ARAH KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR DAN TUGAS...
Transcript of ARAH KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR DAN TUGAS...
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR DAN TUGAS FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KESBANGPOL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO ORGANISASI & TATALAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT KONKUREN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
Pusat Provinsi Kabupaten / Kota 01 Politik LN
03 Keamanan
05 Moneter & Fiskal Nasional
04 06 Agama
02 Pertahanan
04 Yustisi
Otonomi Daerah
Wajib Pilihan
Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll
Pariwisata, Perdagangan, Pertanian, dll
Paradigma Baru Urusan Pemerintahan
Berdasarkan UU 23 Tahun 2014
Urusan Pemerintahan Umum Pasal 25 UU No. 23 Tahun
2014
pelaksanaan semua Urusan
Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan
Daerah dan tidak
dilaksanakan oleh Instansi
Vertikal
Urusan Pemerintahan Umum
pembinaan persatuan dan
kesatuan bangsa
koordinasi pelaksanaan tugas
antarinstansi pemerintahan yang ada
di wilayah Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota
pengembangan kehidupan
demokrasi berdasarkan
Pancasila
pembinaan wawasan
kebangsaan dan ketahanan
nasional
pembinaan kerukunan
antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan
lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan lokal,
regional, dan nasional
penanganan konflik sosial
Urusan Pemerintahan Umum
dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.
Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.
Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tingkat Kecamatan melimpahkan
pelaksanaannya kepada camat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah.
Implementasi Pasal 122 PP Nomor 18 Tahun 2016
Pasal 122 PP 18/ 2016
2
Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum
diundangkan.
1
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan
MASA TRANSISI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Permasalahan2
Kelembagaan Kesbangpol di Masa Transisi
Ketidakjelasan struktur dan tugas fungsi Kesbangpol di Daerah pasca restrukturisasi
Perangkat Daerah. Kondisi pada banyak daerah terjadi penerjemahan bahwa Pasal 122
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 diartikan bahwa OPD/SKPD Kesbangpol
dalam status quo, sehingga tidak boleh dilakukan perubahan. Hal ini disebabkan adanya
pembatasan antara lain melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ Tanggal
11 Oktober 2016 perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah
khususnya angka 4 huruf b yang membatasi daerah untuk melakukan penyesuaian dalam
rangka optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan OPD Kesbangpol di Daerah;
Ketidakjelasan struktur dan tusi
Masih terdapat OPD Kesbangpol di Daerah yang bergabung dengan
Sekretariat Daerah atau bergabung dengan OPD lain dalam bentuk
Bidang, Sub Bidang maupun Subbagian;
OPD Kesbangpol bergabung dg OPD lain
1
2
Permasalahan-permasalahan
Adanya Daerah yang menginginkan/mengusulkan
peningkatan stataus OPD Kesbangpol dari Kantor
menjadi Badan;
Usulan peningkatan status
Adanya perbedaan penafsiran teknis pelaksanaan terhadap pejabat
OPD Kesbangpol di Daerah sehingga terdapat perbedaan terhadap
pengukuhan/pelantikan kembali pejabat OPD Kesbangpol pasca
penataan OPD;
Perbedaan penafsiran
3
4
Pegawai SKPD Kesbangpol yang tertunda pembayaran
gajinya seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kota
Dumai;
Kasus tertundanya gaji pegawai
Penurunan anggaran Kesbangpol yang signifikan, sehingga
menurunkan kinerja.
Penurunan anggaran
5
6
Program prioritas yang tidak didukung anggaran;
Anggaran program prioritas
Daerah seperti Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan hanya
menganggarkan belanja pegawai saja sementara untuk program
kegiatan tidak dianggarkan;
Program kegiatan tidak dianggarkan
7
8
Kedudukan Kesbangpol sebagai
perangkat daerah dipertanyakan
mengingat Kesbangpol tidak lagi
melaksanakan urusan konkuren;
Tidak melaksanakan urusan konkuren
Wacana Kesbangpol akan menjadi Instansi
Vertikal sehingga peran fungsinya tidak
dioptimalkan yang berdampak pada pengurangan
jumlah pegawai pada Kesbangpol, termasuk
jabatan struktural di rangkapkan (plt) oleh pejabat
dari SKPD lain seperti di Kota Surabaya.
