program
Peningkatan
pengembangan
sistem
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
545.000,- 545.000,-
21
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
kinerja SKPD
Penyusunan
laporan keuangan
semesteran
513.500,- 513.500,-
Penyusunan
laporan keuangan
akhir tahun
541.500,- 541.500,-
Monitoring dan
evaluasi
528.000,- 528.000,-
Penyusunan RKA
dan DPA
500.000,- 500.000,-
JUMLAH 4.064.968.150,
-
3.702.304.650,
- 3.702.304.650,
-
22
B A B III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan
strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap
indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran.
Dalam rangka pengukuran kinerja, indikator yang digunakan adalah Indikator
sasaran strategis dan indikator kegiatan 2016. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah
yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari
indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator
kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan
realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dan realisasi kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran
dipergunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :
85% s.d. 100% = sangat berhasil
70% s.d. 84% = berhasil
55% s.d. 69% = cukup berhasil
0% s.d 54% = kurang berhasil
23
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016
Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 8.
Target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Predikat
1. Meningkatnya
kedisiplinan dan
kesejahteraan
aparatur
Jumlah kasus pelanggaran
disiplin aparatur 40 org 28 org 130%
Sangat
berhasil
Jumlah ASN yang
difasiliatsi dalam
pengangkatan, pemberian
reward dan pemberhentian
1079
org 1236 org 114,55%
Sangat
berhasil
2. Meningkatnya
jumlah aparatur
yang difasilitasi
dalam mutasi
jabatan dan
mutasi kenaikan
pangkat
Persentase keterpenuhan
jabatan (jabatan pimpinan
tinggi pratama,
administrator, pengawas,
pelaksana dan fungsional)
90% 86,33% 95,92% Sangat
berhasil
Jumlah aparatur yang
dilayani dalam proses
kenaikan pangkat 855 org 1207 org 141,17%
Sangat
berhasil
3. Meningkatnya
kemampuan
manajerial,
tekhnis dan
fungsional ASN
Jumlah ASN yang memiliki
kompetensi teknis dan
kompetensi manajerial 409 org 306 org 74,82% Berhasil
4. Terwujudnya
pengelolaan data
dan informasi
pegawai yang
terintegrasi
Persentase data dan
informasi kepegawaian
yang lengkap 98% 98% 100% Sangat
berhasil
Jumlah data dan informasi
perencanaan kebutuhan
pegawai ASN 1 dkmn 1 dkmn 100%
Sangat
berhasil
5. Terwujudnya tata
kelola
administrasi dan
kegiatan yang
efisien dan efektif
Persentase realisasi
keuangan
62,15% 67,63% 108,82% Sangat
berhasil
24
Tabel 9.
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Jumlah Indikator Kinerja
Rata-rata
Capaian
Kinerja
Predikat
1. Meningkatnya kedisiplinan
dan kesejahteraan aparatur 2 indikator 122,27% Sangat
berhasil
2 Meningkatnya jumlah
aparatur yang difasilitasi
dalam mutasi jabatan dan
mutasi kenaikan pangkat
2 indikator 118,54% Sangat
berhasil
3 Meningkatnya kemampuan
manajerial, tekhnis dan
fungsional ASN 1 indikator 74,82% Berhasil
4 Terwujudnya pengelolaan
data dan informasi
pegawai yang terintegrasi 2 indikator 100%
Sangat
berhasil
5 Terwujudnya tata kelola
administrasi dan kegiatan
yang efisien dan efektif 1 indikator 108,82%
Sangat
berhasil
2. Pencapaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 10.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Predikat
1. Jumlah kasus pelanggaran
disiplin aparatur 40 org 28 org 130% Sangat
berhasil
2. Jumlah ASN yang difasiliatsi
dalam pengangkatan, pemberian
reward dan pemberhentian 1079 org 1236 org 114,55%
Sangat
berhasil
3. Persentase keterpenuhan jabatan
(jabatan pimpinan tinggi
pratama, administrator,
pengawas, pelaksana dan
fungsional)
90% 86,33% 95,92% Sangat
berhasil
4. Jumlah aparatur yang dilayani
dalam proses kenaikan pangkat 855 org 1207 org 141,17% Sangat
berhasil
5 Jumlah ASN yang memiliki
kompetensi teknis dan
kompetensi manajerial 409 org 306 org 74,82% Berhasil
25
6 Persentase data dan informasi
kepegawaian yang lengkap 98% 98% 100% Sangat
berhasil
7 Jumlah data dan informasi
perencanaan kebutuhan pegawai
ASN 1 dkmn 1 dkmn 100%
Sangat
berhasil
3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 dengan tahun lalu
periode Renstra
Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2016-2021, sehingga belum dapat
dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu.
