ANALISIS SEMIOTIK SOSIAL PEMBERITAAN MAHAR POLITIK...
Transcript of ANALISIS SEMIOTIK SOSIAL PEMBERITAAN MAHAR POLITIK...
ANALISIS SEMIOTIK SOSIAL PEMBERITAAN MAHAR
POLITIK DARI LA NYALLA KEPADA PRABOWO
SUBIANTO DI PROGRAM INDONESIA
LAWYERS CLUB TV ONE
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh
Dede Uswatun Hasanah
NIM 11140510000225
JURUSAN JURNALISTIK
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/ 2018 M
i
ABSTRAK
Dede Uswatun Hasanah. ANALISIS SEMIOTIK SOSIAL PEMBERITAAN
MAHAR POLITIK DARI LA NYALLA KEPADA PRABOWO SUBIANTO
DI PROGRAM INDONESIA LAWYERS CLUB TV ONE
Pemberitaan politikus La Nyalla dan Prabowo menjadi perhatian publik
dan media massa mengenai permintaan uang yang diduga mengarah pada adanya
praktek mahar politik. Dalam hal ini, salah satu media televisi yang memberitakan
kasus La Nyalla dan Prabowo adalah Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One. ILC
tayang perdana di TV One pada tahun 2010 setelah berganti nama dari Jakarta
Lawyers Club.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memunculkan
pertanyaan mayor dan minor. Adapun pertanyaan mayornya adalah Bagaimana
analisis Semiotik Sosial pada pemberitaan mahar politik di ILC? Kemudian,
pertanyaan minor adalah bagaimana ILC TV One mengkonstruksikan
pemberitaan mahar politik yang terjadi antara La Nyalla Luhut Mattaliti dan
Prabowo Subianto dilihat dari segi medan wacana, pelibat wacana, dan sarana
wacana?
Penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivis dengan
pendekatan kualitatif. Kemudian peneliti menggunakan metode penelitian
Semiotik Sosial M.A.K. Halliday dalam memaknai teks sebuah berita dan
menelaah sistem tanda berupa bahasa yang dihasilkan oleh manusia.
Dari data yang dikaji melalui Semiotik Sosial M.A.K. Halliday, diperoleh
data, yaitu: medan wacana di sini menggambarkan situasi apa yang diwacanakan
oleh ILC mengenai kasus mahar politik La Nyalla dan Prabowo. Pelibat wacana
pada berita tersebut dilihat dari siapa saja yang dicantumkan pada teks tersebut.
Selain itu, bagaimana peranan dan kedudukan narasumber itu digambarkan pada
teks berita tersebut. Sarana wacana menggambarkan bagaimana ILC
menggunakan gaya bahasa dalam penulisan naskah berita La Nyalla dan Prabowo.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembahasan di talkshow ILC
berkaitan berita mahar politik lebih menekankan kepada kasus mahar politik dan
sistem Pilkada langsung. Kemudian, pemilihan narasumber yang dilibatkan tidak
sembarangan, untuk itu ILC dalam mencantumkan kutipan terlihat berkualitas
karena narasumber yang diangkat sebagai kutipan sesuai dengan bidangnya.
Bahasa yang digunakan pada pemberitaan ini menunjukkan bahwa sikap ILC
kontra terhadap mahar politik La Nyalla. ILC juga menunjukkan sikap
mendukung adanya perubahan terhadap sistem Pilkada.
Kata kunci: Mahar Politik, La Nyalla, Prabowo, Semiotik Sosial
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillahhirobbil‟alamin, puja dan puji syukur peneliti panjatkan
kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang begitu
banyak, sehingga dengan ridhonya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
Shalawat serta salam juga tidak lupa peneliti junjungkan kepada nabi besar
Muhammad SAW yang telah memberikan banyak perubahan kepada umatnya,
dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini.
Begitu banyak kesan dan manfaat yang didapat oleh peneliti dalam
menyelesaikan skripsi ini. Peneliti tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga
mendapat pelajaran berharga bahwa tidak ada kesuksesan tanpa usaha dan kerja
keras yang diiringi doa.
Peneliti secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua
orang tua, yaitu: ibunda Maemunah dan ayahanda Tamin yang telah memberikan
semangat dan kasih sayang, serta doa yang tak ada hentinya untuk peneliti.
Terimakasih untuk semua keringat, senyum, kesabaran, dan pengorbanan ibu dan
ayah untuk Dede, sekarang Dede bisa jadi sarjana. Semoga Allah mengampuni
kesalahannya, memberikan kesehatan dan umur panjang, serta senantiasa dalam
lindungan Allah SWT.
Skripsi ini tentu juga tidak serta merta terselesaikan dengan baik tanpa
keterlibatan para pihak yang dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
memberikan bantuan dan kerjasamanya. Oleh karena itu, peneliti ingin
mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:
1. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Dr. H. Arief Subhan, M.A., Wakil Dekan I Bidang
Akademik, Dr. Suparto, M.Ed, Ph.D., Wakil Dekan II Bidang
iii
Administrasi Umum Dra. Hj. Roudhonah, M.Ag., serta Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan Dr. Suhaimi, M.Si.
2. Ketua Jurusan Jurnalistik, Kholis Ridho, M.Si., serta Sekretaris Jurusan
Jurnalistik Dra. Hj. Musfirah Nurlaily, M.A. yang telah meluangkan
waktunya untuk sekedar berkonsultasi dan meminta bantuan dalam hal
perkuliahan.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Suhaimi, M.Si., yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan
memberikan banyak pelajaran, serta menyemangati peneliti dengan
kesabaran untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Seluruh dosen pengajar dan staf akademik Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat
bermanfaat bagi peneliti.
5. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
yang telah menyediakan buku serta fasilitas lainnya, sehingga peneliti
mendapat banyak referensi dalam penelitian ini.
6. Tejo Asmoro selaku produser Indonesia Lawyers Club TV One yang telah
memberikan waktu dan bantuannya dalam proses wawancara. Semoga
Allah SWT membalas amal dan kebaikannya.
7. Ahmad Yanto, Muhidin, Rohmat, Abdul Aziz, dan Ahmad Fahrurozi,
kakak peneliti yang selalu menghibur, memberi semangat, dan bantuan
dalam bentuk apapun sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini
dengan baik.
8. Sahabat peneliti di rumah, Evi Arromli yang selalu ada kapanpun
dibutuhkan oleh peneliti. Terimakasih atas segala support dan
kebaikannya. Cepat wisuda juga ya.
9. Teman sekaligus sahabat peneliti Ma‟rifah Istiqomah (Emak) di Jurusan
Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terimakasih untuk sahabat
peneliti yang selalu memberi semangat, memberi bantuan, dan bersedia
menerima keluh kesah peneliti baik tentang tugas kuliah, organisasi,
kerjaan, dan urusan pribadi. Lopyu mak!
iv
10. Teman sekaligus sahabat Geng Segala Rupaku, Hawa Muharrama,
Khairunisa, Nani Yulianti, Sinaida Fahima, dan Sururoh Tullah Adedoin
Uthman. Terimakasih sudah memberi warna dalam kehidupan
perkuliahanku. See you on top gaiss!
11. Sahabat DNK TV 5.0 Fams; Abdul Hafiz, Ahmad Muhajirin, Arita
Ambarani, Devi Agustiana, Faradhita A. Manaf, Irna Syahputri,
Muhammad Sayyid Furqon, Perwita Suci, Rosiana Pratama Efendi, Siti
Afifah, Sofie Medina Pasha, Wilu Analia, ka Khairunnisa, ka
Dhiyaurrahman, dan ka Ryan Alamsyah. Terimakasih sudah mau berbagi
kisah, tertawa, dan menangis bersama menjadi keluarga. Momen bersama
kalian tak akan terlupakan.
12. Dedi Fahrudin, M.Ikom, General Manager Komunitas Dakwah dan
Komunikasi Televisi (DNK TV), teman-teman serta adik-adikku yang
telah memberikan pengalaman dan berbagi ilmu seputar dunia
pertelevisian.
13. Nur Fajri Rahmawati, terimakasih ka sudah mau berbagi ilmu dan
memberikan pencerahan untuk segala keriwehan perskripsian ini.
Terimakasih juga pinjaman bukunya. Sukses selalu kak.
14. Keluarga Besar Social Trust Fund (STF) yang sudah memberikan
beasiswa pendidikan untuk saya sehingga meringankan beban biaya
kuliah. Terimakasih untuk ilmu, kesempatan, pengalaman, dan teman-
teman baru yang saya dapatkan di STF. Sukses selalu untuk STF.
15. Teman seperbimbingan skripsi Nadia Karimah yang selalu memberi
semangat dan berjuang bersama peneliti. We did it Nad!.
16. Teman-teman Jurnalistik 2014 yang telah berjuang bersama dalam
mengikuti perkuliahan selama hampir empat tahun. Terima kasih atas
pertemanan, pembelajaran, dan pengalaman yang telah diberikan kepada
peneliti.
17. KKN BATMAN 2014 yang sudah berbagi pengalaman yang tidak
terlupakan. Semoga silaturahmi yang terjalin akan tetap terjaga selamanya.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung,
mendo‟akan, dan meluangkan waktu untuk berbagi informasi dalam menyusun
v
skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas
semua kebaikan dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.
Peneliti menyadari skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan, namun
peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya
dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 26 November 2018
Dede Uswatun Hasanah
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK .............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Batasan Masalah........................................................................................... 5
C. Rumusan Masalah ........................................................................................ 5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ................................................... 5
E. Tinjauan Kajian Terdahulu .......................................................................... 6
F. Metodologi Penelitian .................................................................................. 7
G. Sistematika Penulisan ................................................................................ 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA .............................................................................. 14
A. Semiotik Sosial .......................................................................................... 14
1. Pengertian Semiotik ............................................................................... 14
2. Macam-Macam Analisis Semiotik ......................................................... 17
3. Analisis Semiotik Sosial M.A.K Halliday .............................................. 18
B. Konstruksi Sosial Media Massa ................................................................. 24
C. Mahar Politik dalam Pilkada ...................................................................... 26
1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ....................................................... 26
2. Definisi Mahar Politik ............................................................................ 30
vii
3. Larangan Mahar Politik .......................................................................... 32
D. Talkshow sebagai Media Pemberitaan ....................................................... 34
E. Majas Sebagai Gaya Bahasa ...................................................................... 38
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN ................................. 49
A. Sejarah Singkat TV One............................................................................. 49
1. Profil Perusahaan .................................................................................... 49
2. Visi Misi TV One ................................................................................... 51
B. Indonesia Lawyers Club (ILC) .................................................................. 51
1. Indonesia Lawyers Club ......................................................................... 51
2. Penghargaan Indonesia Lawyers Club ................................................... 54
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .............................................. 56
A. Medan Wacana (Field of Discourse).......................................................... 57
1. Analisis Data (Mahar Politik: La Nyalla vs Prabowo) .......................... 58
B. Pelibat Wacana (Tenor of Discourse) ........................................................ 68
1. Analisis Data (Mahar Politik: La Nyalla vs Prabowo) ........................... 69
C. Sarana Wacana (Mode of Discourse) ......................................................... 77
1. Analisis data (Mahar Politik: La Nyalla vs Prabowo) ............................ 78
BAB V PEMBAHASAN ..................................................................................... 85
A. Interpretasi Penelitian................................................................................. 85
BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN.......................................... 89
A. Simpulan .................................................................................................... 89
B. Implikasi ..................................................................................................... 90
viii
C. Saran ........................................................................................................... 90
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 92
LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................. 95
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Periodisasi Pemilihan Kepala daerah
Tabel 3.1 Struktur Organisasi TV One
Tabel 3.2 Penghargaan ILC
Tabel 4.1 Rekap Analisis Semiotik Sosial
Tabel 4.2 Data Medan Wacana
Tabel 4.3 Data Pelibat Wacana
Tabel 4.4 Data Sarana Wacana
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Elemen Makna Pierce
Gambar 3.1 Logo TV One
Gambar 3.2 Logo Indonesia Lawyers Club
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kasus mahar politik kerap terjadi menjelang Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada). Pada Pilkada serentak 2018, kasus mahar politik muncul
kembali menyeret nama besar petinggi Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Kamis, 11 Januari 2018, La Nyalla Luhut Mattaliti bakal calon
Kepala Daerah Jawa Timur memberikan pernyataan yang membuat geger
publik. Ia mencurahkan kekesalannya karena dimintai uang sebesar 40
miliar oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo. Tak hanya
itu, pihak Gerindra pun dikatakan meminta uang senilai 70 miliar untuk
dana saksi.
Pernyataan La Nyalla pun mendapat respon yang beragam dari
masyarakat dan politisi. Ada yang pro dan ada yang kontra. Sebagian
politisi yang pernah diusung partai Gerindra pun ikut bersuara menanggapi
pernyataan La Nyalla. Saat kasus ini muncul ke publik dan dibahas oleh
banyak media, suhu politik Indonesia memang sedang memanas
menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Pemberitaan mengenai kasus mahar politik ini menarik untuk ditelaah
karena mendapat perhatian besar dari media dan masyarakat. Apalagi
kasus ini melibatkan Prabowo Subianto, salah satu bakal calon presiden di
Pilpres 2019 yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang bersih.
Fenomena mahar politik sendiri bukanlah hal yang baru dalam
Pilkada. Beberapa pasangan calon kepala daerah mengaku dimintai mahar
politik pada Pilkada serentak 2018 ini. Diantaranya Dedi Mulyadi,
Siswandi, Johan Maryono, dan terakhir Yan Mandenas yang mengaku
dimintai uang mahar oleh Partai Hanura.
Mahar politik sendiri diartikan sebagai salah satu biaya yang harus
dikeluarkan oleh pasangan calon yang akan maju melalui partai politik
sebagai syarat dan persetujuan untuk menggunakan “perahu” partai politik
tertentu. Jumlah uang yang harus dikeluarkan diperkirakan cukup besar
2
jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam
Undang-Undang (UU)1, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena
berlangsung di balik layar. Adanya pengeluaran dana atau pemberian
mahar politik itu sudah masuk dalam kategori politik transaksional atau
politik uang (money politic).
Politik uang atau money politic sendiri dianggap sebagai praktik
penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan
dalam mencapai kekuasaan. Hal itu bisa berupa jabatan strategis di
pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu Pemilihan Umum
(Pemilu).2 Secara singkat, money politic diartikan sebagai uang sogok atau
uang suap yang diberikan kepada seseorang atau lembaga dengan tujuan
menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar. Dalam Islam,
money politic sama dengan risywah yaitu sesuatu yang diberikan untuk
membatalkan kebenaran atau menetapkan kebatilan. Dengan kata lain,
risywah adalah suatu pemberian berupa uang atau benda yang diberikan
kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan.3
Mengutip pernyataan Wahyudi Kumorotomo (2009), Fitriyah
menyatakan ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam
Pilkada langsung. Salah satunya bisa berupa sumbangan dari para bakal
calon kepada Partai Politik (Parpol) yang telah mendukungnya, atau
"sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu Parpol kepada para kader
partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur,
bupati atau walikota4 (atau biasa disebut dengan biaya mahar politik).
Secara hukum, praktik mahar politik jelas dilarang dan termasuk
tindakan ilegal. Larangan soal mahar politik ini pun sudah diatur secara
tegas pada pasal 187B UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
1 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 7 ayat 2 “Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya
paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye.” 2 Harun Al-Rasyid, Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif
Maqashid al-Syari‟ah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) Cet. ke-1, h.42. 3 Mashudi Umar, “Money Politic dalam Pemilu Perpesktif Hukum Islam” Vol. 2 No. 1
(Januari, 2015), 106. 4 Fitriyah, “Fenomena Politik Uang dalam Pilkada”, dok. 1,
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4824/4373, diakses pada Jumat, 2
Februari pukul 13.30 WIB.
3
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Penerima mahar politik bisa dikenakan
sanksi pidana penjara maksimal selama enam tahun dan denda maksimal
satu miliar.5 Selain itu bagi partai politik atau gabungan partai politik yang
terbukti menerima mahar akan dikenakan sanksi berupa pelarangan
mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama
sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 2 UU Pilkada. Sedangkan bagi
pasangam calon yang terbukti memberikan mahar akan dijatuhkan sanksi
berupa pembatalan pencalonan sebagai kepala daerah sesuai dengan pasal
47 ayat 5 UU Pilkada.
Dalam Syariat Islam, baik yang menerima (murtasyi) dan yang
memberi (al-rasyi) ataupun yang menjadi perantara (raisyi). Mereka sama-
sama mendapat predikat dilaknat Allah SWT.6 Tak hanya melanggar
undang-undang, praktek mahar politik juga melanggar etika.
Kasus mahar politik yang melibatkan La Nyalla dan Prabowo ini
pun marak diperbincangkan di berbagai media massa. Media berlomba-
lomba memberitakan untuk mencari kebenaran atas kasus ini. Media
massa sendiri mempunyai peran penting dalam menyebarluaskan isu-isu
yang sedang terjadi. Namun, setiap media mempunyai cara pandang
tersendiri dalam mengkonstruk sebuah peristiwa yang terjadi.
Dalam setiap pemberitaan yang dilakukan oleh media tentu
memiliki perbedaan pandangan atau persepsi dalam memaknai setiap isu.
Perbedaan itu dapat dilihat dari bagaimana media memaknai isu, angle
atau sudut berita yang ditonjolkan, gaya penulisan berita, kata atau kalimat
yang digunakan dalam berita, dan unsur-unsur lainnya dalam penulisan
berita. Karena berita yang melibatkan La Nyalla dan Prabowo ini bersifat
negatif maka menjadi tantangan tersendiri untuk media dalam menyajikan
informasi yang aktual, faktual, dan berimbang. Pemilihan dan penggunaan
5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Pasal 187B “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada
proses pencalonan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 6 Mashudi Umar, “Money Politic dalam Pemilu Perpesktif Hukum Islam” Vol. 2 No. 1
(Januari, 2015), 107.
4
kata tertentu bisa saja mengkonstruksi tokoh terkait menjadi buruk atau
baik dalam pandangan masyarakat.
Dugaan permintaan mahar politik oleh Prabowo kepada La Nyalla
menarik perhatian sejumlah media massa untuk memberitakan. Salah
satunya program Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One. ILC merupakan
salah satu program berita dengan format talk show yang tayang di TV
One. ILC juga termasuk ke dalam acara news jenis soft news yang
membahas suatu topik secara mendalam (indepth) dengan menghadirkan
narasumber yang berpengalaman langsung dengan topik yang sedang
diperbincangkan. ILC tayang satu minggu sekali pada hari Selasa pukul
19.30 WIB. Program ini selalu membahas topik-topik kontroversi yang
sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Salah satunya isu mahar
politik yang menyeret Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Episode Mahar Politik: La Nyalla vs Prabowo yang ditayangkan
oleh ILC pada 16 Januari 2018 menarik perhatian penulis. Episode ini
membahas secara mendalam adanya praktik mahar politik dalam Pilkada
yang selama ini seolah tersembunyi dan ditutupi dari publik. Menariknya,
dalam episode ini ada pembahasan bahwa perlu ada perubahan sistem
Pemilu dan Pilkada yang menghabiskan uang sangat besar.
Dari program ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana ILC
mengkonstruksi topik berita yang dibahas. Penelitian ini menggunakan
analisis Semiotik Sosial untuk menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh
manusia berupa lambang dan kalimat.
Ahli semiotik, Umberto Eco menyebut tanda sebagai suatu
“kebohongan” dan dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi dibaliknya
dan bukan merupakan tanda itu sendiri.7 Teks media yang tersusun atas
seperangkat tanda itu tidak pernah membawa makna tunggal.
Kenyataannya teks media memiliki kepentingan tertentu atau ideologi
dominan yang terbentuk melalui tanda tersebut.8
7 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi “Aplikasi Praktis bagi Penelitian
dan Skripsi Komunikasi”, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013) Cet 2, h. 9. 8 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi “Aplikasi Praktis bagi Penelitian
dan Skripsi Komunikasi”, h. 11.
5
Berdasarkan uraian di atas, maka melalui penelitian ini penulis
ingin mengetahui bagaimana Indonesia Lawyers Club mengkonstruk teks
pada pemberitaan mahar politik antara La Nyalla dan Prabowo dengan
judul Analisis Semiotik Sosial Pemberitaan Mahar Politik Dari La
Nyalla Kepada Prabowo Subianto Di Program Indonesia Lawyers
Club Tv One.
B. Batasan Masalah
Untuk mempermudah penelitian ini, penulis membatasi masalah
penelitian dan memfokuskan penelitian pada kasus mahar politik yang
terjadi antara La Nyalla dengan Prabowo.
Pembatasan fokus hanya pada pemberitaan tentang mahar politik yang
terjadi antara La Nyalla dengan Prabowo yang tayang pada 16 Januari
2018 dalam program Indonesia Lawyers Club TV One.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah tersebut, penulis merumuskan
permasalahan secara umum tentang bagaimana Indonesia Lawyers Club
mengkontsruksi pemberitaan tentang mahar politik yang terjadi antara La
Nyalla dengan Prabowo dilihat dari segi medan wacana, pelibat wacana,
dan sarana wacana?
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan hasil
analisis Semiotik Sosial yang terdiri dari medan wacana, pelibat
wacana, dan sarana wacana dalam episode “Mahar Politik: La Nyalla
vs Prabowo” pada program Indonesia Lawyers Club TV One.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademik
6
Sebagai sumbangan dari perspektif akademis untuk
pengembangan Ilmu Komunikasi pada umumnya dan
pengembangan Ilmu Jurnalistik pada khususnya. Penelitian ini
memfokuskan dengan teknik analisis Semiotik Sosial terhadap
institusi sebuah media dalam penulisan berita tentang politik.
Bagaimana cara pandang media dalam melihat dan memaknai
suatu peristwa melalui sebuah teks di media. Selain itu juga
sebagai penjelas dari konstruksi media massa.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan penambah
wawasan bagi penelitian selanjutnya. Terutama pada sebuah
metode penelitian Semiotik Sosial dan memberikan gambaran
tentang bagaimana sebenarnya media massa televisi
mengkonstruksi berita. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat pada pemikiran institusi media televisi dalam
menayangkan berita seputar dunia politik kepada khalayak.
E. Tinjauan Kajian Terdahulu
Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa tinjauan
pustaka yang pembahasannya mendekati apa yang diteliti oleh penulis.
Diantaranya sebagai berikut:
a. Judul Skripsi “Analisis Semiotika Sosial Pemberitaan
Pernikahan Beda Agama pada Asmirandah dengan Jonas
Rivano di Situs TEMPO.CO” oleh Ika Suci Agustin Jurusan
Konsentrasi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
b. Judul Skripsi “Semiotika Sosial Hukum Bertabaruj pada Kuku
Bagi Wanita Muslimah dalam Program Berita Islami Masa
Kini dan Mozaik Islam Trans TV” oleh Nur Fajri Rahmawati
Jurusan Konsentrasi Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7
c. Judul Skripsi Kesenjangan Antara Motif dan Tingkat Kepuasan
Penonton Terhadap Tayangan Talkshow Indonesia Lawyers
Club (ILC) di TV One oleh Azmy Azis Jurusan Konsentrasi
Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
d. Jurnal dengan judul “Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis
dan Analisis Wacana Kritis” oleh Anang Santoso jurusan
Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
F. Metodologi Penelitian
1. Paradigma Penelitian
Paradigma, menurut Dani Vardiansyah, diartikan sebagai cara
pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan
mempengaruhi dalam berfikir, bersikap, dan bertingkah laku.9
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah
paradigma konstruktivis. Paradigma ini menyatakan bahwa
kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial
dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma ini
mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks
berita yang dihasilkan.
Rancangan konstruktivis melihat realitas pemberitaan media
sebagai aktivitas konstruksi sosial.10
Menurut pandangan ini, bahasa
tidak hanya dilihat dari segi gramatikal, tetapi juga melihat apa isi
atau makna yang terdapat dalam bahasa itu. Analisis menurut
pandangan ini adalah suatu analisis yang membongkar maksud-
maksud dan makna-makna tertentu yang disampaikan oleh sang
subjek yang mengemukakan suatu pernyataan.
Menurut Indiwan Seto yang mengutip dari Saussure, persepsi
dan pandangan kita tentang realitas dikonstruksikan oleh kata-kata
9 Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Indeks,
2008), h. 27. 10
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004),
Cet. ke-3, h. 204.
8
dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial.11
Dengan
demikian paradigma ini ingin mengungkapkan makna yang
tersembunyi di balik suatu realitas. Paradigma konstruktivis
bermaksud untuk mengetahui bagaimana realitas mengenai
pemberitaan mahar politik pada La Nyalla dengan Prabowo di
Indonesia Lawyers Club TV One.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif
untuk menganalisis isi dan teks berita di ILC TV One yang
berhubungan dengan berita mahar politik antara La Nyalla dengan
Prabowo.
Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek
penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.
Penelitian ini dilakukan secara holistik dan dengan cara deskriptif
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang
alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.12
Penelitian kualitatif dipakai untuk mengetahui dan menganalisis
apa yang justru tidak terlihat, atau dengan kata lain penelitian
kualitatif justru ingin melihat isi komunikasi yang tersirat.13
Dalam penerapannya, pendekatan kualitatif menggunakan
metode pengumpulan data dan metode analisis yang bersifat
nonkuantitatif, seperti penggunaan instrumen wawancara mendalam
dan pengamatan.
11
Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi “Aplikasi Praktis bagi
Penelitian dan Skripsi Komunikasi”, h. 9. 12
Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2006), h.6. 13
Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi “Aplikasi Praktis bagi
Penelitian dan Skripsi Komunikasi”, h. 27.
9
3. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis
Semiotik Sosial model M.A.K Halliday. Semiotik sosial merupakan
semiotik yang khusus menelaah sistem tanda berwujud lambang,
baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kalimat.
Analisis semiotik merupakan sebuah ikhtisar untuk merasakan
sesuatu yang aneh. Sesuatu yang perlu dipertanyakan lebih lanjut
ketika membaca teks atau narasi/wacana tertentu. Analisisnya
bersifat paradigmatic dalam arti berupaya menemukan makna
termasuk dari hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah teks.14
Penggunaan Semiotik Sosial dari M.A.K Halliday dalam analisis
isi media adalah untuk menemukan hal terkait dengan tiga
komponen Semiotik Sosial, yaitu medan wacana (field of discourse),
pelibat wacana (tenor of discourse), dan sarana wacana (mode of
discourse).
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana media
massa mengkonstruksi realitas pada suatu peristiwa menjadi sebuah
berita. Penelitian ini mengenai episode kasus mahar politik yang
terjadi antara La Nyalla dengan Prabowo pada program Indonesia
Lawyers Club TV One.
4. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah program Indonesia Lawyers Club
TV One sedangkan objek yang dimaksud adalah teks berita dalam
episode “Mahar politik: La Nyalla vs Prabowo” yang ditayangkan
pada Selasa, 16 Januari 2018 pukul 19.30 – 23.00 WIB.
5. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu terhitung
dari Maret hingga November 2018. Sehubung dengan subjek
penelitian yang merupakan media massa televisi dalam analisis
14
Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi “Aplikasi Praktis bagi
Penelitian dan Skripsi Komunikasi”, h. 8.
10
Semiotik Sosial, maka peneliti melakukan wawancara penelitian di
gedung TV One Jl. Rawa Terate II No. 2 Kawasan Industri
Pulogadung Jakarta 13260, Indonesia.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam
penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab antara
pewawancara dengan narasumber yang dianggap memahami
masalah atau peristiwa tertentu untuk mendapatkan keterangan
dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini
wawancara digunakan sebagai alat pelengkap untuk melengkapi
informasi yang telah diperoleh.
Wawancara dilakukan dengan Tejo Asmoro selaku
produser Program ILC mengenai pemberitaan mahar politik yang
melibatkan La Nyalla dan Prabowo Subianto sebagai upaya untuk
menemukan data yang lebih akurat sesuai penelitian ini.
b. Observasi
Observasi adalah proses memerhatikan dan mengamati
secara teliti dan sistematis pada sasaran objek yang dituju. Dalam
metode ilmiah, observasi adalah suatu cara bagi peneliti untuk
memperoleh data dengan pengamatan secara sistematis terhadap
fenomena yang diselidiki.15
Dalam penelitian ini observasi yang
dilakukan merupakan observasi tayangan pada episdoe “Mahar
Politik: La Nyalla vs Prabowo” di program ILC TV One.
15
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h.92.
11
c. Dokumentasi
Peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, buku-buku, video, jurnal, dan lain sebagainya
yang dapat menunjang penulisan skripsi ini.
Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk
mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu
media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat
langsung oleh subjek yang bersangkutan.16
7. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan oleh
peneliti adalah model analisis semiotik M.A.K Halliday. Pada
umumnya ada tiga jenis masalah yang hendak diulas dalam analisis
semiotik. Pertama adalah masalah makna (the problem of meaning)
bagaimana orang memahami pesan? Informasi apa yang terkandung
dalam struktur sebuah pesan? Kedua, masalah tindakan atau
pengetahuan tentang bagaimana memperoleh sesuatu melalui
pembicaraan. Ketiga masalah koherensi yang menggambarkan
bagaimana membentuk pola pembicaraan masuk akal dan logis dan
dapat dimengerti.17
Semiotik Sosial digunakan untuk menafsikan konteks sosial
teks, yaitu lingkungan terjadinya pertukaran makna dengan
menggunakan tiga konsep sebagai berikut:18
a. Medan wacana (field of discourse) menunjuk pada hal yang
sedang terjadi, pada sifat tindakan sosial yang berlangsung,
apa sesungguhnya yang sedang disibukkan oleh para pelibat,
yang didalamnya bahasa ikut serta sebagai unsur pokok
16
Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Imu Sosial, (Jakarta:
Salemba Humanika, 2012) Cet ke-3, h.143. 17
Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi “Aplikasi Praktis bagi Penelitian
dan Skripsi Komunikasi”, h. 30. 18
MAK Halliday, Ruqaiya Hasan, Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa
dalam Pandangan Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992) Cet. ke-1, h. 16.
12
penentu maksud dari kesimpulan pembahasan yang
terkandung dalam suatu konteks.
b. Pelibat wacana (tenor of discourse) menunjuk pada orang-
orang yang mengambil bagian, pada sifat para pelibat,
kedudukan dan peranan mereka, jenis-jenis hubungan
peranan apa yang terdapat di antara para pelibat, termasuk
hubungan–hubungan tetap dan sementara, baik jenis peranan
tuturan yang mereka lakukan dalam percakapan maupun
rangkaian keseluruhan hubungan-hubungan yang secara
kelompok mempunyai arti penting yang melibatkan mereka.
c. Sarana wacana (mode of discourse) menunjuk pada bagian
yang diperankan oleh bahasa, hal yang diharapkan oleh para
pelibat diperankan bahasa dalam situasi itu; organisasi
simbolik teks, kedudukan yang dimilikinya, dan fungsinya
dalam konteks, termasuk salurannya (apakah dituturkan atau
dituliskan atau semacam gabungan keduanya) dan juga
mode retorikanya, yaitu apa yang akan dicapai teks
berkenaan dengan pokok pengertian seperti bersifat
membujuk, menjelaskan, mendidik, dan semacamnya.
8. Pedoman Penulisan
Penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku pedoman yang
berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta. Pedoman tersebut dipakai penulis untuk mengikuti aturan
tentang keseragaman penulisan karya ilmiah. Buku pedoman karya
ilmiah ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Nomor 507 Tahun 2017.
G. Sistematika Penulisan
Agar penulisan skripsi ini bersifat sistematis, maka penulis
membaginya menjadi enam bab, yang pada tiap-tiap babnya terdiri dari
sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:
13
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
tinjauan kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Bab ini berisi landasan teori yang digunakan yaitu definisi
semiotik, semiotik sosial M.A.K Halliday, konstruksi media, Pilkada,
definisi money politic dan mahar politik, talkshow berita, dan macam-
macam majas sebagai gaya bahasa.
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN
Bab ini memaparkan tetang profil dan sejarah berdirinya TV One,
visi dan misi TV One, profil program Indonesia Lawyers Club, dan
prestasi program Indonesia Lawyers Club.
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
Bab ini berisi analisis Semiotik Sosial, membahas konstruksi
terhadap pemberitaan mahar politik di ILC dengan cara mengurai realitas
objektif pemberitaan La Nyalla dengan Prabowo Subianto. Temuan
penelitian menggunakan analisis Semiotik Sosial M.A.K Halliday yang
dilihat dari medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana.
BAB V PEMBAHASAN
Bab ini berisi uraian yang mengaitkan latar belakang, teori, dan
rumusan teori baru dari penelitian.
BAB VI PENUTUP
Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan penelitian dan
sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam perumusan
masalah, serta menyampaikan implikasi, saran-saran dan lampiran-
lampiran yang terkait dengan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
Menguraikan judul-judul sumber bacaan selama penelitian ini baik
dari buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.
14
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Semiotik Sosial
1. Pengertian Semiotik
Semiotik sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial
memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar
yang disebut dengan “tanda”.1 Secara etimologis, istilah semiotik
berasal dari kata Yunani: semeion yang berarti “tanda” atau
semeiotikos yang berarti teori tanda.2 Secara terminologis, semiotik
didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-
objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda.3
Batasan yang lebih jelas dikemukakan oleh Preminger. Seperti
dikutip oleh Alex Sobur dalam Analisis Teks Media, Preminger
menjelaskan bahwa semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini
menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu
merupakan tanda-tanda. Maka secara sederhana dapat dikatakan
bahwa semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan,
konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut
mempunyai arti.
Oleh Ferdinanrd de Saussure semiotik didefinisikan di dalam
Course in General Linguistic sebagai ilmu yang mengkaji tentang
peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial.4 Sementara itu
Charles Sanders Pierce mendefinisikan semiotik sebagai studi tentang
tanda dan segala yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya
(sintaksis semiotik), hubungan dengan tanda-tanda lain (semantik
semiotik), serta pengirim dan penerimanya oleh mereka yang
1 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) Cet. ke-6, h. 87. 2 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotik: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda
dari Semiotik Struktural hingga Dekonstruksi Praktis, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 19. 3 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing, h. 95. 4 Yasraf Amir Piliang, Semiotik Teks: Sebuah Pendekatan Analisis Teks, Vol. 5 No 2,
2004, h.190.
15
menggunakannya (pragmatik semiotik).1 Oleh karena itu, melalui
tanda memungkinkan manusia berhubungan dengan orang lain dan
memberi makna pada fenomena alam.
Konsep dasar dari semiotik sendiri adalah „tanda‟ yang diartikan
sebagai a stimulus designating something other than itself (suatu
stimulus yang mengacu pada sesuatu yang bukan dirinya sendiri).2
Menurut Umberto Eco tanda merupakan suatu yang atas dasar
konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili
sesuatu yang lain.3
Di antara tipologi tanda yang terkenal adalah pengelompokan
tanda menjadi tiga jenis oleh Founding Father Semiotik Charles
Sanders Pierce yaitu ikon (icon), indeks (index), dan simbol (symbol).
Icon adalah tanda yang mengandung kemiripan „rupa‟ sehingga tanda
itu mudah dikenali oleh para pemakainya. Index adalah tanda yang
memiliki keterkaitan fenomenal atau eksistensial di antara
representamen dan objeknya. Di dalam indeks, hubungan antara tanda
dengan objeknya bersifat kongkret, aktual, dan biasanya melalui suatu
cara yang sekuensial atau kausal. Symbol merupakan jenis tanda yang
bersifat abriter dan konvensional sesuai kesepakatan atau konvensi
sejumlah orang atau masyarakat. Menurut Pierce, tanda-tanda
kebahasaan pada umumnya adalah simbol-simbol.4
Teori semiotik dari Pierce lebih menekankan pada logika dan
filosofi tanda-tanda yang ada di masyarakat dan seringkali disebut
sebagai „grand theory‟. Semiotik bagi Pierce terbagi atas tiga unsur
yaitu tanda (sign), objek (object), dan interpretan (interpretant).
“Menurut Pierce, salah satu bentuk tanda adalah kata.
Sedangkan objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara
interpretan adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang
1 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotik: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda
dari Semiotik Struktural hingga Dekonstruksi Praktis, h. 22. 2 Bambang Mujiyanto, Emilsyah Nur, Semiotik dalam Metode Penelitian Komunikasi
Semiotics in Research Method of Communication, Vol. 16 No 1, April 2013, h. 74. 3 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotik Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian
dan Skripsi Komunikasi, h. 7. 4 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotik Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian
dan Skripsi Komunikasi, h. 18.
16
objek yang dirujuk sebuah tanda. Apabila ketiga elemen makna itu
berinteraksi dalam benak seseorang, maka munculah makna
tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut.”
Gambar 2.1
Elemen Makna Pierce
Sign
Interpretant Object
Ferdinand de Saussure merupakan tokoh semiotik linguistik yang
menganggap bahasa sebagai sistem tanda. Saussure melihat bahasa
sebagai sebuah sistem yang utuh dan harmonis. Dalam istilah
Saussure atau secara internal disebut sebagai langue. Sedikitnya ada
lima pandangan Saussure yang terkenal yaitu soal penanda dan
petanda, bentuk dan isi, bahasa (langue) dan tuturan (parole),
synchronic dan diachronic, serta syntagmatic dan paradigmatik.
Penerus dari pemikiran Saussure, Roland Barthes mendefinisikan
tanda sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sebuah ekspresi
(signifier) dalam hubungannya dengan content (signified). Gagasan
Barthes ini dikenal dengan “Order of Significations” (tatanan
pertandaan). Barthes membahas konsep tanda melalui konotasi dan
denotasi sebagai kunci dari analisisnya. Lewat model ini Barthes
menjelaskan bahwa signifikasi tahap pertama merupakan hubungan
antara signifier (ekspresi) dan signified (content) di dalam sebuah
tanda terhadap realitas external. Itu yang disebut Barthes sebagai
denotasi yaitu makna paling nyata dari tanda (sign).5
Sedangkan konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk
menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan
interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau
5 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotik Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian
dan Skripsi Komunikasi, h. 21.
17
emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya.6 Pada
signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja
melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan
menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau
gejala alam.7
Pada dasarnya, analisis semiotik memang merupakan sebuah
ikhtiar untuk merasakan sesuatu yang “aneh”, sesuatu yang perlu
dipertanyakan lebih lanjut ketika membaca atau mendengar suatu teks
atau narasi tertentu. Analisisnya bersifat paradigmatik, dalam arti
berupaya menemukan makna termasuk dari hal-hal yang tersembunyi
di balik sebuah teks. Maka itu, orang lebih sering mengatakan bahwa
semiotik adalah upaya menemukan makna “berita di balik berita”.8
Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan dari definisi di atas
bahwa semiotik adalah ilmu yang mempelajari tanda. Tanda dapat
menunjukkan adanya suatu peristiwa, sifat, benda, dan lain
sebagainya. Seperti, bendera kuning menandakan adanya kematian,
lampu merah menandakan kendaraan untuk berhenti, gambar api pada
benda tertentu menandakan benda mudah terbakar, menangis tanda
kesedihan, dan sebagainya.
2. Macam-Macam Analisis Semiotik
Secara keseluruhan, luas atau tidaknya cakupan semiotik
bergantung pada batasan pengertian terhadap fokus kajiannya, yakni
tanda. Mansoer Pateda menyebutkan ada sembilan macam semiotik
yang dikenal sekarang. Jenis-jenis semiotik itu diantaranya sebagai
berikut:9
6 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotik Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian
dan Skripsi Komunikasi, h. 21. 7 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotik Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian
dan Skripsi Komunikasi, h. 22. 8 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing, h.117. 9 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotik: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda
dari Semiotik Struktural hingga Dekonstruksi Praktis, h. 35.
18
a. Semiotik analitik merupakan semiotik yang menganalisis sistem
tanda. Pierce mengatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan
menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna.
b. Semiotik deskriptif merupakan semiotik yang memerhatikan sistem
tanda yang dapat dialami oleh setiap orang, meskipun ada tanda
yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang.
c. Semiotik faunal (zoosemantic) merupakan semiotik yang
menganalisis sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan ketika
berkomunikasi di antara mereka dengan menggunakan tanda-tanda
tertentu.
d. Semiotik kultural merupakan semiotik yang khusus menelaah
sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu.
e. Semiotik naratif merupakan semiotik yang menelaah sistem tanda
dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan (folklore).
f. Semiotik natural merupakan semiotik yang khusus menelaah
sistem tanda yang dihasilkan oleh alam.
g. Semiotik normatif merupakan semiotik yang khusus menelaah
sistem tanda yang dibuat manusia berwujud norma-norma.
h. Semiotik sosial merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem
tanda yang dihasilkan oleh manusia berwujud lambang, baik
lambang berwujud kata maupun kalimat.
i. Semiotik struktural merupakan semiotik yang khusus menelaah
sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa.
Adapun fokus yang menjadi objek kajian penelitian ini termasuk
ke dalam Semiotik Sosial. Peneliti bermaksud untuk menelaah sistem
tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik
lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan
yang disebut kalimat. Untuk itu, yang akan menjadi bahan kajian di
sini adalah setiap tanda yang disusun oleh ILC. Secara spesifik, adalah
tiap kata dan kata dalam satuan yang disebut kalimat, dalam naskah
ILC mengenai kasus mahar politik yang terjadi antara La Nyalla
dengan Prabowo.
3. Analisis Semiotik Sosial M.A.K Halliday
Semiotik sosial dijelaskan oleh Michael Alexander Kirkwood
Halliday (M.A.K. Halliday) dalam bukunya yang berjudul Language
Social Semiotic. Semiotik sosial merupakan semiotik yang khusus
menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud
lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud
19
kata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan demikian, semiotik
sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa.10
Halliday dan Hasan menjelaskan bahwa istilah semiotik sosial
harus ditafsirkan secara berbeda yaitu semiotik dan sosial. Konsep
„semiotik‟ mulanya berasal dari konsep tanda, dan kata modern ini ada
hubungannya dengan istilah semainon (penanda) dan semainomenon
(petanda) yang digunakan dalam ilmu bahasa Yunani kuno oleh pakar
filsafat stoik.11
Sedangkan istilah „sosial‟ memiliki dua arti yaitu
kebudayaan dan sistem sosial.
Dengan demikian semiotik sosial merupakan suatu pendekatan
yang memberi tekanan pada konteks sosial, yaitu pada fungsi sosial
yang menentukan bentuk bahasa. Perhatian utama dari semiotik sosial
terletak pada hubungan antara bahasa dengan struktur sosial yang
memandang struktur sosial sebagai satu segi dari sistem sosial.12
Halliday menilai, karena teks itu ditentukan oleh fungsi sosial, maka
di balik sebuah teks sesungguhnya terdiri dari makna-makna.
Halliday mengembangkan semiotik sosial sebagai pendekatan
studi makna yang tidak hanya melihat bahasa sebagai entitas yang
secara otomatis dirujuk sebagai hubungan antara “yang ditandai” dan
“yang menandai”.
Pendekatan ini lebih melihat bahasa sebagai suatu realitas sosial
sekaligus realitas semiotik. Sebagai realitas sosial, bahasa merupakan
fenomena sosial yang digunakan masyarakat penutur untuk
berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks situasi dan konteks
kultural tertentu. Sedangkan sebagai realitas semiotik, bahasa
dianggap sebagai simbol yang merealisasikan realitas-realitas sosial di
atas dalam konteks situasi dan konteks kultural tertentu pula. Dengan
demikian, konsep semiotik lebih melihat bahasa sebagai sistem makna
10
Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing, h.101. 11
MAK Halliday, Ruqaiya Hasan, Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa
dalam Pandangan Sosial, h.3. 12
MAK Halliday, Ruqaiya Hasan, Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa
dalam Pandangan Sosial, h.5.
20
yang diperoleh melalui jaringan hubungan antara sistem sosiokultural
suatu masyarakat dan sistem bahasa yang dipakainya.13
Halliday dalam berbagai tulisannya selalu menegaskan bahwa
bahasa adalah produk proses sosial. Tidak ada fenomena bahasa yang
vakum sosial, bahasa selalu berhubungan erat dengan aspek-aspek
sosial. Menurut Halliday, dalam proses sosial konstruk realitas tidak
dapat dipisahkan dari konstruk sistem semantis tempat realitas itu
dikodekan.
Formulasi „bahasa sebagai semiotik sosial‟ berarti menafsirkan
bahasa dalam konteks sosiokultural tempat kebudayaan itu ditafsirkan
dalam terminologis semiotis sebagai sebuah „sistem informasi‟. Dalam
level yang konkret, bahasa tidak berisi kalimat-kalimat, tetapi bahasa
itu berisi teks atau wacana, yakni pertukaran makna (exchange of
meaning) dalam konteks interpersonal. Mengkaji bahasa hakikatnya
mengkaji teks atau wacana.14
Dalam kajian bahasa berkaitan pula dengan teks dan konteks.
Istilah teks dan konteks merupakan dua aspek dari proses yang sama.
Ada teks dan ada teks lain yang menyertainya. Menurut Halliday dan
Hasan, teks adalah bahasa yang sedang melaksanakan tugas untuk
mengekspresikan fungsi atau makna sosial dalam konteks situasi.15
Mengutip dari Ricoer, Alex sobur mengatakan bahwa teks adalah
wacana (berarti lisan) yang difiksasikan ke dalam bentuk tulisan. Teks
juga diartikan sebagai seperangkat tanda yang ditransmisikan dari
seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium tertentu
dan dengan kode-kode tertentu.16
Sedangkan teks yang menyertai teks disebut sebagai konteks.
Namun pengertian mengenai konteks tidak hanya meliputi yang
13
Dadan Rusmana, Filsafat Semiotik: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda
dari Semiotik Struktural hingga Dekonstruksi Praktis, h. 217. 14
Anang Santoso, Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis, No
1 Februari 2018, h.2. 15
MAK Halliday, Ruqaiya Hasan, Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa
dalam Pandangan Sosial, h. 13. 16
Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing, h.53.
