APBN YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL UNTUK MEMBANGUN … · Diperlukan Sinergi Antar Kebijakan Pemerintah...
Transcript of APBN YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL UNTUK MEMBANGUN … · Diperlukan Sinergi Antar Kebijakan Pemerintah...
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
APBN YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL UNTUK MEMBANGUNINDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT
DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NKRI
SRI MULYANI INDRAWATIMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017
YOGYAKARTA, 20 FEBRUARI 2017
APBN SEBAGAI INSTRUMENUntuk Mendukung Pertumbuhan dan Pembangunan
FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIADan Tantangan Pembangunan
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESAUntuk Mendukung Peningkatan Layanan Publik & Kesejahteraan
OUTLINE
TANTANGAN DAN STRATEGIPengelolaan Keuangan Daerah
2
FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA (1):
Pertumbuhan Ekonomi Negara – Negara G20& BRICS (2007-2016)
source: IMF & BPS
5.5
6.36.0
4.6
6.2 6.2 6.05.6
5.0 4.9 5.0 5.1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
f
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)
3
Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan 5,6% (kurun waktu 2007-2016) menjadi peringkat ketigadiantara negara-negara G-20. Momentum ini menjadikan fundamental ekonomi Indonesia makinkuat yang perlu terus dijaga keberlanjutannya.
Konsumsi Rumah Tangga*•Rata rata 2006-2015: 4,9%•Pertumbuhan 2016: 5,0%•Estimasi 2017: 5,0%
Konsumsi Pemerintah•Rata rata 2006-2015: 6,3%•Pertumbuhan 2016: -0,1%•Estimasi 2017: 4,8%
Investasi (PMTB)•Rata rata 2006-2015: 6,8%•Pertumbuhan 2016: 4,5%•Estimasi 2017: 6,0%
Ekspor•Rata rata 2006-2015: 5,3%•Pertumbuhan 2016: -1,7%•Estimasi 2017: 0,2%Impor•Rata rata 2006-2015: 5,1%•Pertumbuhan 2016: -2,3%•Estimasi 2017: 0,7%
Produk Domestik Bruto
FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA (2): SUMBER PERTUMBUHAN PDB
4
SEKU
NDER
TERT
IER
PRIM
ER
Distribusi (%)
*termasuk akomodasi makan minum
Pertanian (%, yoy) Pertambangan (%, yoy)
Industri(%, yoy)
Konstruksi perdagangan Transportasi Infokom Jasakeuangan
SISI PRODUKSISISI PENGELUARAN
Pertumbuhan PDB ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi (sisi pengeluaran) sebagaiengines of growth, serta pertumbuhan sektor pertambangan yang positif (sisi produksi).
KEMENTERIAN KEUANGAN
Rank of EODB2016 = 912015 = 106Per Agustus 2016
5
FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA (3) : INDIKATOR MAKROEKONOMI
Gini Ratio0,397Tahun 2015=0,41
Kemiskinan10,7%Tahun 2015= 11.3%
Pengangguran5,61%Tahun 2015= 6,18%
Kemiskinan, pengangguran, dan Gini Ratio menurun, sedangkan Kemudahan Berusahameningkat.
Lingkungan global penuh dengan tantangan, diliputi ketidakpastian & volatilitas
Kenaikan sukubunga The FED &
kebijakanekonomi AS
Brexit
Harga KomoditasRendah
Keamanan &Geopolitik
Perubahan iklim
LEMAHNYA PERMINTAAN & PERDAGANGAN
Proteksionisme
China economicrebalancing
6
FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA (4) : TANTANGAN EKSTERNAL
7
FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA (5) : TANTANGAN INTERNALKetimpangan secara horizontal masih terjadi, sumber pertumbuhan masih bertumpu pada kawasan barat,
Tingkat Kemiskinan di kawasan timur masih relatif tinggi, dan Tingkat Pengangguran tertinggi di Jawa.
7,5%
11,1%
22,0%11,0%
6,5%
Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY
Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016Source: BPS
JAWA: 58,5% thd PDBIndustri pengolahan, perdagangan,
konstruksi
SUMATERA: 22,0% thd PDBPertanian, Industri pengolahan,
pertambangan
KALIMANTAN: 7,9% thd PDBPertambangan, Industri, Pertanian
SULAWESI: 6,0% thd PDBPertanian, konstruksi, perdagangan
PAPUA: 2,5% thd PDBPertambangan, pertanian, dan
administrasi pemerintahan
BALI & NUSRA: 13,1% thd PDBPertanian, pariwisata, perdagangan
5,9%14,7%
5,6 %10,1%
4,3%2,0%
7,4%5,2%1,2%
3,8% 5,5%
3%
5,9%
Tingkat pengangguran 2016
FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA (6) : STRATEGI MENGATASI TANTANGAN
KESENJANGANKEMISKINAN
DIATASI MELALUI PERTUMBUHAN INKLUSIF
MeningkatkanProduktivitas
MeningkatkanDaya Saing
Tata kelolayang baik
Institusi yangbersih & efektif
8
E K O N O M I Y A N G I N K L U S I F
a.l. suku bunga,makro dan
mikroprudensial
a.l. neracapembayaran,
ekspor - impor,arus modal
PDB APBN, APBDInsentif Fiskal
APBN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN DANPEMBANGUNAN (1) :
9
Diperlukan Sinergi Antar Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk MenghadapiTantangan Domestik & Global
KEMENTERIAN KEUANGAN 10
Perlu dibangun kredibilitas kebijakan fiskal danAPBN
Perumusan dan penyusunanyang tepat, akurat, dan
realistisDisiplin fiskal dan anggaran
APBN harus dikelola secara hati-hati, bijaksana,kredibel, akuntabel, dan sustainable
Jangkar dalam menciptakanstabilitas makroekonomi
instrumen kebijakan fiskalyang efektif
MenciptakanPertumbuhan Ekonomi
yang Berkualitas, Inklusif,dan Berkelanjutan
APBN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN DANPEMBANGUNAN (2) : Pengelolaan Ekonomi yang sehat dan sustainable
Menjaga ekonomi denganfundamental yang kukuh
Mewujudkanpemerataan antar
wilayah, sektor, dankelompok penghasilan
masyarakat
KEMENTERIAN KEUANGAN
APBN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN DANPEMBANGUNAN (3): Menjaga Kredibilitas
11
Defisit terkendali 2.46% thd PDB
Kredibilitas terjaga melalui penurunantarget penerimaan pajak yang realistis
& konsolidasi belanja
Realisasi Transfer ke Daerah tetapterjaga baik, tidak jadi dilakukan
penundaan DAU
Realisasi Penerimaan dari ProgramAmnesti Pajak Rp109,4 T
Implementasi kebijakan efisiensi atausmart cutting
↓Penyerapan belanja K/L 100% setelah
penghematan
Basis perhitungan yang realistis
Anggaran yang ekspansif danprudent, dengan defisit 2.41% thd PDB
Target penerimaan perpajakan lebihrealistis (tumbuh 16.8% dari realisasi 2016)
Penguatan reformasi perpajakan untukoptimalisasi pendapatan
Kebijakan belanja yang mendukungprioritas strategis seperti infrastruktur
Penguatan desentralisasi fiskal
• Melalui langkah-langkah pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan negara, pelaksanaan APBNP 2016 tetapaman, defisit tetap terkendali, dan kredibilitas APBN tetap terjaga.
• Dengan basis realisasi APBNP 2016 yang terkendali, APBN 2017 menjadi lebih realistis dan prudent.
REALISASI APBN 2016 APBN 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pendapatan Negara Belanja Negara
12
Pendapatan Negara Tahun 2017 dianggarkan Rp.1.750 T (naik 12,8%), sementara BelanjaNegara, termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa dianggarkan Rp.2.080 T (naik 15,2%).
APBN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN DANPEMBANGUNAN (4) : berperan penting dalam memberikan stimulasisecara terukur dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal
KEMENTERIAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (1): Memperkuat DesentralisasiFiskal dan Implementasi Nawacita ke-3
13
Transfer ke Daerah dan Dana Desa naik signifikanuntuk penyediaan pelayanan publik danpeningkatan kesejahteraan.
• SiLPA APBD meningkat dan dalam jumlah yangcukup besar.
• Perlu cash planning yang akurat dan percepatanbelanja daerah.
