ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PEMBAGIAN KOMISI...
Transcript of ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PEMBAGIAN KOMISI...
ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PEMBAGIAN KOMISI
DALAM SISTEM MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH
(Studi Kasus PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia)
SKRIPSI
Skripsi ini Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
ULFATUN MARDIYAH
11140460000147
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAT)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2018M/1440H
ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PEMBAGIAN KOMISI
DALAM SISTEM MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH
(Studi Kasus PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia)
SKRIPSI
Skripsi ini Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
ULFATUN MARDIYAH
11140460000147
Pembimbing
Pembimbing 1 Pembimbing 2
Dr. Alimin, M.Ag
NIP. 196908252000031001
Mu'min Roup, M.Ag
NIP.197004161997031004
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAT)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2018M/1440H
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN
ABSTRAK
Ulfatun Mardiyah. NIM 11140460000147. ANALISIS SHARIA COMPLIANCE
PADA PEMBAGIAN KOMISI DALAM SISTEM MULTI LEVEL MARKETING
SYARIAH (Studi Kasus PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia). Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439H/2018 M
Gerakan perusahaan berjenjang atau biasa disebut dengan Multi Level
Marketing (MLM) yang merupakan cabang dari direct selling (penjualan
langsung). Pada dasarnya, sistem MLM merupakan metode pemasaran dengan
memanfaatkan jaringan kerja, di mana dalam jaringan tersebut terdapat orang-orang
yang melakukan pemasaran barang jasa tertentu. Realitas sekarang semakin jelas
bahwa semakin membanjirnya produk-produk impor yang tidak jelas kehalalannya
dan kesuciannya serta memprihatikan umat Islam dalam sektor perekonomian,
menjadikan MLM Syariah sebagai tawaran solusi alternatif bagi bangsa Indonesia.
Studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian MLM Syariah pada
PT. Herba penawar Alwahida Indonesia dalam pembagian komisi menurut Fatwa
DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Jenis penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan field reseach,
library reseach, Interview dan studi dokumentasi.
Adapun hasil dalam penelitian ini adalah kesesuian MLM Syariah pada PT.
Herba Penawar Alwahida Indonesia menurut Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-
MUI/VII/2009 belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip. Adapun yang belum
sesuai yaitu di awal PT. HPAI menyamakan antara komisi dan bonus, kemudian
pemberian komisi pembinaan merupakan sebuah ketidakadilan mengingat bahwa
insentif tersebut diambil dari prosentase pencapaian target downline, sehingga
masih membuka peluang bagi upline yang tidak melakukan pembinaan dan tetap
mendapatkan bonus membina.
Kata kunci: Sharia Compliance, Komisi, MLM Syariah.
Pembimbing : Dr. Alimin, M.Ag dan Mu'min Roup, M.Ag
Daftar Pustaka : 1995 s.d. 2018
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan segala rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat
serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW,
keluarga dan para sahabat yang telah berkorban mengantarkan ummat dari zaman
jahiliyah ke masa yang diterangi dengan kecanggihan dan kecerdasan.
Tiada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dalam hal penulisan skripsi ini
yang mungkin tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, tetapi harapan penulis,
setidaknya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk siapapun membacanya,
atau menjadi sumber inspirasi untuk penelitian-penelitian berikutnya.
Rintangan dan hambatan silih berganti, Alhamdulillah penulis bisa melewati
dan pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis haturkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil, terutama
kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas
bimbingan dan pelayanan yang diberikan kepada saya. Semoga bapak menjadi
pemimpin yang diberkahi Allah. Aamiin.
2. Bapak A.M Hasan, Ali MA. Selaku Ketua Program Studi Muamalah dan Bapak
Abdurrauf, Lc. MA. Selaku Sekretaris Program Studi Muamalat yang telah
membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.
3. Terima kasih yang begitu besar kepada bapak Dr. Alimin, M.Ag. Selaku
Pembimbing 1 dan bapak Mu'min Rouf, S.Ag., MA Selaku Pembimbing 2.
Kedua beliau adalah yang telah meluangkan waktunya demi memberikan
bimbingan berupa ilmu, masukan-masukan dan pengarahan dengan penuh
kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan
ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan akan
selalu bermanfaat bagi penulis.
vii
5. Ungkapan terima kasih yang tak tidak terkira dan penghargaan yang paling
tinggi untuk ayahanda tercinta Bapak Suwardi dan Ibu Sapariyah yang telah
memberikan dukungan baik secara moril, materil, semangat dan doa yang selalu
dipanjatkan sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi
ini.
6. Terima kasih untuk kakak saya Kuteb Syarifuddin, M.Pdi dan Adik saya Aylis
Khabibah yang selalu menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku tercinta Geng Princess, Iffah Karimah,
Venny Andrianingtyas, Nabilla Yudia Putri, Inez Nur Afifah Islami, Yuanita
Nindyas Rahmawati dan Musyarofah yang sudah menemani dari semester awal
hingga sekarang. canda, tawa, bahagia, sedih, senang, kita lalui bersama selama
4 tahun dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama masa
menegerjakan skripsi.
8. Wafira Rahmania dan Fella Suffah Diniyah yang selalu ada untuk penulis,
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat selama
mengerjakan skripsi ini.
9. Rian Engku Sugandi yang selalu membantu, memberikan motivasi dan
menghibur hingga terselesainya skripsi ini.
10. Sahabat "Lambe Turah" Rahmawati, Rizka Isnaini dan Hafsah Mawardi yang
selalu membuat penulis tertawa atas candaan recehnya.
11. Temen seperjuangan, Sahal Muzaki yang selalu membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta angakatan 2014 khususnya Native C, terima kasih atas
dukungan dan waktu-waktu indah selama 4 tahun ini. Cinta, kasih, dukungan,
doa dan waktu yang sudah kita lewati, keep solid seperti Native selama ini.
13. Terima kasih untuk teman-teman KKN 148 (HUGOS), atas terima kasiha atas
kebersamaan, kenangan dan pengalaman berharga yang sangat berkesan.
viii
Semua pihak yang telah memberikan dukungan spiritual, moril, dan materil.
Hingga selesainya penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian berupa pahala yang berlipat
ganda. Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT selalu senantiasa
meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.
Jakarta, 03 September 2018
Ulfatun Mardiyah
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iv
ABSTRAK .............................................................................................................. v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xi
BAB I… ................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1
B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah & Rumusan Masalah .......... 6
1. Identifikasi Masalah ........................................................................... 6
2. Batasan Masalah ................................................................................. 7
3. Rumusan Masalah .............................................................................. 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................ 7
1. Tujuan Penelitian ................................................................................ 7
2. Manfaat Penelitian .............................................................................. 8
D. Metodologi Penelitian ............................................................................. 8
E. Sistematika Penulisan .......................................................................... 11
BAB II… ............................................................................................................... 13
KAJIAN UMUM MENGENAI MULTI LEVEL MARKETING ................... 13
A. Multi Level Marketing ......................................................................... 13
1. Pengertian MLM............................................................................... 13
2. Dasar Hukum MLM ......................................................................... 17
B. Multi Level Marketing Syariah ........................................................... 20
1. Pengertian MLM Syariah ................................................................ 20
2. Pengertian Komisi Syariah .............................................................. 21
3. Kriteria MLM Syariah ..................................................................... 22
4. Akad-akad MLM Syariah ................................................................ 24
5. Perbedaan MLM Syariah dan Konvensional ................................. 27
C. Definisi dan Indikator Sharia Compliance ........................................ 29
D. Review Studi Terdahulu ...................................................................... 32
x
BAB III.. ................................................................................................................ 35
GAMBARAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN HPAI .......................... 35
A. Gambaran Umum Mengenai PT. Herba Penawar Al-wahida
Indonesia ............................................................................................... 35
1. Sekilas Sejarah .................................................................................. 35
2. Profil Perusahaan ............................................................................. 36
3. Motto .................................................................................................. 36
4. Visi dan Misi ...................................................................................... 37
5. Struktur Organisasi .......................................................................... 37
6. Alamat Perusahan............................................................................. 37
7. Produk-produk HPAI ...................................................................... 37
8. 5 Pilar HPAI ...................................................................................... 39
BAB IV.. ................................................................................................................ 44
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN ........................................................ 44
A. Mekanisme Pemberian Komisi pada PT. Herba Penawar Alwahida
Indonesia ............................................................................................... 44
B. Sharia Compliance MLM pada PT. Herba Penawar Alwahida
Indonesia dalam pembagian komisi menurut Fatwa DSN MUI N0.
75 DSN-MUI/VII/2009 ......................................................................... 54
1. Akad-akad Pada PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia ......... 55
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ..................................................... 56
3. Legalitas PT. HPAI ........................................................................... 58
4. Proses Pengembangan Jaringan ...................................................... 60
5. Ketentuan atau persyaratan mengenai pembagian komisi menurut
Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 adalah sebagai
berikut: .............................................................................................. 63
BAB V… ................................................................................................................ 68
PENUTUP ............................................................................................................. 68
A. Kesimpulan ........................................................................................... 68
B. Saran-saran ........................................................................................... 70
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 75
xi
DAFTAR TABEL
NO. Judul Tabel Halaman
Tabel 1.0 Daftar Perusahaan Penjualan Langsung 2
Berjenjang Syariah
Tabel 1.1 Perbedaan MLM Syariah dan Konvensional 28
Tabel 1.2 Besaran Komisi Berdasarkan jenjang Kepangkatan 44
Tabel 1.3 Macam-macam Bentuk Komisi Menurut PT. HPAI 48
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada era pasar bebas (free market), masyarakat dihadapkan dengan
berbagai macam produk yang datang dari berbagai penjuru dunia tanpa adanya
halangan. Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di
mana satu negara menjual ke negara-negara lain, tidak ada lagi bea masuk atas
barang impor dengan alasan untuk melindungi produk dalam negeri dari
persaingan bisnis, dan tidak ada subsidi produk dalam negeri untuk rakyat agar
harga produk harga dalam negeri lebih murah dibanding produk impor.1
Beberapa dekade belakangan ini, gerakan perusahaan pemasaran
berjenjang atau biasa disebut dengan Multi Level Marketing berkembang pesat
di tanah air. Dengan sistem Multi level Marketing (MLM) ini juga bisa dikenal
dengan nama networking marketing yang merupakan cabang dari direct selling
(penjualan langsung). Pada dasarnya sistem MLM merupakan metode
pemasaran dengan memanfaatkan jaringan kerja, di mana dalam jaringan
tersebut terdapat orang-orang yang melakukan pemasaran barang jasa tertentu.2
Sistem perdagangan ini dipraktekkan oleh berbagai perusahaan, baik yang
berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Di antaranya adalah
Amway, Uni Beuty Shop Internasional (UBSI) dan DNX di Indonesia. Sistem
perdagangan semacam ini sangat menggiurkan sebagian anggota masyarakat
karena sangat menjanjikan keuntungan besar dalam waktu relatif yang sangat
singkat.3
Sektor ekonomi memang merupakan salah satu aspek terpenting dalam
rangka menghadapi persoalan-persoalan tersebut untuk memenuhi kebutuhan
1 Anis Tyas Kuncoro, konsep Bisniss Multi level Marketing, Volume XL No.119 Sepember
2009 2 Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, Bisnis dan Muamalat Konterporer,
(Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing , 2014) h. 113 3 Agus Marimin, Bisnis Multi Level Marketing dalam Pandangan Islam, VOL. 02 No. 02,
Juli 2016
2
hidup manusia guna menjamin dan melestarikan serta meningkatkan
kesejahteraan hidup, baik ia sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
Realitas sekarang semakin jelas bahwa semakin membanjirnya produk-produk
impor yang tidak jelas kehalalannya dan kesuciannya serta keprihatinan umat
Islam dalam sektor perekonomian, menjadikan MLM Syariah sebagai tawaran
solusi alternatif bagi bangsa ini.4
Perkembangan bisnis MLM Syariah di tanah air menjadi penting
artinya, mengingat mayoritas penduduk negara kita adalah muslim. Bagi
kalangan muslim, mereka akan lebih cenderung memilih kegiatan bisnis yang
sesuai dengan muamalah Islam. MLM Syariah yaitu sebuah usaha MLM yang
mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. Dengan
demikian sitem bisnis MLM konvensional yang berkembang pesat saat ini
dicuci, dimodifikasi dan disesuaikan dengan syariah. Aspek-aspek haram dan
syubhat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang
berlandaskan tauhid, akhlak dan hukum muamalah.5 Salah satu perusahaan
yang menerapkan metode MLM berlabel syariah salah satunya adalah PT.
Herba Penawar Awahida Indonesia
Berikut ini adalah daftar Perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang
Syariah yang telah mendapatkan sertifikat DSN-MUI.6
NO. LEMBAGA PRODUK NO SURAT
KEPUTUSAN
1 PT Veritra Sentosa
Internasional
Layanan Pembayaran
Multiguna
010.57.01/DSN-
MUI/VIII/2017
2 PT Momen Global
Internasional
Nutrisi Kesehatan 006.53.01/DSN-
MUI/VII/2017
3 PT UFO Bisnis
Kemitraan Bersama
Syariah
Produk Kesehatan 003.50.01/DSN-
MUI/I/2017
4 PT K-Link
Nusantara
Produk Kesehatan 002.49.01/DSN-
MUI/I/2017
5
PT Nusantara
Sukses Selalu
Produk Kesehatan 003.40.01/DSN-
MUI/III/2016
4 Cecep Castrawijaya, Etika Bisnis MLM Syariah (Ciputat: Sedaun, 2013) h. 2 5 Kuswara, Mengenal MLM Syariah, (Tangerang: Qultummedia, 2005) h. 85 6 https://dsnmui.or.id/daftar-perusahaan-penjualan-langsung-berjenjang-syariah/, diakses
pada tanggal 13 Februari 2018 pada pukul 16.50 WIB
3
NO LEMBAGA PRODUK NO SURAT
KEPUTUSAN
6 PT Singa Langit
Jaya (TIENS)
Produk Kesehatan 003.38.01/DSN-
MUI/II/2016
7 PT HPA Indonesia Produk Kesehatan 002.36.01/DSN-
MUI/IV/2015
Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia atau lebih dikenalnya
dengan sebutan HPAI. HPAI adalah perusahaan yang bergerak di bidang Usaha
Perdagangan Produk di mana sistem atau cara pemasarannya dilakukan melalui
kegiatan penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan
mitra usaha (direct selling) dengan konsep halal network.7 PT. HPAI
mengeluarkan produk-produk herbal halal dan berkualitas yang terjaga alamiah,
ilmiah dan ilahiyah. Perusahaan HPAI dibangun dari perjuangan panjang
seorang wirasusahawan yang bernama H. Ismail berkebangsaan Malaysia pada
tahun 1987. Tujuan pendirian perusahaan adalah untuk memasarkan produk-
produk halal yang berazaskan Thibbunnnabawi dalam rangka membumikan,
memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam melalau entrepreneurship.
Motto dari perusahaan HPAI adalah “Produk Halal tanggung Jawab Bersama”.