Pengaruh wacana akan mjd instansi vertikal
9
10
Di Provinsi Sumbar ada Pemerintah
Daerah Kab/Kota yang menetapkan
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
berupa “Bidang” dibawah BPBD, berupa
“Bagian” di Sekretariat Daerah (Pasal 5
ayat (1) dan (2) Jenis Perangkat Daerah
adanya Badan bukan Kantor atau Bidang
atau Bagian
Pengaruh wacana akan mjd instansi vertikal 11
18
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
NO PROVINSI, KAB/KOTA KESBANGPOL ESELON
PIMPINAN
1 Prov. Sumatera Barat Badan Kesbangpol IIa
2 Kabupaten Agam Badan Kesbangpol IIb
3 Kabupaten Pasaman Barat Badan Kesbangpol IIb
4 Kabupaten Lima Puluh Kota Badan Kesbangpol IIb
5 Kota Padang Kantor Kesbangpol IIIa
6 Kota Pariaman Kantor Kesbangpol IIIa
7 Kota Bukit Tinggi Kantor Kesbangpol IIIa
8 Kota Payakumbuh Kantor Kesbangpol IIIa
9 Kota Solok Kantor Kesbangpol IIIa
10 Kabupaten Solok Kantor Kesbangpol IIIa
11 Kabupaten Solsel Kantor Kesbangpol IIIa
12 Kabupaten Sijunjung Kantor Kesbangpol IIIa
19
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
NO PROVINSI, KAB/KOTA KESBANGPOL ESELON PIMPINAN
13 Kabupaten Dharmasraya Kantor Kesbangpol IIIa
14 Kabupaten Padang Pariaman Kantor Kesbangpol IIIa
15 Kabupaten Tanah Datar Kantor Kesbangpol IIIa
16 Kabupaten Kep. Mentawai Kantor Kesbangpol IIIa
17 Kabupaten Pasaman Kantor Kesbangpol IIIa
18 Kabupaten Pessel Bagian Kesbangpol di
Sekretariat Daerah
IIIa
19 Kota Padang Panjang Bidang Kesbangpol di
BPBD
IIIb
20 Kota Sawahlunto Bidang Kesbangpol di
BPBD
IIIb
Penguatan Kedudukan Kelembagaan Kesbangpol di Daerah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 14, menegaskan bahwa: a. Kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi
pratama atau jabatan struktural eselon II.a; b. Sekretaris, dan kepala bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik provinsi merupakan
jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a; dan c. Kepala subbagian dan kepala subbidang pada badan kesatuan bangsa dan
politik provinsi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 15, menegaskan bahwa: a. Kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota merupakan jabatan pimpinan
tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b; b. Sekretaris pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dan kepala kantor
kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a;
c. Kepala bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b; dan
d. Kepala subbagian/kepala subbidang/kepala seksi pada badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik menegaskan bahwa: a. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan badan kesatuan bangsa
dan politik provinsi; dan b. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
kelembagaan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota.
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik menegaskan bahwa: a. Gubernur/bupati/walikota dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodai dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
b. Evaluasi dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodai dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi: 1) besaran organisasi; 2) tugas dan fungsi; dan 3) tata kerja.
3. Evaluasi dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodai dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi di tetapkan oleh Menteri.
Penguatan Kedudukan Kelembagaan Kesbangpol di Daerah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang
Kesatuan Bangsa Dan Politik menegaskan bahwa:
a. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi
sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan
Pemerintahan umum diundangkan;
b. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik di kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan; dan
c. Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penguatan Kedudukan Kelembagaan Kesbangpol di Daerah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
23
1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 24 bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk kantor selanjutnya disebut dan
dimaknai sebagai badan dengan susunan organisasi tetap seperti kantor dan dipimpin oleh kepala
badan yang dijabat oleh pejabat administrator atau jabatan struktural eselon III.a
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 25 bahwa Penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri
ini diundangkan
3. Sesuai Ketentuan dalam Pasal 26, menegaskan bahwa anggaran forum koordinasi pimpinan di
daerah provinsi dan kabupaten/kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
masing-masing provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan;
4. Sesuai Ketentuan dalam Pasal 27, menegaskan bahwa ketentuan mengenai nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Penguatan Kedudukan Kelembagaan Kesbangpol di Daerah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Saran
Saran dan Masukan
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/6890/SJ Tanggal 10 September 2018 Hal Usulan Rancangan Permendagri Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menegaskan bahwa:
1) Arahan Bapak Presiden dalam rapat terbatas tanggal 30 Mei 2016, bahwa tidak ada kebijakan Resentralisasi terhadap pelaksanaan urusan yang selama ini telah dilaksanakan oleh daerah, untuk itu RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum ditunda pelaksanaannya;
2) Sesuai Ketentuan peralihan pada pasal 122 PP nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah di atur bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanaka urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan anggaran penyelenggaraan di bebankan pada APBD”, meskipun masih menyisakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di daerah, antara lain ketidak jelasan status Kesbangpol di daerah Pasca Restrukturisasi perangkat daerah yang menyulitkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan anggaran sehingga tidak terakomodir dalam program prioritas nasional di daerah terkait urusan pemerintahan umum termasuk antisipasi terhadap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019;
3) Perlu Kebijakan dalam penegasan kedudukan tugas fungsi, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kesbangpol di daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang sampai saat ini daerah menunggu di terbitkannya Permendagri tentang Pedoman Nomenklatur dan Tugas Fungsi Kesbangpol di Daerah meskipun seharusnya untuk penyelesaian permasalahan tersebut di daerah seharusnya dengan penetapan terlebih dahulu RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
Saran dan Masukan
2. Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/967/M.KT.01/2018 tanggal 13 Desember 2018 Hal Permohonan Pertimbangan Tertulis terhadap Rancangan Permendagri tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menggaris bawahi bahwa pengaturan materi utama dalam Rancangan Permendagri tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesbangpol adalah:
1. Penetapan Kelembagaan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum;
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;
3. Susunan Organisasi;
4. Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan serta Pembinaan dan Pengawasan; dan
5. Pembiayaan atas penyelenggaraan Urusan dimaksud.
Kementerian PAN dan RB telah merekomendasikan untuk tindaklanjut penyusunan Rancangan Permendagri dimaksud dan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemantaan jabatan fungsional yang telah ada di lingkungan pemerintah daerah
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
27
TERIMA KASIH……
BIRO ORGANISASI & TATALAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI