ANALISIS SPASIAL KEBERADAAN FASILITAS KESEHATAN …
Transcript of ANALISIS SPASIAL KEBERADAAN FASILITAS KESEHATAN …
LAPORAN PENELITIAN
ANALISIS SPASIAL KEBERADAAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
DI DENPASAR, BADUNG DAN TABANAN
TIM PENGUSUL
Ketut Hari Mulyawan,S.Kom., MPH
dr Ketut Suarjana, MPH
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2015
RINGKASAN
Keberadaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terus bertambah seiring
bertambahnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). FKTP yang terdaftar pada
BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Denpasar yang meliputi area Denpasar, Badung dan
Tabanan peningkatan terjadi secara significan dari 178 pada Januari 2015 menjadi 276 pada
agustus 2015. Kebutuhan FKTP khususnya bagi daerah – daerah pinggiran semakin dirasa
mengingat peningkatan kepesertaan JKN akan berbanding lurus dengan meningkatnya
kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan. Pertumbuhan ketersediaan FKTP apabila tidak
diiringi dengan distribusi yang baik akan mengakibatkan kerugian bagi pihak peserta dan juga
memungkinkan terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara FKTP. Berbagai penelitian
telah menunjukkan ketidakmerataan (inequity) persebaran fasilitas kesehatan dapat
menyebabkan terhambatnya program-program perbaikan kesehatan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberadaan FKTP di Kota Denpasar,
Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan dengan mengambil seluruh FKTP terdaftar
sebagai sampel (total population sampling) sebanyak 250 FKTP yang terdiri dari dokter praktik
mandiri, klinik dan puskesmas. FKTP akan dipetakan keberadaanya, keberadaan dibandingkan
dengan jumlah penduduk per desa, dipetakan cakupan pelayanan pada masing-masing FKTP
dan dianalisa dan dipetakan ketersediaan FKTP per desa. Pengumpulan data akan dilakukan
dengan mengunjungi seluruh FKTP terdaftar dengan membawa perangkat Global Positioning
System (GPS) untuk memperoleh data koordinat FKTP untuk selanjutnya diolah dengan
aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga menghasilkan luaran yang diinginkan.
Adapun luaran yang dihasilkan antaralain antara lain Point of Interest keberadaan FKTP,
Euclidean Buffer Analysis yang menggambarkan cakupan pelayanan FKTP dan Choropleth
Map untuk menghasilkan gambaran analisis ketersediaan FKTP per desa (Provider-to-
Population Analysis).
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
Judul Penelitian : Analisis Spasial Keberadaan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Di Denpasar, Badung Dan
Tabanan
Ketua Peneliti
a. Nama lengkap dengan gelar : Ketut Hari Mulyawan, S.Kom., MPH
b. Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda /IIIa/19760101 200604 1 003
c. Jabatan Fungsional/Struktural : Asisten ahli
d. Pengalaman penelitian : (terlampir dalam CV)
e. Program Studi/Jurusan : Kesehatan masyarakat
f. Fakultas : Kedokteran
g. Alamat Rumah/HP : Jl. Pulau Morotai No. 60 Denpasar
i. E-mail : [email protected]
Jumlah Anggota Peneliti : 1 orang
Jumlah Mahasiswa : 3 orang
Lokasi Penelitian : Seluruh FKTP Denpasar, Badung & Tabanan
Kerjasama
a. Nama Instansi : -
b. Alamat :
Jangka waktu penelitian : 8 bulan
Biaya Penelitian : Rp 46.360.000,- (Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus
Enam Puluh Ribu Rupiah)
Mengetahui: Denpasar, 11 Maret 2015
Ketua PS IKM Ketua Peneliti,
(dr P A Swandewi Astuti, MPH) (Ketut Hari Mulyawan, S.Kom., MPH)
NIP: 197608182003122003 NIP: 197601012006041003
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia
mencanangkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mewajibkan seluruh
masyarakat Indonesia mengikuti asuransi kesehatan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) selaku badan yang menyelenggarakan JKN mencanangkan bahwa 1 Januari 2019
seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional guna menjamin akses
terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Cakupan Semesta/Universal
Coverage).
Selain kepesertaan, ketersediaan fasilitas kesehatan juga menjadi faktor penting dalam
menciptakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan menjamin akses ke pelayanan
kesehatan. BPJS merangkul fasilitas kesehatan baik dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) hingga Tingkat Sekunder. Ketersediaan fasilitas kesehatan dapat menarik minat
masyarakat dalam mengikuti JKN apabila akses terhadap fasilitas kesehatan dirasa mudah oleh
pasien, dalam artian akses secara finansial (financial accessibility), geografis (Geographical
accessibility), ketersediaan (availability) berbagai jenis fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan
pasien dan akseptabilitas (acceptability) terhadap fasilitas pelayanan (peter et al., 2008).
Ketersediaan fasilitas kesehatan dalam hal jumlah merupakan isu penting namun seperti
yang disampaikan oleh peter et al. (2012), yang perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan
keberadaan fasilitas kesehatan adalah lokasi dimana fasilitas tersebut berada, khususnya bagi
FKTP karena hal ini akan berpengaruh terhadap jarak dan waktu tempuh yang diperlukan oleh
pasien menuju ke fasilitas kesehatan. Distribusi FKTP yang tidak merata pada suatu wilayah
meskipun dengan jumlah yang memadai akan menurunkan partisipasi masyarakat terhadap
program JKN.
Tingkat partisipasi fasilitas kesehatan dalam program JKN cukup tinggi, khususnya
bagi FKTP. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar yang meliputi Denpasar, Badung dan
Tabanan memiliki 178 FKTP pada awal 2015 meningkat signifikan sebanyaj 276 pada agustus
2015. Keberadaan FKTP ini perlu di rencanakan dengan baik selain dalam hal kualitas juga
sebarannya sehingga keberadaannya tidak mengumpul pada suatu lokasi dan kosong pada
lokasi – lokasi yang lain.
Hingga saat ini BPJS Kesehatan tidak mempertimbangkan keberadaan FKTP dalam
kriteria perekrutan FKTP. Hal ini terjadi karena tidak adanya informasi mengenai kebutuhan
FKTP berbasis kewilayahan. Selain informasi mengenai kebutuhan per wilayah, informasi
mengenai distribusi FKTP dalam suatu wilayah juga diperlukan agar jangan sampai terjadi
clustering FKTP dalam wilayah yang sama.
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan solusi ideal dalam
memetakan keberadaan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun sekunder. Bila BPJS
mengetahui dengan jelas keberadaan dan pola sebaran dari fasilitas kesehatan yang bekerja
sama dengan mereka, maka BPJS akan dapat mengarahkan sebaran fasilitas kesehatan yang
akan bekerja sama dengan mereka secara lebih baik. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan
hanya mengetahui alamat dari fasilitas kesehatan dalam sebuah tabel, diperlukan sebuah peta
yang dapat memberikan informasi secara kewilayahan sehingga dapat memberikan informasi
yang lebih mudah dipahami. Peneliti memiliki kompetensi dalam hal sistem informasi dan
lebih mendalami pada bidang kesehatan masyarakat. Perkembangan sistem informasi geografis
tidak terlepas dari mudahnya akses terhadap setiap orang terhadap peta maupun citra satelit
terutama yang dimotori oleh google dan bing. Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan
memanfaatkan aplikasi berlisensi publik yang memanfaatkan akses terhadap peta bing yang
disediakan micrososft.
