Armando Rori Skripsi
-
Upload
winly-wenas -
Category
Documents
-
view
465 -
download
0
Transcript of Armando Rori Skripsi
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945. Melalui pemilihan yang digelar itu, rakyat
berharap dapat memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan kearah
kehidupan yang lebih baik.
Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap
rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau
pemerintahan rakyat (H. Nasuka, 2007:12). Inti dari demokrasi ialah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan
yang demokrasi seperti itulah yang tidak akan terhapus dari muka bumi.
Dengan kata lain, itulah sistem terbaik bagi masyarakat dimanapun mereka
berada.
Secara konstitusional, desa atau sebutan lain memperoleh perhatian
yang istimewa dalam ketatanegaraan Indonesia. Di desa terdapat dua
sumberdaya utama untuk pembangunan bangsa yaitu sumberdaya alam dan
sumberdaya manusia. Dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa
memainkan peranan yang sangat penting. Selain itu kepala desa juga
1
mempunyai peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat desa
dengan pemerintahan supra desa.
Untuk mendukung semua kegiatan pemerintahan desa, maka perlu
adanya partisipasi aktif dari anggota masyarakat yang merupakan kehendak
sukarela dari warga baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan
kepentingan bersama. Dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat maka
bisa terlaksana semua kegiatan dan program desa. Karena masyarakat
merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kepentingan umum, maka yang
paling ditekankan disini adalah sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan
politik. Artinya bahwa setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam
memberikan kontribusinya sebagai insan politik. Misalnya pemberian suara
dalam pemilihan kepala desa.
Dengan adanya pemilihan kepala desa, maka setiap individu ataupun
kelompok masyarakat desa dapat mewujudkan kehendak secara sukarela, tanpa
pengaruh dari siapapun, untuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala
desa dan aktif dari siapapun, untuk memberikan suaranya dalam pemilihan
kepala desa dan aktif disetiap kegiatan politik. Selain itu kesadaran dan
motivasi masyarakat dalam kegiatan politik juga penting untuk menopang
tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan kepala desa.
Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam
kegiatan partisipasi politiknya kadang pada sikap apatis, sinisme dan arogan
sehingga dengan sendirinya dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam
2
pemilihan kepala desa, yang akhirnya mereka tidak ikut memberikan suara
dalam pemilihan serta tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik lainnya.
Desa Tompas II merupakan salah satu desa di Kecamatan Tompaso
Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara. Di Kabupaten Minahasa, kepala
desa disebut dengan Hukum Tua.
Pemilihan Hukum Tua merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat
desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suaranya untuk memilih calon
hukum tua yang bertanggung jawab, oleh karena itu pemilihan hukum tua
sangat penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi di desa. Keberhasilan
pelaksanaan pemilihan hukum tua tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota
masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang
merupakan bagian integral dari pada sistem pemerintahan desa. Secara prinsip,
pelaksanaan pemilihan hukum tua ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat di desa. Maka keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa yang tidak saja berada
ditangan hukum tua, badan permusyawaratan desa dan aparat pelaksananya,
tetapi juga ditangan masyarakat desa.
Proses penyelenggaraan pemilihan hukum tua di desa Tompaso II dapat
berlangsung seru dalam arena perpolitikan, hal ini dapat dilihat sebelum
pelaksanaan pemilihan hukum tua itu berlangsung dimana para calon hukum
tua berkompetisi untuk mendapatkan massa sebanyak-banyaknya dari
masyarakat desa.
3
Upaya dalam mendapatkan dukungan massa maka para calon
menggunakan berbagai macam cara salah satunya dengan mendekati para
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan tokoh pemuda. Selain itu
para calon hukum tua juga menyebarkan pengaruhnya dengan janjinya akan
memberdayakan masyarakat lewat penyediaan sarana dan prasarana untuk
kepentingan umum, seperti pembangunan desa jalan, irigasi, jalan ke kebun,
dan ada juga yang menggunakan politik uang (money politic) namun dalam
bentuk beras dan gula pasir (sembako). Ini dilakukan para calon untuk
mendapatkan dukungan.
Salah satu wujud dari partisipasi politik masyarakat diatas yaitu dengan
adanya sikap dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang
ditujukan melalui partisipasi aktif dari anggota masyarakat lewat
penyelenggaraan pemilihan hukum tua desa Tompaso II tahun 2011.
Namun yang menjadi catatan penulis bahwa, dalam pelaksanaan
pemilihan hukum tua desa Tompaso II Kecamatan Tompaso pada bulan Juni
Tahun 2011 mengalami beberapa masalah karena ada masyarakat yang tidak
ikut memilih (Golput), hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :
Kurangnya maksimalnya pendidikan politik terhadap masyarakat oleh
pemerintah, Masyarakat merasa jenuh terlibat dalam pemilihan umum
presiden, gubernur, bupati maupun anggota DPR dan DPD, menurunya
kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin yang diusulkan BPD
sehingga masyarakat mengalami krisis kader pemimpin sehingga calon yang
4
diusung tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, serta faktor pekerjaan yang
menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilih, karena adanya
masyarakat desa Tompaso II yang bekerja dan sekolah diluar desa seperti
Manado, Tondano dan daerah lainnya.
Untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari latar belakang masalah
diatas, tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut sesuai dengan
kajian ilmiah. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis
tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang “Partisipasi Politik
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Hukum Tua desa
Tompaso II . (Suatu Studi di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso
Kabupaten Minahasa)
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah “Bagaimana Patisipasi Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Hukum Tua di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa”.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui
bagaimana Bagaimana Patisipasi Politik Dalam Penyelenggaraan
5
Pemilihan Hukum Tua di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso
Kabupaten Minahasa.
2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan :
a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keberhasilan
pelaksanaan pembangunan politik yang demokratis melalui proses
pelaksanaan pemilihan hukum tua di desa Tompaso II Kecamatan
Tompaso Kabupaten Minahasa dalam kaitannya dengan partisipasi
politik masyarakat.
b. Secara ilmiah ini diharapkan sebagai bahan masukan atau
sumbangan pemikiran di bidang pengetahuan lebih khusus yang
berkaitan dengan penelitian ini.
6
BAB II
KERANGKA KONSEP
A. Konsep Partisipasi Politik
Pada abad 14 hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan
politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah
dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan
keturunan orang terpandang (Mas’oed, 2001:45). Kecenderungan kearah
partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaisance
dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17 dan abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara
bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang
profesional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya),
menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan
keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara. Menurut Myron Weiner
seperti dikutip oleh Mas’oed, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan
timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik.
1. Modernisasi
Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum
profesional) melakukan komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi
yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan
pengembangan media massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib
mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
7
2 . Pengaruh-pengaruh struktur kelas sosial
Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang
meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah
tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik
menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola
partisipasi politik.
3 . Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, waartawan) sering
mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada
masyarakat untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas
dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan
komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.
4 . Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik
Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa
digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari
dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan
memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan
gerakangerakan yang menuntut agar ”hak-hak” ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas
menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu
memperluas hak pilih rakyat.
8
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan
kebudayaan
Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan
baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah
menjadi semakin menyusup pada kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak
sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya
menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan
pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu,
meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya
tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan
keputusan politik.
Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan
mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah
aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan
bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta
dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan
perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.
Syarat utama warga negara yang disebut berpartisipasi dalam kegiatan
berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa
paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara
langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.
9
Beberapa ahli berpendapat yaitu Samuel P. Huntington & Joan M.
Nelson (1984:5) bahwa Partisipasi politik...kegiatan warga preman (private
citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh
pemerintah.
Michael Rush & Philip Althoff (2003: 23) Partisipasi politik adalah
keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik
Herbert Mc Closky (dalam Miriam, 1994: 183-184) Partisipasi politik
adalah kegiatankegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui
cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara
langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan
kebijakan umum.
Miriam Budiarjo (1994: 183) Partisipasi politik adalah kegiatan
seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan
politik, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau
tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)
Ramlan Surbakti (1992: 140-1410) Partisipasi politik ialah
keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan
menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.
Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu rangkaian
kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak
langsung yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang
menyangkut kepentingan masyarakat.
10
B. Konsep Masyarakat
Masyarakat merupakan istilah yang sudah lazim digunakan untuk
kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan-tulisan bahasa sehari-
hari. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah “society” yang berasal dari kata
latin “sicius” yang berarti bergaul. Maka istilah masyarakat yang dipakai
dalam kehidupan sehari-hari adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul
atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi (pengantar antropologi Fisip
Unsrat, 1990: 30-32).
Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi mengenai masyarakat
oleh beberapa sarjana sosial dan hukum berdasarkan sudut pandangnya
masing-masing yaitu sebagai berikut :
J.L Gillin dan J.P Gillin (dalam Koentjaningrat, 1980) menyatakan
bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang
mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama dan
masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.
Menurut Prof. Bushar Muhammad, SH (2006:29), beliau
mengemukakan bahwa masyarakat adalah golongan atau sekumpulan orang
yang hidup berama berdasarkan pandangan hidup, cara hidup dan sistem
kepercayaan yang sama yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama
yang merupakan satu kesatuan keluar maupun kedalam.
Koentjaningrat juga mengemukakan pengeritian masyarakat dalam
buku “beberapa metode antropologi dalam penyelidikan-penyelidikan
11
masyarakat dan kebudayaan di indonesia” (1958: 29). Tiga jenis masyarakat
yang bersifat teritorial yaitu, pertama : masyarakat desa adalah segolongan
atau sekelompok orang yang hidup bersama dan memiliki latar belakang
kepercayaan yang sama. Kedua: masyarakat wilayah yaitu, suatu kesatuan
sosial yang teritorialnya meliputi beberapa masyarakat desa dan masing-
masing tetap merupakan suatu kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Ketiga :
masyarakat serikat desa adalah suatu kesatuan yang teritotialnya melingkupi
beberapa masyarakat desa yang tergabung dalam masyarkat serikat desa.
Menurut Solo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup
dan menghasilkan kebudayaan.
Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita
suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan
antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
Menurut Emile Durkeim masyarakat merupakan suatu kenyataan
objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggota.
Menurut Paul B, Horton & Hunt, masyarakat merupakan kumpulan
manusia yang relatif mandiri, hifup bersama-sama dalam waktu yang cukup
lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta
melakukan sebagian besar kegiatan didalam kelompok/kumpulan manusia
tersebut
.
C. Konsep Pemilihan Hukum Tua
12
1. Konsep Hukum Tua
Hukum tua berasal dari kata “Ukung” (adal kata “Kungkung” : lindungi
atau pelindung) lalu berkembang menjadi “ukung tua” : Hukum Tua “ kepala
kampung yang artinya kepala pemerintahan dan penjaga adat.
Untuk menjadi seorang pemimpin dilingkungan masyarakat Minahasa
diisyaratkan sebagaimana yang ditulis oleh Sondakh bahwa: Seorang Tonaas
(sebagai pemimpin, pelindung dan pelopor) harus memiliki kualitas hidup
yang berosialisasi sehingga diakui dan diterima sebagai ‘Kepala’, Tu’a dan
menjadi suri teladan serta harus memiliki kualitas etik sebagai berikut :
1. Tetap jujur dalam segala tindakan
2. Tidak boleh mendustai orang
3. Tidak boleh memperkaya diri
4. Tidak boleh mempermainkan wanita
5. Tidak boleh memaki-maki (Sondakh, 2002: 92-53)
Selanjutnya, berdasarkan sejarah masa lalu Minahasa, maka pemerintah
Kabupaten Minahasa dalam era otonomi daerah ini mengembalikan
pemerintahan desa sesuai dengan adat istiadat setempat. Kebijakan itu dapat
dilihat dala Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Minahasa Nomor 1 tahun
2000 pasal 1 huruf (g), yang berisi : hukum Tua adalah Kepala Desa Minahasa
menurut ada. Kemudia dalam penjelasan umum poin 4 (empat), hukum Tua
adalah sebutan adat untuk Kepala desa di Kabupaten Minahasa. Perubahan
sebutan ini bukan hanya sekedar perubahan tetapi memiliki makna dan arti
13
yang sangat dalam dimana sebutan Hukum Tua memiliki makna untuk lebih
mendekatkan antara masyarakat dan pemimpinnya serta untuk tegaknya
kembali wibawa Pemerintah desa. Sebutan Hukum Tua lebih menyentuh pada
karakteristik masyarakat desa.
Dasar perubahan nama Kepala Desa menjadi Hukum Tua juga sesuai
dengan pasal 18b ayat 2 UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indoesia, yang diatur dalam undang-
undang”.
