KATEGORI

UU 36 SKN SKP SKD BANDUNG

REKOMENDASI

UKP Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Meliputi :1. Sumber Daya Kesehatan2. Upaya Kesehatan3. Kesehatan Ibu, Bayi Dan

Anak4. Gizi5. Kesehatan Jiwa6. Penyakit Menular Dan

Non Menular7. Kesehatan Lingkungan8. Kesehatan Kerja9. Pengelolaan Kesehatan10. Informasi Kesehatan11. Pembiayaan Kesehatan12. Peran Serta Masyarakat13. Badan Pertimbangan

Kesehatan14. Pembinaan Dan

Pengawasan15. Penyidikan16. Ketentuan Pidana

Pembahasan :a. upaya kesehatan;b. penelitian dan pengembangan kesehatan;c. pembiayaan kesehatan;d. sumber daya manusia kesehatan;e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan pemberdayaan masyarakat.

Ruang Lingkup SKP :a. Upaya Kesehatan;b. Pembiayaan Kesehatan;c. Sumber Daya Manusia Kesehatan;d. Farmasi, Makanan, Minuman, dan Perbekalan Kesehatan;e. Pemberdayaan Masyarakat;f. Informasi dan Pengembangan Kesehatan;g. Regulasi Kesehatan;h. Surveilans.

Ruang lingkup penyelenggaraan SKKB meliputi :1.Pelayanan

Kesehatan;2. Regulasi

Kesehatan3.Penanganan Gawat Darurat, Bencana Dan Kejadian Luar Biasa (KLB);4. Pembiayaan Kesehatan;5. Informasi Kesehatan;6. Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan;7. Sumber Daya Manusia Kesehatan;8.. Pemberdayaan Masyarakat; Dan9.. Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.

Ruang lingkupa. Upaya Kesehatan;b. Pembiayaan Kesehatan;c. Sumber Daya Manusia Kesehatan;d. Farmasi, Makanan, Minuman, dan Perbekalan Kesehatan;e. Pemberdayaan Masyarakat;f. Informasi dan Pengembangan Kesehatan;g. Regulasi Kesehatan;h. Surveilans.

UPK Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 47Dilaksanakan Melalui kegiatan:UU NO 36

Pelayanan kesehatan perorangan primer puskesmas

1) Dinas kesehatan menyelenggarakan :a. bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsib. pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu

Pada wilayah kerja Puskesmas, UKP dapat diserahkan kepada pelayanan kesehatan swastaberdasarkan pertimbangan efisiensi dan

Sekunder pj dinkes , RS TIPE C.Pelayanan kesehatan perorangan sekunder yang bersifat tradisional,alternatif dan komplementer dilaksanakan berafiliasi dengan atau di rumah sakit pendidikan.

Tersier dokter spesialis , RS tipe A & B

Pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan perorangan Primer.

c. bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil,rawan dan kepulauan skala provinsi.(2) Dinas kesehatan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kesehatan Pelabuhan melakukan upaya kesehatan dalam rangka penyelenggaraan haji.(3) Semua sarana kesehatan di daerah perbatasan wajib menerima pasien lintas batas.(4) Dinas kesehatan bersama dinas kesehatan kabupaten/kota membuat kesepakatankerjasama dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dan/atau pembiayaanpenduduk lintas batas.(5) Pemerintah menyusun kebijakan jangka panjang kesehatan provinsi yang meliputiUKM dan UKP dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan kualitas pelayanankesehatan.(6) Pengendalian mutu pelayanan kesehatan dilakukan oleh dinas kesehatan denganinstansi terkait.

kemitraan

UKM Pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dalam bentuk seperti Pos Kesehatan

Desa (Poskesdes) dan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer yang secara ilmiah telah terbukti terjamin keamanan dan khasiatnya.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat primer menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang pelaksanaan operasionalnya dapat didelegasikan kepada Puskesmas, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Masyarakat termasuk swasta dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat primer sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bekerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang secara khusus ditugaskan untuk

RS melaksanakan UKM dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan

melaksanakan upaya kesehatan masyarakat sesuai keperluan.

Pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan:b.pelayanan kesehatan tradisional;c.peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;e. kesehatan reproduksi;f. keluarga berencana;g. kesehatan sekolah;h. kesehatan olahraga;i. pelayanan kesehatan pada bencana;j. pelayanan darah;k. kesehatan gigi dan mulut;l.penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;m. kesehatan matra;n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;o.pengamanan makanan dan minuman;p.pengamanan zat adiktif; dan/atauq. bedah mayat.

Upaya kesehatan meliputi :a. Pengelolaan pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan

b. Pencegahan dan pemberantasan penyakit

c. Lingkungan sehatd. Pelaynanan kesehatan

perorangan dan masyarakat

e. Gawat darurat dan bencana

f. KLB

Pelayanan kesehtan :1. Pelayanan

kesehatan dasar2. Pelayanan

kesehtan rujukan

3. Pelayanan kesehtan darah

4. Pemantauan & pengamatan penyakit

5. Pencegahan dan penanggulangan penyakit

6. Lingkungan sehat

7. Kesehatan pekerja

8. Pelayanan kesehatan keluarga

9. Kesehatan jiwa10. Penanggulangan

masalah gizi11. Pelayanan

kesehtan haji12. Pelayanan

kesehatan

tradisional13. Pelayanan

kesehatan lintas daerah dan kumuh

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tujuan dari penyelenggaraan subsistem penelitian dan pengembangankesehatan adalah terselenggaranya kegiatan penelitian,pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologikesehatan, yang ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan,teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatanuntuk mendukung pembangunan kesehatan guna meningkatkanderajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.UNSUR2 nya :a. biomedis dan teknologi dasar kesehatan;b. teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik;c. teknologi intervensi kesehatan masyarakat; dand. humaniora, kebijakan kesehatan, dan

(1)Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Badan Litbang Daerah dan/atau lembaga lain atas usulan dinas kesehatan dibawah koordinasi Badan Litbang Daerah.(2) Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak lain berdasarkan atas sepengetahuan dinas kesehatan dan Badan Litbang Daerah.(3) harusdilaporkan ke Dinas Kesehatan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerahserta disosialisasikan kepada instansi terkait.

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidangkesehatan.(2)Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan.(3) Lembaga dan/atau individu yang melakukan penelitian dalam bidang kesehatan di Daerahwajib memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah.(4) Hasil penelitian kesehatan yang dilakukan oleh lembaga dan/atau individu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan ke Pemerintah Daerah.

pemberdayaan masyarakat.Penelitian, pengembangan, penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan harus dilakukan atas dasar persetujuan dari Pemerintahdan apabila melibatkan manusia harus atas dasar persetujuan yang bersangkutan setelah diberikan penjelasan terlebih dahulu.

Pembiayaan kesehataan

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dantermanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat setinggi-tingginya.(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan terdiri atassumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah,masyarakat, swasta dan sumber lain.Pasal 171(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan

Penyelenggaraan sub sistem pembiayaan kesehatan terdiri dari:a. penggalian dana;b. pengalokasian dana; danc. pembelanjaan.

Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan barangpublik (public good) yang menjadi tanggung jawab pemerintah,sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat privat, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah.115. Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan melaluijaminan pemeliharaan

Sumber pembiayaan kesehatan Provinsi Kaltim:a. Pemerintah Pusat.b. Pemerintah Provinsi.c. Bantuan Luar Negeri.d. Dunia Usaha dan Swasta.e. Masyarakat. Dinas kesehatan menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap sumbersumberpembiayaan kesehatan.Pengalokasian dana yang dihimpun dan dilakukkan oleh pemerintah denganmemperhatikan pengutamaan upaya pembangunan kesehatan dengan prinsip yangberkelanjutan, efektif dan efisien.(2) Alokasi dana yang berasal dari pemerintah dilakukan melalui penyusunan anggarandan pendapatan belanja serta

Pembiayaan Kesehatan;1. pembiayaan pelyanan kesehtan2. pembiyaan jaminan pemelhran kesmas3. pembiayaan jaminan pmlhran keshtan masyrkt miskin dan orang terlantar4. badan jaminan pmliharan keshtan daerah5. jaminan pmlhran keshtan bagi tenaga kerja

minimal sebesar 5% (lima persen)dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikanminimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

kesehatan dengan mekanisme asuransi sosialyang pada waktunya diharapkan akan mencapai universal healthcoverage sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pemerintah Provinsi berkewajiban mengalokasianggaran untuk kesehatan minimal 10% dari total APBD dengan pembagian yangproporsional untuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.(3) Pengalokasian dan yang dihimpun dari masyarakat dan dilakukan oleh lembagamasyarakat dan dilakukan oleh lembaga masyarakat berdasarkan azas gotong-royongsesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Sedangkan pengalokasian dana oleh swastadilakukan dengan prinsip berkelanjutan, efektif dan efisien serta tidak melupakanfungsi sosialnya.(4) Dinas kesehatan menyelenggarakan :a. pengelolaan, bimbingan, pembinaan dan pengendalian jaminan pemeliharaankesehatan daerah.b. bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatannasional (tugas pembantuan).Pemerintah menjamin keterjangkauan dan/atau akses serta mutu pelayanan kesehatanbagi masyarakat.

(2) Pemerintah mempunyai talangan anggaran untuk masyarakat miskin baru dan/atauTambahan, KLB dan gawat darurat.(3) Pemerintah memfasilitasi penggalangan dana untuk kesehatan bersumber dariperusahaan dan/atau dunia usaha (Corporate Social Responsibility).(4) Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui sistem asuransidan/atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan modelpembiayaan pelayanan kesehatan lainnya.(5) Bentuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan olehPemerintah Daerah dalam Peraturan Gubernur.Mekanisme pembiayaan masyarakat miskin non askeskin mengikuti sistem JaminanKesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).(7) Setiap perusahaan wajib memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga

kerja dan keluarganya melalui sistem asuransi tenaga kerja (JAMSOSTEK).

SDM kesehatan

Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, danpengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanankesehatan.(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, danpengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.Pasal 22(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.Pasal 23(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana

Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber dayamanusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dankualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuaituntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.117. Sumber daya manusia kesehatan yang termasuk kelompok tenagakesehatan, sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki terdiridari tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan dankebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatanlingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisianmedis, dan tenaga kesehatan lainnya, diantaranya termasuk penelitikesehatan.118. SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan

Dinas kesehatan berwenang dalam hal menetapkan :a. Rekruitmen dan seleksi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah atasusul dari Dinas Kesehatan yang meliputi seluruh sarana kesehatan pemerintah.b. Standar kebutuhan SDM Kesehatan didasarkan pada beban kerja, rasio jumlahpenduduk dan kebutuhan masyarakat..c. Penempatan dan pendistribusian tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenagakesehatan tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi.d. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi.(2) Standar kinerja SDM Kesehatan dibuat oleh tim yang dikoordinasikan oleh dinaskesehatan.(3) Masing-masing institusi dan/atau instansi sarana kesehatan wajib membuat polapengembangan karir sesuai dengan kompetensi, kebutuhan dan pembangunankesehatan

(1) Pemerintah Daerah wajib :a. merencanakan, mendayagunakan dan melakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan; danb. menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan pada saranakesehatan milik Pemerintah Daerah.(2) Penyediaan sumber daya manusia kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izindari pemerintah.(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalamPeraturan Menteri.Pasal 24(1) Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuankode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, danstandar prosedur operasional.(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur oleh organisasi profesi.(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, danstandar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjaminketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan danprogram sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yangmeliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber dayamanusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusiakesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaanserta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan.

ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 25(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 26(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanankesehatan.(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuaidengan kebutuhan daerahnya.(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan

memperhatikan:a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; danc. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yangada.(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengantetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkanpelayanan kesehatan yang merata.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam PeraturanPemerintah.Pasal 27(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalammelaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan danmeningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 28(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatanatas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kompetensi dankewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.Pasal 29Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya,kelalaian tersebut harus

diselesaikan terlebih dahulu

melalui mediasi.

farmasi dan alkes

1.Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, danterjangkau.(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan

Subsistem ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspekkeamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alatkesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan,dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan

a.penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi serta berperan aktif dalam menyebarluaskan dan mengawasi branded generik.b. pembinaan terhadap kesesuaian jenis pelayanan dan obat di rumah sakit bersama dengan Komite Medik Fungsional.

