ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN...
Transcript of ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN...
VI - 1 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 1
7.1. Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Tata ruang yang telah disusun harus dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan,
sehingga arah dan kebijakan pembangunan dapat memenuhi sasaran sesuai yang diharapkan.
Beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan dan tugas Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat BKPRD, Pokja Perencanaan Tata Ruang dan
Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7.1.1. Koordinasi Penataan Ruang
Pelaksanaan penataan ruang perlu melibatkan seluruh instansi yang ada dalam rangka:
1. Perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah;
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah
dan daerah serta keserasian antar sektor;
3. Pemanfaatan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil
pembangunan secara maksimal;
4. Mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan
yang bersifat dinamis; serta
5. Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam,
sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.
ARAHAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMONGAN
VI - 2 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 2
Memperhatikan pedoman diatas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka Kabupaten Lamongan perlu
membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) guna kepentingan koordinasi
antar instansi terkait secara intensif.
Kegiatan penataan ruang di Kabupaten Lamongan memerlukan koordinasi yang baik, sehingga
diperlukan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Lamongan. Untuk itu maka susunan keanggotaan BKPRD menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 50 tahun 2009 dan disesuaikan dengan instansi-instansi terkait penataan ruang di
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati Lamongan
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Lamongan
Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bappeda Kab. Lamongan
Wkl Sekretaris merangkap ang : Kepala Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan
Anggota:
1. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan;
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
10. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;
13. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan;
14. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan;
15. Kepala Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan;
16. Pasi Ter 0812 Kodim Lamongan; serta
17. Kepala Unit Kerja/Instansi yang terkait.
BKPRD setidaknya bersidang 3 (tiga) bulan sekali membahas tentang hal-hal prinsip dan
pembentukan alternatif kebijaksanaan serta cara pemecahan masalah untuk diputuskan oleh
Bupati. Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD maka dapat dibentuk Kelompok Kerja
Perencanaan Tata Ruang dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Lamongan.
2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangwil Permukiman pada Dinas PU Cipta
Karya Kabupaten Lamongan.
3. Sekretaris : Kepala Sub Bidang SDA dan Pariwisata pada Bappeda Kabupaten Lamongan.
4. Anggota:
a. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan;
b. Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Lamongan;
c. Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten
Lamongan;
d. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan;
e. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Lamongan;
f. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Koperasi,Industri dan Perdagangan Kabupaten
Lamongan;
g. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Lamongan;serta
h. Kepala Unit Kerja/Instansi.
Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehubungan dengan dibentuknya Kelompok Kerja
Perencanaan Tata Ruang tersebut, meliputi :
1. Kelompok Kerja ini bertugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan Bupati Lamongan dan
penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan serta strategi pengembangannya;
2. Menginvestasikan dan meringkas permasalahan yang timbul dalam penataan ruang wilayah
Kabupaten Lamongan serta merumuskan alternatif pemecahannya;
3. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan
penataan ruang serta kebijaksanaan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten
Lamongan kepada seluruh instansi dan masyarakat secara terkoordinasi; serta
4. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Lamongan dan mengusulkan pemecahan
masalah untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
VI - 3 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 3
Untuk mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan, maka dibentuk
Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan susunan sebagai
berikut:
1. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangwil Permukiman pada Dinas PU Cipta
Karya Kabupaten Lamongan.
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan.
3. Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang pada PU. Cipta
Karya Kabupaten Lamongan.
4. Anggota:
a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan;
b. Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan;
c. Kepala Bidang Pengendalian,Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah pada
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
d. Kepala Sub Bagian Pertambangan dan Energi pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;
e. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
f. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
g. Kepala Seksi Operasi dan Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja
h. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Lamongan; serta
i. Kepala Unit Kerja/Instansi terkait.
Tim Evaluasi untuk rancangan perda antara lain :
1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri bahwa Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas memfasilitasi
kebijakan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup.
2. Dalam melaksanakan evaluasi rancangan perda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah Departemen Dalam Negeri dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, serta instansi pusat yang membidangi urusan
tata ruang sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147Tahun 2004 tentang Koordinasi
Penataan Ruang Daerah, dalam melaksanakan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota,
Bappeda Propinsi dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah
Propinsi, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan pemerintah Propinsi, serta BKPRD
Propinsi sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
4. Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi
rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah.
7.1.2. Penataan Ruang
Lebih lanjut guna mengatur penataan ruang di daerah, maka dalam Permendagri No. 8 Tahun
1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah pasal 8 disebutkan bahwa:
1. Penyusunan rencana tata ruang dilakukan melalui serangkaian pekerjaan teknis yang
meliputi :
a. Penentuan arah dan visi pengembangan wilayah;
b. Pengidentifikasian potensi dan masalah serta analisa pengembangan wilayah;
c. Perumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang; serta
d. Perumusan rencana tata ruang.