Perusahaan HPAI yang berpusat di Malaysia serta memiliki beberapa sumber
bahan baku dan beberapa pabrik pengolahan herbal. Pada tahun 1999, HPAI
mendapat mengakuan dari WHO (Badan Kesehatan Dunia) berupa Sertifikat
Good Manufacturing Product (GMP). Sertifikat ini menjadi bukti akan
keunggulan HPAI dan diterima lebih dari 30 Negara di dunia.8
PT. HPAI melakukan penjualan dengan sistem MLM Syariah dengan
produk Herba Penawar Alwahida. Dalam pemasaran produknya, PT HPAI
bekerja sama dengan para member dan biasanya melakukan presentasi
(promosi) kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja produk dari
PT HPAI tesebut, dan keuntungan bagi yang mau bergabung menjadi distributor
7 Panduan Sukses HPAI, h. 55 8Ade Surya Dwi Putra, Komunikasi Persuasif PT Herba Penawar Alwahida Indonesia
(HPAI) dalam Membangun Jaringan di Kota Pekanbaru, VOL. No. 1, April, 2018
4
adalah memperoleh potongan harga produk. Karena harga produknya relatif
sedikit mahal.9
Komisi dalam sistem MLM berkaitan dengan penghasilan yang
diperoleh mitra usaha atas jasanya dalam penjualan produk perusahaan kepada
konsumen akhir. Besar komisi seorang ditributor ditentukan dari target
penjualan yang dilakukannya sendiri dan yang dilakukan oleh jaringannnya.
Komisi tersebut berupa potongan harga, bonus, atau intensif yang ditetapkan
perusahaan secara berjenjang sesuai dengan nilai penjualan (biasanya disebut
volume point, business point, volume grup) yang diberitahukan kepada mitra
usaha sejak mereka mendaftar menjadi anggota. Dalam pembagian komisi pada
PT. HPAI yaitu komisi berdasarkan jenjang kepangkatan dan berbasis prestasi
penjualan/ belanja.10
Bisnis yang termasuk menggunakan sistem MLM dalam literatur
syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang dibahas dalam
bab Al-Buyu’ (Jual beli) yang hukum asalnya dari aspek hukum jual belinya
secara prinsip boleh berdasarkan kaidah fiqh sebagaimana dikemukan Ibnu
Qayyim Al-Jauziyah "Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali
kalau ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi
dan mu’amalah adalah halal kecuali kalau ada dalil yang melarangnya".
Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.32/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan
Dengan Sistem penjualan Langsung. Penjualan Langsung (Direct Selling)
adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan
pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi
dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi
eceran.11
9 Sarwedi Rambe, Penetapan Harga Produk Pada PT. HPAI Cabang Pekanbaru Ditinjau
Menurut Fiqh Muamalah, (Skripsi:2012) h. 6-7 10 https://hpaipontianak.blogspot.co.id/p/gabung-agen-hpai-10-ribu-rupiah.html, diakses
pada tanggal 24 April 2018 pada pukul 17.34 WIB 11 Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor:32/M-DAG/PER/8/2008
5
DSN MUI telah menerbitkan fatwa No 75 tahun 2009 tentang PLBS
(Penjualan langsung Berjenjang Syariah), namun regulasi yang berbentuk UU
atau peraturan lain tentang MLM syariah secara khusus memang belum ada.
Bahkan di kalangan akademisi banyak yang memandang remeh MLM dan
meragukan kehalalan-nya. Padahal, di Indonesia saat ini setidaknya terdapat 8
juta penduduk yang terlibat aktif dalam industri MLM. Karena Syariah Islam
harus menjawab semua permasalahan umatnya, maka kajian tentang hal ini
menjadi penting. Saat ini di Indonesia ada sekitar 600 perusahaan MLM, dan
62 dantaranya adalah legal dan sudah menjadi anggota APLI/ Asosiasi
Penjualan Langsung Indonesia sebagai wadah resmi perusahaan MLM di
Indonesia. Fatwa DSN MUI menyebutkan ada 12 persyaratan yang harus
dipenuhi oleh sebuah perusahaan MLM untuk bisa dikategorikan sesuai dengan
syariah dan berhak mendapatkan Sertifikat Bisnis Syariah.12 Serta dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional MUI No. 75 /DSN-MUI/VII/2009, menjelaskan
tentang ketentuan hukum dari Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
dimana di dalam ketentuan-ketentuan dari fatwa tersebut menjadi landasan
diperbolehkan bertransaksi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.13
Kehadiran MLM sebagai solusi untuk metode pemasaran dalam sebuah
perusahaan merupakan alternatif terbaik untuk perekonomian di Indonesia.
Maraknya MLM konvesional menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat
muslim terhadap sistem pemasaran tersebut, perlu adanya solusi untuk
menciptakan MLM berbasis Syariah. PT. HPAI mengklaim bahwa
perusahaannya menggunakan sistem MLM Berbasis Syariah, maka di sini
penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai kesesuaian
Syariah pada pembagian komisi yang dipraktekkan pada PT. HPAI apakah
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syaraiah dan ketentuan-ketentuan fatwa,
maka peneliti tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah karya ilmiyah (skripsi)
yang berjudul “ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PEMBAGIAN
12 Fatwa DSN MUI No 75/DSN-MUI/VII/2009 13 Liva Regiana, Multi Level Marketing dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional
No.75/DSN-MUI/VII/2009 (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2017)
6
KOMISI DALAM SISTEM MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH (Studi
Kasus PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia)”.
B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah & Rumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Perkembangan bisnis MLM di Indonesia semakin marak.
Kehadirannya semakin menjamur dalam sistem pemasaran perusahaan-
perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan konvesional yang
mengunakan sistem pemasaran MLM, tak luput pada perusahaan syariah
yang mengklaim bahwasannya sistem MLM mereka sudah berbasis syariah
dan sesuai ketentuan fatwa DSN MUI. Kehadiran perusahan yang
menggunkan sistem MLM syariah juga sedikit menimbulkan keraguan,
bahwasannya apakah sistem MLM syariah pada perusahaan tersebut sudah
sesuai dengan ketentuan fatwa atau mereka hanya mengklaim untuk
menarik minat masyarakat muslim untuk menggunakan sistem MLM
syariah akan tetapi pada prakteknya MLM tersebut masih berbasis
konvesional dan mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Pada sisi lain
kehadiran Perusahaan yang mengunakan sistem MLM berbasis syariah tak
luput dari bermunculan masalah-masalah seputar system MLM syariah di
antaranya:
a. Munculnya perusahaan Multi Level Marketing Syariah apakah sudah
sesuai dengan prinsip syariah dan ketetapan Fatwa Penjualan
Langsung Berjenjang Syariah
b. Multi Level Marketing apakah dapat menjadi solusi terhadap
perekonomian muslim di Indonesia
c. Sistem pengawasan pada produk Multi Level Marketing Syariah
d. Akad-akad pada Multi Level Marketing Syariah
e. Strategi pemasaran Multi Level Marketing Syariah
f. Pembagian komisi pada Multi Level Marketing Syariah
7
2. Batasan Masalah
Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini,
penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya
lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Di sini
penulis akan membahas Fatwa DSN MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009
tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dalam pembagian komisi
tehadap sharia compliance pada PT. Herbal Penawar Alwahida Indonesia
yang dimana perusahan ini dalam pemasarannya menggunakan sistem
MLM syariah.
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji
dalam penelitian antara lain:
a. Bagaimana mekanisme pemberian komisi pada PT. Herba Penawar
Alwahida Indonesia?
b. Bagaimana sharia compliance MLM pada PT. Herba Penawar
Alwahida Indonesia dalam pembagian komisi menurut ketentuan
fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain:
a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian komisi pada PT. Herba
Penawar Alwahida Indonesia
b. Untuk mengetahui sharia compliance MLM pada PT. Herba
Penawar Alwahida Indonesia dalam pembagian komisi menurut
ketentuan fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009
8
2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
a. Bagi Penulis : Penelitian ini dapat menambah tingkat wawasan dan
keilmuan dalam pembahasan Multi Level Marketing yang sesuai
dengan syariah.
b. Bagi Pembaca : Sebagai tolak ukur terhadap penelitian-penelitian
selanjutnya baik penilaian pelayanan yang berjalan saat ini
diperguruan tinggi. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang
terjadi didalam sistem pelayanan.
D. Metodologi Penelitian
Di sini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitan yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis
normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang
meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.14 Sehingga penelitian
hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Disebut
penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengacu aspek hukum
yang terdapat dalam peraturan fatwa yaitu Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-
MUI/VII/2009.
2. Jenis penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang
dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara
kualitatif.15 Jenis Penelitian kualitatif yang merujuk pada data yang bersifat
deskriptif yang bertujuan untuk membuat analisa terhadap obyek yang
diteliti.
14 Mukti Fajar Nur Deawata, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) h. 34 15 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.
20
9
3. Jenis data dan sumber data
Jenis data yang dipilih oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini
mengunakan dua jenis sumber data yaitu:
a. Data Primer
Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya
baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peniliti. Data ini
diperoleh langsung dari pihak PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia
dengan teknik wawancara.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian,
hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan
peraturan perundang-undangan. Data ini diperoleh dari Fatwa DSN
MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung
Berjenjang Syariah, Jurnal-jurnal, dokumen-dokumen.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian
ini yaitu:
a. Penelitian lapangan (field research)
Penelitian lapangan (field research) adalah data lapangan yang
diperlukan sebagai data peninjau diperoleh melalui informasi dan
pendapat-pendapat dari responden, yang ditentukan secara purposive
sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).
b. Penelitian kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan (library research) yaitu data
kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan, ketetapan fatwa, buku-
10
buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.16
c. Interview
Interview yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-
pihak yang terlibat dalam permasalahan ini secara langsung, penulis
mengadakan wawancara langsung kepada Manager Marketing bapak
Amir Hamzah pada tanggal 07 Mei 2018, pukul 10.00 WIB, bertempat
di Kantor Pusat HPAI dan para mitra usaha HPAI, Bapak Subani pada
tanggal 15 Mei 2018, pukul 13.00 WIB, bertempat di kediaman bapak
Subani. Bapak Djenial Abdi Aslihudin, pada tanggal 17 Mei 2018, pukul
09.00 WIB, bertempat di kediamanan bapak Djenial. Ibu Sulistio Wati
pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 13.00 WIB, bertempat di kediaman ibu
Sulistio, kemudian Ibu Meliha Khoibariyyah pada tanggal 23 Mei 2018,
pukul 14.30 WIB, bertempat di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
d. Studi Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan
yang didapat dilapangan dan laporan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian.17 Penulis mengambil data-data terkait dengan melakukan
studi dokumentasi pada PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia.
5. Teknik Pengolahan Data
Data mentah harus diubah menjadi data yang dapat terbaca dengan
baik. Pengolahan data harus didasarkan pada kebutuhan data yang akan
disajikan dalam skripsi. Data hasil interview harus ditranskip atau diubah
dari format audio menjadi visual dalam wujud teks. Untuk data kualitatif,
Teknik pengolahan data dengan melakukan pengkodean data dan
pemotongan data dilakukan sesuai dengan kebutuhan, seperti menyeleksi
fragman hasil interview atau data kepustakaan yang akan dikuti dalam
16 Zanuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 106-107 17 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002) Cet. Ke 12 h. 32
11
penulisan skripsi.
6. Metode Analisis Data
Untuk data kualitatif (terutama data dokumen, naskah, atau literatur
lainnya) analisis dapat menggunakan model analisis hermeneutic, analisis
framing dan analisis wacana. Dalam ketiga model analisis ini, analisis data
didasarkan pada dua aspek penting, yaitu (dokemuen, naskah. Atau literatur
lainnya) adalah produk dari dialekta, dinamika sejarah.
E. Sistematika Penulisan
Untuk pembahasan yang lebih terarah dan pemudahkan
pemahaman, maka penulis membagi ke lima bab. Pada tiap-tiap bab
terdapat sub-sub bab mempunyai pemabahasan masing-masing yang saling
berkaitan dengan yang lainnya. Penulis menggunakan sistematika sebagai
berikut:18
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini, penulis menerangkan MLM, dasar hukum
MLM, menjelaskan MLM syariah, menjelasan komisi
syariah, kriteria MLM Syariah, akad MLM syariah,
perbedaan MLM syariah dan konvensional, definisi dan
indikator sharia compliance dan review studi terdahulu.
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN
PT. HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA
18 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman Penulisan
Skripsi, (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017)
12
Dalam bab ini menerangkan tentang sekilas sejarah, profil
perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, alamat
perusahaan, produk-produk perusahaan, dan lima pilar
perusahaan.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisi analisis data penemuan, dan menjawab
dari masalah penelitian. Yang terdiri atas mekanisme
pemberian komisi pada PT. HPAI dan sharia compliance
dalam pembagian komisi menurut ketentuan fatwa DSN
MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009.
BAB V PENUTUP
Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
13
BAB II
KAJIAN UMUM MENGENAI MULTI LEVEL MARKETING
A. Multi Level Marketing
1. Pengertian MLM
Multi Level marketing berasal dari Bahasa Inggris, multi yang berarti
banyak, level berarti berjenjang atau tingkat, sedangkan marketing artinya
pemasaran. Jadi Multi level Marketing adalah pemasaran berjenjang
banyak.1 Multi Level Marketing (MLM) adalah strategi pemasaran dimana
tenaga penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan
yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang
mereka rekrut. Tenaga penjualan yang direkrut tersebut dikenal dengan
anggota “downline”.
MLM adalah pemasaran yang dilakukan beberapa orang dengan
sistem berjenjang (terdiri dari beberapa tingkatan level). Beberapa orang
dini disebut member, sales representative, atau konsultan. Mereka terdaftar
sebagai member (anggota) perusahaan MLM tanpa terikat waktu kerja.
MLM atau sistem networking adalah penjualan secara bertingkat
dari distributor mandiri distributor mandiri yang memiliki peluang untuk
mendapatkan penghasilan dua cara yaitu pertama, penjualan produk
langsung ke konsumen, distributor mendapat keuntungan atas dasar
perbedaan atau selisih antara harga distributor dan harga konsumen. Kedua,
distributor bisa menerima potongan harga atas dasar jumlah produk atau
jasa yang dibeli oleh anggota kelompok bisnis untuk penjualan atau
pemakaian, termasuk jumlah penjualan pribadi.2
MLM secara harfiah adalah pemasaran yang dilakukan melalui
banyak level atau tingkatan, yang biasanya dikenal dengan up line (tingkat
1 Gemala Dewi, dkk, Hukum perikatan Islam di Indonesia, Prenada Media Group, (Jakarta:
2007) h. 181 2 Supriyadi Yosuf Boni, Apa Salah MLM? (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) h. 112-113
14
atas) dan down line (tingkat bawah). Up line dan down line umumnya
mencerminkan hubungan pada dua level yang berbeda, atas dan bawah,
maka seseorang di sebut up line jika mempunyai down line, baik satu
maupun lebih.3
Definisi MLM secara hukum dapat dijumapi dalam Pasal 1 angka 1
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.
73/MPP/Kep//2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Berjenjang. Dalam
keputusan MENPERINDAG tersebut, penjualan berjenjang (MLM) dapat
diartikan sebagai suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada
konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan
atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan atau jasa tertentu yang
bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.4
MLM merupakan satu cara yang dapat dipilih oleh perusahaan,
pabrik, atau produsen untuk memasarkan, mendistribusikan atau menjual
produk kepada pelanggan eceran dengan memberdayakan distributor
independen untuk melaksanakan tugas pemasaran, pendistribusian, atau
penjualan produk melalui pengembangan armada pemasar, distributor atau
penjual langsung secara independen, tanpa campur tangan langsung
perusahaan.5
MLM merupakan salah satu strategi atau cara pemasaran dalam
bisnis di era modern dengan melalui jaringan distribusi yang dibangun
secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus
sebagai tenaga pemasaran, oleh karena Multi Level Marketing adalah suatu
konsep penyaluran barang (produk atau jasa) yang memberi kesempatan
3 Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, Bisnis dan Muamalat Konterporer, h.
113 4 Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.
73/MPP/Kep//2000 5 Andreas Hareba, Menapaki Jalan DS-MLM Praktk, Pesona, dan Kiat Berbisnis Direct
selling dan Multi Level Marketing (Jakarta: PT. Buku Kita, 2007) h. 3
15
kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan memperoleh
keuntungan di dalam garis kemitraan.6
MLM adalah salah satu diantara banyak cara menjual barang dan
jasa. MLM merupakan salah satu dari banyak metode memindahkan produk
dari pabrik/pembuat ke pelanggan eceran.7
Menurut Robert T. Kiyosaki, bahwa bisnis MLM adalah bisnis
kehidupan nyata. Banyak rancangan pendidikan perusahaan jaringan akan
melatih mitra usahanya menjadi seorang entrepreneur sejati. Ia menilai
perusahaan MLM melatih orang-orang di dalamnya untuk berkembang.8
Multi Level Marketing (Pemasaran Multi Tingkat), yaitu sistem
pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang
dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga
pemasaran. Jadi, Multi Level Marketing adalah konsep penyaluran barang
(produk atau jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para
konsumen untuk turut telibat secara aktif sebagai penjual memperoleh
keuntungan di dalam garis kemitraannya.
Dengan kata lain, Multi Level Marketing sebuah metode pemasaran
barang dan atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program
pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha
mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan
barang atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam
kelompoknya.
Ada beberapa istilah lain yang memiliki pengertian yang hampir
sama dengan Multi Level Marketing, dengan beberapa perbedaan dalam hal
tertentu, misalnya: creative marketing, network marketing, home party
marketing, cell marketing, personal selling, multi generation marketing dan
6 Cecep Castrawijaya, Etika Bisnis MLM Syariah, h. 7 7 Peter J. Clothier, Meraup Uang Dengan Multi Level Marketing, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1996), h. 5 8 Van Nistains, Multi Level Marketing Plus (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015) h. 29
16
uni level marketing. Namun, dari semua istilah ini, yang paling populer
adalah istiah Multi Level Marketing.9
Multi Level Marketing salah satu cabang dari direct selling
(Penjualan Langsung). Penjualan Langsung dapat dibagi menjadi dua
macam yaitu: (a) Penjualan Langsung satu jenjang atau single level
marketing, dan (b) Penjualan Langsung berjenjang atau multi level
marketing (MLM). Permendag 32/2008 memasukkan penjualan berjenjang
(MLM) sebagai bagian dari penjualan langsung (direct selling). Namun
demikian, pengertian direct selling sering kali dipakai juga untuk penjualan
langsung satu jenjang.10
Dari beberapa makna MLM tersebut di atas, diketahui beberapa poin
penting yang terdapat dalam bisnis MLM, yaitu:
a. MLM adalah salah satu bentuk pemasaran produk
b. Sistem pemasaran dilakukan secara berjenjang
c. Keikutsertaan didahului proses registrasi
d. Setiap jenjang memiliki nama tersendiri
e. Pihak terlibat (member) berhak mendapatkan komisi atau bonus selama
memenuhi syarat
f. Para member disusun dalam bentuk group
g. Para member tidak bertindak selaku karyawan perusahaan seperti
umumnya
h. Tidak ada waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan
i. Pengemabangan jaringan pemasaran dilakukan lintas wilayah bahkan
negara.11
9 Kuswara, Mengenal Multi Level Marketing, h. 17-18 10 Serfianto D. Purnomo, dkk, Multi level Marketing Money Game & Skema Piramid
(Jakarta: PT. Gramedia, 2011) h. 14 11 Supriyadi Yosuf Boni, Apa Salah MLM? h. 113
17
2. Dasar Hukum MLM
Secara umum segala jenis kegiatan usaha, dalam perspektif syariah
Islamiyah, termasuk ke dalam kategori muamalah yang hukum asalnya
mubah (boleh dilakukan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok.
Kaidah yang masyhur di Kalangan ulama fiqh tentang hal ini berbunyi,
“Hukum pokok dari muamalah adalah ibadah (boleh) kecuali apabila ada
dalil yang mengharamkan”.
a. Dasar hukum menurut Al-Qur’an:
1) Tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bathil dan yang
merusak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat QS.
An-Nisaa [4]: 29
ك ل ا و م وا أ ل ك أ نوا ل ت ين آم ذ ا ال ه ي ا أ ن ي ل أ ل إ اط ب ال م ب ك ن ي م ب
ان ه ك ن الل م إ ك فس ن وا أ ل ت ق ل ت و م ك ن اض م ر ن ت ع ة ار ج ون ت ك ت
ا يم ح م ر ك ب
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan
suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
2) Tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang dalam bentuk perjudian
atau kemiripan dengan perjudian seperti kegiatan spekulasi. Hal ini
sejalan dengan firman Allah dalam surat Q.S. Al Maidah [5]: 90
م ل ز ال اب و ص ن ال ر و س ي م ال ر و م خ ا ال م ن نوا إ ين آم ذ ا ال ه ي ا أ ي
ون ح ل ف م ت ك ل ع ل وه ب ن ت اج ان ف ط ي ل الش م ن ع س م ج ر
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala,
mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk
perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.
3) Tidak saling mendzalimi dan saling merugikan, sebagaimana
dinyatakan dalam Q.S Al Baqarah [2]: 279
18
م ك ل م ف ت ب ن ت إ ه و ول س ر ه و ن الل ب م ر ح نوا ب ذ أ وا ف ل ع ف م ت ن ل إ ف
ون م ل ظ ل ت ون و م ل ظ م ل ت ك ل ا و م وس أ ء ر
Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan
sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-nya akan
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari oengambilan riba),
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak
(pula) dianiaya”.12
b. Menurut Hadits Nabi
مسة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر )رواه الخ
عن ابى هريرة(
“Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan
dari jual beli gharar.” (HR. Al-Khamsah dan Abu Hurairah).13
Kaidah-kaidah Fiqh
.ألصل فى المعامالت الباحة ال أن يدل دليل على تحريمها
“Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkan”.
c. Dasar Hukum berdasarkan peraturan-peraturan:
1) Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem
Penjualan Langsung.
2) Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdangangan Republik
Indonesia Nomor: 47/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha
Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.
12 Kuswara, Mengenal Multi Level Marketing, h. l 85 13 Mardani, Hukum Perikatan Syariah Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013) Cet.
1, h. 214
19
3) Dasar hukum pada Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 75/MPP/Kep/3/2000
tentang ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Langsung Berjenjang
4) Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor; 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.
5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:55/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan
Surat Izin Usaha Penjualan Langsung kepada kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:
75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung
Berjenjang Syariah (PLBS).14
Disamping payung hukum di atas, perusahaan MLM yang
beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada peraturan dan undang-
undang perusahaan secara umum, sehingga setiap perusahaan wajib
memenuhi semua legalitas standar meliputi:
a) Akta Pendirian Perusahaan
b) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
c) SK Kemenkumham
d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
f) Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
Terkait produk, utamanya produk-produk konsumsi, kesehatan
dan kecantikan harus dilengkapi dengan legalitas formal dari
lembaga atau kemenetrian terkait seperti Dinas Kesehatan dan
Badan Peneliti Dan Pengawas Obat dan Makan (BPOM). Termausk
sertifikat halal dari Lemabaga Penelitian Pengawasan Obat dan
14 Serfianto D. Purnomo, dkk, Multi level Marketing Money Game & Skema Piramid h.89
20
Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).15
B. Multi Level Marketing Syariah
1. Pengertian MLM Syariah
Secara umum, segala jenis kegiatan usaha dalam perspektif syariah,
termasuk ke dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh
dilakukan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok dalam syariat
Islam.16
MLM Syariah dalam Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 adalah
cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan
oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan
usaha lainnya secara berturut-turut.17
Menurut Ustadz Hilman Rosyad Syihab, Lc. Bisnis Multi Level
Marketing yang sesuai dengan syariah adalah MLM untuk produk halal dan
bermanfaat, dan proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariat, tidak
ada pemaksaan, penipuan, riba, sumpah yang berlebihan, pengurangan
timbangan, dan lain-lain.
MLM dalam literatur Fiqh Islam masuk dalam pembahasan Fiqh
Muamalah atau Bab Buyu’ (perdagangan). MLM adalah menjual atau
memasarkan langsung suatu produk baik berupa barang atau jasa kepada
konsumen.18
MLM Syariah adalah sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem
operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sistem
bisnis MLM konvensional yang berkembang pesat saat ini dicuci,
dimodifikasi, dan disesuaikan dengan syariah, aspek-aspek haram dan
syubhat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang
berlandaskan tauhid, akhlak, dan hukum muamalah. Maka tidak
15 Supriyadi Yosuf Boni, Apa Salah MLM? h. 122 16 Kuswara, Mengenal Multi Level Marketing, h. 74 17 Dewan Syariah Nasional MUI, Hipunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga,
2014) h. 811 18 Kuswara, Mengenal Multi Level Marketing, h. 86-87
21
mengherankan jika visi dan misi MLM konvensional akan berbeda total
dengan MLM Syariah. Visi MLM Syariah tentu saja tidak hanya berfokus
pada keuntungan materi semata, tetapi keuntungan dunia dan akhirat bagi
orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pelaku MLM Syariah juga berbeda
dalam hal motivasi dan niat, orientasi produk, sistem pengolahan,
pengawasan dan sebagainya.19
Secara umum MLM dapat dibagi kedalam 2 kelompok besar MLM,
(1) bidang keuangan dan (2) bidang consumer goods (sejenis obat-obatan,
kosmetik, dan kebutuhan sehari hari). Dalam bidang keuangan, ada yang
disebut “Arisan Uang Berantai”. Untuk MLM sejenis ini banyak sekali yang
harus kita kritis secara syariah, pertama apa usaha yang dijalankan oleh si
pengelola MLM, kedua bagaiaman akad yang terjadi antara pengelola MLM
dan penanam dana, bagaimana transparansi keuntungan dan bagaimana juga
pembagiannya. Bila faktor-faktor itu tidak jelas maka hampir sama bisa
dipastikan MLM sejenis ini termasuk kategori yang mempraktikkan riba
sehingga haram hukumnya. Tidak jarang di dalamnya juga terdapat modus
penipuan. Model penjualan langsung yang legal secara hukum di Indonesia
tidak bermodus penipuan dapat dicek pada Asosiasi Penjualan Langsung
Indonesia (APLI).
Jenis kedua adalah MLM dalam bidang consumers good, food
supplement dan cosmetics. Keuntungan yang didapatkan pengelola MLM
dan anggota networknya adalah selisih antara harga beli (atau harga
produksi) pengelola MLM dengan harga jual untuk masing-masing tingkat
down line.20
2. Pengertian Komisi Syariah
Dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 komisi adalah
imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan,
yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja
19 Cecep Castrawijaya, Etika Bisnis MLM Syariah h. 65 20 Kuswara, Mengenal Multi Level Marketing, h. 91-92
22
nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang
dan atau produk jasa. Bahwasannya dalam Fatwa tersebut menjelaskan
poin-poin prosedur pemberian komisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah diantaranya yaitu:
a. komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran
maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang
terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau
produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam
PLBS.
b. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara
regular tanpa melakukan pembinaan dana tau penjualan barang dan atau
jasa.
c. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra
usaha) tidak menimbulkan ighra'.21
3. Kriteria MLM Syariah
Beberapa poin panduan yang dapat kita gunakan untuk menilai
apakah sebuah MLM sesuai dengan Syariah atau tidak, halal atau tidak.
a. Business Plan
1) Tidak menjanjikan kaya mendadak, atau menjanjikan untuk
mendapat uang dengan cepat dan mudah.
2) Tidak mengarahkan pada distributornya pada materialism,
konsumerisme, atau gaya hidup yang mendorong pada kemubaziran.
3) Tidak ada unsur skema piramida, di mana hanya berada pada level-
level puncak saja yang diuntungkan, sedangkan pada level bawah
mengalami kerugian.
4) Biaya pendaftaran tidak terlalu tinggi, biaya pendaftaran dapat
diumpakan sebagai pengganti biaya starter kit atau kartu anggota
yang harganya relatif tidak terlalu mahal.
21 Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009
23
5) Adanya transparansi sistem, yaitu semua sistem yang berkaitan
dapat diketahui secara transparan dalam batas-batas tertentu. Berapa
bonus dan komisi yang didapat seorang distributor dapat dijelaskan
dari mana diperolehnya sesuai dengan aturan yang ada.
6) Bonus jelas nisbahnya sejak awal, bentuknya bias berupa perjanjian
mengenai tata cara pembagian dan mekanisme penerimaan bonus
bagi setiap distributor.
b. Produk
1) Ada transaksi riil (delivery of good or services) atas barang atau jasa
yang diperjualbelikan.
2) Barang dan jasa diupayakan kebutuhan pokok, bukan barang mewah
yang mendorong pada konsumerisme dan pemborosan.
3) Terdapat produk yang dijual, baik berupa jasa atau barang atau
barang kebutuhan pokok.
4) Barang dan jasa yang diperjualbelikan jelas kehalalannya, lebih baik
lagi jika dibuktikan dengan hasil penelitian dari pihak yang
berwenang.
5) Tidak ada excessive mark up (ghubn fakhisy) atas harga produk yang
diperjualbelikan diatas covering biaya promosi dan marketing
konvensional
6) Memiliki jaminan yang dikembalikan (buy buck guarantee), sebagai
bagian dari layanan kepada konsumen, sehingga konsumen dapat
mengembalikan jika barang yang terlanjur dibelinya ternyata tidak
berkualitas atau rusak
7) Lebih afdhal jika barang atau jasa yang dijual seimbang diproduksi
oleh saudara seiman.
c. Perusahaan
1) Perusahan memiliki track record yang baik, bukan perusahaan
misterius yang menimbulkan kontroversi, atau punya hubungan
24
dengan misi agama non muslim.
2) Sistem keuangannya bersinergi dengan sistem keuangan syariah.
Mulai dari permodalan, transaksi, maupun kegiatan keuangan
lainnya.
d. Support system
1) Mengajarkan kejujuran dalam bisnis, tidak mengajarkan berbohong
atau menutupi cela produk pada prospek untuk mengelabuhinya agar
mengikuti bisnis yang ditawarkan.
2) Harus ada paradigm shift tentang orientasi dan image sukses. Sukses
tidak diukur lewat dimilikinya sejumlah materi, tetapi ada yang jauh
lebih dari itu, yaitu kesuksesan dalam hal intelektual, emosional, dan
spiritual.22
4. Akad-akad MLM Syariah
Akad perjanjian yang dapat digunakan dalam MLM Syariah adalah:
a. Akad Bai' al Murabahah merujuk kepada subtansi Fatwa No. 4/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000
tentang Diskon dalam Murabahah.23
b. Bai' al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Ketentuan perihal
akad/perjanjian murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Fatwa tersebut terutama
mengaitkan akad murabahah berlaku yang berlaku dalam bank Syariah,
yaitu akad atau perjanjian antara bank Syariah dan nasabah. Namun
demikian, akad murabahah tersebut secara prinsip juga dapat
diberlakukan pada PLBS atau MLM Syariah, yaitu akad atau perjanjian
antara perusahaan PLBS dan mitra usaha.
Ketentuan umum murabahah dalam PLBS atau MLM Syariah,
22 Kuswara, Mengenal Multi Level Marketing, h. 112-114 23 Fatwa DSN MUI N0. 75/DSN-MUI/VII/2009
25
sesuai dengan subtansi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000, meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Perusahaan PLBS dan mitra usaha harus melakukan akad
murabahah yang bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
3) Perusahaan PLBS membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4) Perusahaan PLBS membeli barang yang diperlukan mitra usaha atas
nama perusahaan PLBS, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5) Perusahaan PLBS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.