21
dilisankan atau ditulis, melainkan termasuk pula kejadian-kejadian
yang nirkita (non-verbal) lainnya (keseluruhan lingkungan teks itu).17
Konteks situasi itu sendiri adalah keseluruhan lingkungan, baik
lingkungan tutur (verbal) maupun lingkungan tempat teks itu
diproduksi (diucapkan atau ditulis). Konteks memasukkan semua
situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian
bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut
diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya.18
Dalam pandangan Halliday, konteks situasi terdiri atas tiga unsur
yang biasa disebut Trilogi Konteks Situasi, yaitu medan wacana,
pelibat wacana, dan sarana wacana.19
a. Medan Wacana (field of discourse)
Medan wacana (field of discourse) menunjuk pada
hal yang sedang terjadi serta latar institusi tempat satuan-
satuan bahasa itu muncul. Apa sesungguhnya yang sedang
disibukkan oleh para pelibat, yang di dalamnya bahasa ikut
serta sebagai unsur pokok tertentu. Medan wacana merujuk
pada apa yang dijadikan wacana oleh pelaku mengenai
sesuatu yang sedang terjadi.
Untuk menganalisis medan wacana bisa
menggunakan pertanyaan yang mencakup tiga hal yakni
ranah pengalaman, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka
panjang. Ranah pengalaman merujuk kepada ketransitifan
yang mempertanyakan apa yang terjadi dengan seluruh
„proses‟, „partisipasi‟, dan „keadaan‟. Tujuan jangka pendek
merujuk pada tujuan yang harus segera dicapai. Tujuan ini
bersifat konkret. Tujuan jangka panjang merujuk pada
17
MAK Halliday, Ruqaiya Hasan, Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa
dalam Pandangan Sosial, h. 6. 18
Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing, h.56. 19
MAK Halliday, Ruqaiya Hasan, Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa
dalam Pandangan Sosial, h. 16.
22
tempat teks dalam skema suatu persoalan yang lebih besar.
Tujuan ini bersifat lebih abstrak.20
Melalui medan wacana ini ingin melihat apa
sebenarnya yang diwacanakan oleh ILC terkait dengan
kasus mahar politik yang terjadi antara La Nyalla dengan
Prabowo dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Jawa
Timur. Di mana dalam acara ILC tak hanya dibahas
mengenai kasus mahar politik yang terjadi antara La Nyalla
dengan Prabowo saja, tetapi juga ada pembicaraan lain
mengenai perlunya perubahan sistem/Undang-Undang
Pilkada langsung yang dinilai menjadi penyebab
munculnya praktek mahar politik.
b. Pelibat Wacana (tenor of discourse)
Pelibat wacana menunjuk pada orang-orang yang
mengambil bagian, pada sifat para pelibat, kedudukan, dan
peranan mereka. Jenis-jenis hubungan peranan apa yang
terdapat di antara para pelibat, termasuk hubungan–
hubungan tetap dan sementara. Baik jenis peranan tuturan
yang mereka lakukan dalam percakapan maupun rangkaian
keseluruhan hubungan-hubungan yang secara kelompok
mempunyai arti penting yang melibatkan mereka. Dengan
kata lain, siapa saja yang dikutip dan bagaimana sumber itu
digambarkan sifatnya.
Melalui pelibat wacana ini ingin melihat siapa saja
sebenarnya yang dilibatkan oleh ILC TV One yang
mengambil bagian dalam pembahasan kasus mahar politik
ini. Bagaimana pula ILC memilih para pelibat terkait
dengan kedudukan dan peran mereka dalam kasus mahar
politik ini. Di mana terlihat para pelibat yang dikutip atau
20
Anang Santoso, Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis, No
1, Februari 2018, h.4.
23
diminta pendapatnya justru lebih banyak yang berada di
pihak Prabowo Subianto.
c. Sarana Wacana (mode of discourse)
Sarana wacana menunjuk pada bagian yang
diperankan oleh bahasa, hal yang diharapkan oleh para
pelibat diperankan bahasa dalam situasi itu. Sarana wacana
merujuk pada bagaimana komunikator (media massa)
menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan
(situasi) dan pelibat (orang-orang yang dikutip). Apakah
menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik,
eufemistik atau vulgar. Termasuk salurannya (apakah
dituturkan atau dituliskan atau semacam gabungan
keduanya) dan juga mode retorikanya, yaitu apa yang akan
dicapai teks berkenaan dengan pokok pengertian seperti
bersifat membujuk, menjelaskan, mendidik, dan
semacamnya.
Melalui sarana wacana ini ingin melihat bagaimana
sebenarnya ILC menggambarkan wacana dan para pelibat
dengan gaya bahasa yang dipilih. Selain itu, melalui sarana
wacana juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang ingin
dicapai oleh ILC dalam proses pembentukan wacana terkait
dengan kasus mahar politik yang terjadi antara La Nyalla
dengan Prabowo. Di mana dalam tayangan ILC, ada
wacana mengenai perubahan sistem Pilkada.
Menurut sudut pandang Halliday dan Hasan, semiotik sosial
melihat teks dari segi prosesnya sebagai peristiwa yang timbal balik,
suatu pertukaran makna yang bersifat sosial. Teks, sebagaimana telah
dikemukakan, adalah suatu contoh proses dan hasil dari makna sosial
dan konteks situasi tertentu. Konteks situasi, tempat teks itu
24
terbentang, dipadatkan dalam teks melalui suatu hubungan yang
sistematis antara lingkungan sosial di satu pihak, dengan organisasi
bahasa yang berfungsi di lain pihak. Dalam hal ini teks dijadikan
sebagai mode of meaning dalam semiotik.21
Dalam penerapannya, metode semiotik ini menghendaki
pengamatan secara menyeluruh dari semua isi berita (teks), termasuk
cara pemberitaan (frame) maupun istilah-istilah yang digunakannya.
Penelitian metode semiotik ini memperhatikan koherensi makna antar
bagian dalam teks dan koherensi teks dengan konteksnya. Karena itu
dalam penelitian ini pun analisis dilakukan terhadap semua isi berita.22
B. Konstruksi Sosial Media Massa
Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog
interpretatif Peter L. Berger bersama dengan Thomas Luckman melalui
buku The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of
Knowledge. Teori ini menjelaskan tentang proses sosial melalui tindakan
dan interaksinya, di mana individu secara intens menciptakan suatu
realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Dalam
pandangan ini, menurut Berger, manusia dan masyarakat adalah produk
yang dialektis, dinamis, dan plural.23
Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga
sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan
dikonstruksi. Dengan demikian, realitas bersifat ganda/plural. Setiap orang
bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap
orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan
lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial
itu dengan konstruksinya masing-masing.24
21
MAK Halliday, Ruqaiya Hasan, Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek Bahasa dalam
Pandangan Sosial, h. 16. 22
Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing, h.148. 23
Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: PT
LkiS Printing Cemerlang), h. 16. 24
Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, h. 18.
25
Menurut Berger dan Luckman, realitas sosial dikonstruksi melalui
proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konstruksi sosial tidak
berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-
kepentingan.25
Berkaitan dengan konstruksi realitas, pada dasarnya pekerjaan
media massa adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan
realitas. Media sibuk mengkonstruksi realitas yang akan disiarkan dari
berbagai peristiwa yang ada.
Proses konstruksi realitas oleh pelaku dalam media massa dimulai
dengan adanya realitas pertama berupa keadaan, benda, pikiran, orang,
peristiwa, dan sebagainya. Untuk melakukan konstruksi realitas, pelaku
konstruksi memakai strategi tertentu. Tidak terlepas dari pengaruh
eksternal dan internal, strategi konstruksi ini mencakup pilihan bahasa
mulai dari kata hingga paragraf. Hasil proses ini adalah wacana atau
realitas yang dikonstruksikan berupa tulisan (text), ucapan (talk), tindakan
(act) atau peninggalan (artifact). Karena wacana yang terbentuk sudah
dipengaruhi oleh berbagai faktor, wacana itu pun mengandung citra dan
makna yang diinginkan serta kepentingan yang diperjuangkan.26
Konstruksionis melihat komunikasi sebagai produksi dan
pertukaran makna. Titik perhatian dalam pendekatan konstruksionis
bukanlah pesan, melainkan makna. Karena pesan tidak hanya cukup dari
apa yang terlihat atau tertulis, tetapi juga apa yang tak terkatakan yang
justru menjadi maksud utama. Konstruksionis melihat sisi lain, pesan
adalah suatu konstruksi tanda melalui hubungan dalam produksi dan
pertukaran makna. Penekanan terletak pada teks dan bagaimana ia dibaca.
Pembacaan itu adalah suatu proses dan penemuan makna yang terjadi
ketika pembaca berinteraksi dan berhubungan dengan teks.27
Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionisme.
Pertama, pendekatan konstruksionis yang menekankan pada politik
25
Alex Sobur, Analiss Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana , Analisis
Semiotik, dan Analisis Framing, h. 91. 26
Karman, Wacana Media Massa tentang Keikutsertaan Unjuk Rasa Kepala Daerah
Menolak Kenaikan Harga BBM, Vol 16 No 2, (Juli-Desember 2012), 125. 27
Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, h. 49.
26
pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang
realitas. Kedua, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan
komunikasi sebagai proses yang dinamis.28
Sebagai hasil dari konstruksi sosial maka realitas tersebut
merupakan realitas subjektif dan realitas objektif sekaligus.29
Dalam
realitas subjektif, realitas tersebut menyangkut makna, interpretasi, dan
hasil relasi antara individu dan objek. Sedangkan realitas objektif
berkaitan dengan sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, berada di luar –
atau dalam istilah Berger, tidak dapat ditiadakan dengan angan-angan.
Jadi paradigma ini ingin mengungkapkan makna yang tersembunyi
di balik suatu realitas. Paradigma konstruktivis bermaksud untuk
mengetahui bagaimana realitas pemberitaan kasus mahar politik yang
terjadi antara La Nyalla dengan Prabowo di Indonesia Lawyers Club TV
One.
C. Mahar Politik dalam Pilkada
1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Dalam catatan sejarah sejak Indonesia merdeka sampai saat ini,
pemerintah sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang
mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Peraturan tersebut dapat
dikelompokkan menjadi tiga periode yang dijelaskan dalam tabel di
bawah ini.30
Tabel 2.1
Periodisasi Pemilihan Kepala Daerah
Periode Sistem Pemilihan
Kepala Daerah
Dasar Hukum
Periode Penunjukan Periode Penunjukan
Gubernur oleh Presiden
atas pengusulan
beberapa calon oleh
DPRD Provinsi,
- Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1945
- Undang-Undang
Nomor 22 Tahun
1948
28
Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, h. 47. 29
Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, h. 18. 30
Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, (Jakarta: Penerbit
Bestari, 2015), Cet ke-1, h. 28
27
sedangkan Bupati
ditunjuk oleh Menteri
dalam negeri melalui
pengusulan DPRD
Kabupaten/Kota
- Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1957
tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang
Nomor 18 Tahun
1965
- Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974
Periode Pemilihan
Perwakilan
Pemilihan
Gubernur/Bupati/
Walikota melalui
pemilihan di DPRD
Provinsi
Kabupaten/Kota
- Undang-Undang
Nomor 22 Tahun
1999
Periode Pemilihan
Langsung
Pemilihan
Gubernur/Bupati/
Walikota secara
langsung
- Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004
- Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015
- Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015
Aturan yang pertama kali mengatur tentang pemilihan kepala
daerah secara langsung adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004
ini maka sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami
perubahan, yang dahulunya kepala daerah dipilih oleh DPRD tetapi
dengan lahirnya undang-undang tersebut kepala daerah dipilih secara
langsung oleh masyarakat.31
Dalam undang-undang ini,
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil
walikota dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia.
Dalam implementasinya, meskipun Undang-Undang Pilkada
ditetapkan pada tahun 2014, tetapi pemilihan kepala daerah secara
langsung baru dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta Demokrasi
pemilihan kepala daerah ini pertama kali dilaksanakan pada Pilkada
Kutai Kertanegara yang diikuti oleh tiga pasangan calon.
31
Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, h.30.
28
Pelaksanaan sistem Pilkada langsung sempat hampir
dikembalikan kepada sistem pemilihan melalui DPRD. Pada Kamis,
25 September 2014, DPR melaksanakan sidang paripurna untuk
mengesahkan RUU Pilkada. Sidang yang berlangsung alot tersebut
dipimpin oleh Prio Budisantoso Wakil Ketua DPR RI saat itu.
Akhirnya pada Jumat dini hari ditandai dengan ketuk palu pimpinan
sidang Wakil Ketua DPR Prio Budisantoso, DPR memutuskan untuk
kembali kepada pemilihan melalui DPRD dengan ditetapkannya UU
Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota.32
Dalam Bab II pasal 3 ayat (1) menyebutkan Gubernur
dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasarkan
asas bebas, terbuka, dan adil. Ayat (2) menyebutkan Bupati/Walikota
dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis
berdasarkan asas bebas, terbuka, dan adil.33
Penetapan UU Nomor 22 Tahun 2014 ini mendapatkan
penentangan yang luar biasa dari semua komponen bangsa.
Kekecewaan dan penolakan itu datang dari Presiden Indonesia saat
itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para politikus, para
akademisi, pengamat politik dan pemerintahan, mahasiswa dan
berbagai lapisan masyarakat lainnya.34
Oleh karena itu sebelum
undang-undang tersebut dilaksanakan, Presiden SBY pada saat itu
mengambil kebijakan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2015 yang
semangatnya adalah mengembalikan pemilihan kepala daerah secara
langsung. PERPPU ini disampaikan kepada DPR untuk menggantikan
UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemilihan kepala
daerah melalui DPRD.
Dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun
2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
32
Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, h.33. 33 Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, h.33. 34
Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, h.34.
29
undang-undang maka undang-undang ini mengembalikan pemilihan
kepala daerah dipilih secara langsung.35
Kemudian untuk penyempurnaan maka undang-undang ini
direvisi kembali dan diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.36
Perubahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung tentu
menandai era baru dalam pesta demokrasi di Indonesia. Pilkada secara
langsung diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki
akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat.37
Selain itu, pemilihan secara
langsung juga diharapkan dapat meminimalisir praktik politik uang
karena calon pemimpin politik tidak mungkin „membayar‟ suara
seluruh rakyat, maupun kecurangan-kecurangan lain yang selama ini
terjadi dalam Pilkada sebelumnya.38
Namun pada pelaksanaannya, Pilkada secara langsung juga tidak
dapat menyelesaikan persoalan tersebut, melainkan hanya sebatas
ingar-bingar peristiwa pemungutan suara pada hari Pemilu dan bahkan
kini menimbulkan paradoks. Sebagaimana dikutip oleh Fitriyah dalam
jurnalnya, mantan Menteri Agama Gamawan Fauzi menyatakan,
Pilkada langsung berdampak pada biaya politik yang tinggi.39
Pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya yang
lebih besar yang harus disediakan baik oleh pemerintah daerah
maupun oleh para kandidat yang berkompetisi. Biaya itu meliputi
biaya kampanye, biasa saksi, biaya survei elektabilitas, biaya
35
Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, h.35. 36 Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, h.35. 37
Ridho Imawan Hanafi, Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa
Catatan Kritis untuk Partai Politik, Vol. 11 No 2, Desember 2014, h.1. 38
Fitriyah, “Fenomena Politik Uang dalam Pilkada”, dok. 1,
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4824/4373, diakses pada Jumat, 2
Februari pukul 13.30 WIB. 39
Fitriyah, “Fenomena Politik Uang dalam Pilkada”, dok. 1,
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4824/4373, diakses pada Jumat, 2
Februari pukul 13.30 WIB.
30
pembuatan atribut kampanye, biaya operasional tim sukses atau
relawan dan biaya iklan di media cetak dan elektronik.
Besarnya ongkos politik yang harus ditanggung oleh pasangan
calon kepala daerah pada saat Pilkada langsung akan menimbulkan
masalah baru nantinya bagi kepala daerah terpilih.40
Sebut saja
misalnya biaya untuk “perahu” politik bagi yang maju dari partai
politik atau biasa disebut dengan biaya mahar politik.
2. Definisi Mahar Politik
Mahar politik diartikan sebagai salah satu biaya yang biasanya
dikeluarkan oleh pasangan calon yang akan maju melalui partai politik
sebagai syarat dan persetujuan untuk menggunakan “perahu” partai
politik tertentu. Jumlah uang yang harus dikeluarkan diperkirakan
cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang
ditetapkan dalam undang-undang.41
Dari beberapa pengalaman calon kepala daerah, diketahui bahwa
untuk mendapatkan dukungan “perahu” dari partai politik, pasangan
calon kepala daerah harus menyiapkan „pundi-pundi‟ yang lumayan
besar. Jumlah yang harus dikeluarkan berkisar antara satu miliar
hingga lima miliar rupiah untuk calon bupati/wakil bupati atau
walikota/wakil walikota dan lima miliar sampai dengan 15 miliar
untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur. Angka ini tentunya bukan
angka absolut, tetapi masih dapat berubah sesuai dengan lobi-lobi
yang dilakukan oleh calon kepala daerah kepada pimpinan partai
politik.42
Besar kecilnya biaya “perahu” atau mahar politik juga bisa
dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain:43
a. Tingkat elektabilitas pasangan calon
40
Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, h.21. 41
Fitriyah, “Fenomena Politik Uang dalam Pilkada”, dok. 1,
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4824/4373, diakses pada Jumat, 2
Februari pukul 13.30 WIB. 42
Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, h. 67. 43
Rahmat Hollyson, Sri Sundari, Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna, h. 68.
31
b. Kemampuan melakukan lobi-lobi politik
c. Keanggotaan di partai politik
d. Kebijakan pimpinan partai politik
Uang mahar politik ini menjadi salah satu faktor penting dalam
penentuan calon kepala daerah melalui partai politik. Uang mahar itu
biasanya akan dipergunakan untuk operasional partai dalam rangka
pemenangan pasangan calon yang diusung. Semakin besar uang
mahar yang diberikan oleh calon, maka semakin besar peluangnya
maju menjadi kepala daerah dari partai politik tersebut.
Adanya pengeluaran dana atau pemberian mahar politik itu sudah
masuk dalam kategori politik transaksional atau politik uang44
(money
politic). Politik uang atau money politic sendiri dianggap sebagai
praktik penggunaaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan
dukungan dalam mencapai kekuasaan, baik berupa jabatan strategis di
pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu Pemilu.45
Secara singkat, money politic diartikan sebagai uang sogok atau
uang suap yang diberikan kepada seseorang atau lembaga dengan
tujuan menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar.
Sementara Azyumardi Azra mendefinisikan money politic sama
dengan suap atau risywah.46
Dalam syari‟at Islam suap merupakan
risywah yaitu sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran
atau menetapkan kebatilan. Dengan kata lain, risywah adalah suatu
pemberian berupa uang atau benda yang diberikan kepada seseorang
untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan.47
Mashudi Umar menjelaskan, definisi risywah juga disampaikan
oleh Ibn al-Atsir dalam al-Nihayah fi al-Gharib al-Hadits wa al-Atsar,
44
Helmi Shemi, Bawaslu: Pemberi dan Penerima Mahar Politik Bisa dijerat Pidana,
https://news.idntimes.com/indonesia/helmi/ancaman-bawaslu-untuk-penerima-dan-pemberi-
mahar/full, diakses pada Kamis, 10 Mei 2018 Pukul 16.32 WIB. 45
Harun Al-Rasyid, Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif
Maqashid al-Syari‟ah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) Cet. ke-1, h.42. 46
Mashudi Umar, “Money Politic dalam Pemilu Perpesktif Hukum Islam” Vol. 2 No. 1
(Januari, 2015), 106. 47
Mashudi Umar, “Money Politic dalam Pemilu Perpesktif Hukum Islam” Vol. 2 No. 1
(Januari, 2015), 106.
32
sebagaimana dikutip dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia bahwa risywah adalah:48
“Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang
kepada orang lain(pejabat) dengan maksud meluluskan suatu
perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syari‟ah) atau
membathilkan perbuatan yang hak.”
3. Larangan Mahar Politik
Secara hukum, praktik mahar politik jelas dilarang dan termasuk
tindakan ilegal. Larangan soal mahar politik ini pun sudah diatur
secara tegas dalam pasal 187B UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Penerima mahar politik
bisa dikenakan sanksi pidana penjara maksimal selama 72 bulan dan
denda maksimal satu miliar.49
Selain itu bagi partai politik yang
terbukti menerima imbalan akan dikenakan sanksi berupa pelarangan
mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama
sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 2 UU Pilkada. Sedangkan
bagi pasangan calon yang memberikan mahar akan dijatuhkan sanksi
berupa pembatalan pencalonan sebagai kepala daerah sesuai dengan
pasal 47 ayat 5 UU Pilkada.
“Pasal 47 ayat 2 UU Pilkada: Dalam hal partai politik atau
gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik
yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode
berikutnya di daerah yang sama.”
“Pasal 47 ayat 5 UU Pilkada: Dalam hal putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan
pada proses pencalonan gubernur, bupati, atau walikota maka
48 Mashudi Umar, “Money Politic dalam Pemilu Perpesktif Hukum Islam” Vol. 2 No. 1
(Januari, 2015), 117. 49
Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota Pasal 187B “Anggota partai politik atau gabungan partai politik yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses
pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil
walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).”
33
penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai gubernur,
bupati, atau walikota dibatalkan.”
Dalam syariat Islam, baik yang menerima (Murtasyi) dan yang
memberi (al-Rasyi) ataupun yang menjadi perantara (Raisyi), mereka
sama-sama mendapat predikat dilaknat Allah SWT.50
Praktiknya juga
jelas diharamkan. Landasan hukumnya terdapat dalam Q.S. An-Nisa
ayat 29-30, Allah SWT berfirman:
أها كى ب ٱنر نكى ب ا أيى طم ءايىا ل تأكهى سة ع تساض ٱنب تج أ تكى إل
كى و ي ا أفسكى إ ل تقتهى ا ٱلل بكى زح ا وي ٩٢كا ا وظه نك عدو فعم ذ
نك عهى ذ ازا وكا فسىف صه ٠سسا ٱلل
Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,
Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat
demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami
masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.
(Q.S.An-Nisa:29-30)”
Dijelaskan juga dalam hadist Nabi Shallallahu‟alaihi wasallam:51
عهى وسهى نعت للا عه صهى للا سو قال قال زسىل للا ع ب عبد للا ع
ستش اش وان انس
Artinya:
“Dari Abdullah bin „Amr, dia berkata: Rasulullah shallallahu
alaihi wasalam bersabda: Laknat Allah kepada pemberi suap dan
penerima suap.” (H.R. Ahmad)
50
Mashudi Umar, “Money Politic dalam Pemilu Perpesktif Hukum Islam” Vol. 2 No. 1
(Januari, 2015), 107. 51
Al-Manhaj, https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html, diakses pada 27
September 2018 pada pukul 14.00 WIB.
34
: قال ثىبا ع زسىل نع صهى للا للا وسهى عه اش انس ستش وان
ائش ش انري ع وانس ا ه بArtinya:
“Dan diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata:
Rasulullah shallallahu‟ alaihi wasallam melaknat pemberi suap,
penerima suap, dan perantaranya.” (HR. Ahmad dari Tsauban)
D. Talkshow sebagai Media Pemberitaan
Pada dasarnya program televisi dibagi menjadi dua bagian besar
yaitu program hiburan dan program informasi.52
Program hiburan biasanya
berisikan segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur penonton
dalam bentuk sinetron, musik, drama, film atau permainan.
Program informasi di televisi, sesuai dengan namanya,
memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton
terhadap berbagai hal-hal menarik yang sedang terjadi. Program informasi
adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan
pengetahuan atau informasi kepada khalayak. Daya tarik dari program ini
adalah informasi dan informasi itulah yang menjadi daya jual kepada
audiens. Dengan demikian, program informasi tidak selalu program berita
di mana presenter atau penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk
penyajian informasi termasuk juga talkshow.
Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu
berita keras (hard news) dan berita lunak (soft news):
a. Berita keras (hard news)
Berita keras atau hard news merupakan segala informasi
penting dan menarik yang harus segera disiarkan oleh media
penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar
dapat diketahui khalayak secepatnya. Aktualitas merupakan
52
Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir, (Jakarta: Kencana, 2010), h.25.
35
unsur penting dari berita langsung.53
Peristiwa atau kejadian
yang sudah lama terjadi tidak lagi bernilai untuk berita
langsung. Namun, aktualitas bukan hanya menyangkut waktu,
makin baru (aktual) berita itu disiarkan, maka berita-berita
tersebut makin baik. Aktualitas juga menyangkut sesuatu yang
baru diketahui atau diketemukan. Misalnya, cara baru, ide baru,
penemuan baru, dan lain-lain.
Berita keras dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bentuk
berita yakni straight news, features, dan infotainment.54
Straight news merupakan bentuk berita langsung yang singkat
yang hanya menyajikan informasi terpenting saja yang
mencakup 5W + 1 H (who, what, where, when, why, dan how)
terhadap suatu peristiwa yang diberitakan. Feature merupakan
bentuk berita ringan yang berdurasi singkat namun menarik.
Pengertian “menarik” di sini adalah informasi yang lucu, unik,
aneh, menimbulkan kekaguman, dan sebagainya. Sedangkan
Infotainment merupakan jenis berita yang menyajikan
informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal
masyarakat seperti celebrity. Infotainment termasuk ke dalam
bentuk berita keras karena memuat informasi yang harus segera
ditayangkan.55
b. Berita lunak (softnews)
Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang
penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam
(indepth) namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Berita
yang masuk kategori ini ditayangkan pada satu program
tersendiri di luar program berita. Program yang masuk ke
dalam kategori berita lunak ini yaitu magazine, current affair,
dokumenter, dan talkshow.56
53
Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar, h. 70. 54
Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir, h.26. 55
Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir, h.27. 56
Morissan, Jurnalistik Televisi Mutakhir, h.27.
36
Magazine adalah program yang menampilkan informasi
ringan namun mendalam atau dengan kata lain magazine
adalah feature dengan durasi yang lebih panjang. Currrent
affair adalah program berita yang menyajikan informasi ringan
terkait dengan suatu berita penting yang dibuat secara lengkap
dan mendalam. Dokumenter adalah program informasi yang
bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan
dengan menarik. Talkshow atau perbincangan adalah program
yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas
suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara
(host). Narasumber yang diundang adalah orang-orang yang
berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang
diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang
tengah dibahas.
Sampai saat ini, talkshow merupakan format berita paling mutakhir
yang digemari khalayak.57
Program talkshow merupakan kombinasi seni
berbicara dan seni wawancara yang dikemas secara santai dan mengangkat
tema-tema yang menjadi fenomena terkini di masyarakat.58
Mengutip dari Harley Prayuda, Juniawati mengatakan bahwa
talkshow menjadi bagian dari keterampilan pemandu acara dalam
mewawancarai narasumber terkait suatu permasalahan yang sedang
menjadi sorotan, interaktif dengan narasumber dan menghasilkan
kesimpulan terbuka.59
Peran pemandu atau moderator juga sangat
menentukan sukses-tidaknya acara talkshow. Program talkshow akan lebih
menarik jika moderatornya cukup cekatan, komunikatif, dan menguasai
persoalan secara detail dan rinci. Pemandu atau moderator juga harus fair
dan rapi dalam menjelaskan fakta atau opini kepada pendengar.
57
Hasan Asy‟ari Oramahi, Jurnalistik Televisi, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h. 60. 58
Juniawati, Program Talkshow dan Ruang Public Sphere: Upaya Media Sebagai
Industri Pro Publik, https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/download/79/73,
di akses pada 9 Juli 2018, pukul 10.47 WIB. 59
Juniawati, Program Talk show dan Ruang Public Sphere: Upaya Media Sebagai
Industri Pro Publik, https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/download/79/73,
di akses pada 9 Juli 2018, pukul 10.47 WIB.
37
Menurut instruktur radio Klaus Kastan, pemandu acara harus
memiliki talkshow skill berupa harmony, actual, responsible, leading,
entertainment, dan yield.60
Maksudnya pemandu harus mampu melakukan
beberapa tindakan yang meliputi (1) mengambil keputusan, (2) menyusun
topik dan pertanyaan dengan cepat, (3) memotong pembicaraan
narasumber yang melenceng, (4) kemampuan melakukan kompromi dan
meyakinkan narasumber, dan (5) memadukan kemasan program secara
interaktif.
Talkshow memiliki daya tarik tersendiri karena beberapa pelaku
berita hadir sekaligus, seperti moderator, panelis, narasumber, dan
audiensi. Selain itu, talkshow juga bisa disiarkan secara langsung/interaktif
dan atraktif. Dua komponen yang selalu ada dalam program talkshow yaitu
obrolan dan musik yang berfungsi sebagai selingan.61
Perbedaan paling penting antara talkshow dan wawancara berita
adalah talkshow bersifat dinamis, tidak terpaku pada aktualitas topik
perbincangan, dan jam tayangnya fleksibel.62
Berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor
009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia pada Pasal 8 disebutkan
bahwa talkshow termasuk ke dalam program faktual. Adapun pengertian
program faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-
fiksi.63
Saluran televisi di Indonesia mempunyai beberapa acara talkshow
berita yang unik dan menarik. TV One adalah salah satu saluran televisi di
Indonesia yang memproduksi program-program acara talkshow berita
yang unik dan menarik. Salah satu program talkshow TV One yang banyak
diminati pemirsa televisi adalah Indonesia Lawyers Club. Program
talkshow berita ini dipandu oleh Karni Ilyas dan tayang setiap Selasa
pukul 19.30 WIB.
60
Masduki, Jurnalistik Radio, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2001), h. 44. 61
Masduki, Jurnalistik Radio, h. 45. 62
Masduki, Jurnalistik Radio, h.45. 63
http://pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/1496367778Kep%20KPI%20Ttg%20Pedoman%20P
erilaku%20Penyiaran.pdf, diakses pada Senin, 9 Juli 2018 pukul 10.33 WIB.
38
Berita (news) sendiri diartikan sebagai informasi yang layak
disajikan kepada publik. Berita yang tergolong layak adalah informasi
yang sifatnya faktual, aktual, akurat, objektif, penting, dan tentu saja
menarik perhatian publik. Biasanya berita berupa pertanyaan yang
dipublikasikan melalui media massa.64
Menurut Mitchel V. Charnley dalam buku Jurnalistik Suatu
Pengantar, berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau
opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi
masyarakat luas.
E. Majas Sebagai Gaya Bahasa
Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk
meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingan
suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum.
Pendek kata penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta
menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa adalah cara mempergunakan
bahasa secara imajinatif, bukan dalam pengertian secara kalamiah saja.65
Secara umum, majas atau gaya bahasa terdiri atas empat bagian
besar yaitu majas pertentangan, majas perbandingan, majas penegasan,
dan majas sindiran.66
1. Majas Pertentangan
Biasanya dalam suatu konteks terdapat kata-kata yang berkias
menyatakan suatu pertentangan, macam-macam majas pertentangan
diantaranya:67
a. Antithesis
Majas yang menggunakan kata-kata berlawanan atau antonim
untuk mengungkapkan suatu maksud tertentu. Contoh: Sukses
64
Indah Suryawati, Jurnalistik suatu pengantar, h.67. 65
As Haris Sumadiria, Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2006), h. 146. 66 Ernawati Waridah, Kumpulan Majas, Pantun, dan Peribahasa Plus Kesusastraan
Indonesia, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014) Cet.1, h.2. 67
Ernawati Waridah, Kumpulan Majas, Pantun, dan Peribahasa Plus Kesusastraan
Indonesia, h.2-4.
39
atau tidak seseorang tergantung pada kerja keras yang
dilakukan.
b. Paradoks
Gaya bahasa yang mengandung makna pertentangan antara
pernyataan dengan fakta sebenarnya. Contoh: Meski lahir dari
keluarga kaya raya, dia tak sepenuhnya bahagia karna tak
mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua.
c. Oksimoron
Gaya bahasa yang di dalamnya terdapat pertentangan. Gaya
bahasa ini biasanya menggunakan kata-kata yang berlawanan
dalam frase yang sama. Contoh: Jatuh bangun dalam
mengembangkan bisnis ini masih terekam dalam ingatan kami.
d. Anakronisme
Gaya bahasa yang mengandung ketidaksesuaian antar peristiwa
dengan waktu terjadinya. Contoh: Kompeni berhasil melacak
keberadaan Si Pitung berkat bantuan teknologi GPS.
e. Kontradiksi Interminus
Gaya bahasa yang di dalamnya berisi sangkalan terhadap suatu
pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya. Biasanya
berisikan pengecualian. Contoh: Perpustakaan UIN Jakarta
buka setiap hari Senin-Sabtu pukul 08.00 – 20.00 kecuali hari
Jumat pukul 08.00 – 12.00.
2. Majas Perbandingan
Majas yang di dalamnya terdapat maksud perbandingan untuk
membandingkan sesuatu yang nantinya akan menimbulkan makna
perbandingan di antara yang dimaksud. Ada beberapa macam majas
perbandingan diantaranya:68
a. Metafora
68
Ernawati Waridah, Kumpulan Majas, Pantun, dan Peribahasa Plus Kesusastraan
Indonesia, h.5-16
40
Gaya bahasa yang mengungkapkan perbandingan antara dua
benda dengan perbandingan analogis. Contoh: Buku adalah
jendela ilmu.
b. Sinestesia
Gaya bahasa yang mempertukarkan dua indera yang berbeda.
Contoh: Ana sangat manis saat memakai gaun berwarna biru
(manis = indera pengecapan bertukar dengan indera
penglihatan).
c. Simile
Gaya bahasa perbandingan dengan menggunakan kata depan
dan kata penghubung seperti layaknya, ibarat, seperti, umpana,
dan bagai. Contoh: Jalani saja hidup ini seperti air mengalir.
d. Alegori
Gaya bahasa yang menggunakan kiasan atau penggambaran
untuk mengungkapkan suatu hal. Contoh: Siapa yang tahu isi
hati manusia? Kedalamannya lebih dalam dari samudera. Tak
seorang pun dapat menyelaminya. Kecuali diri sendiri dan
Tuhan yang menciptakannya. Apa yang tampak di luar belum
tentu menggambarkan isi hati.
e. Alusio
Gaya bahasa yang menyugestikan bahwa ada kesamaan antara
orang, tempat, atau peristiwa. Contoh: Semoga di masa yang
akan datang akan terlahir Pram-Pram baru dari sekolah sastra
ini.
f. Metonimia
Gaya bahasa yang menggunakan nama merk atau atribut
tertentu untuk menyebut suatu benda dalam sebuah kalimat.
Contoh: Tatapannya tajam seperti pedang.
g. Antonomasia
Gaya bahasa yang menggunakan nama diri, gelar resmi, atau
jabatan untuk menggantikan nama diri. Contoh: Presiden
Indonesia melakukan kunjungan ke Jerman.
41
h. Antropomorfisme
Gaya bahasa yang menggunakan kata atau bentuk lain yang
berhubungan dengan manusia untuk hal yang bukan manusia.
Contoh: Jakarta menjadi jantung perekonomian Indonesia.
i. Hiperbola
Gaya bahasa yang bersifat melebih-lebihkan sesuatu. Contoh:
Amarahnya tiba-tiba menggelegar di tengah suasana rapat
yang tenang.
j. Litotes
Gaya bahasa yang maknanya mengecilkan fakta yang
tujuannya untuk merendahkan diri. Contoh: Mohon maaf, kami
hanya bisa menjamu dengan menu alakadarnya. (pada
kenyataanya, di meja makanan telah tersedia aneka makanan
dan minuman)
k. Hipokorisme
Gaya bahasa yang menggunakan nama timangan atau kata
yang mengandung hubungan karib antara pembicara dengan
topik yang dibicarakan. Contoh: Tetapi mas Wied kan tidak
merokok. Aku yang melarang. Masak tukang becak seperti dia
merokok, bisa-bisa uangnya habis buat beli rokok, terus...mau
makan apa? Kalau mas kan cukup kaya. (seorang lelaki dan
selingkuh, Afifah Afra). “mas” adalah kata sapaan untuk
saudara tua laki-laki atau laki-laki yang dianggap lebih tua.
l. Personifikasi
Gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati
seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Contoh: Kobaran
api melahap puluhan rumah dalam waktu sekejap saja.
m. Sinekdoke
Gaya bahasa yang menyebutkan sebagian, tetapi yang
dimakusd ialah seluruh bagian atau sebaliknya. Pars pro toto
(sebagian untuk seluruh bagian) dan totem pro parte
42
(keseluruhan untuk sebagian). Contoh: Pars pro toto, Ahmad
memberi lima biji dukuh manis. Totem pro parte, Chikungunya
menyerang Jawa Barat.
n. Eufemise
Gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang halus untuk
menggantikan kata-kata yang dipandang kasar/tabu. Contoh:
Pemerintah akan melakukan penyesuaian harga minyak tanah
pada akhir bulan ini. (Penyesuaian harga nilai rasanya lebih
halus daripada menaikkan harga).
o. Perifrase
Gaya bahasa untuk menggantikan suatu kata atau kelompok
kata lain. Kata atau kelompk kata tersebut dapat berupa nama
tempat, negara, benda, atau sifat tertentu. Contoh: Berlibur ke
Negeri tirai bambu adalah impianku (negeri tirai bambu =
China)
p. Simbolik
Gaya bahasa untuk melukiskan suatu maksud dengan
menggunakan simbol atau lambang. Contoh: Kupu-kupu
malam berterbangan di malam hari mencari mangsa. (kupu-
kupu malam merupakan simbol bagi wanita tuna susila).
q. Kiasmus
Gaya bahasa yang terdiri dari atas dua bagian, baik frasa atau
klausa, yang sifatnya berimbang dan dipertentangkan satu
sama lain, tetapi susunan frasa atau klausanya itu terbalik bila
dibanding dengan frasa atau klausa lainnya. Contoh: Dunia
memang panggung sandiwara, orang bodoh bisa berlagak
pintar dan orang pintar berlagak bodoh.
3. Majas Penegasan
43
Gaya bahasa yang berisikan gagasan yang sifatnya terdapat
penjelasan sebagai penegasan, macam-macam majas penegasan
diantaranya:69
a. Repetisi
Gaya bahasa yang terdapat pengulangan kata, frase, atau
kalimat untuk memberikan penekanan. Contoh: Lebih baik
sekarang kamu pulang, lalu makan, lalu cuci kaki, lalu tidur.
Tidak perlu ikut campur masalah kami berdua!
b. Apofasis atau Preterisio
Gaya bahasa untuk menegaskan sesuatu dengan cara seolah-
olah menyangkal hal yang ditegaskan. Contoh: Tindak tanduk
mandor serakah itu terekam dengan baik di ingatan kami.
Kami tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuatnya
tidak berkutik lagi.
c. Aliterasi
Pengulangan konsonan pada awal kata secara berurutan.
Contoh: Baik budi bagai bekal bagi kehidupan kita
d. Pleonasme
Gaya bahasa yang menyampaikan suatu pemikiran atau
gagagasan secara berlebihan, sehingga ada beberapa
keterangan yang kurang dibutuhkan. Contoh: Anak-anak yang
masih berada di atas diharap segera turun ke bawah.
e. Paralelisme
Gaya bahasa yang menggunakan kata, frase, atau klausa yang
kedudukannya sama atau sejajar. Contoh: Baik golongan yang
tinggi maupun golongan yang rendah harus diadili kalau
bersalah.
f. Tautologi
69
Ernawati Waridah, Kumpulan Majas, Pantun, dan Peribahasa Plus Kesusastraan
Indonesia, h. 17-28.
44
Gaya bahasa yang berupa pengulangan kata dengan
menggunakan sinonimnya. Contoh: Ia jadi marah dan murka
kepada orang yang menyerempet motor kesayangannya.
g. Inversi
Gaya bahasa yang mendahulukan predikat sebelum subjek
dalam suatu kalimat. Contoh: Luas benar sawah ayahmu.
h. Ellipsis
Gaya bahasa yang menghilangkan beberapa unsur kalimat.
Biasanya unsur-unsur yang hilang itu mudah ditafsirkan oleh
pembaca. Contoh: Aku sudah memberimu modal uang, barang,
bahkan waktuku bersama keluarga, tetapi hasilnya....
i. Retoris
Gaya bahasa untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya
telah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Contoh: Siapa
yang tidak ingin hidup bahagia?
j. Klimaks
Gaya bahasa untuk menuturkan satu gagasan secara berturut-
turut dari yang sederhana meningkat kepada gagasan yang
lebih kompleks. Contoh: Aku menangis, meledak-ledak seperti
mau memecahkan rongga dada. (Ziarah Batu, M N Furqon)
k. Antiklimaks
Gaya bahasa yang menentukan gagasan penting menurun
kepada gagasan yang sederhana. Contoh: Hilang dirinya,
hilang harga dirinya, tak bisa berbuat melawan hasrat. Selalu
saja minta dipenuhi kebutuhannya akan asap dari surga.
(Battumi Aging Mamiri, Sakti Wibowo)
l. Antanaklasis
Gaya bahasa yang menggunakan pengulangan kata yang sama
tetapi maknanya berlainan. Contoh: Pak Ahmad sedang
menonton ketoprak sambil makan ketoprak kesukaannya.
m. Pararima
45
Gaya bahasa yang berupa pengulangan konsonan awal dan
akhir dalam kata atau bagian kata yang berlainan. Contoh:
tindak-tanduk pejabat nakal itu sudah menjadi incaran pihak
kepolisian sejak dua tahun lalu.
n. Koreksio
Gaya bahasa yang pada mulanya menegaskan sesuatu yang
dianggap kurang tepat, kemudian diperbaiki. Contoh: Harta
karun, maksudnya benda-benda peninggalan budaya, yang
terpendam di kedalaman laut, menjadi incaran para kolektor.
o. Asindeton
Gaya bahasa yang bersifat padat, beberapa kata. Frasa atau
klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata
sambung, biasanya hanya dipisahkan dengan koma. Contoh:
Segala bentuk hinaan, makian, fitnah, ia hadapi dengan tegar.
p. Polisindeton
Gaya bahasa kebalikan dari asindeton, menggunakan kata
penghubung unuk kata dan frasa yang berurutan. Contoh: kami
tidak hanya membangun rumah mewah, tetapi juga rumah
sederhana dan rumah susun sederhana milik atau rusunami.
q. Eklamasio
Gaya bahasa yang menggunakan kata seru. Contoh: Amboi
indah sekali pantai ini!
r. Alonim
Gaya bahasa yang menggunakan varian nama untuk
menegaskan. Contoh: Kamu tampan sekali dim! (Dim varian
nama dari Dimas)
s. Interupsi
Gaya bahasa yang menyisipkan keterangan tambahan di antara
unsur-usnur kalimat. Contoh: Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri
Kelautan dan Perikanan Indonesia, akan membuka pameran
bahari.
t. Silepsis
46
Gaya bahasa yang menggunakan dua konstruksi sintaksis yang
dihubungkan oleh kata sambung. Namun hanya salah satu
konstruksi yang maknanya utuh. Contoh: Fungsi dan sikap
bahasa. (Seharusnya: Fungsi bahasa dan sikap bahasa. Fungsi
bahasa maknanya „fungsi dari bahasa‟ sikap bahasa maknanya
„sikap terhadap bahasa‟.)
4. Majas Sindiran
Majas yang di dalamnya terdapat makna berupa kata sindiran.
Majas ini terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya:70
a. Ironi
Gaya bahasa untuk menyatakan maksud tertentu dengan
menggunakan kata-kata yang berlainan dengan maksud
tersebut. Contoh: Rapormu bagus, ada warnanya!
b. Sarkasme
Gaya bahasa yang berisi sindiran yang kasar. Contoh: Dasar
muka badak, sudah disindir masih juga berpura-pura tidak
mengerti.
c. Sinisme
Gaya bahasa sindiran yang mengandung ejekan terhadap suatu
ketulusan hati. Contoh: Peranannya diperusahaan itu sangat
besar sehingga tak ada satupun kebijakan kontroversi yang
lahir tanpa campur tangannya.
d. Antifrasis
Gaya bahasa ironi dengan kata atau kelompok kata yang
maknanya berlawanan. Contoh: “awas si bule datang..” saat
Ghani yang berkulit hitam mendekati mereka.
e. Inuendo
70
Ernawati Waridah, Kumpulan Majas, Pantun, dan Peribahasa Plus Kesusastraan
Indonesia, h. 29-31.
47
Gaya bahasa sindiran yang bersifat mengecilkan fakta
sesungguhnya. Contoh: Ia menjadi juragan tanah karena
ayahnya koruptor kelas kakap.
48
BAB III
GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN
A. Sejarah Singkat TV One
1. Profil Perusahaan
TV One adalah salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia.
Stasiun televisi ini didirikan pada 9 Agustus 2002 oleh pengusaha
Abdul Latief dan dimiliki oleh Alatief Corporation. Awalnya stasiun
televisi ini bernama Lativi dengan konsep penyusunan acara lebih
banyak menonjolkan masalah yang berbau klenik, erotisme, berita
kriminalitas, dan beberapa program hiburan lainnya.
Pada 14 Februari 2008, Lativi secara resmi berganti nama
menjadi TV One. Peresmian dilakukan oleh Presiden Republik
Indonesia (2004) Susilo Bambang Yudhoyono di istana negara. TV
One menjadi staisun TV pertama di Indonesia yang mendapatkan
kesempatan untuk diresmikan secara langsung di Istana Presiden
Republik Indonesia.1
Setelah resmi berganti nama, Abdul latief tidak lagi berada dalam
kepemilikan saham TV One. Pada tahun 2006, sebagian saham TV
One juga sudah dimiliki oleh Grup Bakrie yang juga memiliki stasiun
televisi ANTV. Kini komposisi kepemilikan saham TV One terdiri
dari PT Visi Media Asia Tbk sebesar 49 %, PT Redal Semesta 31 %,
Good Response Ltd 10 %, dan Promise Result Ltd 10%.2 Direktur
Utama TV One saat ini adalah Ahmad R. Widarmana.
TV One kini hadir dengan kemasan program yang lebih fresh
dengan komposisi 70% program berita dan sisanya gabungan program
olahraga dan hiburan. TV One secara progresif menginspirasi
masyarakat Indonesia melalui berbagai program news dan sport. Hal
ini dilakukan agar pemuda Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas
1 http://www.tvonenews.tv/profil, diakses pada Rabu, 27 Juni 2018 pukul 19.43 WIB.
