ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai...
Transcript of ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai...
![Page 1: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/1.jpg)
ANGGARAN COVID-19
dalam ruang tertutup
HATMA NOVA KARTIKASARA
Kordiv Resource Center IBCKamis , 23 July 2020
![Page 2: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/2.jpg)
SEGUE BLUE
![Page 3: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/3.jpg)
Outline1. Urgensi keterbukaan anggaran dalam situasi Pandemi
Covid-19
2. Kebijakan anggaran dimasa pandemic Covid-19
3. Implikasi atas ketertutupan anggaran Covid-19
4. Kesimpulan dan Penutup
![Page 4: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/4.jpg)
Transparansi Anggaran Negara adalah amanat Konstitusisehingga Pemerintah selaku Pelaksana Pengelolaan AnggaranWajib untuk memenuhi hak publik.
UUD 1945, Pasal 23 ayat (1)
APBN sebagai wujud daripengelolaan keuangan negaraditetapkan setiap tahun denganundang-undang dan dilaksanakansecara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.
UU 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara), Pasal 3
• Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Lingkup transparansi pengelolaan keuangan negarameliputi kegiatan: perencanaan, penguasaanpenggunaan, pengawasan, danpertanggungjawaban.
▪ Transparansi merupakan salahsatu pilar utama demokrasi, dan elemen penting dari
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas
dan partisipasi serta mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi.
▪ Keterbukaan akses atas informasi anggaran akan mendorong efektifitas pengawasan
dan evaluasi kinerja anggaran oleh pemangu kepentingan untuk menciptakan
pengelolaan fiskal yang berkualitas.
![Page 5: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/5.jpg)
Dampak Covid-19 terhadap Proyeksi APBN 2020
N
oUraian Postur APBN
Semula
(UU 20/2019 ttg
APBN 2020)
Menjadi
(Perpres 72/2020 ttg
Perubahan II Postur &
Rincian APBN 2020)
Angka Perubahan
Jumlah %
1 Pendapatan Negara (Rp) 2.233,20 triliun 1.699,95 triliun -533,25 triliun -24%
2 Belanja Negara (Rp) 2.540,42 triliun 2.739,17 triliun 198,74 triliun 8%
3 Keseimbangan Primer (Rp) -12,01 triliun -700,43 triliun 688,42 triliun 5731%
4 Defisit Anggaran (Rp) -307,23 triliun -1.039,22 triliun 731,99 triliun 238%
Defisit Anggaran thp PDB (%) -1,76 -6,34 4,58 260%
5 Pembiayaan Anggaran 307,23 triliun -1.039,22 triliun 731,99 triliun 238%
Pembiayaan Utang 351,85 triliun 1.006,40 triliun 868,61 triliun 247%
IBC, diolah dari data Kemenkeu
▪ Akibat Covid-19 terjadi penurunan aktifitas ekonomi yang berdampak pada penurunan proyeksi pendapatan negara,
terutama disektor perpajakan (turun 25%), dan PNBP (turun 20%) dari proyeksi awal. Disisi yang lain, pemerintah
menambah belanja negara untuk penanganan wabah Covid-19 dan dampaknya, terutama belanja K/L (naik 17%),
namun mengurangi belanja ke daerah melalui TKDD (turun 11%) dari alokasi awal.
▪ Peningkatan belanja negara membuat defisit anggaran dan keseimbangan primer ikut melebar. Pemerintah menutup
defisit dengan menambah pembiayaan utang sebesar 247% dari proyeksi awal.
