ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA … · 1. AD/ART KAMA FKI UMS 2. Undang-undang 3....
Transcript of ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA … · 1. AD/ART KAMA FKI UMS 2. Undang-undang 3....
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA 2018
ANGGARAN DASAR
KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Muqaddimah
Bismillairahmanirrahim
Atas dasar rahmad dan mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh
kegiatan yang luhur, maka mahasiswa FKI UMS bertekad mewujudkan kedaulatan mahasiswa yang
berdemokrasi. Oleh sebab itu, merupakan hak dan kewajiban prerogratif mahasiswa dalam
menjunjung tinggi nilai kebenaran serta keadilan berdasarkan keilmuan dan keislaman, sehingga
Keluarga Mahasiswa terbentuk.
Bahwa sesungguhnya perjuangan pergerakan mahasiswa adalah pengabdian sejati yang
merupakan pengejewatahan nilai-nilai kebenaran sebagai tuntutan modal kemahasiswaan dan
kebangsaan.
Kemudian untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa FKI UMS yang bertujuan mewujudkan
keadilan dan kemakmuran, mencerdaskan kehidupan kampus, menegakkan nilai-nilai keislaman dan
ikut serta mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan bangsa maka dibentuk Keluarga
Mahasiswa yang berlandaskan keislaman, keilmuan dan pluralitas.
Page 1
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan
Pasal 1
Nama
Nama Organisasi Keluarga Mahasiswa FKI UMS yang selanjutnnya disingkat KAMA FKI UMS.
Pasal 2
Waktu
KAMA FKI UMS didirikan sejak berdirinya FKI UMS sampai jangka waktu yang tidak ditentukan
Pasal 3
Tempat Kedudukan
KAMA FKI UMS berkedudukan di FKI UMS
Bagian Kedua
Berkedaulatan
Pasal 4
Kedaulatan tertinggi KAMA FKI UMS berada di tangan seluruh mahasiswa FKI UMS dan
dimandatkan sepenuhnya kepada mahasiswa FKI UMS
Bagian Ketiga
Asas dan Sifat
Pasal 5
Asas
KAMA FKI UMS berasaskan Pancasila
Pasal 6
Sifat
Page 2
Sifat KAMA FKI UMS adalah:
1. Independen secara konstitusi
2. Adil
3. Transparan
4. Demokratis
Bagian Keempat
Tujuan dan Fungsi
Pasal 7
Tujuan KAMA FKI UMS
KAMA FKI UMS mengusahakan terwujudnya mahasiswa yang berkeislaman dan
berkeilmuan, mandiri, berbudi pekerti, berwawasan luas, demokratis dan bertanggung
jawab demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
Pasal 8
Fungsi KAMA FKI UMS
1. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam menetapkan kehidupan berbangsa dan
bernegara. 3. Menjalin rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan civitas akademika FKI UMS. 4. Menyikapi dinamika intern dan ekstern kampus FKI UMS untuk memperjuangkan
kepentingan mahasiswa FKI UMS.
BAB II
KEORGANISASIAN
Bagian Pertama
Keanggotaan dan Keuangan
Page 3
Pasal 9
Keanggotaan
Anggota KAMA FKI UMS adalah seluruh mahasiswa aktif FKI UMS
Pasal 10
Keuangan
Keuangan KAMA FKI UMS dapat diperoleh dari :
1. Dana kegiatan mahasiswa FKI UMS dari Universitas, fakultas dam jurusan 2. Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan
KAMA FKI UMS dengan mempertimbangan usaha kemitraan dan kerjasama didalam maupun diluar KAMA FKI UMS.
Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 11
Struktur Organisasi Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
1. Presidium Konferensi KAMA FKI UMS yang selanjutnya disebut PRESKON
adalah penyelenggara persidangan-persidangan dalam KAMA FKI UMS 2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya disebut DPM FKI UMS atau lembaga tertinggi
legislatif di tingkat fakultas. 3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya disebut BEM FKI UMS adalah lembaga tertinggi
eksekutif di tingkat fakultas di lingkup KAMA Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta..