2 https://www.merdeka.com/tvone/, diakses pada Senin, 10 Desember 2018 pukul 11.49
WIB.
49
mampu berpikiran maju dan melakukan perbaikan bagi diri sendiri
dan masyarakat sekitar.
TV One membuktikan keseriusannya dalam menerapkan strategi
tersebut dengan menampilkan format-format yang inovatif dalam hal
penerbitan dan penyajian program.1 TV One mengklasifikasikan
programnya dalam kategori News One, Sport One, Info One, dan
Reality One.
Gambar 3.1 Logo TV One
sumber: www.tvonenews.tv
Di awal tahun berdirinya TV One mempunyai tag line
“MEMANG BEDA”, karena menyajikan berbagai informasi yang
dibutuhkan masyarakat dengan penyajian yang berbeda dan belum
pernah ada sebelumnya. Seperti Apa Kabar Indonesia yang
merupakan program informasi dalam bentuk diskusi ringan yang
membahas topik-topik terhangat bersama para narasumber dan
masyarakat yang disiarkan secara langsung pada pagi hari. Sedangkan
untuk program hardnews TV One dikemas dengan judul: Kabar
Terkini, Kabar Pagi, Kabar Pasar, Kabar Siang, Kabar Petang, dan
Kabar Malam.2
Pada ulang tahun ke-2, TV One mengubah tag line-nya menjadi
“TERDEPAN MENGABARKAN”. Perubahan ini dilakukan sebagai
pembuktian hasil share dan rating kepemirsaan dalam kurun waktu
dua tahun. TV One selalu menjadi yang terdepan dalam mengabarkan
dan menayangkan program-program berita seperti Breaking News
1 http://www.tvonenews.tv/profil, diakses pada Rabu, 27 Juni 2018 pukul 19.43 WIB.
2 http://www.tvonenews.tv/profil, diakses pada Rabu, 27 Juni 2018 pukul 19.43 WIB.
50
yang tayang setiap saat secara langsung, yang mana tidak dapat
dilakukan oleh televisi lain.
Menginjak usia ke-3 tahun, TV One “GO INTERNASIONAL”
dengan membuat terobosan baru sebagai langkah untuk terus
berkembang dan mengepakkan sayap di kancah internasional. TV One
membuka kantor biro di beberapa negara seperti Amerika Serikat,
Australia, Jerman, Rusia, Timur Tengah, dan Malaysia. Tak hanya itu,
TV One juga menjalin kerjasama dengan Televisi Berita Internasional
seperti CNN dan Al Jazeera.
TV One memiliki beberapa program unggulan diantaranya
Indonesia Lawyers Club, Kabar Pagi, Kabar Petang, Apa Kabar
Indonesia Malam, One Pride Indonesia MMA, dan Damai
Indonesiaku yang mengupas berbagai isu, fakta, dan peristiwa di tanah
air dengan kemasan penyajian yang menarik.3
Selain itu, ada juga program sport pilihan seperti World Boxing
yang menampilkan pertandingan tinju kelas dunia dalam perebutan
gelar yang disertai dengan pertandingan partai-partai tinju dengan
kelas bawahnya. Serta Kabar Arena yang merupakan program berita
olahraga dengan mengusung informasi terbaru seputar dunia olahraga
baik dalam negeri maupun luar negeri.
Tabel 3.1
Struktur Organisasi TV One
Direktur Utama Ahmad R. Widarmana
Wakil Direktur Utama/
Editor in Chief
Karni Ilyas
Direktur Technical & Sports Reva Deddy Utama
Direktur Finance Andi Pravidia Saliman
Direktur Operation & Synergy David Eric Burke
Vice Editor in Chief Totok Suryanto
Chief Bussiness Development &
Corporate Communication
Harya M. Hidayat
Chief Human Capital
Development
Budi Benzani
sumber: www.tvonenews.tv
3 http://www.tvonenews.tv/program, diakses pada Jum‟at, 14 Desember 2018 pukul 13.50
WIB.
51
2. Visi Misi TV One
Visi : Untuk mencerdaskan semua lapisan masyarakat yang pada
akhirnya memajukan bangsa.
Misi :
a. Menjadi stasiun TV olahraga & berita nomor satu
b. Menanyangkan program news & sport yang secara progresif
mendidik pemirsa untuk berpikiran maju, positif, dan cerdas.
c. Memilih program news & sport yang informatif dan inovatif
dalam penyajian dan kemasan.
B. Indonesia Lawyers Club (ILC)
1. Indonesia Lawyers Club
Dua puluh enam tahun lalu, tepatnya 6 Mei 1992, kelompok
pengacara bernama Jakarta Lawyers Club dibentuk (JLC). Kelompok
ini didirikan oleh advokat-advokat ternama seperti Amir Syamsuddin,
Denny Kailimang, Erman Raja, Luhut MP Pangaribuan, OC Kaligis,
Rudhy A. Lontoh, Todung Mulya Lubis, Wina Armada, dan Karni
Ilyas.4
JLC dibentuk karena keprihatinan tidak adanya organisasi
advokat yang bisa membawa masalah-masalah hukum ke tengah
masyarakat. Secara rutin para anggota JLC menggelar diskusi masalah
hukum yang sedang aktual dan hasilnya diliput oleh Majalah Forum
Keadilan.5
Diskusi JLC pun hanya bersifat off air kala itu. Namun ketika
Karni Ilyas menjadi Direktur Pemberitaan Hubungan Korporat SCTV,
barulah diskusi itu diangkat ke layar kaca. Waktu itu tema yang
diangkat adalah perseteruan antara Jaksa Agung Andi M. Ghalib dan
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais. Acara yang
4 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e96c8a591ed/sejarah-ilc-tak-lepas-dari-
konflik-organisasi-advokat, diakes pada Jumat, 27 Juli 2018 pukul 15.04 WIB. 5 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e96c8a591ed/sejarah-ilc-tak-lepas-dari-
konflik-organisasi-advokat, diakes pada Jumat, 27 Juli 2018 pukul 15.04 WIB.
52
ditayangan pada 14 Mei 1998 itu pun mendapat respon positif dari
pemirsa televisi. Namun meski menarik dan meraih rating share
besar, JLC di SCTV hanya tayang sesekali saja hingga akhirnya
lenyap.6
Beberapa tahun kemudian JLC sempat ditayangkan kembali di
SCTV dipandu oleh host yang lebih muda. Posisi Karni Ilyas sebagai
host sempat digantikan oleh Ira Koesno, Nunung Setiyani, dan
terakhir oleh Rosiana Silalahi. Penggantian host ini pun nyatanya
malah membuat JLC semakin tak diminati.7
JLC rupanya sudah identik dengan sosok Karni Ilyas yang
memiliki suara serak dengan logat minang. Maka ketika Karni Ilyas
diminta Bakrie Group menjadi Direktur Pemberitaan sekaligus Pimred
TV One, diskusi JLC pun pindah tayang ke TV One dan kemudian
namanya diganti menjadi Indonesia Lawyers Club (ILC).8
Penggantian nama ini dimaksudkan agar pembahasan dalam diskusi
ILC mencakup seluruh permasalahan yang ada di Indonesia, tidak
hanya di Jakarta.9 Sesuai dengan target audiens ILC yang ingin
menjangkau semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.
ILC tayang perdana di TV One pada tahun 2010. Program ini
dikemas secara interaktif berbentuk talkshow yang disiarkan langsung
(secara live) dengan menampilkan dialog antar narasumber mengenai
permasalahan hukum, politik, sosial, dan kriminal. Tujuan
dibentuknya program ini adalah untuk mengajak masyarakat berdialog
tentang persoalan hukum atau sebuah tema yang sedang mendapat
sorotan publik. Dialog dilakukan dengan mengundang banyak
6 https://www.kompasiana.com/ombrill/552a70976ea834b76a552d14/cikal-bakal-
indonesia-lawyers-club-dari-perseteruan-Amien-rais-andi-ghalib, diakes pada Jumat, 27 Juli 2018
pukul 15.08 WIB. 7 https://www.kompasiana.com/ombrill/552a70976ea834b76a552d14/cikal-bakal-
indonesia-lawyers-club-dari-perseteruan-Amien-rais-andi-ghalib, diakes pada Jumat, 27 Juli 2018
pukul 15.08 WIB. 8 https://www.kompasiana.com/ombrill/552a70976ea834b76a552d14/cikal-bakal-
indonesia-lawyers-club-dari-perseteruan-amin-rais-andi-ghalib, diakes pada Jumat, 27 Juli 2018
pukul 15.08 WIB. 9 Wawancara pribadi dengan Tejo Asmoro Produser ILC, Jakarta 15 November 2018,
Gedung TV One lantai 1, pukul 14.45 WIB
53
narasumber dari berbagai latar belakang agar bisa memberikan analisa
yang mendalam terhadap suatu kasus.10
ILC juga menjadi program news dengan durasi tayang terpanjang
dipertelevisian Indonesia yaitu selama 210 menit. Acara yang dipandu
oleh Presiden Indonesia Lawyers Club Karni Ilyas ini tayang setiap
Selasa pukul 19.30 WIB dan ditayangkan ulang pada Sabtu pukul
19.00 WIB.
ILC selalu menghadirkan narasumber yang berkualitas pada
setiap penayangannya. Masing-masing narasumber akan berkomentar
tentang tema atau isu yang sedang dibahas. Tak jarang narasumber
saling berdebat mengenai tema yang dibahas karena adanya perbedaan
pendapat dan pandangan antara narasumber. Hal ini menjadikan
program ILC tampak berbeda dibanding program lainya karena tidak
membahas suatu masalah hanya dari satu sisi tapi juga dibahas dari
berbagai sisi berdasarkan cara pandang dari narasumber (cover both
side).
Gambar 3.2
Logo Indonesia Lawyers Club
sumber: www.tvonenews.tv
Hingga saat ini, berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh lembaga
survey AC Nielsen, program ILC masih menjadi salah satu program
10
Wawancara pribadi dengan Tejo Asmoro Produser ILC, Jakarta 15 November 2018,
Gedung TV One lantai 1, pukul 14.45 WIB
54
news dan talkhsow yang mendapatkan rating dan share di atas rata-
rata. ILC juga menjadi program dengan rating dan share tertinggi di
antara program lain di TV One.11
Selain itu, konsep tempat juga ditonjolkan oleh ILC yang tampak
berbeda dengan program lain. Tempat berlangsungnya acara didesain
seperti ruangan disebuah restoran dengan meja-meja bulat dan kursi.
Meja inilah yang akan ditempati oleh para narasumber yang diundang.
Ada juga meja panjang berbentuk setengah lingkaran yang diletakkan
di stage utama. Meja ini biasanya diisi oleh narasumber utama yang
memiliki kaitan langsung dengan tema atau isu yang sedang dibahas.
Berikut adalah susunan redaksi ILC:12
Host/Pemimpin Redaksi : Karni Ilyas
Produser Executif : Andriyanto Prasetyo
Produser : Tejo Asmoro
Titie Poerdewi
Amelia Solihah
Asisten Produser : H. Ciptadi Siagian
Reporter : Vicktor Savoy Silalahi
Ricky Satria
Krisnandi Premi
2. Penghargaan Indonesia Lawyers Club
Tabel 3.2
Penghargaan ILC
No. Tahun Penghargaan
1 2013 Panasonic Gobel Awards Kategori Program
News Talkshow favorit
2 2014 Panasonic Gobel Awards 2014 Program
Talkshow Berita terfavorit
3 2015 Panasonic Gobel Awards 2015 kategori
11 Wawancara pribadi dengan Tejo Asmoro Produser ILC, Jakarta 15 November 2018,
Gedung TV One lantai 1, pukul 14.45 WIB. 12 Wawancara pribadi dengan Tejo Asmoro Produser ILC, Jakarta 15 November 2018,
Gedung TV One lantai 1, pukul 14.45 WIB.
55
Talkshow Berita
4 2016 Panasonic Gobel Awards 2016 kategori News
Talkshow terfavorit
5 2017 Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2017
kategori program Talkshow Sumber: id.vivagroup.co.id
56
BAB IV
DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
Sebelum menganalisis data, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu
mengenai pemberitaan mahar politik La Nyalla dan Prabowo di Indonesia
Lawyers Club.
Berita permintaan mahar politik Prabowo kepada La Nyalla menarik
diperbincangkan di semua media massa terutama Indonesia Lawyers Club.
Pemberitaan ini dimulai karena pernyataan La Nyalla pada Kamis, 11 Januari
2018 yang mengaku dimintai uang sejumlah 40 miliar oleh Prabowo. Pernyataan
La Nyalla pun menghebohkan jagad politik Indonesia yang saat itu sedang
memanas menjelang Pilkada serentak 2018.
Kemudian alasan ILC mengangkat berita tersebut karena ILC ingin
menunjukkan adanya praktek mahar politik dalam proses pencalonan kepala
daerah. Hal lain yang menjadi alasan ILC membahas tema mahar politik ini juga
karena ingin ada perbaikan pada sistem Pemilu dan Pilkada langsung.
Pada bab ini akan membahas mengenai masalah pokok yang diambil untuk
bahan penelitian. Penulis menggunakan teori Semiotik Sosial M.A.K Halliday
yang mengungkapkan makna di balik suatu teks, diantaranya medan wacana (field
of discourse), pelibat wacana (tenor of discourse), dan sarana wacana (mode of
discourse). Tiga unsur inilah yang akan diteliti oleh penulis dalam mengamati
makna teks dalam pemberitaan mahar politik pada La Nyalla dan Prabowo.
Indonesia Lawyers Club TV One memberitakan kasus mahar politik ini
pada Selasa, 16 Januari 2018. Topik ini diangkat saat masih menjadi perbincangan
hangat di kalangan masyarakat dan media massa. Isu mahar politik dibahas secara
mendalam oleh ILC dalam enam segmen.
57
Tabel 4.1
Rekap Analisis Semiotik Sosial
Medan Wacana (Field of Discourse)
Pelibat
Wacana (Tenor of
Discourse)
Sarana Wacana (Mode of Discourse)
Adanya pengakuan dari La
Nyalla bahwa ia dimintai
uang sebesar 40 miliar oleh
Prabowo. Tetapi Prabowo
dan Gerindra membantah
pernyataan La Nyalla. Harus
ada perbaikan sistem Pilkada
yang menghabiskan uang
banyak.
23
narasumber
Majas Eufemisme
Majas Alegori
Majas Klimaks
Majas Apofasis atau Preterisio
Majas Sinisme
Majas Retoris
Majas Repetisi
Majas Antonomasia
Majas Antiklimaks
Dengan demikian peneliti akan merinci secara jelas sesuai tiga unsur yang
menjadi fokus penelitian pada Analisis Semiotik Sosial, yakni medan wacana,
pelibat wacana, dan sarana wacana.
A. Medan Wacana (Field of Discourse)
Tabel 4.2
Data Medan Wacana
Tanggal Temuan
16 Januari 2018 Medan wacana ini membahas
mengenai La Nyalla yang mengaku
dimintai uang 40 miliar oleh Prabowo
dan 170 miliar oleh oknum Gerindra.
Tetapi Prabowo dan Gerindra
membantah adanya permintaan mahar
politik kepada La Nyalla, yang ada
hanya permintaan uang saksi.
Disertakan juga pembahasan tentang
adanya praktek mahar politik sebagai
akibat dari sistem Pilkada langsung
yang mengharuskan mengeluarkan
uang banyak dan oleh sebab itu harus
ada perbaikan sistem Pilkada.
58
1. Analisis Data (Mahar Politik: La Nyalla vs Prabowo)
Medan wacana pada pemberitaan ini menceritakan bahwa
Prabowo telah meminta La Nyalla untuk menyiapkan uang sebesar 40
miliar. Dana itu diminta sebagai uang saksi. Pernyataan ini ditegaskan
dalam kutipan La Nyalla:
“Saya disuruh siapkan uang 40 miliar saya gamau. Saya bilang
ini sama Fadli Zon, mas ini untuk apa saya, saya dipanggil
sama 08 ko saya dimaki-maki, saya dimarah-marahin terus
disuruh serahkan uang 40 miliar untuk uang saksi. Loh saya
datang sana itu untuk dapetin rekom, ko tau-taunya saya
dimaki-maki. Loh saya ini siapa, Prabowo itu siapa? Saya
bukan pegawainya dia ko. Ko dia maki-maki saya, enak aja.”1
Uang itu diminta pada 9 Desember 2018 saat La Nyalla
dipanggil oleh Prabowo ke Hambalang. Tetapi La Nyalla menolak
memberikan uang 40 miliar karena hanya bersedia menyiapkan dan
menyerahkan dana saksi dan dana pemenangan setelah resmi sebagai
calon gubernur di KPU. Kemudian La Nyalla diberi surat tugas untuk
mendapatkan partai koalisi dari tanggal 10 Desember sampai dengan
20 Desember 2018. Namun La Nyalla tak bisa memenuhi surat tugas
tersebut.
Setelah pertemuan itu, Tubagus Daniel Hidayat mengatakan
bahwa La Nyalla kembali diminta menyiapkan dana sebesar 150 miliar
atau 170 miliar oleh oknum pengurus DPD Gerindra Jawa Timur yang
diketahui bernama Supriyatno. Dana itu akan dibawa ke Prabowo
untuk mengurus surat rekomendasi La Nyalla sekaligus untuk
mendapatkan partai koalisi. Kutipan ini sesuai dengan naskah berita
berikut:
“Tubagus Daniel Hidayat:
Jadi dia menyampaikan kepada saya bahwa kalo mas La Nyalla
mau maju, inikan waktunya tinggal tiga hari, siapkan saja uang
170-150, 170 atau 150 bawa cash ke saya, urusan PAN dan
1 Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
59
Prabowo urusan saya, gitu. Jadi ini yang bicara ini adalah
pengurus partai Gerindra dan anggota dewan.
Karni Ilyas:
Oh orang yang satu itu dia pengurus Gerindra juga anggota
dewan ?
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya betul
Karni Ilyas:
DPP?
Tubagus Daniel Hidayat:
Iyah, DPD.
Karni Ilyas:
DPD, berarti DPD Jawa Timur?
Tubagus Daniel Hidayat:
Iyah”2
Menurut Faizal Assegaf, tidak keluarnya surat rekomendasi
untuk La Nyalla karena terhambat oleh praktek politik uang dalam
rekomendasi rekrutmen kepala daerah di partai Gerindra. Oleh karena
itu, pengacara Faizal Assegaf meminta La Nyalla agar menyampaikan
persoalan mahar politik ini ke publik. Seperti yang dikutip oleh Faizal
berikut:
“Kami minta pak La Nyalla untuk sampaikan itu kepada
publik, alhamdulillah hari ini kemudian memantik kesadaran
banyak orang untuk kemudian masuk bahwa ternyata modus-
modus uang yang diperhalus dengan bahasa apa namanya dana
saksi, uang arisan, uang administrasi, uang tuyul, uang
perjamuan elit, itu semua penghalusan. Intinya bahwa memang
ada praktek politik uang yang menghambat keluarnya
rekomendasi rekrutmen kepala daerah.”3
2 Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 3 Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
60
Munculnya pernyataan La Nyalla pada 11 Januari 2018 yang
mengaku dimintai uang sebesar 40 miliar oleh Prabowo sebagai syarat
untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur membuat jagad politik gempar.
Pernyataan ini sesuai dengan naskah berita berikut:
“Jagad politik gempar, dengan tudingan mahar, sebesar 40
miliar rupiah yang diminta Prabowo Subianto kepada La
Nyalla Mattaliti sebagai salah satu syarat maju dalam bursa
Gubernur Jawa Timur 2018.”4
Tudingan La Nyalla pun langsung dibantah oleh sejumlah
kepala daerah yang pernah diusung oleh partai Gerindra dalam
kontestasi Pilkada. Sesuai dengan naskah berita berikut:
“Sejumlah kepala daerah dan tokoh yang pernah dan akan
diusung atau sekedar didekati Gerindra seperti Ridwan Kamil,
Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Sudrajat, Sudirman Said,
hingga Mahfud MD, sepakat menyatakan tak pernah diminta
uang mahar saat dirinya bertarung dalam kontes Pilkada
dengan bendera Gerindra.”5
Sandiaga Uno sebagai salah satu wakil kepala daerah yang
pernah diusung oleh partai Gerindra dalam Pilkada Jakarta 2017
menyatakan bahwa ia tidak pernah dimintai uang mahar oleh
Prabowo. Penyataan ini ditegaskan sebagai berikut:
“Sandiaga Uno:
Gak ada. Gak ada sama sekali. Pak Prabowo dan sangat
professional dan itu sudah terbukti waktu mencalonkan pak
Jokowi dan pak Ahok, waktu saya dan mas Anies juga sama.
Kemarin kita menghabiskan habis lebih dari 100 miliar. Jadi
itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra. Jangan sampe
nanti kita sudah mencalonkan gak memiliki pendanaan. Itu
semua kita laporkan secara transfaran, diaudit, dilaporkan ke
KPK juga jadi alhamdulillah.”6
4 Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 5 Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 6 Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
61
Tak hanya Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Anies Baswedan,
dan Basuki Tjahaja Purnama pun menyatakan hal yang sama, tidak
pernah dimintai uang mahar sepeser pun oleh Prabowo atau partai
Gerindra. Pernyataan itu ditegaskan sebagai berikut:
“Ridwan Kamil:
Pada waktu Pilwakot 2013, tidak sepeserpun partai Gerindra
apalagi yang terhormat pak Prabowo menanyakan urusan
mahar tiket untuk Pilkada. Ya jadi saya kira, yang ada itu
adalah partai Gerindra malah membantu dalam proses
pemenangannya kan begitu. Kemudian kalo ada yang
menanyakan kenapa sekarang berpisah karena memang ada
syarat yang belum bisa saya penuhi. Partai Gerindra meminta
saya menjadi kader. Sesuatu yang belum mungkin saya
lakukan di saat ini. Nah di situlah titik berpisahnya, tapi kalo
urusan, mahar saya kira saya sampaikan tidak ada sepeser
pun.”7
“Anies Baswedan:
Gak ada mahar, gak ada. Sama sekali gak ada. Bahkan kalo
bisa dibilang ya semuanya kemarin itu iuran. Proses politik
memerlukan biaya itu benar, tapi bahwa calon harus, kami,
harus membayar itu, tidak ada.”8
“Basuki Thajaja Purnama:
Parpol gak minta mahar loh, hanya minta, pengurusnya, anak
cabangnya, rantingnya bergerak.”9
Sebelum kasus La Nyalla muncul, Mahfud MD pun pernah
diminta oleh partai Gerindra untuk maju menjadi calon kepala daerah
di Jawa Timur. Namun tak ada pembicaraan uang mahar politik
seperti yang dikatakan oleh La Nyalla. Sesuai dengan naskah berita
berikut ini:
“Lalu tanggal 18 bulan Desember tahun 2012 Sekjen partai
Gerindra Ahmad Muzammil itu ke kantor saya di Jakarta
ditemeni dua pimpinan Gerindra menyatakan pak Mahfud saya
7 Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 8 Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 9 Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
62
diutus pak Prabowo yang sekarang sedang di Eropa minta pak
Mahfud agar bersedia menjadi calon ketiga. Saya sambil
bergurau begitu ya, aduh masa saya disuruh jadi calon
gubernur gak punya uang dong, terlalu mahal ituh calon
gubernur. Partai Gerindra itu menyatakan gak usah mikirkan
uang, kalau pak Mahfud mau ya nanti kita anulah kita
usahakan sama-sama. Gak usah mikirin uang.”10
Menjawab tuduhan La Nyalla, Wasekjen partai Gerindra
Andre Rosiade pun mengatakan bahwa di Gerindra tak ada praktek
uang mahar politik dalam proses pencalonan kepala daerah. Biaya
yang dibutuhkan selama proses pemilihan didapat dari hasil iuran
kader Gerindra, calon kepala daerah, dan sumbangan pribadi
Prabowo. Pernyataan ini tampak di bawah ini:
“Kang Emil sudah menyampaikan testimoni kepada kami. Ya
bahwa tidak ada mahar dipartai Gerindra. Bahkan silahkan
tanya kepada pak Jokowi dan pak Ahok yang didukung oleh
partai Gerindra. Di kasus pak Jokowi dan pak Ahok, itu pak
Prabowo mengeluarkan uang dari kantong pribadinya pak
Karni, itu hampir 62 miliar ya. Untuk kasus Anies dan Sandi
saja, tadi saya diskusi dengan ketua DPD Gerindra DKI
Muhammad Taufik. Meskipun bang Sandi menyatakan beliau
mengeluarkan uang hampir 108 miliar karena Sandi
merupakan konglomerat ya pengusaha besar. Itu ba, pak
Prabowo ya, diinformasikan oleh ketua DPD Gerindra DKI
bahwa mengeluarkan uang hampir 70 miliar. Di zaman pak
Jokowi-Ahok, beliau mengeluarkan uang 62 miliar dari
kantong pribadi.”11
“Itu baru dari kantong pribadi pak Prabowo. Belum lagi iuran
dan gotong-royong dari kader-kader yang ada di seluruh
Indonesia yang jumlahnya lebih besar dari sumbangan dari eh
bang Sandi sendiri. Inilah yang terjadi, selama ini di Partai
Gerindra. Bahwa kami, mengenal asas urunan, asas gotong
royong, dan selama ini pak Prabowo mengeluarkan dari
kantong beliau pribadi. Untuk memenangkan calon-calon yang
beliau dukung.”12
10
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 11
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 12
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
63
Pihak Gerindra mengkonfirmasi bahwa permintaan uang
sebesar 40 miliar itu adalah untuk dana saksi. Dana itu akan
digunakan untuk membiayai kader yang akan menjadi saksi di 68.000
TPS yang ada di Jawa Timur. Ferry Juliantono menegaskan
pernyataannya kepada Karni Ilyas sebagai berikut:
“Karni Ilyas:
Yang ingin saya tanyakan. Kalau engga ada mahar, munculnya
angka 40 miliar, 170 miliar
Ferry Juliantono:
Ya itu yang
Karni Ilyas:
Dalam bentuk apa itu?
Ferry Juliantono:
Jadi sebenernya biaya-biaya itu adalah biaya saksi Jawa Timur
khususnya misalkan ada berapa TPS, 68.000 kurang lebih. Itu
kan meskipun kita minta kader-kader kita untuk secara apa
idealis secara semangat, mereka akan melakukan pekerjaan-
pekerjaan demi partai. Tetapi kan itu adalah sesuatu yang juga
kita harus mempertimbangkan mereka harus diberi apa
namanya atensi. Bisa dalam bentuk uang bisa dalam bentuk
makanan. Karena mereka melakukan tugas berhari-hari.”13
Gagalnya La Nyalla maju dalam kontestasi Pilkada Jawa
Timur adalah bukan karena persoalan uang mahar politik tetapi karena
Gerindra hanya memiliki 13 kursi di legislatif. Sedangkan sesuai
dengan aturan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 40 bahwa
Partai politk atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan
pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling
sedikit 20% dari jumlah kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi
perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan. Butuh partai koalisi agar bisa mencalonkan La Nyalla.
Oleh karena itu Gerindra memberikan surat tugas pada 10 Desember
13
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
64
2018 agar La Nyalla bisa mendekati PAN, PKS atau Demokrat untuk
mendapatkan kecukupan kursi. Namun koalisi itu tak bisa dicapai
sehingga Gerindra tak bisa mengeluarkan surat rekomendasi untuk La
Nyalla. Ini sesuai dengan pernyataan Supriyatno kepada Karni Ilyas
seperti berikut:
“Jadi persoalan sekarang ini adalah bukan persoalan apa
namanya eh bukan persoalan masalah eh duit tapi masalah
dukungan partai. Partai Gerindra tidak bisa mencalonkan pak
Nyalla sebagai gubernur karena kita cuma 13 kursi. Coba tanya
sama partai PAN dan PKS mau gak mereka mencalonkan pak
Nyalla. Demokrat, coba tanya sama mereka. Kalau mereka
mau misalkan Demokrat mau mencalonkan, selesai sudah. Pak
Nyalla bisa masuk.”14
Naskah di atas juga menjelaskan bahwa selain kekurangan
kursi, faktor lain tidak terpilihnya La Nyalla sebagai bakal calon
gubernur Jawa Timur dari Gerindra karena partai koalisi (PAN, PKS,
Demokrat) tidak mendukung dan tidak mau mencalonkan La Nyalla
sebagai calon Gubernur Jawa Timur.
Munculnya praktek mahar politik tak lain adalah karena sistem
Pilkada langsung yang berimbas pada mahalnya biaya politik selama
proses pencalonan dan pemilihan kepala daerah. Di mana seorang
calon kepala daerah harus membiayai sendiri segala kebutuhan dana
selama proses pemilihan kepala daerah karena negara tidak
membiayai sepenuhnya. Sesuai dengan kutipan yang dikatakan oleh
Fahri Hamzah kepada host ILC Karni Ilyas sebagai berikut:
“Saya ini sebagai anggota DPR incumbent sudah tiga kali, saya
menjadi pemenang di dalam apa namanya Pemilu, pada musim
kampanye coba cek harta saya, pasti ada yang saya jual. Pasti
ada yang saya korbankan. Mobilnya, tanahnya. Mau minta
siapa? Negara enggak mau menyiapkan ini kok.”
“Biaya politik kita harus biaya sendiri.”15
14
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 15
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
65
Djamal Aziz juga mengatakan hal serupa. Munculnya isu
mahar politik adalah karena kesalahan sistem Pilkada yang saat ini
berlaku. Berikut penegasan Djamal Aziz:
“Saya mengerti dan memahami semua situasi yang dirasakan
oleh saudara Nyalla. Bahwa ini akibat kesalahan sistem.
Kesalahan sistem. Jadi harus berani DPR MPR mengkaji
sistem ini. Tadikan semua ngakuin nih. Sistemnya yang salah.
Pak Fahri tambah menggebu ini sistemnya yang salah. Sudah
tau salah ko diterusken.”16
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, sistem pemilihan kepala daerah di
Indonesia mengalami perubahan. Dari yang dulunya kepala daerah
dipilih oleh DPRD, sekarang menjadi dipilih langsung oleh
masyarakat. Namun perubahan sistem itu faktanya tidak dapat
diimplementasikan dengan baik. Effendi Ghazali mengatakan bahwa
aturan dalam Undang-Undang Pilkada sulit diterapkan di lapangan
sehingga implementasinya bermasalah. Berikut kutipannya:
“Nah yang kedua, memang kalo boleh kita menyatakan banyak
undang-undang kita yang dibuat di DPR lalu bahkan ketika
kita mencoba melakukan judisial review ke Mahkamah
Konstitusi akan selalu dijawab seperti ini, undang-undangnya
sebetulnya bagus, hanya implementasinya yang bermasalah.
Padahal kita tahu, nah ini tadi sesuai dengan prolog saya,
jangan-jangan baik DPR maupun Mahkamah Konstitusi itu
sadar undang-undang yang seperti ini sampai 100 tahun pun
implementasinya akan seperti itu. Gak akan ada banyak
perubahan gitu.”17
Sistem Pilkada langsung dinilai kurang efektif karena
berakibat pada mahalnya biaya politik. Beberapa tokoh politik
mengatakan perlu ada perbaikan sistem di mana kepala daerah
seharusnya kembali dipilih oleh DPR. Berikut pernyataannya:
16
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 17
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
66
“Ferry Juliantono:
Memang kita seperti yang disampaikan mas Fahri tadi, kita
perlu satu kekuatan bersama dukungan dari masyarakat bahwa
pelaksanaan demokrasi ini memang kalau dirasakan terlalu
mahal kita perlu untuk merumuskan kembali mengusulkan
rancangan undang-undang yang mengembalikan proses
pemilihan kepala daerah itu bisa dilakukan di dewan
perwakilan legislatif. “18
“Yandri susanto:
Nah oleh karena itu, kalau tadi mau dijadikan evaluasi bagi
kita. Saya setuju. Kita setuju dan di Undang-Undang No. 8
Tahun 2016 saya terlibat juga bang Karni, bahwa Gamawan
Fauzi disertasinya adalah pemilihan kepala daerah melalui
DPRD. Dan waktu itu menterinya pak SBY tetapi pak SBY
pulang dari luar negeri mengeluarkan Perpu, mematikan
undang-undang yang baru disahkan berumur 2 bulan. Artinya
ya kalo mau ini tanya kepada pak SBY kenapa dikembalikan
ke yang brutal seperti ini Pemilukada.”19
“T. Nasrullah:
Saya sependapat dengan pemikiran-pemikiran tadi bahwa
sistim politik harus dibenahi. Kalau engga, kita tidak bisa
mengangkat keterpurukan ekonomi dan pembangunan. Karena
apa, sebagian besar uang negara ini, dibakar dan disobek-
sobek untuk kebutuhan keperluan Pemilu dan Pilkada. Kita
boleh menggunakan istilah apapun, saya mengatakan ini
dibakar dan disobek-sobek untuk kepentingan ini.”20
“Rahmat Bagja:
Ini juga merupakan masukan nanti kepada eh bapak kita
disamping kiri saya ini pak Mardani dan pak Yandri untuk
kemudian melakukan koreksi terhadap undang-undang atau
atau penambahan atau bagaimana terserah temen-temen di
DPR.”21
Harapan adanya perbaikan sistem Pilkada juga disampaikan
langsung oleh Karni Ilyas. Sesuai dengan naskah berita berikut:
18
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 19
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 20
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 21
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
67
“Pemirsa eh, saya garis bawahi bahwa kita diskusikan ini
dengan harapan ada perbaikan dalam sistim Pemilu dan
Pilkada kita yang dikatakan tadi benar-benar memboroskan
uang dalam jumlah yang besar. Dirjen otonomi daerah dan
Mendagri, berapa pekan lalu di sini juga mengakui, bahwa
untuk jadi gubernur, di, jadi bupati atau walikota di pulau
Jawa, itu paling kurang 60 miliar. Jadi memang, tidak ada
kesempatan untuk orang yang kompeten tapi tidak punya uang
untuk bisa mengabdikan diri di negeri ini. Dan mahar, ini
tambahan lagi dari 60 miliar tadi. Untuk partai atau orang
partai dan ini sudah terjadi lama sampai hari ini, hanya saja
hebohnya baru sekarang.” 22
Pernyataan langsung ini mempertegas bahwa Karni Ilyas dan
ILC menginginkan adanya perubahan dalam sistem Pilkada yang
menghabiskan uang dalam jumlah yang besar.
Mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk maju dalam kontestasi
pemilihan kepala daerah juga menjadi keprihatinan bersama. Dewan
legislatif, Bawaslu, dan KPU pun mencoba membuat sistem
demokrasi yang simpel dan murah. Pernyataan itu disampaikan
Mardani dalam program ILC. Berikut pernyataannya:
“Mardani:
Sebenernya kasus mahar politik, nanti kalau dibuat banyak
yang lain-lain. Money politic juga ada. Itu harusnya menjadi
keprihatinan bersama ya. Saya kebetulan di komisi II, bareng-
bareng sama temen-temen Bawaslu. Bareng-bareng sama
temen KPU sedang mencoba, bagaimana membuat demokrasi
menjadi simpel, murah, bisa betul-betul melahirkan marrige
system. Nah tetapi itu take time. Tapi kita akan maju terus.
Makanya apapun yang terjadi kita akan jalan untuk
memperbaiki.”23
22
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 23
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
68
B. Pelibat Wacana (Tenor of Discourse)
Tabel 4.3
Data Pelibat Wacana
Tanggal Temuan
16 Januari 2018 Dalam naskah ini pelibat wacana
terdapat 23 orang, yaitu La Nyalla
sebagai Ketum Kadin Jawa Timur
sekaligus bakal calon kepala daerah
Jawa Timur, Faizal Assegaf sebagai
pengacara La Nyalla, Tubagus
Daniel Hidayat sebagai bendahara
pemenangan La Nyalla, Anies
Baswedan Gubernur Jakarta,
Sandiaga Uno sebagai Wakil
Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil
sebagai Walikota Bandung, Basuki
Tjahaja Purnama sebagai mantan
Gubernur Jakarta, Prabowo
Subianto sebagai Ketua Umum
Partai Gerindra, Ferry Juliantono
sebagai Wakil Ketua Umum Partai
Gerindra, Andre Rosiade sebagai
Wasekjen Partai Gerindra, Mahfud
MD sebagai Pakar Hukum Tata
Negara, Karni Ilyas sebagai host
sekaligus Pimred ILC, Supriyatno
sebagai Ketua DPP Gerindra,
Effendi Ghazali sebagai Pakar
Komunikasi Politik, KH.M. Al
Khaththath sebagai Sekjen FUI,
Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua
DPR RI, Yandri Susanto sebagai
ketua DPP PAN, Mardani Ali Sera
sebagai Wasekjen PKS, Djamal
Aziz sebagai Kolega La Nyalla, T.
Nasrullah sebagai Pakar Hukum
Pidana, Rahmat Bagja sebagai
Komisioner Bawaslu, Siswandi
sebagai mantan Kapolresta Cirebon,
dan Haru Siandharu sebagai Wakil
Ketua DPW PKS Jawa Barat.
69
1. Analisis Data (Mahar Politik: La Nyalla vs Prabowo)
Pelibat wacana dalam naskah ini cukup banyak yaitu terdapat
23 narasumber, yakni pertama, La Nyalla yang peran dan
kedudukanya sebagai Ketum Kadin Jawa Timur sekaligus bakal calon
gubernur yang gagal maju dalam Pilkada Jawa Timur. La Nyalla
memberikan pernyataan yang menggemparkan publik bahwa ia
dimintai uang sebesar 40 miliar oleh Prabowo Subianto sebagai syarat
untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur. Tak hanya itu, La Nyalla juga
mengaku sudah mengeluarkan uang sebesar 7 miliar yang diberikan
kepada oknum partai Gerindra. Sesuai dengan kutipan La Nyalla
dalam surat yang dikirim kepada ILC berikut:
“Ada oknum pengurus partai yang menemui saya menjanjikan
mengurus rekomendasi. Ini di tingkat fakta. b) Oknum tersebut
meminta sejumlah fasilitas pribadi kepada saya. c) Oknum
tersebut meminta sejumlah dana untuk beberapa keperluan
yang tidak perlu saya rinci. Karena hanya membuka aib orang.
Total yang saya keluarkan kepada oknum tersebut kurang lebih
7 miliar. Yang terdiri dari 5 miliar, 900 (5,9 m), dan beberapa
kali pengeluaran sekitar 1,1 miliar.”24
Kedua, Faizal Assegaf yaitu sebagai pengacara yang
mendampingi La Nyalla dalam kasus dugaan mahar politik ini. Ketiga,
Tubagus Danil Hidayat yang kedudukannya sebagai bendahara
pemenangan dari La Nyalla. Tubagus juga mengaku pernah diminta
uang sebesar 150 miliar oleh Ketua DPD Jawa Timur Supriyatno
melalui sambungan telepon. Menurut pengakuan Tubagus, dana itu
akan diserahkan kepada Prabowo untuk mengurus surat rekomendasi
dan koalisi dengan PAN. Selain itu, Tubagus juga mengaku diminta
menyiapkan cek sebesar 70 miliar untuk dana saksi oleh oknum DPP
Gerindra, berikut kutipannya:
24
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
70
“Pada saat pak Prabowo di luar negeri ada permintaan cek 70
miliar, untuk dana saksi. Saya bikinkan cek itu, saya bikinkan,
70 miliar tapi cairnya tanggal 27 April 2018.”25
Keempat, Siswandi sebagai mantan Kapolresta Cirebon
sekaligus bakal calon Walikota yang gagal maju di Pilkada Cirebon
juga mengaku dimintai mahar oleh PKS, partai koalisi Gerindra.
Berikut peryataannya sesuai dengan naskah:
“Ada sesuatu hal yang menarik yang bisa dikatakan ada dan
tiada, tapi itu pembicaraan sudah mengarah kepada mahar. Ini
menyebutkan angka sesuatu, ya kan, naik turun-naik turun,
sehingga sampe malam itu, naiknya lima kali lipat. Itu sangat
saya sayangkan.“26
Kelima, Haru Siandharu sebagai wakil ketua DPW PKS Jabar
yang membantah bahwa di PKS tidak ada praktek mahar politik.
Berikut pernyataannya:
“Ini hanya masalah teknis dan waktu yang terbatas untuk
melakukan negosiasi lebih lanjut, gitu kan. Keterbatasan itulah,
kemudian menjadi seperti ini. Jadi saya kira, kalau mahar ya
kita bisa buktikan bahwa tidak ada hal yang demikian.”27
Keenam, Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
Dalam hal ini, ia memberikan kesaksian bahwa memang tidak ada
permintaan uang mahar di partai Gerindra. Ketujuh, Anies Baswedan
sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bersama dengan Sandi, Anies pernah
diusung oleh Partai Gerinda dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2017.
Keduanya menyatakan hal yang sama, tidak ada syarat uang mahar
untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2017 silam. Anies menambahkan,
25
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 26
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 27
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
71
proses politik memang membutuhkan biaya yang besar dan dana yang
dibutuhkan dalam kontestasi Pilkada justru didapat dari hasil iuran.
Kedelapan, Ridwan Kamil sebagai walikota Bandung.
Kesembilan, Basuki Tjahaja Purnama sebagai mantan gubernur DKI
Jakarta. Keduanya juga menyatakan bahwa Prabowo dan Partai
Gerindra tidak pernah memberikan syarat uang mahar politik untuk
masing-masing bisa maju di pemilihan walikota Bandung 2013 dan
Pilkada Jakarta 2012.
Ke-10, Mahfud MD sebagai pakar hukum tata negara. Mahfud
memberikan kesaksiannya secara langsung di acara ILC bahwa
Gerindra tidak pernah meminta uang mahar. Saat ia diminta oleh
Gerindra untuk maju menjadi salah satu calon gubernur Jawa Timur,
tak ada pembicaraan uang sebagai syarat untuk maju dalam Pilkada
Jawa Timur.
Ke-11, Wasekjen partai Gerindra Andre Rosiade juga
membantah tuduhan yang dilontarkan La Nyalla kepada Ketum
Gerindra Prabowo Subianto. Ia mengatakan bahwa biaya politik yang
dibutuhkan selama proses Pilkada didapat dari hasil iuran kader
Gerindra, calon kepala daerah, dan sumbangan pribadi dari Prabowo
bukan dari pemalakan atau uang mahar politik.
Ke-12, Ferry Juliantono yang peran dan kedudukannya
sebagai Wakil Ketua Umum partai Gerindra. Dalam hal ini, ia
mengkonfirmasi bahwa uang 40 miliar yang diminta oleh Prabowo
adalah untuk uang saksi di 68.000 TPS di Jawa Timur, bukan uang
mahar seperti yang dituduhkan oleh La Nyalla Mattaliti.
Ke-13, Supriyatno yang kedudukannya sebagai ketua DPD
Gerindra Jawa Timur. Ia membantah bahwa penyebab tidak majunya
La Nyalla di Pilkada Jawa Timur karena syarat uang mahar politik
tetapi karna ketidakcukupan kursi Gerindra di DPRD. Di mana
Gerindra hanya memiliki 13 kursi di DPRD dari syarat 20 kursi yang
ditetapkan. Ia juga memaparkan bahwa justsru La Nyalla yang
menjanjikan bisa membawa dukungan dari partai Demokrat dan
72
menyiapkan dana pemenangan sebesar 170 miliar. Namun ternyata La
Nyalla tak bisa mendapatkan dukungan dari partai Demokrat.
Pernyataannya sebagai berikut:
“Satu, gini aja pak Nyalla kan udah pernah janji kepada partai
kita, satu, membawa dukungan partai demokrat 13 kursi.
Gerindra 13 kursi berarti bisa masuk. Yang kedua, membawa
Pakde Karwo kepada ketua umum. Yang ketiga membawa
dukungan-dukungan tertulis dari kyai-kyai khas di Jawa
Timur. Di mana kita tahu, saya juga tahu, kyai khas di Jawa
Timur siapa aja. Yang keempat, membawa eh menunjukkan
dana pemenangan kepada partai kita sebesar 170 miliar rupiah.
Ya, 170 miliar rupiah. Jadi itu tunjukkanlah kepada partai
kami. Kalau memang itu janjinya pak Nyalla.”28
“Kemudian saya bilang pada saudara Daniel, gak usah besar-
besar cukup 170 miliar, ndak usah 170, 150 miliar pun oke
kalau semuanya itu sudah beres. Tunjukkan kepada pak
Prabowo kan perlu saya yang antar. Saya sampe ngeledekin
mereka ya. Sambil guyonan gitu ya. Saya mohon maaf. Kalau
perlu PAN dan PKS itu gak masalah lah kita yang mikir.
Karena saya tidak percaya kalau mereka itu bisa menunjukkan
itu kepada pak Prabowo. Ya kan? Ternyata apa, dua hari
kemudian partai Demokrat mendukung bu Khofifah. Apa yang
dilakukan oleh pak Nyalla, cuma ngamuk-ngamuk aja semua
kadernya suruh tarik dari partai Demokrat.29
Ke-14, Fahri Hamzah yang peran dan kedudukannya sebagai
Wakil Ketua DPR RI. Dalam hal ini, Fahri Hamzah mengatakan
bahwa munculnya isu mahar politik tak lain karena sistem Pilkada
langsung yang berimbas pada mahalnya ongkos politik. Calon kepala
daerah harus membiayai sendiri segala kebutuhan dalam proses
pemilihan umum. Di mana seharusnya negara berani membiayai
proses Pilkada sepenuhnya agar kontestasi Pilkada di partai politik
bisa dilakukan. Berikut pernyataannya:
28
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 29
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
73
“Ada dua sistim yang kita lihat di dunia inikan, kita mau pake
sistim Eropa Barat secara umum dia membiayai politiknya
oleh negara atau sistim Amerika yang dia menyuruh privat
membiayai politik dengan audit yang lebih apa namanya lebih
ketat begitu. Kalau saya cenderung karena juga Amerika
termasuk yang menyesalkan sistem pembiayaan oleh privat
sekarang sampai melibatkan mafia-mafia di Wall Street. Kita
juga harusnya berani membiayai politik. Sehingga kemudian,
kontestasi dalam partai politik mulai diselenggarakan. Saya
menyedihkan ada banyak partai kader yang tidak berani
mencalonkan kadernya karena tidak ada satu pun dari
kadernya itu yang berani nunjuk tangan dan mengatakan saya
bisa membiayai ini. Dan terpaksa mencari orang lain. Dan
yang dicari itu pasti orang yang bonafit, ya yang dianggap
punya uang.”30
Ke- 15, Prabowo Subianto yang peran dan kedudukannya
sebagai ketua umum partai Gerindra. Sama dengan Fahri Hamzah,
Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya politik
yang sangat mahal. Di mana seseorang yang ingin maju dalam Pilkada
harus diliat dari uangnya bukan dari kredibilitasnya. Berikut
pernyataan Prabowo:
“Ada orang hebat, orang maju, orang pinter, orang berakhlak
gak punya uang. Banyak rekan-rekan saya junior, junior-
junior, saya tahu pemimpin baik di TNI, saya tahu. Jenderal
ini, jenderal itu. Luar biasa orang-orang ini. Jenderal-jenderal
yang gak korupsi ya gak punya uang. Gak punya uang. Bener.