• Belanja pegawai relatif menurun, sedangkanbelanja modal relatif meningkat.
• Belanja modal untuk infrastruktur perlu didoronguntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Tahun 2012 2014 2016
Belanja Modal 12,6% 19,5% 22,9%
Belanja Pegawai 42,3% 38,2% 36,8%
20122015
2017Rp 480,6 T
Rp 623,1 TRp 764,9 T
TKDD
Peningkatan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) - konsisten dengan desentralisasifiskal, namun efektivitas belanja daerah menjadi tantangan selanjutnya
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (2):Ekualisasi Pendapatan & Belanja Antarwilayah
Kebijakan ekspansi anggaran di luar jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunandi luar jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa.
Triliun Rp
I. Pendapatan 144,1a. Pajak 66,9b. Bea & Cukai 6,8c. PNBP 70,4
II. Belanja 232,3a. TKDD 176,1b. Belanja K/L 56,2
Neto (I-II) (88,2)
SUMATERA
Triliun Rp
I. Pendapatan 1.143,2a. Pajak 884,9b. Bea & Cukai 161,6c. PNBP 96,6
II. Belanja 302,8a. TKDD 201,8b. Belanja K/L 101,0
Neto (I-II) 840,4
JAWA
Triliun Rp
I. Pendapatan 86,0a. Pajak 32,0b. Bea & Cukai 1,1c. PNBP 52,9
II. Belanja 93,9a. TKDD 73,6b. Belanja K/L 20,3
Neto (I-II) (7,9)
KALIMANTANTriliun Rp
I. Pendapatan 19,7a. Pajak 16,6b. Bea & Cukai 0,6c. PNBP 2,5
II. Belanja 104,5a. TKDD 73,3b. Belanja K/L 31,2
Neto (I-II) (84,8)
SULAWESI
Triliun Rp
I. Pendapatan 18,4a. Pajak 10,7b. Bea & Cukai 1,7c. PNBP 6,0
II. Belanja 89,6a. TKDD 71,7b. Belanja K/L 17,9
Neto (I-II) (71,3)
MALUKU dan PAPUA
Triliun Rp
I. Pendapatan 15,5a. Pajak 11,7b. Bea & Cukai 1,5c. PNBP 2,3
II. Belanja 56,4a. TKDD 39,5b. Belanja K/L 17,0
Neto (I-II) (40,9)
BALI dan NUSRAKeterangan:1. Pendapatan yang
dikumpulkan dari Daerah kePusat
2. Belanja yang dikembalikan dariPusat ke Daerah
3. Data dalam Triliun Rp4. Data rata-rata 2014-2016
14
untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, sertamemperkokoh eksistensi NKRI
15
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (3) :Kontribusi Dana Transfer dalam Pembangunan Infrastruktur
Rp32,6T(16%)
Rp48,0T(22%)
Rp124,0T(60%)
Rp3,5T(2%)
Rata-rata belanja infrastruktur melalui anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desasebesar 10% dari total belanja APBN (tahun 2015-2017)
2015Rp174,9T Rp16,6T
(29%)
Rp.3,0T(5%)
Rp38,1T(66%)
Rp117,2T(67%)
DAK Fisik Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Papua dan Papua Barat Dana Desa Dana Transfer Umum (25% dari DAU + DBH)
Rp37,6T(35%)
Rp2,9T(3%)
Rp66.3T(62%)
Rp121.5T(53%)
2016Rp228,3T
Rp208,1T
KEMENTERIAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (4) :Optimalisasi Dana Transfer untuk mengurangi beban ekonomi dan langsung dinikmati masyarakat
16
BantuanOperasional
Keluarga Berencana(BOKB) (Rp0,29T)
• untuk mendukung program KB danpenggerakan program KB diKampung KB dan Posyandu.
• Sasaran: 4.586 balai penyuluhan,20.470 fasilitas kesehatan, dan 508kampung KB & Posyandu
PeningkatanKapasitas
Koperasi danUKM (PK2UKM)
Rp0,1T
• untuk meningkatkan kapasitas SDMkoperasi dan UKM melalui pelatihandan pendampingan.
• Sasaran: 23,6 ribu peserta pelatihan
Bantuan OperasionalSekolah (BOS)
(Rp45,12T)
• untuk pencapaian program wajibbelajar 12 Tahun yg terjangkau &bermutu.
