ASPEK HUKUM ASPEK HUKUM DALAM EKONOMIDALAM EKONOMI

AMALUDIN, S.IP, MMAMALUDIN, S.IP, MM

HP : 0812-7372-9639

Email : amal_mingkik@yahoo.com

Fb : Amal Udin

Twitter : Mang Amal

Blog : amalmey.wordpress.com

HUKUM DAN MASYARAKATHUKUM DAN MASYARAKAT

MANUSIA TIDAK BISA HIDUP MANUSIA TIDAK BISA HIDUP SENDIRI, HARUS HIDUP SENDIRI, HARUS HIDUP BERSAMA DALAM BERSAMA DALAM MASYARAKAT YANG MASYARAKAT YANG TERORGANISASI UNTUK TERORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN MENCAPAI TUJUAN BERSAMABERSAMA

APA ITU NORMA ???APA ITU NORMA ???

SUATU PEDOMAN SUATU PEDOMAN ATAU PERATURAN ATAU PERATURAN HIDUP YANG HIDUP YANG MENENTUKAN MENENTUKAN BAGAIMANA BAGAIMANA MANUSIA HARUS MANUSIA HARUS BERTINGKAH LAKU BERTINGKAH LAKU DALAM DALAM MASYARAKAT AGAR MASYARAKAT AGAR TIDAK MERUGIKAN TIDAK MERUGIKAN ORANG LAINORANG LAIN

JENIS NORMAJENIS NORMA

NORMA YANG BERSANGKUTAN NORMA YANG BERSANGKUTAN DENGAN ASPEK KEHIDUPAN DENGAN ASPEK KEHIDUPAN PRIBADI, DIMANA YANG PRIBADI, DIMANA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK TERMASUK DALAM KELOMPOK INI ADALAH NORMA AGAMA DAN INI ADALAH NORMA AGAMA DAN NORMA KESUSILAANNORMA KESUSILAAN

NORMA YANG BERSANGKUTAN NORMA YANG BERSANGKUTAN DENGAN ASPEK KEHIDUPAN DENGAN ASPEK KEHIDUPAN ANTAR PRIBADI, DIMANA YANG ANTAR PRIBADI, DIMANA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK TERMASUK DALAM KELOMPOK INI ADALAH NORMA SOPAN INI ADALAH NORMA SOPAN SANTUN DAN NORMA HUKUMSANTUN DAN NORMA HUKUM

APA ITU HUKUM ???APA ITU HUKUM ???

PERANGKAT KAIDAH DALAM PERANGKAT KAIDAH DALAM PERATURAN BAIK ITU PERATURAN BAIK ITU TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG TERTULIS YANG MENNGATUR TINGKAH MENNGATUR TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM LAKU MANUSIA DALAM BERMASYARAKAT, BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG DIBUAT BERNEGARA YANG DIBUAT OLEH PENGUASA (PIHAK OLEH PENGUASA (PIHAK YANG BERWENAG) YANG BERWENAG) BERSIFAT MEMAKSA DAN BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKAT, BERISI MENGIKAT, BERISI LARANGAN DAN / PERINTAH LARANGAN DAN / PERINTAH YANG WAJIB DIPATUHI DAN YANG WAJIB DIPATUHI DAN ADA SANKSI YANG TEGAS ADA SANKSI YANG TEGAS BAGI PELANGGARNYA BAGI PELANGGARNYA (PIDANA, PERDATA, (PIDANA, PERDATA, ADMINISTRASI) SERTA ADMINISTRASI) SERTA MEWUJUDKAN KEAMANAN, MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEADILANKETERTIBAN DAN KEADILAN

APA UNSUR DAN CIRI APA UNSUR DAN CIRI HUKUMHUKUM

UNSUR HUKUMUNSUR HUKUM

PERATURAN TENTANG PERATURAN TENTANG TINGKAH LAKU TINGKAH LAKU MANUSIAMANUSIA

DIBUAT OLEH BADAN DIBUAT OLEH BADAN RESMI YANG RESMI YANG BERWAJIBBERWAJIB

BERSIFAT MEMAKSA BERSIFAT MEMAKSA DAN MENGIKATDAN MENGIKAT

MEMILIKI SANKSI YANG MEMILIKI SANKSI YANG TEGASTEGAS

BERTUJUAN BERTUJUAN MEWUJUDKAN MEWUJUDKAN KEAMANAN, KEADILAN KEAMANAN, KEADILAN DAN KETERTIBANDAN KETERTIBAN

CIRI-CIRI HUKUMCIRI-CIRI HUKUM

ADANYA PERINTAH ADANYA PERINTAH DAN LARANGANDAN LARANGAN

LARANGAN DAN LARANGAN DAN PERINTAH ITU HARUS PERINTAH ITU HARUS DIPATUHIDIPATUHI

ADAYA SANKSI HUKUM ADAYA SANKSI HUKUM YANG TEGAS BAGI YANG TEGAS BAGI PELANGGARNYAPELANGGARNYA

TUJUAN HUKUM ???TUJUAN HUKUM ???

MENCAPAI KEADILANMENCAPAI KEADILAN MENCAPAI KEBAHAGIAN MENCAPAI KEBAHAGIAN

MANUSIAMANUSIA MENCAPAI KETERTIBANMENCAPAI KETERTIBAN

FUNGSI HUKUM ???FUNGSI HUKUM ???