Ada yang mau maju, mau maju gubernur, saya tanya, ente
punya uang? Kalau untuk jadi gubernur minimal 300 miliar.
Itu paket hemat. Bakhi. Yah. Untung kita di Jakarta kemarin ya
adalah Sandi punya duit-duit dikitlah ya kan. Tapi ada berapa
orang kaya Sandi. Kalau wajah-wajah kalian ini saya kira
susah nih jadi gubernur nih. Kalau saya raba-raba ini agak sulit
nih, yah. Ga punya 300 miliar. Saudara-saudara, tetapi, nah ini
demokrasi terancam. Semua mau dibeli, semua harus disogok.
Ini benar atau tidak, terserah. Mau percaya atau tidak percaya
kalian rasakan.”31
30
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 31
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
74
Ke-16, Ustad Al-Khaththath sebagai Sekjen FUI. Dalam hal ini
ia membenarkan keprihatinan yang disampaikan oleh Prabowo
Subianto terhadap biaya politik yang mahal. Berikut penegasan Al
Khaththath pada ILC:
“Bahkan saya terkesan waktu saya ketemu dengan pak
Prabowo, pak Prabowo bersama para kyai di Hambalang
beliau mengatakan gini. Nah ini yang tadi saya katakan, ada
hubungan dekat yah. Beliau mengatakan begini bahwa, eh
memang Pilkada ini mahal. Saya terpaksa harus eh
mengatakan bahwa kalau ke saya ya gak saya tanyain lulusan
apa, keahliannya apa, tapi ya ya punya duit berapa? Nah ini
sebenarnya keprihatinan pak Prabowo kalau saya melihat ya
posisinya. Jadi ini Pilkada ini mahal gitu.”
Ke-17, Djamal Aziz sebagai kolega dari La Nyalla yang
berharap MPR dan DPR mau mengkaji ulang UU Pilkada yang saat
ini berlaku. Ke-18, Effendi Ghazali sebagai pakar komunikasi politik.
Ia juga mengatakan bahwa UU Pilkada yang saat ini berlaku sulit
untuk diimplementasikan dilapangan sehingga menimbulkan masalah.
Salah satunya praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah
sebagai imbas dari mahalnya biaya politik saat pencalonan.
Ke-19, Yandri Susanto yang peran dan kedudukannya sebagai
Ketua DPP PAN. Ia mengatakan bahwa sebaiknya sistem Pilkada
dikembalikan ke sistem pemilihan kepada daerah oleh DPRD.
Sedangkan terkait dengan kasus La Nyalla dan Prabowo, Yandri juga
mengatakan hal yang sama dengan Supriyatno bahwa PAN (partai
koalisi Gerindra di Jawa Timur) tidak bisa mendukung La Nyalla.
Kutipannya sebagai berikut:
“Nah, untuk pak La Nyalla memang pernah ketemu ketua
umum, pernah bang Karni. Apa jawaban bang Dzul waktu itu,
kata bang Dzul oke pak La Nyalla. Saya akan tanya kepada
kader-kader PAN di Jawa Timur.”32
32
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
75
“Ya. Kalau kader-kader PAN Jawa Timur mau, maka kita oke.
Nah ditanyalah kepada pak Masfuk, ketua DPP PAN, kepada
pak Yoto, dan lain sebagainya. Kesimpulannya menurut kader-
kader PAN itu da karena memang mekanisme di internal kami,
bukan kami sekonyong-konyong atau maunya DPP PAN untuk
memutuskan si a si b menjadi calon kepala daerah. Tapi kami
tanya, arus bawah atau akar rumput terutama struktur kami
yang di bawah. Nah dari situ keliatannya memang tidak ada
yang mendukung pak La Nyalla. Tidak ada yang
mendukung.”33
Ke-20, T. Nasrullah sebagai Pakar Hukum Pidana. Selain
mendukung adanya perubahan sistem Pilkada, Nasrullah juga
menjelaskan bahwa istilah mahar politik itu masih rancu karena
dalam aturan UU Pilkada Pasal 47 hanya ada istilah “imbalan”.
Dimana istilah imbalan itu tak dijelaskan batasnya. Apakah imbalan
itu terkait dengan dana sumbangan ke Parpol untuk dana pemenangan
atau justru upeti untuk partai atau perseorangan agar pemberi upeti
dijadikan calon kepala daerah dalam Pilkada. Pernyataan itu
ditegaskan sebagai berikut:
“Jadi kalau kita lihat undang-undang organik yang paling
banyak mengatur pidana ini Undang-Undang Pemilu. Nah
kemudian saya coba cari kaitan yang terkait dengan diskusi
judul diskusi malam ini. Ternyata yang saya melihat itu ada
istilah mahar politik yang kita gunakan. Nah mahar politik ini,
kita harus mencoba memahami dulu apa makna mahar politik
yang selama ini kita isukan. Nah ada yang dalam konteks
pertama adalah sumbangan ke per ke parpol untuk digunakan
sebagai biaya operasional dalam rangka pemenangan calon
tersebut. Yang kedua adalah upeti, jadi mahar pemilih itu
dimaknai dalam rangka upeti atau setoran kepada Parpol atau
orang-orang tertentu agar si pemberi upeti dijadikan calon
kepala daerah dalam Pilkada itu. Nah eh sekarang makna yang
mana yang ingin kita gunakan. Kedua-dua makna itu termasuk
kategori pidana, atau hanya makna kedua saja. Bahwa
pemberian, kalau kita lihat pasal 47 tidak menggunakan istilah
mahar. Tetapi menggunakan pemberian imbalan atau
penerimaan imbalan. Nah tapi dalam konteks yang manakah
penerima imbalan atau pemberi imbalan itu yang masuk
33
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
76
kategori yang disalahkan. Apakah dalam konteks pencalonan
ansih, atau termasuk biaya dalam rangka biaya dana
operasional untuk pemenangan pemilu.”34
Ke-21, Mardani Ali Sera sebagai Wasekjen PKS sekaligus
anggota legislatif komisi II. Ke-22, Rahmat Bagja sebagai Komisioner
Bawaslu. Keduanya mengatakan hal yang sama bahwa perlu ada
perbaikan sistem Pilkada sehingga menghasilkan Pilkada yang low
cost.
Selain itu, Rahmat juga menyanyangkan La Nyalla yang tidak
menghadiri panggilan klarifikasi dari Bawaslu sehingga Bawaslu
belum bisa memeriksa alat bukti. Ia juga menyarankan agar La Nyalla
tidak mudah membuat statement yang bermasalah dihadapan publik
jika tidak mau melakukan klarifikasi atas pernyataannya tentang
mahar politik yang diduga dilakukan oleh Prabowo. Berikut
pernyataannya:
“Kemudian apakah ini bisa masuk ke dalam temuan, belum
bisa. Karena sampai sekarang pak La Nyalla belum memenuhi
undangan kami. Kami mana bisa kemudian, meneruskan
kemudian memeriksa alat bukti jika orang yang, yang
mengeluarkan statement juga tidak bisa kami, kita periksa.
Nah inilah yang kemudian jadi PR kita bersama untuk jangan
sampai nanti orang dengan gampang menuduh partai a terima
imbalan. Saya punya buktinya-buktinya, tapi tidak melakukan
klarifikasi terhadap bukti tersebut.”35
“Ini yang harus kita lakukan. Kalau bisa datang, kalau tidak
ya, ya jangan buat statement yang bermasalah. Atau
diselesaikan di partai sendiri. Jangan kemudian di, di ruang
publik. Menurut saya.”36
Ke-23, Karni ilyas peran dan kedudukannya sebagai host ILC
sekaligus Pimred. Dalam hal ini, Karni Ilyas menyatakan langsung
34
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 35
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 36
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
77
diakhir segmen satu ILC bahwa pembahasan isu mahar politik antara
La Nyalla dengan Prabowo ini bertujuan agar ada perbaikan dalam
sistem Pemilu dan Pilkada yang dikatakan menghabiskan uang dalam
jumlah yang sangat besar. Pernyataan langsung ini seolah menegaskan
bahwa ILC mewacanakan perubahan sistem Pilkada. Melalui beberapa
narasumber yang dikutip, ILC ingin mengkonstruk bahwa sistem
Pilkada langsung yang saat ini berlaku justru malah memberikan
banyak mudharat. Dari mahalnya ongkos politik hingga maraknya
praktek mahar politik yang berujung pada korupsi. Tak hanya itu,
melalui tayangan ini, ILC juga mewacanakan bahwa di Partai
Gerindra tidak ada praktek uang mahar politik. Terlihat dari
narasumber yang kutip dan dihadirkan oleh ILC, sebagian besar
mengatakan bahwa Prabowo dan Partai Gerindra bersih dari praktek
uang mahar politik. Rata-rata pelibat yang dikutip adalah mereka yang
pernah diusung oleh Gerindra dalam kontestasi Pilkada.
C. Sarana Wacana (Mode of Discourse)
Tabel 4.4
Data Sarana Wacana
Tanggal Temuan
16 Januari 2018 Sarana wacana yang terdapat di
naskah ini adalah Majas Eufemisme,
Majas Alegori, Majas Klimaks,
Majas Apofasis atau Preterisio,
Majas Sinisme, Majas Retoris,
Majas Repetisi, Majas Antonomasia,
dan Majas Antiklimaks.
Majas Eufemisme adalah gaya
bahasa yang menggunakan kata-kata
yang halus untuk mengganti kata-
kata yang kasar atau dipandang tabu.
Majas Alegori yaitu gaya bahasa
yang digunakan untuk
mengungkapkan suatu hal melalui
kiasan atau penggambaran.
Majas Klimaks adalah gaya bahasa
78
untuk menuturkan satu gagasan
secara berturut-turut dari yang
sederhana meningkat kepada
gagasan yang lebih kompleks.
Majas Apofasis atau Preterisio,
yakni gaya bahasa yang digunakan
untuk menegaskan sesuatu dengan
cara seolah-olah menyangkal hal
yang ditegaskan.
Majas Sinisme yaitu gaya bahasa
yang berbentuk kesangsian cerita
mengandung ejekan terhadap
keikhlasan dan ketulusan hati.
Majas Retoris merupakan gaya
bahasa untuk menanyakan sesuatu
yang jawabannya telah terkandung
dalam pertanyaan tersebut.
Majas Repetisi merupakan majas
yang menggunakan pengulangan
kata, frase, atau bagian kalimat yang
dianggap penting untuk memberikan
penekanan.
Majas Antonomasia, yakni gaya
bahasa yang menggunakan nama
diri, gelar resmi, atau jabatan untuk
menggantikan nama diri.
Majas Antiklimaks adalah gaya
bahasa untuk menentukan suatu hal
yang penting atau kompleks
menurun kepada hal yang
sederhana.37
1. Analisis data (Mahar Politik: La Nyalla vs Prabowo)
Sarana wacana dalam naskah ini ditemukan majas Disfemisme.
Majas disfemise merupakan kebalikan dari majas eufemisme, majas ini
menjadikan makna yang terkandung dalam kata menjadi kurang
pantas/kasar38
, seperti pada kalimat berikut:
“Tak terima tudingan keji, saat suhu politik demikian tinggi
politisi Gerindra serentak membantah adanya permintaan
37
Ernawati Waridah, Kumpulan majas, pantun, dan Peribahasa Plus Kesusastraan
Indonesia, h. 7-30 38
Tajuddin Noor Ganie, Buku Induk Bahasa Indonesia: Pantun, Puisi, Syair, Peribahasa,
Gurindam, dan Majas, (Yogyakarta: Araska, 2015) Cet.1, h. 229.
79
mahar, sebagai prasyarat pengusungan calon kepala daerah dari
partainya.”39
Penggunaan kata keji pada kalimat di atas kurang pantas untuk
melengkapi kalimat tersebut. Berbeda jika ILC menghilangkan kata
keji pada kalimat itu. Maknanya akan lebih netral. Disfemisme disini
menandakan bahwa ILC ingin menekankan kata keji untuk
menganggap bahwa tuduhan La Nyalla kepada Prabowo adalah
sesuatu yang tidak benar.
Di kalimat yang sama, ada juga majas Alegori pada kata saat
suhu politik demikian tinggi. Majas Alegori adalah gaya bahasa yang
digunakan untuk mengungkapkan sesuatu melalui kiasan. Kata suhu
politik demikian tinggi di sini adalah kiasan untuk menggambarkan
kondisi politik di Indonesia yang sedang tidak baik menjelang Pilkada
dan Pilpres 2019.
Majas Alegori juga terdapat pada kata bernyanyi di pernyataan
Karni Ilyas di bawah ini. Kata bernyanyi adalah kiasan untuk
menggambarkan bahwa para calon kepala daerah yang gagal maju
dalam kontestasi Pilkada mulai bersuara dan membukanya kepada
publik.
“Sekarang dimulai diskusi kita oleh Effendi Ghazali pakar
komunikasi politik. Saya ingin dapat gambaran dari anda apa
yang terjadi dengan isu mahar politik yang tidak hanya
melibatkan La Nyalla dan Prabowo, tapi juga ada di Cirebon,
yang mengaku juga diminta uang oleh mahar politik oleh PKS.
Ada lagi di Palangkaraya, ada lagi di berbagai daerah, udah
mulai bernyanyi para calon-calon yang tidak jadi. Silahkan.”40
Kemudian ditemukan majas Klimaks pada kalimat di bawah
ini karena apa yang disampaikan terkait mahar politik dari hal yang
sederhana hingga menjadi suatu yang kompleks bahwa mahar politik
bisa merusak tujuan demokrasi yang lebih besar.
39
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 40
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
80
“Mahar politik, benar-benar bikin gusar, ada etika, dan
undang-undang yang dilanggar. Saling tuding terima mahar,
bukan sekedar kelakar, melanggar prinsip dasar partai bisa
mematikan tujuan demokrasi yang lebih besar.”41
Majas Klimaks juga ditemukan pada kalimat yang menjelaskan
pendapat dari Effendi Ghazali bahwa syarat 20% kursi di DPRD untuk
bisa maju dalam Pilkada itu tidak masuk akal, sebagai berikut:
“Sama juga Undang-Undang Pilkada misalnya, engga ikut
rezim pemilihan umum kan, dia undang-undang sendiri, bukan
pemilihan umum, jadi akhirnya dia menjadi pemilihan yang
tidak umum. Nah begitu tidak umum, muncullah isu-isu ini.
Sama seperti misalnya, kenapa 20% ? Syarat untuk pengajuan
calon kepala daerah. Supaya bisa berkolaborasi baik dengan
DPR. Kalau diitung-itung angka 20% kalo lawannya 80%
gimana? Kan gak masuk akal juga kolaborasi ini.”42
Selanjutnya terdapat majas Apofasis atau Preterisio pada
pendapat Effendi Ghazali.
“Jadi artinya peraturan perundangan yang dibuat dalam
Pilkada itu, semuanya mungkin terlihat menyakinkan dan
bagus, tetapi tidak mempunyai kajian teoretik yang benar.
Sehingga di lapangan memang sulit dilakukan.”
Dalam pernyataan ini menjelaskan bahwa Effendi Ghazali
awalnya menilai Undang-Undang Pilkada itu bagus dan menyakinkan
tapi kemudian kalimat selanjutnya Ia menyangkal bahwa undang-
undang itu sulit diterapkan dilapangan karena tidak memiliki kajian
teoretik yang benar.
Simbol penggunaan majas Afopasis/Preterisio ini untuk
memaknai unsur yang kontradiksi yaitu bagus dan tidak bagus (sulit
diterapkan).
41
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 42
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
81
Selanjutnya ditemukan majas Sinisme pada pernyataan Karni
Ilyas di bawah ini. Majas Sinisme adalah sindiran yang berbentuk
kesangsian cerita, ujaran yang penuh keraguan atau sikap
meremehkan kejujuran.
“Baik. Mungkin, ya saya masih, masih bingunglah bagaimana
pengurus atau calon di daerah bisa mempercayai ke pengurus
cabang atau percaya pengurus cabang yang meminta uang ini.
Kecuali yang meminta ini Fadli Zon gitu. Ahh saya percaya
kali. Tapi ini DPD.”43
Dalam pernyataan itu Karni Ilyas seolah menyangsikan
pernyataan Tubagus Daniel Hidayat yang mudah percaya begitu saja
ketika diminta uang 150-170 miliar oleh oknum pengurus DPD dari
partai Gerindra. Kalimat selanjutnya “Kecuali yang meminta ini Fadli
Zon gitu. Ahh saya percaya kali. Tapi ini DPD” mengandung ejekan
yang ditujukan pada Tubagus Daniel Hidayat.
Kemudian peneliti menemukan majas Retoris pada kalimat
pernyataan Karni Ilyas di bawah ini. Majas Retoris merupakan gaya
bahasa untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya telah terkandung
dalam pertanyaan tersebut:
“Ya tapi apa gunanya ada rekomendasi Gerindra? kalo Partai
Gerindra sendiri kursinya tidak mencukupi untuk bisa jadi
calon gubernur.”44
Pada naskah selanjutnya ditemukan majas Repetisi pada
pernyataan Ustad Khaththath.
”Jadi maksud saya, marilah kita sudahi Pilkada yang mahal ini.
Kita sudahi. Ya kita sudahi. Kita kembali kepada eh dululah
yang dipilih oleh DPR yah kalau perlu bahkan ditunjuk oleh
presiden. Jadi sudah gak ada biaya lagi gitu loh.”
43
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018. 44
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
82
Dalam pernyataan Ustad Khaththath terdapat pengulangan
pada kata “sudahi”. Pengulangan ini untuk memberikan penekanan
penting bahwa sistem Pilkada langsung yang menghabiskan banyak
biaya harus disudahi.
Majas Repetisi juga ditemukan pada pernyataan Djamal Aziz
berikut ini:
“Ini demokrasinya industri, kalau industri musti pakai vulus.
Mahh harus vulus. Al vulus yoh yan nufus. Ah ma iya toh.
Barang kasar jadi alus. Mafi vulus, mampus. Hah, itu yang
terjadi. Jadi kalau ini tetep dipertahankan, bengkok, negeri ini
bengkok nanti.”45
Pengulangan kata vulus (artinya uang) untuk menekankan
bahwa demokrasi saat ini semuanya serba uang. Pada kalimat di atas
juga terdapat majas Alegori pada kata “bengkok, negeri ini nanti”.
Kata bengkok adalah hanya kiasan untuk menggambarkan kondisi
negara Indonesia, karena tidak mungkin negara bisa bengkok.
ILC juga menggunakan majas Antonomasia untuk menyapa
Mahfud MD. Majas Antonomasia adalah gaya bahasa yang
menggunakan nama diri, gelar resmi, atau jabatan untuk
menggantikan nama seseorang. Berikut naskahnya:
“Baik. Ya begini, perlu sekedar masukan dari prof, fenomena
di negeri kita sekarang ada isu atau dari lama banyak isu
tentang mahar politik.”
“Apa solusinya menurut professor?”
Majas Antiklimaks ditemukan pada kalimat di bawah ini.
Majas Antiklimaks merupakan gaya bahasa untuk menentukan
gagasan yang penting menurun kepada gagasan yang sederhana.
“Oleh sebab itu, dulu pada akhir tahun 2014, saya termasuk
salah seorang yang setuju kalau Pilkada itu dikembalikan ke
DPRD gitu. Karena kalau di DPRD itu tetap juga terjadi suap-
45
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
83
menyuap seperti sebelumnya tetapi itu terkontrol paling
banyak 100 orang lah anggota DPRD, jadi bisa di awasi oleh
masyarakat. Apalagi tidak semua 100 orang mungkin hanya
dibayar 50 orang dari 100 anggota DPRD. Atau misalnya
hanya 20 orang dari 45 anggota DPRD begitu. Itu lebih mudah
diawasi. Kalau sekarang ini biayanya sangat mahal dan
mengajari masyarakat riba.”
Dalam pernyataan Mahfud MD tersebut terdapat gagasan
penting yaitu Pilkada dikembalkan ke DPRD menurun ke hal yang
sederhana karena sistem pilkada langsung biayanya sangat mahal
sehingga mengajarkan masyarakat riba.
Di naskah selanjutnya juga ditemukan lagi majas Klimaks
pada pernyataan T.Nasrullah. Ia menyampaikan terkait tuduhan Faizal
Assegaf yang mengatakan adanya persekongkolan di pihak Prabowo
itu dari hal yang sederhana hingga menjadi suatu yang kompleks
bahwa tuduhan persekongkolan itu jika tidak bisa dibuktikan dapat
dipidanakan.
“Nah kemudian, saya juga mengingatkan hati-hati ketika kita
mengatakan ada persekongkolan apalagi menyebutkan nama
orang. Kalau itu sebuah asumsi tok, tuduhan seperti itu nanti
kita bisa diminta pertanggungjawaban oleh hukum pidana.
Baik perdat, pidana maupun perdata. Kecuali kita bisa
membuktikan dan bukti itu tidak terbantahkan. Tapi kalau itu
hanya sebuah rang, asumsi-asumsi yang kita rangkai
sedemikian rupa, hati-hati dalam hukum pidana. Nah saya
berbicara ini karena pak Karni meminta saya melakukan
analisis terhadap hukum pidana dalam persoalan ini.”46
Kemudian ditemukan majas Alegori lagi pada pernyataan
Fahri Hamzah di bawah ini. Majas Alegori digunakan untuk
mengungkapkan suatu hal melalui kiasan.
“Sama dengan mahar ini. Mahar ini kita tahu dari awal. Kalau
kita tidak mengatur sistem pembiayaan politik maka sistem
pembiayaan politik itu akan menjadi liar. Lalu ada timang-
timang ya. Jadi tadi mohon maaf itu saya dengar dari mobil
ceramahnya Ustad Khaththath itu, itu ada makna moralnya,
46
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
84
tapi juga challenge kepada kita untuk meregulasi satu sistim
yang tidak memungkinkan uang-uang ilegal masuk dalam
politik. Sekarang mulai dari presiden sampai kepala desa itu
uang ilegal tidak bisa dihindari. Kita ini petarung-petarung
dilapangan, jadi kita tahulah. Darah dari politik kita ini darah
haramnya banyak. Dan itu tidak mau diselesaikan.”47
Pada kalimat di atas terdapat kata kiasan “liar” untuk
menggambarkan bahwa sistem pembiayaan politik akan menjadi tidak
teratur dan berantakan jika tidak diatur dengan benar. Ada juga kata
kiasan “darah politik”.
47
Transkip naskah Indonesia Lawyers Club, berjudul Mahar Politik: La Nyalla vs
Prabowo, pada 16 Januari 2018.
85
BAB V
PEMBAHASAN
A. Interpretasi Penelitian
Sebagaimana telah disinggung dibagian awal tulisan ini, bahwa
tujuan penelitian ini adalalah berupaya untuk mengetahui konstruksi ILC
melalui tampilan tanda-tanda dalam talkshownya mengenai kasus mahar
politik yang terjadi antara La Nyalla Luhut Mattaliti dan Prabowo
Subianto. Guna kepentingan tersebut penelitian ini menjadikan tayangan
ILC pada Selasa, 16 Januari 2018 sebagai sumber datanya dengan
ditranskip terlebih dahulu.
Fenomena mahar politik tak bisa dipisahkan dari proses Pilkada
langsung. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,
pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Proses
Pilkada langsung ini berdampak pada tingginya biaya politik. Pemilihan
kepala daerah memerlukan biaya yang besar yang harus dikeluarkan oleh
seorang kandidat. Biaya itu meliputi biaya kampanye, biaya survei, biaya
elektabilitas, biaya operasional tim, biaya atribut, dan biaya saksi. Oleh
karena itu dana yang dibutuhkan dalam proses pemilihan kepala daerah
tidaklah sedikit.
Dana kampanye untuk Pilkada sendiri bisa didapat dari beberapa
cara seperti sumbangan Parpol atau gabungan Parpol, sumbangan
pasangan calon, dan atau sumbangan dari badan hukum swasta. Dalam UU
No. 10 tahun 2016 pada pasal 74 ayat 5 disebutkan bahwa sumbangan
dana kampanye dari perseorangan paling banyak Rp75 juta dan dari badan
hukum swasta paling banyak Rp750 juta. Penerimaan dan penggunaan
dana kampanye pun harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel
sebagaimana diatur pada pasal 74 ayat 8 UU Pilkada.
Jika Parpol atau gabungan Parpol terbukti menerima imbalan maka
akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling
lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1
86
miliar. Sanksi-sanksi itu diatur pada pasal 47, pasal 187B dan atau pasal
187C UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam Islam, praktek mahar politik juga dilarang secara tegas
dalam surat An-Nisa ayat 29-30. Mereka yang melakukan perbuatan yang
dilarang akan dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, dalam hadist
riwayat Ahmad juga disebutkan, penerima dan pemberi suap akan
mendapat laknat dari Allah SWT.
Munculnya isu mahar politik sering kali disanggah oleh partai
politik. Biasanya, Parpol berdalih permintaan sejumlah uang adalah untuk
uang saksi. Dalam UU Pilkada, memang belum diatur secara jelas
mengenai nominal uang saksi. Tak ada batasan minimal dan maksimal
dana saksi yang harus dikeluarkan. Besarnya dana saksi menjadi hak
Parpol untuk mengaturnya. Inilah yang kemudian dijadikan dalih atau
alasan oleh Parpol untuk meminta mahar politik. Terlebih lagi dalam UU
Pilkada, tidak dijelaskan secara rigid bentuk imbalan atau yang dikenal
sebagai mahar politik tersebut. Dalam Pasal 47 ayat 1 hanya disebutkan,
partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan
dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur dan wakil
gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Tak
ada penjelasan secara rinci mengenai ketentuan dan bentuk dari imbalan
itu.
Dalam hal ini, fenomena mahar politik terjadi pada Pilkada
serentak 2018. Salah satunya pada kasus Pilkada Jawa Timur yang terjadi
antara La Nyalla dengan Prabowo. ILC menyajikan berita ini langsung
pada pokok permasalahan yang terjadi di lapangan. Isi beritanya dibahas
secara jelas, detail, dan mendalam.
Berita ini dimulai karena penyataan La Nyalla bahwa ia dimintai
sejumlah uang oleh Prabowo dan Partai Gerindra sebagai syarat untuk
maju dalam Pilkada Jawa Timur. Permintaan uang itu diduga sebagai
mahar politik untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Prabowo dan
Gerindra. Namun partai Gerindra membantah tuduhan tersebut dan
mengatakan bahwa permintaan uang itu adalah untuk uang saksi.
87
Dalam tayangannya, ILC lebih membahas isu tersebut pada
kronologis peristiwa dan bagaimana isu mahar politik ini mengarah pada
tidak efektifnya Undang-Undang Pilkada yang saat ini berlaku. Sehingga
perlu adanya perbaikan sistem Pilkada. Kemudian dengan mengangkat
pakar politik dan petinggi partai dari Gerindra, PKS, dan PAN juga
Bawaslu sebagai narasumber, ILC ingin menekankan bahwa kasus mahar
politik ini terjadi karena kesalahan sistem Pilkada langsung. Pemilihan
secara langsung ini mengharuskan Parpol dan calon kepala daerah
mengeluarkan biaya kampanye yang tak sedikit. Akhirnya akan berujung
pada tindakan korupsi yang lebih besar. Oleh karena itu sistem pemilihan
kepala daerah harus diperbaiki atau dikembalikan pada sistem pemilihan
oleh DPRD.
Peristiwa ini agar memiliki kualitas berita yang baik haruslah
ditentukan dengan narasumber berita yang dikutip. Pernyataan dan kutipan
dari narasumber yang berkompeten, dapat menunjukkan berita itu
berbobot atau tidak. Kutipan berita yang diangkat langsung oleh ILC
sebagai narasumber adalah Ferry Juliantono selaku Waketum Partai
Gerindra, Andre Rosiade selaku Wasekjen Gerindra, Yandri Susanto
selaku ketua DPP PAN, Mardani Ali Sera Wasekjen PKS, Mahfud MD
selaku pakar hukum negara, dan Supriyatno Ketum DPP partai Gerindra.
Narasumber yang dipilih oleh ILC ini menunjukkan penolakan pada
tuduhan La Nyalla yang ditujukan kepada Prabowo. Selain itu, ILC juga
mengutip T. Nasrullah selaku pakar hukum pidana, Rahmat Bagja selaku
komisioner Bawaslu, dan KH Al-Khaththath selaku Sekjen FUI. Dilihat
dari narasumber ini maka peneliti menyimpulkan bahwa narasumber yang
dipilih oleh ILC menandakan simbol dukungan pada perubahan sistem
Pilkada yang saat ini berlaku di Indonesia.
Citra yang ditampilkan oleh ILC kepada publik adalah program
talkshow berita yang menyajikan berita mahar politik La Nyalla dan
Prabowo dengan cara berimbang atau netral. Namun dari hasil penelitian,
terlihat dari pengambilan narasumber dan gaya bahasa yang digunakan
oleh ILC, melalui kutipan narasumber, ILC menunjukkan keberpihakan
88
pada kubu Prabowo meskipun tidak secara terang-terangan. Melalui
kutipan narasumber kepala daerah yang pernah diusung oleh Gerindra,
ILC menunjukkan kontra terhadap masalah mahar politik La Nyalla. ILC
juga menampilkan narasumber salah satunya dari Fahri Hamzah. Dalam
hal ini Fahri Hamzah sebagai Wakil DPR RI menunjukkan jika fenomena
mahar politik ini harus diselesaikan dengan melakukan perubahan
Undang-Undang Pilkada. Sehingga terlihat sekali bahwa ILC
mengkontrsuk perlunya perubahan sistem Pilkada.
89
BAB VI
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan analisis dari penelitian skripsi yang telah peneliti
paparkan tentang permintaan mahar politik Prabowo kepada La Nyalla
yang ditayangkan oleh Indonesia Lawyers Club TV One pada 16 Januari
2018, maka peneliti dapat menarik hasil penelitian terhadap medan wacana
yaitu dengan memaknai isi teks yang diproduksi oleh ILC. Dalam hal ini,
makna yang diproduksi oleh ILC menunjukkan bahwa tidak pernah ada
permintaan uang mahar di dalam partai Gerindra kepada para calon
kandidat kepala daerah yang akan diusung oleh Gerindra. Dana yang
dibutuhkan selama proses Pilkada didapatkan dari hasil iuran anggota
partai, calon kepala daerah, dan juga sumbangan dari Ketua Umum
Gerindra Prabowo Subianto. Namun Gerindra membenarkan adanya
permintaan uang sebesar 40 miliar kepada La Nyalla. Uang itu akan
digunakan untuk membiayai saksi dari Parpol di 68.000 TPS di Jawa
Timur.
Selain persoalan mahar politik, ILC juga memproduksi makna teks
yang menunjukkan perlunya perubahan pada sistem/Undang-Undang
Pilkada yang saat ini sedang berlaku.
Dalam pemberitaannya, dilihat dari narasumber yang diangkat oleh
ILC yaitu sebagai simbol penolakan terhadap tuduhan La Nyalla yang
ditujukan kepada Prabowo. Seperti, Anies Baswedan, Sandiaga Uno,
Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama, dan Mahfud MD. Selain kepala
daerah, para petinggi partai juga dilibatkan seperti Ferry Juliantono
Waketum Gerindra, Andre Rosiade Wasekjen Gerindra, Yandri Susanto
Ketua DPP PAN, Mardani Ali Sera Wasekjen PKS, Supriyatno Ketua DPP
Gerindra. Mereka menjadi narasumber karena mereka adalah perwakilan
dari tiga partai koalisi yang awalnya akan mengusung La Nyalla dalam
pencalonan kepala daerah di Jawa Timur.
90
Pelibat wacana juga ada Fahri Hamzah wakil ketua DPR yang
mendukung perubahan sistem/Undang-Undang Pilkada. Perubahan itu
adalah dikembalikannya pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Pemilihan narasumber ini menjadi simbol yang memaknai bahwa
ILC ingin mengkritisi sistem Pilkada langsung dan mendukung adanya
perubahan baru pada sistem Pilkada di Indonesia agar tidak lagi terjadi
praktek permintaan uang mahar politik.
Kemudian terdapat pernyataan tertulis dari La Nyalla saat live ILC
yang mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah mengatakan Prabowo
meminta uang mahar kepadanya. Tetapi ada oknum pengurus partai
Gerindra yang menemuinya dan menjanjikan akan mengurus surat
rekomendasi dengan meminta sejumlah uang. Maka makna yang terlihat
adalah bahwa La Nyalla mengakui bahwa Prabowo tidak meminta uang
mahar sebagai syarat pencalonan La Nyalla dalam Pilkada Jawa Timur.
Sarana wacana di ILC terdapat penggunaan majas perbandingan,
majas penegasan, dan majas sindiran.
B. Implikasi
Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek mahar
politik sering terjadi menjelang Pemilu dan Pilkada. Seharusnya praktek
politik transaksional ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya lebih tanggap dan lebih
tegas dalam menangani permasalahan Pilkada, khususnya kasus mahar
politik agar tidak terus berulang kembali.
Pemerintah bersama DPR juga seharusnya merumuskan kembali
undang-undang yang mengatur sistem pembiayaan politik yang efektif dan
tidak memberatkan para calon kepala daerah dan Parpol. Dengan begitu,
bisa meminimalisir terjadinya praktek politik transaksional yang akan
berujung pada tindak korupsi.
C. Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka peneliti
ingin memberikan beberapa saran baik kepada segenap akademisi Fakultas
91
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya Program Studi Jurnalistik
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta bagi penikmat tayangan televisi,
yaitu sebagai berikut:
1. Melihat hasil penelitian ini berupa simbol yang memaknai
pemberitaan terkait tayangan mahar politik dengan cara
menggunakan metode analisis Semiotik Sosial M.A.K. Halliday
untuk memahami makna teks dalam peristiwa yang terjadi.
Sehingga metode M.A.K Halliday ini bisa menjadi acuan dalam
meneliti simbol, tanda, dan makna yang terdapat pada teks
berita.
2. Peneliti berharap untuk masyarakat sebagai penikmat berita
lebih selektif dalam melihat tayangan berita dengan mencermati
kata, kalimat, isi berita, dan keakuratan sumber informasi yang
diberikan oleh media massa. Oleh karena itu sebagai penikmat
berita tidak hanya menerima informasi dari satu sumber saja tapi
juga bisa membaca, menonton, dan mendengarkan berita dari
berbagai media agar mengetahui kualitas kebenaran sebuah
informasi.
92
DAFTAR PUSTAKA
Al-Rasyid, Harun. 2016, Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam
Perspektif Maqasid al-Syari‟ah, Jakarta: Prenadamedia Group.
Bungin, Burhan. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja
Grafindo.
Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.
Yogyakarta. PT LkiS Printing Cemerlang.
Ganie, Tajuddin Noor. 2015. Buku Induk Bahasa Indonesia: Pantun, Puisi, Syair,
Peribahasa, Gurindam, dan Majas. Yogyakarta: Araska
Hadi, Sutrisno. 1989. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.
Halliday, M.A.K, Ruqaiya Hasan. 1992. Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-Aspek
Bahasa dalam Pandangan Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu
Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Hollyson, Rahmat, Sri Sundari. 2015. Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna.
Jakarta: Penerbit Bestari.
Maleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Masduki. 2001. Jurnalistik Radio. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
Morrisan. 2010. Jurnalistik Televisi Mutakhir. Jakarta: Kencana.
Oramahi, Hasan Asy‟ari. 2015. Jurnalistik Televisi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Rusmana, Dadan. 2014. Filsafat Semiotik: Paradigma, Teori, dan Metode
Interpretasi Tanda dari Semiotik Struktural hingga Dekontsruksi Praktis.
Bandung: CV Pustaka Setia.
93
Sobur, Alex. 2012. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,
Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Sumadiria, As Haris. 2006. Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan
Jurnalis. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Suryawati, Indah. 2011. Jurnalistik Suatu Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia.
Vardiansyah, Dani. 2008. Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Jakarta: PT
Indeks.
Waridah, Ernawati. 2014. Kumpulan Majas, Pantun, dan Peribahasa Plus
Kesusatraan Indonesia. Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.
Wibowo, Indiwan Seto Wahyu. 2013. Semiotika Komunikasi “Aplikasi Praktis
bagi Penelitian dan Skripsi komunikasi”. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana
Media.
Jurnal
Hanafi, Ridho Imawan. 2014. Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia:
Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik, 11(2), 1.
Karman, (2012), Wacana Media Massa tentang Keikutsertaan Unjuk Rasa Kepala
Daerah Menolak Kenaikan Harga BBM, 16(2), 125.
Mujiyanto, Bambang, Emilsyah Nur. (2013). Semiotik dalam Metode Penelitian
Komunikasi “Semiotics in Research Method of Communication, 16(1), 74.
Piliang, Yasraf Amir. (2004). Semiotik Teks: Sebuah Pendekatan Analisis Teks,
5(2), 190.
Santoso, Anang. (2018). Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis
Wacana Kritis, (1), 2.
Umar, Mashudi. (2015). Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam,
2(1), 106.
94
Referensi Pendukung
Company Profile TV One, diakses pada 27 Juni 2018 pukul 19.43 WIB, dari situs
http://www.tvonenews.tv/profil
Program TV One, diakses pada 14 Desember 2018 pukul 13.57 WIB, dari situs
http://www.tvonenews.tv/program
Penghargaan Indonesia Lawyers Club TV One, diakses pada 27 Juni 2018 pukul
19.44 WIB, dari situs id.vivagroup.co.id
Al-Manhaj, https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html, diakses
pada 27 September 2018 pada pukul 14.00 WIB.
Fitriyah. (2013). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. Diunduh pada 2
Februari 2018, dari
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4824/4373.
https://news.idntimes.com/indonesia/helmi/ancaman-bawaslu-untuk-penerima-
dan-pemberi-mahar/full, diakses pada Kamis, 10 Mei 2018 Pukul 16.32
WIB.
Juniawati. Program Talk Show dan Ruang Public Sphere: Upaya Media sebagai
Industri Pro Publik. Diunduh pada 9 Juli 2018, di
https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/download/79/73
http://pusdatin.rri.co.id/file/docs/1/1496367778Kep%20KPI%20Ttg%20Pedoman
%20Perilaku%20Penyiaran.pdf, diakses pada Senin, 9 Juli 2018 pukul 10.33
WIB.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e96c8a591ed/sejarah-ilc-tak-lepas-
dari-konflik-organisasi-advokat, diakes pada Jumat, 27 Juli 2018 pukul
15.04 WIB.
https://www.kompasiana.com/ombrill/552a70976ea834b76a552d14/cikal-bakal-
indonesia-lawyers-club-dari-perseteruan-Amien-rais-andi-ghalib, diakes
pada Jumat, 27 Juli 2018 pukul 15.08 WIB.
95
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Hasil wawacara dengan Indonesia Lawyers Club
Nama : Tejo Asmoro
Jabatan : Produser
Hari, tanggal : Kamis, 15 November 2018, Gedung TV One Lantai 1
Waktu : 14.45 WIB
1. Bagaimana sejarah hubungan antara Jakarta Lawyers Club (JLC) dengan
ILC?
Jawaban: Pada prinsipnya gagasannya tetap lanjutan dari Jakarta Lawyers
Club, tetapi kemudian ketika diubah menjadi ILC, Jakarta Lawyers
Clubnya sendiri masih ada. Pak Denny Kailimang, masih berdiri mereka
sebagai Lawyers Club. Nah TV One dengan Pak Karni Ilyas melanjutkan
ini bahwa gagasan ide dasarnya tetep pada waktu Jakarta Lawyers Club
tetapi kemudian ILC ini diproduksi sendiri oleh TV One. Jadi cuma ide
dasarnya saja yang dijaga, kalau secara posisi ya ini dua hal yang berbeda.
Makanya kami tidak lagi berani menggunakan nama Jakarta Lawyers Club
tapi Indonesia Lawyers Club dan itu menyoroti semua persoalan seluruh
Indonesia. Karena waktu Jakarta Lawyers Club agaknya terlalu terbatas
ya, wilayah ruang lingkupnya cuma di Jakarta, terbatas di Jakarta, dan ini
club pengacara. Tapi apakah ada orang-orang Jakarta Lawyers Club yang
ikut nonton dan sebagainya, iya, cuma tentang konten tidak lagi mereka
yang, mereka tidak terlibat. Murni dari tim ILC, tim ILC dalam hal ini
adalah TV One. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sejarahnya adalah gagasan
awalnya memang dari Jakarta Lawyers Club. Berkembang-berkembang ke
sini ketika menjadi, pertama kali setelah kita diminta oleh publik juga ya
diminta bikin dong di Makasar, Jakarta Lawyers Club. Namanya jadi
Makasar Lawyers Club dong kalo gitu. Nah gitu kan. Waktu itu
permintaan ke daerah itu sangat banyak. Akhirnya yaudah kita bikin ini aja
sendiri TV One untuk bisa memenuhi itu dan tidak menyinggung temen-
temen setelah apa yang ada di Jakarta Lawyers Club. Kita membentuk
Indonesia Lawyers Club itu sebagai sebuah program TV ya. Tetep
gagasannya Pak Karni Ilyas. Kalau ditanya pak Karrni Ilyas sampe
sekarang ya dia masih bagian dari anggota Jakarta Lawyers Club itu
sendiri. Tapi boleh dong pak Karni Ilyas membuat produk sendiri karena
dia kan juga kebetulan broadcaster, dia jurnalis juga nah gitu kan.
Program sendiri yang namanya Indonesia Lawyers Club yang dibuat oleh
TV One.
2. Mengapa namanya diganti dari JLC menjadi ILC?
Jawaban: Kenapa kemudian namanya diubah menjadi Indonesia Lawyers
Club adalah untuk mencakup bahwa kita bisa ko melihat sebuah kasus
yang berada di Kalimantan sana, yang berada di Sulawesi sana, di mana
pun. Engga selalu kasus-kasus yang cuma ada di Jakarta supaya daya
jangkaunya lebih luas lagi, mengembangkan sayap untuk lebih luas.
Niatnya sih begitu.
3. Siapa ketua ILC pertama?
Jawaban: Di ILC tidak ada ketua. Hanya ada Pimpinan redaksi sesuai
dengan, penanggung jawab Karni Ilyas dan selanjutnya saya sendiri
produser, produser executivenya mas Andriy Bima. Terus di produser
sekarang ada tiga ya Titie Poerdewi sama Amel tiga orang. Selebihnya
asisten produser dan reporter, biasa struktur standar keredaksian. Inilah
susunan redaksinya ILC sekarang bersama, termasuk pak Karni Ilyas.
Kebetulan Pak Karni Ilyas host plus sekaligus Pimred. Akhirnya ikut
terlibat juga dalam konteks sidang redaksi.
4. Apa maksud dan tujuan dibuatnya program ILC?
Jawaban: Tujuannya pada dasarnya seperti halnya tujuan sebuah program
televisi. Gak jauh berbeda dan spesifik “talkshow”. Jadi kita ingin
mengajak publik untuk berdebat, bukan berdebat, berdialog, begini loh
caranya berdialog. Daripada kemudian orang bertarung adu otot gitu.
Publik kita kasih ayo berdialog saja di sini. Bicara apa saja boleh. Yang
penting tidak mengandung unsur biasa ya standarnya SARA, pornografi,
ya kaya gitu-gitu kan. Untuk, bicara tentang hal-hal yang selama ini
mungkin buat publik itu agak sensitif atau mereka ga kenal gitu kan, ga
paham tentang apakah itu persoalan hukum, spesifiknya tadi persoalan
hukum. Karna pak Karni Ilyas sendiri kan sarjana hukum. Prinsipnya ingin
mengajak masyarakat, tapi dialognya ini kita buat yang agak beda dari
talkshow yang lain. Biarkan semua orang itu lebih banyak yang terlibat.
Kita undang para pakar dari berbagai latar belakang yang terlibat. Di mulai
yang terlibat itu individu yang berkaitan dengan tema, umpamanya kasus
gitu kan ada satu atau dua orang yang memberikan testimoni tentang
kesaksian itu dan sebagainya. Terus kemudian ada aparatur negara, ada
kepolisian kalau kasusnya berkaitan dengan kriminal, kita ngangkat kasus
kriminal juga kan karena memang adanya hukum, diangkat sampe ke
kepolisian. Sampe kemudian kalo kasus anak-anak tu sampe KPAI kita
undang semua dan lembaga-lembaga terkait dengan kasus tersebut sampai
baru terakhir tuh dibelakang ada pengamat, budayawan yang untuk
melihat tentang hal ini. Dan kita berharapnya setiap ini tu, setiap
pembicara yang ada itu memberikan sebuah suguhan data yang
disampaikan oleh kesaksian saksi mata. Terus kemudian pandangan dari
aparatur negara sampai pihak-pihak lain yang di luar itu untuk
memberikan apa ya analisa yang dalam terhadap suatu kasus. Sehingga
talkshownya itu bisa benar-benar bukan sekedar membicarakan udah.