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat dalam jenis dan jumlahyang cukup di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah serta melakukan pengawasan terhadappenggunaannya.

yangberkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasipengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat(3).Pasal 99(1) Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiatdan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, sertapemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya.(2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi,mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasiyang dapat dipertanggungjawabkan manfaat

masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat;penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidangkefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

c. pengambilan sampling dan/atau sertifikasi alat kesehatan, PKRT dengan labkesda, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) atau badanindependen yang diakui oleh Pemerintah Provinsi.d. pembinaan produksi dan distribusi sediaan farmasi, makanan, minuman dan alatkesehatan bersama dengan Balai Besar POM.e. pembinaan terhadap dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai keamanan dansanitasi makanan dan minuman yang beredar di masyarakat bersama instansiterkait.(2) Dinas kesehatan memberikan sertifikasi sarana produksi dan distribusi alatkesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II.

(2) Pemerintah Daerah wajib mengelola bufferstock obat pelayanan kesehatan dasar danrujukan, alat kesehatan, regensia dan vaksin.Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatandan makanan minuman melalui :a. pengambilan sampel atau contoh sediaan farmasi dan makanan minuman di lapangan.b. pemeriksaan di lokasi sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan makananminuman; danc. pembinaan, pengawasan dan setifikasi makaman minuman produksi rumah tangga, industrikecil obat tradisional (IKOT) serta

dan keamanannya.(3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi.Pasal 100(1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalampencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijagakelestariannya.(2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional .Pasal 101(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi,mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisionalyang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.(2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan,meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 102(1) Penggunaan sediaan farmasi

perbekalan kesehatan rumah tangga.(1) Pemerintah Daerah menetapkan standar dan mengawasi obat-obat yang harus tersedia padasarana kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan swasta.(2) Tata cara pengawasan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutoelh Peraturan Walikota.(1) Alat kesehatan modern, tradisional dan hasil inovasi perorangan wajib mendapatkanrekomendasi izin produksi, izin edar dan izin distribusi dari lembaga yang berwenang.(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas alat kesehatan modern, tradisional dan hasilinovasi perorangan, sebagaimana

yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapatdilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.(2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 103(1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakannarkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.(2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotikadan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 104(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungimasyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alatkesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau

dimaksud pada ayat (1) untuk keamanan dan perlindungankepada masyarakat.(3) Sarana Kesehatan wajib melakukan kalibrasi seluruh peralatan yang berhubungan denganpendukung diagnosa.

keamanan dan/ataukhasiat/kemanfaatan.(2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.Pasal 105(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syaratfarmakope Indonesia atau buku standar lainnya.(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau

persyaratan yang ditentukan.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yangkemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan, dapat disita dan

dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 107Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatandilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 108(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah

manajemen, informasi, dan

Unsur-unsur subsistem manajemen, informasi, dan regulasikesehatan terdiri dari:

a. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terpadu

Regulasikesehatan :1.regulasi tenaga

kerja2. Regulasi Sarana

regulasi a. kebijakan kesehatan;b. administrasi kesehatan;c. hukum kesehatan;d. informasi kesehatan; dane. sumber daya manajemen kesehatan.

meliputi sarana pelayanan pemerintah, dan swasta termasuk lintas batas melaluiDinas Kesehatan Kabupaten/Kota.b. pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) Skala Provinsi.(2) Dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi :a. Kejadian Luar Biasa dalam waktu 1x24 jam (Laporan W1)b. informasi penyakit berpotensi wabah (Laporan W2).(3) RS melaporkan laporan kegiatannya kepada dinas kesehatan dengan tembusan kepadaDinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kedudukannya.(4) Semua informasi yang diterima dari Provinsi, Kabupaten dan Kota selanjutnyamenjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan kesehatan.