2. Penyusunan rencana tata ruang di daerah berpedoman pada Pedoman Teknis sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan diskusi dan lokakarya atau sarasehan dengan mengundang instansi terkait,
pakar, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan kemasyarakatan serta dunia usaha.
4. Kepala Daerah wajib mengumumkan rancangan final rencana tata ruang kepada
masyarakat.
Hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan ruang dalam pasal 11 Permendagri No. 8 Tahun 1998
disebutkan bahwa :
1. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, Kepala Daerah mempersiapkan kebijaksanaan
yang berisi pengaturan bagi wilayah atau kawasan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan
fungsi lindung dan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;
2. Pengaturan berupa penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang ketentuan persyaratan
teknis bagi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Ketentuan persyaratan teknis bagi pemanfaatan ruang dalam kawasan lindung dan
kawasan budidaya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; serta
VI - 4 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 4
4. Penetapan ketentuan persyaratan teknis yang dilakukan oleh Gubernur berupa
kebijaksanaan umum dengan mempertimbangkan rona dari kemampuan wilayah serta nilai
budaya setempat; serta
5. Penentuan ketentuan persyaratan teknis yang dilakukan oleh Bupati/Walikota berupa
kebijaksanaan operasional dengan berpedoman pada kebijakan umum ditetapkan oleh
Gubernur.
7.1.3. Keterpaduan Kebijakan Sektoral
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Lamongan memprioritaskan
pembangunan pada beberapa sektor berikut :
1. Sektor Pertanian, untuk meningkatkan nilai tambah perlu dilakukan revitalisasi pertanian,
perkebunan dan perikanan.
2. Sektor Pariwisata, meningkatkan peran pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu
meningkatkan ekonomi termasuk kegiatan sektor lainnya yang terkait, sehingga dapat
memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah
melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.
3. Sektor Industri, pembangunan sektor industri terutama agroindustri, bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Pengembangan industri di daerah
diharapkan tumbuh dan berkembang, industri - industri yang berbasis pada bahan baku
produk pertanian, perkebunan, dan perikanan yang ada di daerah dengan tetap menjaga
kelanjutan pembangunan.
Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi tingkat kesejahteraan suatu daerah juga diukur
berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan sumber daya
manusianya (SDM). Berbagai perbaikan indikator SDM, antara lain:
• Usia harapan hidup;
• Angka kematian bayi dan angka buta huruf dewasa;
• Indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencakup angka harapan hidup, angka melek
huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita;
• Indeks pembangunan gender (IPG).
Kondisi melambatnya pencapaian indikator - indikator di bidang pembangunan SDM, antara lain:
disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial politik serta ketahanan dan keamanan yang tidak
mendukung. Oleh karena itu, salah satu sebab rendahnya kualitas SDM akibat pembangunan
hanya berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, tanpa ada perbaikan kualitas
manusia maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan kesenjangan.
Selain memiliki indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki
sistem dan kelembagaan politik yang mencakup semakin optimalnya peran institusi hukum serta
semakin efektifnya pelaksanaan prinsip - prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah.
Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tersebut ditempuh melalui enam
(6) Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
A. Mewujudkan masyarakat Lamongan yang terdidik, bermoral, dan berdaya saing untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Menciptakan lingkungan masyarakat Lamongan yang mampu mengembangkan dirinya
menjadi yang terbaik, berintelegensi, bermoral dan berdaya saing untuk menciptakan
kesejahteraan hidupnya. Pencapaian misi ini juga harus didukung oleh penyediaan dan
pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai : berkualitas, dan menjangkau semua
lapisan masyarakat.
B. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi
dan produktivitas sektor - sektor andalan daerah.
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara memperbaiki atau
merevitalisasi sektor unggulan Lamongan. Antara lain dengan membangun keterkaitan
sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang
berbasis agrobisnis; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing dalam
sektor tersebut; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek; pembangunan
infrastruktur yang maju serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan
pengembangan wilayah secara terpadu, reformasi di bidang hukum dan aparatur terutama
dalam menciptakan produk hukum yang mendukung pertumbuhan sektor - sektor andalan
tersebut. Hal - hal yang demikian dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata
bagi seluruh masyarakat Lamongan.
C. Mewujudkan pembangunan daerah berupa sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan
utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang masih terisolir dan tertinggal.
Pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang maju serta fasilitas umum yang
dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk
mewujudkan pemerataan di Kabupaten Lamongan baik secara sosial maupun secara
perekonomian. Pembangunan sarana dan prasaran yang berkelanjutan berikutnya akan
VI - 5 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 5
mendorong pembangunan wilayah yang mendukung pertumbuhan dan mewadahi aktivitas
pengembangan Kabupaten Lamongan.