Adapun dalam penjelasan Umum Perda Kabupaten Minahasa No. 1
Tahun 2000 poin (5) bahwa “untuk menjadi Hukum Tua seseorang diharuskan
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang intinya bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etikan dan moral. Berpengetahuan dan
berkemampuan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin desa dan
pengayom masyrakat. Selanjutnya Hukum tua harus mampu berpikir,
bertindak dan bersikap lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum
dari kepentingan pribadi, golingan dan aliran”.
Sebagai suatu organisasi kekuasaan, Hukum Tua menjadi pusat struktur
pemerintahan Desa yang didampingi oleh suatu badan penasehat (misalnya
dewan morokaki, dewan tetua Desa dan kerapatan Adat). Pada zaman dahulu
di Minahasa nama aslinya adalah tu’a in taranak mereka umumnya adalah
14
orang-orang yang berkedudukan baik, dihormati dan disegani oleh seisi
roong/wanua. Penasehat yang lain adalah pa’tu’usan (yang dapat dijadikan
contoh), mereka para tetua (yang dituakan) yang dianggap bijaksana tidak
mempunyai cacat dan dapat dijadikan contoh (Supit, 1986:51)
Sebagai pemimpin, Kepala Desa berwenang membua keputusan-
keputusan desa, baik secara sendiri atau dengan pertimbangan penasehat yang
ada. Dalam hal ini yang sangat penting sebelum mengambil keputusan, Kepala
Desa harus mengadakan musyawarah dengan seluruh warga desa.
Tugas dan kewajiba Kepala desa terdapat dalam pasal 101 UU no, 22
tahun 1999 yaitu :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
b. Membina kehidupa masyarakat desa
c. Membina perekonomian desa
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa dan
f. Mewakili desanya didalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukumnya.
Selanjutnya Perda Kabupatenn Minahasa No. 3 tahun 2000 pasal 6 dan
pasal 7 menyebutkan tugas dan fungsi Hukum tua di Kabupaten Minahasa
sebagai berikut :
Pasal 6 sebagai Pemerintah Desa tugasya adalah :
15
“Menyelenggarakan urusn pemerintahan Desa dan rumah tangga
Desa, meningkatkan dan kelestarian budaya dan adat istiadat yang hidup dan
berkembang di desa, serta memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat desa”
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pasal 7 menyebutkan
Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa
b. Melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga
c. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kesejahteraan
d. Melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga
berencana dan pendidikan masyarakat
e. Melakukan usaha dalam rangka peningkatakn partisipasi dan swadaya
gotong royong masyarakat dan mapalus
f. Melakukan usaha pelestarian budaya dan adat istiadat di desa
g. Melakukan perdamaian perselisihan masyarakat di desa
h. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat
i. Melakukan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa
Adapun sekarang dalam perkembangannya, Kepala Desa selaku Kepala
Pemerintah Desa bersama BPD menjadi mitra untuk membantu Desa, seperti
pada pasal 105 ayat 3 UU No. 22 tahun 1999. Dikatakan bahwa Badan
16
Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa ditetapkan denan Keputusan
Kepala Desa.
2. Pemilihan Hukum Tua
Pemilihan kepala desa adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara
langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan lurah yang merupakan
Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki
oleh warga biasa. Pemilihan kepala desa dapat dilakukan dengan mencoblos
tanda gambar calon kepala desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era pilkada
langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan dari pemerintah untuk
melakukan pilkades secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi
oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif,
efesien dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.
Di kabupaten Minahasa, kata Kepala Desa diganti dengan Hukum Tua.
Dasar perubahan nama Kepala Desa menjadi Hukum Tua juga sesuai dengan
pasal 18b ayat 2 UUD 1945 dimana negara mengakui dan menghormati adat
istiadat dan hakr-hak tradisional suatu daerah. Sebagai tindak lanjut dari
pengaturan mengenai desa dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka ditetapkan
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang merupakan
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Peraturan Daerah
Kabupaten Minahasa No. 4 Tahun 2006 tentang tatacara pencalonan,
pemilihan, pelantikan dan pemberhentian hukum tua
17
Pada Bab II pasal 3 Perda No. 4 Tahun 2006 mengatakan bahwa BPD
membentuk Panitia pemilihan Hukum Tua terdiri dari unsur perangkat desa,
pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
Setelah terbentuk, panitia pemilihan melaksanakan musyawarah untuk
menentukan usunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua,
sekretaris, bendahara dan anggota serta unsur lain bila diperlukan.
Adapun tugas dan fungsi panitia pemilihan Hukum Tua dalam
penyelenggaraan pemilihan Hukum tua adalah :
a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua
b. pemilihan Hukum Tua
1. Tugas dan tanggungjawab masing-masing unsur dalam kepanitiaan
dirumuskan dan ditetapkan oleh panitia melalui keputusan ketua panitia
pemilihan kepala desa.
2. Panitia berkewajiban :
a. Mengumunkan tentang dibukanya pencalonan Hukum Tua kepada
masyarakat desa dengan menentukan batas waktu pendaftaran
b. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon hukum tua
c. Menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi
persyaratan bakal calon hukum tua
d. Bakal calon hukum tua yang memnuhi syarat oleh panitia pemilihan
hukum tua diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang
berhak dipilih
18
e. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih
f. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada pemerintah desa
g. Melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan
pemilihan hukum tua kepada BPD
h. Membuat berita acara pemilihan
i. Mengumumkan dipapan yang terbuka daftar pemilih sementara dan
nama-nama calon hukum tua
j. Menyiapkan surat suara atau sejenisnya sesuai dengan daftar nama
calon yang ditetapkan
k. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan
berjalan tertib, aman dan teratur dan
l. Apabila dipandang perlu dapat melakukan konsultasi tentang proses
pemilihan hukum tua dengan Bupati.
Tujuh (7) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan
mengumumkan seluas-luasnya kepada penduduk desa mengenai waktu
pelaksanaan pemilihan. Calon hukum tua dapat melakukan kampanye sesuai
kondisi sosial budaya desa yang bersangkutan.
19
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini
adalah metode penelitian deskriptif memberikan pengertian penelitian
deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan
masalah yang ada sekarang beradasarkan data-data, jadi ini juga menyajikan
data, menganalisis dan menginterpretasi; ini juga bisa bersifat komperatif dan
korelatif. Danim (2002: 41) memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian
deskriptif yaitu:
1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual.
Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau
narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan
antaivariabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan;
2. Dilakukan secara suivei. Oleh karena itu penelitian deskriptif sering disebut
juga sebagai penelitian survei. Dalam anti bias, penelitian deskriptif dapat
mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat histories dan
eksperimental;
3.Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail
4. Mengidentifikasi masalah-inasalah atau untuk mendapatkan justifikasi
keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung; dan
5. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu
20
dalam waktu yang bersamaan.
