Aspek Legal Bagi Perawat Kamar Bedah
description
Transcript of Aspek Legal Bagi Perawat Kamar Bedah
SUKENDAR,SKM,SH,MH.Kes
Hotel Bidakara19 Februari 2015
ASPEK LEGAL BAGI PERAWAT KAMAR BEDAH
Perawat Harus Bersatu, Aktif, dan Kritis
KENDARi, SEP 20142
Belakangan ini perkembangan intelektual hukum sudah mulai memasuki degardasi kepada lapisan masyarakat umum dengan di tandai banyaknya tuntut menuntut
persoalan medis dan keperawatan
Perkembangan ilmu keperawatan yang kian maju dan sejalan dengan IPTEK dan tekhnologi
komputerisasi yang begitu pesatnya dalam dunia medis dan keperawtan yang semakin berkembang,
peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat
Latar Belakang
1.Menyiapkan standar operating prosedur bagi perawat kamar bedah di indonesia.
2. Membuat uraian tugas bagi masing – masing perawat sesuai kompetensi yang dimilkinya.
3. Memberikan rambu –rambu hukum bagi perawat kamar bedah agar
tidak melampaui batas kewenangan dalam melakukan praktek
keperawatan dikamar bedah.4. Membantu keperawatan dalam menjaga
standar mutu pelayanan dan utamakan pasien safety.5. Menjunjung tinggi peraturan Rumah Sakit
dan mentaati kebijakan yang di buat dimana Rumah Sakit saudara
bekerja .
Tujuan Mempelajari Aspek Legal
UU NO. 38 TAHUN 2014
.
kualitas pelayanan yang di berikan,
siapa yang melakukan pelayanan, serta konsumen yang menilai sesuatu pelayanan melalui harapan yang di inginkannya.
Komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yaitu, pelayanan sangat ditentukan oleh
PENGERTIAN LEGAL ASPEKLegal adalah Ketentuan hokum yang
mengatur seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang tidak berbenturan dengan hokum.baik pidana ,perdata dan hokum administrasi.
Legal aspek kamar bedah adalah peraturan hokum yang yang berlaku di dalam kamar bedah yang mencakup Hak dan Kewajiban serta tanggung gugat yang terkait dengan praktek keperawatan di dalam tindakan pembedahan , baik itu perawat asisten , perawat instrument dan perawat sirkulair
Anatomi Praktik Keperawatan
Memajukan kesejahteraan umum
Pembangunan Kesehatan
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
Pelayanan keperawatan
Bertanggung jawab,Akuntable,bermutu ,aman,dan terjangkau oleh perawat yg
kompeten,berwenang,BERETIKA,dan bermoral yang TINGGI.
Perlu diatur secara KOMPREHENSHIFMemberi perlindungan dan Kepastian hukum : Perawat dan
Masyarakat.
KONSIDERAN UU PKep NO. 38/14
TUJUAN UU Kep No.38/2014
AZAS UU Kep No.38/2014
•Kesehatan dan keselamatan klien
PENDIDIKAN KEPERAWATAN
DASAR HUKUMUU
PKEP NO.38/14
UU PK
NO.29/200
4 PERAW
AT
UU PB
NO.25/…
UU RS
NO.44/200
9
UU KES NO.36/200
9
KEPRES
PEMDA
PERPU
KEPMEN
PERDA
Pasal 20:
SIPP hanya berlaku 1 (satu0 tempat praktek
SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perawat paling banyak untuk dua tempat.
Tanggung jawab di RS ada 3 gol
Sebagai suatu badan yang di wakili oleh kepala rumah sakit secara keseluruhan ( Corporate liability atau Enterprise Liability ).