D. Mewujudkan Lamongan yang Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)
dengan 10 prinsipnya, yaitu : 1) Prinsip Partisipasi; 2) Penegakan Hukum atau supremasi
hukum; 3) Transparansi;4) Kesetaraan; 5) Wawasan ke depan; 6) Akuntabilitas; 7)
Pengawasan; 8) Efisiensi; 9) Efektivitas; 10) Profesionalisme aparatur.
Pemerintahan yang lebih baik dapat dicapai melalui peningkatan kinerja dan pelayanan di
berbagai sektor publik yang didukung dengan aparat pemerintahan daerah yang efektif dan
efisien. Hal tersebut antara lain dapat dicapai dengan memantapkan kelembagaan yang
lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media
komunikasi untuk kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan
dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan
memihak pada rakyat kecil.
E. Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara luas
dan merata.
Pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antara penggunaan
untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan
ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan. Pengeloaan SDA dan lingkungan hidup
dilakukan untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan
kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar
pembangunan dengan tetap menjaga fungsi,daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan
di masa kinidan masa yang akan datang. Hal ini juga akan didukung oleh peran aktif
masyarakat,pihak swasta atau investor lainnya dan perundang - undangan yang melindungi
ekosistem dan kelangsungan lingkungan hidup.
F. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna
menunjang efektivitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai - nilai budaya lokal.
Penciptaan kondisi masyarakat yang kondusif, penjaminan situasi yang aman, tertib,
nyaman, dan damai, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar
kelompok masyarakat, meningkatkan kesadaran untuk menjaga ketentraman dan ketertiban
dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak
hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak
kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan
penciptaan ketertiban.
7.2. Prioritas dan Tahapan Pembangunan
Yang dimaksud prioritas dan tahapan pembangunan adalah penentuan prioritas pelaksanaan
pembangunan rancangan rencana, serta mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahapan pembangunan
lima tahun;
2. Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda cukup besar untuk mengarahkan
perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan struktur yang direncanakan, misalnya :
jaringan jalan, utilitas dan sebagainya;
3. Jumlah batas ambang penduduk yang ada untuk mendukung keberadaan suatu komponen
pengembangan, macam dan jenis fasilitas pelayanan lingkungan; serta
4. Adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dalam
konsep pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan.
Tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun karena ada beberapa pertimbangan dalam
penentuan program yang dilaksanakan pada wilayah perencanaan. Dasar-dasar pertimbangan
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Adanya keterbatasan dana yang tersedia;
2. Adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih dimanfaatkan;
3. Adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; serta
4. Adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar untuk
merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya jaringan jalan.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat ditentukan prioritas pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu struktur ruang dan pola
ruang wilayah.
A. Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan
1. Sistem Perdesaan
a. Mempercepat pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan
kawasan perdesaan di Wilayah Lamongan bagian tengah dan selatan melalui
peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan, serta
pengembangan infrastruktur penunjang; dan
VI - 6 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 6
b. Memprioritaskan pengembangan wilayah tertinggal melalui peningkatan infrastruktur
dan sarana pendukung lainnya.
2. Sistem Perkotaan
Yaitu pembentukan pusat kegiatan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai
pengembangan perkotaan. Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten
Lamongan meliputi :
a. Mendorong dan mempercepat pertumbuhan wilayah perkotaan Lamongan sebagai
bagian dari Gerbangkertasusila yang merupakan PKN, sehingga perlu dibangun
fasilitas yang mendukung;
b. Mempercepat pengembangan Perkotaan Paciran – Brondong (PKLp) sebagai pusat
pengembangan industri, pelabuhan dan pariwisata melalui kerjasama dengan daerah
lain dan dengan investor;
3. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
a. Pengembangan sistem jaringan jalan raya melalui percepatan realisasi jalan tol,
Jalan Lingkar utara Kota Lamongan, jalan lingkar selatan Kota Babat, Jalan Lingkar
Selatan Pantura, serta perbaikan jalan Kabupaten dan jalan poros strategis yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
b. Pengembangan sistem transportasi massal berupa kereta api dan bus metro melalui
peningkatan pelayanan kereta api dan bus metro di Kabupaten Lamongan;
c. Adanya perencanaan BTS terpadu untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi.
B. Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan
1. Kawasan Lindung
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, melalui penetapan
kawasan hutan di Kabupaten Lamongan dan pengamanan wilayah Daerah Aliran
Sungai (DAS) Bengawan solo;
b. Kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove dan kawasan pesisir
bagian utara Kabupaten Lamongan;
c. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam, melalui perlidungan kawasan cagar
budaya yang terdapat di bagian utara berupa Makam Sunan Drajad, Monumen Van
Der Wijck dan dibagian selatan berupa Makam Nyai Andongsari;
d. Kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan
bencana alam pada daerah yang dilalui oleh sungai Bengawan Solo; serta
e. Kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam yang mengalami
kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi.