Regulasi Sarana KesehatanPasal 25(1) Dinas kesehatan melaksanakan registrasi dan

Kesehatan3. Regulasi Sarana

Kesehatan Penunjang

4. Regulasi Sarana Kesehatan Lainnya

5. Regulasi Sarana Kesehatan Mobilitas/Transportasi

6. Regulasi Penyelenggara Pembiayaan Kesehatan

7. Regulasi Sarana Layanan Umum

8. Regulasi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan

9. Regulasi Tarif10. Regulasi

Identitas Pelayanan Kesehatan

sertifikasi sarana kesehatan sesuaiperaturan perundang-undangan.(2) Dinas kesehatan memiliki kewenangan dalam hal :a. memberikan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan olehpemerintah pusat.b. memberikan izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B nonpendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatanpenunjang yang setara.(3) Bentuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan peraturan perundangan yang berlaku.(4) Sarana kesehatan wajib mengirimkan laporan perkembangan hasil kegiatan pelayanankesehatan kepada pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam rangka memperolehperpanjangan ijin.(5) Dinas kesehatan menyediakan format baku untuk pelaporan bagi sarana kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan memberikan umpan balik kepada sarana

kesehatan.(6) Audit sasaran pelayanan kesehatan oleh badan independen (Badan Mutu) yang diakuioleh Pemerintah Provinsi.

Fasilitas kesh

Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas:a. pelayanan kesehatan perseorangan; danb. pelayanan kesehatan masyarakat.(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; danc. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehpihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.(4) Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.(5) Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.Pasal 31Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidangkesehatan; danb. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerahatau Menteri.Pasal 32(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta,wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien danpencegahan kecacatan terlebih dahulu.(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swastadilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.Pasal 33(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harusmemiliki kompetensi manajemen

kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.(2) Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.Pasal 34(1) Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan harusmemiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenagakesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 35(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatanserta pemberian izin beroperasi di daerahnya.(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:a. luas wilayah;b. kebutuhan kesehatan;c. jumlah dan persebaran penduduk;d. pola penyakit;e. pemanfaatannya;f. fungsi sosial; dang. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izinberoperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanankesehatan asing.(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina,penelitian, dan asilum.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PROMKES

SKNUnsur-unsur subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari:

PEMBERDAYAAN MASYARAKATPasal 21(1) Dinas kesehatan

1. Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan dan peningkatan

a. penggerak pemberdayaan;b. sasaran pemberdayaan;c. kegiatan hidup sehat; dand. sumber daya.PrinsipPrinsip-prinsip subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari:a. berbasis masyarakat;b. edukatif dan kemandirian;c. kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanankesehatan; dand. kemitraan dan gotong royong.Penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari:a. penggerakan masyarakat;b. pengorganisasian dalam pemberdayaan;c. advokasi;d. kemitraan; dane. peningkatan sumber daya.Setiap orang dan masyarakat bersama dengan Pemerintah danPemerintah Daerah berperan, berkewajiban, dan bertanggung jawabuntuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan,keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

menyelenggarakan upaya promosi kesehatan Skala Provinsi.(2) Individu, masyarakat dan kelompok potensial berpartisipasi aktif dalampembangunan kesehatan.(3) Dinas kesehatan membentuk kemitraan dengan kelompok potensial dan dunia usaha.(4) Pemberdayaan masyarakat umum dilakukan melalui pembentukan wadah perwakilan masyarakat yang peduli kesehatan. Wadah perwakilan yang dimaksudyang antara lain adalah penyantun puskesmas (dikecamatan), Konsil/Komite,Kesehatan Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota) atau Koalisi /Jaringan/ForumPeduli Kesehatan (di Provinsi).(5) Dalam mewujudkan masyarakat sebagai pusat pembangunan kesehatan, ditiapdaerah dapat dibentuk Dewan/Komite Kesehatan yang berfungsi untuk menjadimitra Pemerintah dalam merumuskan kebijakan Pembangunan Kesehatan,mengawasi pelaksanaan pembangunan kesehatan, dan meningkatkan transparansi

kesehatan serta menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.2. Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan kelompok masyarakat dalammemberdayakan kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan harus mampu meningkatkan danmendorong peran aktif masyarakat.66. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan berlandaskan padakepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri, kepribadianbangsa, semangat solidaritas sosial, gotong royong, dan penguatankesehatan sebagai ketahanan nasional.