B. Informan
Metode yang digunakan dalam. penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel,
melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi
yang lebih jelas mengenai permasalahan penelitian yang sedang dibahas.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci (key informan) dan
informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara
mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa
adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan
berhubungan dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis menggunakan
metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pengainbilan sampel
yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan
berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi, 1987:157).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan kunci
dalam penelitian ini adalah: Panita Pemilihan Hukum Tua Desa Tompaso II,
Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat. Salain itu,
untuk memperkaya data yang akan diolah, maka peneliti juga mengambil
informan biasa atau partisipan yaitu masyarakat Desa Tompaso II yang
dianggap mengetahui dan paham akan permasalahan penelitian sebanyak 45
partisipan. Jumlah partisipan sebanyak 45 orang tersebut penulis ambil karena
21
telah mencapai suatu titik kejenuhan, yaitu jawaban-jawaban para partisipan
telah mengarah pada jawaban yang sama dalam penelitian ini dan telah dapat
diambil suatu kesimpulan.
C. Fokus Penelitian
Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah
partisipasi politik masyrakat dalam pemilihan Hukum Tua di Desa Tompaso II
Kecamatan Tompaso.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang
diperoleh melalui:
1. Wawancara mendalam (Depth-Interview), yaitu teknik pengumpulan data
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka
kepada informan kunci atau pihak yang berhubungan dan memiliki
relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.
2. Observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati
berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi menyangkut objek
penelitian yaitu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di
Kelurahan.
22
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun
telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian
ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan
dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, perarutan-
peraturan,stniktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk
teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan makalah yang diteliti.
E. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakian teknik analisa data yang
berifat deskriptif, dimana suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran
atau uraian atas fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul di lapangan yang
berkaitan erat dengan objek penelitian, kemudian data tersebut dipadukan dan
dianalisa secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran,
interpretasi atau penafsiran atau fakta-fakta tersebut.
Menurut Nawawi, penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki denga menggambarkan keadaan objek
penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya (1994:73).
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang
ada adalah sebagai berikut :
23
a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan di
kategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang
tidak diprioritaskan untuk dianalisa.
b. Reduksi, adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegasikan
data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut
untuk kepentingan penelitian.
c. Interpretasi, adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana pada
tahap ini penulis memberikan tafsiran dan penjelasan-penjelasan yang
berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian ini.
24
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Desa Tompaso II secara administrasi adalah bagian dari kecamatan
Tompaso kabupaten Minahasa dan jarak dari ibu kota propinsi Sulawesi Utaea
kurang lebih 46 km.
A. Keadaan Geografis
1. Batas wilayah
Secara administrasi wilayah ini berbatasan dengan
a. sebelah timur dengan desa Tempok Kecamatan Tompaso
b. sebelah selatan dengan desa Talikuran Kecamatan Tompaso
c. sebelah utara dengan Kecamatan Kawangkoan
d. sebelah barat dengan Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan
2. Luas wilayah
a. Luas wilayah desa Tompaso II : 2.510.Ha
b. Luas kebun : 92 Ha
3. Keadaan Tanah dan Iklim.
Keadaan tanah desa yensawai sangat subur dan cocok untuk di buat
perkebunan yang di dukung oleh udara dingin.
25
B. Keadaan penduduk
1. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data pada tahun 2006 s/d 2011, maka jumlah penduduk
yang mendiami desa Tompaso II adalah berjumlah 1872 jiwa dan terdapat 515
kepala keluarga yang terdiri dari jumlah jiwa laki-laki 932 dan jumlah jiwa
perempuan 840. Jumlah penduduk disetiap Jaga dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Tompaso II
NO NAMA RT
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH
KKL P
1 Jaga I 153 215 196
2 Jaga II 104 225 193
3 Jaga III 105 219 190
4 Jaga IV 35 50 52
5 Jaga V 153 273 253
JUMLAH 515 932 840
Sumber : Kantor Desa Tompaso II 2011
26
2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian di
desa Tompaso II, penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang
bekerja sebagai petani, perkebunan, nelayan, pengusaha, pedagang, peternak,
tukang pegawai negeri sipil dan TNI.
Untuk mengetahui keadaan penduduk dan jumlahnya menurut mata
pencahariannya, maka dapat dilihat pada tabel 2 berikut :
Table 2
Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Desa Tompaso II
No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah
1. Petani 328
2. Peternak 105
3. Tukang 140
4. Pedagang 30
5. Pegawai Negeri Sipil/TNI 45
6. Lainnya 60
27
Jumlah 708
Sumber : Kantor Desa Tompaso II 2011
C. Keadaan Sosial Budaya
1. Pendidikan
Tingkat pendidikan suatu masyarakat mutlak diperlukan karena dengan
pendidikan, masyarakat tidak dapat dibodohi. Pendidikan juga merupakan
salah satu faktor dalam menunjang kemajuan suatu bangsa. Dalam bidang
pemerintahan dan pembangunan, sangat membutuhkan orang-orang yang
memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tentunya bisa diperoleh apabila
menempuh pendidikan yang tinggi. Suatu bangsa dalam membangun juga
memberikan ketrampilan dan pengetahuan yang cukup dari masyarakat
sebagai pelaksanaan pembangunan agar pembangunan yang cukup dari
masyarakat sebagai pelaksanaan pembangunan agar pembangunan dapat
berhasil dengan baik dan sesuai dengan rencana. Dari pengertian diatas, jelas
bahwa sasaran pendidikan itu tidaklah semata-mata pendistribusian
pengetahuan dan ketrampilan saja, tetapi dari pada itu adalah untuk pembinaan
kecakapan dan mental pembinaan watak atau karakter.
Keadaan pendidikan di desa Tompaso II adalah merupakan dari
integrasi dalam system pendidikan nasioanal yaitu berdasarkan pancasila dan
bertujuan untuk meningkatkan dan mempertimbangkan ketaqwaan terhadap
28
Tuhan Yang Maha Esa, kecermatan, semangat kebangsaan sehingga di
tumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang mampu mengembangkan
dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
Tabel 3
Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tompaso II
NO TINGKAT
PENDIDIKAN
JUMLAH PRESENTASE
1. TIDAK SEKOLAH 55 8
2. SD 205 25
3. SMP 200 25
4. SMU /SEDERAJAT 310 40
5. SARJANA/D3 35 2
JUMLAH 805 100
Sumber : Kantor Desa Tompaso II
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penduduk desa Tompaso II
sebagian besar masih berpendidikan menegah atau dapat menyeleasikan
pendidikan tingkat SLTA/sederajat. Hal ini disebabkan karena kesadaran
masyarkat akan pentingnya pendidikan wajib 9 tahun.