![Page 6: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/6.jpg)
Perubahan Kebijakan APBN 2020 sesuai Perpres72/2020
Pendapatan Negara:
berupa perluasan danperpanjangan kebijakaninsentif pajak untuk duniausaha s.d. Desember 2020:
• PPh 21 ditanggung
Pemerintah
• Pembebasan PPh 22 dan
PPN Impor (Alat
Kesehatan)
• Percepatan Restitusi PPN
Belanja Negara:
berupa tambahan belanjasekitar Rp125,4 Triliun untukpenanganan Covid &program PEN:
• Subsidi dan Imbal Jasa
Penjaminan UMKM
• Perpanjangan Bansos Tunai
& Diskon Listrik
• Tambahan Dana Insentif
Daerah (DID) untuk PEN
• Belanja Penanganan Covid
lainnya
Pembiayaan Anggaran:
• Menampung
kebijakan pembiayaan
investasi, Penyertaan
Modal Negara kepada
BUMN (PMN), dan
penempatan dana
dalam rangka
Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN)
![Page 7: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/7.jpg)
Biaya Penanganan Covid-19 berubah dinamis
N
oUraian Penggunaan Semula Menjadi
Nilai Perubahan
Jumlah %
A Bidang Kesehatan (Rp) 75,0 triliun 87,55 triliun 12,55 triliun 17%
B Pemulihan Ekonomi Nasional (Rp) 330,10 triliun 607,84 triliun 277,74 triliun 84%
1 Jaringan Pengaman Sosial (Rp) 110,0 triliun 203,90 triliun 93,90 triliun 85%
2 Insentif Perpajakan (Rp) 64,0 triliun 120,61 triliun 56,61 triliun 88%
3 Dukungan bagi UMKM (Rp) 6,10 triliun 123,46 triliun 117,36 trliun 1924%
4 Dukungan bagi Korporasi 150,0 triliun 53,76 triliun -96,24 triliun -64%
5 Bantuan Sektoral K/L dan Pemda - 106,11 triliun 106,11 triliun 100%
Total (Rp) 405,10 triliun 695,39 triliun 290,29 triliun 72%
IBC, diolah dari data Kemenkeu
Perubahan belum disertai dengan upaya mentransparansikan rincian penggunaan dan realisasinya
dananya secara real time. Ketertutupan akan berpotensi timbulnya tindakan penyelewengan dan
penyimpangan.
Rp405,10 T Rp641,17 T Rp677,2 T Rp 695,39 T ???
1 April 18 Mei 3 Juni 3 July s/d Des
![Page 8: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/8.jpg)
APBD Untuk
Penanganan
Covid-19
Penanganan Dampak
Ekonomi
Rp.16,0 Triliun
Bidang Kesehatan
Rp.28.14 Triliuan
Jaringan Pengaman Sosial
Rp27,43 Triliun
Biaya APBD untuk Penanganan COVID-19
IBC, diolah dari data Kemendagri, 24 Juni 2020
• Sebesar Rp71,57 Triliun biaya
APBD di 526 daerah (34 Prov, 402
Kab, 90 Kota), dialokasikan untuk
penanganan Covid-19, namun
tidak ditemukan data dan
informasi yang terinci mengenai
sumber dana, pengguna anggaran,
dan realisasi penggunaan untuk 3
bidang tersebut
• Pemda belum mempunyai kanal
informasi khusus anggaran Covid
![Page 9: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/9.jpg)
Potret Permasalahan Dana Covid-19 di Sejumlah DaerahImplikasi atas ketertutupan pemerintah atas pengelilaan dana Covid-19
![Page 10: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/10.jpg)
Distribusi Bansos Covid (Kasus di DKI Jakarta)
▪ Adanya dugaan pengurangan volume bansos sembako oleh pihak RT
▪ Data yang ada di RT dan Website Daftar Penerima BansosPemprov DKI Jakarta tidak sinkron
▪ Tumpang Tindih dan Penerima bansos presiden dan pemprovDKI
▪ Terdaftar sebagai Penerima bansos tetapi tidak mendapatkanbansos
▪ Jumlah Paket Bansos yang turun di RT tiap tahap kerap kali berubah
Laporan pemantauan IBC dan ICW, 2020
![Page 11: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/11.jpg)
Dugaan Kasus Penyelewengan Anggaran Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar Prov. Sumbar
▪ Kasus ini ditangani Kejari Sumbar
▪ Pola/Modus Penyimpangan:
➢ Indikasi mark-Up anggaran
pengadaan 160 Set APD
➢ Indikasi mark-Up Pengadaan
Tempat Tidur 5 Buah
➢ Indikasi kegiatan Fiktif
Pembuatan Website Informasi
Covid-19
➢ Pengadaan Hansrub yang
melibatkan langsung PPK
![Page 12: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/12.jpg)
Dugaan Kasus Penyelewengan Anggaran Covid-19 di Prov. Kalimantan Barat
• Indikasi pemotongan Bantuan
Sosial Kementerian Sosial Sebesar
90% dari nilai bantuan sebesar Rp.