pembangunan kesehatan

YANKES Pelayanan kesehatan terdiri atas:a. pelayanan kesehatan perseorangan; danb. pelayanan kesehatan masyarakat.(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan denganpendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Pasal 53(1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit danmemulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.(2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien disbanding kepentingan lainnya.Pasal 54(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman,bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraanpelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.Pasal 55(1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.(2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.Surveilans Surveilans Epidemiologi

(1) Dinas kesehatan menyelenggarakan survailans epidemiologi skala provinsi.

Surveilans gizi :a.. penanggulangan gizi buruk.b. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat danswasta.(2) Dinas kesehatan menyelenggarakan :a. survailans gizi buruk Skala Provinsib. pemantauan penanggulangan gizi buruk Skala Provinsi.

Perlu diatur surveilans yang dibutuhkan di Kab Bulungan

SKN

TARGETAN Pada yankes

a. akses rumah tangga yang dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan ≤ 30 menit sebesar 90,7% dan akses rumah tangga yang berada ≤ 5

km dari fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 94,1% (Riskesdas 2007);

b. peningkatan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ditandai dengan peningkatan rasio Puskesmas dari 3,46 per 100.000 penduduk

pada tahun 2003 menjadi 3,65 per 100.000 pada tahun 2007 (Profil Kesehatan 2007);

c. pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk meningkat dari 15,1% pada tahun 1996 menjadi 33,7% pada tahun 2006;

d. kunjungan baru (contact rate) ke fasilitas pelayanan kesehatan meningkat dari 34,4% pada tahun 2005 menjadi 41,8% pada tahun 2007;

e. jumlah masyarakat yang mencari pengobatan sendiri sebesar 45% dan yang tidak berobat sama sekali sebesar 13,3% (2007);

f. secara keseluruhan, kesehatan ibu membaik dengan turunnya Angka Kematian Ibu (AKI); pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

meningkat dari 75,4% (Riskesdas 2007) menjadi 82,2% (Riskesdas 2010), sementara persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan meningkat dari

24,3% pada tahun 1997 menjadi 46% pada tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi 55,4% (Riskesdas 2010);

h. akses terhadap air bersih sebesar 57,7% rumah tangga dan sebesar 63,5% rumah tangga mempunyai akses pada sanitasi yang baik (Riskesdas

2007);

i. akses terhadap air minum sebesar 45,1% dan akses pembuangan tinja sebesar 55,5%, keduanya menggunakan kriteria MDG’s (Riskesdas 2010);

j. pada tahun 2007, rumah tangga yang tidak menggunakan fasilitas buang air besar sebesar 24,8% dan yang tidak memiliki saluran pembuangan

air limbah sebesar 32,5%;

k. kontribusi penyakit menular terhadap kesakitan dan kematian semakin menurun.

Rumah tangga yang telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat meningkat dari 27% pada tahun 2005 menjadi 36,3% pada tahun 2007,

namun masih jauh dari sasaran yang harus dicapai, yakni sekurang-kurangnya dengan target 60%.

l. Jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pos

Kesehatan Pesantren (Poskestren) semakin meningkat, tetapi pemanfaatan dan kualitasnya masih rendah. Hingga tahun 2008 sudah terbentuk

47.111 Desa Siaga dimana terdapat 47.111 buah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya yang

terus berkembang pada tahun 2008 adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah berjumlah 269.202 buah dan 967 Poskestren. Di samping

itu, Pemerintah telah memberikan pula bantuan stimulan untuk pengembangan 229 Musholla Sehat.

DATA PENDUKUNG

1. Profil Kesehatan kab Bulungan2. Masalah kesehatan di kab Bulungan

3. Forum pemberdayaan masyarakat poskesdes4. Sarana pra sarana yang dimiliki kab Bulungan puskesmas, posyandu , bidan , dokter , RS

5. Alokasi dana daerah untuk kesehatan