2. Kawasan Budidaya
a. Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di Kabupaten Lamongan
seluas 33.464,40 Ha atau 18,41 % dari luas Kabupaten Lamongan.
b. Kawasan pertanian, melalui :
• Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (sawah beririgasi teknis);
• Pengembangan holtikultura unggulan;
• Pengembangan sentra peternakan; serta
• Pengembangan perikanan (Minapolitan tangkap dan budidaya).
c. Kawasan industri, melalui pengembangan industri besar di wilayah pantura, industri
menengah di wilayah selatan dan home industry di wilayah utara dan selatan.
d. Kawasan pariwisata, melalui :
• Pengembangan zona wisata yang terbagi dalam tiga zona yaitu Zona I di Pantura
dengan pusat WBL, Zona II di wilayah tengah dengan pusat Babat Barrage; Zona III
diwilayah Selatan dengan pusat di Makam Nyai Andongsari; dan
• Pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Lamongan, yaitu : Wisata alam :
Waduk Gondang di Kecamatan Sugio, Maharani Zoo dan Goa dan Wisata Bahari
Lamongan (WBL) di Kecamatan Paciran, Wisata Budaya : Situs/makam Sunan
Drajat dan Situs/makam Sunan Sendang Duwur di Kecamatan Paciran, Makam
Joko Tingkir di kecamatan Maduran, Makam Nyai Putri Andongsari di Kecamatan
Ngimbang, serta Makam Tumenggung Surajaya (Mbah Lamomg) di Kecamatan
Lamongan. Wisata Minat Khusus : TPI Kranji di Desa Kranji, TPI Brondong di
kecamatan Brondong, Sumber mata air panas Tepanas di Desa Kranji Kecamatan
Paciran, Sumber air panas Puncakwangi di kecamatan Babat, Babat Barrage di
Kecamatan Maduran, Monumen van Der Wijck di Kecamatan Brondong, Wisata
Edukasi Religi desa Balun Kecamatan Turi.
e. Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten
Lamongan.
Pelaksanaan pembangunan dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4
tahapan, yaitu :
• Tahap I : 2011 - 2016
• Tahap II : 2017 - 2021
• Tahap III : 2022 - 2026
• Tahap IV : 2027 - 2031
VI - 7 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 7
Tabel 7.1.
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan (Indikasi Program)
NO PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PEMBIAYAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHAP I TAHAP
II TAHAP
III TAHAP
IV 2012 2013 2014 2015 2016
A Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
1. Perwujudan Pusat Kegiatan
2.1. Membentuk Pusat Kegiatan Perkotaan secara terintegrasi dan berhirarki
a. Pemantapan ibukota kabupaten sebaga Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Kabupaten Lamongan
APBN, APBD Provinsi, APBD Kab
Bappenas, Bappeda Prov dan Kab., Kementerian PU, DPU Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √ √ √ √
b. Penetapan perkotaan Pusat Wilayah Pengembangan (WP) sebagai Pusat Kegiatan Lokal Perioritas (PKLp)
Perkotaan Brondong-Paciran, Perkotaan Babat, Perkotaan Sukodadi dan Perkotaan Ngimbang
APBN, APBD Provinsi, APBD Kab
Bappenas, Bappeda Prov dan Kab., Kementerian PU, DPU Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √ √ √ √
c. Penetapan perkotaan kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Ibukota Kecamatan Lainnya yang tidak termasuk PKN dan PKLp
APBN, APBD Provinsi, APBD Kab
Bappenas, Bappeda Prov dan Kab., Kementerian PU, DPU Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √ √ √ √
2.2. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan.