Tapi orang bisa membawa sesuatu oh jadi begitu ya, oh seharusnya proses
hukum itu begini, tersangka itu gak bisa. Dulu kan orang gak terlalu
paham bahwa kemudian setelah eh apa, tersangka itu ketika anda itu naik
motor dirazia, distop, itukan tersangka. Bahwa kemudian setelah diperiksa
kelengkapannya lengkap pake helm, surat-surat aman dan ga ada macem-
macem. Tersangka dilepaskan. Kan cuma tersangka, disangka melakukan
pelanggaran. Kalo pelanggaran lalu lintas kan tindak pidana ringan, gitu
kira-kira. Namanya tersangka. Apakah kemudian publik tahu soal ini.
Engga. Tapi ILC mencoba menjelaskan apa sih bedanya tersangka,
terdakwa, gitu kan, sampai akhirnya terpidana dalam konteks hukum
misalnya.
Ya Alhamdulillah responnya lumayan di samping mereka juga mendalami
ada contoh kasus yang sedang terjadi mereka melihat kemudian simpati
publik ada pro kontra. Kalo, bukannya geer tapi dalam ulang tahun
Kapolri yang kapan itu Tito Karnavian sendiri ngomong ya. Tayangan tu
kaya ILC gitu loh. Dan itu sampe, memang Tito yang ngomong di Mabes
Polri pada saat itu ya. Jadi setelah tayang besoknya itu saat ngopi pagi
orang itu membicarakan. Jadi bukan sekedar orang yang. Mungkin kita
tidak memberikan, tidak bisa merubah sesuatu oke. Ga mungkin tayangan
ini menjadi solusi atau membuat sesuatu. Tapi paling tidak ketika itu
dibicarakan, berarti ini penting dong. Ketika dibicarakan mendapat
perhatian orang, oke. Kalau kemudian dibicarakan oleh lebih banyak
orang lagi lantas publik membicarakan, kita berharapnya yang menjadi
masalah buat seolah orang banyak itu bisa terselesaikan. Harapannya itu
kalau tujuan spesifiknya ya.
5. Secara spesifik, bagaimana konsep dari program ILC?
Jawaban: Awalnya ya perkembangannya masing-masing kita beranggapan
ini sebuah klub. Ada klub, klub khusus pegiat mobil, klub orang elit dalam
tanda petik ya, klub kalangan atas yang kalo aristokrat di Inggris abad
pertengahan itu setelah selesai makan malam itu biasanya sambil nge-wine
ngisap cerutu, bicara soal negara, bicara soal bisnis gitu kan. Tapi
kebetulan ini klubnya pengacara. Nah dia melihat ada fenomena yang
terjadi dimasyarakatnya, fenomena a, b, c, d. Gitu kan. Ayo kita bicarakan,
ayo kita undang aja suruh bicaranya depan kita, kaya gimana si orang itu.
Kira-kira gambaran, kami berimajinasi kira-kira kaya gitu. Mereka bicara.
Nah presidennya klub ini yang diutus oleh seluruh komponen pengacara,
seluruh apa ya disitu ada pak Karni Ilyas yang diangkat. Dialah kemudian
mewawancarai semua, anda terlibat dalam kasus a, kesaksiannya ini ini.
Coba komentarnya gimana. Dulu interaksinya aga lebih banyak ya, bahkan
ada beberapa tuh dari pengacraa-pengacara ini sempet ikut berinteraksi
mengajukan pertanyaan. Gimana sih kaya privat forum gitu, tapi ini kita
live-in gitu kan. Dulu sempet, tetapi kemudian beberapa itu melenceng,
beberapa itu tidak, tidak apa namanya, tidak sebenarnya tidak paham
kasusnya jadi memang asal pertanyaannya. Oke daripada itu nanti terjadi
di layar ga enak dan ini live, kita pastikan aja pak Karni sendiri yang
bertanya, kalau mereka mau tanya, titip aja pertanyaannya ke pak Karni
biar kami yang seleksi dibelakang. Biar kemudian ga asal, ga asal bertanya
saja, karena kan mungkin gini sometime ada orang yang sekedar cari
panggung, muncul di layar oke. Wah kalo gitu, udah lempar ke kita, biar
pak Karni yang menanyakan.
6. Siapa target audiens dari program ILC?
Jawabannya: Semua lapisan masyarakat. Yang menengah ke atas sudah
pasti, tapi kami, kita juga kadang-kadang mengangkat yang remeh-temeh
ko. Yang menurut orang tidak, menurut orang banyak menarik tapi tidak
penting. Contoh gini, atau penting tapi tidak menarik. Ketika kita melihat
kasus BPJS, yang terakhir, kata pak Karni itu, ini kasus penting karena
menyangkut semua lapisan, mau kalian kelas atas, kelas bawah, butuh
BPJS kalau sakit, tapi apakah itu menarik buat publik, engga. Males ah
ngomongin itu. Padahal mereka butuh. Okelah kalau sakitnya flu, sekedar
mag, it‟s okay bisa tercover. Puskesmas selesai. Kalau sakitnya berat harus
pasang ring, harus pasang ini, gimana kalau kondisinya begitu, biayanya
ratusan juta. Pilihannya kalo kemudian kita ga menggunakan ini, tapi kan
publik, ketika ini menjadi sebuah, anggarannya kurang dan sebagainya.
Aturan pemerintah. Mereka ah bodo amat yang penting datang ke ini pake
BPJS diterima. Gitu, penting ga menurut anda, tapi publik tidak tertarik.
Apa bandingin yang terakhir, soal apa kemarin, Sontoloyo vs Tampang
Boyolali. Pentingnya apa, urgensinya, apakah kemudian mempengaruhi
elektabilitas masing-masing kandidat. Apakah gara-gara ngucap, kan yang
tersinggung cuma orang Boyolali. Paling di Boyolali kalah, yang lain di
tempat lain belum tentu. Itung aja coba berapa orang di Boyolali. Begitu
juga apakah gara-gara ngomong sontoloyo, terus Jokowi akan ambruk.
Inget loh ini dia petahana. Dia punya kekuatan, kalau Rocky Gerung
bilang, dia punya semua amunisi untuk kemudian memenangkan. Yang
kedua, kalo ini menang ato ini menang, emang ngaruh, seperti BPJS tadi
yang langsung pada hajat hidup masyarakat. Tapi bahwa kemudian
sebagai sebuah tontonan, kita kadang harus demikian adanya memainkan
apa, sometime kita menyampaikan hal yang sangat penting walaupun tidak
menarik publik. Tapi kadang-kadang supaya publik ini kalo, kita muncul
dengan jarang penting ga menarik publik pun lama-lama ga ditonton
orang. Untuk jaga supaya stabilitas bahwa mereka juga nonton, dibikin
juga yang menarik. Biar ga melulu yang serius. Yang kemudian, kalo kita,
wah bursa saham, ini mending kaco nih kalo bursa saham begini, surat
utang negara itu gak terjual kemudian dollar naik dan sebagainya efeknya
kemana. Padahal ini aga dramatis ini, penting ga buat publik. Tapi ketika
dollar naik dan kemudian harga-harga ikut naik. Cuma publik gamau
denger nih ketika berdialog terjadi di sini tentang ininya. Begitu berasa,
jadi kami coba mengarahkan kalo ditanya sasaran, semua lapisan kami
sasar. Untuk membiasakan tadi, okeh hal remeh temeh seperti tampang
Boyolali dan sontoloyo itu eh juga bisa kita perdebatkan dengan cara yang
baik. Bukan gontok-gontokan, bukan tauran massal. Gitu kira-kira.
7. Apakah ILC menjadi program dengan rating dan share tertinggi di antara
program lain di TV One?
Jawaban: Sejauh ini ya. Program andalan TV One adalah Indonesia
Lawyers Club saat ini.
8. Apa keunggulan ILC dibanding dengan program talkshow berita serupa di
TV lain?
Jawaban: Yang pasti gini, kalau diliat apakah itu terbaik atau engga saya
ga bilang ini terbaik. Yang pasti punya peluang bahwa ketika orang itu di
ILC punya peluang untuk dalam tema tersebut mengetahui, mendapat
informasi jauh lebih dalam. Karena satu, durasinya lebih panjang, dua,
semua narasumber yang berkenaan dengan tema coba kita hadirkan kalau
bisa narasumbernya sampai ke level A1. Jadi kita bisa menggali oh begini,
begini. Kalau dirunut sebagai rangkaian kan oh banyak loh yang kemudian
teman-teman dengan nonton itu sengaja menempatkan itu dikutip sebagai
kutipan misalnya, Professor J.E Sahetapy, ILC tanggal sekian-sekian,
temanya ini. Karena pernyataan J.E Sahetapy pada saat acara ILC, boleh
kan. Professor loh yang ngomong gitu kan, live lagi. Ketika kalo kasusnya
pas kebetulan lagi bahan study kita, bisa dijadikan contoh kasus oleh yang
disampaikan itu, sah kan dikutip. Kira kira begitu.
9. Bisa disebutkan Pak bagaimana struktur pelaksanaan program ILC,
sebagai pelengkap data?
Jawaban: Program makernya selain Pak Karni langsung ya, Pimrednya.
Iya saya harus sebutkan bahwa intinya ILC memang yang pertama yang
tertinggi Andriy Bima, Andriy Prasetyo, terus kemudian saya, Titie, Amel
produser, trus bawahnya, asprod ada dua, Hangga, Hangga baru satu, yang
dua ini masih di promosikan untuk menjadi asprod. Terus reporternya ada
tiga, Dicky, Direx, Krisnandi reporternya.
10. Terkait dengan topik pembahasan yang cukup serius, terutama politik,
strategi apa yang digunakan ILC agar tayangannya mudah diterima dan
dipahami oleh penonton?
Jawabannya: Kadang kami menyampaikan ada tema yang memang
penting, tapi tidak menarik. Tapi ada kadang yang menarik, tapi
sebetulnya tidak penting. Cuma menarik karena ini menjadi bahan
perdebatan publik. Kita juga harus berani mengambil tema-tema semacam
itu untuk apa. Paling tidak dengan tema semacam ini, melatih publik untuk
kemudian ada semacam tradisi untuk berdialog, tradisi untuk berdiskusi.
Jangan ujug-ujug kemudian dijejeli dengan tema-tema penting-penting
tadi seperti bursa sahamlah, ambang batas psikologis dan sebagainya.
Mahasiswa non ekonomi saja belum tentu paham. Jadi itu bagian dari
strategi, kadang-kadang misalnya ada nih kita udah jenuh nih tema kita
udah berat terus nih. Ayo kita peringan kita ambil tapi harus yang rame,
yang dibicarakan publik. Supaya apa, supaya semuanya ikut terlibat dalam
pembicaraan. Yang kedua kita update terus di twitter, setiap kali
pembicaraan, paling tidak itu memberikan nuansa mereka juga bisa bicara
lewat, berinteraksi lewat twitter itu. Berkomentar. Dan ya kadang-kadang
publik komentarnya jadi sangat luar, bebas ya apa saja bisa sampe, tapi
yang jelas kita jaga untuk tidak, tidak melakukan, ya kaya gitulah tidak
menyinggung masalah SARA dan sejeninsya. Kaya gitu. walaupun aga
susah. Karena masyarakat kan sangat, ini apalagi sekarang kan konon
kabarnya ada akun bot-bot gitu ya. Akun-akun ga jelas gitu. Tapi yang
pasti itu strateginya ya diantaranya itu.
11. Bagaimana proses penentuan tema atau topik tiap episode? Dan siapa saja
yang terlibat dalam proses itu?
Jawaban: Semuanya terlibat, biasanya semuanya membawa berkas yang
berisi tema A, tema B, tema C, tema D. Semuanya diadu, apa datanya,
kenapa tema ini yang diangkat itu dulu. Berdebat itu. Nanti kenapa-
kenapa. Setelah terpilih, oke, kalau memang kita sepakat dengan tema ini,
siapa pembicaranya dan kenapa harus dia, masing masing. Dan kira-kira
dia bakal ngomong apa. Itu sudah harus tau tuh. Sebelumnya, maka proses
kerjanya adalah kita punya ini riset dulu, waktunya juga ga banyak. Berarti
kan tayang Selasa, mulai Rabu tuh kita udah mulai riset. Rabu, Kamis
Jumat, Sabtu, Minggu, finalnya hari Senin. Tapi kalaupun ternyata ada isu
yang uptodate, misalnya bom meledak, oh kita komen kasus ini dulu yuk.
Tiba-tiba. Senin sore gitu, berubah ni temanya. Atau kadang-kadang
Selasanya pagi misal kejadian. Sorenya kita langsung naik-naik, itu berarti
kita langsung cari siapa aja narsum yang diundang okeh polisi, ini ini
usahakan datang apapun keterangannya, siapa saja korbannya, pihak dari
masyarakat yang ada di situ, saksi dan sebagainya kita undang. Kaya
misalnya orang-orang teroris itu, kita undang juga tokoh-tokoh yang lain,
apakah polanya sama dengan yang dulu, kalo sama, kadang-kadang orang-
orang itu emang yang dulu mungkin kalo yang kemarin mah petasan.
Yang dulu liat ajah Marriot, Kedubes Australi, terakhir ini mereka bilang
petasan, artinya ini bukan kami, maka ada informasi bilang, di, si itu x Al
Qaeda yang ditangkap itu bilang, kami sudah sepakat jebolan dari Moro,
jebolah dari Poso, jebolan dari ini di era itu yang afiliasi dengan Al Qaeda
bukan ISIS ya. Itu tidak akan menurunkan ilmu bagaimana membuat bom,
makanya generasi yang sekarang gak bisa bikin bom sebesar itu, bisanya
ah yang lain mau bikin bom nuklir, ini bikin petasan kata Ali Imran yang
ditahanan tempo hari kan.
12. Siapa dan bagaimana pertanyaan itu dibuat? Apakah Karni Ilyas ikut
terlibat dalam pembuatan pertanyaan?
Jawaban: Gini-gini, kami tidak. Pak Karni Ilyas wartawan senior yah, dia
gak perlu dirumusin pertanyaannya. Jadi yang penting diskusinya jelas,
arahnya jelas. Pak, si ini, si ini rencananya ngomong apa, dia tentang ini
pak, kemarin hasil pre-interview kami, si ini ngomong begini-begini. Oh
ya soal itu ya. Trus aga menarik kalau kita bisa gali soal ini, ya soal Pak,
soal ini ya soal ini ya, sudah cukup. Maka bagaimana menurut anda,
dipancing dulu sama Pak Karni. Kalau memang merasa perlu ditanya akan
dikejar sama Pak Karni. Kalau engga silahkan tanggapi. Yang kontra
dengan pandangannya.
Jadi pertanyaan dari Pak Karni dengan catatan semua riset bahan dasarnya
kita punya, kita sudah rumusin. Kalon tiap dengan sekian banyak orang
tiap menit tiap detik kita kejar tanya soal ini pak tanya soal ini pak ntar dia
ngambek malahan. Pak Karni kan bukan anak kecil, engga, pak Karni
udah. Ada keuntungan lebih dibanding program lain adalah beliau
wartawan senior, tau caranya bertanya, dia tau caranya menginvestigasi
orang lewat wawancara di forum. Dia sagat meguasai ilmu itu karna
memang dia jurnalis senior kan.
13. Apakah ada pertimbangan khusus untuk menyusun pertanyaan di setiap
segmen?
Jawaban: Bukan menyusunya, jadi bukan, Pak Karni ga megang barang
untuk disusun. Tidak, background narasumber menjadi pertimbangan.
Misal gini De kamu mau datang ke TV One wawancara soal La Nyalla
oke, bahwa La Nyalla itu prosesnya begini, ini begini-begini. Menurut dia
ada sesuatu yang melenceng dari Gerindra sehinggga dia harus pindah tapi
kemudian seberapa jauh kalo bisa apa yang dimaksud melenceng itu,
kemudian mahar politik itu punya bukti-bukti ga dia, coba kamu
wawancara soal itu deh. Nanti sama orang Gerindranya, tapi ini punya
bukti gimana pak. Misalnya kan cukup gitu, kata La Nyalla dia punya
bukti loh coba. Mana buktinya gini-gini, ini kata dia. Coba bapak buktikan
sendiri.
Backgroundnya menjadi pertimbangan, gini kan setiap si A, Dede ini
siapa, mahasiswa UIN, tujuannya ke sini, dia mau nanya soal ini, oke
berarti apa yang harus ku gali dari Dede, si ini siapa, dia begini-begini, dia
pertimbangannya sempet ngomong begini di media sosial di ininya,
diwawancarai sama televisi lain, diwawancarai ini begini, komentarnya,
oke ini kayanya berhadapan nih. Oke aku akan bertanya soal ini begini,
nah kalau memang bisa kemudian ini gimana, kata dia begini, kata dia
begini, sebenarnya mana yang benar. Bukan kata kami, kami cuma
menggali apa yang ada, apa yang anda, tentang tema tersebut. Nah yang
kami gali itulah, risetan itulah yang kami berikan kepada pak Karni Ilyas.
Jadi bukan bahwa kemudian nyusun pertanyaan kaya anak kecil gitu gak
gitu lagi. Levelnya udah, itu kalo kemudian reporter baru kita bekali
dengan daftar pertanyaan ini, ga gitu pak ini judulnya, ini begini, si ini
begini. Yang penting buat beliau adalah gambaran atau backgroundnya
jelas, panduannya jelas sehingga dia bisa bertanya, sesuai dengan yang apa
memang kita niatkan untuk digali. Gitu, jadi bukan, bukan kaya gini
pertanyaannya disusun satu-satu pertanyaannya ini ya. Nah kalo kemudian
dalam pembicaraan ini kita keluar ngobrolnya juga, ga begitu caranya, kan
bingung nanya-nanyanya apa kalo cuma sekedar tau, tapi engga kita kasih
tau background dasarnya, bukan pointers pertanyaannya.
14. Bagaimana cara menentukan narasumber? Apa ada ketentuan sendiri?
Jawaban: Ya ada dong pasti ada. Ya itu tadi aku bilang, apakah orang-
orang terlibat dalam acara a, b, c, d, e, f, g, dalam tema a misalnya.
Misalya inget pembunuhan Salim kancil, aktivis yang dibunuh di sana
dibantai sama kepala desa dan preman-premannya gara-gara kasus
penggalian pasir di Lumajang misalnya. Kita undang pertama oke saksi
mata yang melihat siapa, anggota keluarganya siapa, orang terdekat dulu
biasanya segmen-segmen awal satu dan dua. Kita eksplorasi gimana sih
sebenernya yang terjadi berdasarkan kacamata mereka, oke. Setelah itu
kepolisian misalnya gitu kan, yang berkenaan dengan kasus, kalo ga boleh
oh kalo misalnya dikatakan polisi kalo boleh yang nanganin kasus itu, wah
harus izin dari pimpinan dulu nih, biasa kan struktur kelembagaannya
begitu kan akhirnya Kapoldanya mau ga, Kapolri mau ga, tapi tentunya
kan baik Kapolda maupun Kapolri dapat informasinya sama dari satu
orang ini kan yang menyelidiki lebih lanjut. Udah abis itu ada ga, katanya
dia aktivis nih, aktivis yang kemudian membela supaya tanah di wilayah
itu ga digali pasirnya. Kemudian anggota dewan kita undang, ko ini
kayanya rame banget nih. Cuma pembunuhan satu orang aja tapi sampai
JK pada waktu itu turun tangan. Ada apa sebenernya yang terjadi, ada apa
sih ini, oh galian pasir ini selalu menimbulkan masalah, oh ternyata
mengandung titanium, jadi itu tu bukan pasir biasa, pantesan pada rebutan.
Kalo titanium saat ini semua bahan dasar kaya mobil, ini bahan buat
pengganti baja. Industri sekarang semuanya ini pakai titanium. Artinya oh
persoalan ini menyangkut bisnis besar dong. Nyambug terus kan trus lagi
trus lagi sampai ke bawah oh gitu terus pantesan kenapa kemudian cuma
pembunuhan seorang aktivis biasa yang ingin melindungi supaya galian
pasir itu ga ini. Tapi JK waktu itu belum wapres dia belum wapres, mantan
wakil presiden kala itu, di eranya SBY, sampai turun tangan
membicarakan soal ini. Apa ada dengan kejadian ini, buat kami, ni
kayanya aneh, kayanya warga dibunuh kepala desanya karna kasus mafia
apa gitu bukan hal baru deh, bukan hal aneh deh. Tapi ga semua kasus
kemudian sampe di level nasional, wah ini di level nasional ikut turun
tangan, yang di level nasional ikut turun tangan sampai tokoh-tokoh
nasional pada ikut turun tangan. Ada ga kira-kira, boleh ga kita menaroh
kecurigaan, riset dan gambarin yang jelas, oke berarti orang-orang ini
harus kita undang ada apa sebenernya di Lumajang. Akhirnya
tergambarlah bahwa kemudian yang kita gali, yang digali orang di sana
yang proses penggaliannya saja penjualannya itu miliaran harganya,
keuntungan buat kepala desa yang ngkeng, belum nilai dari pasirnya itu
dijual. Pasirnya untuk dijual, kalo itu dimasukin smelter, karna ini juga
pengaruh dari undang-undang panjang kan, dari undang-undang tentang
smelter kalo tidak salah nomer berapa. Eh tentang penggalian bahan
tambang kalo dulu boleh glondongan di, kalo sekarang engga harus dibagi.
Kalo memang ada titaniumnya berarti titaniumnya dijual sebagai. Efek
undang-undang itu terjadilah pembunuhan kancil di mana semua usaha
besar dari industri ini, nasional sampe internaisonal pasar gelapnya, mafia
nya ingin menguasai sumber pertambangan.
15. Apa alasan/pertimbangan mengangkat tema mahar politik ini? Di mana
pada waktu yang sama ada juga kasus impor beras, Menteri Susi vs
Menteri Luhut, dan kasus reklamasi.
Jawaban: Kasus Menteri Susi vs Menteri Luhut, cek-cok di departemen itu
biasa apa engga sebenernya. Kementerian ini bilang gini, kementerian ini
bilang kan ga begitu, kan harusnya ini dulu diselesaikan karna aturannya
begini. Ini ada undang-undangnya. Loh engga ini kan karna kondisinya
demikian, menteri yang sana protes. Biasa ga? Tapi ketika orang bicara
mahar politik, ini politisi loh mau nyaleg pake mahar. Mau jadi anggota
dewan, mau jadi wakil rakyat, mau jadi bupati pake mahar. Boleh jadi ntar
kira-kira nyari balikan ga buat modal, balikin modal. Emang gajinya
cukup, selama ia menjadi. Efeknya kemana? Korupsi. Yang kedua,
Gerindra partai besar bukan. Kalau kemudian dia juga pernah berteriak-
teriak memerangi korupsi, kenapa embrio dasarnya kemudian terjadi
mahar politik dan sebagainya. Itu mendorong orang untuk. Ya sama kan
kemudian kenapa PNS itu banyak, banyak di era itu ya banyak yang
kemudian melakukan korupsi dan sebagainya. Padahal di era sebelumnya,
gimana ga korup, kalo mau masuk pegawai negeri aja mesti nyogok dua
juta, ratusan juta. Ya wis kalo punya duit gitu ngapain dia jadi PNS. Orang
kerja kan mau cari uang. Ini malah buang-buang uang segitu banyak, jadi
polisi jadi tentara. Rahasia umumkan. Tapi kenyataannya, terus kita mau
teriak-teriak anti korupsi dan sebagainya? Kira-kira mereka kalo itung-
itungan dagang, cari balikin modal lagi ga? Berarti ada yang salah dong.
16. Banyak narasumber yang diundang pada episode ini, tapi justru tokoh
utama La Nyalla dan Prabowo tidak hadir. Bagaimana sebenarnya proses
pemilihan narasumber pada episode ini?
Jawaban: Karena kita sudah tahu bahwa Prabowo itu bakal mencalonkan
presiden ya di era berikutnya. Ya walaupun ga, kan kita bisa membaca
secara politik, dia bakal jadi kandidat nih. Pada waktu itu digelar pun
bakal jadi kandidat nih. Sekarang Gerindra sebagai salah satu partai
oposisi terkuat mengalami situasi semacam itu. Kami sendiri, gimana nih
untuk melihat persoalan itu. Yang kedua, Prabowo sama La Nyalla sendiri,
kita sudah berusaha menghadirkna mereka. Mereka yang gamau hadir. Ok
kalo emang itu yang terjadi, the show must go on. Kita sudah memilih dan
ga punya apa, ada satu kondisi di mana kita berada pada titik apa point of
no return, ga mungkin kita balik lagi atau berubah ya. Oke kita cari
pembicara yang di level berikutnya yang mewakili masing-masing pihak.
17. Jika dilihat, narasumber yang dikutip (diwawancarai) dan yang hadir
langsung di ILC lebih banyak yang berada di pihak Prabowo? Bagaimana
penjelasannya?
Jawabannya: Orang menstigma bahwa kemudian TV One dan ILC pronya
Prabowo sampai hari ini ya. Dengan tayangan itu kalo kita mau kawinin
Prabowo, sebenernya kami pro Prabowo engga? Kami tu netral-netral aja.
Di sini ada yang ini, ya kita angkat aja. Jangan cuma teriak begitu. Ya kita
angkat aja. Trus kemudian pihak yang dirugikan praktis sebenernya dalam
kasus ini kan kondisinya internal Gerindra. Ya toh. La Nyalla kan pada
saat itu Gerindra kan. Kader Gerindra kan. Trus yang diundang dari
Gerindra. Itu sebabnya kemudian, umumnya semua dalam politik pasti
akan membela diri ketika kelompoknya diserang. Praktis saja kan dari
pihak La Nyalla kan individu, lawannya kan partai. Ga akan banyak orang
juga yang ini sama La Nyalla. Dan kerumitannya La Nyalla kita tanya,
betulkah ada yang namanya sebuah transaksi, apa politik transaksional,
dalam konteks yang demikian. Nah kalau ini menjadi cerminan, dari ILC
aja berani loh yang kemudian yang konon kabarnya adalah kita berada
dipihaknya yang sama. Kita bongkar. Berarti kita tayangkan kita bogkar
juga dong. Kita ga mungkin kalo bongkar PDIP, orang kemudian yang
melihat, biasa. Ya pastilah orang di ILC begitu. Itukan soal PDIP. Loh
engga, faktanya. La Nyalla sebenarnya ga butuh banyak orang. Dia cuma
butuh membuktikan, mau di sana lebih banyak gak ada masalah buat La
Nyalla. Asal ini loh buktinya. Ini ada tanda tangannya. Ini kalo gini bukti
bukan kira-kira. Ada tanda tangannya begini, tanggal sekian-sekian. Mau
sebanyak apapun di sebelah sana kalau itu ada buktinya gitu gimana.
Manakah lebih kuat. Itu bicara komposisi narasumber. Karna pertama
pasti, Gerindra yaudah, ok kita undang sebanyak-bayaknya biar dia mau.
Tapi kan Prabowonya ga dateng. Mungkin kalo Prabowonya dateng udah
cukup sekian aja dulu. Empat dari sini empat dari sana.
18. Bagaimana ILC memberitakan isu mahar politik ini? Apakah sesuai
dengan kode etik jurnalistik karena isu ini agak sensitif karena melibatkan
salah satu bakal calon presiden 2019 saat itu?
Jawabannya: Iya kita kan sudah mengundang mereka. Faktanya kita sudah
mengundang mereka, kadernya dateng semua loh. Pendukungnya datang
semua loh yang kita undang. Dia aja yang gamau dateng, dan posisinya,
oke kan ini berkaitan dengan ini kan supaya anda punya kesempatan
banyak membela diri oke. Porsi anda lebih banyak. Karena kebetulan ini
partai anda. Gitu ga sih. Kita kasih lebih banyak nih ya. Yang sini cukup
sedikit saja. Karna ternyata walapun satu orang, yang sini gak butuh
banyak orang kan ketika dia bisa membuktikan satu lembar ini saja
misalnya, selesai itu orang. Yang habis, mau sebanyak apapun yang bawa
segerombolan partai seindonesia raya, dibawa semua sama pendukung-
pendukungnya. Ga akan punya apa-apa ketika memang ada pembuktian.
19. Dalam menulis naskah seperti apa penggunaan gaya bahasa pada
pemberitaan mahar politik La Nyalla – Prabowo ini?
Jawaban: Sebenernya gaya bahasanya kadang-kadang gak, kita ga terlalu
apa, ga terlalu fokus dengan, ga terlalau fokus dengan, yang penting
bagaimana kita bisa menghantarkan narasi itu. Bisa dipahami sama publik
dan kemudian ya naratif kan. Naratif aja. Ya aga sedikit provokatf ya
karena memang opening. VT pengantar harus begitu, sehingga untuk
mengarahkan kira-kira kenapa tema ini layak diangkat. Kenapa mesti
diangkat. Perlu diangkat dan tidak. Kenapa ini dipilih. Karena kan
biasanya cuma itu yang kami dihantarkan di. Dari awal aja sudah pake
mahar gini, gimana kalau udah mimpin nanti, misalnya kan.
Pembicaraannya seputar itu.
20. Bagaimana pandangan ILC mengenai kasus mahar politik ini?
Jawaban: Kami tuh sejujurnya ingin membongkar bahwa disemua partai
tuh ada yang semacam itu. Tapi itu semacam rahasia bagi umum. Jadi
dilakukan, dilaksanakan, terasa, tapi ga bisa dibuktikan. Sangat, sangat
sulit. Karena beberapa perjalan, ada temen yang di partai dan sebagainya.
ga cuma Gerindra ko, di banyak partai hampir di semua partai. Ketika
anda ingin maju di daerah-daerah, ada setoran dulu ke pusat dan
sebagainya. Selalu begitu. Periksa aja sendiri. Coba tanya orang-orang
partai atau mereka yang pernah pengen jadi bupati, pengen jadi ini, bener
ga. Tapi mereka cuma gamau ngomong. Iseng–iseng aja ngobrol misalnya
ada tetangga atau siapapun ngobrol yang pernah ini, mau nyaleg ni,
gimana kemarin ga jadi nyaleg, kenapa, ga ada uangnya gitu. Itu baru
caleg, dan angkanya pasti berbeda caleg dengan yang lain itu beda-beda
dengan apa bupati dengan gubernur beda lagi angkanya. Pada dasarnya itu
yang ingin kami sampaikan, tapi kemudian kami ga bisa menuduh kan,
kami juga harus membuktikan. Kami sangat berharap pada saat itu,
memang orang-orang seperti La Nyalla yang kebetulan berani, mampu
membuktikan itu. Bukan untuk mempermalukan Prabowo bukan, bukan
untuk mempermalukan Gerindra. Itu sih terlalu kecil kalau sekedar
mempermalukan orang-orang. Tapi ingin membuktikan kepada publik
bahwa partai begini ada loh. Dan ini bukan cuma di partai ini, ini cuma
contoh kasus. Kalau disemua partai itu prosesnya semacam ini, ya kan.
Wakil rakyat macam apa yang akan dihasilkan nanti. Pemimpin macam
apa yang akan dihasilkan nanti. Kira-kira bakal nuntut balikan ga, pada
saat dia berkuasa. Ketika dia nuntut balikan ternyata gaji selama lima
tahun itu ga cukup, dari mana? Korupsi. Jadi jelaskan alurnya, yang kita
tentang sebenernya ujungnya, karna ini embrio dasar dari sebuah kejahatan
yang lebih besar.
21. Dan mengapa ILC menyatakan perlu ada perbaikan sistem Pemilu dan
Pilkada yang menghabiskan uang banyak di akhir segment satu? Apa ada
tujuan tersendiri agar ada perubahan sistem Pilkada agar tidak langsung
lagi atau bagaimana?
Jawaban: Tema itukan diangkat dalam rangka sistem Pemilu itu harus
diperbaiki kan, secara garis besarnya, kalau tidak salah. Sama sebenernya
alasannya. Umpamanya kemarin ada temen yang mau jadi calon bupati
Tegal, saya tanya, habis berapa, ga banyak cuma ya sekitar delapan miliar.
Tapi akhirnya kalah, sementara lawannya lebih berani dia nyiramnya.
Begini-begini. Secara personal dia ngomongnya sama aku. Oh gitu, karna
kawan ni kawan lama. Kawan sejak zaman kuliah. Oh yaudah. Coba kita
hitung, dia jadi bupati berapa gaji bupati, pendapatan perbulannya berapa,
selama lima tahun nyampe delapan miliar? Kenapa dia mau buang-buang
uang sebanyak itu. Sekedar ingin berkuasa? Kalo berkuasa tidak
menghasilkan apa-apa buat apa. Kalau berkuasa ternyata membuat
seseorang jadi gembel buat apaan berkuasa.. Berarti ada yang ga bener
kan. Yang ga benernya di mana, dari sistem pemilu. Berarti harus ada
perbaikan dong sistem itu. Kami cuma memunculkan sedikit fenomena
iniloh. Iniloh ada yang ini. Selebihnya apakah ini akan membuat sistem itu
berubah, ILC ini akan merubah, kan aku udah bilang dari awal kita ga
akan merubah apa-apa. Kita cuma sekedar mengingatkan. Mudah-
mudahan ini dibicarakan publik dan kemudian atas keinginan bersama
TRANSKIP NASKAH INDONESIA LAWYERS CLUB TV ONE
Mahar Politik: La Nyalla vs Prabowo
Selasa, 16 Januari 2018
SEGMENT 1
[VIDEO TYPE]
La Nyalla Luhut Mattaliti:
Saya waktu itu sudah tempo sama Fadli Zon, saya disuruh siapkan uang 40 miliar
saya gamau. Saya bilang ini sama Fadli Zon, mas ini untuk apa saya, saya
dipanggil sama 08 ko saya dimaki-maki, saya dimarah-marahin terus disuruh
serahkan uang 40 miliar untuk uang saksi. Loh saya datang sana itu untuk dapetin
rekom, ko tau-taunya saya dimaki-maki. Loh saya ini siapa, Prabowo itu siapa?
Saya bukan pegawainya dia ko. Ko dia maki-maki saya, enak aja.
Wartawan:
Mau menegaskan langkah selanjutnya?
La Nyalla Luhut Mattaliti:
Loh saya kan tuntut secara hukum.
Narator ILC:
Jagad politik gempar, dengan tudingan mahar, sebesar 40 miliar rupiah yang
diminta, Prabowo Subianto kepada La Nyalla Mattaliti sebagai salah satu syarat
maju, dalam bursa Gubernur Jawa Timur 2018. Tak terima tudingan keji, saat
suhu politik demikian tinggi, politisi Gerindra serentak membantah adanya
permintaan mahar, sebagai prasyarat pengusungan calon kepala daerah dari
partainya. Sejumlah kepala daerah dan tokoh yang pernah dan akan diusung atau
sekedar didekati Gerindra seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Sandiaga Uno,
Sudrajat, Sudirman Said, hingga Mahfud MD, sepakat menyatakan tak pernah
dimintai uang mahar saat dirinya bertarung dalam kontes Pilkada dengan bendera
Gerindra.
Sandiaga Uno:
Gak ada. Gak ada sama sekali. Pak Prabowo dan sangat professional dan itu sudah
terbukti waktu mencalonkan pak Jokowi dan pak Ahok, waktu saya dan mas
Anies juga sama. Kemarin kita menghabiskan habis lebih dari 100 miliar. Jadi itu
yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra. Jangan sampe nanti kita sudah
mencalonkan gak memiliki pendanaan. Itu semua kita laporkan secara transfaran,
diaudit, dilaporkan ke KPK juga jadi alhamdulillah. Pak Dirman juga sama
prosesnya, pak Zen Sudrajat juga sama.
Anies Baswedan:
Gak ada mahar, gak ada. Sama sekali gak ada. Bahkan kalo bisa dibilang ya
semuanya kemarin itu iuran. Proses politik memerlukan biaya itu benar, tapi
bahwa calon harus, kami, harus membayar itu, tidak ada.
Ridwan Kamil:
Pada waktu Pilwakot 2013, tidak sepeserpun partai Gerindra apalagi yang
terhormat pak Prabowo menanyakan urusan mahar tiket untuk Pilkada. Ya jadi
saya kira, yang ada itu adalah partai Gerindra malah membantu dalam proses
pemenangannya kan begitu. Kemudian kalo ada yang menanyakan kenapa
sekarang berpisah karena memang ada syarat yang belum bisa saya penuhi. Partai
Gerindra meminta saya menjadi kader. Sesuatu yang belum mungkin saya
lakukan di saat ini. Nah disitulah titik berpisahnya, tapi kalo urusan, mahar saya
kira saya sampaikan tidak ada sepeser pun.
Narator ILC:
Basuki Tjahaja Purnama pada Maret 2016 lalu, jelang Pilkada DKI 2017 pun
pernah mengatakan hal serupa.
Basuki Thajaja Purnama:
Parpol gak minta mahar loh, hanya minta, pengurusnya, anak cabangnya,
rantingnya bergerak. Kalau satu kelurahan 10 juta, 267 kelurahan, belum lagi
kotanya ya, belum lagi kecamatannya, itu sudah 2,67 M sebulan. Kalau 10 bulan,
berarti 26 miliar. Belum lagi saksi, belum lagi. Ini baru satu partai loh, kalau dua
partai dukung kamu, tiga partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin
partainya. Bisa 100 miliar gak cukup loh, nyalon Gubernur DKI. Kan minta
sumbangan sama pengusaha-pengusaha mungkin dapet mungkin, gubernur kok.
Tapi kalo gitu kan, utang budi saya sama mereka.
Narator ILC:
Bukan hanya Gerindra, sejawatnya PKS pun kena tudingan serupa pada bursa
Pilkada Cirebon.
Siswandi:
Ada sesuatu hal yang menarik yang bisa dikatakan ada dan tiada, tapi itu
pembicaraan sudah mengarah kepada mahar. Ini menyebutkan angka sesuatu, ya
kan, naik turun-naik turun, sehingga sampe malam itu, naiknya 5x lipat. Itu sangat
saya sayangkan.
Haru Suandaru:
Ini hanya masalah teknis dan waktu yang terbatas untuk melakukan negosiasi
lebih lanjut, gitu kan. Keterbatasan itulah, kemudian menjadi seperti ini. Jadi saya
kira, kalau mahar ya kita bisa buktikan bahwa tidak ada hal yang demikian.
Narator ILC:
Mitra koalisi PKS, yakni Partai Amanat Nasional, merasa dirugikan dan
berencana menggugat partai bulan sabit kembar tersebut. Partai besar seperti
Golkar, juga pernah tercoreng citranya, gara-gara mahar. Cawagub Golkar Dedy
Mulyadi, pernah dimintai mahar senilai 10 miliar rupiah, oleh oknum yang
mengaku dekat dengan petinggi partai Golkar, guna memuluskan surat
rekomendasinya pada Pilkada Jabar. Pihak Golkar membantah bahwa partainya
mengajukan syarat mahar dan meminta Dedy Mulyadi memprosesnya secara
hukum. Tudingan mahar juga bisa bikin partai terancam bubar, saling pecat.
Dalam internal partai Hanura diawali mosi tidak percaya Syarifuddin Sudin pada
Osman Sapta Odang yang dicurigai menetapkan sejumlah mahar pada Caleg
partainya.
Mahar politik, benar-benar bikin gusar, ada etika, dan undang-undang yang
dilanggar. Saling tuding terima mahar, bukan sekedar kelakar, melanggar prinsip
dasar partai bisa mematikan tujuan demokrasi yang lebih besar.
Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema, “Mahar
Politik: La Nyalla Vs Prabowo”. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden
Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas.
[LIVE]
Karni Ilyas:
Pemirsa malam ini kita bertemu kembali, dalam episode Mahar Politik: La Nyalla
vs Prabowo. Sebelumnya saya minta applouse dulu untuk Ramat Piko dan Trias
Band dengan lagu bayang ilusi dipopulerkan oleh Anggun C. Casmi.
Pemirsa pekan ini agak repot memilih topik, banyak sekali topik yang panas. Ada
kasus mahar politik La Nyalla vs Prabowo, ada topik impor beras, ada lagi topik
Menteri Susi vs Menteri Luhut, dan kasus lain lagi adalah marak ramainya
kembali masalah reklamasi. Ketika empat-empat dari topik itu saya jajaki di
twitter, separo netizen minta La Nyalla, separo lagi mintanya impor beras. Ketika
belum saya putuskan, yang minta La Nyalla mencurigai saya, tidak mau ngangkat
La Nyalla, karena akan menyinggung Ketua Umum Gerindra. Padahal saya tidak
pernah masuk partai manapun, tapi ketika La Nyalla kita pilih, yang mengusulkan
impor beras, ribut. Apa ada intervensi, kenapa takut? Karena itulah saya pernah
mengatakan di ruang ini, bahwa saya itu ibaratnya berdiri di perempatan jalan.
Kalau saya tidak ditabrak dari kiri, saya pasti ditabrak dari kanan, kalau gak
ditabrak dari depan saya akan ditabrak dari belakang, kata Margaret Thatcher.
Akhirnya kita putuskan, La Nyalla vs Prabowo. Namun dua orang ini, kita
memang ragu juga apa bisa ketemu, apa bisa datang atau tidak. Tapi sampai
malam ini, kita menunggu keduanya, untuk hadir di ruangan ini. La Nyalla vs
Prabowo. Saya akan mulai diskusi ini dengan kutipan bahwa “Banyak kantong-
kantong kekayaan di negeri ini, tetapi sebagian besar kantong-kantong itu,
kekayaan itu, ada dikantong-kantong politisi” kata Jeroth Kin penulis Amerika.
Sekarang dimulai diskusi kita oleh Effendi Ghazali pakar komunikasi politik.
Saya ingin dapat gambaran dari anda apa yang terjadi dengan isu mahar politik
yang tidak hanya melibatkan La Nyalla dan Prabowo, tapi juga ada di Cirebon,
yang mengaku juga diminta uang oleh mahar politik oleh PKS. Ada lagi di
Palangkaraya, ada lagi di berbagai daerah, udah mulai bernyanyi para calon-calon
yang tidak jadi. Silahkan.
Effendi Ghazali:
Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Selom om swasti nastu namo
budaya, salam bhineka tunggal ika, semoga bangsa Indonesia bisa lebih sejahtera
Amien. Selamat malam datuk Karni Ilyas, sebetulnya kalau mau jujur, malam ini,
saya benar-benar datang mau menunggu La Nyalla berbicara.
Karni Ilyas:
Belum datang.
Effendi Ghazali:
Karena, iya belum datang. Karena kan kita benar-benar ingin mendengar La
Nyalla yang belakangan ini menyala-nyala ingin berbicara dan bisa
menyampaikan secara utuh di acara ini dengan kemudian baru kita memberikan
katakanlah pendapat atau komentar. Tapi baiklah, karena diminta oleh
Karni Ilyas:
Nanti kalau dia datang habis dia bicara, anda
Effendi Ghazali:
Boleh lagi
Karni Ilyas:
Anda boleh komentar
Effendi Ghazali:
Iya terimakash datuk Karni Ilyas. Nah balik dua hal lagi yang saya sangat senangi
malam ini karena ternyata Indonesia Lawyers Club di bawah datuk Karni Ilyas ini
selalu ada kelanjutannya. Saya ingat dua minggu yang lalu atau tiga minggu yang
lalu, ketika kita berbicara soal, ada rumah sakit yang cepat sekali menyatakan
sakit, dan ada rumah sakit yang cepat sekali menyatakan sembuh, ternyata
sekarang sudah diproses, iyakan. Dokter yang cepat sekali menyatakan sakit
sudah diproses, ternyata begitu yah. Maksud saya Indonesia Lawyers Club ini ada
akibatnya .
Kita pernah bicara juga mengenai pengacara yang beda betul dengan nasib
kliennya, pengacaranya tiba-tiba jadi selebritas atau selebritis, kliennya menderita.
Nah sekarang yang pengacaranya sudah mulai juga ada masalah ternyata gitu ya,
jadi sekali lagi tepuk tangan dulu dong Indonesia Lawyers Club ini ada akibatnya,
ada dampaknya dan itu yang kita inginkan supaya malam ini, ada upaya
memperbaiki Indonesia yang lebih sejahtera dan menjanjikan itu ke depan.
Nah saya mau mulai dengan begini, kalau masuk ke kasusnya pak La Nyalla nanti
kita tunggu pak La Nyalla mudah-mudahan insyaallah pak La Nyallanya datang.
Tapi secara umum saya mau, kalau boleh malam ini yang menantang juga boleh
tapi saya mau mengusulkan boleh gak mumpung ini kita punya momentum kita
bikin semacam mahar amnesti. Woh jadi ada pekan atau bulan mahar amnesti
dalam definisi begini, siapapun yang pernah membayar mahar politk, iya kan,
kepada partai manapun inilah saatnya anda bicara terbuka apa adanya, iyakan.
Nah ini menarik nih gak diminta tepuk tangan, jadi artinya begini. Karena
namanya bisa macam-macam kan, mahar politik, pasti gak diakui. Bisa jadi
namanya adalah biaya pemenangan, sama aja tapi namanya biaya pemenangan.