29
Tingkat pendidikan dapat ditunjang oleh fasilitas persekolahan yang
ada,fasilitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan dan
kualitas suatu daerah. Adapun fasilitas gedung pendidikan desa Tompaso II
dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4
Prasarana Pendidikan Formal Yang Tersedia Di Desa Tompaso II
NO PRASARANA JUMLAH JUMLAH
SISWA
1. TK 1 30
2. SD 2 118
3. SMP 1 150
4. SMU /SEDERAJAT 1 176
JUMLAH 5 474
Sumber : Kantor Desa Tompaso II
Dapat dilihat pada tabel 4 diatas, prasarana yang ada di desa Tompaso
II sebenarnya sudah cukup memadai untuk ukuran sebuah desa, fasilitasnya
pun sudah tergolong sangat baik.
2. Agama
Masyarakat desa Tompaso II pada secara keseluruhan menganut agama
Kristen Protestan. Kehidupan antar umat beraga di Desa Tompaso II,
Kecamatan Tompaso tetap berjalan dengan baik. Dalam kehidupan
30
masyarakat, hubungan antara sesama pemeluk agama tetap terjalin dengan
harmonis dan tidak terjadi pertentangan antara pemeluk agama lain.
Salah satu yang turut menunjang kegiatan ibadah adalah ketersediaan
sarana peribadatan itu sendiri.
Untuk mengetahui keadaan penduduk menurut agama dan kepercayaan
maka dilihat pada tabel 5 berikut ini :
Tabel 5
Prosentase Jumlah Pemeluk Agama dan Prasarana Yang Tersedia Di
Desa Tompaso II
NO GOLONGAN AGAMA JUMLAH SARANA
IBADAH
1. Kristen Protestan 1209 8
2. Kristen Katolik 258 1
3. Islam 62 0
JUMLAH 100 9
Sumber : Kantor Desa Tompaso II
3. Kesehatan
Faktor kesehatan merupakan hal yang penting bagi kehidupan setiap
manusia karena dengan kesehatan yang baik manusia akan dapat melakukan
aktivitasnya sehari-hari. Kemudian tingkat pelayanan petugas kesehatan
kepada pasiennya perlu diperhatikan dan diutamakan. Karena itu pemerintah
31
terus berupaya melakukan penyediaan sarana-prasarana kesehatan yang
memadai kepada masyarakat seiring dengan upaya peningkatan pelayanan
kesehatan yang harus terus ditingkatkan.
Pelayanan Kesehatan Desa Tompaso II sudah baik. Sarana dan fasilitas
kesehatan serta tenaga medis telah tersedia walaupun dalam jumlah yang
masih terbatas. Dimana telah terdapat puskesmas dan balai pengobatan didesa
ini.
Adapun jenis sarana kesehatan yang ada diwilayah Desa Tompaso II
dapat dilihat pada tabel 6 berikut :
Tabel 6
Keadaan Sarana Kesehatan Dan Tenaga Medis
No Sarana dan Prasarana
Kesehatan
Jumlah Tenaga
Medis
1. Polindes 1 2
2. Posyandu 1 2
3 Praktek Dokter 1 1
4 Praktek Bidan 1 2
Jumlah 4 7
Sumber : Kantor Desa Tompaso II
32
D.Keadaan Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tompaso II dilaksanakan
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah disebutkan mengenai hal-hal menyangkut Desa yaitu sebagai berikut :
Pemerintah Desa
Pasal 202
(1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
(2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
(3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Pasal 203
(1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih
langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang
syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
(2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan
kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala
desa.
(3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku
33
ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Pasal 204
Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali
hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 205
(1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah pemilihan.
(2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .
Pasal 206
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
34
b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota;
d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan
diserahkan kepada desa.
Pasal 207
Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,
serta sumber daya manusia.
Pasal 208
Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 209
Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama
kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
35
Pasal 210
(1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa
bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan
permusyawaratan desa.
(3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun
dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan
permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
Keuangan Desa
Pasal 212
(1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban.
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
(3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. pendapatan asli desa;
36
b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh kabupaten/kota;
d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota;
e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa.
(5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran
pendapatan dan belanja desa.
(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Pasal 213
(1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan
dan potensi desa.
(2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.
37
(3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
38
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Hukum Tua Desa
Tompaso II Kecamatan Tompaso
1. Partisipasi Politik
Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi politik masyarakat
dalam pelaksanaan hukum tua desa tompaso II dapat dilihat pada uraian tabel-
tabel dari hasil pengumpulan dara yang diperoleh dari panitia pengumpulan
data yang diperoleh dari panitian pemungutan suara pemilihan Hukum Tua
Desa Tompaso II dan yang dilakukan terhadap sampel responden.
Dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua merupakan suatu kegiatan
demokrasi yang digelar berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005
tentang Desa kemudian dijabarkan dalam Perda Kabupaten Minahasa No. 4
Tahun 2006 tentang tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan
pemberhentian hukum tua disana menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan
secara terbuka, jujur, adil dan rahasia.
Dalam kerangka demokrasi, partisipasi dipandang sebagai inti
demokrasi, karena itu pada awalnya konsep partisipasi dikaitkan dengan
proses-proses politik yang demokratis. Ada dua pendekatan terhadap
demokrasi yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Pendekatan
39
normatif menekankan pada ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan ada di
tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintah diselenggarakan dari, oleh dan
untuk rakyat. Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada perwujudan
demokrasi dalam kehidupan politik. Secara empiris kita sulit menerapkan
kedaulatan rakyat secara utuh.
Oleh karena itu partisipasi politik masyarakat di Desa Tompaso II
Kecamatan Tompaso Pasca pemilihan hukum Tua yang dilakukan pada
tanggal 10 Juni 2011 dapat berjalan dengan baik dimana anggota masyarakat
berpatisipasi dalam melakukan hak pilihnya seperti melalui pemberian suara.
Maka partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat ini dilakukan
oleh masyarakat ini ditimbulkan berdasarkan berkeyakinan sendiri bahwa
melalui partisipasi pemilihan hukum tua ini kebutuhan dan kepentingan
masyarakat dapat tersalur dan diperhatikan.