ALAT KETERTIBAN DAN ALAT KETERTIBAN DAN KETERATURAN MASYARAKATKETERATURAN MASYARAKAT

SARANA MEWUJUDKAN SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIALKEADILAN SOSIAL

ALAT PENGGERAK ALAT PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL

ALAT KRITIKALAT KRITIK SARANA PENYELESAIAN SARANA PENYELESAIAN

SENGKETA/PERTIKAIANSENGKETA/PERTIKAIAN

SUMBER HUKUM ???SUMBER HUKUM ???

UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG YURISPRUDENSIYURISPRUDENSI KEBIASAANKEBIASAAN PERJANJIANPERJANJIAN PERJANJIAN PERJANJIAN

INTERNASIONALINTERNASIONAL DOKTRINDOKTRIN

UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG MERUPAKAN UNDANG-UNDANG MERUPAKAN PERATURAN YANG DIBUAT PERATURAN YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH DENGAN OLEH PEMERINTAH DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.PERWAKILAN RAKYAT.YURISPRUDENSIYURISPRUDENSIPUTUSAN PENGADILAN YANG PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, YANG HUKUM YANG TETAP, YANG SECARA UMUM MEMUTUSKAN SECARA UMUM MEMUTUSKAN SESUATU PERSOALAN YANG SESUATU PERSOALAN YANG BELUM ADA PENGATURANNYA BELUM ADA PENGATURANNYA PADA SUMBER HUKUM YANG PADA SUMBER HUKUM YANG LAIN.LAIN.

KEBIASAANKEBIASAANKEBIASAN MERUPAKAN PERBUATAN KEBIASAN MERUPAKAN PERBUATAN MANUSIA YANG DILAKUKAN MANUSIA YANG DILAKUKAN BERULANG-ULANG DALAM HAL DAN BERULANG-ULANG DALAM HAL DAN KEADAAN YANG SAMA.KEADAAN YANG SAMA.PERJANJIANPERJANJIANPERJANJIAN MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN MERUPAKAN SUATU PERISTIWA DI MANA PIHAK YANG PERISTIWA DI MANA PIHAK YANG SATU BERJANJI KEPADA PIHAK YANG SATU BERJANJI KEPADA PIHAK YANG LAIN UNTUK MELAKSANAKAN ATAU LAIN UNTUK MELAKSANAKAN ATAU TIDAK MELAKSANAKAN SUATU HAL TIDAK MELAKSANAKAN SUATU HAL SEHINGGA PIHAK-PIHAK YANG SEHINGGA PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN MENGADAKAN PERJANJIAN TERSEBUT TERIKAT OLEH ISI TERSEBUT TERIKAT OLEH ISI PERJANJIAN YANG MEREKA BUAT.PERJANJIAN YANG MEREKA BUAT.

PERJANJIAN INTERNASIONALPERJANJIAN INTERNASIONALPERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA NEGARA ATAU LEBIHDUA NEGARA ATAU LEBIH

DOKTRIN/PENDAPAT AHLIDOKTRIN/PENDAPAT AHLIPENDAPAT DARI PAKAR AHLI HUKUM PENDAPAT DARI PAKAR AHLI HUKUM YANG TERKENAL DIBIDANGNYA DAN YANG TERKENAL DIBIDANGNYA DAN DIAKUI WIBAWANYA DILINGKUNGAN DIAKUI WIBAWANYA DILINGKUNGAN DUNIA HUKUM, SEHINGGA DUNIA HUKUM, SEHINGGA PANDANGANNYA SERING DIGUNAKAN PANDANGANNYA SERING DIGUNAKAN ORANG UNTUK MEMBERIKAN DASAR ORANG UNTUK MEMBERIKAN DASAR ILMIAH DARI ATAU BAGI KEPUTUSAN-ILMIAH DARI ATAU BAGI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN HUKUM YANG DIAMBIL.KEPUTUSAN HUKUM YANG DIAMBIL.

HUKUM EKONOMIHUKUM EKONOMI

KESELURUHAN KAIDAH-KESELURUHAN KAIDAH-KAIDAH DAN PUTUSAN-KAIDAH DAN PUTUSAN-PUTUSAN HUKUM YANG PUTUSAN HUKUM YANG SECARA KHUSUS SECARA KHUSUS MENGATUR KEGIATAN DAN MENGATUR KEGIATAN DAN KEHIDUPAN EKONOMI DI KEHIDUPAN EKONOMI DI INDONESIAINDONESIA

ADA DUA MACAM HUKUM ADA DUA MACAM HUKUM EKONOMIEKONOMI HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN YAITU HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN YAITU

SELURUH PERATURAN DAN PEMIKIRAN SELURUH PERATURAN DAN PEMIKIRAN HUKUM MENGENAI CARA-CARA PENINGKATAN HUKUM MENGENAI CARA-CARA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI (MISAL : HUKUM PENANAMAN MODAL DAN (MISAL : HUKUM PENANAMAN MODAL DAN HUKUM PERUSAHAN)HUKUM PERUSAHAN)

HUKUM EKONOMI SOSIAL, YAITU SELURUH HUKUM EKONOMI SOSIAL, YAITU SELURUH PERATURAN DAN PEMIKIRAN HUKUM PERATURAN DAN PEMIKIRAN HUKUM MENGENAI CARA-CARA PEMBAGIAN HASIL MENGENAI CARA-CARA PEMBAGIAN HASIL PEMBANGUNAN EKONOMI SECARA ADIL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI SECARA ADIL DAN MERATA, SESUAI DENGAN HAK AZASI MERATA, SESUAI DENGAN HAK AZASI MANUSIA (MISAL : HUKUM PERBURUHAN DAN MANUSIA (MISAL : HUKUM PERBURUHAN DAN HUKUM PERUMAHAN)HUKUM PERUMAHAN)