Commented [bs1]: Tambahkan penelitian eka juliantini
Rumusan Masalah
Pertambahan jumlah FKTP apabila tidak dibarengi dengan distribusi yang baik akan
memberikan permasalahan dikemudian hari dengan munculnya cluster-cluster lokasi FKTP
sehingga dapat mengurangi akses masyarakat dalam hal akses secara geografis (jarak dan
waktu tempuh pasien terhadap fasilitas kesehatan). Hal ini akan mengurangi pelayanan BPJS
kepada peserta JKN yang pada akhirnya akan menurunkan partisipasi masyarakat terhadap
program JKN.
Tujuan Penelitian
Tujuan Umum
Penelitian ini bertujuan memetakan distribusi keberadaan FKTP yang bekerja sama
dengan BPJS yang berada pada wilayah kerja Kantor Cabang Denpasar yang meliputi
Denpasar, Badung dan Tabanan.
Tujuan Khusus
1. Untuk memetakan keberadaan seluruh FKTP yang terdaftar pada Kantor Cabang
Denpasar yang meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung.
2. Untuk memetakan catchmen area / cakupan pelayanan masing-masing FKTP
3. Untuk menganalisa kebutuhan FKTP per wilayan (desa).
TINJAUAN PUSTAKA
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Akses terhadap fasilitas kesehatan merupakan permasalahan komplek yang meliputi
berbagai aspek yaitu akses finansial (financial accessibility), ketersediaan (availability)
berbagai jenis fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan pasien, akses secara geografis (geographical
accessibility) dan akseptabilitas (acceptability) pasien terhadap fasilitas kesehatan (Peter et al.,
2008). dalam penelitian tersebut mencatat bahwa pada negara-negara dengan income rendah
dan menengah masyarakat miskin selalu mengalami kerugian pada setiap aspek. Indonesia
berusaha memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan menetapkan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) khususnya dalam akses finansial.
Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan hal penting dalam rangka peningkatan dan
menjaga kesehatan pada masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya yang dapat
diakses oleh masyarakat akan mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam
hal ketersediaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berusaha memberikan fasilitas
kesehatan yang mencukupi dengan terus mengembangkan kerja sama dengan pihak swasta
dalam melayani peserta JKN.
Ketersediaan fasilitas kesehatan memiliki efek secara langsung dalam keberhasilan
program-program kesehatan. Blandford et al., (2012) dalam penelitiannya menemukan area
kritis dalam hal ketersediaan fasilitas kesehatan di Nigeria. Akses terhadap pelayanan
kesehatan berdampak pada program vaksinasi bagi anak-anak, dimana anak – anak yang
tinggal pada wilayah yang berada pada cakupan 1 Jam dari fasilitas kesehatan memiliki peluang
divaksinasi secara lengkap pada umur 1 tahun 1,8 kali lebih besar daripada anak-anak yang
tinggal diluar wilayah tersebut.
Ketersediaan fasilitas kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan
khususnya pada kondisi-kondisi kegawat-daruratan. Ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi
kunci penting dalam hal penanganan penyebaran penyakit menular, bencana alam maupun
kegawat-daruratan lain. Leveratt (2006) menyebutkan angka kematian bagi penduduk
dipedalaman Australia dua kali dari penduduk perkotaan disebabkan cedera, tiga kali akibat
kecelakaan lalu-lintas dan dua kali karena jatuh di usia tua, hal ini diantaranya disebabkan jarak
yang harus mereka tempuh untuk menuju fasilitas kesehatan sangat jauh yang berujung pada
biaya yang harus mereka keluarkan juga lebih besar selain itu biaya pelayanan dipedalaman
tercatat lebih besar dari diperkotaan. Hal ini diperparah dengan ketidak-tersediaan dokter
(General Practitioner), dari data yang diperoleh dari Australian Medical Association (AMA)
pada tahun 2002 menyebutkan dari 21,000 hanya 22,4% (4,700) yang melakukan praktek
kedokterannya pada wilayah pedesaan/pedalaman. Keadaan ini menyebabkan penolakan untuk
dirawat di rumah sakit oleh mereka yang tinggal pada kawasan terpencil.
Gambar 1. Penolakan rawat inap berdasarkan wilayah tahun 2001/2002
Distribusi FKTP
Peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi merupakan ujung tombak bagi
pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bagi usaha peningkatan derajat kesehatan,
peran FKTP menjadi penting kerena FKTP relative lebih murah dan apabila terdistribusikan
dengan baik maka akan dapat mencegah penyebaran penyakit pada level yang lebih luas.
Keberhasilan program JKN sedikit banyak dipengaruhi oleh ketersediaan pelayanan kesehatan
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketersediaan FKTP dalam jarak yang dekat dari
pemukiman/rumah peserta atau calon peserta akan meningkatkan minat masyarakat dalam
mengikuti JKN, terlepas dari peraturan pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat
menjadi peserta JKN.
Distribusi FKTP merupakan kata kunci dalam mendekatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, berbagai metode tersedia untuk mendistribusikan fasilitas kesehatan, rasio
penduduk-fasilitas kesehatan per batas administrasi merupakan salah satu metode yang dapat
digunakan. Metode ini apabila diaplikasikan dengan pemetaan akan dapat memberikan
gambaran ketersediaan/kebutuhan fasilitas kesehatan dalam suatu wilayah.
Pemetaan dengan menggunakan provider-to-population ratios dapat memberikan
gambaran yang dapat dengan mudah dipahami mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan
apabila dilihat berdasarkan jumlah penduduk pada suatu batas administrasi tertentu
(Guagliardo, 2004). Pada gambar 2 dapat dilihat wilayah – wilayah yang sangat membutuhkan
ketersediaan provider dan wilayah yang telah memiliki provider yang mencukupi.
Informasi yang diberikan oleh peta pada gambar 2 dapat dijadikan sebagai dasar dalam
pengoptimalan alolkasi/re-alokasi sumber daya, penetapan prioritas khususnya dalam
menambah/mendistribusikan sumber daya dan menentukan intervensi pada area yang paling
membutuhkan. Selain hal tadi peta/gambar 2 dapat menjadi alat bantu dalam mendeteksi dini
permasalahan yang ada, misalkan pada gambar 2 dapat dilihat terdapat dengan intensitas merah
pada wilayah yang mayoritas berwarna hijau, atau bisa diartikan bahwa terdapat wilayah yang
kekurangan fasilitas kesehatan pada wilayah yang mayoritas telah tercukupi jumlah fasilitas
kesehatannya.
Gambar 2. Provider-to-population ratios overlaid by cencus tract border
Boulos (2004) dalam penelitiannya menggambarkan secara jelas distribusi dokter gigi
yang bekerja sama dengan jaminan kesehatan yang ada di Ingris per 1000 penduduk pada setiap
wilayah kerja jaminan kesehatan tersebut.
Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa rasio provider-to-population dapat digambarkan
dengan jelas per batas administrasi tertentu yang diinginkan oleh peneliti. Permasalahan juga
dapat dideteksi dengan mudah, seperti yang ditegaskan pada gambar 3 dimana suatu wilayah
(South Cambridgeshire City) memiliki jumlah dokter gigi yang sangat sedikit (0,16) sedangkan
pada wilayah yang berdampingan (Cambridge City dan Royston, Buntingford dan Bishop’s
Stortford) sama-sama memiliki jumlah dokter gigi yang memadai (0,61). Dari data ini dapat
dilihat telah terjadi “sesuatu” pada South Cambridgeshire City sehingga memiliki dokter gigi
yang tidak memadai.