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016 dengan target Jangka Menengah Renstra
Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2016-2021, sehingga perbandingan
realisasi kinerja dimulai pada tahun 2016 dan membandingkannya dengan target
jangka menengah Renstra.
Tabel 11.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2016 dan Target jangka Menegah Renstra
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Kinerja
akhir
Periode
RPJMD
(2021)
Realisasi
Kinerja
2016
(Tahun
pertama
Renstra)
Capaian
Kinerja
1. Meningkatnya
kedisiplinan dan
kesejahteraan aparatur
Jumlah kasus pelanggaran
disiplin aparatur 20 org 28 org 60%
Jumlah ASN yang difasiliatsi
dalam pengangkatan,
pemberian reward dan
pemberhentian
7056 org 1236 org 17,51%
26
2. Meningkatnya jumlah
aparatur yang difasilitasi
dalam mutasi jabatan
dan mutasi kenaikan
pangkat
Persentase keterpenuhan
jabatan (jabatan pimpinan
tinggi pratama, administrator,
pengawas, pelaksana dan
fungsional)
100% 86,33% 86,33%
Jumlah aparatur yang
dilayani dalam proses
kenaikan pangkat 5455 org 1207 org 22,13%
3. Meningkatnya
kemampuan manajerial,
tekhnis dan fungsional
ASN
Jumlah ASN yang memiliki
kompetensi teknis dan
kompetensi manajerial 2448 org 306 org 12,5%
4. Terwujudnya
pengelolaan data dan
informasi pegawai yang
terintegrasi
Persentase data dan
informasi kepegawaian yang
lengkap 98% 98% 100%
Jumlah data dan informasi
perencanaan kebutuhan
pegawai ASN 11 dkmn 1 dkmn 9,09%
5. Terwujudnya tata kelola
administrasi dan
kegiatan yang efisien
dan efektif
Persentase realisasi keuangan
85,5% 67,63% 79,09%
Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka Evaluasi capaian kinerja sasaran Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Sasaran “Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur”
Sasaran “Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur” diukur dari
dua indikator kinerja sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 122,27% atau
predikat sangat berhasil.
1.1. Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak
menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Dengan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin PNS, maka Badan kepegawaian Daerah sebagai lembaga yang memiliki
fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk
27
meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam
rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan kepemerintahan yang
baik melalui penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin.
Jumlah kasus pelanggaran disiplin diharapkan mengalami penurunan setiap
tahunnya, sehingga pada akhir periode renstra jumlah kasus pelanggaran disiplin
yang terjadi hanya 20 orang.
Target yang telah ditetapkan dari indikator “jumlah kasus pelanggaran disiplin”
pada tahun 2016 adalah sebesar 40 orang. Dengan dilaksanakannya kegiatan
Pembinaan disiplin pegawai, maka kasus pelanggaran disiplin yang terjadi pada
tahun 2016 sebanyak 28 orang atau capaian kinerja sebesar 130%. Capaian tersebut
merupakan sebuah prestasi, karena jumlah kasus yang terjadi lebih rendah
dibandingkan dengan target, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan PNS
semakin membaik.
Tabel. 12
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016
Indikator Kinerja Target realisasi Capaian
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin
40 org
28 org
130%
target-(realisasi-target)
target
Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Adanya laporan informasi pelanggaran disiplin dari SKPD.
2. Kontinyuitas penyampaian rekapitulasi kehadiran PNS.
3. Komitmen pimpinan untuk melakukan tindakan penjatuhan hukuman disiplin
sesuai dengan jenis pelanggaran.
X 100%
28
Meskipun capaian kinerja sangat berhasil, namun tetap terdapat kendala dalam
pelaksanaan kegiatan, antara lain yaitu :
1. Kurangnya kesadaran PNS untuk melaksanakan ketentuan jam kerja sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
2. Beberapa SKPD belum menyampaikan laporan kehadiran secara tepat waktu.
Adapun realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan pembinaan disiplin pegawai untuk
mendukung pencapaian kinerja adalah :
Tabel. 13
Realisasi anggaran kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Program Peningkatan
disiplin aparatur
6.180.000,- 2.097.800,- 33,94%
Pembinaan disiplin pegawai 6.180.000,- 2.097.800,- 33,94%
1.2. Jumlah ASN yang difasilitasi dalam pengangkatan, pemberian reward dan
pemberhentian
Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak jumlah aparatur yang
difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru dalam hal
pengangkatan menjadi CPNS, CPNS menjadi PNS, pemberian penghargaan,
pelayanan administrasi kepegawaian dan pemberhentian PNS.