Ketentuan murabahah kepada mitra usaha (anggota jaringan
PLBS), sesuai subtansi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2008, meliputi:
a) Mitra usaha mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau asset kepada perusahaan PLBS.
b) Jika perusahaan PLBS menerima permohonan tersebut, maka ia
harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah
dengan pedagang.
c) Perusahaan PLBS kemudian menawarkan asset tersebut kepada
mitra usaha dan mitra usaha harus menerima/membelinya sesuai
dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji
tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat
kontrak jual beli
d) Dalam jual beli ini, perusahaan PLBS dibolehkan meminta mitra
usaha untuk membayar uang muka saat menandatangani
kesepakatan awal pemesanan.
e) Jika mitra usaha kemudian menolak membeli barang tersebut,
maka biaya riil PLBS harus dibayar dari uang muka tersebut.
f) Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung ileh
perusahaan PLBS, maka perusahaan PLBS dapat meminta
26
kembali sisa kerugiannya kepada Mitra usaha
g) Jika uang muka memaakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari
uang muka, maka
(1) Jika mitra usaha memutuskan untuk membeli barang
tersebut, maka ia tinggal membayar sisa harga.
(2) Jika mitra usaha batal membeli, maka uang muka menjadi
milik perusahaan PLBS maksimal sebesar kerugian yang
ditanggung oleh perusahaan PLBS akibat pembatalan
tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, maka mitra
usaha wajib melunasi kekurangannya.24
c. Wakalah bil Ujrah merujuk kepada subtansi Fatwa No. 52/DSN-
MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi
Syariah.25
Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad/perjanjian tentang
pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada mitra lain (al
wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan disertai pemberian
keuntungan/fee/komisi (ujrah).26
d. Akad Ju'alah merujuk kepada subtansi Fatwa No. 62/DSN-
MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah;
Ju'alah (Ujr) secara etimologi Al-ju'u artinya aku membuat upah
untuknya. Ji'alah juga dapat dibaca ja'alah. Adapun ji'alah secara
bahasa yaitu mengupah. Secara istilah dalam kehidupan sehari-hari
yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan
barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali
sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah
kompetisi. Jadi, jialah bukan hanya terbatas pada barang yang hilang
namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.
24 Serfianto D. Purnomo, dkk, Multi level Marketing Money Game & Skema Piramid
h. 314-316 25 Fatwa DSN MUI N0. 75/DSN-MUI/VII/2009 26 Serfianto D. Purnomo, dkk, Multi level Marketing Money Game & Skema Piramid h.
319
27
Jualah disebut juga bonus.27
e. Akad Ijarah merujuk kepada subtansi Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Ijarah;28
Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-
menyewa atau suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang
dalam rangka waktu tertentu dengan pembayaran.29
f. Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah dikeluarkan
fatwa oleh DSN-MUI.30
5. Perbedaan MLM Syariah dan Konvensional
Secara sepintas MLM Syariah biasa saja tampak tidak berbeda
dengan praktik-praktik bisnis MLM konvensional, namun kalau kita telaah
lebih jauh dalam proses operasionalnya, ternyata ada beberapa perbedaan
mendasar yang cukup signifikan antara kedua varian MLM tersebut.
Pertama, sebagai prusahaan yang beroperasi secara syariah, niat
konsep dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk al-Qur’an dan hadis
Rasulullah SAW, dan untuk itu struktur organisasi perusahaan pun
dilengkapi dengan Dewan syariah Nasional (DSN) dari MUI untuk
mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
Islam.
Kedua, usaha MLM Syariah pada umumnya memiliki visi dan misi
yang menekankan kepada pembangunan ekonomi nasional (melalui
penyediaan lapangan kerja, produk-produk kebutuhuan sehari-hari dengan
harga yang terjangkau, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di
27 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, Cet.2 (Jakarta: Kencana Prenada Kusuma,
2012) h. 141 28 Fatwa DSN MUI N0. 75/DSN-MUI/VII/2009 29 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Cet. 1, Hal. 247 30 Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/2009
28
tanah air) demi meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan
meningginya martabat bangsa.
Ketiga, sistem pemberian insentif disusun dengan memperhatikan
prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dirancang semudah mungkin untuk
dipahami serta dipraktikkan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada
para distributornya untuk memperoleh pendapatan seoptimal mungkin
sesuai dengan kemampuannya melalui penjualan, pengembangan jaringan,
ataupun melalui kedua-duanya.
Keempat, dalam hal marketing plan-nya, MLM Syariah pada
umumnya mengusahakan untuk tidak membawa para distributornya pada
suasana materialisme dan konsumerisme, yang jauh dari nilai Islam.
Bagaimanapun konsumerisme dan materialism pada akhirnya akan
membawa kepada kemubaziran yang terlarang dalam Islam.
Lebih jelasnya berikut dipaparkan perbedaannya:
No. MLM Syariah MLM
Konvensional
1. Akad dan aspek
legalitas
Berdasarkan
hukum positif,
kode etik, dan
prinsip-prinsip
Syariah
MLM yang legal
berdasarkan hukum
postif dan kode etik
2. Lemabaga
penyelesaian
Badan Arbitrase
muamalah
Indonesia
(BAMUI)
Peradilan Negeri
3. Struktur organisasi Dewan Pengawas
Syariah (DPS)
Tidak dikenal
4. Prinsip
operasionalnya
Dakwah dan bisnis Bisnis murni
5 Keuntungan usaha Pemberdayaan
lewat ZIS
Tidak dikenal
6. Jenis Usaha dan
produk
Halalan thayiban Sebagian sudah
mendapat sertifikat
halal MUI31
31 Kuswara, Mengenal Multi Level Marketing, h. 103-104
29
C. Definisi dan Indikator Sharia Compliance
Kegiatan bisnis berbasis syariah di Indonesia sejak awal era reformasi
hingga saat ini berkembang sangat pesat. Bisnis syariah telah merambah ke
segala bidang usaha antara lain perbankan syariah, pasar modal syariah,
asuransi syariah, perusahaan pembiayaan dan lain-lain. Bisnis syariah atau
ekonomi syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang
menggunakan prinsip syariah sebagai dasar moral/etika dalam melakukan
usaha.
Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman
dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan
atau lembaga bisnis syariah dengan pihak-pihak lain yang telah dan akan diatur
oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga
DSN-MUI bertugas mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kegiatan bisnis
syariah dan kegiatan muamalat (keperdataan) lainnya.32
Kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan
kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan
aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan Syariah di Indonesia. Segala
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas
Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan
prinsip dan aturan syariah.33
Fatwa DSN-MUI yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan bisnis
syariah di Indonesia, meskipun bukan merupakan bagian dari tata urutan
perundangan, namun moral dipatuhi oleh kaum muslim di Indonesia sehingga
memiliki legitimasi sosial dan legitimasi moral. Suatu bentuk usaha atau suatu
produk yang telah mendapat pengesahan “Halal” dari MUI akan lebih mudah
diterima oleh masyarakat muslim, baik di Indonesia maupun di mancanegara.
Kegiatan bisnis berbasis syariah tidak boleh bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah, dengan kata lain kegiatan bisnis tersebut tidak boleh
berbentuk:
32 Serfianto D. Purnomo, dkk, Multi level Marketing Money Game & Skema Piramid
h. 307 33 Adrian sutedi, Perbankan Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Cet.Ke-1, h. 145
30
1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang
dilarang.
2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli
risiko yang mengandung gharar (ketidakpastian) dan atau maysir
(jusi/spekulasi)
3. Memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
a. Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi).
b. Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-
ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan atau
c. Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat dan atau
4. Melakukan investasi pada perusahaan yang saat pada transaksi tingkat
(nisbah) utang perusahaan kepada lemabag keuangan ribawi lebih dominan
dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan keshariahannya oleh
DSN-MUI.34
Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis MLM itu sesuai dengan
syariah atau tidak yaitu aspek produk produk atau jasa yang dijual dan
sistem dari MLM itu sendiri. Dari aspek produk yang dijual, dalam hal ini
objek dari MLM harus merupakan produk-produk yang halal dan jelas
bukan produk yang dilarang oleh agama. Salin halal objek yang dijual juga
harus bermanfaat dan dapat diserah terimakan serta mempunyai harga yang
jelas. Oleh karena itu walaupun MLM dikekola atau memiliki jaringan
distribusi yang dijalankan oleh orang muslim namun apabila objeknya tidak
jelas bentuk, harga dan manfaatnya maka hal itu bisa dikatakan tidak sah.35
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah/PLBS
Ruang lingkup kegiatan bisnis syariah di Indonesia saat ini termasuk
penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) atau MLM syariah. Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No.
34 Serfianto D. Purnomo, dkk, Multi level Marketing Money Game & Skema Piramid, h.
308-309 35 Liva Regina, Multi Level Marketing dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional
No.75/DSN-MUI/VII/2009 (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2017)
31
75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang
Syariah (PLBS). Dalam fatwa ini terdapat Ketentuan Hukum tentang
Praktik Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang telah
ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2009. Dalam fatwa tersebut wajib
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Ada obyek transaksi yang riil yang diperjualbelikan berupa barang atau
produk jasa;
b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang
diharamkan dan atau barang atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang
haram;
c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar
(ketidakpastian), maysir (judi/spekulasi), riba (bunga/rente), dharar
(tidak bermanfaat), dzulm (kedzaliman), maksiat;
d. Tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan (excessive mark
up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan
kualitas atau manfaat yang diperoleh. Excessive mark-up adalah batas
margin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar
biaya.
e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran
maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang
terkait langsung dengan volume atau hasil penjualan barang atau produk
jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha)
harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan
target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh
perusahaan;
g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara
regular tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau
jasa;
h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra
usaha) tidak menimbulkan ighra’. Ighra adalah daya tari luar biasa yang
32
menyebabkan orang lalai terhadap kewajiban demi melakukan hal-hal
atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang
dijanjikan.
i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara
anggota pertama dengan anggota berikutnya;
j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara
seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan
dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat
dan lain-lain;
k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan
berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota
yang direkrutnya tersebut;
l. Tidak melakukan kegiatan money game (permainan uang).36
D. Review Studi Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan
menyertakan beberapa kajian literatur yang membahas mengenai Analisis
Sharia Compliance Pada Pembagian Komisi Dalam Sistem Multi Level
Marketing (Studi Kasus PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia) yang
menggunakan metode kualitatif antara lain penelitian yang dilakukan oleh
Muhamad Amin (2016), Helin Erza Amanati (2011), Imam Mas Arum (2012),
Ajeng Dwyanita dan Irham Zaki (2014), M. Zaenudin (2013), Abdur Rohman
(2016).
Muhamad Amin (2016) Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana
strategi pemasaran, strategi konsep, unsur-unsur starategi pemasaran dan
strategi komunikasi pemasaran pada sistem Multi Level Marketing PT. Natural
Nusantara apakah sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.37
36 Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 37 Muhamad Amin, Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi
Islam; (Studi Kasus Pada PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto); Skripsi Insititute Agama
Islam NegeriPurwokerto: 2016
33
Helin Erza Amanati (2011) Dalam skripsi tersebut membahas tentang
bagaimana pelaksanaan fatwa DSN MUI tentang sistem penjualan langsung
berjenjang syariah di Ahad-Net Internasional Semarang. Pembahasan tersebut
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan MLM syariah apakah sudah sesuai
dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa yang berlaku di Ahad-Net
Internasional.38
Imam Mas Arum (2012) Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang
bisnis Multi Level Marketing yang sesuai syariah membedakanya dengan bisnis
riba, dan money game.39
Ajeng Dwyanita & Irham Zaki (2014) Dalam penelitian tersebut
menjelaskan mengenai analisis kesesuaian syariah yang dipraktekkan oleh PT.
KK, apakah sudah memenuhi karakteristik, sudah memenuhi prinsip-prinsip 12
poin persyaratan dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 atau
belum, sehingga adanya kejelasan bagi masyarakat umum dan bagi perusahaan
agar bisa mengaplikasikan sistem yang benar nantinya.40
M. Zaenudin (2013) Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaiamana
melakukan analisa dan meneliti lebih dalam mengenai operasional Multi Level
Marketing syariah pada PT K-LINK dan menjelaskan bagaimana
operasionalnya menerapkan kriteria-kriteria yang tertera dalam Fatwa DSN
MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.41
38 Helin Erza Amanati , Analisis pelaksanan Fatwa DSN MUI Tentang Sistem Penjualan
Langsung Berjenjang Syariah di AHAD-NET Internasional Semarang; Jurusan Muamalah Fakultas
Syari’ah, Insititut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang : 2011 39 Imam Mas Arum, Multi Level Marketing (MLM) Syariah Solusi Praktis Menekan Praktik
Bisnis Riba Money Game, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga Volume 3 Nomor 1, Juli
2012. 40 Ajeng Dwyanita& Irham Hakim, Analisis Kesesuaian Syariah Pada Sistem Operasi
Bisnis Multi Level Marketing (MLM) KK Indonesia Dengan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-
MUI/VII/2009 (Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga 41 M. Zaenudin, Analisis, Pelaksanaan Fatwa DSN MUI Tentang Penjualan Langsung
Berjenjang Syariah di Multi Level marketing Syariah (Studi Kasus Pada MLM Sayariah PT. K-
LINK Indonesia Cabang Cirebon); Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas
Syari’ah, Institut agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon : 2013
34
Abdur Rohman (2016) Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang
pemasara bisnis dengan menggunakan sistem Multi Level Marketing menurut
perspektif ekonomi Islam.42
Indikator pembeda dari penelitian sebelum-sebelumnya ialah dalam
penelitian saya akan membahas pada Fatwa DSN MUI No.75/VII/2009 tentang
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah mengenai pembagian komisi terhadap
sharia compliance pada PT. Herbal Penawar Alwahida Indonesia yang dimana
perusahan ini menggunakan sistem Multi Level Marketing syariah.
42 Abdur Rohim, Analisis Konsep Bisyarah Pada Jamaher Network dalam Perspektif
Ekonomi Islam, Jurnal, Tribakti ISSN: 1411-9919, E-ISSN 2502-3047, 27, 2, Vol. 27 Nomor 2
September 2016
35
BAB III
GAMBARAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN HPAI
A. Gambaran Umum Mengenai PT. Herba Penawar Al-wahida
Indonesia
1. Sekilas Sejarah
Herba Penawar Alwahida (HPA) merupakan sebuah perusahaan
Network Marketing Syariah tersebar di dunia. Produk-produknya sangat
fokus pada herba dan makanan kesehatan yang halal dan Thoyyib. Saat ini
semua produk HPA telah mendapatkan sertifikat Good Manufacturing
Product (GMP) dari WHO. Sertifikat ini menjadi bukti akan keunggulan
produk HPA dan di terima lebih dari 30 negara di dunia.
Perusahaan HPAI didirikan oleh para praktisi pembisnis-pembisnis
muslim atau pengusaha muslim yang bergerak di syiar produk halal, jadi
para pengusaha atau pembisnis muslim yang berkonsentrasi untuk
mensyiarkan produk-produk halal, kemudian berdirilah PT. Herbal Penawar
Alwahida Indonesia (HPAI), pada bulan Maret 2012. Ada 17 orang
pembisnis muslim yang mempunyai gagasan untuk mendirikan PT. HPAI
dan semuanya adalah para pembisnis muslim tersebut yang berkonsentrasi
pada produk-produk halal. 17 orang tersebut adalah:
a. H. Agung Yulianto, SE. Ak, M. Kom k. Ari Maryani
b. H. rofik Hananto, SE l. Ir. Rudi Yanto
c. H. muslim M. yatim, Lc m. Anton Slamet, ST
d. Erwin Candra Kelana, ST n. Barjana, S. Ag
e. Supriono o. Bagus Hernowo
f. Zulchaidir B. Firly Ramly, S. Si p. Sudarmani
g. Adi Suprapto, SE q. Amin Sugiharto, SE
h. Helmi Herdianto r. Muhammad Iwan
i. Wisnu Wijaya Adi Putra, ST s. Syafrudin, S. Pd
17 orang tersebut menggagas berdirinya perusahaan HPAI dengan
alasan yang pertama, berlatar belakang bahwa produk halal tetapi jika tidak
ada yang mensyiarkan maka akan kalah dengan produk-produk yang lain.