Gambar 3. “Traffic light” map of dentist distribution per 1,000 people by PCT in four classes
Informasi mengenai “permasalahan” yang terlihat dari peta diatas dapat menjadi
pertimbangan untuk mengalokasikan dokter gigi pada wilayah tersebut dan juga sebaliknya
membatasi kerjasama pada wilayah-wilayah yang sudah memiliki jumlah dokter gigi yang
cukup, dalam peta diatas diwakili oleh warna hijau. Atau apabila memungkinkan dapat mere-
alokasikan dokter gigi yang ada pada daerah “hijau” ke daerah “merah”.
Pada penelitian ini pemanfaatan peta “traffic light” juga dapat digunakan untuk
membuat analisis kebutuhan FKTP per desa dengan cara memetakan ketersediaan FKTP pada
sebuah desa sehingga dapat terlihat desa dengan kebutuhan yang tinggi dan desa yang sudah
terpenuhi kebutuhan akan FKTP. Informasi ini akan menjadi informasi yang sangat penting
bagi BPJS selaku badan penyelenggara JKN agar dapat mendistribusikan FKTP yang
bekerjasama secara merata sehingga para peserta JKN dapat memperoleh akses terhadap
fasilitas kesehatan yang adil dimanapun mereka tinggal. BPJS dapat memutuskan untuk tidak
mengadakan kerjasama baru pada wilayah yang sudah “memenuhi quota” dan menyarankan
FKTP untuk dapat berlokasi pada desa-desa yang masih membutuhkan.
Selain menggunakan peta tematik atau “traffic light” distribusi juga dapat dilakukan
dengan memetakan lokasi tempat praktek FKTP yang ada, hal ini akan dapat melihat
bagaimana distribusi didalam sebuah desa, khususnya bagi desa dengan luas wilayah yang luas.
Distribusi dalam wilayah juga diperlukan untuk meminimalisir lokasi praktik yang terlalu
berdekatan dan lebih mendistribusikan pada wilayah-wilayah yang lebih tepat.
Service Availability Mapping (SAM) merupakan perangkat yang dikembangkan oleh
World Health Organization (WHO) untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi
mendasar tentang pelayanan kesehatan. Uganda merupakan salah satu negara yang
menggunakan SAM yang menghasilkan data dasar yang akan digunakan untuk meningkatkan
pelayanan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS seperti AntiRetroviral Theraphy (ART),
Pencegahan penularan ibu-ke-anak (PMTCT), konseling dan HIV test .
Laporan SAM yang dihasilkan oleh Uganda menunjukkan dengan memetakan
kepadatan penduduk dan keberadaan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ART dapat
memberikan gambaran secara jelas mengenai ketidak merataan sebaran fasilitas kesehatan
dengan pelayanan ART. Laporan menunjukkan perbaikan distribusi dari data dasar yang
dihasilkan oleh SAM pada awal tahun 2014 dan penambahan fasilitas kesehatan dengan
pelayanan ART baik yang diadakan oleh program khusus presiden (segitiga merah) maupun
penambahan fasilitas dari alokasi dana departemen kesehatan (segitiga biru). Penambahan
fasilitas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk yang diseluruh
wilayah Uganda, sehingga pada akhir tahun 2004 fasilitas telah dirasa terdistribusi dengan baik
khususnya pada wilayah-wilayah padat penduduk.
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam pemetaan dengan menggunakan
beberapa data (data penduduk dan ketersediaan fasilitas kesehatan) dapat memberikan
informasi yang jelas dan mudah dipahami sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan
secara tepat. Tanpa informasi yang benar, pengembangan intervensi dapat menjadi salah
sasaran misalkan mendistribusikan fasilitas kesehatan secara merata diseluruh wilayah tanpa
mempertimbangkan kebutuhan (demand) dalam hal ini kepadatan penduduk.
Gambar 3. Distribusi fasilitas kesehatan dengan pelayanan ART di Uganda
Cakupan Pelayanan FKTP
Selain melihat keberadaan FKTP, hal yang perlu diperhatikan dalam mendistribusikan
FKTP adalah cakupan pelayanan FKTP tersebut. Peta cakupan pelayanan dari masing – masing
FKTP akan dapat membantu BPJS dalam mendistribusikan FKTP secara lebih baik dan terarah.
Setiap jenis FKTP memiliki cakupan yang berbeda misalkan, cakupan dokter praktik mandiri
akan berbeda dengan cakupan klinik maupun Puskesmas.
Ada berbagai metode dalam memetakan cakupan pelayana kesehatan antara lain,
dengan memperhitungkan jarak tempuh dengan memperhitungkan jaringan jalan raya, waktu
tempuh ke fasilitas kesehatan maupun dengan menggunakan Euclidean buffer. Metode ketiga
dengan menggunakan Euclidean buffer merupakan metode paling mudah meskipun cakupan
yang dihasilkan masih sangat kasar, karena cakupan hanya akan dihitung berdasarkan garis
lurus/diameter pada sebuah lingkaran yang diasumsikan sebagai cakupan pelayanan.
Mengingat data yang tersedia maka Euclidean buffer merupakan metode paling rasional saat
ini, kecuali diperlukan penelitian yang dapat menghasilkan informasi mengenai kecepatan per
ruas jalan dan informasi lain yang dibutuhkan.
Ismaila (2013) dalam penelitiannya menganalisa ketersediaan fasilitas kesehatan
dengan menggambarkan cakupan pelayanan fasilitas kesehatan sejauh radius 1 Km. Hasil dari
pemetaan menunjukkan beberapa area pada wilayah penelitian tidak berada pada cakupan
pelayanan kesehatan, hal ini menunjukkan ketidak-merataan pendistribusian fasilitas kesehatan
sehingga ada beberapa fasilitas kesehatan yang cakupannya mengalami overlapping sedangkan
pada wilayah tertentu terdapat wilayah yang tidak berada dalam cakupan pelayanan.
Seperti yang dapat dilihat pada gambar 5, keberadaan fasilitas kesehatan terkonsentrasi
pada dua wilayah dimana kedua wilayah itu memiliki cakupan yang saling tumpang-tindih.
Sedangkan pada wilayah lainnya meskipun memiliki jalur jalan utama tidak memiliki fasilitas
kesehatan yang mencukupi. Seperti pada umumnya keberadaan fasilitas kesehatan cenderung
berada pada wilyah pusat kota/komunitas, sebagaimana terlihat pada gambar diatas pada dua
wilayah dengan cakupan yang saling tumpang-tindih tampaknya berada pada wilayah
perkotaan, hal ini terlihat dari jaringan jalan yang lebih pada pada kedua wilayah tersebut
dibandingkan dengan wilayah lainnya, apalagi yang berada diseberang sungai.
Gambar 5. Cakupan pelayanan kesehatan di Yola, Nigeria menggunakan Euclidean Buffer Analysis
Analisis serupa dapat digunakan untuk memetakan cakupan FKTP yang telah
ada/bekerjasama dengan BPJS selaku penyelenggara JKN dan menggunakannya sebagai salah
satu pertimbangan dalam menerima/menolak permohonan kerjasama baru dari calon FKTP.
Diharapkan dengan memetakan cakupan pelayanan BPJS akan dapat memiliki gambaran yang
lebih detail mengenai wilayah yang masih membutuhkan pelayanan kesehtan maupun wilayah
yang sudah tidak membutuhkan lagi.
Pengukuran area cakupan pelayanan kesehatan khususnya pada wilayah perkotaan
dilakukan oleh Masoodi (2015) yang mencoba menggunakan beberapa metode salah satunya
menggunakan Euclidean buffer yang dipetakan dalam beberapa ukuran radius cakupan. Hasil
penelitian menggambarakan variasi cakupan pelayanan, hal ini penting bagi pengambil
keputusan untuk dapat melihat beberapa scenario yang tersedia sehingga dapat mengambil
kebijakan berdasarkan berbagai pertimbangan.
Gambar 6. Cakupan pelayanan kesehatan dengan menggunakan beberapa radius pelayanan
Menggunakan metode seperti diatas, BPJS dapat memperoleh informasi yang dapat
digunakan untuk membuat beberapa alternative scenario pendistribusian FKTP khususnya
dengan pertimbangan kepadatan penduduk dan luas wilayah. Misalkan pada wilayah dengan
kepadatan penduduk yang rendah BPJS dapat mempertimbangkan distribusi FKTP
menggunakan buffer dengan radius yang lebih luas dari radius yang digunakan untuk wilayah
dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
Penggunaan buffer berlapis seperti gambar 6 akan memberikan informasi mengenai
wilayah yang tidak tercakup dalam berbagai luas buffer, hal ini berarti wilayah tersebut
termasuk dalam kategori yang paling membutuhkan fasilitas kesehatan disbanding daerah –
daerah lainnya. Wilayah-wilayan ini merupakan wilayah dengan prioritas tinggi sehingga BPJS
dapat mengatur strategi untuk memperioritaskan pengalokasian fasilitas kesehatan pada
wilayah ini.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang ada
diwilayah kerja BPJS Kantor Cabang Denpasar yang meliputi wilayah Kota Denpasar,
Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Data FKTP akan diperoleh dari kantor BPJS
kantor cabang Denpasar.
Bahan dan Alat
Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global Positioning
System (GPS) yang akan memberikan koordinat dari tempat praktik/lokasi FKTP yang bekerja
sama dengan BPJS Kantor Cabang Denpasar. Pengukuran koordinat akan dilakukan dengan
mengunjungi seluruh FKTP dan mengambil koordinat secara langsung dilokasi.
Dalam melakukan survey FKTP surveyor akan dilengkapi dengan formulir survey yang
akan mencatat koordinat dan identitas subyek penelitian (FKTP). Pengambilan koordinat akan
menggunakan kaidah-kaidah yang standar dalam pengukuran koordinat seperti penentuan
lokasi pengambilan koordinat, akurasi yang dapat ditolerir dll.
Pengolahan dan analisa akan dilakukan dengan bantuan aplikasi sistem informasi
geografis yang dapat menghasilkan peta sesuai tujuan penelitian.
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan eksploratif untuk dapat melihat
distribusi FKTP dan analisa ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Denpasar,
Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan.
Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah seluruh fasilitas kesehatan tingkat
pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kantor Cabang Denpasar. Besar sampel dalam
penelitian ini adalah total population atau seluruh FKTP yang bekerjasama dengan BPJS
Kantor Cabang Denpasar yang sampai pada saat survey data awal dilakukan sebanyak 250
FKTP.
HASIL PENELITIAN
Distribusi FKTP
FKTP yang terdaftar pada BPJS KC Denpasar sejumlah 249 yang tersebar pada 3
kabupaten yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Tabanan yang menjadi wilayah kerja
BPJS KC. FKTP yang ada meliputi 4 kategori yaitu dokter praktek mandiri (dr umum dan dr
gigi), Klinik/Balai Pengobatan/Praktek Dokter Bersama dan Puskesmas. Perbedaan dari ketiga
kategori FKTP ini terletak pada jumlah pasien yang dapat dilayani oleh FKTP per hari yang
secara langsung mempengaruhi jumlah maksimal peserta yang terdaftar pada FKTP tersebut.
Persebaran FKTP yang terdaftar di BPJS KC Denpasar di 3 kabupaten/kota dapat
dilihat pada Tabel 1, dimana secara jumlah Kota Denpasar memang memiliki FKTP yang
terbanyak dibanding 2 kabupaten/kota yang lainnya.
Tabel.1 Jumlah FKTP per Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Jumlah
n %
Badung 80 32,1%
Denpasar 101 40,6%
Tabanan 68 27,3%
Jika dilihat dari sisi distribusi jenis FKTP per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.
Dokter praktek mandiri merupakan jenis FKTP terbanyak yang ada di 3 kabupaten/kota yang
ada.
Tabel.2 Jenis FKTP per Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Jumlah
n %
Badung 80 32,1%
dr 12 15.0%
drg 35 43.7%
Klinik 20 25.0%
Puskesmas 13 16.3%
Denpasar 101 40,6%
dr 13 12.9%
drg 57 56.4%
Klinik 20 19.8%
Puskesmas 11 10.9%
Tabanan 68 27,3%
dr 12 17.6%
drg 33 48.5%
Klinik 3 4.4%
Puskesmas 20 29.4%
Pemanfaatan SIG akan memberikan visualisasi dari data yang tersaji dalam bentuk
tabel, hal ini memberikan informasi yang lebih mudah dicerna khususnya dalam hal melihat
sebaran FKTP yang ada. Pada gambar 7 dapat dilihat sebaran FKTP yang ada di 3
kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BPJS KC Denpasar.
Gambar 7. Distribusi FKTP di Denpasar, Badung dan Tabanan
Jika dirinci lebih detil memetakan distribusi FKTP berdasarkan jenis FKTP yang terdiri dari
dokter praktik mandiri (dr & drg), Klinik dan Puskesmas maka akan dihasilkan peta seperti
dibawah (peta 8).
Gambar 8. Distribusi Jenis FKTP di Denpasar, Badung dan Tabanan
Gambar 9. Heat map distribusi FKTP
Distribusi FKTP dapat disajikan dalam bentuk heat map yang akan meberikan
informasi sebaran secara lebih baik dengan mengelompokkan keberadaan FKTP menjadi tinggi
(high) dan rendah (low). Dari tabel 9 dapat dilihat secara lebih jelas denpasar memiliki
konsentrasi tertinggi.
Cakupan Pelayanan FKTP
Evaluasi cakupan pelayanan digunakan untuk melihat estimasi cakupan pelayanan
FKTP sehingga dapat mengetahui dimana lokasi yang belum terlayani oleh FKTP. Informasi
ini menjadi vital terutama pada saat proses pengambilan keputusan menerima atau tidak calon
FKTP yang ingin berkerja sama menjadi provider BPJS.
Dari peta distribusi FKTP dilakukan analisa buffering dengan 3 skema yaitu cakupan
pelayanan 500m, 1 Km dan 2 Km. Skema diberikan 3 opsi untuk melihat fisibilitas luas
cakupan mengingat 3 wilayah terdiri dari wilayah perkotaan dan pedesaan (terpencil)
Gambar 10. Cakupan pelayanan FKTP radius 500m
Gambar diatas memberikan informasi cakupan pelayanan menggunakan buffer dengan
radius 500m, terlihat sebagian besar wilayah masih belum terlayani khususnya pada kabupaten
tabanan dan badung.
Gambar 11. Cakupan pelayanan FKTP radius 1km
Dengan skema cakupan sejauh 1 km maka sebagian besar wilayah kota denpasar telah terlayani
oleh FKTP bahkan beberapa FKTP memiliki wilayah pelayanan yang saling tumpang tindih
(overlapping). Gambar 12 memperlihatkan overlapping cakupan pelayanan yang terjadi
bahkan pada wilayah Kabupaten Tabanan yang secara umum masih banyak wilayah yang
belum terlayani oleh FKTP.