Oh nanti dibagi lagi, ada dibawahnya biaya saksi dan lain sebagainya tapi
pokoknya biaya untuk menanglah, begitu. Nah kemudian selalu disodorkan bahwa
partai kami tidak pernah. Liatlah testimoni-testimoni yang tadi yang ditampilkan
di awal acara datuk Karni Ilyas kan banyak kan kami tidak pernah, kami tidak
pernah. Memang begitu tu kalo dalam iklan obat, yang kasih testimoni itu yang
sembuh yang sehat, tapi kalau yang setengah mati, atau yang sakit-sakitan terus
pasti gak testimoni gitu. Yang testimoni pasti yang sehat. Nah menarik untuk
mengetahui karena saya berprasangka baik, menarik untuk mengetahui berapa
persen sebetulnya yang betul-betul tidak ada kutipan biaya apapun dalam nama
apapun dibandingkan dengan yang pernah mengeluarkan dana itu. Nah biasanya
kan gini temen-temen partai politik yang ada di depan kita sama-sama ketawa tapi
sebetulnya dalam hati kita sama-sama menderita yah. Maksudnya begini, biasanya
yang akan buka cerita, itu yang kalo bayar mahar politik trus menang gak akan
cerita kan, gak akan cerita. Jadi yang akan cerita itu adalah kalau yang mungkin
juga sudah bayar mahar politik trus kalah, tapi yang lebih akan punya potensi
bercerita adalah yang sudah bayar mahar politik terus gak dikasih SK. Ah itu itu
pasti punya peluang untuk bercerita lebih besar, dan sebetulnya karena kita ini
belum begitu jauh dari masa akhir pendaftaran Pilkada. Ini menarik loh kalo betul
kan karena memang, undang-undang mengatakan setiap orang atau lembaga
dilarang memberi imbalan pada partai politik atau gabungan partai politik dalam
bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, walikota dan wakil walikota. Nah tetapi pada faktanya ini ada data sahih,
ada yang memberikan mahar politik jumlahnya besar sekali, diterima oleh yang
paling tinggi dari sebuah partai politik, dirumah jabatan, gitu yah. Dan ini pada
hari terakhir menjelang pendaftaran dirubah surat keputusannya jadi menjadi di
tanda tangani oleh Ketum dan Waketum eh Ketum dan Wasekjen maaf. Dan
mustinya kan Ketum dan Sekjen dirubah menjadi Ketum-Wasekjen, padahal
sudah nyetor, sebagai apalah, biaya pemenangan atau apalah. Nah orang-orang
seperti ini tentunya mau untuk berbicara dan bersaksi asal, nah mungkin ini para
pakar hukum dan undang undang yang ada di sini ya. Ini yang kena yang
memberikan saja atau yang menerima juga kena nih, artinya dia bisa engga
diberikan semacam perlindungan yah kalau mereka membuka suaranya
menceritakan kami sudah nyetor begini tapi SKnya berubah atau kami sudah
nyetor begini tetapi kemudian tidak keluar SK misalnya.
Kalau dalam kasus La Nyalla nanti biar pak La Nyalla yang cerita yah apakah di
samping diminta, dimintai. Apakah dia memang sudah memberikan uang atau
belum. Nah jadi ini tantangan bang Karni, mungkin bang Karni mau
mengembangkan tantangan ini ada yang mau menjawab nantinya, boleh gak kita
buka satu bulan penuh mahar amnesti jadi semacam apa yah, Pilkada Justice
Colaborator, hah ini gagasannya supaya ini terang benderang, kalau engga ini
semuanya selalu, saya mau masuk yang kedua, yang kedua itu saya ingin
mengatakan
Karni Ilyas:
Ya perlu undang-undang diubah kalo usulan anda diterima?
Effendi Ghazali:
Engga....undang-undang...
Karni Ilyas:
Ada undang-undang mahar amnesti kaya tax amnesti
Effendi Ghazali:
Ada undang-undangnya atau tergantung niat baik kita bersama. Nah yang kedua,
memang kalo boleh kita menyatakan banyak undang-undang kita yang dibuat di
DPR lalu bahkan ketika kita mencoba melakukan judisial review ke Mahkamah
Konstitusi akan selalu dijawab seperti ini, undang-undangnya sebetulnya bagus,
hanya implementasinya yang bermasalah. Padahal kita tahu, nah ini tadi sesuai
dengan prolog saya, jangan-jangan baik DPR maupun Mahkamah Konstitusi itu
sadar undang-undang yang seperti ini sampai 100 tahun pun impelentasinya akan
seperti itu. Gak akan ada banyak perubahan gitu, jadi kita itu, hanya
mengandaikan ini baik, tapi implemetasinya itu kita tahu persis di lapangan itu,
sampai 100 tahun pun misalnya sampai berapa sampai 30 atau 50 kali ILC lagi,
itu pelaksanaannya di lapangan akan tetap seperti itu. Tapi kita bersikokoh, ya
sama aja lah seperti yang paling terakhir kemarin yah, Pilkada serentak ada
presidential treshold-nya ya. Diambil dari hasil suara Pemilu legislatif lima tahun
yang lalu. Jadi tu seluruh bangsa Indonesia, itu disuruh menjadi ahli nujum. Pada
pemilihan legislatif disuruh jadi ahli nujum, ini kira-kira nanti, kalau saya memilih
eh legislatif ini, ini akan jadi presidential treshold untuk siapa ya? Jadi seluruh
bangsa Indonesia, pada saat pemilu legislatif yang lalu, sudah dicap ahli nujum,
yang akan datang, diminta menjadi ahli nujum. Sama juga undang-undang Pilkada
misalnya, engga ikut rezim pemilihan umum kan, dia undang-undang sendiri,
bukan pemilihan umum, jadi akhirnya dia menjadi pemilihan yang tidak umum.
Nah begitu tidak umum, muncullah isu-isu ini. Sama seperti misalnya, kenapa
20%? Syarat untuk pengajuan calon kepala daerah. Supaya bisa berkolaborasi
baik dengan DPR. Kalau diitung-itung angka, 20% kalo lawannya 80% gimana?
Kan gak masuk akal juga kolaborasi ini. Lepas dari fakta kolaborasi itu ada atau
tidak, fakta menunjukkan sejak otonomi daerah yang pasti, 70% kepala daerah itu
terseret ke meja hijau. Data sementara yang ada pada saya, 343 bupati atau
walikota dan 18 gubernur terseret kasus korupsi. Jadi artinya peraturan
perundangan yang dibuat dalam Pilkada itu, semuanya mungkin terlihat
menyakinkan dan bagus, tetapi tidak mempunyai kajian teoretik yang benar.
Sehingga di lapangan memang sulit dilakukan. Contoh lagi misalnya ya, dalam
konteks Pilkada ini, kita tahu bahwa nanti biasanya dibagi tiga bagian kan yah,
selalu tuh, biayanya bagi tiga bagian. Biaya kampanye yang pertama, biaya
kampanye itu sebagian udah ditanggung oleh KPUD sekarang. Kalau yang
melalui media dan umbul-umbul, dan sebagainya. Lalu yang aga menarik adalah
biaya saksi, dan pelatihan saksi. Kita mendorong kalau bisa biaya saksi ya
ditanggung oleh negara tapi sebagian tidak setuju tidak sependapat. Tapi pada
bagian lain, kita ingin mengatakan, nah ini juga saya mau mengatakan karena tadi
ada La Nyalla vs Prabowo, baik pak Prabowo atau pimpinan partai lain manapun
menurut saya bukan pimpinan yang besar kalau tidak bisa menyakinkan
anggotanya di seluruh Indonesia untuk tampil militan dan solid sebagai saksi di
TPS. Betul yah, jadi saya tidak khusus pada Prabowo tapi siapapun pimpinan
partai politik itu harusnya mampu sebagai seorang pemimpin yang besar yang
hebat menyakinkan semua anggotanya itu tampil sebagai saksi yang militan dan
solid di TPS-TPS. Jadi biaya saksi itu, mestinya harusnya bisa dipangkas apalagi
dihitung sedemikian rupa yah, biaya saksi. Pelatihan saksi bisa dilaksanakan
bersamaan dengan eh KPU pusat, KPUD melalui media sosial sebagai upaya
bangsa lah. Nah yang terakhir memang itu, kenyataan tetap ada politik uang dan
politik barang. Ini barangkali yang masih terus terjadi dan sering disangkal. Tapi
memang untuk penutup pengantar ini bang Karni, Pilkada itu memiliki suatu yang
selalu unik, misalnya saja, kalau dikaitkan dengan bagaimana membuat Pilkada
itu heboh, artis-artis itu punya tarif berbeda loh, kalau diminta Pilkada. Coba
sekarang nih teman-teman kita yang terkenal yang apa tuh artis-artis koplo-koplo
itu, dangdut koplo yang namanya terkenal. Siapa namanya, ahhhh Via Vallen apa
segala macem, gitu yah. Itu dia punya tarif khusus, kalau biasa misalnya tidak
ada kaitannya dengan Pilkada, sampai 100 juta. Tapi kalau sudah Pilkada, 250
juta, jadi memang ini ada sebuah nuansa yang dihidupkan sedemikian rupa bahwa
Pilkada ini, pada ujungnya akan membuat mengeluarkan dana yang besar. Jadi
saya ingin menutup dengan mengatakan, pemimpin yang besar dari partai
manapun, jangan mau terdogsa kalau kata Bordu atau terhegemoni untuk
mengatakan kepada. Ini kritik saya juga gapapa kan? Kita kritik, pak Prabowo
atau siapapun, untuk mengatakan misalnya, anda menjadi gubernur? Saya gak
nanya lebih dulu kemampuannya, gak nanya latar belakangnya, tapi langsung
nanya, punya 300 miliar ga? Saya pikir jangan...jangan seperti itu, karena seorang
pemimpin besar, harus mampu menunjukkan kita sama-sama memperbaiki baik di
level undang-undangnya maupun nanti misalnya kalo ada perubahan undang
udangnya harus kita lakukan bersama. Saya belum bisa menyala-nyala bang
Karni, karena masih menunggu pak La Nyalla Mattaliti. Terimakasih
Karni Ilyas:
Belum bisa menyala–nyala karena menunggu Nyalla. Pemirsa eh, saya garis
bawahi bahwa kita diskusikan ini dengan harapan ada perbaikan dalam sistim
Pemilu dan Pilkada kita yang dikatakan tadi benar-benar memboroskan uang
dalam jumlah yang besar. Dirjen otonomi daerah dan Mendagri, berapa pekan lalu
di sini juga mengakui, bahwa untuk jadi gubernur, di, jadi bupati atau walikota di
pulau Jawa, itu paling kurang 60 miliar. Jadi memang, tidak ada kesempatan
untuk orang yang kompeten tapi tidak punya uang untuk bisa mengabdikan diri di
negeri ini. Dan mahar, ini tambahan lagi dari 60 miliar tadi. Untuk partai atau
orang partai dan ini sudah terjadi lama sampai hari ini, hanya saja hebohnya baru
sekarang.
Saya punya seorang teman, tahun 2005, kepingin menjadi bupati di kampung
halamannya, dia ingin membangun kampung halamannya di salah satu kabupaten
di Sumatera Selatan. Dia sendiri orang partai dan sebelumnya dia anggota DPR
pusat, dekat dengan ketua umum partai itu dan dia direstui untuk jadi calon di
kampungnya. Dari partainya dia tidak diminta apa-apa, tapi di daerahnya dia harus
cari tambahan suara, dan tambahan suara itu dibutuhkan dari dua partai lain.
Dengan susah payah dia berhasil memberikan mahar dari partai lain tersebut, dan
sampai pada tanggal pendaftaran, partai lain itu pun sudah menandatangani
rekomendasi untuk dia. Tapi persis pada waktu hari pendaftaran dia datang ke
kantor cabang partainya sendiri, yang ketuanya adalah sahabatnya, ketuanya itu
yang sudah berjanji kemarin akan ketemu, pagi itu tidak ketemu, dihubungin tidak
bisa lewat handphone mati. Akhirnya seluruh kawan-kawannya dikampungnya itu
mencari ketua cabang, Ketua ee ketua cabang partai tersebut, dan ujungnya udah
satu jam mau ditutup pendaftaran, itu ketua cabang berhasil diketemukan. Dan
ketika ditanya kenapa dia menghilang, dia bilang dia keberatan. Anda dapat suara
dari partai lain dan memberi mahar kawin eh mahar politik kepada partai lain
tersebut, sementara partai saya partai anda sendiri masa gak kebagian. Orang lain
kebagian, saya yang saudara kandung tidak kebagian. Dia bilang, saya tanya, anda
masih bisa kasih juga ga? Ya mana ada. Uang udah habis untuk dua partai lain.
Terus? Ya akhirnya sekedar uang rokok saya kasih juga. Itulah fenomena negeri
ini dan itu yang perlu kita perbaiki. Kita rehat sejenak.
SEGMENT 2
[VIDEO TYPE]
Tubagus Daniel Hidayat:
Si Kartini ngomong lagi, untuk mas La Nyalla oke. Siapin dana, dan plus cek.
Dibikinlah cek sama kita 70 miliar, ga nanggung-nanggung mas, dana itu sudah
ada cuman memang mau saya aktifkan di bulan April, dan saya sekarang
tanyakan, dana itu, cek itu ada di mana? Ada di pak Prabowo. Ini kan harus kita
luruskan. Kita ini sayang sama Prabowo.
Rekaman telpon:
Suara 1: bukan masalah itu juga, bukan masalah itu
Suara 2: hmmmmm
Suara 1: kalo ketua Jawa Timur gampang bos
Suara 2: iya ya
Suara 1: sekarang tunjukin ada uang cash 170an 140 miliar lah ke pak Prabowo,
saya anter ya kan kemudian kita lihat nanti, tanggal hari biasa. Kita selesaikan
sekalian beberapa beres dah urusan. Mungkin kalo ga ada susah ketemu.
[LIVE]
Karni Ilyas:
Pemirsa kita buka diskusi kita dengan ee bendahara dari pak La Nyalla, Tubagus
Daniel Hidayat.
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pak Karni.
Karni Ilyas:
Ya selamat malam. Bisa diceritain yang tadi rekamannya
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya, baik pak Karni. Jadi saya adalah, bendahara pemenangan mas La Nyalla
Mattaliti. Kebetulan saya perwakilan daripada pengusaha muslim. Jadi mas La
Nyalla ini, maju Pilkada itu bukan sekonyong-konyong maju, tapi sudah siap
segala-galanya. Baik dari materinya, mental, semua sudah siap. Kalo ditanya
apakah punya uang? Sangat punya uang. Karena kami pun dari perkumpulan
pengusaha muslim itu yang menengah ke bawah sudah menyiapkan juga dana.
Jadi perjalanan mas La Nyalla sampai sekarang ini, apa, membuka kepada publik
adalah perjalanan yang cukup panjang. Perjalanannya mulai dari beliau satu tahun
yang lalu, sudah mempersiapkan untuk maju menjadi kepala daerah, sudah eee
turun ke tiap-tiap desa. Pada saat itu memang mas La Nyalla Mattaliti, mau maju
melalui independent, tapi karena beliau adalah kader daripada Gerinda, kita
menyarankan, kita ini kader Gerindra, kenapa tidak maju lewat Gerindra, tidak
usah independent, karena independent ini sangat sulit. Aaa tetapi walau
independent kita sudah siap pada saat itu, tapi karena ada masukan-masukan
untuk melaui jalur partai politik akhirnya kita coba ke partai Gerindra yang
menjadi naungan kita selama ini. Nah di tengah-tengah perjalanan, mas La Nyalla
diantar oleh beberapa ee pengurus DPP partai Gerindra bertemu bapak ketua
umum, pak Prabowo Subianto. Akhirnya dari situ, meminta izin untuk memasang
baliho yang bergambarkan bapak Prabowo Subianto, dan diizinkan. Karena sudah
diizinkan, semangat untuk menjadi gubernur menambah naik, akhirnya kita semua
dikumpulkan bahwa kita sudah ada apa namanya dorongan saya boleh memasang
foto ketua umum. Akhirnya seluruh Jawa Timur kita pasang semua foto-fotonya
Prabowo Subianto dan pak La Nyalla Mattaliti. Dari situ mulai muncul-muncul ya
saya bilang oknumlah, oknum pengurus DPP partai Gerindra mulai muncul satu-
satu. Mulai muncul satu-satu, saya bisa membantu, saya bisa membantu, saya bisa
membantu. Setelah muncul satu-satu karena saya ini adalah bendahara.
Karni Ilyas:
Ini membantu apa maksudnya?
Tubagus Daniel Hidayat:
Membantu mendapatkan rekom
Karni Ilyas:
Loh kan pak La Nyalla sendiri udah ketemu dengan ketua umum Gerindra.
Tubagus:
Siap
Karni Ilyas:
Ngapain lagi ada rekom dari mereka
Tubagus Daniel Hidayat:
Jadi begini, ee pak Karni karena pak Prabowo belum menyatakan menyetujui,
hanya menyetujui pasang gambar pak Prabowo. Karna kan, ee mendapatkan, ee
harus mendapatkan koalisi dulu, koalisi partai dulu.
Karni Ilyas:
Iya
Tubagus Daniel Hidayat:
Jadi yang diminta adalah koalisi partai.
Karni Ilyas:
Ya pak Prabowo minta supaya cari koalisi partai dukungan dari partai lain. Kira-
kira kan gitu
Tubagus Daniel Hidayat:
Iya. Betul
Karni Ilyas:
Artinya dia setuju dong. pak La Nyalla jadi calon. Kalo dapet dukungan partai
Tubagus Daniel Hidayat:
Pada saat it, pada saat itu pak Prabowo ke luar negeri, ahh pada saat sudah
pertemuan dengan, eee mas La Nyalla Mattaliti. Tidak lama pak Prabowo itu
berangkat ke luar negeri.
Karni Ilyas:
Baik
Tubagus Daniel Hidayat:
Nah setelah berangkat ke luar negeri itu muncullah yang saya bilang, eee
pengurus-pengurus DPP, oknum-oknum pengurus DPP. Yang datang dari mulai
datang ke Jawa Timur, minta difasilitasi pesawat bussiness, pulang minta uang
100 juta sampai 300 juta, itu ada. Yah, yang memberikan pun bukan saya, yang
memberikan adalah kelompok-kelompok bendahara kita, tapi tetap lapor kepada
saya. Nah, itu pun, belum, belum sampai di situ, ada juga minta survei. Satu kali
survei itu 300 juta, tiga kali survei, surveinya gak pernah ada hasilnya, gak ada.
Yang di survei apa, tidak tau, lembaganya dari mana ga tau. Tapi ini survei.
Survei independent, bahasanya seperti itu. Nah dari situ mulai berkembang,
berkembang saya untuk menyiapkan cek 70 miliar. Ini belum apa-apa nih, kita
belum dapet SK apapun.
Karni Ilyas:
Ini yang ngomong supaya disiapin cek 70 miliar ini siapa?
Tubagus Daniel Hidayat:
Eeee, Pengurus DPP
Karni Ilyas:
Dari Jakarta?
Tubagus Daniel Hidayat:
Dari Jakarta
Karni Ilyas:
Lewat telepon atau langsung ketemu?
Tubagus Daniel Hidayat:
Ketemu, ketemu sama saya
Karni Ilyas:
Terus?
Tubagus Daniel Hidayat:
Eehhhh, meminta cek 70 miliar, cek itu untuk dana saksi. Ya, tapi kalo dana saksi
diserahkan sebelum rekom, harus dicairkan, pemikiran saya sebagai orang bisnis,
cek itu adalah alat bayar dan bisa dibuka, kapan pun bisa diambil. Kalo saya
misalkan, it..me, karena rekom surat tugas itu diberi Prabowo itu tanggal 10
Desember dan berakhir tanggal 20 Desember. Tetapi cek itu diminta
Karni Ilyas:
Itu surat tugas itu diberikan ketua umum atau Prabowo itu sebelum dia ke luar
negeri ituh?
Tubagus Daniel Hidayat:
Setelah pulang dari ke luar negeri
Karni Ilyas:
Udah pulang dari luar negeri
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya sa... Pada saat pak Prabowo di luar negeri ada permintaan cek 70 miliar, untuk
dana saksi. Saya bikinkan cek itu, saya bikinkan, 70 miliar tapi cairnya tanggal 27
April 2018. Kenapa 27 April 2018? Karena persiapan, kalo memang kita direkom
dan mendapatkan mandat, ee pak La Nyalla untuk maju menjadi calon gubernur
Jawa Timur, itu bulan Juni. Itukan mungkin baru persiapan untuk dana saksi.
Makanya saya keluarkan tanggal 27 April 2018, karena dua ribu, ee, cek itu pasti
akan cair dan ada uangnya. Nah dari situ, cek itu dicek, kosong. Ya memang
kosong, kita kosongkan. Kan kita mau isi tanggal 27 April, karena itu untuk dana
saksi. Sekarang kalau kita keluarkan sebelum rekom turun, saksinya kapan? Kan
perjuangannya belum. Kampanyenya belum. Untuk apa dana saksi di depan. Nah
pada saat setelah itu, okelah dilupakan cek itu. Pak La Nyalla dipanggil, ke
hambalang.
Karni Ilyas:
Ga, maksudnya lupakan cek itu apa?
Tubagus Daniel Hidayat:
Eee, tidak dipertanyakan lagi cek itu.
Karni Ilyas:
Jadi..jadi
Tubagus Daniel Hidayat:
Tapi cek itu tidak pernah kembali kepada kita
Karni Ilyas:
Oh diambil juga
Tubagus Daniel Hidayat:
Diambil juga. Diambil oleh seseorang, eee saya tanyakan ke mana cek ini? Sudah
disampaikan pada pak Prabowo. Tapi menurut saya juga itu tidak mungkin,
menurut saya pribadi. Ya itu jadi, orang ini sudah meminta uang, ee untuk survei
saja mencapai satu miliar. Untuk, eee, yang lain-lain, yang ee, staf saya
mengeluarkan dua miliar mengantar langsung ke hambalang, dua miliar. Untuk
apa, saya juga kurang tau.
Karni Ilyas:
Siapa yang terima, orang yang sama terima atau siapa?
Tubagus Daniel Hidayat:
Orang yang berbeda yang ditunjuk
Karni Ilyas:
Ditunjuk oleh siapa?
Tubagus Daniel Hidayat:
Oleh orang yang bicara ke saya
Karni Ilyas:
Kok bisa percaya yaa. Walaupun dia pengurus?
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya karna
Karni Ilyas:
Ya artinya ketua umum gak tau menau, kita kasih, lebih gede loh 70 miliar
Tubagus Daniel Hidayat:
Karena, karena
Karni Ilyas:
70 miliar walaupun
Tubagus Daniel Hidayat:
Karena karena dia yang membawa kita mempertemukan kita pada ketua umum,
gimana kita tidak bisa percaya..
Karni Ilyas:
Waktu pertama kali ketemu ketua umum apa dia juga ?
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya..ya dia yang membawa
Karni Ilyas:
Dia yang bawa?
Tubagus Daniel Hidayat:
Yaa, jadi setelah ee cek itu tidak ada. Mungkin kosong. Karena taanggal 27 April
2018 kita akan cairkan. Akhirnya, di mint, ee mas La Nyalla itu dipanggil ke
Hambalang, diminta dana memang 40 miliar. Karena pulang dar, turun dari
Hambalang dia bicara, saya tidak usah ngelanjutkan jadi Gubernur Jawa Timur.
Saya tanya kenapa mas? inikan perjuangan kita sudah cukup banyak satu tahun,
menghabiskan materi juga sudah cukup banyak. Kata mas La Nyalla saya tidak
mau kalau tidak menjadi gubernur yang amanah. Karena belum apa-apa saya
sudah dimintakan uang boleh uang saya kasih tapi rekomkan.
Karni Ilyas:
Itu kapan?
Tubagus Daniel Hidayat:
Pada saat turun dari Hambalang
Karni Ilyas:
Ya. Itu tanggal berapa itu?
Tubagus Daniel Hidayat:
Itu sebetulnya, pada saat diberikan rekom tanggal, eee bukan rekom, surat tugas
tanggal 10 Desember itu, mas La Nyalla sebetulnya minat untuk maju sudah tidak
ada. Karena harus mempersiapkan uang 40 m.
Karni Ilyas:
Disuruh mempersiapkan uang 40 m?
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya, cash. Nah pada saat itu, eee banyaklah masukan-masukan dari pada tim saya.
Pak ini sebetulnya ada yang menghambat, siapa yang menghambat? saya tanya.
Yang menghambat adalah dari Jawa Timur sendiri. Oh gitu, siapa orangnya?
Disebutkan. Akhirnya mereka bicara, pernah meminta uang senilai 10 m. Tapi
saya kan juga tidak percaya bahasa itu, siapa tau ini juga bahasa yang tidak baik.
Akhirnya saya sendiri yang mencoba me-lobby dan saya pengen tau sampe
dimana. Saya coba lobby akan saya kasihkan tiga miliar, akan saya kasihkan lima
miliar, akhirnya mau bertemu saya. Karena tau saya bendahara. Ketemu saya,
karena kami ini bukan hanya La Nyalla Mattaliti, kami membantu, ee calon
gubernur yang kurang memiliki dana tapi kami dari pengusaha muslim
membantu. Bukan hanya ee Jawa, ee Pa La Nyalla aja, kita ada paketannya. Ada
bupatinya juga. Jadi kita mengasihkan juga, di luar La Nyalla ada untuk bupati
yang lain itu sekitar tiga setengah miliar, kepada oknum juga dari pada pengurus
Gerindra dan uang itu sudah diterima. Pada saat saya ancam mau dilaporkan ke
polisi karena rekomnya tidak diberikan, dia mengembalikan itu dua, ee 1,9 miliar,
masih kurang. Masih kurang ada buktinya semua. Nah jadi, pada saat, ee mas La
Nyalla ini saya coba pancing-pancing, akhirnya ketemu dan menelepon saya pagi-
pagi jam 10.
Karni Ilyas:
Siapa?
Tubagus Daniel Hidayat:
Yang tadi suara rekaman tadi itu suara saya
Karni Ilyas:
Dengan siapa itu?
Tubagus Daniel Hidayat:
Yah nanti itukan saya akan membuka kepada Bawaslu dan eee pihak kepolisian.
Jadi eee dia menyampaikan kepada saya bahwa kalo mas La Nyalla mau maju,
inikan waktunya tinggal tiga hari, siapkan saja uang 170-150, 170 atau 150 bawa
cash ke saya, urusan PAN dan Prabowo urusan saya, gitu. Jadi ini yang bicara ini
adalah pengurus partai Gerindra dan anggota dewan.
Karni Ilyas:
Oh orang yang satu itu dia pengurus Gerindra juga anggota dewan ?
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya betul
Karni Ilyas:
DPP?
Tubagus Daniel Hidayat:
Iyah, DPD.
Karni Ilyas:
DPD, berarti DPD Jawa Timur?
Tubagus Daniel Hidayat:
Iyah
Karni Ilyas:
Baik. Terus apalagi?
Tubagus Daniel Hidayat:
Yah, jadi, jadi sebetulnya mas La Nyalla ini bukan apa berteriak. Karena begini,
mas La Nyalla kita koordinasi, semua kita kumpul tim, harus kuatkan mental, hari
ini demokrasi Indonesia tercederai. Hari ini, ee saya harus bicara, karena hanya
bukan hanya saya, ternyata setelah kita koordinasi-koordinasi, kita ada namanya
perkumpulan kalo namanya mau calon kepala daerah itu bakal calon, kita punya
grup bakal calon. Ternyata bukan kita saja, banyak yang lain dari partai lain pun
ada. Akhirnya mas La Nyalla disokong oleh kita-kita sudah mas berteriak saja
tidak apa-apa. Akhirnya kita sepakat untuk membuka ini kepada publik dan kita
minta tolong kepada progress 98 dan pada saat inilah, tadi-tadi kata bung Effendi
Ghazali kalo tidak sekarang kapan lagi. Dan apakah, karena dalam Undang-
Undang Pilkada yang menerima dan memberi itu pasti kena oleh Bawaslu. Tapi
bagi kita sekarang kita harus berani, dan saya berani untuk melaporkan itu dan
saya siap. Itu saja, terimakasih pak Karni.
Karni Ilyas:
Baik. Mungkin, ya saya masih, masih bingunglah bagaimana pengurus ee atau
calon di daerah bisa mempercayai ke pengurus cabang atau percaya pengurus
cabang yang meminta uang ini. Kecuali yang meminta ini Fadli Zon gitu. Ahh
saya percaya kali. Tapi ini DPD.
Tubagus Daniel Hidayat:
Jadi, jadi begini pak Karni, kalau se ehh kebetulan handphone saya yang sudah ini
sudah disimpan karena buat alat bukti. Jadi di dalam rekaman itu semua
menggunakan nama Prabowo Subianto. Jadi begini pada saat minta uang pun,
pada saat minta uang ke saya, kalo minta uang saya minta uang 500 juta, hari pagi
minta sore harus saya kasih. Kalo tidak kasih timbul ancaman-ancaman, ya sudah.
Tidak rekom, tidak akan turun. Saya akan bicara sama pak Prabowo, ah. Jadi, kita
kan sudah keluar uang, sudah keluar uang besar gara-gara uang kecil kalau dalam
bisnis, gagal. Ya langsung kita teruskan aja. Kita teruskan lama-lama ko makin
lama makin besar makin besar makin tidak jelas. Nah makin tidak jelas itulah kita
akhirnya stop. Gitu ini stop, ini sudah tidak benar. Gitu pak Karni. Makanya ini
sebetulnya membuka ini kita ingin membuka ini adalah supaya partai Gerindra ini
mendengar, terutama ketua umum. Pak Prabowo tu mendengar, bahwa di
sekekeliling pak Prabowo itu ya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan itu.
Ap...benar atau salah, biarkan nanti proses hukum yang berjalan.
Karni Ilyas:
Baik... Terus kenapa kalo oknum-oknum apalagi oknum di DPD. Ko pak La
Nyalla waktu konferensi pers atau tim pak La Nyalla menudinganya pak Prabowo
yang minta uang segitu ya.
Tubagus Daniel Hidayat:
Jadi harus dipisahkan pak Karni antara pak La Nyalla dengan saya. Kalo pak La
Nyalla dipanggil ke Hambalang, betul itu dipanggil pak Prabowo Subianto, betul.
Pada saat eeh mau ke Hambalang dia bicara dulu saya, saya. Nil saya mau
berangkat ke Hambalang, mungkin rekom mau turun. Apa yang harus kita
persiapkan materinya kita persiapkan. Karena kan, pasti bicara sama bendahara,
tidak mungkin bicara sama yang lain-lain kalo masalah keuangan. Akhirnya pergi
dia, ke Hambalang. Pada saat sudah turun dari Hambalang, ketemu saya, kamu
ada di mana posisi, saya bilang ada di apartement. Merapat, merapat, biasa tempat
kita duduk bareng dan ngopi bareng. Pada saat itu, beliau ngomong sama saya.
“sudah tidak usah maju jadi gubernur Jawa Timur”. Kenapa mas saya tanya. Kita
kan udah nanggung. Ga usah, saya tidak mau jadi gubernur kalau saya tidak
amanah. Belum apa-apa saya udah diajarin korupsi. Itu aja jawaban dia. Saya
tidak pernah mau nanya lagi yang lain-lain.
Karni Ilyas:
Itu tanggal berapa?
Tubagus Daniel Hidayat:
Itu tanggal 10 pada saat dikasih surat tugas dia, sudah bicara begitu kan surat
tugas itu tanggal 10 sampai tanggal 20 Desember.
Karni Iyas:
Jadi waktu itu juga dia udah bilang bahwa tidak akan melanjutkan pak La Nyalla?
Tubagus:
Gimana?
Karni Ilyas:
Tidak akan melanjutkan?
Tubagus Daniel Hidayat:
Yahhh karena sudah merasa, merasa terdzolimi, itu saja
Karni Ilyas:
Dan telpon-telponan tadi itu tanggal berapa?
Tubagus:
Itu tiga hari sebelum penutupan
Karni Ilyas:
Ya artinya setelah pak La Nyalla sendiri udah gak sepakat lagi
Tubagus Daniel Hidayat:
Yahhh sudah, pak La Nyalla sudah tidak bergairah, tetapi saya, teman-teman ko
ini sayang perjuangan. Kita cuman pengen ngetes aja apa sih di balik ini ada apa?
Ya ternyata itu permintaannya.
Karni Ilyas:
Apa ada hadap-hadapan memang sengaja La Nyalla ya gak jadilah tapi kita
pancing dia untuk ngomong
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya kita, memang mancing
Karni Ilyas:
Oh gitu
Tubagus Daniel Hidayat:
Yah, ya kita pengen tahu ajah, pengen tahu
Karni Ilyas:
Nah setelah pak La Nyalla tidak mau ehh mengatakan kita gak usah maju aja, itu
cek yang 170 miliar tadi ehh 70 miliar tadi ditarik ga (cek mundur tadi) ?
Tubagus Daniel Hidayat:
Bukan, kalo yang 70 sampai sekarang saya minta belum, belum dikasihkan bang
Karni. 70 M itu entah kemana ceknya, karena kan orangnya sekarang saya
hubungi handphonenya sudah mati, saya whatsapp tidak dibalas, saya sms pun
tidak dibalas.
Karni Ilyas:
Ga, ada, ya, kurang terbayang oleh saya yah. Apalagi itu melanggar undang-
undang
Tubagus Daniel Hidayat:
Iya
Karni Ilyas:
Melanggar undang-undang pakai cek 70 miliar. Itu kalo sekali tarik 70 miliar, BI
pun gempar itu.
Tubagus Daniel Hidayat:
Siap
Karni Ilyas:
Dan banknya gak sanggup bayar pasti kalo gak dia kumpulin
Tubagus Daniel Hidayat:
Kan itu permintaan pak Karni. Kita tidak menawarkan, kami diminta.
Karni Ilyas:
Ya ketika ngasihin itu, terbayang gak ada resiko itu?
Tubagus Daniel Hidayat:
Terbayang bang Karni, kan itu
Karni Ilyas:
Atau udah tau juga bahwa ini tidak akan ada dananya ya udahlah ya
Tubagus Daniel Hidayat:
Karena itu kan dimintanya dana saksi, kalau dana saksi diminta kecuali dana saksi
diminta pada saat sebelum eee...direkom atau sebelum kita bertarung. Saya
keluarkan cek, menurut saya itu tidak masuk akal. Kan kita belum bertarung.
Tetapi pada saat bulan April bulan Juni, itu memang kita kan berkewajiban untuk
menyiapkan dana saksi.
Karni Ilyas:
Ya maksud saya, ini walaupun tanggalnya mundur, ini cek real atau memang cek
ini...untuk menjebak juga
Tubagus Daniel Hidayat:
Real...real..real..real...real
Karni Ilyas:
Gak menjebak ya?
Tubagus Daniel Hidayat:
Engga real..real
Karni Ilyas:
Karena kalo ditarik satu lembar cek
Tubagus Daniel Hidayat:
Engga itu real..real..real. Itu real cek yang akan keluar eee uangnya. Real.
Makanya sampe saat ini kita minta eee karena itu ee cek itu pasti ada uangnya
kan. Karena kita minta kepada, ya kita sponsor-sponsor kita itu tanggal 2...27
Karni Ilyas:
Itu satu lembar cek?
Tuabagus Daniel Hidayat:
Satu lembar cek
Karni Ilyas:
Ya itu pun luar biasa itu. Itu yang ga akan punya uang banknya itu. Sekali tarik 70
M
Tubagus Daniel Hidayat:
Siap
Karni Ilyas:
Baik, ee mungkin ditambahin oleh bung Faizal
Faizal Assegaf:
Makasih bang Karni, assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Jadi
mungkin ee, pertama yang dipisahkan pak Daniel sebagai teman sekaligus
bendahara. Dan kemudian punya penanganan masalah rekomendasi lain lagi ya.
Supaya jangan rancu. Kalau fokusnya kepada pak La Nyalla ini memang ehhh
kita bicara soal peristiwa Hambalang saja. Ada pertemuan pak Prabowo tanggal 9,
kemudian di dalam pembicaraan itu ada permintaan uang dan tadi sudah
dikatakan nilainya hampir 70 eee 40 diminta 70. Kemudian, mungkin saya
klarifikasi juga ya karena saat kita pertama kali investigasi kasus ini kan rekaman
yang terakhir itu soal 170 dan 150 M itu kan pada tanggal 8 kalo tidak salah.
Karena saya ketemu anda itu kan tanggal ee tanggal 8 malam di Pulwan yah. Itu
peristiwa yang tidak boleh di di di apa besok tanggal 7 besok tanggal 8 besok
tanggal 9 gak boleh. Kalo tanggal 8 ya tanggal 8. Karena malam hari itu, saya
ketemu anda dan tanggal 9 kita melakukan klarifikasi terhadap fakta-fakta.
Karni Ilyas:
Jadi bukan akhir bulan
Faizal Assegaf:
Iya
Karni Ilyas:
Tanggal 8 ternyata
Faizal Assegaf:
Iya, iya tanggal 8 itu. Itu tinggal 2 hari penutupan Pilkada. Dan kemudian kami
mengundang beberapa petinggi Gerindra dalam rangka untuk mengklarifikasi ini
secara kekeluargaan. Di sana hadir ada mas Arif Buyu dan lain-lain. Nah pada
tanggal 11 itu kemudian, atas kesepakatan itu ya ustadz Khaththath ya kita undang
juga di forum pada tanggal 11 Januari ya pak Karni. Itu untuk menggelar satu
konferensi pers yang tujuannya membeberkan apa alasan sehingga pak La Nyalla
ini tidak bisa mendapatkan rekomendasi. Jadi belum masuk ke poin soal uang ini.
Tetapi karena tiba-tiba progres 98 mengundang pak La Nyalla, mas Daniel,
mengundang juga dari perwakilan presidium alumni 212, dari FUI Ustad
Khaththath, kemudian di acara itu saya terkaget-kaget pak La Nyalla dalam suatu
situasi, puasa ya. Dia mengatakan dia puasa, dan dia mengatakan soal ini kita
harus jihad politik, kasus seperti ini kan banyak sebagai korbannya. Tapi di forum
progress 98 ini, kami beberkan ke publik untuk memantik kesadaran, untuk
mengingatkan elit Gerindra dan kemudian apabila penzaliman terhadap pak La
Nyalla ini tidak ditanggapi secara serius ya, oleh, oleh pihak Gerindra maka akan
ada langkah-langkah hukum. Di sini kan mas Daniel. Nah, kalo terkait dengan
ehhh pertanyaan publik bahwa apakah kasus ini masuk ke ranah hukum? Kita
masih menunggu, dari apa namanya pengumpulan data yang lebih dalam, fakta-
fakta yang lebih kuat dan menunggu keputusan dari pak La Nyalla. Tetapi di
forum ini saya, mau mengklarifikasi sedikit buat teman-teman dari Bawaslu ya.
Karena kita terkaget-kaget juga, setelah ini muncul ke ruang publik terjadi
kegaduhan kemudian Bawaslu melayangkan surat untuk memanggil pak La
Nyalla ya. Menurut saya kalo, Bawaslu mengambil sikap atas dasar kegaduhan
opini di ruang publik untuk memanggil pak La Nyalla, ini, ini, sorry maaf ini
politis sekali. Karena dalam kasus-kasus yang lain juga menyangkut mahar politik
atau pelanggaran-pelanggaran Pemilu atau umpamanya di DKI tentang bagi-bagi
sembako kan Bawaslu tidak langsung melayangkan surat untuk memanggil. Nah
ini perlu saya klarifikasi sehingga kita tidak terjebak jangan sampe ada tangan lain
yang kemudian menggunakan Bawaslu untuk kemudian menunggangi masalah
ini. Yaya itu satu. Yang ketiga saya mau mengatakan bahwa ehh pak La Nyalla ini
kader Gerindra abang,
Karni Ilyas:
Apa?
Faizal Assegaf:
Kader Gerindra, kader Gerindra dan sangat berkorban banyak bagi partai
Gerindra. Elit-elit Gerindra itu sudah, eh, eh, melalui media setelah kasus ini
dimuat mereka mengatakan pak La Nyalla ini berkontribusi besar, bahkan pada
saat posisi Pilpres, saat beliau menjadi ketua PSSI, beliau menyatakan sikap
mendukung pak Prabowo. Atas dasar hubungan-hubungan yang emosional itu
kemudian ehhh pak La Nyalla karena ada agenda 2018 Pilkada ini di Jawa Timur
sangat percaya diri untuk, untuk maju. Dan kemudian mas Daniel perlu juga
diperjelas ke ruang publik bahwa pemasangan baliho, sosialisasi, itu bukan karena
tanpa restu, tapi sepenuhnya direstui. Mana bisa orang pasang baliho kemudian itu
satu harapan palsu saja, tidak. Saya mengkonfirmasi kepada pak La Nyalla, saat
abang pasang alat-alat peraga untuk sosialisasi maju ke Pilkada ini gimana? Oh
pak Prabowo sudah merestui, ini. Jadi atas dasar dukungan pak Prabowo, atas
dasar hubungan emosional yang kuat maka kemudian pak La Nyalla itu sangat
yakin akan mendapatkan rekomendasi. Kemudian berlanjut-berlanjut setelah hasil
eh, apa namanya, investigasi kami, kami terus menelusuri maka tiba pada tanggal
11 Januari kemarin itu, baru kita mendapatkan jawaban. Bahwa di lingkaran
terkecil pak Prabowo itu memang ada praktek yang merugikan pak Prabowo dan
merugikan pak La Nyalla, yang tadi disebutkan itu. Siapa mereka, ya ketua DPD
Gerindra Jawa Timur. Oleh pengakuan seluruh pak La Nyalla mengatakan, kalo
tidak dihambat oleh DPD Gerindra Jawa Timur dengan penghadangan indikasi
atau dugaan mahar politik, ini rekomendasi akan keluar.
Karni Ilyas:
Ya tapi apa gunanya ada rekomendasi Gerindra kalo partai Gerindra sendiri
kursinya tidak mencukupi untuk bisa jadi calon gubernur.
Faizal Assegaf:
Nah ini menarik, jadi begini ehhh Gerindra itukan kursi 13 kursi di Jawa Timur
kemudian disusul dengan PAN kalau koalisi dengan PAN itu, Gerindra dengan
PAN sudah cukup. Pak La Nyalla itu beri-berikan surat tugas pada tanggal 10
Desember, dengan harapan bahwa mengkomunikasikan ehh koalisi antara eh
Gerindra dengan PAN, PKS, tetapi di dalam proses perjalanan itu beliau di
pingpong. Jadi kalau datang ke pak Zulkifli, jadi ini bahasa dari pak La Nyalla ya,
yang bisa kita pertanggung jawabkan karena kita tampung. Itu pak Zul bilang
begini, kalau kami PAN itu 100% dukung apalagi pak Amien Rais sudah
memberikan jAmienan. Nanti kalau datang ke pak Prabowo, atau kepada elit
Gerindra mereka mengatakan ya kami siap anda kader. Tapi...bagaimana PAN
dan PKS. Jadi surat tugas ini semacam kita simpulkan satu modus pemberi
harapan palsu yang kemudian ruang waktu yang 10 hari itu terjadi. Dugaan-
dugaan untuk pemerasan ehh politik atau pemerasan dalam proses rekomendasi.
Misalnya tadi diceritakan, kalau rekomendasi gak keluar, buat apa ada pertemuan
tanggal 9. Dipastikan bahwa penyerahan uang 70 miliar untuk dana saksi.
Kedua, pada tanggal 8, dua hari sebelum tutup, isi rekaman pak Daniel itu kan
jelas dengan ketua DPD Jawa Timur, kalau anda memberikan dana 150 miliar 170
miliar maka uang itu akan dibawa ke pak Prabowo, kepada pak Zul, dan kepada
PKS. Artinya apa, surat tugas itu hanya menjadi alat saja untuk kemudian
semacam modus untuk ehh bayar, kalau angkanya semakin besar dan cepat
diberikan, otomatis rekomendasi itu keluar. Artinya saya menjawab pak Karni tadi
bahwa memang ada kesepakatan antara pak Zul, pak Prabowo, dan PKS itu
memang ada bahwa untuk mencalonkan La Nyalla.
Karni Ilyas:
Jadi persekongkolan tiga ketua umum ini untuk
Faizal Asseagaf:
Dikacaukan oleh DPD Jawa Timur, oknum yang tadi saya bilang ada lingkaran
yang memainkan. Semacam fluktuasi anggaran, apa namanya harga itu dinaikin.
Jadi semakin mepet-mepet kesini semakin tinggi biayanya. Oleh sebab itu sesudah
satu hari ya kalau tidak salah, ketika rekomendasi itu sudah kita dengar tidak
diturunkan. Muncul bahasa bahwa ehhh sudahlah pak La Nyalla kemari sini, mari
kita sama-sama kita buat ini, ada petinggi-petinggi partai yang dihubungi yang
saya ga sebut nama, menelpon pak La Nyalla bahwa sudah ini pak Prabowo sudah
mengalah, pak Zul mengalah dan lain-lain mari keluarkan rekomendasi. Cuma
pak La Nyalla sudah terlanjur merasa didzalimi merasa dipermalukan secara tidak
manusiawi. Sehingga beliau mengatakan kepada saya bahwa sal, saya udah ehhh,
secara spiritual menenangkan diri dan memutuskan tidak usah lagi. Karena proses
semacam ini tidak beradab. Jadi kalau ditanya, Gerindra mau memberikan
rekomendasi, kalau tapi PAN tidak, itu menurut saya aneh juga. Karena
pertemuan di Jojga itu kan ada Ustad Khaththath itu. Saya ada di sana. Saya
menyaksikan betapa hubungan pak La Nyalla dengan Amien Rais begitu dekat.
Hubungannya dengan pak Prabowo begitu dekat. Tiba-tiba di tengah jalan ada,
jadi hasil temuan progres 98 menemukan ada problem kepemimpinan di antara
komunikasi 3 partai ini. Dan lebih khusus pak Prabowo, dan yang satu adalah, ada
modus, ada lingkaran terkecil pak Prabowo ini memang memainkan satu agitasi
atau apa yang sehingga menghambat proses komunikasi untuk mencapai pada
tujuan mendapatkan rekomendasi. Dan tidak tanggung-tanggung yang mereka
korbankan adalah orang yang sangat loyal terhadap pak Prabowo yaitu pak La
Nyalla. Orang yang sudah berkorban menghabiskan uang begitu banyak. Ini satu
penzaliman yang menurut saya secara ini, sangat tidak bermoral sekali. Oleh
sebab itu progress 98 kemudian membuat acara dan kami minta pak La Nyalla
untuk sampaikan itu kepada publik, alhamdulillah hari ini kemudian memantik
kesadaran banyak orang untuk kemudian masuk bahwa ternyata modus-modus
uang yang diperhalus dengan bahasa apa namanya dana saksi, uang arisan, uang
administrasi, uang tuyul, uang perjamuan elit, itu semua penghalusan. Intinya
bahwa memang ada praktek politik uang yang menghambat keluarnya
rekomendasi rekrutmen kepala daerah. Nah sekarang faktanya kan muncul di
mana-mana.
Karni Ilyas:
Menurut bung Faisal, ini diketahui ketua umumnya pak Prabowo atau ada
permainan kelompok atau yang anda bilang oknum-oknum tadi?