36
Kemudian berangkat dari fardhu ain, kewajiban pribadi atau kewajiban
individu untuk mensyiarkan produk halal atau memasarkan produk halal,
ada perintah secara pribadi atau secara berjamaah untuk memakan makanan
yang halal. Kemudian ada hadits yang menjelakan perintah untuk
mengkonsumsi yang halal, halal jelas, haram jelas. Bahkan berangkat dari
itu 17 orang tersebut terinspirasi dari hadits Rosul yang berbunyi "Seorang
lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu,
menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan,’Wahai
Rabbku! Wahai Rabbku!’ Padahal makanannya haram dan mulutnya
disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterima doa
itu?” (Riwayat Muslim). Doa tersebut tidak diterima oleh Allah karena
memakan makanan yang haram. Kedua, maraknya produk-produk diluaran
dengan label halal tetapi komposisi haram. Terinspirasi dari dua alasan 17
orang tersebut mendirikan perusahaan HPAI.
Perusahaan HPAI tidak hanya untuk membesarkan 17 orang
pendiri, karena 17 orang pendiri menyakini mempunyai banyak
kekurangan sehingga harus bermitra dengan kaum muslimin yang ada, oleh
karena itu dalam pemasarannya menggunakan sistem penjualan langsung
atau disebut dengan MLM.1
2. Profil Perusahaan
PT Herba Penawar Alwahida Indonesia, yang kemudian dikenal
sebagai HPAI, merupakan salah satu perusahaan Bisnis Halal Network di
Indonesia yang fokus pada produk-produk herbal. HPAI, sesuai dengan akta
pendirian Perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012.
HPAI dibangun dari perjuangan panjang yang bertujuan
menjayakan produk-produk halal dan berkualitas berazaskan
Thibbunnabawi, serta dalam rangka membumikan, memajukan, dan
mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui enterpreneurship.
3. Motto
Referensi utama produk halal dunia
1 Interview Pribadi dengan Amir hamzah, Manager Marketing HPAI, Jakarta, 07 Mei 2018
37
4. Visi dan Misi
a. Visi
Menjadi Referensi Utama Produk Halal Berkualitas
b. Misi
1) Menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan
Ummat
2) Menjadi wadah perjuangan penyediaan Produk Halal bagi
ummat Islam
3) Menghasilkan pengusaha-pengusaha muslim yang dapat
dibanggakan, baik sebagai pemasar, pembangun jaringan
maupun produsen.
5. Struktur Organisasi
Pimpinan
Dewan Syariah:
a. DR. H. Mawardi Muhammad Saleh, MA
b. Prof. Drs. H. M. Nahar Nahrawi, SH, MM (BPH DSN-MUI)
c. Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAIJ, FIIS (BPH DSN-MUI)
Dewan Komisaris:
a. Muslim M. Yatim, Lc (Komisaris Utama)
b. Erwin Chandra Kelana, ST (Komisaris)
Dewan Direksi:
a. H. Agung Yulianto, SE, Ak. M.Kom (Direktur Utama)
b. H. Rofik Hananto, SE (Direktur)
c. Supriyono, ST (Direktur)
6. Alamat Perusahan
Komplek Billy & Moon, Jalan Kelapa Kuning IX Blok H-2 Nomor
6, Pondok Kelapa, duren Sawit, Jakarta Timur 13450 Indonesia.2
7. Produk-produk HPAI
HPAI sebagai perusahaan Bisnis Halal Network fokus pada bisnis
produk-produk herbal yang terdiri dari produk-produk obat, suplemen,
2 Panduan Sukses HPAI, h. 9
38
minuman kesehatan, dan kosmetik. Masing-maisng jenis produk tersebut
memiliki khasiat dan manfaat yang tidak perlu diragunakn lagi karena telah
dibutkikan langsung oleh agen HPAI. Produk-produk tersebut anatar lain:
a. Produk herbal
1) Carnocap untuk membantu mengatasi masalah kanker, tumor, dan
kista.
2) Deep Squa merupakan supplemen tubuh yang dapat memabantu
meningkatkan stamina dan menajag tubuh tetap prima walaupun
seharian telah beraktifitas.
3) Diabetrac bermanfaat sebagai menurunkan kadar gula darah dan
meningkatkan tenaga badan sehingga dapat beraktifikas lebih baik
lagi.
4) Ginextrac berkhasiat sebagai diuretic, anti radang, dan bakteri,
5) Habbassauda HPAI berfungsi menagatasi diabetes mellitus, sebagai
hepato-protektor, anti kanker, anti bakteri dan menguatkan sistem
kekebalan tubuh.
6) Harumi bermanfaat untuk membantu mengurangi bau badan, bau
pada organ intim wanita, dan mengurangi lendir yang berlebihan.
b. Health Food & Beverages
1) Etta Goad Milk berfungsi untuk ketahanan fisik bayi, dan untuk
orang dewasauntuk menyembuhkan berabagi penyakit, seperti asma,
lever, kencing manis, dan menjaga stamina.
2) Extra Food sebagai makanan suplemen herba yang berkhasiatuntuk
mengatasi berbagai menyakit dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
3) Health Coffee HPAI berfungsi membantu mengatur metabolisme
tubuh, membantu proses detoksifikasi, bersifat aprodisiak,
meningkatkan imunitas, menyeimbangkana tingakt insulin,
mengatur kolesterol, sebagai anti tumor, anti kanker, anti bakteri,
anti virus, anti jamur dan anti inflamasi.
4) Kopi 7 Elemen adalah minuman yang terdiri dari kpi 7
39
elementanaman: biji, akar, batang, kulit, daun, bunga dan buah.
5) Madu SJ, berfungsi untuk berbagai menyakit dan keluhan,
penambahan stamina tubuh, dan bermanfaat bagi kecantikan kulit
wajah dan tubuh.
6) Minyak Zaitun berfungsi untuk kesehatan yaitu menurunkan resiko
penyakit jantung, mencegah kanker, menghilangkan astritis, dan
mencegah diabetes.
c. Cosmetics & Home Care
1) Beauty Care Set, berfungsi menegluarkan ion positif pada kulit
wajah sehingga pori-pori kulit wajah terbuka dan dapat
mengeluarkan sisa kotoram di bagian dalam kulit wajah
2) Body Wash adalah sabun badan yang berfungsi membantu
membersihkan, melembabkan, dan menyegarkan kulit serta menjaga
kulit tetap lembut dan bersih.
3) Facial wash, berfungsi untuk membersihkan kotoran, debu, sisa
minyak, dan sisa make up pada kulit wajah
4) Deep Beauty, merupakan kosmetik alami yang terbuat dari squalene
murni tanpa bahan tambahan apapun yang berfungsi sebagai
pelembab, pelindung kulit, anti aging, antioksidan, dan tanpa efek
samping apapun.
5) Pasta Gigi Herba HPA, mengandung herbal: miswak, sirih, mint dan
pinang.
8. 5 Pilar HPAI
Lima pilar pasti, yaitu Produk, Agenstok, Support System,
Teknologi dan Integrasi Manajemen (PASTI), telah berhasil terkonstruksi
dengan kokoh.
a. Produk.
HPAI fokus pada kualitas produk, yang berlandaskan alamiah,
ilmiyah dan ilahiah. Produk HPAI yang dijual adalah produk kualitas
40
terbaik. Standar kualitas produk HPAI dibuktikan dengan produk-
produk yang memiliki kelengkapan perixinan dan sertifikat halal MUI.
HPAI sebagai perusahaan Bisnis Halal Network fokus pada
bisnis produk-produk herbal yang terdiri dari produk-produk, suplemen,
minuma kesehatan, dan kosmetik. Masing-masing jenis produk tersebut
memiliki khasiat, dan manfaat yang tidak perlu diragukan lagi karena
telah dibuktikan langsung oleh Agen HPAI. Dalam hal produk, HPAI
tidak hanya bermaksud profit eriented, namun jua memiliki tujuan-
tujuan mulia yaitu:
1) Halal Berkualitas
Dalam hal penyediaan produk-produk herbal, HPAI tidak
menjual produk melainkan produk tersebut adalah halal, dan
memiliki kualitas terbaik.
2) Kesehatan
HPAI ikut serta meningkatkan kesehatan masyarakat
Indonesia dengan produk-produk obat herbal, dan suplemen yang
berkualitas, serta aman dikonsumsi. Produk herbal HPAI dapat
berfungsi dua, yaitu sebagai obat, dan suplemen. Produk herbal
dapat menjadi perantara kesembuhan pasien dengan dosis yang
tepat, dan produk herbal dapat membantu menjaga dan yang
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara konsumsi
teratur sesuai dosis.
3) Tepat Guna SDA
HPAI ikut serta dalam memanfaatkan sumber daya alam
flora dan fauna Indonesia yang sangat kaya raya dengan cara yang
teapat, dan adil. Pengelolaan sumber-sumber daya alam tersebut
tentu permanfaatannya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia.
4) Ekonomi Sosial
HPAI dalam hal produk, ikut serta menyumbang
pembangunan ekonomi nasional dengan menggandeng para
41
pengusaha kecil menengah untuk menjadi partner dalam hal
produksi herbal berkualitas. Di samping itu, HPAI pun membantu
meningkatkan sistem produk, sehingga kualitas setiap produk HPAI
dapat terpantau langsung.
b. Agenstok
Agenstok HPAI merupukan merupakan jalur distribusi ritel dan
produk-produk HPAI. Rangkuman jalur distribusi tersebut secara
berurutan dari yang terbesar, yaitu: Business Center (BC), Pusat Agency
(PA), pusat Stokis Daerah (PSD), dan stokis yang terbesar hamper di
seluruh propinsi di wilayah Indonesia bahkan dapat dikembangkan ke
luar negeri.
c. Support Sistem
Manajemen HPAI bersama CELLS (Cooperation of Excutive
Loyal Leaders = Perhimpunan Kesatuan dan Kerjasama Para Leader
Setia dan Agen HPAI) telah menciptakan sistem Support System HPAI
yang baku, mudah dan praktis untuk emndukung dan memudahkan para
Agen HPAI dalam mengembangkan Bisnis Halal Network HPAI.
HPAI bersama dengan CELLS berinvestasi membangun sistem
dalam rangka sukses Marketing Plan, kami menyebutnya sebagi
Support System. HPAI Support System adalah metode, konsep dan cara
kerja Agen HPAI untuk mencapai kesuksesan bisnis di HPAI dalam satu
sistem kerja yang terintegrasi.
d. Teknologi
HPAI fokus pada teknologi yang mampu mendorong serta
meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal pelayanan, kemudahan
akses informasi, dan transaksi yang real time sehingga membantu jalan
Agen, dan stakeholder mecapai kesuksesan dalam berbisnis bersama
HPAI. HPAI membangun beberapa instrument teknologi yang disebut
sebagai HSIS, AVO, dan SMS Center.HSIS (HPAI Sales Integrated
System)
42
1) HSIS (HPAI Sales Integrated System)
HSIS mengintegrasikan transaksi online dengan berbagai
fitur dan informasi yang dapat diakses secara real time mengenai
pertumbuhan omset, ketersediaan saldo produk, dan perkembangan
jumlah Agen per hari.
2) AVO (Agent Virtual Office)
AVO adalah personal page member yang dapat digunakan
oleh seluruh Agen HPAI untuk dapat mengetahui perkembangan
jaringan, dan personal statement.
3) SMS Center
SMS Center berfungsi sebagai layanan informasi terpusat
yang dapat dijangkau oleh seluruh Agen HPAI hingga ke tingkat
daerah. SMS Center menjadi komunikasi dua arah antara Customer
Care dengan Agen HPAI dalam hal pembaharuan informasi
mengenai program dan promo perusahaan.
e. Integritas Manajemen
HPAI terus meningkatkan profesionalismenya. Terus
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang
dipasarkannya. Selalu berusaha memberi pelayanan yang terbaik,
profesionalisme staff dan karyawan yang tinggi, terbentuk dari nilai-
nilai moral dan etika dalam perusahaan yang baik. Kesatuan dan
kekompakan disetiap kini perusahaan ini saling menguatkan, sehingga
kewibawaan sebuah perusahaan dan potensi yang luar biasa
terpancarkan. Hal ini sudah Sukses diwujudkan, dan kesuksesan HPAI
memunculkan emapt nilai integritas yang dimilikinya, yaitu: Kejujuran,
Ketulusan, Keadilan dan kepercayaan.
1) Kejujuran
Dimensi nilai kejujuran, HPAI menunjukkan sebuah
perusahaan yang dalam mengembangkan startegi pemasaran selalu
berkata apa adanya dan tidak melalukan kebohongan, serta bersifat
terbuka.
43
2) Ketulusan
HPAI menunjukkan tidak adanya keterpaksaan dalam
menerapkan suatu tindakan dalam Strategi Bisnis Halal Network
HPAI.
3) Keadilan
HPAI memperlakukan konsumen sesuai dengan haknya.
HPAI menerapkan nilai integritas akan memperlakukan konsumen
atau pemangku kepentingan lain tidak semena-mena dan
memberikan melalukan pengurangan.
4) Kepercayaan
Nilai integritas HPAI lainya adalah nilai kepercayaan.
Integritas menciptakan suatu kepercayaan bagi orang lain.
Kepercayaan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk
dikerjakan sesuai dengan ekspektasi yang dimiliki.3
3 Katalog Produk HPAI, h. 8-105
44
BAB IV
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN
A. Mekanisme Pemberian Komisi pada PT. Herba Penawar Alwahida
Indonesia
Komisi dalam sistem MLM berkaitan dengan omset atau
penghasilan yang diperoleh mitra usaha atas jasanya dalam penjualan
produk perusahaan kepada konsumen akhir. Komisi merupakan sesuatu
yang sangat penting keberadaannya dalam sebuah perusahaan, karena
dengan adanya komisi seseorang akan mendapatkan penghasilan terkait
dengan prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang, dan mendapatkan haknya
untuk memperoleh komisi tersebut. Komisi tersebut didapat sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan dengan
menggunakan sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah atau multi
level marketing Syariah.
Adapun proses pembagian komisi yang didapatkan oleh mitra itu
sendiri dari PT. HPAI yaitu berbasis prestasi penjualan produk dan belanja
produk, besaran komisi tersebut ditentukan berdasarkan jenjang
kepangkatan seseorang.1 Adapun waktu pembagian komisinya itu sendiri,
perusahaan sudah menentukan hari dimana komisi tersebut dapat
dicairkan, yaitu di awal bulan pada tanggal 5-10. Dalam pembagian komisi
PT. HPAI tidak terdapat keterlambatan dalam pembagiannya. Misalnya,
waktu daftar HPAI menggunakan rekening bank syariah akan lebih
didahulukan, dari pada yang menggunakan bank konvensional. Kemudian
misalnya mitra usaha tidak mempunyai nomor rekening maka bisa
mengambil langsung ke kantor pusat HPAI setelah tanggal 15 (lima
belas).2
1. Besaran komisi berdasarkan jenjang kepangkatan. Istilah kepangkatan
tersebut yaitu:
1 Interview Pribadi dengan Amir Hamzah, Manager Marketing HPAI, pada tanggal 07
Mei 2018, Pukul 10.00 WIB 2 Interview Pribadi dengan Sulistio Wati, Mitra Usaha HPAI, pada Tanggal 10 Mei 2018,
Pukul 13.00 WIB
45
1) Agen Biasa (AB) 10% 14% 17%
a) Agen 10%: akumulasi Target Prestasi (TP) dan grub sebesar 0
sd. <1.000 Poin
b) Agen 14%: akumulasi Target Prestasi (TP) dan grub sebesar
1.000 - <2.000 poin
c) Agen 17%: akumulasi Target Prestasi (TP) 2.000 - < 3.000 poin
Jika ingin mendapatkan pangkat ke lebih yang tinggi maka,
Agen Biasa dalam 1 bulan mendapatkan poin 2.000-<3.000, maka
pangkat akan naik ke Manager (M), jika dalam 1 bulan tidak
mencapai target 2.000-3.000 poin maka point tidak akan hangus,
point tetap dihitung sampai kapanpun ia mendapatkan 2.000 -
<3.000 point, tanpa batas waktu yang ditentukan.3
2) Manager (M) 20%: akumulasi Target Prestasi (TP) & grub ≥3.000
poin
Jika ingin mendapatkan point yang lebih tinggi maka, Manager
dalam 1 bulan mendapatkan ≥ 3.000 poin maka pangkat akan naik ke
Senior Manager (SM), jika dalam 1 bulan tidak mendapatkan ≥
3.000 poin maka point tetap dihitung samapai kapanpun ia
mendapatkan ≥ 3.000 poin, tanpa batas waktu yang ditentukan.