Gambar 12. Cakupan pelayanan FKTP radius 2km
Analisa cakupan wilayah pelayanan FKTP menggunakan buffer memberikan
gambaran, meskipun secara kasar, wilayah mana yang sudah terlayani dengan baik dan
khususnya wilayah mana yang masih belum terlayani oleh FKTP berdasarkan skema radius
yang dipilih. Gambar 12 memperlihatkan seluruh wilayah Kota Denpasar dan sebagian besar
Kabupaten Badung telah terlayani oleh FKTP BPJS.
Gambar 13. Cakupan pelayanan FKTP radius 2km
Kebutuhan FKTP
Ketersediaan per Desa dianalisa dengan menggunakan data jumlah penduduk per desa
dan keberadaan FKTP sesuai jenis. Keberadaan penduduk per desa digunakan mengingat target
BPJS selaku badan pelaksanan jaminan sosial pada tahun 2019 akan mencapai universal
coverage dengan target 90% dari total penduduk akan menjadi peserta BPJS.
Pembobotan dilakukan pada FKTP berdasarkan jenis FKTP dimana masing – masing
FKTP akan memiliki bobot yang berbeda yang akan berimplikasi dari jumlah maksimum
peserta yang terdaftar pada FKTP Tersebut.
Tabel.3 Pembobotan FKTP
Jenis FKTP Bobot Jumlah Maks Peserta
dr Umum 1 5.000
Klinik 2 10.000
Puskesmas 3 15.000
Setelah dihitung dan dilakukan skoring berdasarkan pembobotan diatas maka didapat total skor
ketersediaan FKTP dan Skor kebutuhan FKTP. Skor Kebutuhan akan digunakan untuk
memetakan kebutuhan FKTP per desa sehingga dapat memberikan informasi yang lebih mudah
dicerna.
Tabel.4 Ketersediaan dan Kebutuhan FKTP
DESA JUMLAH PENDUDUK
Skor Max
Jumlah Skor Total Skor
KEBUTUHAN Pusk Klinik dr
DESA PEMOGAN 49189 10 1 1 5 5
KEL. PEDUNGAN 33358 7 1 1 4 3
KEL. SESESTAN 53631 11 1 2 2 9 2
KEL. SERANGAN 3908 1 0 1
DESA SIDAKARYA 21778 5 1 1 4
KEL. PANJER 39059 8 2 2 6
KEL. RENON 18884 4 2 2 2
DESA SANUR KAUH 15659 4 0 4
KEL. SANUR 15934 4 1 2 5 -1
DESA SANUR KAJA 9600 2 1 1 1
DESA PEMECUTAN KAJA 40496 9 1 1 4 5
DESA DAUHPURI KAJA 15790 4 1 3 1
DESA DANGINPURI KAUH 3863 1 1 2 -1
DESA DANGINPURI KAJA 14586 3 3 6 -3
DESA DANGIN PURIKANGIN 8572 2 1 1 2 7 -5
KEL. TONJA 20811 5 1 3 5 0
DESA PEGUYANGAN 16029 4 2 2 2
DESA UBUNG 12649 3 1 1 3 0
DESA UBUNG KAJA 27182 6 0 6
DESA PEGUYANGAN KAJA 8283 2 0 2
DESA PEGUYANGAN KANGIN 17339 4 0 4
DESA DANGINPURI KELOD 16430 4 0 4
DESA SUMERTA KELOD 20072 5 1 1 4
KEL. KESIMAN 15695 4 1 3 5 -1
DESA KESIMAN PETILAN 12091 3 0 3
DESA KESIMANKERTALANGU 27315 6 0 6
KEL. SUMERTA 10711 3 1 2 5 -2
DESA SUMERTA KAJA 8739 2 1 1 1
DESA SUMERTA KAUH 8045 2 1 1 1
KEL. DANGINPURI 7132 2 0 2
KEL. PENATIH 11737 3 1 3 0
DESA PENATIHDANGINPURI 7233 2 0 2
DESA PADANGSAMBIAN KELOD 25189 6 1 3 3
DESA PEMECUTAN KELOD 48066 10 2 4 8 2
DESA DAUHPURI KAUH 22844 5 0 5
DESA DAUHPURI KELOD 15967 4 2 4 0
KEL. DAUHPURI 9568 2 1 2 4 -2
DESA DAUHPURI KANGIN 3795 1 1 3 5 -4
KEL. PEMECUTAN 22264 5 1 1 3 2
DESA TEGALHARUM 14039 3 1 1 4 -1
DESA TEGALKERTHA 21102 5 0 5
KEL. PADANGSAMBIAN 37635 8 2 2 6 2
DESA PADANGSAMBIAN KAJA 21630 5 3 3 2
KEL. KEROBOKAN KELOD 8244 2 1 1 1
KEL. KEROBOKAN 7955 2 1 1 2 7 -5
KEL. KEROBOKAN KAJA 18309 4 0 4
DESA TIBUBENENG 10010 3 1 1 2
DESA CANGGU 5350 2 2 2 0
DESA DALUNG 18554 4 2 4 0
DESA CEMAGI 5196 2 0 2
DESA MUNGGU 6368 2 0 2
DESA PARERENAN 3089 1 1 1 0
DESA TUMBAK BAYUH 3066 1 1 3 -2
DESA BUDUK 6434 2 1 1 4 -2
KEL. ABIANBASE 5359 2 1 1 1
KEL. SEMPIDI 5493 2 1 2 0
KEL. SADING 7034 2 0 2
KEL. LUKLUK 6795 2 0 2
KEL. KAPAL 11223 3 1 4 6 -3
DESA KEKERAN 3649 1 1 1 0
DESA MENGWITANI 6879 2 1 2 1 8 -6
DESA MENGWI 7490 2 1 1 1
DESA GULINGAN 7632 2 0 2
DESA PENARUNGAN 6374 2 0 2
DESA BAHA 3735 1 0 1
DESA WERDIBHUANA 4964 1 0 1
DESA SOBANGAN 3475 1 0 1
DESA SEMBUNG 5701 2 0 2
DESA KUWUM 2938 1 0 1
KEL. KEDONGANAN 5596 2 0 2
KEL. TUBAN 14073 3 3 6 -3
KEL. KUTA 13002 3 1 2 5 -2
KEL. LEGIAN 3510 1 1 3 -2
KEL. SEMINYAK 4134 1 1 2 -1
DESA PECATU 6991 2 0 2
DESA UNGASAN 11445 3 0 3
DESA KUTUH 3735 1 0 1
KEL. BENOA 23274 5 1 1 1 6 -1
KEL. TANJUNGBENOA 5484 2 1 1 1
DESA JIMBARAN 32598 7 2 1 5 2
DESA DARMASABA 9016 2 0 2
DESA SIBANG GEDE 6437 2 0 2
DESA JAGAPATI 2945 1 0 1
DESA ANGANTAKA 3536 1 0 1
DESA SEDANG 3864 1 1 3 -2
DESA SIBANG KAJA 5762 2 1 2 5 -3
DESA LAMBING 4586 1 0 1
DESA MAMBAL 4956 1 0 1
DESA ABIANSEMAL 7269 2 0 2
DESA DAUH YEH CANI 5900 2 1 2 0
DESA AYUNAN 2306 1 0 1
DESA BLAHKIUH 5051 2 1 3 -1
DESA PUNGGUL 3123 1 0 1
DESA BONGKASA 5986 2 1 1 1
DESA TAMAN 6682 2 1 3 -1
DESA SELAT 2292 1 0 1
DESA SANGEH 4351 1 0 1
DESA CARANGSARI 4519 1 1 1 0
DESA GETASAN 2126 1 0 1
DESA PANGSAN 2581 1 0 1
DESA PETANG 3916 1 1 1 4 -3