Target jumlah ASN yang difasilitasi dalam pengangkatan, pemberian reward dan
pemberhentian pada tahun 2016 ditetapkan sebanyak 1079 orang. Dengan
melaksanakan program dan kegiatan, maka terealisasi sebanyak 1236 orang, atau
capaian sebesar 114,55%.
29
Tabel. 14
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016
Indikator Kinerja Target realisasi Capaian
Jumlah ASN yang difasilitasi dalam
pengangkatan, pemberian reward dan
pemberhentian
1079 org
1236 org
114,55%
Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Seleksi penerimaan
CPNS, 2). Penempatan PNS, 3). Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi, 4). Pemberhentian PNS, 5). Pelayanan administrasi kepegawaian
bidang pengembangan.
Tabel. 15
Realisasi program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Program/Kegiatan Output Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Program Pembinaan
dan pengembangan
aparatur
309.051.400,- 53.373.400,- 17,27%
Seleksi penerimaan
CPNS
Jumlah peserta yang
lulus seleksi CPNS= 0
220.135.900,- 0,- 0%
Penempatan PNS Jumlah aparatur yang
ditempatkan pada
SKPD = 196 org
28.149.100,- 6.118.500,- 21,73%
Pemberian
penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
Jumlah aparatur yang
menerima
penghargaan Satya
Lancana Karya Satya
= 349 org
15.499.400,- 12.118.400,- 78,18%
Pemberhentian PNS Jumlah aparatur yang
menerima SK pensiun
= 122 org
42.727.000,- 33.033.500,- 77,31%
Pelayanan administrasi
kepegawaian bidang
pengembangan
Jumlah aparatur yang
dilayani dalam
pengurusan
administrasi
kepegawaian bidang
pengembangan = 569
2.540.000,- 2.103.000,- 82,79%
30
Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Adanya salah satu kemudahan pelayanan dalam fasilitasi pemberhentian PNS
yakni adanya kunjungan dari PT. Taspen setiap bulannya ke daerah Kabupaten,
sehingga proses penyelesaian administrasi pensiun lebih mudah.
2. Penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang memudahkan
pelayanan pengangkatan PNS, dan pensiun.
Meskipun capaian kinerja sangat berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam
pencapaian kinerja, antara lain yaitu :
1. Adanya kebijakan penghentian sementara penerimaan pegawai, sehingga
kegiatan seleksi penerimaan CPNS tidak dapat dilaksanakan.
2. Sasaran “Meningkatnya jumlah aparatur yang difasilitasi dalam mutasi jabatan
dan mutasi kenaikan pangkat”
Sasaran “Terciptanya jumlah aparatur yang difasilitasi dalam mutasi jabatan
dan mutasi kenaikan pangkat” diukur dari dua indikator kinerja sasaran, dengan rata-
rata capaian kinerja sebesar 118,54% atau predikat sangat berhasil.
2.1. Persentase keterpenuhan jabatan (jabatan pimpinan tinggi pratama,
administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional)
Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan
Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional dan
jabatan pimpinan tinggi.
Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta daministrasi pemerintahan dan
pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas :
31
a. Jabatan administrator, Pejabat dalam jabatan ini bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.
b. Jabatan pengawas, Pejabat dalam jabatan ini bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
c. Jabatan pelaksana, Pejabat dalam jabatan ini bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Setiap jabatan dalam kelompok jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan.
Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu. Jabatan fungsional terdiri atas
a. Jabatan fungsional keahlian
b. Jabatan fungsional keterampilan
Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi
Pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas :
a. Jabatan pimpinan tinggi utama
b. Jabatan pimpinan tinggi madya
c. Jabatan pimpinan tinggi pratama
Setiap jabatan pimpinan tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta
persyaratan lain yang dibutuhkan.
Indikator “Persentase keterpenuhan jabatan (jabatan pimpinan tinggi pratama,
administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional)” digunakan untuk mengukur
seberapa jumlah keterpenuhan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan
32
pengawas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barru sesuai dengan jumlah
jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan daerah.
Target jumlah keterpenuhan jabatan pada tahun 2016 ditetapkan sebanyak 90%.
Berdasarkan jumlah data jabatan (sesuai PP Nomor 41 tahun 2007) yang terisi dan
belum terisi pada tahun 2016 diperoleh realisasi sebesar 86,33% atau capaian
sebesar 95,92%
Tabel. 16
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase keterpeneuhan jabatan
(jabatan pimpianan tinggi pratama,
administrator, pengawas, pelaksana dan
fungsional)
90%
86,33%
95,92%
Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Pemindahan tugas
PNS.