3) Senior Manager (SM) 23%: memiliki 3 (tiga) Manager (M).
Misalnya:
4) Executive manager (EM) 26%: memiliki 6 (enam) Manager
(M)20%.
3 Interview Pribadi dengan Subani, Mitra Usaha HPAI, pada Tanggal 15 Mei 2018, Pukul
08.00 WIB
M
SM
M M
46
Misalnya:
5) Director (D) 29%: memiliki minimal 2 (dua) SM23% dan minimal
4 (empat) M20%
Misalnya:
6) Senior Director (SD) 32%: memiliki minimal 4 (empat) SM23%
dan minimal 2(dua) M20%.
Misalnya:
7) Executive Director (ED) adalah Top Level (Pangkat tinggi):
Executive Director (ED) 35%: memiliki 6 (enam) SM 23%.
Misalnya:
Semua kepangkatan bersifat abadi (selamanya) dan tidak
ada istilah turun pangkat di HPAI meskipun sudah lama tidak aktif
di HPAI.
EM
M M M M M M
D
SM SM M M M M
SD
SM SM SM SM M M
ED
SM SM SM SM SM SM
47
2. Komisi berdasarkan atas prestasi belanja produk dan jualan produk
Contoh perhitungan sebagai berikut:
1) Komisi Belanja
a) Pangkat Agen Manager 20%, Stock Center 11%
b) Dalam 1 bulan belanja produk Truston 5 buah
c) 1 buah produk truston untuk harga agen Rp. 80.000 dan harga
konsumen Rp. 100.000 dengan poin per produk 30
d) 1 poin = 1000
e) 5 buah produk Truston berarti 30 poin x 5 buah = 150poin
f) 5 buah Truston x Rp. 80.000 = 400.000 (Modal Stock Center)
Bonus Prestasi Pribadi (BPP) = 20% x 150 x 1000 = Rp. 30.000
Bonus Agenstok (Stock Center) = 11% x 150 x 1000 = Rp. 16.500
Kesimpulan: seorang Manager cukup belanja Rp.400.000 sudah
mendapatkan poin 150 poin, mendapat komisi BPP Rp. 30.000,
dan mendapatkan bonus Agenstok Rp. 16.500.
2) Komisi Penjualan ke Agen Biasa (Downline)
Berbeda lagi jika Stock Center yang menjual Produk kepada
downline (agen biasa) maka Stock Center mendapat komisi
penjualan 11%
Contoh perhitungannya:
a) Stock Center 11%
Produk Truston Harga Agen Rp. 80.000, dan Harga Konsumen
Rp. 100.000, poin 30 karena membeli 5 buah produk truston
maka 30 x 5 = 150 poin
Jadi, 11% x 150x 1000 = Rp. 16.500
Maka dapat disimpulkan bahwa Stock Center (komisi tambahan)
mendapatkan komisi sebesar Rp. 16.500.4
4 Interview Pribadi dengan Subani, Mitra Usaha HPAI, pada Tanggal 15 Mei 2018, Pukul
08.00 WIB
48
3) Komisi Penjualan Langsung ke Konsumen Pemakai
Komisi yang didapatkan oleh mitra usaha ada tiga macam
yaitu komisi komisi kepangkatan, komisi manager, dan komisi stock
center (tambahan)
a) Manager 20 %
Produk Truston poin 30 x 5 buah = 150poin
20% x 150 x 1000 = Rp. 30.000
b) Stock Center 11%
11% x 150 x 1000 = Rp. 16.500
c) Komisi Penjualan Langsung
- Produk Truston, Harga Agen Rp. 80.000 dan Harga konsumen
Rp. 100.000
- Keuntungan Langsung: Rp 100.000 – Rp. 80.000 = Rp. 20.000
Kesimpulannya seorang Manager mrndapatkan komisi pangkat
Manager Rp. 30.000, mendapatkan komisi Stock Center
(tambahan) Rp. 16.500 dan mendapatkan komisi secara langsung
sebesar Rp. 20.000.
3. Macam-macam bentuk komisi menurut PT. HPAI
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Amir
Hamzah Manager Marketing PT. HPAI bahwa dalam praktiknya pembagian
komisi pada PT. HPAI disamakan dengan bonus menurutnya komisi bahasa
secara hukum dan bonus bahasa secara umum. Berikut uraian bonus-bonus
yang ada di PT. HPAI:
1) Bonus Agenstok (tambahan/toko) adalah bonus yang diperoleh dari
penjualan Agenstok kepada struktur niaga yang paling rendah dengan
rumus poin jualan dikalikan prosentase.
Contoh perhitungan komisi agenstok:
a) Business Center (BC): bonus 16%
Untuk menjadi Business center syaratnya harus LED dan
belanja miniman Rp. 100.000.000
49
a) Agency Center (AC) :16%
Untuk menjadi Agency Center syaratnya pangkat minimal
Executive Director (ED), kemudian belanja minimal Rp.
50.000.000.
d) Distribution Center (DC) :13%
Untuk menjadi Distribution Center syaratnya pangkatnya
minimal Manager (M) kemudian belanja minimal Rp. 20.000.000
e) Stock Center (SC): 11%
Untuk menjadi Stock Center syaratnya agen biasa belanja
minimal Rp. 5.000.000.00, untuk Rp. 1.000 poin diambil untuk
menjadi Manager (M) produk boleh memilih untuk selanjutnya
bebas.
2) Bonus Prestasi Pribadi adalah bonus atas poin TP pribadi agen
dikalikan prosentase sesuai dengan pangkatnya.
Contoh:
Poin Pribadi : 1.000 point
Pangkat : Manager (20%)
BPP = 20% x 1.000 poin x 1.000
= Rp. 200.000
3) Bonus Prestasi Grup (BPG) adalah persen (%) level kepangkatan dikali
total poin grup (tidak termasuk poin pribadi) dikurangi BPG dari mitra
yang aktif.
Misalnya:
BPG = 6 x (35% x 3.000) x 1.000 = 6.300.000
50
BPG Mitra = 6 x (23% x 3.000) x 1.000 = 4.140.000
BPG = Rp. 6.300.000 – Rp. 4.140.000
= 2.160.000
4) Bonus Generasi Pangkat (BGP) adalah bonus diberikan kepada agen
dengan pangkat minimal Manager (M) 20% aktif, dan memiliki mitra
berpangkat minimal Manager (M) 20% aktif.
a) Manager aktif adalah Manager yang TP pribadi ≥ 200 poin.
b) Semakin melebar atau banyak jalur di Gen-1 yang aktif dengan
level minimal Manager M20%, maka BGP semakin membesar.
c) BGP dihitung sampai kedalaman 6 level generasi, dan bisa sampai
kedalaman 10 level generasi, sesuai dengan syarat-syarat success
plan.
d) Syarat dapat BGP yaitu minimal %level M20% dan TP Pribadi
minimal 200 (dua ratus) poin, dan memiliki mitra/downline yang
minimal 5level-nya M20% aktif dan juga TP Pribadi minimal
200poin.
51
52
BGP G1 = 6 x (6% x 700) x Rp 1.000 =252.000
G1 = 1 x (6% x (3.000) x Rp 1.000 =180.000
G1 = 1 x (6% x (2.000) x Rp 1.000 =120.000
BGP G2 = 6 x (4% x 900) x Rp 1.000 =216.000
=768.000
5) Bonus Gold Diamond Crown (GDC) merupakan bonus yang diberikan
dengan syarat sebagai berikut:
Diberikan kepada angen berpangkat GED/DED/CED atau yang lebih
tinggi dengan syarat =sebagai berikut:
GED (Gold Executive Director)
a) Memiliki 2 ED aktif dengan omset grub ≥6.000 poin dijalur yang
berbeda
b) ED aktif yang dimaksud tidak harus dari Generasi-1
c) Memiliki omset grub di jalur lain ≥6.000 poin
53
DED (Diamond Executive Director)
a) Memiliki 4 ED aktif dengan omset grub ≥6.000 poin dijalur yang
berbeda
b) ED aktif yang dimaksud tidak harus dari Generasi-1
c) Memiliki omset grub di jalur lain ≥6.000 poin CED (Crown
Executive Director)
CED (Crown Excetucive Director)
a) Memiliki 6 ED aktif dengan omset grub ≥6.000 poin dijalur yang
berbeda
b) ED aktif yang dimaksud tidak harus dari generasi-1
c) Memiliki omset grub di jalur lian ≥6.000 poin
ED aktif adalah agen berpangkat minimal ED dengan poin ≥200 poin.
54
Perhitungan Bonus GDC:
G1= (5% x 46.000) + (5% x 36.000) x Rp 1.000 = Rp. 4.100.000
G2= (4% x 46.000) + (5% x 50.000) x Rp 1.000 = Rp. 3.840.000
G3= (3% x 40.000) + (3% x 60.000) x Rp 1.000 = Rp. 3.000.000
=Rp. 10.940.000
B. Sharia Compliance MLM pada PT. Herba Penawar Alwahida
Indonesia dalam pembagian komisi menurut Fatwa DSN MUI N0. 75
DSN-MUI/VII/2009
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan
fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung
Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam fatwa tersebut terdapat Ketentuan Hukum
tentang Praktik Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang telah
ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2009. Namun regulasi yang berbentuk UU atau
peraturan lain tentang MLM Syariah secara khusus memang belum ada. Fatwa
55
DSN MUI menyebutkan 12 persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah
perusahaan MLM untuk bisa dikategorikan sesuai dengan syariah dan berhak
mendapatkan Sertifikat Bisnis Syariah. Bahwasannya semua Multi Level
Marketing Syariah harus tunduk pada ketentuan-ketentuan fatwa yang telah
ditetapkan oleh DSN MUI. Disini penulis memfokuskan hanya membahas pada
pembagian komisi menurut Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009
antara lain:
1. Akad-akad Pada PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia
Akad-akad yang digunakan pada PT. HPAI antara lain:
a. Akad Wakalah bil Ujrah sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya
bahwa akad wakalah bil ujrah yaitu akad/perjanjian tentang pelimpahan
kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada mitra lain (al wakil) dalam
hal-hal yang boleh diwakilkan dengan disertai pemberian
keuntungan/fee/komisi (ujrah).
Di mana PT. HPAI mewakilkan kepada para member/mitra usaha
untuk mewakili perusahaan dalam mempromosikan dan menjualkan
produk-produk perusahaan, dan untuk setiap terjadinya transaksi
penjualan tersebut, perusahaan memberikan imbalan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.
Seperti dalam Q.S An-Nisa: 58 yang artinya:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum
di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah maha mendengar lagi maha melihat".
d. Akad Ju'alah janji atau komitmen (iltizam) PT. HPAI untuk
memberikan imbalan (reward) tertentu kepada member atau mitra usaha
atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
56
Seperti dalam Q.S Yusuf: 72 yang artinya:
"Peneyeru-penyeru itu berkata: "Kami keilangan para raja, dan siapa
yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".5
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
DPS berperan penting sebagai pengawas dari lembaga keuangan non-
bank seperti Multi Level Marketing Syariah atau dalam HPAI disebut Halal
Networking. DPS bertugas mengawasi dan melihat secara dekat aktivitas
lembaga keuangan syariah agar lembaga senantiasa mengikuti aturan dan
prinsip-prinsip Syariah. DPS dalam perusahaan HPAI memiliki peranan
penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan
penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance). Melalui
pengawasan tersebut, maka DPS dapat membantu untuk mengevaluasi dan
mendeteksi sejauh mana pelaksanaan implementasi kepatuhan syariah
ditetapkan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi
kepatuhan syariah oleh industri keuangan syariah atas prinsip-prinsip syariah.
DPS menjadi garda utama dalam menjaga HPAI secara keseluruhan,
agar tetap berada dalam bingkai syariah dan Dakwah Islam.
a. Mekanisme usulan Dewan Pengawas Syariah tidak dilaksanakan oleh
Perusahan HPAI dengan alasan tertentu.
Perusahan HPAI sudah di nyatakan sesuai dengan Syariah dan sudah
mendapatkan sertifikat bisnis Syariah berdasarkan SK. Nomor
002.36.01/DSN-MUI/IV/2015 dari DSN-MUI. Perusahaan HPAI karena
sudah dinyatakan sesuai dengan Syariah maka perusahaan tersebut diawasi
oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang sudah ditetapkan langsung oleh
DSN MUI, guna untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis dalam
perusahaan HPAI dan memberikan pembinaan agar semua kegiatan dalam
perusahaan HPAI tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perusahan HPAI
5 Zulchaidir B. Firly Ramly, The Master Book (Jakarta: Fighter Managemen, 2017) h. 290
57
diawasi oleh 3 (tiga) orang dari DSN MUI, yaitu DR. H. Mawardi
Muhammad Saleh, MA, Prof. Drs. H. M. Nahar Nahrawi, SH, MM dan Dr.
H. Endy M. Astiwara, MA, AAAIJ, FIIS. Ketiga DPS tersebut, menantiasa
pro aktif mengawasi, mengevaluasi, dan memberi masukan serta nasihab
baik diminta maupun tidak diminta, untuk menjaga Bisnis Network
Marketing/ MLM Syariah HPAI tetap dalam koridor Syariah Islam.
Menurut Manager Marketing HPAI, dalam prakteknya mekanisme
yang diusulkan oleh DPS kepada PT. HPAI selalu dilaksanakan, dalam
tingkat management maupun tingkat agen, karena DPS selalu mengontrol
perusahaan HPAI secara rutin. Bahkan dalam 1 bulan sekali selalu
dilakukan rapat RDP (Rapat Dengan Pendapat) atau evaluasi kinerja
kepada BOD (Board Of Directors) bersama komisaris dalam forum tripartit
(DPS, Komisaris, dan BOD/jajaran direksi). Dalam RDP tersebut dilakukan
evaluasi dan monitororing terhadap kinerja perusahaan. Kemudian dari
hasil RDP tersebut jika terdapat rekomendasi atau ditemukan kendala dari
sisi-sisi monitoring, maka bagaimana rekomendasi dari DPS tersebut.
Sejauh ini antara perusahan HPAI dengan DPS tidak ada marger atau tidak
ada yang mayor selalu minor dalam rekomendasinya.