Faizal Assegaf:
Saya kalau dalam konteks hubungan ya...kalau ketua DPD pak Supri ini ya kita
buka aja ya mas Feri ya. Jangan sampe perilaku satu dua orang ini kemudian
merusak elit-elit Gerindra yang masih bagus. Sebenernya begini pak Karni, dalam
proses rekomendasi Jawa Timur ini kemudian saya yang juga punya bagian dari
lingkaran oposisi ini ya yang, saya menemukan bahwa aga susah juga ya kita
bedakan pak Prabowo dengan pak Supri, karena keputusan pak supri itu adalah
keputusan pak Prabowo. Keputusan pak Prabowo adalah keputusan pak Supri. Di
sini kemudian
Karni Ilyas:
Supri ini ketua DPD Jawa Timur?
Faizal Assegaf:
DPD Jawa Timur. Kemudian ketika pak La Nyalla dalam konferensi pers
mengatakan saya dipalak. Orang kemudian berasumsi bahwa pak Prabowo itu
melakukan pemerasan, padahal yang dimaksud itu lingkaran terdekatnya Kalau
merujuk kepada rekaman pada tanggal 8 yang disampaikan oleh pak Daniel ya.
Pembicaraan antara pak Supri dengan pak Daniel itu memang praktek pemerasan
itu ada. Hanya saja, kawan-kawan Gerindra ini kemudian muncul rame-rame dan
kemudian memperhalus bahwa itu dana saksi, iya kan. Tapi substansinya memang
dugaan pemerasan itu ada, dan kalau ini dibiarian oleh pak Prabowo, kiamat ini
bagi Gerindra. Sangat kiamat besar. Karna fakta-fakta itu sangat tersedia. Ada
pertemuan di Hambalang, ada pembicaraan yang mengarah kepada dana, ada
saksi-saksinya, iya itu mas Daniel ya. Jadi kita fokus pak La Nyalla saja, soal
nanti mas Daniel lagi tangani proses rekomendasi dibeberapa kabupaten itu tidak
usah.
Karni Ilyas:
Ada yang bagi saya itu ya, belum.
Faizal Assegaf:
Belum mix
Karni Ilyas:
Belum mencerna. Saya dekat dengan Prabowo, artinya saya La Nyalla ya.
Ngapain pula saya atau kalo Supri itu bilang perlu duit 70 miliar saya datangin
itu. Eh mas bener mas Prabowo nyuruh saya bayar 70 miliar. Pasti saya datangin.
Ngapain saya lewat cabang begitu. Padahal saya kenal ketua umumnya.
Faizal Assegaf:
Kalau pembicaraan soal 70 miliar itukan pak La Nyalla sama pak Prabowo. Ya
kan itu pembicaraan di Hambalang...bukan? Gak saya mau tanya dulu
pembicaraan itu jangan sampai distorsi.
Tubagus Daniel Hidayat:
Jadi begini, kenapa tadi pak Karni bilang kalo yang dekat pak Prabowo kalo minta
apa cek tadi 70 miliar. Kenapa tidak langsung ke Prabowo? Pak Karni, itu sangat
sulit kita ketemu pak Prabowo, sangat sulit. Lingkaran di sekitar Prabowo itu
safety sekali, sangat sulit.
Karni Ilyas:
Saya kira semua ketua partai sangat sulit, semua ketua umum mau ketua yang
mana.
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya
Karni Ilyas:
Tapi, kalau kita deket hotline-nya juga kita pegang ko. Itu tandanya dekat. Kenapa
ko harus lewat cabang.
Tubagus Daniel Hidayat:
Karena memang ehh, dia juga yang bicara itu dia dekat, sangat dekat yang bicara
ini. Jadi sangat dekat dan ini permintaan.
Karni Ilyas:
Ya tentu saja ketua cabang sangat dekat dengan ketua umum. Tapi itukan lebih
karena formalitas atau birokrasinya, strukturnya, tapi inikan pribadi deket, pak La
Nyalla ama pak Prabowo
Tubagus Daniel Hidayat:
Sulit juga pak Karni, itu yang bisa menjawab mungkin mas La Nyalla
Karni Ilyas:
Ya itu yang saya maksudkan tadi. Seandainya iya memang begitu. Kalau saya,
Fadli Zon saya gedor. Atau siapa, ya artinya kan kita punya kedekatan dengan
bosnya ya lah, eh lu gimana si bos lu tuh.
Faizal Assegaf:
Kan di media kan pak La Nyalla udah memberi kesaksian bahwa kalau hubungan
pak Prabowo dengan pak Amien Rais itu dekat sekali.
Karni Ilyas:
Dengan pak La Nyalla?
Faizal Assegaf:
Iya. Pak La Nyalla itu sudah datang ke ibu Rahmawati, kepada pak Amien Rais,
dan pak Amien Rais itu berkali-kali mengingatkan pak Prabowo segera buat
koalisi ehh PAN Gerindra PKS di Jawa Timur dan pak La Nyalla itu
dimungkinkan untuk maju. Bahkan ada surat-surat dari beberapa tokoh yang
punya hubungan emosional dengan pak Prabowo ya, dari ustad Khathathah dan
kawan-kawan. Tetapi memang lingkaran ini luar biasa, ada semacam kotak hitam
yang dilewati dan memberi kesan pak Prabowo membiarkan. Informasi yang
terakhir gara-gara pak La Nyalla ini tidak dapat rekomendasi. Hubungan pak
Amien Rais itu sudah rusak dengan pak Prabowo. Dampaknya loh. Ibu rahmawati
itu juga, semua kecewa. Kenapa satu orang atau tiga orang ini
Karni Ilyas:
Ini ini yang ngomong pak Amien Rais, ibu Rahma atau dengar-dengar..?
Faizal Assegaf:
Dari data kamilah, ya masa pak Amien rais. Kami investigasi kalau berani
ngomong gini kita tanggung jawab terus dari pak La Nyalla kesaksian-kesaksian
kita rekam kemudian kita himpun maka ada problem memang secara personal
pada Prabowo yang tidak bisa mengontrol organisasi atau menjalankan organisasi
dalam mekanisme yang transfaran dan juga ada problem di lingkaran yang
bermain dalam proses makelar rekomendasi. Ini kesimpulan kami. Dan fakta-
fakta rekaman itu terjadi kan, nah sekarang apakah ini masuk ke jalur hukum kita
nunggu mas Daniel. Kalau besok ini kan kita siap untuk menemani ke Bareskim
digital forensik ya. Kita uji apakah data itu adalah hasil rekaman enam menit ya
kan, karena yang dipotong itu tinggal satu menit kan. Kita siap, siap dampingi saja
besok ke Bareskim, laporkan. Karena ketua DPD itu dalam suatu wawancara di
televisi mengatakan ohh itu bukan suara saya. Tapi setelah saya kejar kan dia
mengakui kan di TV One. Oh itu benar suara saya bicara tapi bukan satu menit,
enam menit. Jadi kalau kasus ini tidak digoreng untuk kepentingan politik, saya
mengajak mas Daniel besok, saya temani ke Bareskrim melaporkan pertama
digital forensik dulu apakah ini benar pihak-pihak yang bicara, kedua datang ke
KPK, ada dugaan gratifikasi kan ya yang menerima uang ini kan DPD ni kan
pejabat pub, apa negara kan, anggota DPR. Nah kalo kita mau serius. Kalau mau
melangkah kesitu. Kalau memang tadi mas Daniel menegaskan bahwa kami ingin
melakukan upaya perjuangan politik jujur, perbaikan partai ya gausah retorika.
Tetapi memang begini, saya di forum ini juga, pak Karni izinkan saya bicara
bahwa begini, semangat kawan-kawan Gerindra yang memberi kesan seolah-olah
pak La Nyalla dan kami itu menyerang pak Prabowo itu juga perlu diluruskan,
tidak sejauh itu sebenernya.
Karni Ilyas:
Tidak..maksudnya menyerang pak Prabowo?
Faizal Assegaf:
Tidak seperti itu, kalau orang dikecewakan karena diberi harapan palsu dengan
surat itu ya, surat apa surat tugas itu ya. Yang tidak berlaku untuk pak Sudirman
dan lain-lain. Wajar dong orang marah. Balihonya bertebaran 40 ribu di seluruh
pelosok Jawa Timur.
Karni Ilyas:
Jadi yang diserang ini Supri tadi?
Faizal Assegaf:
Iyaa kalau pak Prabowo tidak mengambil tindakan bisa menimbulkan masalah
yang lebih besar kaya level di atas. Karena ingat pernyataan pak La Nyalla itu ada
perundingan uang di Hambalang dengan pak Prabowo. Ini yang kita kejar nanti.
Kalau tidak segera untuk membenahi mengevaluasi dan alat alat investigasi di
dalam partai itu tidak bekerja untuk segera memanggil oknum-oknum maka bisa
ini pak Prabowo keseret lebih jauh. Jadi saran saya, ehhh kita masih terus
memberi ruang konfirmasi, ruang verifikasi dan mohon itu direspon dengan
pendekatan partai karena memang tujuannya kan positif. Apalagi orang ini
didzalimi yaa awas hati-hati ituh. Makasih pak Karni
Karni Ilyas:
Sekarang mas Daniel. Masih ada yang perlu saya klarifikasi, tadi itu 70 M itu
yang dikasih ke DPD itu ehh
Tubagus Daniel Hidayat:
DPP, untuk DPP
Karni Ilyas:
Tapi ke DPD kan?
Tubagus Daniel Hidayat:
Oh engga
Karni Ilyas:
Yang terima
Tubagus Daniel Hidayat:
Yang terima ya dari oknum DPP. Bukan DPD
Karni Ilyas:
Oh oknum DPP. Itu pakai giro atau cek?
Tubagus Daniel Hidayat:
Cek
Karni Ilyas:
Pake atas nama atau tidak?
Tubagus Daniel Hidayat:
Ehhh kalau gak salah itu atas nama
Karni Ilyas:
Atas nama?
Tubagus Daniel Hidayat:
Iya. Perusahaan
Karni Ilyas:
Atas nama perusahaan yang menerima cek?
Tubagus Daniel Hidayat:
Yaa...bukan ehhhh ...
Karni Ilyas:
Yang mengeluarkan cek perusahaan?
Tubagus Daniel Hidayat:
Yang mengeluarkan cek kita
Karni Ilyas:
Itu atas nama perusahaan atau pribadi
Tubagus Daniel Hidayat:
Saya ada fotonya pak Karni, saya takut lupa nanti takut salah. Lebih baik saya
lihat dulu . Ehhh sebentar, yaehh cek itu tidak pake nama pak Karni
Karni Ilyas:
Ga pake nama? 70 miliar?
Tubagus Daniel Hidayat:
Tidak, tidak pake nama karena eee apa kita tulis cek 70 M termasuk permintaan
uang buat ke Hambalang 40 eh 4 miliar. Jadi saya
Karni Ilyas:
117?
Tubagus Daniel Hidayat:
Tidak, 4 M itu minta cash
Karni Ilyas:
Oh minta cash. Yang 70 cek ?
Tubagus Daniel Hidayat:
Iyah. Jadi yang 2 M ituh
Karni Ilyas:
70 cek dari pribadi atau dari perusahaan
Tubagus Daniel Hidayat:
Kita yang cek ini pribadi
Karni Ilyas:
Cek ini pribadi? Ditujukan pada sebuah perusahaan? Iya dong?
Tubagus Daniel Hidayat:
Ditujukan kepada Hambalang tuh cuma kita belum tulis nama karena
Karni Ilyas:
Oh belum tulis nama
Tubagus Daniel Hidayat:
Karena pada saat 28, eh 27 April mau diambil kan harus konfirmasi kepada kita
dan bank pun pasti konfirmasi ke kita
Karni Ilyas:
Iya
Tubagus Daniel Hidayat:
Betul apa tidak. Biasanya kan seperti itu pak Karni
Karni Ilyas:
Ya cuman saya tidak bisa bayangkan siapa pun oknumnya itu pada tahun ini dia
terima 70 M. Itu tidak hanya BI yang eee apa itu dapat ee lampirannya. Pajak juga
dapet.
Tubagus Daniel Hidayat:
Karena gini pak Karni. Awalnya, awalnya itu kan permintaan untuk dana saksi.
Dana saksi itu diminta sebetulnya hampir 300 miliar. Seluruhnya untuk termasuk
kampanye. Termasuk kampanye. Tetapi oknum ini bilang, siapkan saja dulu 70
M. Gitu. Ya kita siapkan kalo 70 M pasti ada. Tapi kalo 300 M pada saat itu kita
memang tidak ada uang. Karena belum terkumpul. Yang ada itu seratusan miliar.
Untuk pemenangannya pak La Nyalla Mattaliti. Nah jadi kita, keluarkan 70 sesuai
permintaan.
Karni Ilyas:
Baik terimakasih. Cuma aga ajaib bagi saya angka-angkanya itu. Bank akan kaget.
Orang pajak juga kaget, banyak yang kaget tuh kalau keluar duit sebanyak itu.
Dan tanpa nama lagi. Ceknya tanpa nama kan?
Tubagus Daniel Hidayat:
Permintaan Pak. Ya itu yang... Jadi gini yang 5 miliar itu yang 6 miliar itu, itu
permintaan yang oknum ini yang minta 2 M minta 1 M yaa
Karni Ilyas:
Itu bentuknya cek juga?
Tubagus Daniel Hidayat:
Ya..bukan ..itu berbentuk cash
Karni Ilyas:
Okeh
Tubagus Daniel Hidayat:
Semua cash. Nah karena pertama dia meminta uang ee itu, tanpa tidak mau pake
tanda terima. Akhirnya, karena ini kan politik. Saya diingatkan oleh teman. Kalo
tidak pake tanda terima kamu sebagai bendahara pertanggung jawabannya seperti
apa? Akhirnya teman saya bilang yasudah pada saat kita memberikan uang
direkam ajah. Biar enak direkam dan di foto supaya tanda bukti. Dan setiap dia
bicara minta uang, saya rekam. Saya punya 12 rekaman dia permintaan uang. Ada
lengkap di saya dan itu sudah diamankan.
Karni Ilyas:
Jadi cek tadi atas nama pribadi juga kan
Tubagus Daniel Hidayat:
Iyah
Karni Ilyas:
Mas Daniel?
Tubagus Daniel Hidayat:
Emm...bukan uang saya
Karni Ilyas:
Ya bukan uang mas Daniel tapi yang buka cek mas Daniel
Tubagus Daniel Hidayat:
Emm bukan ada, ada orang, ada. Kita kan pengusaha. Kumpul-kumpulan ada
seseorang yang buka.
Karni Ilyas:
Bukan, maksud saya kan itu seorang bendahara yang bayar. Makanya tadi
pertanggung jawaban ..
Tubagus Daniel Hidayat:
Kan sponsor dari mas La Nyalla ini kan pengusaha muslim, banyak sponsornya.
Saya bukan pengusaha yang paling gede. Pasti yang mengeluarkan pengusaha
yang paling gede. Kalo saya tengah-tengah aja mas Karni
Karni Ilyas:
Oh satu orang ajah? Bukan kumpulan dari...
Tubagus Daniel Hidayat:
Kumpulan. Jadi kita nih kumpul, dikumpul disatu rekening untuk pemenangan
mas La Nyalla. Karena mas La Nyalla ini kan bukan, bukan, bukan ini, bukan
hanya seorang mas La Nyalla yang mau maju yang kita dukung. Ini kan mas La
Nyalla ketua Kadin, ketua Kadin Jawa Timur. Kita nih anak-anak anggotanya
beliau lah. Ya beliau itu sepuhnya kita lah.
Karni Ilyas:
Baik. Terimakasih kita rehat dulu pemirsa.
SEGMENT 3
[VIDEO TYPE]
La Nyalla Luhut Mattaliti:
Saya waktu itu sudah telpon sama Fadli Zon, saya disuruh siapkan uang 40 miliar,
saya gak mau.
Sandiaga Uno:
Gak ada, gak ada sama sekali. Pak Prabowo dan ehhh sangat profesional dan itu
sudah terbukti waktu mencalonkan pak Jokowi dan pak Ahok. Waktu saya dan
mas Anies juga sama.
Basuki Tjahaja Purnama:
Parpol gak minta mahar loh. Hanya minta pengurusnya, anak cabangnya,
rantingnya bergerak. Kalau dua partai dukung kamu, tiga partai dukung kamu.
Semua minta digerakkan, bisa 100 miliar gak cukup loh.
[LIVE]
Karni Ilyas:
Pemirsa, kita masih dalam diskusi mahar politik La Nyalla vs Prabowo. Sekarang
saya ke pak Ustadz al-Khaththath. Yang juga hadir di konferensi pers pak La
Nyalla. Dalam hubungan apa pak Khaththath hadir di situ?
Ustad al khaththath:
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh.
Kalau...mohon izin kalau boleh saya bacakan ayat Qur‟an dulu ya, yang terkait
dengan ini ya.
Karni Ilyas:
Boleh-boleh
Ustad khaththath:
Ya.
ى ح انس ح بسى للا انس
جى انس طا انش ي أعىذ بالل
ى ح انس ح بسى للا انس
وقال نهى بهى إ ن ٱلل ا أى كى هك قد بعث نكى طانىث يهكا قانى أحق ٱن ا وح عه
هك ب ٱن ونى ؤث سعت ي ال ي ٱن قال إ ٱلل كى وشاد ٱصطفى ٱنجسى و ٱنعهى بسطت ف ۥعه
و ي شاء و ۥؤت يهك ٱلل سع عهى ٱلل ٩٤٢و
Ehhh ayat ini pak Karni, insyaallah menjadi solusi mendasar bagi persoalan
mahar Pilkada, Pilgub, bahkan mungkin Pilpres nantinya ya. Karena ayat ini
menggambarkan bahwa ehhh model-model Pilkada yang ada mahar-mahar dan
juga biaya yang tinggi yang sebenarnya ini merupakan problem bagi kita semua
termasuk problem-problem bagi mas Nyalla. Problem juga dari pak Prabowo. Ya
nanti saya ceritakan ehhh yang saya maksud. Tapi ayat ini menggambarkan bahwa
pemimpin harus memiliki uang yang banyak ya ini tradisi Bani Israil, ternyata
begitu. Jadi ketika Allah ehh apa namanya memberitahukan kepada Nabi Samuel
ehh yang di mana sebelumnya Bani Israil meminta agar dikirim oleh Allah
seorang pemimpin untuk mengalahkan Jalud atau Ghaliat, itu Allah memilih
seorang Thalud pemuda desa yang tukang angon sapi, gitu ya. Tukang angon aja
dia. Bocah angon aja dia ini. Ro‟yan yang disebut dalam tafsir jalalain. Nah itu
orang-orang, petinggi-petinggi Bani Israil yang ketua partai zaman itulah, kira-
kira yah, zaman itu mungkin. Kalau ada disebut partai waktu itu menyatakan
begini, kenapa kok dia yang dipilih jadi raja? Kami lebih berhak dari dia.
Kemudian disebut, walam yu/ta sa‟atan mina almaali. Dia si Thalud ini gak
punya uang banyak ya. Jadi ukuran pada waktu itu kepemimpinan itu harus punya
uang banyak. Nah ternyata Allah memberikan ukuran yang lain. Kata nabi itu,
inna allaaha isthafaahu „alaykum wazaadahu basthatan fii al‟ilmi waaljismi.
Sesungguhnya Allah memilih dia tanpa harus uang banyak. Dia pemuda desa.
Bocah angon. Gak punya uang banyak. Tapi Allah kasih dia, basthatan fii al‟ilmi
waaljismi, jadi ilmu yang luas dan fisik yang kuat. Nah ini ukuran kepemimpinan
menurut al-Qur‟an. Dan saya lihat, ini ada pada mas La Nyalla dan juga ada mas
Prabowo, pak Prabowo ini. Jadi kedua-duanya ini layak untuk menjadi pemimpin.
Nah gitu ya. Nah oleh karena itu ehh apa saya melihat bahwa, ketika saya diminta
oleh pak Faisal Assegaf, saya diminta untuk menjadi saksi atas pembeberan kasus
ini ehh posisi saya tentunya adalah sebagai Sekjen FUI yang selama ini punya
kedekatan juga dengan pak Prabowo, kedekatan dengan eee pak Zul, pak Amien
Rais, juga dengan Habib eh Assegaf al Jupri dan pak Saiful Iman. Malah pak La
Nyalla ini saya baru dekat. Baru ketemu pertama kali waktu di Jogja. Di apa
namanya di tempat pak Amien Rais ya begitu. Nah kalo gak salah itu waktu itu.
Nah oleh karena itu saya juga agak heran, ketika di medsos saya di di bully habis
kenapa pasang badan untuk mas La Nyalla yang preman itu. Saya heran juga,
setahu saya mas La Nyalla itu eh apah kader Gerindra. Lah kalo kader Gerindra di
bilang preman, lah tus Gerindranya apa kan. Gitu kan pertanyannya kan. Jadi saya
menyesalkan pembicaraan di medsos yang menyebut bahwa saya pasang badan
untuk seorang preman, seperti La Nyalla. Padahal saya tahu dari pak La Nyalla
baru tadi juga saya tahunya. Saya tanya bener ga sampean ini kader Gerindra atau
preman gitu karna banyak di medsos itu beredar begitu. Akhirnya beliau kirim ke
saya eh kartu apah kartu Gerindra dari tahun 2009 yang ditanda tangani oleh
sekjen pak Muzani dan ketuanya yang sudah almarhum ya kalo ga salah saya lupa
namanya tuh. Eh mas Yuli mungkin lebih tau, siapa yang dulu tuh? Yaa professor
Suhardi ya. Nah ini betul-betul Gerindra berarti karna tahu ya. Nah jadi eee itu
jadi saya eee posisinya sebagai Sekjen FUI dan juga salah satu komponen dari
aksi 212. Bahkan kemarin pak Karni kalau tidak salah mengundang saya yah
sebagai panitia reuni 212 kan disini. Nah jadi saya bersama KH Abdur Rasyid,
bapak Aru Sef Asatullah, dan yang lain-lain memang menjalankan amanat dari
Habieb Rizieq Shihab sebagai imam besar yang kami akui di Indonesia ini. Imam
besar umat Islam ya Habieb Rizieq gitu yah. Ee ada temennya pak La Nyalla nih
Habieb Jamal saya gak akui sebagai imam besar begitu ya. Tapi yang saya akui
sebagai imam besar adalah Habieb Rizieq ya. Ee beliau berpesan pada waktu saya
pergi haji kemarin agar menyampaikan pada pimpinan partai untuk ee membuat
koalisi 212 yang pak Karni waktu itu tanya ke saya, mau bikin partai ga? Saya
bilang oh kita ndak terpikir bikin partai, kita dukung partai-partai yang lurus dan
kita luruskan partai-partai yang bengkok. Begitu itu yang seinget saya ya. Bisa
dibuka lagi rekamannya. Nah jadi posisi saya eh kenapa saya diundang oleh pak
Faisal adalah karena eh saya selama ini berhubungan dengan pak Prabowo dan
kawan-kawan. Tiga partai yang dipesan Habieb Rizieq. Dan disitu saya eh
mengingatkan sebenarnya eh kepada pimpinan partai mbok apa yang diamanahkah
Habieb Rizieq itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk di Jawa
Timur. Alhamdulillah untuk di Jawa Barat full kita eh apa lihat, kemudian di Jawa
Tengah, eh tapi Jawa Timur ko tidak. Nah alasannya yang pernah saya dengar dari
salah satu pimpinan partai, “gak ada yang berani maju ustad gitu”. Trus saya
bilang, loh itu trus berita pak La Nyalla itu gimana itu? Ini saya belum kenal loh
dengan pak La Nyalla. Saya baru baca-baca berita gitu. Tapi dijawabnya, “wah
ndak bakal menang dia itu”. Gitu kan. Nah jadi ya saya juga bertanya gitu ada apa
sebenarnya. Nah tapi prinsipnya begini saya hanya menjalankan amanah dari
Habieb Rizieq agar apa yang terjadi di DKI itu dicopaslah untuk provinsi-provinsi
yang lain. Itulah kenapa saya menyebut bahwa para ulama yang sudah berjuang
dan berhasil di DKI ya istilahnya meminta supaya eh apa yang dipesan Habieb
Rizieq itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kita minta jalur khusus
istilahnya untuk beberapa orang yang kebetulan tercatat oleh kami salah satu
diantaranya pak La Nyalla. Maksudnya jalur khusus tu ya, jangan dipersulitlah
rekomnya, gituloh. Nah kalo rekom dipersulit kan ceritanya tadi udah panjang kan
tadi. Nah jadi kita ingin supaya tidak dipersulit. Karena apa? Supaya kami plong.
Para aktifis Islam, ulama, aktifis tuh plong untuk memberikan eh dukungan yah
gitu. Jadi ni gak ada urusannya dengan duit. Gitu ya. Maka sempat saya
sampaikan ke salah satu ajudan dari pak Prabowo, saya nih bukan broker loh yah,
buka broker politik gitu. Ndak ada urusan dengan dengan duit gitu ya. Tapi saya
ingin semata-mata apa yang dipesan Habieb Rizieq itu bisa dijalankan. Jadi kita
pedomannya suroh al-Baqarah ayat 247 yang tadi saya baca. Menjadi pemimpin
tu tidak harus punya uang banyak. Sebab kalo menjadi pemimpin harus punya
uang banyak dulu apalagi 300 miliar 500 miliar, inikan begitu jadi gubernur apa
program pertama? Kan balik ke modal. Nah ini akan terjadi korupsi. Ini yang kita
tidak kehendaki. Negara kita ini kan ingin bersih. Ya harus dimulai dari Pilkada
yang murah meriah lah. Nanti mungkin perlu nih disusun strateginya bagaimana.
Dan saya sebagai Sekjen FUI siap itu untuk mewujudkan eh Pilkada yang murah
meriah. Sebenarnya langkah kami itu test cast saja untuk lima orang ini supaya
dinolkan. Ya tidak ada kesulitan-kesulitan ya apalagi mahar-maharan itu tidak
ada. Nah itu yang posisi saya seperti itu. Oleh karena itu sama sekali tidak ada
dalam pikiran saya untuk menyerang pak Prabowo, menyerang PKS, menyerang
PAN, ya tidak ada. Hanya ya kita kalo kecewa ya wajarlah ya. Bahwa apa yang
kita usulkan
Karni Ilyas:
Kecewanya apa hanya Jawa Timur apa lima-limanya?
Ustad khaththath:
Lima-limanya
Karni Ilyas:
Lima-limanya?
Ustad Khaththath:
Lima-limanya gak ada yang direkom
Karni Ilyas:
Direkom?
Ustad Khaththath:
Iya. Gak jadi. Gak ada yang maju
Karni Ilyas:
Itu usulan pribadi pak Khaththath apa usulan f.. FU?
Ustad Khaththath:
Saya bersama KH Abdurrasyid, pak Aru tadinya kita tu mau ngusulin lisan. Tapi
karena pak KH Abdurrasyid itu tidak bisa ikut hadir ya maka kita buat tertulis dan
beliau ikut tanda tangan. Dan itu sudah saya sampaikan kepada
Karni Ilyas:
Itu mewakili FUI atau mewakili 212?
Ustad Khaththath:
Ya tentunya kita sebagai sekjen FUI ya tentu tidak mewakili FUI tetapi kita
adalah para aktifis 212, boleh dicek deh. Bahwa yang namanya pak Khaththath,
pak Aru, pak KH Abdurrasyid itu pasti tidak mungkin bisa dilepas dari 212.
Karni Ilyas:
Ya tapi ada pernyataan resmi dari presidium 212?
Ustad Khaththath:
Ini ndak ada hubungannya dengan presidium 212.
Karni Ilyas:
Gak ada hubungannya ke kami?
Ustad Khaththath:
Gak ada karena selama ini yang ketemu dengan pak Amien Rais, dengan pak
Zulkifli, dengan pak eh Prabowo, dengan pak Habib Assegaf al Jufri maupun
dengan eh apa pak Saiful Iman itu saya atas nama FUI memang gitu. Jadi bukan
atas nama presidium 212. Kalo presidium 212 kan ada sendiri gitu. Tapi mungkin
pimpinan partai itu ya melihat 212 ini ya wajahnya orang-orang ini. Gitu loh. Pak
Prabowo saya yakin, kalau wajahnya pak KH Abdurrasyid, wajahnya pak Aru itu
yah yang mewakili kemarin yang di monas. Apalagi trakhir saya kan sekretaris
panitia reuni 212.
Karni Ilyas:
Ya tapi kalo itu suara pribadi lima orang misalnya. Ya itu kan diterima oleh partai
sebagai usul tok dong.
Ustad Khaththath:
Ya boleh aja kan ngusulin kan bahwa
Karni Ilyas:
Boleh aja ngusulin
Ustad Khaththat:
Ya gak masalah kan ngusulin. Nah tapi bahwa kemudian usulnya diputuskan oleh
partai ya itu terserah partai. Dan kami merasa kecewa ya boleh juga kan merasa
kecewa. Karena kita pada prinsipnya ingin menjaga agar eh amanat Habieb Rizieq
tuh terlaksana dan kita ini mau su apa support full. Jadi saya dengan pak Prabowo
ini gak ada permusuhan apapun. Bahkan saya terkesan waktu saya ketemu dengan
pak Prabowo, pak Prabowo bersama para kyai di Hambalang beliau mengatakan
gini. Nah ini yang tadi saya katakan, ada hubungan dekat yah. Beliau mengatakan
begini bahwa, eh memang Pilkada ini mahal. Saya terpaksa harus eh mengatakan
bahwa kalau ke saya ya gak saya tanyain lulusan apa, keahliannya apa, tapi ya ya
punya duit berapa? Nah ini sebenarnya keprihatian pak Prabowo kalau saya
melihat ya posisinya. Jadi ini Pilkada ini mahal gitu. Kemudian yang kedua pak
Prabowo pernah menceritakan begini. Bagaimana ini para kyai, para ulama? Ya.
Eh misalnya dana saksi ni begitu mahalnya. Bisa ga para kyai ini mengumumkan
kepada umat, umat patungan begitu. Kita katakan insyaallah bisa. Ya kita
patungan untuk eh apa namanya selama selama apa yang diamanatkan Habieb
Rizieq itu dipenuhi insyaallah kita akan full. Bahkan saya sudah merencanakan
untuk mencari yang paling-paling murah. Supaya bisa ditanggung oleh umat. Eh
apa namanya secara gotong royong. Pak Karni saya ini aktifis sudah lebih dari 20
tahun eh dan saya ini ndak punya duit tapi alhamdulillah banyak kegitan-kegiatan
besar yang itu hanya kalau model-model yang Parpol sekarang itu harus harus
seratusan miliar atau triliunan tapi saya bisa kerjakan alhamdulillah walaupun
saya cuma urun 10 juta misalnya dari duit pribadi saya.
Karni Ilyas:
Jadi menurut pak Khaththath ini eh yang minta duit ke pak La Nyalla ini siapa?
Ustad Khaththath:
Wah itu saya gak bisa mengatakan hal seperti itu. Karena eh saya sendiri kan ndak
ikut. Yang pernah saya dengar dari pak Prabowo beliau tidak pernah meminta
kepada siapapun dan beliau mengatakan prihatin kepada eh apa namanya kepada
biaya politik yang mahal.
Karni Ilyas:
Ko saya dengar di media sebelumnya pak Khaththath juga termasuk yang
menyala-nyala juga? Menyerang Gerindra
Ustad Khaththath:
Ah itu gorengan itu media.
Karni Ilyas:
Gorengan
Ustad Khaththat:
Ya saya kira gak bener itu. Gak bener. Tadi saya katakan pak Prabowo itu minta
kepada para kyai gimana kalau umat mengumpulkan duit loh. Justru itu eh jadi eh
kita mengatakan ya insyaallah kita mau coba ringankan. Tapi kan kita harus test
cast dulu kan. Calon-calon kita direkom apa engga gitu loh. Kalau calon kita
direkom, insyaallah kita akan kerja full tidak memberatkan partai dan tidak
memberatkan calon begitu. Lah ini masalahnya kan gak direkom. Ada apa ko ga
direkom gituloh. Itu pertanyaan kita.
Karni Ilyas:
Baik terimakasih pak Khaththath. Sekarang kita mau pindah..
Ustad Khaththath:
Boleh-boleh engga tambahin dikit
Karni Ilyas:
Apa tuh
Ustad Khaththath:
Jadi maksud saya, marilah kita sudahi Pilkada yang mahal ini. Kita sudahi. Ya
kita sudahi. Kita kembali kepada eh dululah yang dipilih oleh DPR yah kalau
perlu bahkan ditunjuk oleh presiden. Jadi sudah gak ada biaya lagi gitu loh.
Walaupun mungkin ada juga makelar-makelar ke presiden juga mungkin juga.
Nah ini bangsa Indonesia ini, nah jadi ini saya mau usulkan. Kita sudahi, kita
pakailah firman Tuhan. Tadi sudah disebut, jadi pemimpin gak perlu mahal. Gak
perlu punya uang banyak. Yang kedua, jadi pemimpin jangan korupsi. Saya
melihat niat baik mas La Nyalla, itu dia tidak mau memberikan uang di depan, itu
dalam rangka supaya tidak korupsi. Inikan bagus. Ini yang saya apresiasi nah gitu
ya. Nah kemudian eh apa namanya ya apa payung hukumnya, apa kita kembali ke
dekrit 5 Juli 59 ya. Yang apa namanya mengukuhkan kembali apa undang-undang
dasar 45. Nah nanti saya dibilang makar lagi repot saya nanti ya. Masuk lagi saya
repot nanti nah. Nah jadi eh saya ingin gini ah ini satu usul nih, pak Karni ya.
Karni Ilyas:
Ya
Ustad Khaththath:
Sebelum pejabat itu diangkat, supaya gak rebutan jabatan. Itu suruh baca al-
Qur‟an suroh Ali-Imran ayat 151 (161): “ ا غم ىو ت وي غهم أث ب ٱنق ” Siapa
yang korup maka nanti di hari kiamat dia akan membawa hasil yang dikorupsinya.
Jadi sebelum pejabat itu di apa namanya di eh lantik, suruh baca itu dulu. Di film
kalau perlu bacanya di sini ya di ini, nah kemudian kalau sampe dia korupsi ya dia
harus berani mengundurkan diri sebelum masuk pengadilan. Itu saya kira akan
lebih lebih bagus ya. Dan dari situlah dia ada budaya-budaya untuk tidak korupsi
dan eh dia tidak mau membeli rekom yang mahal. Iyakan. Karna buat apa nanti
kan gitu. Nah jadi saya kira kita perlu apresiasi pak La Nyalla tapi kita juga minta
mungkin bagusnya antara pak La Nyalla dengan pak Prabowo ini ya lebih baik
islah lah. Saya sebagai seorang muslim, pak Prabowo muslim, pak La Nyalla
muslim, kata Allah dalam ayatnya “innamal mu‟minuna ikhwah fa aslihu baina
akhawaikum”. Sesungguhnya orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Pak
Prabowo bersaudara dengan pak La Nyalla, bahkan pak La Nyalla adalah
kadernya dari tahun 2009. Saya malah bukan kadernya. Gitu kan nah. Saya
mengusulkan keduanya ini islah. Faaslihu baina ahwaikum. Perdamaikanlah dua
orang saudara eh kalian tum. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang terbaik.
Adapun yang sudah terbukti rekaman macem-macem ya segera ditindak
dibersihkan supaya image dari pada partai Gerindra dan pak Prabowo ini memang
tidak ada bau-bau makelar rekom. Itu yang saya harapkan. Dan insyaallah kita
umat Islam tetap solid akan mendukung partai yang lurus dan meluruskan partai
yang bengkok. Demikian dari saya makasih.
Karni Ilyas:
Kalau ustad sendiri udah islah dengan pak Prabowo?
Ustad Khaththath:
Saya gak ada masalah dengan pak Prabowo
Karni Ilyas:
Gak ada masalah?
Ustad Khaththath:
Apa yang perlu diislahkan. Siap aja kapan-kapan kalau pak Prabowo mau datang
ke rumah saya, saya siap untuk nerima begitu.
Karni Ilyas:
Baik ini katanya Supriyatno ketua DPD Gerindra Jatim yang tadi disebut-sebut
ingin menja minta jawabnya lewat telpon. Saya persilahkan pak Supriyatno.
Supriyatno:
Selamat malam pak Karni. Terimakasih banyak nih saya diberikan kesempatan
Karni Ilyas:
Iya
Supriyatno:
Karena semua yang dilakukan ini adalah rekayasa. Tidak benar. Kalau pak Nyalla
itu mau nyagub. Ngapain dia terekat semua orang. Trus pertanyaan saya, saudara
Daniel ini kan saya baru tahu bahwa beliau menelpon saya menyampaikan bahwa
1. Pak Nyalla punya duit 1.2 triliun di perusahaan, saya beritahu perusahaannya,
bentar pak Karni, saya beritahu perusahannya, perusahaannya namanya PT China
Construction yang se-priver Indonesia. Duit itu hasil dari korupsi kerjasama
proyek Jawa Timur. Bukan dari pengusaha China. Itu satu. Yang ke-2 dia nawarin
saya, si saudara Daniel ini, sekarang dia udah kabur dari handphone saya,
namanya engga ada. Apa profilnya udah engga ada. Tapi saya punya bukti-
buktinya semuanya. Besok kita akan konferensi pers ya. Bahwa dia juga nawarin
saya tidak hanya mau uang, 3 miliar, 5 miliar, tapi juga dia mau menyuap saya
dengan artis-artis cantik dari bandung artis management. Ada 12 orang cantik-
cantik ini dikirim ke hp saya. Saya tidak pengaruh karena memang saya selama ini
saya diteror oleh saudara La Nyalla sendiri dan juga oleh dan juga oleh orang-
orang dari yang mengaku orangnya pak Nyalla mau bunuh saya, mau menduduki
kantor DPD, dan sebagainya. Tapi saya tidak gentar dan cukup saya sampaikan
kepada mereka. Katanya pak Nyalla mau siapkan uang 500 miliar dan ditunjukkan
duitnya dalam bentuk dollar. Begitu banyaknya oleh saudara Daniel. Kalau perlu
saya tunjukkan ini. Halo pak Karni
Karni Ilyas:
Ya. Ya ga mungkin ditunjukkan
Supriyatno:
Ya kita dicharger uang dalam bentuk dollar begitu banyaknya. Trus kemudian
saya cuma bilang. Satu, Gini aja pak Nyalla kan udah pernah janji kepada partai
kita, satu, membawa dukungan partai Demokrat 13 kursi. Gerindra 13 kursi
berarti bisa masuk. Yang kedua, membawa Pakde Karwo kepada ketua umum.
Yang ketiga membawa dukungan-dukungan tertulis dari kyai-kyai khas di Jawa
Timur. Dimana kita tahu, saya juga tahu, kyai khas di Jawa Timur siapa aja. Yang
keempat, membawa eh menunjukkan dana pemenangan kepada partai kita sebesar
170 miliar rupiah. Ya, 170 miliar rupiah. Jadi itu tunjukkanlah kepada partai kami.
Kalau memang itu janjinya pak Nyalla. Saya tahunya ini semuanya dari DPP.
Saya ketua DPD. Saya tidak bertanggung jawab kepada pemilihan gubernur.
Pemilihan gubernur memang tanggung jawab DPP. Saya saya eh saya ke Jakarta
dan saya diperintah ini ada pak Nyalla mau mencalonkan gubernur Jawa Timur
dengan persyaratan dia akan satu tadi, yang saya sebutkan tadi. Adalah membawa
dukungan dari partai Demokrat 13 kursi. Menemukan Pakde Karwo dengan eh
ketum kami eh pak Prabowo. Kemudian yang kedua akan menunjukkan dukungan
tertulis dari kyai-kyai khas di Jawa Timur dan juga menunjukkan uang 170 miliar
sebagai dana pemenangan. Kemudian saya bilang pada saudara Daniel, gak usah
besar-besar cukup 170 miliar, ndak usah 170, 150 miliar pun oke kalau semuanya
itu sudah beres. Tunjukkan kepada pak Prabowo kan perlu saya yang antar. Saya
sampe ngeledekin mereka ya. Sambil guyonan gitu ya. Saya mohon maaf. Kalau
perlu PAN dan PKS itu gak masalah lah kita yang mikir. Karena saya tidak
percaya kalau mereka itu bisa menunjukkan itu kepada pak Prabowo. Ya kan?
Ternyata apa, dua hari kemudian partai Demokrat mendukung bu Khofifah. Apa
yang dilakukan oleh pak Nyalla, cuma ngamuk-ngamuk aja semua kadernya suruh
tarik dari partai Demokrat. Jadi persoalan sekarang ini adalah bukan persoalan apa
namanya eh bukan persoalan masalah eh duit tapi masalah dukungan partai. Partai
Gerindra tidak bisa mencalonkan pak Nyalla sebagai gubernur karena kita cuma
13 kursi. Coba tanya sama partai PAN dan PKS mau gak mereka mencalonkan
pak Nyalla. Demokrat, coba tanya sama mereka. Kalau mereka mau misalkan
Demokrat mau mencalonkan, selesai sudah. Pak Nyalla bisa masuk. Kan saya
sebagai ketua DPD itu diperintah oleh DPP kalau pak Nyalla misalnya diperintah
oleh DPP ini calon gubernur untuk provinsi Jawa Timur ya sebagai ketua DPD
siap untuk bertempur untuk memenangkan pak Nyalla. Jadi selama ini saya cuma
dituduh untuk mengganjel dituduh ini, saya dibunuh, saya disuruh dibunuh,
diburu. Macem-macem. Biarkan sekarang semua rekaman itu ada, trus maksudnya
pak Nyalla ini mau nyagub apa mau menyusup ke partai kita. Atau mau
menghancurkan partai Gerindra. Kenapa kok partai Gerindra aja yang dibeginikan
oleh beliau. Coba banyangkan saudara Daniel tuh, tanya ama saudara Daniel,
menunjukkan duit 1,2 triliun diperusahaan tadi ya, China River Construction tadi.
Itu duit di luar dana-dana pak Nyalla yang disita oleh kejaksaan. Pak Karni halo
Karni Ilyas:
Ya. Pak Supri tolong, eh point, point yang mau bapak bantah saja pak, jangan
melebar kemana-mana
Supriyatno:
Loh engga pak, itu yang dituduhkan oleh saudara Daniel pak. Jadi saya kira ini
bukti, saya sanggah tadi bahwa itu duit dari pengusaha-pengusaha muslim enggak.
Bahwa itu dana punyanya pak Nyalla sendiri di PT apa namanya di PT China
Construction yang terifer Indonesia ini hasil proyek di Jawa Timur. Itu kata
saudara Daniel sendiri ya. Maaf, kemudian eh tadi yang lain-lain bahwa ini
semuanya adalah rekayasa yang dilakukan. Sesungguhnya, partai Gerindra ini
harus, pak Nyalla ini harus berterima kasih kepada partai Gerindra. Satu-satunya
mau partai yang mau mencalonkan beliau tuh partai Gerindra. Itu kali udah dua
kali prin kita udah dua kali pak Karni. Yang pertama dulu dengan partai
Demokrat, ternyata partai Demokrat lari ke, ke Khofifah. Pak Nyalla ngamuk-
ngamuk. Trus kadernya suruh tarik dari partai Demokrat. Trus kemudian dia
bilang, oke ke partai PAN. Kita kasih kesempatan dengan surat mandat kepada
beliau, surat tugas kepada beliau. Ndak mungkin kita sebagai partai, ya kan
sebagai partai, mendukung beliau, kemudian kita mencarikan partai juga sama
wakil gubernur gak bisa kepada beliau kan ndak mungkin, gitu loh. Jadi inikan
kita kasih surat tugas kepada beliau, jadi aneh kadang-kadang. Ini dikasih surat
tugas kepada beliau tapi beliau ndak mampu. Terakhir beliau udah ketemu sama
PAN udah sampaikan, bahwa PAN tidak mau. Makanya beliau menyerahkan surat
tugas itu kepada pak Prabowo. Loh ko sekarang ditarik-tarik dengan uang saksi.
Ya kalo gak bisa nyalon ngapain kita bicara uang saksi.
Karni Ilyas:
Baik pak kita udah nangkap maksudnya bapak.
Supriyatno:
Ya
Karni Ilyas:
Dan saya kira sudah terbantah semua yang dibilang
Supriyatno:
Dan tunjukkan saya minta satu perek dari mereka gituloh. Tolong tunjukkan
jangan hanya ngomong tuh si Daniel. Saya baru tahu si Daniel wajahnya di TV,
banyak nih nawarin saya perempuan banyak nih. Saya gak peduli gituloh. Jadi ini
saya kira ini harus harus disampaikan kepada publik gituloh bahwa ini mafioso,
ini mafia. Yang mau menghancurkan partai.
Karni Ilyas:
Baik. Terimakasih pak. Pemirsa sekarang kita bergabung dengan pak Professor
Mahfud di Nagoya, Tokyo. Selamat malam prof.
Mahfud MD:
Selamat malam bang Karni, Mahfud di sini di Nagoya di Jepang.
Karni Ilyas:
Di mana?
Mahfud MD:
Di Nagoya. Di Jepang pak. Ini udah hampir pagi. Sebentar lagi juga saya mau ke
bandara untuk kembali ke Indonesia. Bagaimana pak?
Karni Ilyas:
Baik. Ya begini, perlu sekedar masukan dari prof, fenomena di negeri kita
sekarang ada isu atau dari lama banyak isu tentang mahar politik. Saya kira ini
melibatkan hampir semua partai. Tapi tentu saja tidak semua gubernur atau pun eh
bupati atau walikota yang terpilih pake mahar politik. Dan tidak semua pengurus
partai menerima mahar politik. Tapi keluhan ini, merata di seluruh daerah, bahwa
mereka dimintai mahar politik. Dan nyatanya memang untuk menjadi gubernur
atau kepala daerah di Indonesia itu biayanya tinggi sekali. Bahkan Dirjen oto,
otonomi daerah mengatakan perlu 60 miliar untuk menjadi bupati di pulau Jawa.
Apa solusinya menurut professor?
Mahfud MD:
Baik bang Karni terimakasih. Saya eh eh mulai dengan pengalaman saya dulu
terkait dengan isu yang sekarang dibicarakan yaitu soal eh uang antara La Nyalla
Mattaliti dengan Prabowo atau partai Gerindra.