• Sasaran : 46,2 juta siswa SD, SMP,dan SMA/SMK
AdministrasiKependudukan
(Rp0,75T)
• untuk keberlanjutan dan keamanansistem administrasi kependudukan(SAK)
• Sasaran: untuk dinas yangmenangani dukcapil dan jumlahkecamatan
Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)
(Rp 6,62T)
• untuk meringankan bebanmasyarakat terhadappembiayaan kesehatan,khususnya pelayanan promotifdan preventif, serta Jampersal.
• Sasaran: 5,3 juta ibu hamil, 12,2ribu Puskesmas, dan 104 RS
Bantuan OperasionalPenyelenggaraanPendidikan Anak
Usia Dini (BOP PAUD)(Rp3,58T)
• untuk meringankan bebanmasyarakat dalam memperolehakses PAUD.
• Sasaran: 5,6 juta siswa
KEMENTERIAN KEUANGAN 17
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (5): EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA 2016Prioritas: Pembangunan Rp40,8T (87,7%) dan Pemberdayaan Masyarakat Rp3,1T (6,8%)
2016 2016
Untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat,serta perluasan skala ekonomi individu dan kelompok.
KEMENTERIAN KEUANGAN 18
TANTANGAN
Penggunaan belum optimal
Kapasitas Perangkat Desa belummemadai
Potensi overlapping dalamberbagai regulasi Dana Desa.
Kompetensi Tenaga Pendampingbelum memadai.
Pemantauan, evaluasi, danpengawasan belum memadai.
KEBIJAKAN
Prioritas penggunaan untukpembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa
Peningkatan penyelenggaraanpelatihan tatakelola keuangan desa
dan pelatihan pengelolaan/pemanfaatan dana desa
Peningkatan kompetensi tenagapendamping.
Sinergi penyusunan regulasi Dana Desaantar K/L.
Optimalisasi peran perwakilanKemenkeu di daerah dalam
penyaluran, pemantauan dan evaluasi
IMPLIKASI
Peningkatan pelayananpublik dan kesejahteraan
masyarakat desa
Peningkatan kualitas danakuntabilitas Pelaporan.
Pengelolaan Dana Desa yanglebih baik
Dampak Dana Desasignifikan terhadappembangunan dan
perekonomian
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (6): Tantangan, Kebijakan, danImplikasi Dana Desa 2017
19
StrategiOptimalisasi
PajakDaerahUntuk
PeningkatanPAD
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (7): KEMANDIRIAN FISKAL DAERAHBELUM OPTIMAL
Penyesuaian DasarPengenaan Pajak
Melakukan penilaian ulang atas dasarpengenaan disesuaikan dengan potensidan kemampuan pembayar pajak
Peningkatan Basis DataPerpajakan
• Mendata ulang WP & objek pajak• Meningkatkan koordinasi internal pemda antara laindengan bagian penerbitan izin
• Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)
Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan
• Dibidang penilaian dan penagihan dapatdikerjasamakan dengan DJP dan DJKN.
• Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasidengan Polri, Kejaksaan, BPK, & BPKP
Modernisasi
• Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaanbasis data.
• Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayananperpajakan, misalnya e-SKPD, e-payment dansejenisnya
• Membangun organisasi perpajakan daerahberdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan,penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.
• Menyusun SOP setiap pelayanan.
Peningkatan SDM
• Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian,penagihan, dan pemeriksaan.
• Menambah jumlah diklat terkait dengan praktikpemungutan perpajakan yang baik.
• Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yangdinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.
Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2015),APBD masih tergantung dari dana transfer.
DID besar di Jawa (34,6%) dan Sumatera (27,3%): kinerja daerah di kedua pulau lebih baik daridaerah lain di luar Jawa dan Sumatera.