Tanggung jawab profesi Medis, Yang di bebankan termasuk tanggung jawab
dokter. Tanggungjawab bidang keperawatan. Yang memang menjadi tanggung jawab
para perawat ( khusus dalam hukum Pidana )
UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 Psl 63 ayat (4) yang berbunyi “Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”
Kompetensi yg utama
Hubungan dokter dan perawat
Hubungan rujukan (Kemitraan): bidang perawatan, perawat adalah mitra dokter (sejajar)
Hubungan delegasi: bidang kedokteran, perawat adalah bawahan atau asisten dokter
Syarat delegasi (Guwandi)
Tidak boleh mendelegasikan diagnosis, terapi dan indikasi
Dokter yakin perawat mampuPendelegasian tertulis, jelas dan rinciAda bimbingan / pengawasan medik
saat pelaksanaan: hadir secara fisik atau dapat dihadirkan segera
Perawat dapat menolak jika merasa tidak mampu
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT
BIDANG HUKUM PIDANA
DITANGGUNG SENDIRI OLEH PERAWAT KETENTUAN DEWASA MENURUT KUHP
BIDANG HUKUMPERDATA
MENURUT SIFAT HUBUNGAN KERJA PERAWAT DGN INSTITUSI / RS
DILIHAT DARI SISI KONTRAK KERJA :
. DITANGGUNG PENUH OLEH INSTITUSI / RS
. DITANGGUNG SENDIRI OLEH PERAWAT
. DITANGGUNG BERSAMA DGN PROPORSI YANG DISEPAKATI
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI
SANKSI DAPAT DIKENAKAN Pd PERAWAT DAN ATAU INSTITUSI/ RS (DUTY OF CARE)
Melakukan Wan Prestasi pasal 1239 KUH Perdata / BW
Menurut hukum perdata , seseorang dapat dianggap melakukan Wan prestasi apabila, MELAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKAN, TETAPI TIDak sesuai DENGAN YG DIJANJIKAN.
Seseorang yang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukakannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang kehati –hatian (pasal 1366 BW )
Gugatan keperdataan thd perawat bersumber pada dua (2) bentuk:Perbuatan melanggar
hukum(Onrechtmatigedaad ) psl 1365 KUH perdata.
Perbuatan Wanprestasi (Contractual Liability ) sesuai psl 1239 KUHPerdata.
REKAM MEDIS yang baik adalah cermin dari praktek kedokteran yang baik.
Rekam Keperawatan yang baik adalah wujud nyata perawat berkarakter dan taat hukum.
Rekam Medis yang baik adalah wujud dari kedayagunaan dan ketepatan perawatan Rumah Sakit.
Perbedaan Dr - Wat
Dokter Perawat (ps 29)Trias inti : D/, Th/,
PrognosisMembuat nyaman /
mengurangi penderitaan
Menghibur
Memberi delegasiTak pernah menerima
delegasi dari perawat “hadir” sekilas
Asuhan keperawatanMenyuluhMeng-konseling
Menerima delegasi
Tak pernah memberi delegasi
“Hadir”/tatap muka penuh
Tanggung Jawab Hukum
Pola Praktek Pola fasyankes
BersamaSendiri
Hirarki Praktisi : Ps 32 ay 3 & 4
Ners spesProfesi NersVokasi (>= D3)
Hanya 2 Tempat Praktek 2 papan nama/TP Ps 20 jo 21 j0 19
ay 2bHanya berasal dari
2 SIPP
Bentuk DelegasianPs 29 ay 1,2 jo Ps 32
Delegatif mandatTaja beralih kepada
penerima delegasian sbg 1 pihak ikut tergugat (kelengkapan para pihak)
Praktisi (profesi, vokasi)
Dibatasi tindik : suntik, infus, imunisasi
Taja masih pada pemberi delegasian (DPJP) di fasyankes kuratif & rehab
Dibatasi : Th/ parenteral & menjahit luka
Pemberi delegasi Taja hrs lakukan supervisi masih di pemberi
KOMBINASI TINDIK KHUSUS: UKM MENJALANKAN PROGRAM KES ps 31 : bantu Case findings, kelola kasus, Wat ALKOM
UJI KENDALI HUKUMKOLABORASI dg NAKES LAIN KOLABORASI dg NAKES LAIN
DELEGASI/MANDAT: DELEGASI/MANDAT: Utk Dr : FUtk Dr : Fasyankes asyankes UKP – Perawat = UKP – Perawat =
kepanjangan tangan Dr kepanjangan tangan Dr sepanjangsepanjang D/ Th/ Pr/ pasien belum/tidak D/ Th/ Pr/ pasien belum/tidak
stabilstabil = kewenangan medik = kewenangan medikPerawat memiliki SIP tersendiri Perawat memiliki SIP tersendiri
berdasarkan Permenkes No. 1239/2001berdasarkan Permenkes No. 1239/2001 mandiri mandiri utk SUH/TIN-WATutk SUH/TIN-WAT
•Hukum PIDANA pertama tama melihat dahulu akibat yang di timbulkan , baru Motif dari tindakan tersebut.