Tabel. 17
Realisasi program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Program/Kegiatan Output Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Program Pembinaan
dan pengembangan
aparatur
Pemindahan tugas PNS Jumlah aparatur yang
diangkat dalam jabatan
285.181.500,- 17.442.300,- 6,12%
Meskipun capaian kinerja sangat berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam
pencapaian kinerja, antara lain yaitu :
1. Tidak terlaksananya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator
dan pengawas berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 pada tahun 2016 karena
adanya ketentuan yang melarang Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas
Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pegawai, dan ketentuan yang melarang
33
Bupati untuk melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
pelantikan.
2. Perubahan struktur organisasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga terjadi perubahan kelembagaan,
struktur maupun nama jabatan yang membutuhkan waktu dalam proses
pengkajian, seleksi dan pengisian jabatan, sehingga pengisian jabatan belum
dapat dilaksanakan.
2.2. Jumlah aparatur yang dilayani dalam proses kenaikan pangkat
Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak jumlah aparatur yang
difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru dalam hal proses
pengusulan kenaikan pangkat dan penerbitan SK kenaikan pangkat.
Target jumlah aparatur yang dilayani dalam proses kenaikan pangkat pada tahun
2016 ditetapkan sebanyak 855 orang. Dengan melaksanakan program dan
kegiatan,maka terealisasi sebanyak 1207 orang, atau capaian sebesar 141,17%.
Tabel. 18
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Jumlah aparatur yang dilayani dalam
proses kenaikan pangkat
855 org
1207 org
141,17%
Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Mutasi kenaikan
pangkat PNS
34
Tabel. 19
Realisasi program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Program/Kegiatan Output Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Program Pembinaan
dan pengembangan
aparatur
129.836.000,- 94.099.200,- 72,47%
Mutasi kenaikan
pangkat PNS
Jumlah berkas usul
kenaikan pangkat
129.836.000,- 94.099.200,- 72,47%
Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang memudahkan
pelayanan kenaikan pangkat.
Meskipun capaian kinerja sangat berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam
pencapaian kinerja, antara lain yaitu :
1. Dukungan jaringan internet yang kurang memadai, sehingga penginputan
berjalan lambat.
2. Masih terdapat banyak usulan yang tidak lengkap dan bermasalah.
3. Ketidakpatuhan aparatur terhadap jadwal pemasukan berkas, dengan tetap
melakukan pengusulan setelah batas waktu yang telah ditentukan.
3. Sasaran “Meningkatnya kemampuan manajerial, tekhnis dan fungsional ASN”
Sasaran “Meningkatnya kemampuan manajerial, tekhnis dan fungsional ASN”
diukur dari satu indikator kinerja sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 74,82% atau
predikat berhasil.
2.1. Jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis dan kompetensi manajerial
Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka
mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya.
Kompetensi manajerial adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai
kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi.
35
Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi,
juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen
pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan
kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
Kompetensi teknis adalah kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok
organisasi. Kompetensi teknis dalam PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat
Jabatan PNS, adalah kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk
pelaksanaan tugas masing-masing.
Untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial aparatur
dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi, serta
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
Indikator “Jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis dan kompetensi
manajerial” digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aparatur yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun berjalan.
Target jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan kompetensi
manajerial melalui pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 ditetapkan sebanyak
409 orang. Dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, diperoleh realisasi
sebanyak 306 orang, atau capaian sebesar 74,82%.
36
Tabel. 20
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Jumlah ASN yang memiliki kompetensi
teknis dan kompetensi manajerial
409 org
306 org
74,82%
Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Pendidikan dan
pelatihan formal, 2). Sosialisasi peraturan perundang-undangan, 3). Pendidikan dan
pelatihan struktural bagi PNSD, 4). Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan
dinas, 5). Pemberian ijin belajar dan tugas belajar PNS.
Tabel. 21
Realisasi program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Program/Kegiatan Output Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) %
Program
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
56.190.000,- 9.533.000,- 16,96%
Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah aparatur
BKD yang
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
14.000.000,- 0,- 0%
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah aparatur
yang telah
mengikuti
sosialisasi peraturan
perundang-
undangan
42.190.000,- 9.533.000,- 22,59%
Program
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
2.125.328.500,- 1.813.804.800,- 85,34%
Pendidikan dan
pelatihan struktural
bagi PNSD
Jumlah aparatur
yang mengikuti
diklat struktural
2.125.328.500,- 1.813.804.800,- 85,34%
Program Pembinaan
dan pengembangan
aparatur
50.207.000,- 47.760.350,- 95,12%
37
Pemberian bantuan
tugas belajar dan
ikatan dinas
Jumlah aparatur
yang menerima
bantuan tugas
belajar dan ikatan
dinas
48.500.000,- 46.213.550,- 95,28%
Pemberian ijin belajar
dan tugas belajar PNS
Jumlah aparatur
yang menerima SK
ijin belajar dan
tugas belajar
1.707.000,- 1.546.800,- 90,61%
Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Ketersediaan anggaran, sehingga pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk.