KALIMANTANSe-Provinsi DID DaerahKalbar 60,0 8Kalteng 208,7 11Kalsel 284,7 14Kaltim 149,1 9Kaltara 22,5 3
Jumlah 725,0 45
SULAWESISe-Provinsi DID Daerah
Sulteng 95,3 5Sulut 262,4 13Sulsel 206,8 17Sultra 149,6 8Gorontalo 52,5 7Sulbar 166,2 5
Jumlah 932,8 55
JAWASe-Provinsi DID DaerahDKI Jakarta 0,0 0Jabar 461,9 21Jateng 1099,9 23DIY 270,8 6Jatim 682,0 31Banten 80,6 5
Jumlah 2.595,2 86
BALI, NTB,NTTSe-Provinsi DID Daerah
Bali201,
8 9
NTB254,
2 11
NTT192,
3 6
Jumlah648,
3 26
Maluku,Papua, Papua BaratSe-Provinsi DID Daerah
Maluku 295,0 9Papua 80,6 5Maluku Utara 110,8 4Papua Barat 67,5 9
Jumlah 553,9 27
(dalam miliar rupiah)
• Peningkatan kapasitas bagi Pemda dengan kinerja kurang baik;• Perbaikan kriteria yang mencerminkan kinerja sesungguhnya serta Optimalisasi penggunaan DID untuk kegiatan produktif.
SUMATERASe-Provinsi DID DaerahAceh 726,3 19Sumut 154,2 4Sumbar 544,1 17Riau 22,5 3Jambi 65,0 4Sumsel 82,5 11Bengkulu 97,0 3Lampung 208,4 10Babel 137,3 3Kep. Riau 7,5 1
Jumlah 2044,8 75
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (7): Dana Insentif Daerahmendorong pemda untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangandan APBD, layanan dasar publik, serta ekonomi dan kesejahteraan
20
KEMENTERIAN KEUANGAN
Korelasi Dana Transfer, Layanan Publik dan Tingkat Kemiskinan
Peningkatan Dana Transfer mendukung perbaikan tingkat layanan publik di daerah : dalam bentukpeningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan kesenjangan tingkat kemiskinan antar
daerah
Namun distribusi Dana Transfer yang pro wilayah “miskin” belum dapat menurunkan kesenjangan layananpublik, terlihat dari deviasi IPM tertinggi dan terendah tidak banyak perubahan.
21
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1):
2010 2015DANA TRANSFER IPM KEMISKINAN DANA
TRANSFERIPM KEMISKINAN
Indonesia Rp.335,7T 66,53 13,33 Rp.622,59T 69,55 10,7Provinsi
Tertinggi Rp10,05T 76,31 36,8 Rp.10,89T 78,39 28,4Terendah Rp0,43T 54,45 3,48 Rp.1,003T 56,75 3,75
Deviasi Rp9,62T 21,86 33,32 RP9,887T 21,64 24,65
Perlu perbaikan kualitas belanja dan inovasi daerah dalam menarik investasi swasta dengankerjasama antardaerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur
SumateraAir Minum Layak 64,96%Sanitasi Layak 57,52%Jalan Kondisi Mantap 64,96%
Belanja Infrastruktur Rp59,51 T(21,9%)
JawaAir Minum Layak 76,59%Sanitasi Layak 72,12%Jalan Kondisi Mantap 75,25%
Belanja Infrastruktur Rp65,76 T(15,5%)
Bali & Nusa TenggaraAir Minum Layak 75,23%Sanitasi Layak 57,69%Jalan Kondisi Mantap 54,17%
Belanja Infrastruktur Rp11,76 T(17,8%)
KalimantanAir Minum Layak 70,07%Sanitasi Layak 50,61%Jalan Kondisi Mantap 58,34%
Belanja Infrastruktur Rp 14,91 T(12,2%)
SulawesiAir Minum Layak 67,11%Sanitasi Layak 60,72%Jalan Kondisi Mantap 53,60%
Belanja Infrastruktur Rp23,39 T(21,5%)
Maluku & PapuaAir Minum Layak 61,29%Sanitasi Layak 52,51%Jalan Kondisi Mantap 45,87%
Belanja Infrastruktur Rp23,00 T(23,0%)
22
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2):Masih terjadi kesenjangan dalam penyediaan layanan publik antarwilayah
23*Sumber Data: Bank Indonesia, diolah
(Triliun Rp)
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (3):PENYERAPAN APBD BELUM OPTIMAL
Dana APBD di Perbankan
.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
JAN s.d FEB s.dMAR
s.d APRs.d MEI s.dJUNI
s.d JULI s.dAGUS
s.dSEPT
s.dOKT
s.dNOV
s.d DES
Pola penyerapan APBD masih relatif sama setiaptahun dimana dana APBD di perbankanmeningkat sampai dengan pertengahan tahundan cenderung turun cukup signifikan di akhirtahun.
