Laporan Draf Akhir Kawasan Strategis Provinsi Banten Lama dan Kawasan Hal Ulayat Masyarakat Baduy
ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS … · PPT file · Web view2013-10-23 · aspek hukum...
-
Upload
duongquynh -
Category
Documents
-
view
228 -
download
1
Transcript of ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS … · PPT file · Web view2013-10-23 · aspek hukum...
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN
DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
Pasal 21 Ayat (1) UUPR dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN menetapkan bahwa Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan KSN diatur dengan Perpres.
Pasal 4 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan rencana tata ruang Pulau/Kepulauan dan KSN yang selanjutnya ditetapkan dengan Perpres
2
3
PP RTRWN menetapkan 7 RTR Pulau/Kepulauan dan 76 RTR Kawasan Strategis Nasional ditetapkan dengan Perpres.
RTR KSN dan RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan oleh Presiden:
1. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) ditetapkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2008
2. Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) ditetapkan dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2011
3. Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) ditetapkan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2011
4. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) ditetapkan dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2011
5. Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) ditetapkan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2011
6. Pulau Sulawesi ditetapkan dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2011
7. Pulau Kalimantan ditetapkan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera saat ini telah diajukan kepada
Presiden guna penetapannya dan RTR Pulau Jawa Bali sedang dimintakan paraf persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKPRN sebelum diajukan kepada Presiden guna penetapannya.
4
KEDUDUKAN RTR PULAU/ KEPULAUAN DAN KSN
RTRWN
RTRWPROVINSI
RTRWKABUPATEN/KOTA
RTR PULAU/KEPULAUAN
RTR KSN
Rencana Umum Tata Ruang
Rencana Rinci
5
FUNGSI RENCANA TATA RUANG PULAU/ KEPULAUAN
PEDOMAN penyusunan rencana pembangunan daerah
PEDOMAN penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota
PEDOMAN pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
PEDOMAN perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor
Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan
6
FUNGSI RENCANA TATA RUANG KSN
PEDOMAN penyusunan rencana pembangunan daerah
PEDOMAN penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota
PEDOMAN pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
PEDOMAN perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor
Perpres tentang Rencana Tata Ruang KSN
7
2. MATERI POKOK PERPRES RTR PULAU/ KEPULAUAN DAN KSN :
a.Perencanaan Tata Ruang yang memuat struktur ruang dan pola ruang
b.Arahan Pemanfaatan Ruang yang memuat penyusunan dan pelaksanaan indikasi program
c.Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang:1) Arahan peraturan zonasi2) Arahan perizinan3) Arahan insentif dan disinsentif4) Arahan sanksi
8
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERPRES RTR KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA
Pembahasan RPerpres dalamPanitia Antar
Kementerian/LPNK, Pemda
Permohonan Pertimbangan danParaf Persetujuan kepada
Menteri/Kepala LPNK Anggota BKPRN, dan Pemda
Penyampaian RPerpreskepada Presiden melalui Setkab
o BKPRN dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 4 Tahun 2009o Tugas: koordinasi penyusunan PUU bidang penataan ruang
Penyiapan materi RPerpres olehInstansi Pemrakarsa
Penetapan oleh PRESIDEN
Penyebarluasan olehSEKRETARIAT KABINET
Pengundangan olehMENTERI HUKUM DAN HAM
BKPRNMenko Bid. Perekonomian
Kementerian PU FORUM BKPRN
• Selain itu, dalam penyusunan Perpres RTR kawasan Pulau/Kepulauan dan KSN telah pula memperhatikan:
- UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);- Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)- Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;- PUU terkait Penataan Ruang (kehutanan, transportasi, telekomunikasi. Lingkungan hidup, energi);- Peraturan menteri terkait lainnya.
9
Arahan Pemanfaatan RuangPenetapan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam periode 20 tahun dengan tahapan:- tahap pertama periode 2011-2014;- tahap kedua periode 2015-2019;- tahap ketiga periode 2020-2024;- tahap keempat periode 2025-2027.
Konsekuensi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merealisasikan program-program yang tercantum dalam matrik Indikasi Program Utama sesuai dengan waktu pelaksanaan.
10
Materi Perpres Pulau/ Kepulauan dan KSN yang perlu mendapat perhatian
Penutup1. RTR Pulau/Kepulauan
Berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah
Berfungsi sebagai pedoman:a. penyusunan rencana pembangunan daerahb. penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kotac. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruangd. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor
11
Lanjutan …2. RTRKSN Berperan sebagai alat operasional RTRWN dan alat koordinasi
pelaksanaan pembangunan daerah Berfungsi sebagai pedoman:
a. penyusunan rencana pembangunan daerahb. penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kotac. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruangd. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor
3. Perlu komitmen Pemerintah, pemda, dan masyarakat dalam merealisasikan kegiatan indikasi program utama sesuai waktu pelaksanaan
12
13
NO.INDIKASI PROGRAM
UTAMALOKASI
STRATEGI OPERASIONAL
ISASI PERWUJUDAN
SUMBER PENDANAA
NINSTANSI PELAKSANA
WAKTU PELAKSANAANI II III IV
2011-
2014
2015-
2019
2020-
2024
2025-
2027
1.1.4. Jaringan Jalan Bebas Hambatan1.1.4.a. Pengemban
gan jaringan jalan bebas hambatan
1. Jaringan jalan bebas hambatan Simpang Penajam-Balikpapan
Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.1.)
APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta
1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan-Samarinda
Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.2.)
APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta
1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan Samarinda-Tenggarong
Lampiran IV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Kalimantan (V.3.)
APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
Kemen PU, Pemda, dan/atau Swasta
Indikasi Program Utama Lima TahunanRTR Pulau Kalimantan
14
NO.INDIKASI PROGRAM
UTAMALOKASI
STRATEGI OPERASIONALI
SASI PERWUJUDAN
SUMBER PENDANAA
NINSTANSI PELAKSANA
WAKTU PELAKSANAANI II III IV
2011-
2014
2015-2019
2020-
2024
2025-
2027
2. Pembangkit Tenaga Listrik 2.1. Pengembang
an pembangkit listrik berbasis energi baru
1. PLTU Tanah Grogot, PLTU Kota Bangun, PLTU Muara Jawa/Teluk Balikpapan, PLTU Kaltim Baru, PLTU Petung, PLTU Melak, PLTU Nunukan, PLTU Berau, PLTU Tanjung Selor, PLTU Kaltim, PLTU Parit Baru, PLTU Pontianak, PLTU Pantai Kura-kura Singkawang, PLTU Asam-asam, PLTU Singkawang Baru, PLTU I Kalteng, PLTU Sampit, dan PLTU Gambut
Lampiran IX Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Kalimantan (II.1.)
APBN, APBD, dan/atau Sumber lain yang sah
Kemen ESDM, Pemda, dan/atau Swasta
Lanjutan …