4. LPM KONEKSI adalah Lembaga Pers Mahasiswa FKI UMS . 5. Himpunan Mahasiswa Komunikasi yang disingkat HIMAKOM dan Himpunan mahasiswa
Teknik Informatika yang disingkat HIMATIF, yang merupakan perhimpunan mahasiswa
setingkat UKM. 6. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika UMS yang selanjutnya
disebut UKM adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang minat dan bakat
tertentu di tingkat fakultas.
a. FINIC (Fotografi Komunikasi Informatika Club) adalah UKM yang bergerak
di bidang fotografi.
Page 4
b. KINE CLUB adalah UKM yang bergerak di bidang perfilman.
c. FOSTI (Forum Open Source Teknik Informatika) adalah UKM yang bergerak
di bidang Open Source.
BAB III
HUKUM KAMA FKI UMS
Pasal 12
Hukum KAMA FKI UMS terdiri dari AD/ART KAMA FKI UMS, Undang-undang, Garis-Garis
Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan keputusan Gubernur BEM FKI UMS.
BAB IV
SEMBOYAN
Pasal 13
Semboyan KAMA FKI UMS adalah “Perjuangan dan Pengabdian Mahasiswa Berdasarkan
Keislaman dan Keilmuan”
Page 5
BAB V
PENUTUP
Bagian Pertama
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 14
Perubahan Anggaran Dasar KAMA FKI UMS dilakukan pada Konferma dan Konferlub FKI UMS.
Bagian Kedua
Pembubaran KAMA FKI UMS
Pasal 15
Untuk melakukan pembubaran KAMA FKI UMS harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pembubaran KAMA FKI UMS dapat dilakukan melalui referandum yang
diselenggarakan oleh PRESKON FKI UMS.
2. Referandum dibahas dan diputuskan dalam konferma atau konferensi luar biasa disepakati
sekurang-kurangnya 2/3 anggota KAMA FKI UMS yang hadir.
3. KAMA FKI UMS dapat dibubarkan oleh 2/3 dari jumlah KAMA FKI UMS yang hadir.
Bagian Ketiga
Aturan Peralihan
Pasal 16
1. Dalam masa peralihan kekuasaan dipegang oleh gubernur mahasiswa demisioner.
2. Apabila dalam masa peralihan terjadi keadaan darurat maka kekuasaan dipegang oleh
DPM FKI UMS.
Bagian Keempat
Aturan Penutup
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga (ART) KAMA FKI UMS atau ketetapan lain yang tidak bertentangan
Page 6
dengan Anggaran Dasar.
ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
BAB I
KEANGGOTAAN KAMA FKI UMS
Bagian pertama
Anggota
Pasal 1
Anggota KAMA FKI UMS adalah seluruh mahasiswa Fakultas Komunikasi dan
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang menempuh jenjang pendidikan S 1.
Pasal 2
Keanggotaan KAMA FKI UMS berakhir jika :
1. Berhenti sebagai mahasiswa FKI UMS
2. Lulus / selesai masa study
3. Meninggal dunia
Bagian kedua
Hak, Kewajiban, dan Sanksi
Page 7
Pasal 3
Hak Anggota
1. Mengajukan aspirasi kepada KAMA FKI UMS.
2. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam KAMA FKI UMS.
3. Melakukan oposisi yang sehat dan demokratis terhadap lembaga kemahasiswaan
formal yang ada.
4. Memperoleh informasi yang sama, terbuka, dan transparan.
5. Diperjuangkan aspirasinya oleh KAMA FKI UMS.
Pasal 4
Kewajiban Anggota
Setiap Anggota KAMA FKI UMS berkewajiban :
1. Menjaga nama baik UMS dan civitas akademika FKI UMS.
2. Menjunjung tinggi AD/ART dan segala peraturan yang berlaku.
3. Mendukung kewajiban dan program-program KAMA FKI UMS
selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
4. Menjunjung tinggi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Pasal 5
Sanksi Anggota
Anggota KAMA FKI UMS dapat dikenakan sanksi apabila :