a. Pengembangan perkotaan Lamongan sebagai pusat kegiatan pemerintahan
Perkotaan Lamongan APBN, APBD Provinsi, APBD Kab
Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √ √ √ √
b. Pengembangan perkotaan Paciran-Brondong sebagai pusat industri dan perhubungan laut
Perkotaan Paciran-Brondong APBN, APBD Provinsi, APBD Kab
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perumahan, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kabupaten, Dinas Kopindag Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √ √
c. Pengembangan perkotaan Babat sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional
Perkotaan Babat APBD Provinsi, APBD Kab
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perumahan, Kemen Perdagangan, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kopindag Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √ √
d. Pengembangan perkotaan Ngimbang sebagai pusat pelayanan kegiatan agropolitan
Perkotaan Ngimbang APBD Provinsi, APBD Kab
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perumahan, Kemen Kehutanan, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √
√
VI - 8 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 8
NO PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PEMBIAYAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHAP I TAHAP
II TAHAP
III TAHAP
IV 2012 2013 2014 2015 2016
2. Perwujudan Sistem Prasarana
2.1. Transportasi
Transportasi Darat
a. Jalan nasional bebas hambatan : Gresik – Lamongan - Tuban
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN
Kemen PU, Kemen Perhubungan, PT. Jasa Marga, DPU Prov dan Kab., Dinas Perhubungan Prov dan Kab., BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√
√
√
b. Jalan nasional arteri Gresik – Jl.Pang.Sudirman;Jl.Pang.Sudirman – Jl. Jaksa Agung Suprapto; Jl.Jaksa Agung Suprapto – Lamongan; Lamongan – Babat; Babat – Widang
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab., BPN, Bappeda kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √
√
√
√
c. Jalan nasional kolektor Babat – Bojonegoro dan Gresik – Sadang -Tuban
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab., BPN, Bappeda kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √
√
√
√
d. Jalan Provinsi jalan kolektor Babat – Temangkar; Jl.Lamongrejo; Jl.Akhmad Dahlan; Jl.Sunan Drajad; Jl.Raya Mantup; Lamongan – Bts Kab.Mojokerto; Babat – Bts.Kab.Jombang; Jalan Lamongan- Babat; Jalan Halte (Dradah, Ngimbang dan Kambangan)
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen PU, DPU Prov dan Kab., BPN, Bappeda kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √
√
√
√
e. Rencana pengembangan jalan antar kecamatan
Kabupaten Lamongan APBD Prov, APBD Kab. DPU Bina Marga Prov dan Kab, DPU Cipta Karya Prov dan Kab, BPN, Bappeda, BPM, Dinas Perhubungan Kabupaten
√ √ √ √ √
√
√
√
f. Jalan Lingkar Selatan Pantura dengan ruas jalan Kecamatan Paciran – Solokuro – Brondong
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda, Dinas Perhubungan Kab.
√ √ √ √ √
√
√
√
g. Jalan Lingkar Utara Lamongan dengan ruas jalan Deket – Lamongan – Turi
Deket – Lamongan – Turi APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√
√
√
h. Jalan Lingkar Selatan Babat (Kecamatan Babat – Kab. Bojonegoro)
Kota Babat APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√
√
√
i. Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal di Perkotaan Lamongan
Perkotaan Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
j. Peningkatan kelas terminal Perkotaan Babat APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√ √ √
VI - 9 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 9
NO PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PEMBIAYAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHAP I TAHAP
II TAHAP
III TAHAP
IV 2012 2013 2014 2015 2016
k. Pengembangan terminal terpadu pantura di Kecamatan paciran
Kecamatan Paciran APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√ √ √
l. Pengadaan trayek baru yang menghubungkan kecamatan Paciran dengan Kabupaten Tuban
Kabupaten Lamongan APBD Prov, APBD Kab. Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√ √ √
m. Rencana pengembangan terminal barang
Kecamatan Babat APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN
Kemen Perhubungan, Kemen PU, PT. KAI, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√ √ √
n. Rencana pengembangan dan peningkatan terminal
Kecamatan Ngimbang APBD Kab. Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√ √ √
o. Pengembangan jalur angkutan bus metro rute Surabaya –Lamongan - Babat
Kabupaten Lamongan APBD Prov, APBD Kab. Kemen Perhubungan, Kemen PU, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√ √ √
p. Pengembangan jalur perkeretaapian komuter rute Surabaya – Lamongan – Babat
Kabupaten Lamongan APBD Prov, APBD Kab. Kemen Perhubungan, Kemen PU, PT. KAI, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√ √ √
q. Transportasi perkeretaapian
• Pengembangan jalur perkeretaapian
Surabaya – Gresik -Lamongan – Bojonegoro
BUMN Kemen Perhubungan, PT KAI, Dinas Perhubungan Prov dan Kab
√ √ √ √ √
√
√ √
• Pengembangan jalur perkerataapian komuter
Surabaya - Lamongan - Babat BUMN √ √ √ √ √
