APARATUR SIPIL NEGARA - distanbun.jatengprov.go.id · Rehabilitasi medik. BIAYA PERAWATAN Yang...
Transcript of APARATUR SIPIL NEGARA - distanbun.jatengprov.go.id · Rehabilitasi medik. BIAYA PERAWATAN Yang...
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI JAWA TENGAH
JAMINAN KECELAKAAN KERJA &
JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA(PP NO. 70 TAHUN 2015 )
1. Bentuk tanggungjawab negara yang
menganut paham negara kesejahteraan
(Welfare State) dalam mensejahterakan
rakyatnya.
2. Tindak lanjut amanat Psl 92 ayat (4) dan Psl
107 UU NO. 5 Th 2014 ttg ASN
3. PP 12 Tahun 1981 ttg Perawatan, Tunjangan
cacat dan uang Duka PNS , sdh tidak sesuai
lagi dengan perkembangan kebijakan.
2
JKK
&
JKM
PP NO. 70 TH 2015 ttg JKK dan JKM Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
HAK PEGAWAI ASN
a. Gaji, tunjangan, danfasilitas;
b. Cuti;c. Jaminan pensiun
dan JHT;d. Perlindungan; dane. Pengembangan
kompetensi.
a. Gaji dan tunjangan;
b. Cuti;
c. Perlindungan; dan
d. Pengembangan
kompetensi.
PNS DAN CPNS PPPK
P E R L I N D U N G A N( P S L 9 2 A Y A T ( 4 ) ) U U A S N
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa :
1. jaminan kesehatan;
2. jaminan kecelakaan kerja;
3. jaminan kematian; dan
4. bantuan hukum.
Mencakup jaminan sosialyang diberikan dalam
program jaminan sosialnasional
TUJUAN :Memberi perlindungan
bagi ASN dalam menjalankan tupoksinyamenyelenggarakan pum
dan yanblik
RUANG LINGKUP :1. Jaminan kepastian akan hak
Peserta2. Jaminan kepastian atas
manfaat yang akan diterima3. Jaminan kepastian atas
keberlangsungan program
6
SASARAN:
• Meningkatkan pelayanan• Meningkatkan
kesejahteraan
:
PENGERTIAN
Perlindungan atas resikokecelakaan kerja ataupenyakit akibat kerjaberupa perawatan, santunan, dan tunjangancacat
JKK
Perlindungan atas risikokematian bukan akibatkecelakaan kerja(wafat) berupasantunan kematian.
JKM
PERKA BKN NO. 5 TH 2016
Kriteria Kecelakaan kerja adl kecelakaan yg tjd :
1. Dlm mnjlnkn tgs kewajiban;
a. Di lingk kerja
b. Di luar lingk kerja (ssi SPT)
2. Dlm keadaan lain yg ada hub nya dgn dinas
3. Krn perbuatan anasir yg tdk bertggjwb (akibatkebijakan yg diambil)
4. Dlm perjalanan dr rumah ke tmpt kerja atausebaliknya (kecelakaan lalu lintas)
5. Yg menyebabkan penyakit akibat kerja.
Sbg dsr pemberian
perawatan, santuan
dan tunjangan cacat
Kewenangan
Penetapaan “Kecelakaan
Kerja”
Pejabat Pembina
Kepegawaian
(Perka BKN No. 5 Th. 2016)
Tembusan kpd Ka
BKN/KaKanreg BKN
PERAWATAN ( Pasal 10)
1. Rik dsr dan penunjang2. Perawatan Tk. Pertama dan lanjutan3. Rawat inap kls I (RSUP/D & RS swasta setara)4. Perawatan intensif5. Penunjang diagnostik6. Pengobatan7. Pelayanan khusus8. Alat kesehatan dan implant9. Jasa dokter/medis10. Operasi11. Transfusi darah12. Rehabilitasi medik
BIAYA PERAWATAN Yang Tidak Ditanggung
pengobatan tradisional;
semua obat/vitamin yang tidak ada
hubungannya dengan kasus kecelakaan
kerja atau penyakit akibat kerja;
semua obat kosmetik, obat gosok seperti
minyak kayu putih dan sejenisnya;
operasi plastik dengan tujuan kosmetik;
Free Powerpoint TemplatesPage 13
No Jenis Besaran
1 Biaya pengangkutan 1.300.00 s/d 3.250.000
2 Santunan sementara 100%xGj terakhir, tiap bln s/d mampukerja kembali
3 Santunan cacat -Cacat sebagian A/F(% tabelx 80 x gj akhir)-Cacat total tetap (sekaligus + berkala)
4 Biaya rehabilitasi -Alat bantu (1 alat/kasus) tambah40% dr harga alat
-medic max Rp.2.600.0005 Penggantian gigi tiruan Rp.3.900.000 setiap kasus
6 Santunan Kematian kerja 60% x 80 x GP Terakhir
7 Uang duka tewas 6 x GP terakhir
8 Biaya pemakaman Rp. 10.000.000,-
9 Bantuan Beasiswa SD(45jt); SMP(35jt); SLTA(25jt); Dplm,Sjn/setingkat (15jt)
KETENTUAN PENERIMA
PENERIMA KETENTUAN
PESERTA Peserta masih hidup
AHLI WARIS Apabila peserta tewas, dgn ketentuan :Peserta meninggalkan istri /suami sah, ahli waris = istri/suamitersebut> Peserta tidak meninggalkan istri /suami sah, ahli waris = Anak;> Peserta tidak meninggalkan istri /suami sah/ Anak, ahli waris = Orang Tua; > Peserta tidak meninggalkan istri /suami yang sah/ Anak/ Orang Tua, ahli waris = ahli waris lain sesuai peraturan.