1. Melanggar AD/ART dan segala peraturan yang berlaku
2. Melanggar segala bentuk peraturan yang ditetapkan Komisi Disiplin Universitas.
BAB II
TATA URUTAN HUKUM
Page 8
Pasal 6
Tata urutan hukum KAMA FKI UMS yaitu:
1. AD/ART KAMA FKI UMS
2. Undang-undang
3. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi ( GBHO )
4. Keputusan Gubernur BEM FKI UMS
Pasal 7
AD/ART KAMA FKI UMS merupakan aturan tertinggi dalam perundangan KAMA FKI UMS
yang dibuat dan ditetapkan dalam konferma FKI UMS
Pasal 8
Undang-undang merupakan suatu aturan perundangan KAMA FKI UMS yang dibuat dan
ditetapkan bersama-sama oleh DPM FKI UMS dan BEM FKI UMS
Pasal 9
Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) merupakan pedoman dasar dalam melaksanakan
aktifitas organisasi yang dibuat dan ditetapkan dalam Konferma FKI UMS
Pasal 10
Keputusan gubernur BEM merupakan suatu aturan perundang-undangan KAMA
FKI UMS yang dibuat oleh gubernur BEM FKI UMS, yang dibuat untuk
menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi
Pasal 11
Tugas dan wewenang KAMA FKI UMS :
1. Mengevaluasi, menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Gubernur BEM
2. Mendengarkan Laporan Pelaksanakan Tugas DPM FKI saat Konferma.
3. Mengesahkan Laporan pertanggungjawaban LPM FKI
4. Memberikan pandangan kinerja DPM sebagai lembaga pengawas eksekutif.
5. Mengesahkan dan menetapkan AD/ART KAMA FKI UMS.
6. Menetapkan ketua umum DPM FKI UMS.
Page 9
Pasal 12
BAGAN STRUKTURAL KAMA FKI UMS
Preskon
DPM BEM LPM DEKAN
UKM HMP Prodi
Mahasiswa FKI
Keterangan:
: Garis check and balance
: Garis instruksi
: Garis koordinasi
BAB III
PRESIDIUM KONFERENSI FKI UMS
Pasal 13
PRESKON merupakan penyelenggara persidangan-persidangan dalam KAMA FKI UMS.
Page 10
Bagian Pertama
Keanggotaan PRESKON
Pasal 14
1. Presidium konferensi FKI UMS terdiri dari :
a. 1 (satu) orang utusan dari tiap HMP fakultas
b. 1 (satu) orang utusan dari tiap UKM fakultas 2. Anggota PRESKON berhenti antar waktu sebagai anggota karena
a. Meninggal dunia
b. Atas permintaan sendiri dan disetujui Majelis
c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota dengan keputusan PRESKON
d. Tidak lagi menjadi mahasiswa UMS
e. Dicabut mandatnya oleh lembaga yang mendelegasikan
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 15
1. Menyelenggarakan konferma FKI UMS. 2. Menyelenggarakan Konferensi luar biasa apabila diperlukan. 3. Mengadakan referendum.
Pasal 16
1. Mengesahkan AD/ART, GBHO, Resolusi KAMA FKI UMS 2. Menetapkan ketua umum DPM FKI UMS 3. Mengesahkan Gubernur BEM dan Wakil Gubernur BEM FKI UMS 4. Menyiapkan draft GBHO, AD/ART KAMA FKI UMS 5. Menyiapkan draft tata tertib konferma, konferlub ataupun referendum 6. Menyiapkan draft tata tertib pemilihan ketua DPM FKI UMS
Page 11
Bagian Ketiga
Perangkat PRESKON
Pasal 17
1. Perangkat PRESKON terdiri dari:
a. Ketua Majelis
b. Sekretaris Majelis
c. Badan Pekerja Majelis yang terdiri dari Ketua dan anggota majelis 2. Pimpinan PRESKON terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Ketua Badan Pekerja Majelis 3. Tugas dan wewenang PRESKON diatur dalam AD/ART KAMA FKI UMS
Bagian Keempat
Persidangan dan Rapat-rapat PRESKON
Pasal 18
Persidangan dan rapat-rapat PRESKON terdiri dari:
1. Jenis-jenis persidangan
a. Konferma FKI UMS
b. Konferensi Luar Biasa
c. Referendum 2. Jenis-jenis rapat
a. Rapat Paripurna
b. Rapat Pimpinan PRESKON
c. Rapat Badan Pekerja
Pasal 19
Konferensi Mahasiswa FKI
Page 12
1. Konferensi mahasiswa FKI UMS Presidium konferensi FKI UMS yang selanjutnya disebut
Konferma FKI UMS merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan KAMA FKI UMS 2. Konferensi mahasiswa FKI UMS adalah sidang yang diadakan sekurang-kurangnya dua kali
dalam setahun dengan sistematika sebagai berikut:
Konferma I dengan urutan pembahasan sebagai berikut :
a. Membahas, Mengesahkan dan menetapkan AD/ART KAMA FKI UMS.
b. Membahas, Mengesahkan dan menetapkan GBHO.