DESA SULANGAI 4187 1 0 1
DESA PELAGA 5961 2 1 3 -1
DESA BELOK 5119 2 0 2
DESA TEGALJADI 2293 1 0 1
DESA KUKUH 4995 1 1 3 -2
DESA BERINGKIT 2124 1 0 1
DESA PEKEN 3141 1 0 1
DESA BATANNYUH 2410 1 0 1
DESA KUWUM 2806 1 0 1
DESA CAUBELAYU 2745 1 0 1
DESA SELANBAWAK 3425 1 0 1
DESA MARGA 7568 2 1 1 4 -2
DESA PETIGA 1877 1 0 1
DESA TUA 6554 2 0 2
DESA PAYANGAN 3850 1 0 1
DESA PEREAN 4260 1 0 1
DESA PEREAN TENGAH 2106 1 1 3 -2
DESA PEREAN KANGIN 3216 1 0 1
DESA LUWUS 4497 1 1 1 0
DESA MEKARSARI 4725 1 0 1
DESA APUAN 4170 1 0 1
DESA ANGSERI 3830 1 0 1
DESA BANGLI 4545 1 0 1
DESA BATURITI 6780 2 1 3 -1
DESA BATUNYA 3180 1 0 1
DESA ANTAPAN 3067 1 0 1
DESA CANDIKUNING 7191 2 0 2
DESA ANTAP 3077 1 1 1 0
DESA BAJERA 5634 2 1 1 4 -2
DESA BEREMBENG 2484 1 0 1
DESA SERAMPINGAN 1703 1 0 1
DESA SELEMADEG 2548 1 0 1
DESA PUPUANSAWAH 1017 1 0 1
DESA WANAGIRI 5425 2 0 2
DESA BELATUNGAN 2490 1 0 1
DESA KEBONPADANGAN 3079 1 0 1
DESA BELIMBING 4419 1 1 3 -2
DESA SANDA 1467 1 0 1
DESA BATUNGSEL 3055 1 0 1
DESA PUJUNGAN 5767 2 1 1 1
DESA PAJAHAN 2286 1 0 1
DESA MUNDUKTEMU 3859 1 0 1
DESA PUPUAN 5230 2 1 1 1
DESA BANTIRAN 3917 1 1 3 -2
DESA TEGALMENGKEB 2578 1 0 1
DESA BERABAN 1658 1 1 3 -2
DESA TANGGUNTITI 2134 1 0 1
DESA MAMBANG 3346 1 0 1
DESA BANTAS 3311 1 1 1 0
DESA MEGATI 2905 1 1 3 -2
DESA GADUNGAN 3224 1 0 1
DESA GUNUNGSALAK 1566 1 0 1
DESA DALANG 2144 1 0 1
Gadung Sari 1171 1 0 1
DESA LALANGLINGGAH 3834 1 1 3 -2
DESA ANTOSARI 1818 1 0 1
DESA TIYINGGADING 2367 1 0 1
DESA LUMBUNG 1836 1 0 1
DESA LUMBUNG KAUH 1142 1 0 1
DESA MUNDEH 4115 1 0 1
DESA MUNDEH KANGIN 4241 1 0 1
Angkah 2143 1 0 1
DESA PANGKUTIBAH 1265 1 0 1
DESA BELALANG 2527 1 0 1
DESA BERABAN 6155 2 1 1 4 -2
DESA BUWIT 2682 1 0 1
DESA CEPAKA 2029 1 1 1 0
DESA KABA-KABA 6935 2 1 1 4 -2
DESA PANDAKGEDE 5749 2 0 2
DESA BENGKEL 2261 1 0 1
DESA PEJATEN 4316 1 0 1
DESA NYITDAH 4095 1 0 1
DESA PANDAKBANDUNG 2510 1 0 1
DESA NYAMBUNG 2940 1 0 1
KEL. KEDIRI 7880 2 1 3 6 -4
KEL. ABIANTUWUNG 10070 3 0 3
KEL. BANJARANYAR 14258 3 1 2 1
DESA TIBUBIYU 1720 1 0 1
DESA KELATING 2444 1 0 1
DESA PENARUKAN 3142 1 0 1
DESA BELUMBANG 2185 1 0 1
DESA TISTA 1750 1 0 1
DESA KERAMBITAN 3346 1 1 1 0
DESA PANGKUNGKARUNG 2795 1 0 1
DESA KUKUH 2353 1 0 1
DESA BATURITI 3112 1 1 3 -2
DESA MELILING 2206 1 0 1
DESA SEMBUNGGEDE 3978 1 1 3 -2
KEL. SAMSAM 3134 1 1 1 0
DESA BATUAJI 2321 1 0 1
DESA KESIUT 2251 1 0 1
DESA TIMPAG 3227 1 1 3 -2
DESA SUDIMARA 6625 2 1 3 -1
KEL. BONGAN 7034 2 1 1 1
DESA GUBUG 4527 1 1 1 0
KEL. DAUHPEKEN 9413 2 4 4 -2
KEL. DELODPEKEN 9739 2 1 2 4 -2
KEL. DAJANPEKEN 9047 2 1 1 4 -2
KEL. SUBAMIA 2367 1 0 1
KEL. DENBANTAS 5349 2 1 1 4 -2
DESA BUAHAN 2618 1 0 1
DESA TUNJUK 4693 1 1 1 0
DESA WANASARI 4753 1 1 1 0
DESA PENEBEL 4232 1 0 1
DESA PITRA 2133 1 1 3 -2
DESA BURUAN 1765 1 0 1
DESA BIAUNG 2630 1 0 1
DESA BABAHAN 3497 1 0 1
DESA SENGANAN 5569 2 0 2
DESA JATILUWIH 2677 1 0 1
DESA MANGESTA 2654 1 0 1
DESA WONGAYAGEDE 3673 1 0 1
DESA TENGKUDAK 2630 1 0 1
DESA PENATAHAN 2615 1 1 3 -2
DESA REJASA 1641 1 0 1
DESA RIANGGEDE 2880 1 0 1
DESA JEGU 3266 1 2 2 -1
DESA TAJEM 8440 2 0 2
Dari data yang ada kemudian dianalisa dengan menggunakan software SIG sehingga
menghasilkan peta kebutuhan FKTP per desa seperti yang tersaji pada gambar 10. Dari peta
yang dihasilkan akan memudahkan FKTP dalam mendistribusikan FKTP khususnya bagi
mereka yang ingin menjadi provider BPJS Kesehatan khususnya pada Kantor Cabang
Denpasar.
Gambar 13 dibawah memperlihatkan kebutuhan FKTP per desa dimana warna merah
menunjukkan wilayah yang telah memiliki FKTP sesuai dengan jumlah penduduk (bahkan
melebihi) sedangkan wilayah dengan warna hijau merupakan wilayah yang masih memerlukan
FKTP dengan jumlah yang cukup banyak. Jumlah FKTP yang dibutuhkan dapat dilihat dari
tabel 4 diatas. Besaran nilai menunjukkan skor kebutuhan, misalkan Desa Tajem masih
memerulkan FKTP sebesar 2 skor yang berarti pada desa tersebut masih dibutuhkan 2 FKTP
dokter mandiri atau 1 klinik.
Gambar 14. Heat map distribusi FKTP
PEMBAHASAN
Evaluasi persebaran FKTP dengan menggunakan SIG memberikan informasi yang jika
dapat dimanfaatkan secara maksimal olehBPJS akan memberikan manfaat yang besar bagi
masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Tersebarnya FKTP dengan
proporsi yang baik akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat/peserta sehingga
perilaku masyarakat dalam mencari pengobatan (health seeking behaviour) akan lebih baik.
