Apa Yang Dimaksud Dengan SPOP Dan SPPT
3
Apa yang dimaksud dengan SPOP dan SPPT? 1. SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan UU. 2. SPPT adalah surat yang digunakan oleh KPP untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak. Sebutkan jenis-jenis dokumen yang tidak terutang bea Meterai! 1. Dokumen yang berupa : surat penyimpanan barang; konosemen; surat angkutan penumpang dan barang; keterangan pemindahan yang dituliskan di atas surat penyimpanan barang, konosemen, dan surat angkutan penumpang dan barang bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas 2. Segala bentuk Ijazah; 3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu; 4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank; 5. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi; 6. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut; 7. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian; 8. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun Jelaskan mengenai tata cara penagihan PBB! Jatuh tempo SPPT adalah 6(enam) bulan. Pembayaran setelah lewat jatuh tempo WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan (48%).
Transcript of Apa Yang Dimaksud Dengan SPOP Dan SPPT
Apa yang dimaksud dengan SPOP dan SPPT?1. SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak
menurut ketentuan UU.2. SPPT adalah surat yang digunakan oleh KPP untuk memberitahukan besarnya PBB yang
terutang kepada Wajib Pajak.
Sebutkan jenis-jenis dokumen yang tidak terutang bea Meterai!1. Dokumen yang berupa :
surat penyimpanan barang; konosemen; surat angkutan penumpang dan barang; keterangan pemindahan yang dituliskan di atas surat penyimpanan barang, konosemen, dan
surat angkutan penumpang dan barang bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas
2. Segala bentuk Ijazah;3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;5. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;6. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;7. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;8. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun
Jelaskan mengenai tata cara penagihan PBB! Jatuh tempo SPPT adalah 6(enam) bulan. Pembayaran setelah lewat jatuh tempo WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan (48%). Setelah jatuh tempo dan WP belum juga membayar PBB akan dikeluarkan Surat Tagihan
Pajak (STP) yang jatuh temponya 1(satu) bulan. Kemudian berturut-turut akan dikeluarkan Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan
Penyitaan (SPMP) dan akhirnya barang sitaan akan dilelang untuk membayar PBB ( Tata Urutan Penagihan diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Penagihan Pajak).
Sebutkan minimal 5 jenis dokumen yang terutang bea Meterai dan sebutkan pula tarifnya!1. Surat yang memuat jumlah uang :
Nilai nominal sampai dengan Rp 250.000 tidak dikenakan Bea Meterai Nilai Nominal lebih dari Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000, dikenakan Bea Meterai
dengan tarif Rp 3.000
Nilai nominal lebih dari Rp 1.000.000 dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.0002. Surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian (termasuk rangkap-rangkapnya) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.0003. Cek dan Bilyet Giro dari Bank dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 3.000 tanpa batas pe ngenaan nilai nominal4. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, atau efek / sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun :
Yang mempunyai nilai nominal sampai dengan Rp 1.000.000 dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 3.000
Yang mempunyai nilai nominal lebih dari Rp 1.000.000 dikenakan Bea Meterai dengan tarif RP 6.000
5. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000
Sebutkan dan jelaskan objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan !1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan.Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan NJOP, NJOPTKP, dan NJKP serta bagaimana rumus menghitung PBB terhutang?NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajakDasar Penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :
1. 40% untuk objek pajak perumahan yang WPnya perorangan dengan NJOP sama atau lebih dari Rp 1 M, dan tidak dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh PNS, ABRI, dan para pensiunan termasuk janda/dudanya yang berpenghasilan semata-mata dari gaji atau uang pensiun
2. 20% untuk objek pajak lainnya TARIF PBB adalah 0.5% Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKPNilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NKOP pengganti.