Konferma II dengan urutan pembahasan sebagai berikut :
a. Mengevaluasi, menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Gubernur
BEM.
b. Mengevaluasi, menilai dan mengesahkan Laporan Pelaksanaan
Tugas (LPT) DPM.
c. Mengesahkan laporan pertanggung jawaban LPM.
d. Menetapkan pimpinan PRESKON.
e. Menetapkan ketua DPM.
f. Mengesahkan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM.
g. Membahas, mengesahkan dan menetapkan Resolusi KAMA FKI UMS.
Pasal 20
Konferensi Luar Biasa
1. Konferensi luar biasa mempunyai kedudukan yang sama dengan Konferensi mahasiswa FKI
UMS 2. Konferensi luar biasa dilaksanakan apabila timbul permasalahan yg mendesak di KAMA FKI
UMS yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga tinggi KAMA FKI UMS dan tidak dapat
menunggu sampai konferma dilaksanakan 3. Konferensi luar biasa dilaksanakan untuk:
a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur BEM karena melanggar AD/ART KAMA UMS
b. Menetapkan Wakil Gubernur BEM sebagai pejabat Gubernur BEM jika Gubernur BEM
berhenti atau dihentikan dan pejabat Gubernur BEM untuk melaksanakan Pemilwa Raya.
Page 13
c. Menetapkan sebagai pejabat kebijakan eksekutif sementara apabila Gubernur BEM dan Wakil
Gubernur BEM berhalangan tetap dan pejabat kebijakan eksekutif sementara bertanggung
jawab untuk melaksanakan hasil rekomendasi Konferensi luar biasa.
BAB IV
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Bagian Pertama
Keanggotaan DPM
Pasal 21
Ketentuan Keanggotaan DPM adalah :
1. Anggota DPM terdiri dari:
a. Minimal satu orang delegasi dari HMP
b. Minimal satu orang delegasi dari UKM
c. Mahasiswa Umum
2. Jumlah keanggotaan DPM FKI ditentukan oleh ketua umum DPM FKI.
3. Apabila ayat satu tidak terpenuhi maka kebijakan keanggotaan DPM FKI
diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum DPM FKI.
4. Pergantian anggota DPM karena mengundurkan diri atau tidak lagi menjadi mahasiswa
UMS atau sebab lain diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yang bersangkutan.
Pasal 22
HAK DAN KEWAJIBAN
A. Setiap anggota DPM mempunyai hak :
1. Legislasi, yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang.
2. Amandemen, yaitu hak untuk mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang.
3. Angket, yaitu hak untuk menggali aspirasi mahasiswa.
Page 14
4. Petisi, yaitu hak untuk mengusulkan suatu kegiatan kepada Gubernur BEM FKI.
5. Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Gubernur BEM FKI.
6. Kontrol, yaitu hak untuk mengawasi pengeluaran dana kegiatan kemahasiswaan
tingkat fakultas. B. Setiap anggota berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa.
BagianKedua
TUGAS DAN WEWENANG DPM
Pasal 23
Tugas DPM adalah :
1. Mengawasi Pelaksanaan AD / ART.
2. Mengawasi, mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada BEM
dalam melaksanakan kegiatan BEM dan DPM.
3. Menggali, mengelola dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa FKI UMS.
4. Mengadakan rapat DPM bersama anggota DPM Fakultas.
5. Bekerjasama dengan BEM untuk menyusun dan menetapkan Undang-undang.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam konferma
7. Secara Internal membuat mekanisme dan parameter penilaian terhadap kinerja-kinerja
anggota DPM.