Untuk mengurangi besarnya dana APBD diperbankan, pemerintah telah menerapkankebijakan reward and punishment, antara lainkebijakan konversi yang dimulai pada tahun 2016.
Kebijakan konversi tersebut telah menunjukkanhasil, dimana simpanan pemda pada akhir tahun2016 berkurang sebesar Rp15,83T dibandingkanakhir tahun 2015.
Besarnya dana idle pemerintah daerah menghambat akselerasi pembangunan ekonomi,peningkatan kualitas layanan, dan pengentasan kemiskinan & kesenjangan
24
Stabilisasi politik,ekonomi, dan
sosial
Insentif fiskaluntuk investasi
Sinergi kebijakanantara
Pemerintah Pusatdengan
PemerintahDaerah
Peningkatan daya saing(competitiveness) daerah
Pembentukan pelayanansatu pintu (one stopservices)
Deregulasi dandebirokratisasi
Penyederhanaanperizinan investasi
TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (4):Strategi Kebijakan Menarik Investasi dan Kemudahan Berusaha
FundamentalEkonomi
• Fundamental ekonomi yangsehat dan momentumpemulihan ekonomi
• Pertumbuhan menjanjikan• Berorientasi pada
pertumbuhan inklusif
SDA & SDM • Populasi ke-4 terbesar di dunia• Masyarakat berpenghasilan
menengah yang meningkat• Negara demokrasi ke-3 terbesar• Desentralisasi yang lebih mapan• SDA melimpah
MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
• Sinergi reformasistruktural dan fiskal
• Anggaran yanglebih kredibel
• Sinergi Pusat danDaerah
Komitmen Reformasi Persepsi Investasi• Perbaikan peringkat
Ease of Doing Business• Iklim investasi di
daerah yg kondusif• Penguatan daya saing
daerah
Kerangka Institusi• Lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudikatifyang transparan
• Peranan swasta krusialdalam mendukungpembangunan
25
PELUANG, POTENSI & DUKUNGAN POSITIF DALAM MENCAPAI TUJUANPEMBANGUNAN
KEMENTERIAN KEUANGAN 2626
Mengingat banyaknya faktor ketidakpastianeksternal, perencanaan pendapatan negara haruslebih realistis dan kredibel.
Perlu mekanisme ruang penyesuaian bagi belanjanegara, termasuk Transfer ke Daerah:
Pagu DAU tidak bersifat final, sehingga dapatdisesuaikan bila terjadi perubahan pendapatannegara.
Implikasinya: perlu strategi pengelolaan APBDyang tepat dan peningkatan kapasitaspengelola keuangan daerah yang lebih andal.
PEMBELAJARAN 2016 DAN ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN: Dengan sumber dana APBN dan APBD
yang masih terbatas, setiap rupiah belanjanegara dan daerah harus dapatmenghasilkan output dan outcome yangmaksimal melalui: Sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pusat dan daerah,(belanja K/L dan transfer ke daerah),harmonisasi kegiatan antarprogram,antarkegiatan, antarwilayah, dan antarsumber pendanaan.
Penggunaan Dana Transfer Umum(DAU dan DBH) sekurang-kurangnya25% untuk belanja infrastruktur yangberorientasi pelayanan publik danpengurangan kemiskinan.
Penyaluran Dana Transfer Khusus danDana Desa berbasis kinerjapelaksanaan (penyerapan danketercapaian output) melalui KPPNsetempat agar lebih efisien danmeningkatkan governance daerah.
Dalam rangka mengamankan penerimaan negara,Daerah perlu berperan aktif dalam mendukungpenghimpunan penerimaan pajak, baik melaluikepatuhan atas pajak-pajak yang menjaditanggungjawab APBD, maupun memberi sanksitegas kepada pihak swasta yang menghindari pajakpusat dan daerah (seperti sanksi perijinan usahayang menjadi kewenangan daerah).
KEMENTERIAN KEUANGAN 27
Terima Kasih