IV dapat dilaksanakan sebanyak 3 angkatan.
2. Tingginya minat aparatur untuk mengembangkan pendidikan dan pengetahuan
melalui jalur pendidikan formal, dan mematuhi prosedur pemberian ijin belajar
atau tugas belajar.
Meskipun capaian kinerja berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam
pencapaian kinerja, antara lain yaitu :
1. Pembatasan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan Tk. III di Badan Diklat Provinsi, sehingga jumlah aparatur yang
ditargetkan dalam DPA sebelum perubahan anggaran tidak tercapai.
4. Sasaran “Terwujudnya pengelolaan data dan informasi pegawai yang
terintegrasi”
Sasaran “terwujudnya pengelolaan data dan informasi pegawai yang
terintegrasi” diukur dari dua indikator sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar
100% atau predikat sangat berhasil.
4.1. Persentase data dan informasi kepegawaian yang lengkap.
Penyediaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap menjadi suatu
kebutuhan yang diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian
38
dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan
pembinaan aparatur.
Untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap,
Badan Kepegawaian Daerah melakukan peningkatan kualitas pengelolaan
dokumentasi data melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip
kepegawaian secara fisik dan elektronik. Ketersediaan data kepegawaian yang
lengkap bermula sejak pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
(PUPNS) pada akhir tahun 2015 dan selesai pada awal tahun 2016.
Indikator persentase data dan informasi kepegawaian yang lengkap digunakan
untuk mengukur seberapa besar kelengkapan data dan informasi pegawai.
Target “Persentase data dan informasi kepegawaian yang lengkap” yang ditetapkan
pada tahun 2016 sebesar 98%. Dengan dilaksankannya program dan kegiatan,
diperoleh realisasi sebesar 98% atau capaian 100%.
Tabel. 22
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase data dan informasi
kepegawaian yang lengkap
98%
98%
100%
Untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap,
dilaksanakan kegiatan pendukung : 1). Pengembangan dan penataan data PNS, 2).
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.
39
Tabel. 23
Realisasi program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Program/Kegiatan Output Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) %
Program Pembinaan
dan pengembangan
aparatur
89.754.800,- 60.871.900,- 67,82%
Pengembangan dan
penataan data PNS
Jumlah data PNS
yang direkam, ditata
dan disusun dalam
bundel perorangan
74.986.400,- 49.469.400,- 65,97%
Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Jumlah dokumen
informasi
kepegawaian
14.768.400,- 11.402.500,- 77,20%
Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Adanya Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tahun 2015 yang
dilengkapi dengan data fisik, sehingga tersedia data fisik dan elektronik setiap
aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah.
2. Adanya komitmen untuk mewujudkan ketersediaan data aparatur yang lengkap.
Meskipun capaian kinerja berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam
pencapaian kinerja, antara lain yaitu :
1. Masih kurangnya kesadaran aparatur untuk melaporkan perubahan data pribadi
dan dilengkapi dengan bukti fisik, sehingga menjadi penghambat dalam
pembaruan data.
2. Penyampaian informasi perubahan data aparatur sesuai hasil kerja bidang dalam
Badan Kepegawaian Daerah belum berjalan tertib.
4.2. Jumlah data dan inforamsi perencanaan kebutuhan pegawai ASN
Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan dengan merumuskan jumlah kebutuhan
pegawai secara tepat sesuai kebutuhan riil organisasi dan berdasarkan karakteristik
dan kondisi daerah dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian dituangkan
kedalam sebuah dokumen kebutuhan pegawai.
40
Indikator “Jumlah data dan informasi perencanaan kebutuhan pegawai” digunakan
untuk mengukur ketersediaan dokumen data kebutuhan pegawai Kabupaten Barru.
Dokumen tersebut memuat nama jabatan, analisis beban kerja, jumlah ASN,
jumlah BUP 5 tahun, kekurangan/kelebihan dan usulan (PNS/PPPK).
Target “Jumlah data dan informasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN” yang
ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 1 dokumen. Dengan dilaksankannya program
dan kegiatan, diperoleh realisasi sebesar 1 dokumen atau capaian 100%.
Tabel. 24
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Jumlah data dan informasi perencanaan
kebutuhan pegawai ASN
1 dokumen
1 dokumen
100%
Untuk mewujudkan indikator “jumlah data dan informasi perencanaan kebutuhan
pegawai ASN, dilaksanakan kegiatan pendukung : 1). Penyusunan rencana
kebutuhan pegawai.
Tabel. 25
Realisasi program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Program/Kegiatan Output Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) %
Program Pembinaan
dan pengembangan
aparatur
22.006.300,- 12.031.900,- 54,67%
Penyusunan rencana
kebutuhan PNS
Persentase
penginputan
kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan
22.006.300,- 12.031.900,- 54,67%
41
Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Adanya aplikasi penyusunan kebutuhan PNS yang dimiliki oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu e-formasi.
2. Format penyusunan kebutuhan PNS yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian
Negara tidak lagi diisi pada tahun 2016, karena telah menyatu dengan e-formasi.
Meskipun capaian kinerja sangat berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam
pencapaian kinerja, antara lain yaitu :
1. Masih terdapat perbedaan data PNS antara data yang dimiliki oleh Badan
kepegawaian Daerah dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
2. Keterlambatan penyusunan DUK tahun 2015.
5. Sasaran “Terwujudnya tata kelola administrasi dan kegiatan yang efisien dan
efektif”
Sasaran “terwujudnya tata kelola administrasi dan kegiatan yang efisien dan
efektif” diukur dari satu indikator sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 108,82%
atau predikat sangat berhasil.
5.1. Persentase realisasi keuangan
Indikator “persentase realisasi keuangan” digunakan untuk mengukur seberapa
besar pencapaian realisasi keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru yang direncanakan pada tahun berjalan.
Target persentase realisasi keuangan yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar
62,15% Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan, diperoleh realisasi sebesar
67,63% atau capaian sebesar 108,82%.
42
Tabel. 26
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase realisasi keuangan
62,15%
67,63%
108,82%%
Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Penyediaan jasa
surat menyurat, 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, 3).
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, 4).
Penyediaan jasa kebersihan kantor, 5). Penyediaan peralatan rumah tangga,
6).Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, 7). Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah, 8). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah. 9). Pengadaan peralatan gedung kantor, 10). Pengadaan
perlengkapan gedung kantor, 11). Pengadaan meubeleur, 12). Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, 13). Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor, 14). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD, 15). Penyusunan laporan keuangan semesteran, 16).
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun, 17). Monitoring dan evaluasi, 18).
Penyusunan RKA dan DPA.
43
Tabel. 27
Realisasi program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Program/Kegiatan Output Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Program Pelayanan
administrasi
perkantoran
441.832.650,- 246.471.810,- 55,78%
Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang
dikelola selama satu
tahun
70.589.900,- 60.830.700,- 86,17%
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksananya
pembayaran rekening
telepon
18.000.000,- 9.713.400,- 53,96%
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah STNK
kendaraan
dinas/operasional
yang diperpanjang
masa berlakunya
2.900.000,- 737.610,- 25,43%
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jasa
kebersihan kantor
yang dibayarkan
4.800.000,- 4.800.000,- 100%
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah kebutuhan
peralatan rumah
tangga
1.228.250,- 1.219.000,- 99,24%
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah surat kabar
yang tersedia
4.020.000,- 3.360.000,- 83,58%
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah SPPD keluar
daerah
319.792.900,- 153.299.500,- 47,93%
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Jumlah SPPD dalam
daerah
20.501.600,- 12.511.600,- 61,03%
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
181.108.500,- 145.202.200,- 80,17%
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah pengadaan
peralatan gedung
kantor
29.979.000,- 28.282.300,- 94,34%
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
95.525.200,- 86.365.600,- 90,41%
Pengadaan meubeleur Jumlah pengadaan
meubeleur
26.854.300,- 26.854.300,- 100%
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
roda empat dan roda
dua yang dipelihara
19.000.000,- 2.395.000,- 12,60%
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dipelihara
9.750.000,- 1.305.000,- 13,38%
44
Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
2.628.000,- 1.260.500,- 47,96%
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja
instansi pemerintah
545.000,- 525.000,- 96,33%
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
513.500,- 331.500,- 64,55%
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
541.500,- 111.000,- 20,49%
Monitoring dan
evaluasi
Jumlah laporan
monitoring dan
evaluasi
528.000,- 154.000,- 29,16%
Penyusunan RKA dan
DPA
Jumlah dokumen
RKA dan DPA
500.000,- 139.000,- 27,8%
Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan
Meskipun capaian kinerja sangat berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam
pencapaian kinerja, antara lain yaitu :
1. Masih lemahnya perencanaan penganggaran, sehingga masih terdapat anggaran
yang tidak terpakai.