Dengan demikian partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan
seseorang orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan
jalan memilih pemimpin desa secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Tabel 7
Partisipasi Politik Masyarakat
No Pernyataan Frekuensi Prosentase (%)
1.
2.
Sangat berpartisipasi
Cukup berpartisipasi
31
2
69
4
40
3. Kurang berpartisipasi 12 27
Jumlah 45 100
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan data penelitian dalam tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa
masyarakat desa Tompaso II Kecamatan Tompaso, 31 responden atau 69 %
menyatakan sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua,
sedangkan 10 responden atau 22 % menyatakan cukup berpartisipasi dalam
pelaksanaan pemilihan hukum tua dan sisanya yaitu 4 responden atau 9 %
menyatakan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua.
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ketua Panitia Pemilihan
Hukum Tua Desa Tompaso II Bapak JS dimana beliau mengatakan :
partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan hukum tua pada bulan Juni
2011 lalu sangat baik dimana dari 1538 pemilih terdaftar/wajib pilih ada
1315 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS dan ada 223 pemilih
yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian masyarakat terhalang dengan
pekerjaan mereka yang ada diluar daerah ataupun pekerjaan yang tidak bisa
ditinggalkan dan ada beberapa masyarakat yang kuliah di manado dan
tondano hanya sebagian kecil masyaraka yang kurang paham karena
kurangnya pendidikan politik berdasarkan hasil tersebut tentunya
menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam
pemilihan umum khususnya dalam pemilihan hukum tua.
41
Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner dan hasil wawancara dengan
ketua panitia pemilihan hukum tua desa tompaso II dapat dikatakan partisipasi
politik masyarakat dalam pemilihan hukum tua desa tompaso sangat baik.
Berarti pelaksanaan demokrasi di desa tompaso II berjalan dengan baik.
Tabel 8
Partisipasi Masyarakat Dalam Kampanye Pada Pemilihan Hukum Tua
Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso
No Pernyataan Frekuensi Prosentase (%)
1.
2.
3.
Sering
Jarang
Tidak pernah
7
30
8
15
66
19
Jumlah 45 100
Sumber : Data Hasil Penelitian
Dari tabel 8 diatas terlihat dari 45 responden yang dipilih, 30 responden
atau 66% menyatakan jarang ikut berpartisipasi dalam kampanye pada
pemilihan hukum tua, sedangkan 8 responden atau 19 % menyatakan tidak
pernah mengikuti kampanye dan 7 responden atau 15 % menyatakan sering
mengikuti kampanye pemilihan hukum tua. Ternyata masyarakat di desa
Tompaso II jarang mengikut kampanye pemilihan hukum tua, hal ini
disebabkan sebagian masyarakat menganggap kegiatan kampanye di desa
kebanyakan hanya melakukan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog
42
namun disisi lain ada beberapa kegiatan kampanye yang menyenangkan seperti
kunjungan ke rumah calon hukum tua dimana terdapat banyak makanan dan
minuman.
Hasil diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris
Pemilihan Hukum Tua Desa Tompaso II Dra. NR, dimana beliau mengatakan :
Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan hukum tua desa tompaso II
khususnya dalam kegiatan kampanye tidak menentu, dalam kegiatan tertentu
masyarakat kurang berpartisipasi, contohnya dalam kegiatan rapat umum dan
pertemuan terbatas, masyarakat menganggap hal ini hanya buang- buang
waktu saja padahal dalam kegiatan ini merupakan salah satu unsur untuk
mendapatkan pendidikan politik bagi masyarakat, namun dikegiatan lain
partisipasi masyarakat sangat tinggi, contohnya dalam kegiatan debat terbuka
atau kegiatan dirumah bakal calon hukum tua hal ini disebabkan karena
kesiapan calon hukum tua dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
dalam hal hiburan.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih nyata dan lebih mendalam,
penulis melanjutkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengenai
partisipasi masyarakat dalam kampanye pemilihan hukum tua, Bapak MT,
beliau mengatakan sebagai masyarakat tentunya kami menginginkan
mendapatkan pemimpin yang terbaik yang dapat mengayomi masyarakat,
sebenarnya lewat kampanye ini sudah mulai dapat dilihat calon pemimpin
yang baik atau tidak, namun disisi lain kondisi pekerjaan menghambat kami
43
untuk mengikuti beberapa kegiatan apalagi kegiatan tersebut diadakan pada
siang hari atau sore hari dimana pada jam tersebut kami bekerja, tapi pada
kegiatan pada malam hari yang tidak mengganggu aktivitas dapat kami ikuti.
Tabel 9
Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Perhitungan Suara Pada
Pemilihan Hukum Tua
No Pernyataan Frekuensi Prosentase (%)
1.
2.
3.
Sangat aktif
Cukup aktif
Kurang aktif
35
5
5
76
12
12
Jumlah 45 100
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan data penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa
masyarakat desa Tompaso II, 35 responden atau 76 % menyatakan sangat aktif
dalam mengawasi perhitungan suara pada pelaksanaan pemilihan hukum tua, 5
responden atau 12 % menyatakan cukup aktif dalam mengawasi perhitungan
suara pada pemilihan hukum tua dan 5 responden lainnya atau 12 %
menyatakan tidak aktif dalam mengawasi perhitungan suara pada pemilihan
hukum tua.
Hasil diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan seorang masyarakat
Bapak JP dimana beliau mengatakan : untuk pengawasan perhitungan suara
sangat berpengaruh terhadap hasil, agar hasil yang dicapai dengan jujur, adil
dan terbuka. Hal ini sangat penting mengingat proses perhitungan merupakan
44
puncak dari semua kegiatan pemilihan hukum tua, dimana disinilah akan
didapatkan hasil pemilihan, pada tahap ini sangat diharapkan kejujuran dan
keadilan makanya sangat perlu ada pengawasan dalam perhitungan suara
agar tidak terjadi kecurangan.
2. Penggunaan Hak Pilih Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pemilihan adalah suatu hak yang dapat melekat terhadap setiap manusia
dimana mereka dapat menentukan suatu keinginannya secara individu-individu
tanpa paksaan dari unsur manapun dan dalam pelaksanaan pemilihan hukum
tua dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Namun yang penting dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua ini
adalah adanya kesadaran, kemauan dan rasa tanggung jawab dalam
pelaksanaan pemilihan hukum tua. Dalam partisipasi politik masyarakat
seperti dalam pemilihan hukum tua pada dasarnya untuk menciptakan suatu
keberadaan daerah yang beradab, maka dari itu dalam pergaulan antar sesama
saling ketergantungan dimana dalam pesta demokrasi seperti dalam pemilihan
hukum tuapun demikian karena adanya dukungan moral dan luhur yang baik.
Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
45
Tabel 10
Penggunaan Hak Pilih Pada Pemungutan Suara
No Pernyataan Frekuensi Prosentase (%)
1.
2.
3.
Sangat terpaksa
terpaksa
tidak terpaksa
0
1
44
0
2
98
Jumlah 45 100
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian diatas, ini menunjukkan bahwa
masyarakan di desa Tompaso II kecamatan Tompaso, 44 responden atau 98%
menyatakan bahwa tidak terpaksa dalam penggunaan hak pilihnya pada
pemungutan suara, sedangkan 1 responden atau 2% menyatakan terpaksa
dalam penggunaan hak pilihnya pada pemungutan suara. Ternyata sebagian
besar masyarakat desa Tompaso II tidak terpaksa dalam penggunaan hak
pilihnya pada pemungutan suara karena masyarakat dapat mengerti tentang
tata cara pelaksanaan pemilihan hukum tua dan sesuai dengan keinginan dan
suara hati masyarakat. sedangkan sebagian kecil masyarakat menyatakan
terpaksa terhadap penggunaan hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara
karena masyarakat tersebut ikut memilih karena tuntutan profesi.
46
B. Pendidikan Politik Masyarakat
Sesuai dengan strategi pembangunan nasional, antara lain masyarakat
perlu diberi pengetahuan politik, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan
politik. Adalah suatu kenyataan setiap masyarakat selalu mempunyai kekuatan
dan kelemahan sendiri yang dibawa oleh pengaruh lingkungan dan keadaan
sosial, ekonomi dan politik pada saat tertentu.
Oleh karena itu masyarakat harus diberi pembekalan selain berupa
bimbingan dan pengarahan sesuai prinsip kebersamaan juga pembekalan
ideologis yang harus dimulai sejak kecil baik melalui pendidikan formal
maupun pendidikan non formal, juga melalui kursus-kursus dan lokakarya.
Dengan rangkaian usaha ini pada hakekatnya adalah dalam rangka proses
peralihan dari pelestarian nilai-nilai pancasila. Namun yang paling penting
adalah adanya kesadaran, kemauan dan tekad dari masyarakat untuk berani
maju dan tampil kedepan, dalam melaksanakan tanggung jawab nasional yang
lebih besar berdasarkan identitas dan kepercayaan kepada kekuatan sendiri.
Dengan demikian pendidikan politik masyarakat pada dasarnya untuk
menciptakan suatu keberadaan bangsa yang beradab, dimana dalam pergaulan
hidup antar sesama sebagai anggota masyarakat terdapat kasih sayang, hormat
menghormati, tolong menolong, mengetahui akan hak dan tanggung jawab
masing-masing, menunjunjung tinggi hukum, menunaikan agama dan luhur
budi yang baik.
47
Pendidikan politik, mengandung makna mempertajam nalar seseorang
dengan bekal pedoman-pedoman kehidupan sebagai anggota masyarakat dan
sebagai warga negara yang hidupnya tak terpisahkan dari pertumbuhan dan
perkembangan dunia internasional pada umumnya dan pemilihan hukum tua
khususnya.
Sasaran dari pendidikan politik, yakni kesadaran moral luhur yang
tumbuh sejak revolusi kemerdekaan yaitu semangat dan nilai-nilai perjuangan
hidup bangsa sebagai pancasila yang menjiwai seluruh masyarakat kita,
dengan tujuan menciptakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur.
Tabel 11
Penilaian Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik Yang Diberikan Oleh Pemerintah
No Pernyataan Frekuensi Prosentase (%)
1.
2.
3.
Sangat baik
Cukup baik
Kurang baik
3
20
22
7
44
49
Jumlah 45 100
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan data penelitian dalam tabel diatas menunjukkan bahwa
masyarakat di desa Tompaso II Kecamatan Tompaso, 20 responden atau 44 %
menyatakan bahwa pendidikan politik yang diberikan pemerintah cukup baik,
sedangkan 22 respondenn atau 49 % menyatakan kurang baik terhadap
48
pendidikan politik yang diberikan pemerintah dan sisanya 3 responden atau 7
% menyatakan sangat baik terhadap pendidikan politik yang diberikan
pemerintah. Ternyata sebagian besar masyaraka di desa Tompaso II kurang
mendapatkan pendidikan politik dari pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD desa Tompaso II
Kecamatan Tompaso, Bapak AT, beliau mengatakan : Pendidikan politik di
desa Tompaso II oleh pemerintah masih dirasa kurang baik oleh masyarakat
dimana kegiatan-kegiatan yang mendidik masyarakat seperti lokakarya,
sosialisasi masih kurang dilakukan oleh pemerintah, hal ini menyebabkan
sebagian masyarakat yang pendidikan Sekolah Menengah Pertama kebawah
kurang mengerti tentang politik hanya sebagian masyarakat yang merasa
pendidikan politik yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup. Diharapkan
kepada pemerintah mengingat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda
perlu adanya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat. hal ini akan
sangat berguna pada pemilihan umum yang akan dilakukan di tahun-tahun
berikut, agar supaya masyarakat mengerti tentang pentingnya berpartisipasi
dalam pemilihan umum.
C. Hasil Pemilihan Hukum Tua Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso
49
Berikut ini diuraikan rekapitulasi hasil pemilihan hukum tua desa
Tompaso II, yang diikuti oleh 3 calon hukum tua yakni Feybe F.
Tampunguma, Gresje Rorimpandey, dan Welly Oroh, SmH.
Berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara pemilihan hukum tua
desa Tompaso II tanggal 10 Juni tahun 2011 didapatkan hasil sebagai berikut :
Pemilih terdafar / wajib pilih : 1538 Pemilih
Yang menggunakan hak pilih : 1315 pemilih
Yang tidak menggunakan hak pilih : 223 pemilih
1. Feybe F. Tampanguma : 112 suara
2. Gresje Rorimpandey : 764 suara
3. Welly Oroh, SmH : 431 suara
4. Suara rusak : 7 suara
5. Blanko : 1 suara
Hasil diatas diterima dan disetujui oleh setiap calon hukum tua dan tanda
tangani oleh oleh panitia pemilihan hukum tua desa tompaso II dihadapan
Camat Kecamatan Tompaso Pengawas Pemilihan Hukum Tua Kabupaten
Minahasa.