Termasuk diantaranya, diawal dahulu PT. HPAI dalam pembagian
komisi/bonus. Bonus prestasi agen memakai syarat. Si agen harus belanja
minimal 100 poin atau Rp.300.000 jadi, kalau mau dapat
Misalkan:
Agen biasa (AB) mendapatkan bonus 10%-14%-17% belanja produk
kalau mau mendapatkan Bonus Prestasi Pribadi (BPP) maka harus belanja
300.000 kemudian hal tersebut dikritisi oleh DPS karena hal tersebut
menunjukkan tidak Syariah, kenapa orang mau dapet bonus padahal belanja
pribadi tetapi di syaratkan belanja minimal 300.000. itu tidak diperbolehkan
oleh DPS. Akhirnya rekomendasi dari DPS yaitu tanpa syarat, berapapun
ia belanja produk kalau ia seorang agen maka ia harus dapet prestasi pribadi
58
karena rujukan prestasi pribadi atas belanja dan jualan.6
b. Jika terdapat Perselisihan antara perusahaan dengan DPS.
Dalam prakteknya tidak terjadi perselisihan antara perusahaan
dengan DPS, perusahaan HPAI selalu mengikuti arahan dari DPS dan tidak
terdapat perselisihan diantar keduanya. DPS memberi arahan kepada
perusahaan HPAI. Yang terjadi pada pihak komisaris dan pihak managemen
selalu mengikut arahan DPS.
Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan mengenai mekanisme
usulan DPS kepada PT. HPAI yaitu bahwa PT. HPAI selalu mengikuti
arahan DPS dan antara perusahaan dengan DPS tidak terdapat perselisihan.
Dalam hal ini PT. HPAI sudah sesuai bingkai syariah dan ketetapan syariah
atau kepatuhan syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-
MUI/VII/2009.
3. Legalitas PT. HPAI
Salah satu terpenting dalam sebuah bisnis adalah izin legalitas
perusahaan yang lengkap sesuai dengan kategori bisnis dan untuk menjadi
sebuah perusahaan yang besar dan dapat di lindungi oleh Negara maka PT.
Herba Penawar Alwahida Indonesia haruslah taat kepada peraturan hukum
yang berlaku di Indonesia, termasuk juga aturan tentang mendirikan sebuah
perusahaan yang bersifat legal dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini
menjadi sangat penting, karena PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung sehingga
kelegalitasan yang dimiliki perusahaan merupakan nilai yang berharga untuk
mitra usaha dapat percaya. Negara Indonesia adalah negara hukum maka hal-
hal normatif yang terkait dengan eksistensi perusahaan secara legal harus
terpenuhi.
PT. HPAI sudah mengantongi surat izin yang berlaku di Negara
Indonesia, semua bentuk surat izin sudah berhasil dimiliki baik legalitas secara
6 Interview Pribadi dengan Amir Hamzah, Manager Marketing HPAI, pada Tanggal 07 Mei
2018, Pukul 10.00 WIB
59
hukum positif maupun legalitas kesyariahan dari Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia. Adapun legalitas yang sudah berhasil dimiliki oleh
PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia diantaranya yaitu:
a. APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) Nomor Anggota:
0154/11/13, Produk Suplemen. Izin usaha sejak 1 januari 2018 sampai 31
Desember 2018. Surat izin tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun dan
ketika masa aktif sudah habis harus diperpanjang lagi.
Salah satu ciri bisnis MLM menggunakan sistem yang benar
perusahaan MLM yang terdaftar oleh sebagai anggota dari APLI.
Bahwasannya perusahaan yang sudah mendapatkan Sertifikat sebagai
anggota dari APLI menggunakan sistem bisnis marketing plan sesuai
dengan aturan UU Pemerintah RI. Tidak menggunakan metode bisnis
Money Game, Member Get Member (MGM), Skema Piramida, Binary atau
sistem lainnya yang mengandung unsur perjudian, ketidakjelasan dan
invesatsi bodong.
b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nomor surat izin tersebut
berdasarkan atas per produk.
c. SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung) Tetap 1/1/IU/PMDN/2014.
Surat izin tersebut selama 5 tahun.
d. LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Panganm Obat-obatan dan
Kosmetik) MUI. Produk-produk yang dijual oleh PT. HPAI yaitu produk-
produk yang jelas kehalalannya karena hal inilah salah satu menjadi
landasan untuk menilai apakah produk tersebut sudah sesuai dengn syariah
atau belum.
e. Sertifikat Penjualan Langsung Berjenjang Syariah PT. Herba Penawar
Alwahida Indonesia berdasarkan SK No. 002.36.01/DSN- MUI/IV/2015.
Sertifikat tersebut berlaku sampai tanggal 9 April 2018.7
Dari hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan tentang
legalitas PT. HPAI yaitu semua izin sudah di kantongi oleh perusahaan
7 Interview Pribadi dengan Amir Hamzah, Manager Marketing HPAI, pada Tanggal 07 Mei
2018, Pukul 10.00 WIB
60
walaupun ada salah satu sertifikat yang sudah expired yaitu sertifikat
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dari DSN MUI namun
dalam hal ini PT. HPAI sudah melakukan proses perpanjangan karena
sertifikat berlaku hanya selama 3 tahun.
PT HPAI tidak hanya tunduk terhadap ketetapan fatwa akan tetapi
PT. HPAI harus tunduk terhadap peraturan Menteri Perdangangan
Republik Indonesia No: 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelengaraan
Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan langsung
khususnya pada pasal 22 tentang pelaporan dimana perusaha wajib
menyampaikan laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan kepada
Direktur Binus dan PP dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV peraturan menteri ini dan penyampaiannya
paling lambat setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
4. Proses Pengembangan Jaringan
Multi Level Marketing merupakan sistem penjualan secara langsung
kepada konsumen yang dilakukan secara berantai, di mana seorang konsumen
dapat menjadi distributor produk dan dapat mempromosikan orang lain untuk
bergabung dalam rangka memperluas jaringan distributornya. Dalam rangkaian
distributor terdapat istilah upline dan downline.
Multi level Marketing masuk dalam kategori muamalah yang di bahas
dalam bab al-buyu' (jual beli) merujuk dari ushul fiqih. Sistem kerja MLM yang
sesuai dengan syariah menurut Al-Qur'an dan Hadits, terhindar dari unsur-unsur
haram. Ada kaidah-kaidah fiqh mengatakan: "Pada dasarnya semua bentuk
muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang". Yang dilarang
seperti, (1) tidak boleh ada riba, (2) ghoror (memberikan sesuatu/janji-janji), (3)
tidak boleh mendzolimi. Apabila tiga unsur tersebut tidak ada dalam muamalah
maka bisa dikatakan syar'i. Dalam PT. HPAI tidak terdapat ketiga hal tersebut.
Terdapat kaidah-kaidah fiqih bahwa ber MLM terdapat sistem sebagai berikut:
a. Binary (sistem keseimbangan), yang dimana sistem keseimbangan tersebut
menggunakan jaringan yang bentuknya tidak lebih dari dua kaki (kaki kiri
61
dan kaki kanan) dan tidak lebih. Dengan kata lain, para pelaku bisnis Multi
Level Marketing tersebut hanya dapat membangun jaringannya dengan dua
kaki saja. Semakin seimbang jaringan dan omset bisnis dalam perusahaan
MLM maka akan semakin besar komisi yang diterima. Namun, apabila
tidak seimbang, maka komisi tersebut mengalir deras ke dalam perusahaan
dan seorang member tidak mendapatkan komisi. Sistem ini biasanya
memberikan komisi yang besar di awal karir saja sebagai iming-iming
bahwa menjalankan bisnis MLM berbasis sistem binary sangatlah mudah.
Realitanya sistem binary ini menciptakan kesimpulan bahwa yang
diuntungkan adalah member yang join di awal. Oleh karena itu sistem
MLM binary ini tidak pernah mendapatkan sertifikat syariah bagi sistem
perkembangan jaringannya.
b. Piramida (skema ponzi), yang dimana sistem ponzi ini para investor
diwajibkan untuk merekrut anggota baru dengan sebanyak- banyaknya.
Jika seseorang tidak mampu merekrut anggota baru maka sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan, maka uang investor yang diuntungkan dalam
bisnis skema piramida hanyalah investor yang bergabung paling awal.
Sementara investor yang lainnya hanya gigit jari karena kehilangan uang.
Skema ponzi juga merupakan konsep sistem bisnis money game dan
MGM, sehingga jelas sekali keharamannya, dan akan merugikan banyak
orang yang bergabung. Terkecuali seseorang yang bergabung lebih awal,
karena sistem piramida (skema ponzi) yang pertama kali atau yang lebih
awal tidak akan pernah rugi.
c. Member Get Member (MGM), yang dimana sistem MGM ini merupaka
pola yang sama dengan money game. Pada pola bisnis MGM bonus dan
komisi sangat diandalkan dari reqruitment, dengan biaya gabung yang
tinggi, harga produk di luar kewajaran.
d. Money Game dapat diartikan permainan uang atau penggandaan uang.
Money game merupakan permainan uang yang di lakukan oleh perusahaan
yang mengaku dirinya adalah perusahaan MLM untuk menutupi kedoknya
yang dilakukan oleh perusahaan MLM palsu ini hanya merkerut mitra
62
usaha dengan sebanyak-banyaknya hingga berbentuk jaringan kemudian
jaringan tersebut digunakan untuk mendapatkan bonus tanpa menjual
produk atau barang. Dalam islam dijelaskan bahwa uang diharamkan
untuk dijadikan objek perdagangan. Ciri khas dari money game ini tidak
adanya barang atau tidak mempunyai produk, biasanya digunakan pada
bisnis dengan model investasi bodong (palsu). Sistem permainan uang
cenderung menggunakan skema piramida (skema ponzi) dan orang yang
terakhir bergabung akan kesulitan mengembangkan bisnisnya.
Menurut salah satu mitra usaha mengatakan bahwa, dari ke empat
sistem pengembangan jaringan di atas bahwa dalam multi Level Marketing
Syariah tidak diperbolehkan.8 Dalam hal ini PT. Herba Penawar Alwahida
Indonesia merupakan Multi Level Marketing syariah yang menggunakan
bentuk sistem matahari. Bentuk sistem matahari yaitu para
anggota(member) PT. HPAI menggunakan jaringan lebih dari dua kaki
atau banyak kaki, yaitu merekrut dengan sebanyak-banyaknya. Artinya,
para pelaku Multi Level Marketing tersebut dapat membuka jaringan
hingga beberapa kaki dalam jaringan tersebut.
Dari hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan tentang
pengembangan jaringan yang dilakukan oleh PT. HPAI yaitu dengan
menggunakan bentuk sistem Break away atau dalam bahasa HPAI disebut
sistem matahari. Bentuk sistem break away yaitu dimana seorang member
berhak merekrut dengan kelebaran yang tak terbatas atau merekrut dengan
sebanyak-banyaknya, namun untuk tidak kedalamannya biasanya terbatas
hanya sampai 10 level kedalaman. Sistem break away ini pengembangan
jaringannya mengutamakan kelebaran, yaitu semakin banyak frontline,
semakin besar pula komisi yang diterima. Dengan sistem break away ini
memungkinkan downline untuk melebihi upline-nya. Bonus/komisi ini
biasanya kecil di awal namun besar di peringkat atas. Bahwa sistem break
away ini tidak ada unsur skema piramida, yang di mana skema piramida
8 Interview Pribadi dengan Djenial Abdi Aslinudin, Member HPAI, pada Tanggal 17 Mei
2018, Pukul 09.00
63
ini hanya berada pada level-level puncak saja yang diuntungkan,
sedangkan bawah mengalami kerugian.
Dengan sistem break away ini proses pengembangan jaringan yang
dilakukan oleh PT. HPAI sudah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak
mengandung unsur money game.
5. Ketentuan atau persyaratan mengenai pembagian komisi menurut Fatwa
DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 adalah sebagai berikut:
a. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran
maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang
terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau
produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam
PLBS.9
Dalam prakteknya PT. HPAI dalam pembagian komisi,
menyamakan antara komisi dengan bonus. Menurut Amir Hamzah
antara komisi dan bonus sama saja, tidak ada perbedaan dari keduanya,
komisi bahasa hukumnya dan bonus bahasa secara umum.10 Namun jika
kita telaah lebih mendalam, komisi dan bonus ini sangat berbeda. Yang
menjadi dasar hukum antara komisi dan bonus berbeda yaitu
berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang
pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah pada bagian
ketentuan umum. Dalam fatwa tersebut terdapat penjelasan mengenai
komisi dan bonus. Komisi merupakan imbalan yang diberikan oleh
perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, yang besaran maupun
bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait
langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau
produk jasa. Sedangkan bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan
oleh perusahaan kepada mitra atas penjualan, karena telah berhasil
9 Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 10 Interview Pribadi dengan Amir Hamzah, Manager Marketing HPAI, pada tanggal 07
Mei 2018, Pukul 10.00 WIB
64
melampau target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan
perusahaan.11 Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dr.
Hasanudin, M.Ag selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta sekaligus Wakil Ketua BPH di DSN MUI, beliau
menyampaikan bahwa sependapat dengan penelitian penulis, bahwa
dalam komisi harus jelas nominal berapa persennya dan diperjanjikan
diawal, sedangkan bonus tidak diperjanjikan dan tidak dijelaskan diawal
(boleh tidak diperjanjikan) dan apabila disamakan dikhawatirkan
terjadinya gharar jika dilaksanakan maka berpontensi melangar syariat.
Dan ini terlihat dari penjelasan PT HPAI yang menyamakan antara
pemberian bonus dan komisi. Bahwa pemberian bonus dan komisi
disandarkan pada prinsip al-Jualah dan ini sangat bertentangan dengan
ketetapan fatwa yang membedakan antara bonus dengan komisi.
Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa, komisi dan bonus
berbeda karena, penting untuk dibedakan agar seorang mitra mengetahui
ia mendapatkan komisi atau bonus dan agar si mitra bisa membedakan
yang mana ia mendapatkan komisi dan yang mana ia mendapatkan
bonus. Dapat dipahami bahwa komisi merupakan imbalan yang sudah
ditetapkan oleh sebuah perusahaan sedangkan bonus merupakan hadiah
apabila seseorang mencapai suatu target tertentu yang telah ditetapkan
oleh sebuah perusahaan, dapat di pahami bahwa jika seseorang tidak
melampau target yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan maka kita
hanya mendapatkan komisi/upah.
b. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara
regular tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau
jasa.
Komisi dan bonus yang diterima oleh mitra usaha merupakan
hasil kerja nyata. Menurut salah satu member HPAI Bapak Djenial, PT.
HPAI tidak menerapkan passive income di dalamnya, karena dalam
11 Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009
65
islam tidak diperbolehkan kemudian di PT. HPAI tidak ada kewajiban
dengan tutup poin (TUPO) karena belanja 1 (satu) point pun tetap di
input dan mendapatkan bonus, sehingga tidak ada prosentase yang
hilang sedikitpun.12 Menurut salah satu member lain mengemukakan,
di PT. HPAI mengenal TAPE (Target Penjualan) sebagai tolak ukur
keberhasilan Agen dan grupnya. TAPE sesuai dengan kepangkatan
yang dimiliki oleh seorang mitra usaha. Artinya ketika suatu target
tidak tercapai, maka misalnya, mitra usaha tersebut pangkat Manger
(M) poinnya tidak mencapai target maka tetap mendapatkan bonus
tetapi tidak sebesar yang mencapai target.
Menurut salah satu member HPAI yang lain, bahwa seorang
upline harus membina downline karena apabila tidak membina maka
downline-downline tidak akan paham, jika tidak paham maka akan
sulit berkembang kemudian seorang upline tidak mendapatkan komisi
dari membina.13 Tetapi disebutkan dalam buku Panduan Sukses HPAI
pada halaman 38 poin ke empat terdapat Bonus Generasi Pangkat
(BPG) yang berartikan bahwa adanya praktik bonus atau komisi
pembinaan.