Peningkatan perilaku masyarakat dalam mencari pengobatan akan berujung pada
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Data keberadaan FKTP dalam bentuk tabel akan memberikan informasi mengenai
jumlah FKTP yang bekerja-sama dengan BPJS tetapi dimana mereka berada, bagaimana
cakupan wilayah pelayanan mereka dan dimana saja wilayah yang masih membutuhkan
pelayanan tidak akan terjawab dengan mudah. Sistem Informasi Geografis yang menyajikan
data secara visual dalam bentuk peta akan memberikan informasi yang mudah dicerna.
Pada analisis cakupan pelayanan, khususnya skema 2 km, tergambar bahwa sebagian
besar wilayah kerja BPJS KC Denpasar telah terlayani oleh fasilitas kesehatan yang bekerja
sama dengan BPJS akan tetapi jika dianalisa lebih dalam maka wilayah Kota Denpasar ternyata
merupakan wilayah dengan kebutuhan FKTP tertinggi.
BPJS yang menjadi penentu akhir apakah sebuah faskes akan diterima bekerja sama
sebagai vendor atau tidak seyogyanya mempertimbangkan keberadaan faskes dan kebutuhan
tersebut wilyah sekitar akan FKTP BPJS. Pada wilayah-wilayah yang sudah melebihi kuota
seyogyanya BPJS tidak menerima lagi permohonan kerjasa dari faskes baru dan akan lebih
baik apabila BPJS dapat memberikan saran lokasi ideal untuk mendirikan faskes.
Pada daerah-daerah yang masih membutuhkan keberadaan FKTP, BPJS sebaiknya
mempertimbangkan cakupan pelayanan FKTP yang telah ada dan lokasi calon FKTP dan
cakupannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih dekat bagi anggota JKN dan
menghidarkan FKTP yang memiliki cakupan perlayanan yang overlapping. Cakupan
pelayanan yang saling tumpang tinding akan mengurangi akses masyarakat ke FKTP dalam
hal jarak tempuh, selain itu bagi FKTP sendiri akan menimbulkan peluang terjadinya
“persaingan” yang tidak sehat dalam hal merekrut peserta, karena FKTP akan dibayar dengan
sistem kapitasi dimana semakin banyak peserta JKN yang terdaftar pada sebuah FKTP maka
akan lebih besar nilai kapitas bagi FKTP tersebut.
Pemilihan jenis FKTP juga perlu menjadi pertimbangan BPJS dalam hal
pendistribusian FKTP. Satu Klinik/Puskesmas akan terdiri dari beberapa dokter sehingga
waktu pelayanan akan lebih lama atau jumlah pasien yang dilayani akan banyak. Sedangkan
praktek dokter mandiri akan memiliki keuntungan dalam hal persebaran, dimana 1
klinik/puskesmas akan berada pada satu tempat/lokasi sedangkan apabila diasumsikan 1
puskesmas = 3 dokter praktik mandiri maka 1 lokasi puskesmas = 3 lokasi dokter praktik
mandiri yang jika terdistribusi dengan baik akan dapat lebih melayani masyarakat secara lebih
luas.
Salah satu hal yang sangat bermanfaat dari SIG pada kasus ini pada saat akan
mendistribusikan FKTP pada wilayah yang “kurang diminati” oleh faskes yang ingin bekerja
sama dengan BPJS. Dengan peta BPJS dapat mendistribusikan FKTPnya pada lokasi-lokasi
perbatasan sehingga keteredian FKTP dapat dimanfaatkan bersama oleh beberapa desa.
KESIMPULAN DAN SARAN
Peta keberadaan, cakupan pelayanan dan kebutuhan FKTP merupakan alat bantu yang
dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi BPJS dalam mengelola FKTP yang
bekerja sama dengan mereka.
Informasi mengenai keberadaan akan dapat meberikan lokasi pasti dimana saja FKTP
yang bekerja sama dengan mereka dan jika informasi ini disampaikan secara luas ke publik
maka masyarakat dapat memilih FKTP yang paling dekat dengan mereka dalam hal mencari
pelayanan kesehatan.
Informasi cakupan pelayanan FKTP akan memberikan fakta pendukung bagi BPJS
dalam mendistribusikan FKTP yang mereka miliki sehingga memudahkan masyarakat/peserta
dalam mengakses FKTP yang pada akhirnya akan meningkatkan minat masyarakat untuk ikut
menjadi anggota JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Peta kebutuhan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi BPJS dalam mengambil
keputusan menerima atau tidak permohonan fasilitas kesehatan yang ingin menjadi FKTP
BPJS.
BPJS seyogyanya menyebarkan informasi mengenai keberadaan FKTP dalam bentuk
peta sehingga masyarakat/peserta dapat memilih FKTP yang paling menguntungkan bagi
mereka khususnya dalah hal jarak tempuh menuju FKTP mereka.
Informasi kebutuhan akan FKTP juga sebaiknya sebarkan sehingga calon FKTP dapat
memilih lokasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan BPJS sebelum mengajukan permohonan
kepada BPJS.
JADWAL PENELITIAN
Tahap
kegiatan
Bulan Pelaksanaan
Bulan
1
Bulan
2
Bulan
3
Bulan
4
Bulan
5
Bulan
6
Bulan
7
Bulan
8
1. Persiapan
2.Pelaksanaan
3.Analisis data
a. Penulisan dan
penggandaan
laporan
b. Diseminasi dan
Publikasi
RINCIAN BIAYA
Honor
Peneliti Utama 1 org 3.000.000 3.000.000
Peneliti Anggota 1 org 2.000.000 2.000.000
Subtotal 5.000.000
Bahan Habis Pakai
Material
Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Satuan Harga
Satuan
Biaya
Pembuatan Proposal &
Laporan ATK
1 paket 3.500.000 3.500.000
Penggandaan formulir Fotocopy 300 lembar 200 60.000
Sewa GPS Alat 5x10 hari Unit/Hari 200.000 10.000.000
Penggandaan &
Pengiriman Laporan
250.000 250.000
Publikasi jurnal paket 750.000 750.000
Subtotal 14.560.000
Perjalanan
Material
Justifikasi
Perjalanan
Kuantitas Satuan Harga
Satuan
Biaya
Transport kelapangan survey 250 survey kali 50.000 12.500.000
Honor Surveyor survey 250 lokasi kali 50.000 12.500.000
Sub Total 25.0000.000
Biaya Lain-lain (Diseminasi)
Penyelenggaraan Sewa ruangan 1 paket 600.000 600.000
Konsumsi peserta 30 org 40.000 1.200.000
Sub Total 1.800.000
Total Anggaran yang diperlukan 46.360.000
TIM PENGUSUL
No Nama/NIDN Instansi
Asal
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
(jam/minggu)
Uraian
Tugas
1 Ketut Hari
Mulyawan, S.Kom,
MPH/ 11187904
PS IKM,
FK Unud
Sistem
Informasi
Kesehatan
10 jam Proposal,
pelatihan
surveyor,
laporan
2 Dr Ketut Suarjana,
MPH/11187904
PS IKM,
FK Unud
Kebijakan
Kesehatan
7 jam Pelatihan
surveyor,
publikasi
LAMPIRAN BIODATA TIM
A. Identitas Diri Ketua Peneliti
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ketut Hari Mulyawan, S.Kom., MPH L
2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli
3. Jabatan Struktural Penata Tk I/IIIa
4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 197601012006041003
5. NIDN 0001017610
6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 1 Januari 2015
7. Alamat Rumah Jl Pulau Morotai No.60. Denpasar – Bali
8. Nomor Telepon/Faks /HP +6281337012896
9. Alamat Kantor PSIKM, Gedung PS IKM, Universitas
Udayana, Jln P.B. Sudirman,
Denpasar, Bali
10. Nomor Telepon/Faks 0361 245741
11. Alamat e-mail
hari.mulyawan @unud.ac.id
12. Lulusan yang telah dihasilkan 12 orang