177 Juta di Kec. Rasau Jaya Kab.
Kubu Raya Prov.Kalbar. Yang
disalurkan hanya 10% dari alokasi
anggaran.
• Indikasi pemotongan nilai
Bantuan Sebesar Rp.500.000 s.d
Rp.700.000 perorang untuk
penerima bantuan lansia di atas 45
tahun senilai Rp.2,7 Juta
![Page 13: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/13.jpg)
Dugaan Kasus Korupsi Anggaran Covid-19 di Kota Serang Banten
• Indikasi mark-up anggaran Bantuan
Sosial Berupa Beras, Mie dan Ikan
Sarden Senilai Rp.1,9 Miliar oleh PT
Bantani Damir Primarta. Kasus ini
ditemukan oleh Inspektorat Kota
Serang.
• Temuan indikasi mark-up tersebut telah
dikembalikan ke kas daerah dan DPRD
usulkan untuk menggunakan kembali
untuk belanja bantuan sosial
![Page 14: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/14.jpg)
Rp.800 Juta Anggaran Bansos Kemensosdi Kab. Bojonegoro Tidak Tersalurkan
![Page 15: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/15.jpg)
Kesimpulan dan Penutup
1. Dampak Covid-19 membuat pemerintah melakukan perubahan postur APBN maupun APBD secara dinamis
termasuk meningkatnya pembiayaan negara dari utang. Untuk itu pemerintah diharapkan lebih terbuka dan
hati-hati dalam mengelola anggaran untuk menjaga akuntabilitas APBN/APBD selama pandemic Covid-19.
2. Presiden telah beberapa kali menyampaikan arahan kepada seluruh K/L dan Pemda untuk mengelola anggaran
Covid-19 secara terbuka. Namun dalam pantauan IBC, arahan Presiden belum berjalan. Data-data mengenai
rincian perubahan belanja K/L maupun belanja dinas/SKPD untuk penanganan Covid -19, termasuk informasi
seluruh aktifitas pengadaaan dan realiasinya belum terpublikasi. IBC meminta Presiden RI untuk mengeluarkan
instruksi mengenai keterbukaan anggaran Covid-19 termasuk sanksi kepada K/L yang tidak melaksanakan.
3. Pemerintah pusat dan daerah telah memiliki sarana E-government (e-planning, e-budgeting, e-procurement, dll)
yang dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Olehnya itu, IBC menyarankan pemerintah pusat dan
daerah untuk konsisten menggunakan sarana E-government untuk menginformasikan data penggunaan
anggaran Covid-19 secara real time, atau mengintegrasikan dalam SATU DATA ANGGARAN COVID-19 sehingga
memudahkan seluruh pemangku kepentingan (legislative, swasta dan masyarakat) untuk mengawasi dan
mengevaluasi kinerja anggaran penanganan Covid-19.
4. IBC bersama Koalisi masyarakat sipil mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan tuntutan
keterbukaan anggaran Covid-19 untuk menjaga kebocoran penggunaan anggaran Covid-19.
![Page 16: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/16.jpg)
Menanti realisasi ucapan Presiden: “Setiap Rupiah Uang Rakyat harus dikelola secara TRANSPARAN”!
![Page 17: ANGGARAN COVID-19 dalam ruang tertutup · 2020. 7. 23. · UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ... •Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (Alat](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052502/60951395da6e492c152fb0e2/html5/thumbnails/17.jpg)
#LawanCovid19
#BudgetCovid19
Terima Kasih
Mari Diskusi!