Kecelakaan Medis ( Medical Mishap ) dan atau Kelalaian Medis ( Niglegence ) kedua duanya menimbulkan akibat dari kerugian kepada pasien.
BEDANYAKELALAIAN MEDIS dapat dipersalahkan , sedangkan pada
“KECELAKAAN MEDIS “Tidak dapat dipersalahkan, asalkan kecelakaan ini kecelakaan murni, dimana tidak ada unsur kelalaiannya.hal ini disebabkan karena di dalam hukum medis yang terpenting bukanlah akibatnya, tetapi bagaimana sampai terjadi akibat itu, bagaimana tindakan itu dilakukan. Untuk itu dipakailah tolok ukur yaitu Etik Kedokteran , sop keperawatan dan standars profesi Medis.
Masalah hukum berpotensi sengketa keperawatan - Perawat -pasien 1. Masalah penyebab Lalai - Cedera2. Komunikasi bertele -tele3. ingkar4. Pertanggung jawaban institusi5. Kelalaian korporasi6. Asuransi - keuangan7. Hub. antar pemberi pelayanan8. Kerahasiaan/Pengungkapan9. Persetujuan tindakan kepeawatan -
medik10. Reformasi hukum kesehatan
MENYEBABKAN MATI ATAU LUKAKARENA KELALAIAN
PASAL 359 BARANGSIAPA KARENA KESALAHANNYA (KEALPAAANNYA) MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI, DIANCAM DENGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA TAHUN ATAU PIDANA KURUNGAN PALING LAMA SATU TAHUN.
PASAL 360 (1) BARANGSIAPA KARENA
KESALAHANNYA(KEALPAANNYA) MENYEBABKAN ORANGLAIN MENDAPAT LUKA-LUKA
BERAT DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALINGLAMA LIMA TAHUN ATAU PIDANA KURUNGAN
PALING LAMA SATU TAHUN.
RISIKO Keperawatan INHEREN PADA SETIAP TINDAKAN
KEPERAWATAN SEBAGIAN DIANGGAP ACCEPTABLE:
1. TINGKAT PROBABILITAS DAN KEPARAHANNYA MINIMAL (UMUMNYA BERSIFAT FORESEEABLE BUT UNAVOIDABLE: CALCULATED, CONTROLLABLE)
2. RISIKO “BERMAKNA” TETAPI HARUS DIAMBIL KARENA “THE ONLY WAY” (UNAVOIDABLE, UNPREVENTABLE))
3. RISIKO YG UNFORESEEABLE = UNTOWARD RESULTS
1 DAN 2 PERLU INFORMED CONSENT, SEHINGGA BILA TERJADI, NERS/PERAWAT VOKASI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SECARA
HUKUM
ACCEPTABLE RISKS
UNFORESEEABLE RISKS
ACTIVE ERRORS
(Error of planning & error of execution)
LATENT ERRORS
UNDERLYING DISEASE
DUTY + BREACH OF DUTY
PREVENTABLE ADVERSE EVENTS
NEGLIGENT ADVERSE EVENTS
+ DAMAGE+ DIRECT CAUSAL
ADVERSE EVENTS
NO ERROR
KONSTRUKSI MEDIS DAN HUKUM
(KELALAIAN MEDIS)
PREVENTABLE ADVERSE EVENTS
PERJALANAN PENYAKIT DAN KOMPLIKASI
Pidana Perdata
Administratif
Posisi Kasus Hukum Perawat
Hk disiplinHk Tort
Etika
Civil injury/wrong affecting private citizenNot based upon a breach of contract
KUHP : 267 ayat (1), (2) 268, 347 ayat (1), 348, 349359, 360 dan 361.PIDANA LAINNYA
1365, 1366, 1367 KUHPerHUKUM KONTRAK
Perbuatan Melawan Hukum
4 kewajiban Dr
Ps 58 UU Pra-watPermenkes
Per KTKI –Konwat,PPNI
D1+2+3+4
…. pasalindisipliner
KODE-WAT
Sanksi Disiplin o/Konsil
Papan nama (-),
STR (-)
WNA : EVAL/SERTIF KOMP (-)
WNI LN : EVAL/SERTIF KOMP (-)
Bohir – DR ilegal : 10 th/Rp.300 jt
Korporasi (+ 1/3 & cabut ijin)
Gradasi Sanksi UU Pradok jo Sanksi Administratif Ps 58 UU No.38/14 Pra-wat
50 jo 49
21
18 (1)
24 (1)
27 (1)
80 (1)
80(2)
18 (4), 24(3), 28(3), 37, 38, Sanksi Etis via MKE-Wat PPNI (42)
UU PRADOK
NERS
MKE-wat PPNI Denda
Adm
MKD-watK-WAT
“Peradilan Pers”
BPSK-Kesehatan
Komite Etik/WATKomplin RS
PN Pidana
PN Perdata
“Risiko PERAWAT Diadili/diperiksa” (UU Pra-WAT)
PENTINGNYA ASURANSI PROFESI
MAKERSI
Merasa dirugikan
Adverse event = malpractice
Ps 50 jo 49
Ps 42
DIR RS : Ps 80PIDANA UU Pradok
Dewan Dosen/KPSKolegium Pan.Adhoc Disiplin Dik watPeer group
PP … Ps 58 (3)
Ps 29 UU Kes 36/09
Mediasi
RS setempat
PN Perdata Milyaran
PoldaItikad Baik
Anggota PPNIAsuransi Profesi
AE = koinsidenTindik Sesuai SP/SOPContributory NegligcKTA PPNI/STR/SIPP aturan daluwarsa risiko diiyakan balas gugat
Menunjuk Pembela “Setara”Biaya operasional
Konseling HukumTS RS berbeda
Pola Pembelaan PPNI dlm Sengketa Keperawatan
Tim Saksi Ahli
Rehab BonafiditasHak Jawab
PN Pidana
SP3
Pers
iuran
BPA PPNI
NERS TERADU
Pembela NERS/RS
PendampinganMedikolegal
Jangan Mau DipecahBiaya DisiapkanRekam Medik dll
FIK
Iuran AnggotaTambahan Biaya
ASURANSI PROFESI
PRADUGA TDK B’SALAH
MENS REA (-)ACTUS REUS WAJAR
>< GANTI RUGI IMATERIAL >>>
PEMULIHAN HAKHormati hak
DUE PROCESS &BURDEN PROOF
SPEKTRUMPERLINDUNGAN
HUKUM
Agus Purwadianto 2005>< NERS BERMASALAH SESUAI DGN KEMAMPUAN
PARA PIHAK
HAK JAWAB KE PERS,REINTEGRASI
Adverse Events NON NEGLIGENT = UNFORESEEN bukan taja NERSMALPRAKTEK = SENGKETA MEDIK
NOT ONLY FACTUALBUT LEGAL LIABILITY Pasien
Bukankonsumen
ADVOKASI JIKADIPAKSA BOHIR PENUHI R.O.I.
>< CHARACTER ASSASINATION,>< PENYIDIK OVER ACTING,SKEMA PEMBELAANProfessional Dignity
Otonomi ProfesiClinical Privilege
>< KONFLIK ETIKOLEGAL
ASURANSI PROFESIRISK MANAGEMENT
KELALAIAN MEDIK (-)
Aktif via Pendampingan medikolegal
Preventif – preemptifVia Hukum responsifSistem Etikolegal
struktur
pasal 58 ayat (1) UU No.36/2009 Tentang kesehatan disebutkan bahwa: setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dlm pelayanan yg diterimanya.
Kesimpulan Berlakunya UU Keperawatan menimbulkan
persepsi klien mudah menggugat Ners/Perawat vokasional
Tajakum yg khas adalah delegasian & mandat dalam UKP, walaupun dalam UKM ada perkecualian demi program Pem
Doktrin malpraktek utk Dr dapat diterapkan utk Ners/Perawat vokasional
Kerawanan hukum ditangkal dgn BPA PPNI + tim Medikolegal
Doktrin Captain of the shipDugaan malpraktek di OKCaptain of the Ship: SpB,SpB ber TJ atas semua kejadian di OK,
kecuali jika kejadian dalam bidang Anestesi
Kejadian di Kamar Induksi atau Recovery Room: TJ pada SpAn sepenuhnya
Terima KasihBR.SUKENDAR,SKM,SH,MH.KES
PRAKTISI HUKUM KESEHATAN ,ILCHP. 085210486321/081288728320
Email: [email protected]@gmail.com
07 Juni 2014 42
QUESTIONS? SHARINGS?
07 Juni 2014 43
COMMENTS…..