13. Mata Kuliah yg diampu 1. Manajemen Data dan Informasi
Kesehatan
2. Aplikasi Kesehatan
3. Rekam Medis
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan Tinggi Institut Sains dan Teknology
Palapa
Universitas Gadjah
Mada
Bidang Ilmu Teknologi Komputer Public Health
Tahun Masuk 1994 2008
Tahun Lulus 1999 2010
Judul
Skripsi/Thesis/Disertasi
Pengembangan Sistem
Informasi Perusahaan
Pengiriman Barang “XYZ”
Pengembangan Sistem
Informasi Surat Ijin
Praktek Dengan
Pendekatan Sistem
Informasi Geografis
Nama
Pembimbing/Promotor
Prof. Adi Utarini
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2013 Opinion poll for assessing support and
barrier to Smoke Free Law (Perda No
10 thn 2011)
The Union 20
2 2013 Compliance study I toward Smoke Free
Law (Perda No 10 thn 2011)
The Union 80
3 2012 Persepsi masyarakat kabupaten Badung
tentang KTR Dinkes Badung 30
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1 2011 Pelatihan Petugas Dinas Kesehatan tentang
penggunaan GIS untuk pemetaan
DIPA IKM 4
2 2012 Workshop Pengembangan KTR di Badung DIPA 4
*) Tuliskan sumber pendanaan : Penerapan IPTEKS – SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun,
UJI, Sibermas, atau sumber dana lainnya
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal
1. Dian Kurniasari, Putu Ayu Swandewi, Hari
Mulyawan, Aplikasi sistim informasi
geografis untuk memetakan distribusi
sasaran pemantauan kesehatan ibu di
wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan
Juni 2012, vol
I;1, 18-27
ACH
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam
5 Tahun Terakhir
No. Nama Pertemuan ilmiah/
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tempat
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
pengajuan penelitian : Hibah Litbang FK
Denpasar, 11 Maret 2015
Ketut Hari Mulyawan, S.Kom., MPH
NIP. 19760101 200604 1 003
LAMPIRAN BIODATA TIM
1. Nama Lengkap (dengan gelar) dr. Ketut Suarjana, MPH L/P
2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli
3. Jabatan Struktural -
4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 197911182006041002
5. NIDN 0018117904
6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 18 November 1979
7. Alamat Rumah Jl WR Supratman Gang Ayu I Tohpati
8. Nomor Telepon/Faks /HP 0361 465718
9. Alamat Kantor Jl PB Sudirman Denpasar
10. Nomor Telepon/Faks 0361-7448773
11. Alamat e-mail [email protected]
12. Lulusan yang telah dihasilkan S-1= 100 orang; S-2= 7 Orang; S-3= Orang
…
13. Mata Kuliah yg diampu 1. Manajemen Rumah Sakit
2. Manajemen Sumber Daya Manusia
3. Manajemen Pelayanan Kesehatan
Dasar
4. Metodologi Penelitian
5.
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan Tinggi Unud UGM
Bidang Ilmu Kedokteran Kesehatan
Masyarakat
Tahun Masuk 1997 2008
Tahun Lulus 2003 2010
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi Pengetahuan PUS
tentang Metode
Kontrasepsi Pria
Prospek
Pengembangan
Pelayanan Home
care RS Prima
Medika
Nama Pembimbing/Promotor dr. Wayan Kandera,
MPH
Agastya, MBA,
MPM
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2012 Persepsi masyarakat kabupaten Badung
tentang KTR
Dinkes Badung 30 juta
2. 2012 Merokok dan Dampaknya dari segi
Ekonomi dan Kesehatan
Kerjasama Luar
Negeri
30 juta
3. 2013 aaaaa Evaluasi pelaksanaan JKBM di propinsi
Bali
IKM 10 juta
4. 2013 Studi Kepatuhan terhadap Perda KTR
Provinsi Bali
The Union 50 juta
5. 2014 Monitoring Kualitas udara di area KTR The Union 50 juta
Dst.
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2012 Sosialisasi JKBM di dessa Kuwum Kec
Mengwi Kabupaten Badung
IKM 5 Juta
2. 2011 Praktek pemanfaatan GIS untuk
manajemen Data Kesehatan
IKM 5 Juta
Dst.
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal
1. Prospek Pengembangan Pelayanan Home
care RS Prima Medika Denpasar
VOLUME 15 No.
2012
JMPK
2. Factors associated to referral of tuberculosis
suspects by private practitioners to
community health centres in Bali Province,
Indonesia
BMC Health
Services
Research 2013,
13:445
doi:10.1186/147
2-6963-13-445
Bio Med
Central
Dst.
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam
5 Tahun Terakhir
No. Nama Pertemuan ilmiah/
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tempat
1. Seminar Urbanisasi dan
Kesehatan
Opini masyarakat bali tentang
keberadaan pendatang di Bali
Denpasar, 2010
2. 46th Union Conference on
Lung Health
Opinion of the people in Bali
regarding the presence and the
implementation of Bali
Provincial Smoke-free Law
Barcelona, 2014
Dst.
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman
Penerbit
1. -
2.
3.
4.
Dst.
H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID
1. -
2.
3.
4.
Dst.
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun
Terakhir
No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya
yang Telah Diterapkan
Tahun Tempat
Penerapan
Respon
Masyarakat
1.
2.
3.
4.
Dst.
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
1. Cum Laude S2 UGM 2010
2.
3.
4.
Dst.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan penelitian : Hibah Litbang FK
Denpasar, 11 Maret 2015
(dr. Ketut Suarjana, MPH)
DAFTAR PUSTAKA
Guagliardo MF (2004) Spatial accessibility of primary care: concepts, methods and
challenges. International Journal of Health Geographics 2004, 3:3
Boulos MNK, Phillipps GP (2004) Is NHS dentistry in crisis? 'Traffic light' maps of
dentists distribution in England and Wales. International Journal of Health Geographics 2004,
3:10
World Health Organization (2006) Service Availability Mapping (SAM). Geneva: WHO
Document Production Services.
Ismaila AB, Usul N (2013) A GIS-based Spatial Analysis of Health care Facilities in Yola,
Nigeria. [Presented at] GEOProcessing 2013 : The Fifth International Conference on
Advanced Geographic Information Systems, Applications, and Services.
Masoodi M, Rahimzadeh M (2015) Measuring access to urban health services using
Geographical Information System (GIS): a case study of health service management in Bandar
Abbas, Iran. International Journal of Health Policy and Management 2015, 4(x): 1-7
Peter DH, Garg A, Bloom G, Walker DG, Brieger WR, Rahman MH (2012) Poverty
and access to health care in developing countries. Ann N Y Acad Sci 2008 1136:161 –171
Blandford JI, Kumar S, Luo W, MacEachren AM (2012) It’s a long, long walk:
accessibility to hospitals, maternity and integrated health centers in Niger. International
Journal of Health Geographics 2012, 11:24
Leveratt M (2006) Rural and Remote Australia - Equity of access to health care
services. The Australian Health Consumer 2006, 2. [internet] www.chf.org.au/pdfs/ahc/ahc-
2006-2-access-health-care-services.pdf