2. Masih terdapat ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan jadwal
ketersediaan anggran kas.
B. Realisasi Anggaran
Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016
bersumber dari APBD dengan total anggaran Rp. 7.010.588.076,- yang terdiri atas
belanja tidak langsung Rp. 3.308.283.426,- dan belanja langsung Rp. 3.702.304.650,-.
Realisasi dari total anggaran tersebut sebesar Rp. 5.152.103.298,- atau sebesar 73,49%,
dengan rincian sebagai berikut :
45
Tabel.28
Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016
No Uraian Anggaran
Perubahan
Realisasi
Rp %
Belanja Daerah 7.010.588.076,- 5.152.103.298,- 73,49%
1. Belanja tidak
langsung
3.308.283.426,- 2.648.154.138,- 80,04%
1.1 Gaji dan tunjangan
pegawai
2.666.883.426,- 2.164.617.175,- 81,16%
1.2 Tambahan
penghasilan PNS
641.400.000,- 483.536.963,- 75,39%
2 Belanja langsung 3.702.304.650,- 2.503.949.160,- 67,63%
2.1 Belanja pegawai 300.020.000,- 75.000.000,- 24,99%
2.2 Belanja barang dan
jasa
3.249.926.150,- 2.287.446.960,- 70,38%
2.3 Belanja modal 152.358.500,- 141.502.200,- 92,87%
Adapun rincian belanja berdasarkan kelompok belanja tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
Tabel.29
Rincian Belanja Tahun 2016 Berdasarkan Kelompok Belanja
URAIAN
JUMLAH
% ANGGARAN
PERUBAHAN REALISASI
1 2 3 4
BELANJA DAERAH 7.010.588.076,- 5.152.103.298,- 73,49%
Belanja Tidak Langsung 3.702.304.650,- 2.503.949.160,- 67,63%
Belanja Pegawai 3.308.283.426,- 2.648.154.138,- 80,05%
Gaji dan Tunjangan Pegawai 2.666.883.426,- 2.164.617.175,- 81,17%
Tambahan Penghasilan PNS 641.400.000,- 483.536.963,- 75,39%
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai 300.020.000,- 75.000.000,- 25,00%
Honorarium PNS 280.820.000,- 55.800.000,- 19,87%
Honorarium Non PNS 19.200.000,- 19.200.000,- 100%
Belanja Barang dan Jasa 3.249.926.150,- 2.287.446.960,- 70,38%
Belanja Bahan Pakai Habis 102.539.250,- 83.781.900,- 81,71%
Belanja Bahan/Material/Natura 31.250.000,- 21.582.000,- 69,06%
46
Belanja jasa kantor 39.120.000,- 14.887.900,- 38,06%
Belanja jasa pihak ketiga 546.300.000,- 489.272.600,- 89,56%
Belanja Perawatan Kendaraan 21.900.000,- 3.132.610,- 14,30%
Belanja Cetak dan Penggandaan 68.501.900,- 43.830.100,- 63,98%
Belanja Sewa gedung/kantor/tempat 202.790.000,- 133.960.000,- 66,06%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 300.000,- 150.000,- 50,00%
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 2.490.000,- 2.172.500,- 87,25%
Belanja Makanan dan Minuman 527.522.500,- 375.062.800,- 71,10%
Belanja Perjalanan Dinas 649.279.500,- 235.163.000,- 36,22%
Belanja Beasiswa Pendidikan 48.500.000,- 46.213.550,- 95,29%
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimtek 192.283.000,- 178.283.000,- 92,72%
Belanja Perawatan Alat Kantor 9.750.000,- 1.305.000,- 13,38%
Belanja Jasa tenaga
ahli/instruktur/narasumber/moderator 807.400.000,- 658.650.000,- 81,58%
Belanja Modal 152.358.500,- 141.502.200,- 92,87%
Belanja Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan dan
Pengadaan Kantor lainnya
4.701.400,- 4.701.400,- 100,00%
Belanja Pengadaan Meubeleur dan
Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya
105.981.800,- 96.822.200,- 91,36%
Belanja Pengadaan Personal
Komputer dan Pengadaan Peralatan
Jaringan
29.979.000,- 28.282.300,- 94,34%
Belanja Pengadaan Peralatan Studio 11.696.300,- 11.696.300,-
100%
Adapun anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan
tahun 2016 adalah :
Tabel.30
Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
NO PROGRAM KEGIATAN PAGU REALISASI CAPAI
AN
1 2 3 4 5 6
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa surat
menyurat 70.589.900,- 60.830.700,- 86,17%
2.