√ √ √
• Pengembangan jaringan kereta api ganda
Surabaya - Lamongan – Babat - Jombang
BUMN √ √ √ √ √
√
√ √
• Pengembangan stasiun kereta api
Perkotaan Lamongan BUMN √ √ √ √ √
√
√ √
• Konservasi jalur perkeretaapian mati
Jalur Babat–Jombang; Babat–Tuban
BUMN √ √ √ √ √ √ √ √
Transportasi Laut
a. Pengembangan pelabuhan Brondong sebagai pelabuhan pengumpul
Kecamatan Brondong APBN Kemen Perhubungan √ √ √ √ √
√
√
√
b. Pengembangan pelabuhan umum yaitu pelabuhan Lamongan Shorebase (LS)
Kecamatan Paciran APBD Kab., APBD Prov., APBN
Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, Swasta
√ √ √ √ √ √
√
√
Transportasi Udara
Relokasi Bandar Udara Juanda Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swata
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov dan Kab
√ √ √ √ √ √
√
√
2.2. Prasarana Energi
a. Pengembangan sistem interconected Jawa – Bali
Pulau Jawa-Bali
BUMN PLN √ √ √ √ √ √
√
√
VI - 10 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 10
NO PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PEMBIAYAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHAP I TAHAP
II TAHAP
III TAHAP
IV 2012 2013 2014 2015 2016
b. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi
Bunder – Lamongan; Lamongan –Babat; Babat –Bojonegoro; Gresik – Sadang –Widang;
APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swata
Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, Bappeda, Bag. Perekonomian, BPMD Kab
√ √ √ √ √
√
√ √
c. Pengembangan SUTET Kec.Ngimbang – Modo – Kedungpring – Kec.Babat
BUMN PLN √ √ √ √ √
√
√
√
d. Pengembangan SUTT Kec.Babat-Pucuk – Sukodadi - Lamongan
BUMN PLN √ √ √ √ √
√
√
√
e. pengembangan Gardu Induk PLN 500 KV
Kecamatan Ngimbang BUMN PLN √ √ √ √ √
√
√
√
f. Pengembangan Gardu Induk PLN 150 KV
Kecamatan Paciran BUMN PLN √ √ √ √ √
√
√
√
2.3. Prasarana Telekomunikasi a. Penyediaan tower BTS (Base
Transceiver Station) secara bersama-sama
Kabupaten Lamongan
Swasta
Swasta
√
√
√
√
√
√
√
√
b. Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah terpencil
Kabupaten Lamongan Swasta Swasta √ √ √ √ √
√
√ √
2.4. Prasarana Sumber Daya Air
a. Sumberdaya air lintas Provinsi Sungai bengawan Solo dan Floodway
APBD Kab, APBD Prov dan APBN
Kemen PU, Dinas PU Pengairan Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √
√
√
√
b. Normalisasi DAS Bengawan Solo Kabupaten Lamongan APBD Kab, APBD Prov dan APBN
√ √ √ √ √
√
√
√
c. Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero
Kabupaten Lamongan APBD Kab √ √ √ √ √
√
√
√
d. Rehabilitasi Kali Corong Kab. Lamongan – Kab. Gresik APBD Kab, APBD Prov dan APBN
√ √ √ √ √ √ √ √
2.5. Prasarana Lainnya a. TPA
Kabupaten Lamongan
APBD Prov, APBD-Kab
Kemen PU, Kemen LH, DPU CK dan TR Prov dan Kab, BLH Prov dan Kab
√ √ √ √ √ √ √
√
b. Tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3
Kabupaten Lamongan APBD Prov, APBD-Kab √ √ √ √ √ √ √ √
B Perwujudan Pola Ruang
1. Perwujudan Kawasan Lindung
1.1. Kawasan Perlindungan setempat
a. Perlindungan setempat sempadan pantai;
Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong
APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, Swasta
Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemen LH, Kemen PU, Kemen Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kab, BLH Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab, Dinas Pertanian dan Kehutanan Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√
√
√
b. Perlindungan setempat sempadan sungai;
Sepanjang aliran sungai APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani
√ √ √ √ √
√
√
c. Perlindungan Waduk dan embung, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani
√ √ √ √ √
√
√
VI - 11 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 11
NO PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PEMBIAYAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHAP I TAHAP
II TAHAP
III TAHAP
IV 2012 2013 2014 2015 2016
perlindungan waduk dan embung;
d. Perlindungan mata air Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani
√ √ √ √ √
√ √
1.2. Pemantapan kawasan Cagar Budaya a. Memelihara nilai dan fungsinya
sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata
Monumen Van Der Wijck di Kecamatan Brondong, Makam Sunan Drajad di Kecamatan Paciran, Makam Sendang Duwur di Kec.Paciran, Makam Joko Tingkir di Kecamatan Maduran, Makam Nyai Ratu Andongsari di Kec. Ngimbang, Desa Balun di Kec.Turi, situs-situs lain
APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, Swasta
Kemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov dan Kab, BPN, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√
√
b. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, Swasta
Bappenas, Bappeda Prov dan Kab √ √ √ √ √
√ √
1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam
a. Perlindungan kawasan rawan gelombang pasang
Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong
APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen PU, BNPB, DPU Prov dan Kab, BPBD Prov dan Kab, Bappeda
√ √ √ √ √ √
b. Perlindungan kawasan rawan banjir
Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah, Karangbinangun, Turi dan Deket
APBN, APBD Prov, APBD Kab.