50
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Munculnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi politik secara aktif
bukan hanya datang dan tumbuh begitu saja, tetapi ada banyak faktor
pendukung diantaranya adalah memberikan penjelasan tentang pentingnya
partisipasi politik, sosialisasi politik dan pendidikan politik terhadap
masyarakat, agar masyarakat di Desa Tompaso II dapat mengerti masalah-
masalah politik seperti pelaksanaan pemilihan Hukum Tua dan masyarakat
akan sangat berpartisipasi dalam proses pemilihan hukum tua desa
Tompaso II dikarenakan kesadaran politik masyarakat itu sendiri bukan
karena paksaan dari pihak lain.
2. Masyarakat di desa Tompaso II ternyata sangat antusias dan memberikan
respons yang begitu besar terhadap pelaksanaan pemilihan hukum tua
karena meskipun masyarakat kurang mendapatkan pemahaman politik
tetapi masyarakat sangat memahami arti dan makna pelaksanaan
pemilihan hukum tua dan pengaruhnya partisipasi masyarakat dalam
kegiatan tersebut.
51
3. Partisipasi politik masyarakat bukan hanya dalam bentuk ide-ide saja,
tetapi lebih ditekankan kepada bentuk konkrit dalam pelaksanaan
pemilihan hukum tua, agar tingkat partisipasi politik masyarakat dalam
bentuk kampanye, penggunaan hak pilih pada pelaksanaan pemungutan
suara, mengawasi perhitungan suara pemilihan hukum tua benar-benar
terealisasi dalam proses pemilihan itu sendiri.
B. Saran
1. Diharapkan melalui pelaksanaan pemilihan hukum tua lebih dapat
mengarahkan bentuk atau pola partisipasi politik masyarakat yang
mencerminkan nilai-nilai demokrasi pancasila
2. Diharapkan dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua, masyarakat mampu
mewujudkan pemilih sebagai manusia yang sadar akan hak-hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dalam partisipasi politik khususnya
dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua desa tompaso II kecamatan
Tompaso.
3. Karena masyarakat di Desa Tompaso II kurang mendapatkan pendidikan
politik dari pemerintah, maka diharapkan masyarakat mampu
menumbuhkan semangat untuk memperoleh informasi atau pendidikan
politik melalui ceramah, majalah dan sarana-sarana lainnya yang bersifat
publikasi massa, siaran-siaran radio maupun televisi dan organisasi-
52
organisasi yang ada dalam masyarakat itu, apakah merupakan organisasi
yang bersifat sosial, agama maupu bersifat politik.
53
DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Meriam 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta
Danim, Sudarwan. 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.
HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Rajawali pers
H.A.W. Widjaja. Pemerintahan Desa/Marga.Rajawali Pers
Hadari, Nawawi. 1990, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. Partisipasi Politik Di Negara
Irianti, 2008, Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar
Mas’oed, Mohtar dan MacAndrews., 2001. Perbandingan Sistem Politik.
Muhammad, Bushar, 2006, Azas-asaz hukum adat, pradya paramita, Jakarta
Sondakh A.J, Si tou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi Atas Revolusi Nilai-
Rudy May, 2003, Pengantar Ilmu Politik. Refika Bandung
Rush, Michael dan Althoff, Philip., 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada..
Surbakti, Ramlan., 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.
Supit Bert, Minahasa Dari Amanat Watu Pinabetengan Sampai Gelora
Minawanua, Sinar Harapan, 1986.
Wasistiono, MS, 1993, Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya, Mekar rahayu
Soemantri B,T, 2010, Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa. Fokus
media bandung
54
Sumber-sumber lain :
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Minahasa No. 4 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum
Tua;
55
DAFTAR ISI
Lembar Persetujuan………………………………................................. i
Daftar Isi.................................................................................................. ii
Daftar Tabel............................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……………………………………….............. 1
B. Perumusan Masalah………………………………….............. 5
C. Tujuan Penelitian………………............................................. 5
D. Manfaat Penelitian.................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Partisipasi Politik………………………………......... 7
B. Konsep Masyarakat……………………................................... 11
C. Konsep Pemilihan Hukum Tua................................................. 12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian.......................................................................... 20
B. Informan.................................................................................... 21
C. Fokus Penelitian........................................................................ 22
D. Teknik Pengumpulan Data........................................................ 22
E. Teknik Analisa Data.................................................................. 23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Keadaan Geografis......................................................................... 25
B. Keadaan Penduduk......................................................................... 26
C. Keadaan Sosial Budaya.................................................................. 28
56i
D. Keadaan Pemerintahan.................................................................. 33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Hukum Tua Desa Tompaso II
Kecamatan Tompaso.......................................................................... 39
B. Pendidikan Politik Masyarakat...................................................... 47
C. Hasil Pemilihan Hukum Tua Desa Tompaso II............................. 50
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan.................................................................................... 51
B. Saran.............................................................................................. 52
DAFTAR PUSTAKA......................................................................... 53
57ii
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Tompaso II.................................................. 26
Tabel 2 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian............................... 27
Tabel 3 Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tompaso II............... 29
Tabel 4 Prasarana Pendidikan Formal yang tersedia di................................. 30
Tabel 5 Prosentase jumlah pemeluk agama dan prasarana yang tersedia...... 31
Tabel 6 Keadaan Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis................................. 32
Tabel 7 Partisipasi Politik Masyarakat........................................................... 40
Tabel 8 Partisipasi Masyarakat dalam kampanye pada pemilihan hukum tua 42
Tabel 9 Partisipaso Masyarakat dalam mengawasi perhitungan suara pada
pemilihan hukum tua................................................................................. 44
Tabel 10 Penggunaan Hak Pilih pada Pemungutan Suara............................. 46
Tabel 11 Penilaian masyarakat terhadap pendidikan politik yang diberikan oleh
Pemerintah...................................................................................................... 48
58iv
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN HUKUM TUA
(Suatu Studi diDesa Tompaso II Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikJurusan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Oleh :ARMANDO RORINIM. 0908135271
Jurusan Ilmu Pemerintahan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2012
59
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing Materi/Teknis :
Pembimbing I,
Drs. Markus Kaunang, MSiNIP. 19550116 198703 1 001
Pembimbing II,
Welly Waworundeng, S.Sos, M.SiNIP. 19710423 200112 1 002
Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sam Ratulangi Manado,
Drs. Markus Kaunang, MSiNIP. 19550116 198703 1 001
Ketua Program Studi Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sam Ratulangi Manado,
Welly Waworundeng, S.Sos, M.SiNIP. 19710423 200112 1 002
60i