Penyediaa Jasa
Komunikasi, Sumber
daya Air & Listrik
18.000.000,- 9.713.400,- 53,96%
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan 2.900.000,- 737.610,- 25,43%
47
perizinan kendaraan
dinas operasional
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor 4.800.000,- 4.800.000,- 100%
5.
Penyediaan peralatan
rumah tangga 1.228.250,- 1.219.000,- 99%
6.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.020.000,- 3.360.000,- 84%
7.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
319.792.900,- 153.299.500,- 47,94%
8.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
20.501.600,- 12.511.600,- 61,03%
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1.
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
95.525.200,- 86.365.600,- 90,41%
2.
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor 29.979.000,- 28.282.300,- 94,34%
3. Pengadaan meubeleur 26.854.300,- 26.854.300,- 100%
4.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
19.000.000,- 2.395.000,- 13%
5.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan gedung
kantor
9.750.000,- 1.305.000,- 13,38%
3 Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
1. Pembinaan disiplin
pegawai 6.180.000,- 2.097.800,- 33,94%
4 Program
Fasilitas
Pindah / Purna
Tugas PNS
1. Pemindahan tugas PNS 285.181.500,- 17.442.300,- 6,12%
5 Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
1. Pendidikan dan
pelatihan formal 14.000.000,- - 0%
2.
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan 42.190.000,- 9.533.000,- 23%
6 Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
1.
Pendidikan & pelatihan
struktural bagi PNS
Daerah
2.125.328.500,- 1.813.804.800,- 85,34%
7 Program
Peningkatan
Pengembangan
1.
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
545.000,- 525.000,- 96,33%
48
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
kinerja SKPD
2.
Penyusunan laporan
keuangan semesteran 513.500,- 331.500,- 65%
3.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 541.500,- 111.000,- 20,49%
4.
Monitoring dan
Evaluasi 528.000,- 154.000,- 29,16%
5.
Penyusunan RKA dan
DPA 500.000,- 139.000,- 28%
8 Program
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
1. Seleksi penerimaan
CPNS 220.135.900,- 0 0%
2. Penempatan PNS 28.149.100,- 6.518.500,- 23,16%
3.
Penyusunan rencana
pembinaan karier PNS 14.768.400,- 11.402.500,- 77,21%
4.
Pemberian
penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
15.499.400,- 12.118.400,- 78,19%
5.
Pemberian Bantuan
Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
48.500.000,- 46.213.550,- 95,29%
6. Pemberhentian PNS 45.727.000,- 32.633.500,- 71,37%
7.
Pemberian izin belajar
dan tugas belajar PNS 1.707.000,- 1.546.800,- 90,62%
8.
Penyusunan rencana
kebutuhan PNS 22.006.300,- 12.031.900,- 54,67%
9.
Mutasi kenaikan
pangkat PNS 129.836.000,- 94.099.200,- 72,48%
1
0.
Pengembangan dan
penataan data PNS 74.986.400,- 49.469.400,- 65,97%
1
1.
Pelayanan administrasi
kepegawaian bidang
pengembangan
2.540.000,- 2.103.000,- 83%
Jumlah 3.702.304.650,- 2.503.949.160,- 67,63%
49
C. Permasalahan
Berdasarkan uraian capaian kinerja organisasi, terdapat beberapa indikator kinerja
sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 yang belum
tercapai, secara umum disebabkan oleh beberapa hal :
1. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan dengan lembaga pelaksana kediklatan
tentang jadwal rencana pelaksanaan kediklatan dan jenis kediklatan yang dibutuhkan.
2. Adanya kebijakan penundaan sementara (moratorium) penerimaan CPNS.
D. Strategi Pemecahan Masalah
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru, dirumuskan beberapa strategi yaitu :
1. Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih baik
dengan lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan
fungsi.
3. Meningkatkan motivasi kerja dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam renstra.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi.
50
B A B IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru merupakan bentuk
pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, sebagai tindak lanjut atas
respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru secara umum telah berhasil mencapai
target kinerja sasaran dengan tingkat capaian kinerja sasaran adalah 108,16 dengan predikat
sangat berhasil. Capaian ini dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran
yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru selama tahun 2016.
Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari pimpinan dan seluruh aparatur
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru serta pihak terkait lainnya dalam rangka
mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Barru.
Sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2016 dirumuskan beberapa langkah
penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan
pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun yang akan datang. Strategi
pemecahan masalah tersebut adalah :
1. Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan
lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi organisasi.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan motivasi kerja dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai
tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam renstra.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi.
Barru, 07 Maret 2017
Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan SDM Kab. Barru
Ir. H. NASRUDDIN, M. AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19640315 199003 1 015