8. Menyampaikan hasil kerjanya pada mahasiswa FKI UMS.
9. Advokasi.
Pasal 24
Wewenang DPM adalah :
1. Mewakili KAMA FKI UMS berhubungan dengan Lembaga Legislatif Mahasiswa.
Page 15
2. Membuat rancangan penggantian perubahan AD / ART KAMA FKI UMS bila diperlukan.
3. Mengusulkan penggantian anggota DPM kepada DPM yang bersangkutan.
4. Dapat mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan kondisi internal
maupun eksternal KAMA FKI UMS di lingkungan UMS.
5. Bersama Gubernur BEM merumuskan sikap organisasi terhadap persoalan-
persoalan yang ada dalam kehidupan kampus, agama, bangsa, dan Negara.
6. Mengeluarkan memorandum kepada gubernur BEM apabila tidak melaksanakan
tugasnya atau menyimpang dari AD / ART dan atau GBHO KAMA FKI UMS dengan
ketentuan memorandum pertama dikeluarkan dengan batas waktu tiga minggu, setelah
batas waktu tersebut apabila gubernur BEM tidak melakukan perbaikan kinerja maka
dikeluarkan memorandum kedua dengan batas waktu satu minggu dan apabila melampaui
batas waktu tersebut gubernur tidak memperbaikinya maka DPM dapat mengajukan
rekomendasi penyelenggaraan Konferensi Luar Biasa kepada PRESKON.
Bagian Ketiga
Perangkat DPM
Pasal 25
1. Perangkat DPM ditentukan oleh ketua umum DPM FKI. 2. Tugas dan wewenang perangkat DPM diatur dalam AD/ART KAMA FKI.
Bagian Keempat
Rapat-rapat DPM
Pasal 26
Jenis-jenis rapat :
1. Rapat DPM dengan Gubernur Mahasiswa
2. Rapat DPM
3. Rapat Komisi
4. Rapat Komisi DPM dengan Divisi BEM
Page 16
5. Rapat Pimpinan
Pasal 27
1. Rapat DPM dan Gubernur Mahasiswa dilaksanakan sesuai kebutuhan BEM dan DPM dan
menjadi tanggung jawab DPM dalam melaksanakannya. 2. Rapat DPM dan Gubernur BEM diadakan untuk :
a. Membuat Undang-undang
b. Mengevaluasi Laporan Perkembangan Kerja Gubernur BEM
c. Mengontrol anggaran keuangan KAMA FKI UMS yang telah digunakan oleh BEM
FKI UMS
d. Membahas permasalahan dan isu yang ada pada lingkup KAMA
FKI sebagai penindaklanjutan dari proses advokasi yang telah ada
Pasal 28
Rapat DPM adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM yang dapat
diadakan atas usulan ketua DPM atau oleh anggota DPM
Pasal 29
1. DPM bertanggungjawab dalam pelaksanaan rapat bersama BEM FKI UMS
yang mewakili ormawa
2. Rapat ini diadakan untuk menggali aspirasi dan melihat pelaksanaan tugas DPM
yang secara langsung
Pasal 30
Rapat komisi adalah rapat yang dipimpin oleh ketua komisi untuk membahas
permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang DPM
Page 17
Pasal 31
Rapat komisi DPM dan divisi BEM merupakan rapat dengan pendapat antara komisi
DPM dengan BEM yang terkait dalam rangka meminta penjelasan tentang
perencanaan dan atau realisasi program kerjanya serta menjadi tanggung jawab BEM
dalam hal pelaksanaanya.
Pasal 32
Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh jajaran pimpinan DPM
BAB V
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
Pasal 33
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya disingkat BEM FKI UMS adalah badan
eksekutif kemahasiswaan tingkat fakultas.
Pasal 34
Tugas BEM antara lain :