ANAK Khusus beasiswa, dgn ketentuan :masih sekolah/kuliah;> berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;> belum pernah menikah; dan> belum bekerja.
Sbg dsr pemberian santunan
kematian kerja, uang duka
tewas, biaya pemakaman
dan/atau bantuan beasiswa
Kewenangan
Penetapaan “Tewas”
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
(PP 70 Th. 2015 dan Perka BKN No. 5 Th. 2016)
Tembusan kpd Ka
BKN/KaKanreg BKN
Kriteria tewas :
1. Meninggal dunia dlm mnjlnkn tgs kewajibannya scrlgsg atau tdk lgsg :
a. Di lingk kerja
b. Di luar lingk kerja (ssi SPT)
2. Dlm keadaan lain yg ada hub nya dgn dinas
3. Krn perbuatan anasir yg tdk bertggjwb (akibatkebijakan yg diambil)
4. Akibat dari kecelakaan kerja.
TUNJANGAN CACAT
1. Bagi yg mengalami cacat2. Sejak diberhentikan dgn hormat sbg PNS
atau diputus hub kerja sbg PPPK krn cacat3. Besaran bdsrkan persentase ttn dr gaji atas
berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh
4. Diberikan tiap bulan s/d peserta meninggal dunia
18
BESARAN TUNJANGAN CACATNo Besaran Hilangnya fungsi
1 70% a. penglihatan pd kedua belah mata; b. pendengaran pd kedua belah telinga; c. kedua belah kaki dr pangkal paha/dr lutut ke bwh.
2 50% a. lengan dari sendi bahu ke bawah; b. kedua belah kaki dr mata kaki ke bwh.
3 40% a. lengan dari atau dari atas siku ke bawah; atau b. sebelah kaki dari pangkat paha.
4 30% a. penglihatan dari sebelah mata; b. pendengaran dari sebelah telinga; c. tangan dr atau dr atas pergelangan ke bawah; d. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
5 30% - 70% sebagian atau seluruh badan atau ingatan yg tidak termasuktapi dipersamakan sbgmn angka 1 sd 4.
6 S/d 100% Terjadi bbrp cacat, persentase cacat dijumlahkan
PERSYARATAN JKK
1. SK CPNS
2. SK PNS/SPK PPPK
3. SPT (ssi ketentuan)
4. Srt Ket Dokter/TPK
5. BA dr Kepolisian
(yg mengalami
kec. lalin)
6. Laporan
Kronologis
1. SK CPNS
2. SK PNS/SPK PPPK
3. SPT (ssi
ketentuan)
4. Srt Ket
Dokter/TPK
5. Laporan
Kronologis
1. SK CPNS
2. SK PNS/SPK PPPK
3. Srt Ket
Dokter/TPK
4. Laporan
Kronologis
KECELAKAAN KERJA CACATPENYAKIT AKIBAT
KERJA
PERSYARATAN PENETAPAN “TEWAS”
1. SK CPNS/PNS/SPK PPPK
2. SKK/Visum dr Dokter
3. Laporan Kronologis
4. Daft susunan kelrg
5. Srt/akta nikah
6. Akta kelahiran anak
7. Srt kejandaan/kedudaan
8. Srt persyaratan lain (SPT; visum dokter; BA dr
kepolisian krn penganiayaan, penculikan,
kecelakaan)
No Jenis Besaran1 Santunan sekaligus Rp. 15.000.000,00
2 Uang duka Wafat 3 x GP terakhir
3 Biaya pemakaman Rp7.500.000,00
4 Bantuan Beasiswa Rp15.000.000,00
KETENTUAN PENERIMA
PENERIMA MANFAAT KETENTUAN Ahli waris Santunan
sekaligus uangduka wafatdan biayapema-kaman
• Peserta meninggalkan istri /suami sah, ahli waris = istri/suami tersebut
• Peserta tidak meninggalkan istri /suamisah, ahli waris = Anak;
• Peserta tdk meninggalkan istri /suamisah/Anak, ahli waris = Orang Tua;
• Peserta tidak meninggalkan istri /suamiyang sah/ Anak/ Orang Tua, ahli waris = ahli waris lain ssi peraturan
Anak peserta Beasiswa(kepesertaanminimal 3 th)
• masih sekolah/kuliah;• berusia paling tinggi 25 tahun;• belum pernah menikah; dan• belum bekerja.
1. Dibayarkan oleh Pemberi Kerja(K/L/Pemerintah Daerah)
2. Dana APBN/APBD
3. Dibayarkan tiap bulan
4. Besaran utk JKK = 0,24% dari GajiPokok
5. Besaran utk JKM = 0,3% dari Gaji Pokok
6. Dpt dilakukan penyesuaian (berdasar-kan hsl evaluasi)
24
IURAN
Kpl Inst mengusulkan Tap
KK/Cacat/PAK/Tewas
kpd PPK
PPK mengusulkan
penetapan tewas ke BKN
BKN/Kanreg mell verifikasi &
validasi dgn TIM slm 5 hari sjk
berkas diterima scr lengkap
Rekomendasi atas
usulan PPK
PENETAPAN PENCAIRAN DI TASPEN
PT. Taspen membayar manfaat JKKatau JKM paling lama 1 (satu) hari kerjaterhitung sejak tanggal permohonanditerima secara lengkap dan benar.
Pengajuan pembayaran klaim palinglambat 2 (dua) tahun terhitung sejaktanggal kecelakaan kerja terjadi.
26