Pada PT. HPAI terdapat pembinaan terhadap downline, misalnya
jika seorang upline pangkatnya sudah tinggi dan sudah mendapatkan
banyak downline dibawahnya, pembinaan tersebut dilakukan misalnya
dengan cara seminar, akan tetapi seminar tersebut tidak dilakukan
setiap hari, maka seharusnya, komisi membina tersebut didapatkan
ketika seseorang tersebut melakukan pembinaan seperti seminar pada
hari itu saja, ketika tidak melakukan pembinaan seharusnya tidak
mendapatkan komisi membina tersebut.
Menurut pengamatan peneliti, seorang upline setelah berkembang
jaringannya atau sudah mendapatkan banyak downline dibawahnya
12 Interview Pribadi dengan Djenial Abdi Aslinudin, Member HPAI, pada Tanggal 17 Mei
2018, Pukul 09.00 13 Interview Pribadi dengan Sulistio Wati, Mitra Usaha HPAI, pada Tanggal 10 Mei 2018,
Pukul 13.00 WIB
66
kebanyakan ia tidak mengenal downline satu persatu karena sudah
terlalu banyak downline dibawahnya, sehingga hal ini para upline yang
tidak membina jaringannya akan tetap mendapat komisi atau
bonusmembina, karena struktur yang telah ada. Bahwasannya seorang
upline tidak boleh mendapatkan komisi secara pasif tanpa melakukan
pembinaan.
Kemudian realitanya, dalam peraturan keagenan yang dibuat oleh
PT. HPAI, tidak menjelaskan target berapa kali seorang upline harus
membina downlinenya dalam satu bulan atau satu tahunnya. Sehingga
akan menghambat seorang downline dalam perkembangan jaringan
jika dalam jaringan HPAI mayoritas member belum paham mengenai
mekanisme kerja di HPAI.
Peneliti menyimpulkan bahwa hal tersebut belum sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah atau ketentuan-ketentuan fatwa adanya komisi
atau bonus pembinaan yang diambil dari prosentase pencapaian target
downlinenya sehingga masih membuka peluang bagi upline yang tidak
melalukan pembinaan dan tetap mendapat komisi atau bonus membina.
Dalam hal ini kesalahan perusahaan yaitu tidak menentukan target
berapa kali dalam sebulan atau setahun dalam membina para
downlinenya, kemudian kesalahan dari para upline yaitu setelah
berkembang jaringannya atau sudah mendapatkan banyak downline di
bawahnya ia tidak mengenal satu per satu para downline. Sehingga
tidak dilaksanakan pembinaan karena tidak saling mengenal.
c. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra
usaha) tidak menimbulkan ighra’.14
Ighra' adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan seseorang
lalai akan kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam
rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.
14 Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009
67
Menurut Manager Marketing HPAI, di HPAI tidak terdapat ighra'.
Dikenal dengan istilah Tijarotun murtabur, perdagangan yang tiada
merugi, ighra' yaitu bagaimana ia mendahulukan perniagan daripada
dzikrullaah. Bahkan dalam prakteknya PT. HPAI selalu mengarah
kepada dakwah-dakwah, mengajak seseorang untuk syiar dakwah Islam,
untuk kejayaan umat dan ekonomi umat, bahkan dalam memulai acara
dengan membaca basmalah, tilawah dan Indonesia raya tidak ada
kegiatan-kegiatan yang hura- hura. seperti pada Milad HPAI ke 6 di
SICC (Sentul Internasional Convention Center) di isi dengan perfom
syiar islam, mengggalang donasi kemanusiaan. Bahkan hiburannya
islami, semua yang berkaitang dengan syair- syair dakwah. Termasuk
diantaranya ketika PT. HPAI membuat promosi, iklan, promo, Sebelum
rilis selalu konsultasi dengan DPS.15
Selain komisi yang di dapat oleh mitra usaha HPAI, adapula
promo. Promo yaitu mekanisme perusahaan untuk menggairahkan pasar
dan menstimulasi kinerja prestasi para mitra usaha HPAI yang sifatnya
terbatas dan ditetapkan resmi oleh perusahaan. Promo yang diberikan
oleh PT. HPAI berkaitan dengan umrah, mobil, motor dan perjalanan
halal travel. Promo digunakan sebagai reward atau capaian-capaian
prestasi sesuai dengan promo marketing yang dikeluarkan dalam rentan
waktu tertentu.
Menurut mitra usaha HPAI, beliau mengemukakan bahwa promo
tersebut sifatnya tidak diberitahu kepada mitra usaha, promo
diberitahukan kepada mitra usaha ketika acara-acara HPAI seperti Milad
HPAI, dari acara tersebut di umumkan siapa saja yang mendapatkan
promo atau reward.16
15 Interview Pribadi dengan Amir Hamzah, Manager Marketing HPAI, pada Tanggal 07
Mei 2018, Pukul 10.00 WIB 16 Interview Pribadi dengan Meliha Khoibariyyah, Mitra Usaha HPAI, pada Tanggal 23
Mei 2018, Pukul 14.30 WIB
68
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai
analisis sharia compliance pada pembagian komisi dalam sistem Multi Level
Marketing studi kasus PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia tentang
mekanisme pemberian komisi pada PT. HPAI dan sharia compliance pada PT.
Herba Penawar Alwahida Indonesia dalam pembagian komisi menurut
ketentuan fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009, maka peneliti menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme pemberian komisi pada PT. HPAI yaitu berbasis prestasi
belanja produk dan jualan produk, yang di mana besaran komisi tersebut
ditentukan berdasarkan jenjang kepangkatan seseorang. Mengeni waktu
pembagian komisi, perusahaan sudah menetukan hari di mana komisi
tersebut dicairkan yaitu awal bulan pada tanggal 5-10. Dalam pembagian
komisi tersebut tidak terjadinya keterlambatan dalam pembagiannya.
Misalnya, waktu daftar mitra usaha HPAI menggunakan rekening bank
syaiah akan lebih didahulukan, dari pada yang menggunakan bank
konvensional, kemudian misalnya mitra usaha tidak mempunyai nomor
rekening maka bisa mengambil langsing ke kantor pusat HPAI setelah
tanggal 15 (lima belas). Adapun macam-macam bentuk komisi menurut PT.
HPAI antara lain Bonus Agenstok, Bonus Prestasi Pribadi (BPP), Bonus
Prestasi Grub (BGP), Bonus Generasi pangkat (BGP), dan Bonus Gold
Diamond Crown (BGC).
2. Sharia Compliance MLM pada PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia
dalam pembagian komisi menurut Fatwa DSN MUI N0. 75 DSN-
MUI/VII/2009. Bahwasannya PT. HPAI tidak sepenuhnya sesuai dengan
fatwa DSN MUI walaupun secara garis besar PT. HPAI sudah sesuai
dengan prinsip syariah, sudah mengikuti ketentuan-ketentuan fatwa,
terdapat Dewan Pengawas Syariah, legalitas perusahaan sudah cukup jelas,
69
proses pengembangan jaringanpun cukup jelas, dan tidak terdapat adanya
ighra' (iming-iming) akan tetapi disini perlu digaris bawahi bahwa PT.
HPAI masih ada yang belum sesuai dengan prinsip syariah perihal
pembagian komisi dan bonus, dan perihal pembinaan. Dari segi komisi dan
bonus yaitu PT. HPAI tidak bisa membedakan antara komisi dengan bonus
sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 sudah
dengan jelas komisi diartikan berbeda dengan bonus. Dalam fatwa DSN
MUI pada ketentuan umum poin keenam, komisi yaitu imbalan yang
diberikan perusahaan oleh mitra usaha atas penjualan, yang besaran maupun
bentuknya harus diperhitungan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait
langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan dan atau produk jasa.
Kemudian pada Fatwa DSN MUI pada ketentuan umum poin ketujuh bonus
yaitu tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha
atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau
nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh
perusahaan. Dengan begitu sudah menjelaskan bahwa komisi dan bonus
bukan hal yang sama karena keduanya dibedakan artinya komisi harus jelas
nominal berapa persennya dan diperjanjikan diawal, sedangkan bonus tidak
diperjanjikan dan tidak dijelaskan diawal (boleh tidak diperjanjikan) dan
apabila disamakan dikhawatirkan terjadinya gharar(ketidakjelasan) jika
dilaksanakan maka berpontensi melangar syariat. komisi itu adalah sesuatu
yang wajib diberikan seperti upah atau gaji sedangkan bonus diberikan
ketika seseorang telah melampau target. Komisi dan bonus penting untuk
dibedakan agar seorang mitra mengetahui ia mendapatkan komisi atau
mendapatkan bonus. Kemudian dari pembinaan, sistem ini belum sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah atau ketentuan-ketentuan fatwa, adanya
istilah komisi membina dalam perusahaan HPAI juga merupakan sebuah
ketidakadilan mengingat bahwa insentif tersebut diambil dari prosentase
pencapaian target downlinennya, sehingga masih membuka peluang bagi
upline yang tidak melakukan pembinaan dan tetap mendapatkan bonus
membina.
70
B. Saran-saran
1. Kepada PT. HPAI agar membedakan antara komisi dan bonus agar jelas
nantinya seorang mitra usaha tersebut mengetahui ia mendapatkan
komisi atau mendapatkan bonus.
2. Kepada PT. HPAI agar menentukan target berapa kali dalam sebulan
atau setahun dalam membina downline.
3. Kepada DPS PT. HPAI harus teliti dalam memberikan kebijakan agar
selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Bagi pemabaca, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih
terperinci berkenaan dengan fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dan peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem
Penjualan Langsung yang belum sempat penulis jelaskan seperti
perlindungan konsumen terhadap mitra usaha yang tidak di bina oleh
upline.
71
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Abdurrahman. Bisnis dan Muamalat
Konterporer, Bogor : Al Azhar Freshzone Publishing , 2014
Ali, Zanuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Amin, Muhamad. Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif
Ekonomi Islam; (Studi Kasus Pada PT. Natural Nusantara Cabang
Purwokerto); Skripsi Insititute Agama Islam Negeri Purwokerto: 2016
Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta, 2002 Cet. Ke 12
Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta: Rineka Cipta, 2008
B. Firly Ramly, Zulchaidir. The Master Book Jakarta: Fighter Managemen, 2017
Castrawijaya, Cecep. Etika Bisnis MLM Syariah Ciputat: Sedaun, 2013
Clothier, Peter, J Meraup Uang dengan Multi Level Marketing Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1995
D. Purnomo, Serfianto dkk. Multi level Marketing Money Game & Skema Piramid
Jakarta: PT. Gramedia, 2011
Dewan Syariah Nasional MUI, Hipunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta:
Erlangga, 2014
Dewi, Gemala dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada Media Group,
Jakarta 2007
72
Dwyanita, Ajeng & Irham Hakim, Analisis Kesesuaian Syariah Pada Sistem
Operasi Bisnis Multi Level Marketing (MLM) KK Indonesia Dengan
Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Jurusan Ekonomi Islam,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
Erza Amanati, Helin. Analisis pelaksanan Fatwa DSN MUI Tentang Sistem
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di AHAD-NET Internasional
Semarang, Skripsi, Insititut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang:
2011
Fajar Nur Deawata, Mukti. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman Penulisan
Skripsi, (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017)
Fatwa DSN MUI No 75/DSN-MUI/VII/2009
Hareba, Andreas. Menapaki Jalan DS-MLM Praktk, Pesona, dan Kiat Berbisnis
Direct selling dan Multi Level Marketing Jakarta: PT. Buku Kita, 2007
https://dsnmui.or.id/daftar-perusahaan-penjualan-langsung-berjenjang-syariah/,
diakses pada tanggal 13 Februari 2018 pada pukul 16.50 WIB
Katalog Produk HPAI, Hal 8-105
Kuswara, Mengenal MLM Syariah, Tangerang: Qultummedia, 2005
Mardani, Hukum Perikatan Syariah Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013
Cet.1
73
Marimin, Agus. Bisnis Multi Level Marketing dalam Pandangan Islam, VOL. 02
No. 02, Juli 2016
Mas Arum, Imam. Multi Level Marketing (MLM) SyariahSolusi Praktis Menekan
Praktik Bisnis Riba, Money Game, Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAIN) Salatiga Volume 3 Nomor 1, Juli 2012.
Nistains, Van. Multi Level Marketing Plus Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015
Panduan Sukses HPAI, Hal 9
Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor:32/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.
73/MPP/Kep//2000
Rahman, Abdul Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Kusuma,
2012, Cet.2
Rohim, Abdul. Analisis Konsep Bisyarah Pada Jamaher Network dalam Perspektif
Ekonomi Islam, Jurnal, Tribakti ISSN: 1411-9919, E-ISSN 2502-3047,
27, 2, Vol. 27 Nomor 2 September 2016
Rambe, Sarwedi. Penetapan Harga Produk Pada PT. HPAI Cabang Pekanbaru
Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah, Skripsi:2012
Regiana, Liva. Multi Level Marketing dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.75/DSN-MUI/VII/2009 Skripsi, IAIN Metro Lampung,
2017
74
Surya Dwi Putra, Ade. Komunikasi Persuasif PT Herba Penawar Alwahida
Indonesia (HPAI) dalam Membangun Jaringan di Kota Pekanbaru,
VOL. No. 1, April, 2018
Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah Bogor Ghalia Indonesia, 2008
Tyas Kuncoro, Anys. konsep Bisniss Multi level Marketing, Volume XL No.119
Sepember 2009
Yosuf, Boni Supriyadi. Apa Salah MLM? Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017
Zaenudin, M. Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN MUI Tentang Penjualan Langsung
Berjenjang Syariah di Multi Level marketing Syariah (Studi Kasus Pada
MLM Sayariah PT. K-LINK Indonesia Cabang Cirebon); Skripsi, Institut
agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon: 2013
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009
Lampiran 2: Sertifikat Penjualan Langsung Berjenjang Syariah
Lampiran 3: Surat Izin Anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia
Lampiran 4: Surat Izin BPOM
Lampiran 5: Surat Keterangan Pemberian data Wawancara
Lampiran 6: Daftar Pertanyaan Wawancara Perusahaan
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PERUSAHAAN
Daftar pertanyaan wawancara ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang ada
pada rumusan masalah dalam penelitian ini yang berjudul "Analisis Sharia
Compliance Pada Pembagian Komisi Dalam Sistem Multi Level Marketing
(Studi Kasus PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia)" berikut daftar
pertanyaan wawancara:
1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme PT. HPAI dalam memberikan komisi kepada
membernya?
3. Apakah ada unsur ighra' pada PT. HPAI?
4. Surat izin apa yang dimiliki oleh PT. HPAI?
5. Adakah mekanisme yang diusulkan oleh DPS yang tidak dilaksanakan oleh PT.
HPAI dengan alasan tertentu?
6. Bagaimana sikap DPS jika itu terjadi?
7. Jika ada perselisihan antara perusahaan dan DPS apa yang akan dilakukan?
Lampiran 7: Daftar Pertanyaan Member
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA MEMBER HPAI
1. Bagaimana prosedur atau mekanisme bapak/ibu bergabung di PT. HPAI?
2. Bagaimana proses pengembangan jaringan setelah menjadi member pada PT.
HPAI?
3. Bagaiamana cara bapak/ibu dalam mendapatkan bonus dan komisi pada PT.
HPAI?
4. Apakah terdapat keterlambatan dalam pembagian komisi?
5. Kapan komisi tersebut dicairkan oleh perusahaan HPAI?
6. Bagaimana system pemberian komisi kepada member?
7. Apakah ada unsur ighra'? (iming-iming atau janji)
8. Apakah PT. HPAI sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah?
Lampiran 8: Foto Bersama Manager Marketing HPAI