1. Melakukan fungsi aspirasi, administrasi, dan keilmuan.
2. Mengadakaan koordinasi dengan DPM dalam menjalin fungsi check dan balance
3. Mengawasi setiap kgiatan HMP dan UKM (ORMAWA)
4. Menjalin koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga lain baik didalam
maupun diluar fakultas
5. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban UKM-F FKI UMS
6. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban HMP FKI UMS
Page 18
Pasal 35
ketentuan anggota BEM:
1. Delegasi satu orang atau lebih dari masing-masing HMP dan UKM FKI UMS
2. Mahasiswa umum dengan sistematika open recruitment
Pasal 36
Gubernur Mahasiswa
Tugas gubernur Mahasiswa adalah :
1. Mentaati AD /ART ,GBHO dan Undang-undang serta keputusan-keputusan yang diambil
bersama DPM 2. Membuat dan melaksanakan program kerja selama satu periode kepengurusan 3. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada pihak fakultas 4. Mewakili konferma FKI UMS baik kedalam maupun keluar yang berhubungan dengan
Badan Eksekutif Mahasiswa 5. Menghadiri undangan DPM untuk rapat bersama 6. Mensosialisasikan perkembangan kerja organisasi kepada DPM 7. Menandatangani segala surat dan pernyataan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa yang bertujuan
untuk umum 8. Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) gubernur mahasiswa kepada KAMA
melalui sidang Konferma diakhir kepengurusan
Pasal 37
Wewenang gubernur mahasiswa
1. Menyusun dan memilih pengurus BEM 2. Memiliki kebebasan berkreatifitas dalam menjabarkan AD /ART , GBHO , undang-undang dan
aspirasi mahasiswa 3. Dapat mengundang DPM untuk suatu rapat tertentu 4. Bersama DPM merumuskan sikap organisasi terhadap persoalan-persoalan yang ada
dalam kehidupan kampus, agama, bangsa, dan Negara
Page 19
5. Bersama DPM membuat rancangan perubahan UU jika diperlukan 6. Melakukan koordinasi dengan UKM dan HMP Fakultas 7. Memiliki hak prerogatif untuk memilih anggota sesuai kebutuhan
Pasal 38
1. Gubernur mahasiswa tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun
pada (ORMAWA) fakultas. 2. Gubernur mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan fakultas komunikasi dan
informatika UMS selama maksimal 30 hari tanpa alasan yang jelas
Pasal 39
2. Jika konferensi luar biasa KAMA FKI memberhentikan gubernur mahasiswa maka konferensi
luar biasa akan menetapkan wakil gubernur sebagai gubernur dalam forum tersebut 3. Pejabat gubernur mahasiswa mempunyai tugas utama mempercepat konferma dan melaksanakan
rekomendasi hasil sidang istimewa DPM fakultas komunikasi dan informatika
UMS
BAB VI
Lembaga Pers Mahasiswa
Pasal 40
Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya disingkat LPM Koneksi FKI UMS adalah Lembaga Pers yang berada ditingkat Fakultas.
Pasal 41 Fungsi LPM Koneksi antara lain :
1. Membuat produk yang berkaitan dengan bidang pers dengan tujuan memberikan sebuah informasi dengan pengetahuan kepada khalayak, khususnya di lingkungan FKI terutama
yang berkaitan dengan bidang akademis. 2. Menjadi media bagi mahasiswa FKI dalam suaranya baik saran ataupun kritik demi
memajukan fakultas tersebut lebih baik. 3. Menjadi wadah mahasiswa FKI dalam mengembangkan minat dan bakatnya khususnya
yang berhubungan dengan bidang pers.
Pasal 42
Ketentuan anggota LPM :
1. Mahasiswa umum dengan sistematika open recruitment
Pasal 43
LPM Koneksi FKI UMS bertugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
KAMA FKI melalui sidang Konferensi Mahasiswa di akhir kepengurusan.
Pasal 44
Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART KAMA FKI ini, akan diatur oleh internal LPM
Koneksi FKI UMS .
BAB VII
Pemilihan Umum Mahasiswa
Pasal 45
1. Pemilihan umum mahasiswa adalah suatu cara penentuan seorang gubernur mahasiswa
dan wakil gubernur mahasiswa, yang melibatkan seluruh mahasiswa FKI UMS 2. Hal-hal yang lain berkaitan dengan pemilihan umum mahasiswa diatur dalam undang-undang
pemilwa
BAB VIII
Perubahan Anggaran Rumah Tangga KAMA FKI UMS
Page 20
Pasal 46
Perubahan anggaran rumah tangga KAMA FKI UMS dilakukan pada konferma KAMA FKI UMS
BAB IX
ATURAN PERALIHAN
Pasal 47
1. Sejak AD /ART ini ditetapkan segala peraturan dibawah AD /ART masih tetap
berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan-peraturan yang baru 2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan
ketetapan konferensi KAMA FKI UMS