√ √ √ √ √
√
√ √
1.4. Kawasan Lindung Geologi
Perlindungan kawasan Gua Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi
Kecamatan Paciran APBN, APBD Prov, APBD Kab.
Kemen ESDM, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudpar Prov dan Kab, Bappeda, BLH
√ √ √ √ √
√
2. Perwujudan Kawasan Budidaya
2.1. Pengembangan hutan produksi dan fungsi lindung
KPH Mojokerto, KPH Jombang, dan KPH Tuban
APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani
Kemen Kehutanan, Dinas Pertanhut Prov dan Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
2.2. Pengembangan kawasan hutan rakyat
27 Kecamatan APBN, APBD Prov, APBD Kab., Perhutani
Kemen Kehutanan, Dinas Pertanhut Prov dan Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
2.3. Pengembangan kawasan pertanian a. Pertanian tanaman pangan
Kabupaten Lamongan
APBN,APBD Prov, APBD Kab., Swasta
Kemen Pertanian, Kemen PU, Dinas Pertanhut Prov dan Kab, DPU Prov dan Kab
√
√
√
√
√
√
√
√
b. Pertanian Hortikultura 27 Kecamatan APBD Prov, APBD Kab., swasta
√ √ √ √ √ √ √ √
c. Kawasan Agropolitan Wilayah selatan Lamongan APBD Prov, APBD Kab., swasta
√ √ √ √ √ √ √ √
d. Perkebunan : APBN, APBD Prov. APBD Kab., swasta
√ √ √ √ √ √ √ √
• Tembakau 9 Kecamatan
• Kenaf Kecamatan Laren
• Tebu 19 Kecamatan
VI - 12 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 12
NO PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PEMBIAYAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHAP I TAHAP
II TAHAP
III TAHAP
IV 2012 2013 2014 2015 2016
• Cabe Kec. Mantup, Modo
• Wijen 4 Kecamatan
• Perkebunan rakyat lainnya 27 Kecamatan
b. Pengembangan kawasan peternakan :
• Peternakan ternak besar dan kecil ruminansia
Kecamatan Paciran, Brondong, Solokuro, Laren, Babat, Modo, Bluluk, Sukorame, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Tikung, Kembangbahu dan Sarirejo.
APBD Prov dan Kab
Dinas Peternakan Prov, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
√ √ √ √ √
√
√
√
• Penggemukan ternak Kecamatan Sugio, Lamongan, Sukodadi, Pucuk, Karanggeng, Kalitengah, Sekarang, Karangbinangun, Deket dan Glagah
√ √ √ √ √ √
√
√
• Pengembangan Ayam Buras Tersebar pada 27 Kecamatan √ √ √ √ √ √
√
√
• Pengembangan itik Daerah Benorowo, Kecamatan Laren
√ √ √ √ √ √
√
√
• Pengembangan puyuh Kabupaten Lamongan √ √ √ √ √ √ √ √
2.4. Pengembangan kawasan perikanan
a. Perikanan tangkap Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong
APBN, APBD Kab., swasta
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov., Bappeda kab, Dinas Kelautan dan Perikanan
√ √ √ √ √
√
√
√
b. Perikanan Budidaya √
√
√
√
√
√
√
√ • Perikanan budidaya air payau
atau tambak
Kec. Brondong, Paciran, dan Glagah
• Perikanan budidaya air tawar 27 Kecamatan
• Perikanan kolam 27 Kecamatan
• Perikanan sawah tambak 27 Kecamatan
c. Pengolahan ikan :
• Kawasan Minapolitan Kecamatan Brondong, Paciran, dan Glagah
√ √ √ √ √ √ √ √
• Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Kecamatan Brondong
• Pengembangan TPI
Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong
2.5. Pengembangan kawasan pertambangan
Kecamatan Paciran, Brondong, Solokuro, Babat, Sugio, Mantup, Ngimbang dan Sambeng
APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta
Dinas ESDM Prov, Bappeda, Bag. Perekonomian, dan swasta
√ √ √ √ √ √ √ √
2.6. Pengembangan kawasan industri
a. Industri Besar a. Wilayah Utara APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perumahan, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas
√ √ √ √ √ √ √ √
b. Industri kecil menengah Seluruh kecamatan APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta
√ √ √ √ √ √ √ √
VI - 13 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 13
NO PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PEMBIAYAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHAP I TAHAP
II TAHAP
III TAHAP
IV 2012 2013 2014 2015 2016
Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kabupaten, Dinas Kopindag Prov dan Kab, Swasta
2.7. Pengembangan kawasan pariwisata :
• Mengembangkan obyek wisata.
• Mengkaitkan kalender wisata nasional
• Peningkatan Promosi wisata.
• Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya
• Peningkatan sadar wisata
• Pengembangan model sosialisasi sadar wisata
Wisata Bahari Lamongan (WBL),Waduk Gondang, Gua Maharani dan Zoo, Sumber Air Tepanas, Monumen Van Der Wijck, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur, Makam Joko Tingkir, Makam Nyai Ratu Andongsari, Desa Balun, situs-situs lain, Tempat Pelelangan Ikan, Sudetan Bengawan Solo.
APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta
Kemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov dan Kab, Bappeda Kab
√ √ √ √ √
√
√
√
2.8. Pengembangan kawasan permukiman
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta
Kemenpera, Kemen PU, DPU Prov dan Kab, Bappeda, BPN
√ √ √ √ √ √ √ √
2.9. Pengembangan kawasan pesisir Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong
APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perumahan, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kabupaten, Dinas Kopindag Prov dan Kabupaten, Swasta
√ √ √ √ √ √ √ √
C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
1.1. KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi
a. Pengembangan Gerbangkertosusila sebagai KSN
Perkotaan Gresik- Bangkalan –Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan
Kemen PU, Kemenpera, Bappenas, Kemen Perhubungan
√ √ √ √ √ √ √ √
b. Kawasan Strategis Ekonomi Lamongan Shorebase (LS) sebagai KSP
Kecamatan Paciran APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, Disperindag Prov dan Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
c. Kawasan Agroindustri Gelang Utara (Gresik – Lamongan) dengan industri pengolahan ikan laut sebagai KSP
Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong
APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perindustrian, Kemen Kelautan dan Perikanan, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, Disperindag Prov dan Kab, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
d. Kawasan Kerjasama Regional segitiga emas pertumbuhan Tuban – Lamongan – Bojonegoro sebagai KSP
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perindustrian, DPU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan Prov dan Kab, Disperindag Prov dan Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
e. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Kecamatan Brondong APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Kemen Perhubungan, Kemen Kelautan dan Perikanan, Dishub Prov dan Kab, Dinas Keluatan dan Perikanan Prov
√ √ √ √ √ √ √ √
VI - 14 REVISI REVISI REVISI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGANRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN VII - 14
NO PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PEMBIAYAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHAP I TAHAP
II TAHAP
III TAHAP
IV 2012 2013 2014 2015 2016
dan Kab
f. Kawasan Wisata Pantai Utara Lamongan (Wisata Bahari Lamongan, Maharani Zoo dan Goa, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur, dan TPI di Pantura).
Kecamatan Paciran APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Kemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov dan Kab, Bappeda
√ √ √ √ √ √ √ √
g. Kawasan Pelabuhan ASDP Kecamatan Paciran APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov dan Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
h. Kawasan Agropolitan Wilayah Selatan APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Kemen PU, Kemen Perhubungan, Kemen Perumahan, Kemen Kehutanan, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √ √ √ √
i. Kawasan perdagangan dan Jasa Kecamatan Babat APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Kemen PU, Kemen Perhubungan, DPU Prov dan Kabupaten, Dinas Perhubungan Prov dan Kabupaten
√ √ √ √ √ √ √ √
1.2. KSK untuk kepentingan sosial - budaya
a. Monumen Van Der Wijck Kecamatan Brondong APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Kemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
√ √ √ √ √ √ √ √
b. Makam Sunan Drajat Kecamatan Paciran APBN, APBD Prov dan APBD Kab
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov dan Kab, Bappeda
√ √ √ √ √ √ √ √
c. Makam Sendang Duwur Kecamatan Paciran APBN, APBD Prov dan APBD Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
d. Makam Jaka Tingkir Kecamatan Maduran APBN, APBD Prov dan APBD Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
e. Kawasan Situs/Makam Nyai Ratu Andongsari
Kecamatan Ngimbang APBN, APBD Prov dan APBD Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
f. Desa Balun Kecamatan Turi APBN, APBD Prov dan APBD Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
g. Situs-situs lainnya Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov dan APBD Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
1.3. KSK untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup
a. Kawasan Penyangga DAS Bengawan Solo sebagai KSP
Kabupaten Lamongan APBN, APBD Prov, DAS Bengawan Solo
Kemen PU, Kemen Perhutani, Kemen Kelautan dan Perikanan, BBWS Bengawan Solo, DPU Prov dan Kab, Dinas Pertanhut Prov dan Kab, Dinas Pertanhut Prov dan Kab
√ √ √ √ √ √ √ √
b. Kawasan Waduk Gondang Kecamatan Sugio APBN, APBD Prov, DAS Bengawan Solo
√ √ √ √ √ √ √ √
c. Kawasan berhutan bakau Kecamatan Paciran Kecamatan Brondong
APBN, APBD Prov dan APBD Kab, swasta
√ √ √ √ √ √ √ √