Karni Ilyas:
Ya
Mahfud MD:
Eh saya adalah salah satu orang yang juga dihubungi secara resmi oleh partai
Gerindra dan juga oleh PAN kemudian terkait saya berkeinginan juga yang eh
pada waktu itu mengajak saya untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur sebagai
poros ketiga. Di antara Syaifullah dan Khofifah. Eh pertama saya dihubungi dari
PAN itu, pak Didik bilang gini, sekitar 4 November begitu nelpon saya, bahwa
PAN, Gerindra, dan PKS akan mengusung saya berdasar pembicaraan-
pembicaraan terdakila. Nah saya katakan saya eh tidak bersedia. Eh tapi nanti kita
liatlah cari posisi lain kalo sebagaimana sebaiknya untuk Jawa Timur. Kemudian
pada tanggal 14, pak Didik ini, 14 November ketemu saya lagi dikantor pak Yusuf
Kalla di kantor wapres ketika ada jamuan makan malam. Di rumah wapres juga
mengatakan yuk kita bicarakan lagi. Saya pada waktu itu, saya sendiri tidak siap
untuk ke menjadi calon gubernur saya bilang. Kemudian saya ketemu pak Saiful
Iman pada saat pak Jokowi mantu tanggal 8 November di Solo. Pak Saiful Iman
secara sepihak berbicara dengan saya beliau mengatakan begini, pak Mahfud
temen-temen katannya mau ituin pak Mahfud. Gimana kita ketemu yuk. Saya
bilang saya tidak pak. Gak usah diteruskan aja. Hanya sekilas itu dengan pak
Saiful Iman. Kemudian dengan pak Zulkifli Hasan, tidak akan ketemu. Saya
mengatakan saya tidak siap untuk ke sana. Saya bilang. Kemudian pada tanggal
14 Desember, pak Supriyatno bersama ketua DPD Jawa Timur sekitar malam jam
11 malam itu nelpon saya, pak Mahfud ini pak Prabowo mau bicara katanya lewat
telpon. Saya bilang saya ndak bisa, saya sedang on air dengan kedua televisi, saya
bilang. Eh sebentar saja kata dia. Lalu terputus. Lalu tanggal 18 bulan Desember
tahun 2012 Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzammil itu ke kantor saya di Jakarta
ditemeni dua pimpinan Gerindra menyatakan pak Mahfud saya di utus pak
Prabowo yang sekarang sedang di Eropa minta pak Mahfud agar bersedia menjadi
calon ketiga. Saya sambil bergurau begitu ya, aduh masa saya disuruh jadi calon
gubernur gak punya uang dong, terlalu mahal ituh calon gubernur. Partai Gerindra
itu menyatakan gak usah mikirkan uang, kalau pak Mahfud mau ya nanti kita
anulah kita usahakan sama-sama. Gak usah mikirin uang. Sama juga dengan pak
Zulkifli Hasan di luar konteks. Di luar konteks pencalonan gubernur itu kalo
ketemu saya, dia mengatakan kita mencari calon pemimpin, pak Mahfud yang gak
usah pake uanglah. Nanti kita sama-sama di PAN ini kita berjuang untuk itu gitu.
Nah jadi dalam konteks ini tentu tidak semua orang diajak itu dimintai uang. Saya
sendiri diajak sampai berkali-kal bahkan. Kalau Gerindra sekurang-kurangnya
bersentuhan tiga kali dengan saya tapi ndak pernah minta uang dan saya tidak
pernah mau begitu. Nah itu yang, yang saya katakan sejauh menyangkut saya. Pak
Karni kemudian kalau pertanyaannya tadi bagaimana Pilkada di Indonesia ini?
Apakah tidak terlalu mahal karena ada pake mahar? Saya yakin se yakin-yakinnya
meskipun tidak disebut mahar, hampir yang semua saya tanya calon-calon kepala
daerah itu menyediakan uang untuk pencalonannya itu berdasar jumlah kursi di
dewan. Misalnya saya punya kursi di DPRD sebanyak lima itu harganya 2,5
miliar untuk provinsi. Itu calon-calonnya bilang ke saya sehingga misalnya ada
seorang ketua partai berteriak-teriak dari Jakarta partai kami ndak ada mahar. Tapi
dilapangan dia ngitung kursi, berapa uang untuk setiap kursi. Kalau eh untuk
gubernur antara 500 sampai satu miliar tergantung mah apa provinsinya itu agak
basah atau tidak. Besar atau tidak. Tapi kalau di tingkat kabupaten kira-kira 200
sampe 250. Itu pada umumnya begitu. Sehingga rakyat termasuk saya sama sekali
tidak percaya kalau misalnya orang yang menjadi calon itu kemudian tidak eh
dimintai uang. Ini pada umumnya. Dan biasanya, eh itu menjadi berteriak gitu
kalau tidak misalnya gagal. Tidak siap membayar uang atau terlanjur membayar
uang lalu tidak jadi direkomendasi biasanya membuka ke publik. Tapi banyak
juga yang tidak membuka ke publik, karena itu tindak pidana sebenarnya.
Percobaan juga melakukan tindak pidana. Kalau sudah tawar-menawar gitu
apalagi kalo sudah terlanjur membayar. Yang menerima maupun yang memberi
itu kan terancam pidana. Oleh sebab itu banyak yang bilang, lalu mengumumkan
kepada masyarakat, tidak ada uang-uang di dalam permainan ini atau di dalam
proses pencalonan ini. Oleh sebab itu, dulu pada akhir tahun 2014, saya termasuk
salah seorang yang setuju kalau Pilkada itu dikembalikan ke DPRD gitu. Karena
kalau di DPRD itu tetap juga terjadi suap-menyuap seperti sebelumnya tetapi itu
terkontrol paling banyak 100 orang lah anggota DPRD, jadi bisa di awasi oleh
masyarakat. Apalagi tidak semua 100 orang mungkin hanya dibayar 50 orang dari
100 anggota DPRD. Atau misalnya hanya 20 orang dari 45 anggota DPRD begitu.
Itu lebih mudah diawasi. Kalau sekarang ini biayanya sangat mahal dan mengajari
masyarakat riba. Sebenarnya dulu, sebenarnya dulu, pada pertengahan tahun
2014, baik PDSI maupun Muhammadiyah, itu sudah merekomendasikan agar
Pilkada itu dikembalikan ke provinsi atau DPRD di masing-masing tingkatan.
Tetapi ketika akhir 2014 terjadi koalisi KMP dan KIH itu kemudian ada penilaian
dan kekhawatiran kalau kembali ke DPRD ini yang bahaya KMP mau menguasai
seluruh DPRD di seluruh Indonesia begitu. Sehingga pada waktu itu undang-
undang yang sudah disetujui dibatalkan melalui Perpu karena masyarakat ribut.
Nah sekarang menurut saya, sudah saatnya kita ini berfikir untuk meninjau ulang
pemilihan langsung itu. Dulu bung Karno juga pernah membatalkan Undang-
Undang No. 1 tahun 57 tentang pemilihan langsung itu. Kata bung Karno itu
terlalu liberal berbahaya. Sehingga bung Karno mengembalikan ke DPRD bahkan
ditentukan oleh pusat. Undang-Undang No. 1 tahun 57 itu ditolak oleh bung
Karno. Isinya yang menyerahkan pemilihan langsung kepada rakyat itu. Karena
bahayanya bahaya bisa dibayangkan seperti sekarang ini. Rakyat dibiasakan jual
beli seperti itu. Nah atau kalau kita sudah setuju dengan pemilihan yang sekarang
ini tidak ada bagusnya, tidak ada bagusnya karena bagusnya itu apa sekarang itu
tidak ada koalisi permanen. Tidak ada oposisi permanen. PKS, Demokrat atau
Golkar atau PDIP boleh berseteru di Jakarta tetapi bersatu di daerah lain. Nah itu
bagus. Kemudian seperti sekarang ini. Oleh sebab itu saya usulkan seperti banyak
temuan-temuan akademik yang eh saya pelajari di kampus-kampus ada pemilihan
asimetris. Daerah yang sudah siap, daerah-daerah tertentu yang sudah siap untuk
melaksanakan pemilihan langsung, bisa langsung. Yang belum ya kita mulai dari
DPRD. Sudah ada alternatif pemilihan langsung itu ditingkat gubernur untuk
bupati-bupati itu eh melalui DPRD atau ditunjuk oleh pemerintah tingkat atas.
Saya kira percobaan kita dengan pemilihan kepala daerah secara langsung ini saya
kira percobaan kita sudah cukup sebenarnya. Karena mudhorotnya selalu lebih
banyak daripada manfaatnya. Nah itu solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan
atau dibicarakan lagi mumpung situasi politik ini sudah lebih eh apa namanya
lebih kondusif untuk membicarakan itu dibandingkan misalnya dengan tahun
2014. Yang terakhir terkait dengan kasus pak La Nyalla itu apa benar tidak pak
Prabowo itu minta uang atau tidak saya tidak tahu pasti tapi itu mungkin iya
mungkin tidak. Kalau mungkin iya, itu mungkin karena minta uang, pak Prabowo
mungkin mau mencari jalan keluar untuk mengatakan sudahlah anda ndak usah.
Karena elektabilitasnya dan berdasar di masyarakat anda gak mungkin menang
lalu diminta uang agar mundur. Mungkin kira-kira itu maksudnya. Tapi mungkin
juga iya, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya mereka berdua yang
tahu menurut saya karena mereka yang sudah berbicara itu yang satu menuduh
yang satu membantah dan sebagainya. Bahwa setiap calon kepala daerah yang
berbicara dengan satu partai untuk dicalonkan menjadi calon gubernur atau bupati,
itu sudah biasa dan selalu terjadi antara calon itu mencari partai sendiri untuk
bergabung. Jadi saya kira bukan spesifik Gerindra itu. Saya kenal dengan hampir
semua calon kepala daerah. Kalo dia misalnya sudah mendapat persetujuan dari
partai a dan kursinya sudah oke, saya setuju, tapi tolong panggil partai ini agar
mau bergabung. Kalau anda tidak berhasil, menghimpun kursi sebanyak 20%
misalnya, eh ya sudah kita kan jadi berangkat sendiri. Nah abis itu akan mencari
jalan keluar untuk membatalkan itu. Nah saya kira itu bang Karni, selamat malam.
Mudah-mudahan sukses semuanya. Salamualaikum warahmatallahi
wabarakatuh.
Karni Ilyas:
Selamat sampai di tanah air. Prof. Assalamualaikum. Kita rehat sejenak.
SEGMENT 4
[LIVE]
Karni Ilyas:
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kebetulan ada wakil ketua DPR yang mau
berangkat malam ini ke Vietnam, kita pinjam dulu sebelum ke airport. Sebagai
DPR apa pendapatnya tentang polemik ini?
Fahri Hamzah:
Baik terimakasih bang Karni, saya mohon maaf karena harus memenuhi undangan
bang Karni kita, harus tampil di sini harus nampak. Dan saya juga memang
penting ingin menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang itulah kelemahan dari
bangsa Indonesia ya. Kita ini tidak punya kemampuan membaca gambar besar.
Sehingga kita sering menjadi korban dari problem sistim di negara kita. Dan
setiap saya berbicara, saya selalu mengatakan bahwa pendekatan yang harus kita
lakukan tuh adalah pendekatan sistim ya. Saya terlalu banyak melihat, termasuk
ahli-ahli hukum dan ahli eh apa namanya katakanlah tata negara kadang-kadang
itu pendekatannya itu terlalu judgment personal dan moral. Dan itu menyebabkan
kita tak kunjung memperbaiki sistim. Mahar ini sebetulnya, adalah satu eh apa
namanya, keterpaksaan yang tidak mungkin dihindari dalam sistim politik seperti
sekarang. Dan kalau ada partai politik yang mengatakan tidak ada tidak ada itu
bohong itu ya. Gak ada itu ya. Itu kita sebenarnya mau membohongi diri sendiri
ya. Ya saya ingin mengatakan itu supaya tidak usah ada yang nanti kampanye
moral disini. Sebab ini bukan soal moral, ini soal sistim ya. Kita dijebak oleh
sistim, lalu kita mau menghindar dengan mengatakan itu tidak ada padahal ada.
Itu kan dusta namanya yah. Ini namanya nanti hipokrit atau munafik. Itu tidak
boleh ada.
Karni Ilyas:
Jadi maksud anda semua partai tidak ada yang luput dari kesalahan itu?
Fahri Hamzah:
Tidak mungkin bang Karni, karena sistim pembiayaan politiknya itu memang
memaksakan orang untuk apa namanya membiayai dirinya ya. Di semua level
permainan ya. Jadi kamp apa pidato pak Prabowo itu sebenarnya kejujuran bahwa
terpaksa kita bicara tentang bukan isi kepala orang tapi tentang isi tas orang, ya.
Isi dompet orang gitu loh. Ya nanti kalau apa eh saya tahulah peta dari partai-
partai, ada partai-partai yang tadinya didirikan oleh orang kaya tapi tiba-tiba juga
jatuh miskin. Karena partai itu adalah mesin pemakan uang yang paling buas, ya.
Paling ganas dia. Karena itu demokrasi ya. Eh yang harus kita biayai ini adalah
pesta rakyat gitu. Karena itu mustahil murah gitu. Kecuali kalau kita berani
menata satu sistim yang lebih murah. Makanya waktu itu ada namanya Pendulum
Ekstrem yang ingin diambil supaya pemilihannya itu dilakukan oleh DPRD gitu.
Tapi bukan tidak ada pesta. Akan ada pesta tapi pestanya antara segelintir orang
dan mungkin kita apa namanya tidak suka dengan itu gitu loh. Nah jadi
keterjebakan sistim inilah yang membuat kita itu senantiasa tidak pernah bisa
keluar dari persoalan dan berulang-ulang. Dan kita menganggap progresi dalam
negara kita ini enggak pernah terjadi gitu. Dan itu yang merupakan suatu
keanehan dalam apa namanya kita eh berkehidupan, berbangsa ini karena
performence kita engga bisa diukur gitu. Tukang batu dirumah kita yang sedang
memperbaiki rumah itu bisa kita ukur performencenya. Kalau hari ini dia pasang
batu 200, kalau satu batu itu seribu kita bayar dia 200 ribu. Kalau besok dia
pasang 50 batu, ya akhirnya kita bayar dia 50 ribu. Kalau di kampung saya dulu,
saya eh apa tukang bayar apa namanya petani atau buruh tani kalau dia me, apa
namanya menanam padi satu apa namanya petak sawah bayarnya sekian. Kalau
dua petak bayarnya sekian. Tapi negara itu seperti jadi susah diukur dia.
Progresinya gitu. Sehingga sampai hari ini, masalah yang sama berulang-ulang.
Dan kita tidak mengerti mesti menyalahkan siapa dalam negara itu. Karena
persoalan yang sama berulang-ulang dan bahkan kita mulai tepuk tangan dengan
keberulangan itu sebagai satu prestasi. Banyak ini hari ini kita bicara tentang
impor beras itu bagaimana caranya menghentikan impor beras itu? Kenapa negara
tidak bisa dinilai tentang kemampuannya menghentikan impor beras. Sampai-
sampai ada menteri yang mengatakan itu adalah cinta dari presiden kepada
rakyatnya. Kapan kita menghentikan korupsi tidak ada caranya. Kita mengulang-
ulang korupsi ini. Ya kan. Dan itu kemudian mulai kita tepuk tangan seolah-olah
itu prestasi. Padahal itu kebodohan. Sama dengan mahar ini. Mahar ini kita tahu
dari awal. Kalau kita tidak mengatur sistem pembiayaan politik maka sistem
pembiayaan politik itu akan menjadi liar. Lalu ada timang-timang ya. Jadi tadi
mohon maaf itu saya dengar dari mobil ceramahnya Ustadz Khaththath itu, itu ada
makna moralnya, tapi juga challenge kepada kita untuk meregulasi satu sistim
yang tidak memungkinkan uang-uang ilegal masuk dalam politik. Sekarang mulai
dari presiden sampai kepala desa itu uang ilegal tidak bisa dihindari. Kita ini
petarung-petarung dilapangan, jadi kita tahulah. Darah dari politik kita ini darah
haramnya banyak. Dan itu tidak mau diselesaikan. Ada dua sistim yang kita lihat
di dunia inikan, kita mau pake sistim Eropa Barat secara umum dia membiayai
politiknya oleh negara atau sistim Amerika yang dia menyuruh privat membiayai
politik dengan audit yang lebih apa namanya lebih ketat begitu. Kalau saya
cenderung karena juga Amerika termasuk yang menyesalkan sistem pembiayaan
oleh privat sekarang sampai melibatkan mafia-mafia di Wall Street. Kita juga
harusnya berani membiayai politik. Sehingga kemudian, kontestasi dalam partai
politik mulai diselenggarakan. Saya menyedihkan ada banyak partai kader yang
tidak berani mencalonkan kadernya karena tidak ada satupun dari kadernya itu
yang berani nunjuk tangan dan mengatakan saya bisa membiayai ini. Dan terpaksa
mencari orang lain. Dan yang dicari itu pasti orang yang bonafit, ya yang
dianggap punya uang. Jadi kalau ada tadi tuh calon-calon mengatakan “oh saya
gak pernah dimintai maher mahar dia bilang”, coba liat orang itu pasti orang
miskin. Jadi gak usah so bahwa anda punya moral anda karena kere ndak
dimintain uang. Gitu loh, itu persoalan gitu loh. Jadi mari kita secara fair melihat
ini, jangan melihatnya itu sebagai apa namanya identifikasi yang subjektif
terhadap moral. Tapi ada satu sistim yang kita selenggarakan dan kita semua
memeliharanya. Sehingga kita semua ni tidak jelas menjadi subhat semua. Mana
yang baik dan mana yang tidak gitu loh. Saya kira kalau pendekatannya ini, kita
semua ini adalah korban. Saya terenyuh karna pak Nyalla dan pak Prabowo itu
seorang sahabat dua orang sahabat yang sangat baik sekali. Saya mendampingi
pak Nyalla dalam apa masa-masa penghitungan suara ya, sebulan kami gak tidur
itu menghitung suara itu. Ya teman-teman PKS dan pak Nyalla banyak kerja sama
di Jawa Timur untuk mendatangkan alat bukti ke Jakarta waktu sidang MK. Pak
Prabowo juga demikian, orang baik. Yang kalo bisa niatnya dari awal saya cari
uang untuk membiayai kader-kader saya untuk maju. Begitu pandangan pak
Prabowo. Tapi kita harus jujur mengatakan, Prabowo juga kan bukan penguasa.
Ruang-ruang gerak dia juga sempit kan. Sehingga dia mulai mengerti bahwa
politik ini saya engga bisa biayakan sendiri. Meskipun itu datang awalnya dari
niat mulia. Supaya orang yang ditanya itu isi otaknya bukan isi dompetnya. Dan
beliau mengatakan yang sebenarnya gitu loh. Jadi kita ini rusak persaudaraan kita,
rusak persahabatan kita, saling mencurigai, dan saling men-judgement jelek secara
moral karena kita semua adalah korban sistem. Biaya politik kita harus biaya
sendiri. Nanti kalau sudah maju dengan biaya sendiri tetangganya bilang. Kalau
terpilih, untunglah dia terpilih tuh, katanya. Atau kalau kalah dulu, tetangganya
bilang kasian dia itu, habis hartanya dia. Memang banyak hartanya dijual. Saya ini
sebagai anggota DPR incumbent sudah tiga kali, saya menjadi pemenang di dalam
apa namanya Pemilu, pada musim kampanye coba cek harta saya, pasti ada yang
saya jual. Pasti ada yang saya korbankan. Mobilnya, tanahnya. Mau minta siapa?
Negara enggak mau menyiapkan ini kok. Orang-orang ini menjual. Tetangganya
bilang, kasian yah habis hartanya. Kalau kalah nih. Ada yang gila itu katanya ya
kan. Nanti kalau menang, tetangganya bilang gini, syukurlah dia bisa usaha-usaha
cari modal apa cari tambahan dan balikin modal. Apa itu balikin modal? Itu
kreatifitas nyari uang dan kreatifitas cari uang ini yang namanya akar korupsi.
Sehingga korupsi itu memang tidak dihilangkan menurut saya karena ada yang
berkepentingan bahwa semakin banyak korupsi saya bisa nampak semakin sibuk,
dan pekerjaan semakin tidak selesai. Uang rakyat diporotin. Untuk memberantas
korupsi ga selesai-selesai itu. Seperti berburu dikebun binatang. Coba ini
dipangkas dari ujung gak ada yang berani memangkas persoalan ini dari ujung
gak ada yang berani. Kita ini apa namanya, eh sebenarnya tidak mau
menyelesaikan masalah. Dan beban berulang-ulang terus-menerus yang bayar
rakyat. Rakyat kita dipertontonkan dengan drama ini, dan kita anggap cukuplah
rakyat puas dengan drama seperti ini. Ada orang ditangkap, ada orang yang saling
serang, ada orang yang saling maki, dan itu adalah pestapora bunuh diri bangsa
Indonesia di abad 21 ini. Terimakasih. Salamualaikum warahmatallah.
Karni Ilyas:
Sebagai ketua DPR, wakil ketua lah, DPR sendiri, ada ini ga untuk mengubah
sistim ini?
Fahri Hamzah:
Saya menginterupsi menteri keuangan setahu saya sebagai anggota waktu itu
empat kali bang Karni. Supaya berani menegaskan sikap tentang pembiayaan
politik ya. Tapi takut, sekarang tahun ini akan kita nikmati pertama kali ada
kenaikan dari 150 menjadi 1000. Ada lompatan itu. Lumayan sekarang. Tapi
menurut saya itu kecil ya. Karena menurut saya pembiayaan politik itu harus bisa
diukur dan saya kira bisa kita ukur. Biaya demokrasi kita tu bisa diukur ko. Kapan
satu biaya itu normal dan wajar bagi semua orang, sehinga ketika orang tuh masuk
dalam politik yang dilihat dari dirinya adalah apakah orang ini punya kredibilitas,
punya isi kepala, punya cita-cita dan keinginan untuk membantu masyarakat atau
tidak. Bukan karena kepentingan lain. Kalau itu negara harus mau menghitungnya
secara tuntas. Jangan dibiarin ini jadi pasar bebas. Ah itu saya kira interupsi ini
mulai didengar sekarang
Karni Ilyas:
Bisa gak dibikin RUU-nya atau dasarnya ?
Fahri Hamzah:
Saya waktu itu ada rapat dengan teman-teman NGO, termasuk perludem. Saya
meminta mereka, saya bisa mengusulkan undang-undang. Tolong bikin undang-
undang tentang pembiayaan politik yang tuntas dari a sampai z. Saya akan
memperjuangkan untuk saudara di parlemen. Tapi saya khawatir memang banyak
orang gak mau masalah selesai. Biar tetap rame kita. Jangan memang, jangan-
jangan kita ni dianggap apa eh bernegara itu artinya sukses kalau banyak masalah.
Dan keliatan pejabatnya itu kerimpungan begitu menyelesaikan masalah. Wah
karna itu bangsa kita ini, gak ngerti bedanya antara sukses dan sibuk ya. Jadi
orang sibuk tapi gagal dianggap sukses. Orang gak sibuk, tapi santai dianggap
gagal. Saya ametaforkan begini, ada dua desa, di sebelah kiri ini ada kepala desa
setiap malam sibuk dia gak tidur, konferensi pers nangkap maling. Matanya
sampai bengkak kaya panda. Wah terkenal dia. Wah itu jadi popularisme. Orang
hebat. Tapi sebelah ini ada kepala desa, tidur dia. Abis shalat isya dia pergi tidur.
Besok pagi dia bangun salaman sama rakyatnya. Gagal dia karena gak keliatan
sibuk. Saya khawatir ini bangsa sekarang ini menganggap yang berulang-ulang
dan membuat kita sibuk itu sukses. Sementara yang tadi itu, yang tidak nampak
itu dianggap sebagai ah itu gak sukses karena gak keren karena gak sibuk. Itu
sebabnya semua coba identifikasi sekarang, apa yang menjadi tema ILC itu kan
masalah-masalah yang gak pernah diselesaikan. Dan memang tidak mau
diselesaikan. Saya tidak menuduh seolah-olah ILC juga ikut dalam keterlibatan ini
gitu loh. Mungkin karena ILC kan korban juga kan terpaksa mengangkat tema
yang berulang-ulang karena tidak diselesaikan oleh negara. Tapi marilah ya kita
bongkar akar persoalannya. Dan saya kira kita harus optimis otak kita cukup besar
untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira itu bang Karni.
Karni Ilyas:
Baik, selamat jalan. Sekarang kita mau dengarkan pidatonya Prabowo dari
videonya partai Gerindra.
[VIDEO TYPE]
Prabowo Subianto:
Sekarang saya sedih. Kenapa? Ketua umum partai kalau ada yang mau jadi
gubernur datang ke saya, apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia?
Apa pertanyaan. Saya tanya ente punya uang ga? Saya tidak tanya anda lulusan
mana, saya tidak tanya anda lulusan mana, saya tidak tanya anda prestasinya apa,
saya tidak tanya anda pernah nulis buku apa, saya tidak tanya anda mau jadi
gubernur? Pernah jadi bupati engga? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat engga?
Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Sedih saya. Ada
orang hebat, orang maju, orang pinter, orang berakhlak gak punya uang. Banyak
rekan-rekan saya junior, junior-junior saya tahu pemimpin baik di TNI saya tahu.
Jenderal ini, jenderal itu. Luar biasa orang-orang ini. Jenderal-jenderal yang gak
korupsi ya gak punya uang. Gak punya uang. Bener. Ada yang mau maju, mau
maju gubernur, saya tanya, ente punya uang? Kalau untuk jadi gubernur minimal
300 miliar. Itu paket hemat. Bakhi. Yah. Untung kita di Jakarta kemarin ya adalah
Sandi punya duit-duit dikitlah ya kan. Tapi ada berapa orang kaya Sandi. Kalau
wajah-wajah kalian ini saya kira susah nih jadi gubernur nih. Kalau saya raba-raba
ini agak sulit nih, yah. Ga punya 300 miliar. Saudara-saudara, tetapi, nah ini
demokrasi terancam. Semua mau dibeli, semua harus disogok. Ini benar atau
tidak, terserah. Mau percaya atau tidak percaya kalian rasakan.
[LIVE]
Karni Ilyas:
Baik kita ke partai Gerindra. Saya ke Fery Yulianto dulu Yuliantono. Wakil ketua
umum
Fery Yuliantono:
Ya terimakasih pak Karni. Jadi apa namanya sudah semakin jelas, terang-
benderang bahwa yang eh diramaikan sekarang mengenai kasus pak La Nyalla
menurut saya memang sudah tadi disampaikan juga tadi oleh teman-teman bahwa
memang terdapat satu pemisahan yang jelas. Bahwa yang terjadi antara khususnya
saudara Daniel dengan oknum-oknum itu adalah ranah yang lain. Yang kemudian
itu dipersepsikan eh oleh masyarakat menjadi masuk dalam ruang yang sama
ketika hubungan antara pertemuan pak Prabowo dengan pak La Nyalla. Sesuatu
yang berbeda. Pertemuan pak Prabowo dengan pak La Nyalla adalah pertemuan
dua orang pemilik apa ketua umum partai dan kandidat dan di situ terjadi
pembicaraan-pembicaraan yang menurut saya terbukti malam ini itu tidak apa
tidak pemalakan. Karena pemalakan dalam bahasa hukum harus disertai dengan
ancaman kekerasan. Tidak terbukti. Kemudian itu juga bukan mahar karena
pengertian mahar itu adalah segala macam. Ada imbalan dan lain-lainnya. Jadi
dalam konteks pak Prabowo dengan pak La Nyalla adalah berbeda dengan
konteks yang tadi disampaikan oleh temen-temen khususnya mas Daniel dengan
oknum-oknum, apa partai itu merupakan sebuah proses yang tentu harus
dipertanggungjawabkan. Diperdengarkan secara adil bukti-bukti dan lain
sebagainya. Dan oleh karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan pada
kesempatan ini bahwa eh koalisi atau kerja sama eh politik partai Gerindra, PAN,
Gerind apa PKS eh memang terjadi untuk di lima provinsi. Jawa Barat, Jawa
Tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, dan Maluku Utara, minus Jawa
Timur. Nah tetapi, di Jawa Timur eh kita berusaha untuk membangun poros baru
dan disitu ada beberapa nama-nama, ada bupati apa pak Suyoto bupati
Bojonegoro. Pak Mahfuh bupati eh Lamongan, ada pak La Nyalla, ada mas
Boreno Suprapto, ada kita juga ke mba Yeni Wahid dan lain sebagainya. Dan eh
memang prosesnya masing-masing ada. Nah khusus untuk pak La Nyalla ini
bahwa betul pak La Nyalla adalah bahwa apa namanya eh ketua umum kadin dan
bagi kami partai Gerindra pak La Nyalla adalah orang yang berjasa karena dua
kali pemilihan presiden pak La Nyalla mendukung pasangan pak Prabowo waktu
tahun 2009 dan 2014 kemarin. Oleh karena itu eh kita juga sebenarnya punya
harapan besar kepada pak La Nyalla dengan eh pak Prabowo membuktikan bahwa
dan partai Gerindra membuktikan dengan memberikan izin kepada pak La Nyalla
untuk menggunakan atau memasang atribut-atribut yang juga disertai dengan
gambar pak Prabowo kemudian juga dilanjutkan dengan pemberian surat tugas
resmi dari partai Gerindra kepada pak La Nyalla untuk bisa mendapatkan
dukungan dari partai politik dalam rangka mendapatkan kecukupan kursi. Namun
eh sampai dengan tanggal yang ditentukan tanggal 20 Desember kemudian pak La
Nyalla belum berhasil mendapatkan kecukupan kursi itu dan akhirnya kemudian
kita menjajaki. Nah itu sebenarnya dilatarbelakangi kita partai Gerindra, PKS,
PAN berusaha untuk kemudian eh membangun sebuah poros baru cuma pada
akhirnya kita belum nyepakati dan partai Gerindra misalkan pada Pilgub Jawa
Timur mendukung pasangan pak Saifullah dan ibu eh apa Putih, PKS juga
mendukung pak Saifullah, dan PAN mendukung ibu Khofifah. Itu adalah satu
realitas politik yang sama-sama harus kita terima. Nah tetapi, eh sekali lagi bahwa
eh pak Prabowo Subianto dalam soal pak La Nyalla, tiga hari yang lalu saya
bertemu beliau, beliau eh sama sekali, apa memahami situasi yang ada. Beliau
sama sekali tidak emosional kemudian eh meminta kepada saya juga supaya
melihat masalah ini secara lebih bijaksana. Dan artinya memang, eh ya realitas
politik karena memang partai Gerindra punya keterbatasan-keterbatan begitu juga
PKS dan PAN karena memang satu masalah tentang kursi itu tidak bisa kemudian
membuat kita menjadi otonom untuk bertindak untuk melakukan sesuatu. Saya
setuju bahwa apa yang disampaikan oleh pak Effendi Ghazali dan pak Khaththath
bahwa keinginan moral kita sebenarnya terhadap mahalnya biaya demokrasi ini
memang kita harus lawan dan pak Prabowo Subianto, partai Gerindra dan partai-
partai yang pada saat itu, pada saat koalisi merah putih itu mengajukan usulan
terhadap proses pemilihan eh kepala daerah itu dilaksanakan melalui DPR dan
DPRD yah itu adalah sesuatu usulan yang sudah resmi. Memiliki dokumen, tetapi
kemudian di tengah jalan, ini untuk diketahui juga kemudian gagal mendapatkan
dukungan dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI karena pada saat itu presiden
yang berkuasa masih kalau ga salah pak Susilo Bambang Yudhoyono memberi
mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang kemudian akhirnya
pelaksanaan demokrasi apa pemilihan Pilkada ya sampai dengan sekarang masih
menggunakan satu sistem yang kita langsung. Nah ini adalah bagian ya realitas
politik yang juga harus kita terima gitu. Dan eh saya rasa pak Khaththath ya, saya
ingin juga menanggapi bahwa dengan segala hormat bahwa pak Prabowo partai
Gerindra, kita semua juga eh mendukung secara moril gerakan bela Islam. Teman-
teman yang pada saat itu melakukan respon terhadap orang atau kebijakan yang
kita rasa eksklusif dan kemudian masuk ke sebuah ranah yang kemudian
menyinggung perasaan umat Islam dan menjadi sebuah gerakan tetapi saya dalam
kesempatan ini ingin meminta pak Khaththath bahwa eh kita ingin kebesaran,
keihklasan perjuangan itu kemudian tidak terkurangi dengan kekecewaan kita
yang kemudian karena kita mendukung seseorang gak jadi dan apa namanya
mudah-mudahan apa kita ke depan bisa tetap bersama-sama memperjuangkan ini
menjadi satu semangat dan saya berterima kasih pak Khaththath apa dan pak
Effendi Ghazali terhadap usulan ini. Jadi sekali lagi ini adalah satu situasi yang
sudah menjadi terang-benderang buat partai Gerindra, buat kita semua supaya
masyarakat juga menjadi jelas duduk perkaranya. Kita juga tidak kemudian
istilahnya pak Khaththath tidak digoreng, menjadi kemudian masalahnya adalah
menjadi sesuatu yang tidak mendasar atau apa tidak menjadi mashlahat buat
semuanya. Dan eh mengenai soal apa eh proses mekanisme yang ada partai
Gerindra tentu punya mekanisme untuk melakukan evaluasi. Kita juga sadar
bahwa tentu ada koreksi, kritik, dan lain sebagainya. Sepanjang bahwa bukti-bukti
yang disampaikan memang otentik, dan punya alasan kita akan laksanakan apa
persidangan mahkamah apa partai. Kemudian sekiranya saya juga sampaikan
kepada pihak Bawaslu dalam hal ini sekiranya memang masalah ini belum
dilaksanakan laporan resminya kepada Bawaslu. Saya rasa ini sudah apa eh ya
dianggap apa namanya ya eh sesuatu yang karena kekurangan bukti dan lain
sebagainya ini mohon untuk bisa dipikirkan dipertimbangkan kembali tapi sekali
saya ke depan partai Gerindra memastikan bahwa bersama dengan PKS,
insyaallah dengan PAN, akan tetap berada di garis depan memperjuangkan soal-
soal ketidakadilan, membela orang yang tertindas, masyarakat yang miskin, masih
banyak persoalan-persoalan besar di hadapan kita. Ada soal impor beras 500 ribu
pak Karni, ada soal-soal ya harga-harga naik dan lain sebagainya yang sebenarnya
lebih membutuhkan itu. Tapi sekali lagi dengan kesempatan ini menjadi terang
benderang buat kita dan alhamdulillah bagi partai Gerindra dan bagi pak Prabowo
Subianto ini adalah satu apa eh satu yang baik gitu. Dan kemudian bisa
menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak ada mahar politik di partai Gerindra.
Itu dibuktikan bahwa tadi testimoni dari beberapa tokoh-tokoh, pak Mahfud
terakhir, kemudian pak eh Ridwan Kamil, kemudian pak Anies Baswedan, mas
Sandi itu juga menjelaskan membuktikan bahwa sekali lagi partai Gerindra, pak
Prabowo Subianto komit terhadap soal itu. Kalau kita mau mahar, di Pilkada
Jakarta kita pasti ikut dukung yang incumbent. Yang didukung oleh kekuatan-
kekuatan besar yang memiliki modal besar tapi kita buktikan dan mudah-mudahan
masyarakat juga ngerti bahwa nilai-nilai itulah yang sedang sekarang kita
perjuangkan. Memang kita seperti yang disampaikan mas Fahri tadi, kita perlu
satu kekuatan bersama dukungan dari masyarakat bahwa pelaksanaan demokrasi
ini memang kalau dirasakan terlalu mahal kita perlu untuk merumuskan kembali
mengusulkan rancangan undang-undang yang mengembalikan proses pemilihan
kepala daerah itu bisa dilakukan di dewan perwakilan legislatif. Terimakasih
Karni Ilyas:
Baik mas Ferry
Ferry Juliantono:
Sassalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh
Karni Ilyas:
Yang ingin saya tanyakan. Kalau engga ada mahar, munculnya angka 40 miliar,
170 miliar
Ferry Juliantono:
Ya itu yang
Karni Ilyas:
Dalam bentuk apa itu?
Ferry Juliantono:
Kan gini pak, saya gak tahu sekali lagi memisahkan apa yang disampaikan oleh
temen-temen khususnya mas Daniel tadi. Tapi kalau biaya, seorang kandidat
untuk melaksanakan, kebetulan saya kemarin juga menjadi bakal calon gubernur
di Jawa Tengah. Saya juga mengeluarkan uang, sama persis seperti yang
dilakukan oleh pak La Nyalla. Saya mengeluarkan biaya untuk atribut, kemudian
menyelenggarakan kegiatan pertemuan dan lain sebagainya. Itu juga adalah biaya
yang memang harus dikeluarkan. Tapi ada juga biaya-biaya yang sifatnya
sebenernya iklan di media. Satu detik ada angkanya. Itu kan sebenernya angka
baku yang harus dikeluarkan. Biaya kampanye, meskipun biaya kampanye
tergantung dari strategi kampanye apa. Kita bisa melaksanakan strategi kampanye
yang tidak membutuhkan biaya yang banyak. Tapi kita kadang juga
membutuhkan strategi eh kampanye yang terkadang eh punya konsekuensi
mahalnya biaya. Jadi sebenernya biaya-biaya itu adalah biaya saksi Jawa Timur
khususnya misalkan ada berapa TPS, 68.000 kurang lebih. Itu kan meskipun kita
minta kader-kader kita untuk secara apa idealis secara semangat, mereka akan
melakukan pekerjaan-pekerjaan demi partai. Tetapi kan itu adalah sesuatu yang
juga kita harus mempertimbangkan mereka harus diberi apa namanya atensi. Bisa
dalam bentuk uang bisa dalam bentuk makanan. Karena mereka melakukan tugas
berhari-hari. Kan oleh karena itu biaya-biaya ...
Karni Ilyas:
Itu-itu di setor
Ferry Juliantono:
Yang menurut saya itu adalah sesuatu yang memang harus dibicarakan oleh
seorang kandidat.
Karni Ilyas:
Ya, itu dikasih langsung oleh si kandidat atau setor dulu ke DPD atau DPW?
Ferry Juliantono:
Kan itu sesuatu yang harusnya dikeluarkan setelah eh pada saat melaksanakan
kampanye.
Karni Ilyas:
Setelah kampanye?
Ferry Juliantono:
Setelah melaksanakan kampanye. Karena biaya-biaya itu adalah biaya-biaya yang
harus dikeluarkan, biaya saksi, biaya kampanye, biaya ...
Karni Ilyas:
Itu lewat partai atau langsung?
Ferry Juliantono:
Ya lewat lewat kan, sebenernya ini pembicaraan misalkan contoh yang terjadi
antara pak Prabowo dengan pak La Nyalla adalah pembicaraan mengenai soal
biaya-biaya tersebut. Semua pasti akan membicarakan soal itu. Tetapi mengenai
soal teknis itunya, pelaksanaan pengeluaran biaya-biaya itu tentu akan disesuaikan
setelah kemudian mendapatkan rekomendasi melaksanakan tetapi ada biaya-biaya
yang misalkan saya pada saat di kemarin sebelum diberikan atau dikeluarkan
rekomendasi oleh partai saya juga harus mengeluarkan biaya-baiaya karena itu
adalah konsekuensi dari kita sebagai kandidat yang mau maju mengenalkan diri
kepada publik. Jadi memang ada konsekuensi-konsekuensi logis, yang memang
harus dikeluarkan bagi seorang kandidat yang mau maju. Rekomendasi itu adalah
syarat administratif. Nah setelah kemudian apa defenitif kemudian eh apa terdaftar
mendaftar ke KPU kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan itu
Karni Ilyas:
Apa biasa ketua umum menanyakan “anda punya modal berapa”?
Ferry Juliantono:
Engga. Saya rasa tadi yang disampaikan pak Prabowo Subianto, rekaman terakhir
itu adalah satire. Sikap pak Prabowo Subianto yang sedih melihat betapa
demokrasi pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan sesuatu yang apa syarat
dengan uang. Padahal kita sebenernya punya mekanisme, punya standar bahwa
kalau kita mau menetapkan seseorang sebagai kandidat adalah pertama, punya
integritas. Kita lihat moral. Kita lihat programnya. Kita lihat hasil surveinya.
Tetapi masalah soal keuangan, biaya itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa
dihindari bagi seorang kandidat. Oleh karena itu, itulah yang sebenernya secara
satire pak Prabowo, pak Prabowo Subianto menyatakan bahwa dia, beliau sedih
ngeliat persoalan ini. Dan saya contoh, saya gak juga pernah diminta soal itu, dan
ketika kemudian partai pada akhirnya memutuskan bukan saya, saya sampaikan
bahwa saya menghormati dan loyal terhadap keputusan itu. Dan saya juga pada
saat yang bersamaan mendukung. Kebetulan kalau untuk provinsi Jawa Tengah
koalisi kerja sama politik antara partai Gerindra, PAN, dan PKS kepada pak
Sudirman Said, saya sampaikan saya akan dukung pak Sudirman Said itu. Jadi
sebenernya mudah-mudahan ini juga, bisa dipahami oleh pak La Nyalla dan
masyarakat juga bisa melihat bahwa mudah-mudahanlah kita bisa.
Karni Ilyas:
Waktu La Nyalla ketemu Prabowo, itu ada saksinya ga?
Ferry Juliantono:
Waktu pak Prabowo ketemu..
Karni Ilyas:
La Nyalla
Ferry Juliantono:
Saya rasa ada beberapa orang
Faizal Assegaf:
Dua orang
Karni Ilyas:
Ada dua orang? Dari?
Faizal Assegaf:
Saya tambah sedikit ya pak Ferry ya. Kalau kita tanya semua partai apakah tidak
ada praktek politik uang? Itu semua akan jawab, tidak ada. Ini..ini. Tapi fakta
dalam kasus pak La Nyalla ini memang harus Gerindra dengan jiwa besar untuk
memahami bahwa ada kamar-kamar gelap, ruang-ruang gelap yang ini mendidi
Ferry Juliantono:
Saya, saya bilang tadi, saya potong bahwa
Faizal Assegaf:
Sebentar, sebentar
Ferry Juliantono:
Bahwa itu ranah yang berbeda. Pak Faizal
Faizal Assegaf:
Saya menghormati pendekatan pak Ferry dengan latar belakang aktifvis menjadi
politisi pasti ideal bicaranya begitu. Saya percaya. Tetapi realitas di internal
Gerindra saat ini. Saya harus buka disini. Pak Prabowo itu terkepung dalam kotak
gelap. Ada satu mekanisme dalam rekrutmen kepala daerah itu tidak berjalan.
Contoh saya mau kasih tahu. Contoh yang misal begini. Bagaimana saya pasang
baliho selama berhari-hari hampir satu tahun, kemudian di ujungnya saya
bertanya. Apakah saya dapat rekomendasi? Ini naif. Bagaimana saya sudah eh
datang ke pak Amien rais, ke seluruh tokoh-tokoh, saya ikut semua prosedur.
Bahkan survei saya, pak La Nyalla yah. Surveinya, dari tujuh survei, enamnya itu
di atas. Kemudian di ujungnya mengatakan bahwa anda cukup dapat surat tugas,
dan waktunya 10 hari. Bagaimana surat tugas 10 hari dengan satu tahun kerja
orang itu. Artinya apa mas Ferry? Di dalam intenral Gerindra ini, sebagai cermin
dari semua partai, tidak bekerjanya sistem rekruitmen yang transparan.
Karni Ilyas:
Baik-baik
Ferry Juliantono:
Jadi kalau
Faizal Assegaf:
Kira-kira itu
Ferry Juliantono:
Saya tadi sudah contohkan
Karni Ilyas:
Biar dia jawab
Ferry Juliantono:
Saya sudah contohkan bahwa saya juga sama. Beberapa bulan melakukan apa
sosialisasi bahkan itu diputuskan oleh partai dan ya rasanya memang itu
merupakan bagian dari konsekuensi. Bahwa pada akhirnya keputusan partai salah
satunya adalah bahwa memang kita dibatasi oleh soal kecukupan kursi. Kita harus
berunding dengan partai lain. Dengan, jadi dengan segala hormat, mohon maaf
bahwa memang kita tidak bisa memiliki otonomi untuk memutuskan itu. Beda
kalau kemudian partai Gerindra memiliki kecukupan kursi. Saya rasa gitu
Karni Ilyas:
Baik, baik saya saya gak mau berjawab-jawaban lagi. Andre Rosiade.
Andre Rosiade:
Baik, terimaksih bang Karni. Bismillahirrohmanirrohim. Salamualaikum
warahmatallahi wabarakatuh. Memang eh kasus eh yang disampaikan oleh pak
La Nyalla ini memang mengagetkan seluruh kader partai Gerindra ya bang Faizal,
mas Daniel, ustad al-Khaththath. Terus terang ini mengagetkan kita semua.
Karena selama ini eh politik budaya mahar itu tidak dikenal di partai Gerindra ya
bang Karni. Saya adalah orang yang pernah ingin maju di Pilkada kota Padang
tahun 2018 untuk Pilkada besok. Saya menemui pak Prabowo ya, saya datang ke
pak Prabowo saya sampaikan kepada pak Prabowo. Pak Prabowo saya ingin ikut
Pilkada kota padang. Lalu beliau menanyakan, mau baju walikota apa wakil
walikota? Insyaallah walikota pak. Ya sudah urus rekomendasinya segera. Atur
sama bang Fadli, rekomendasinya keluar. Tapi setelah saya istikharah, lalu
pertimbangan keluarga. Saya memutuskan tidak jadi maju dan saya sampaikan
bahwa saya tidak ikut Pilkada kota padang. Dan percakapan saya dengan pak
Prabowo, lalu dilanjutkan dengan ketemu wakil ketua eh bang Fadli Zon, karena
beliau yang bertanggung jawab untuk daerah Sumatra Barat. Itu tidak ada
pembicaraan mahar sedikit pun. Nah kita semua tahu, bahwa selama ini testimoni
sudah keluar ya. Kang Emil sudah menyampaikan meskipun sekarang beliau
berbeda pihak dengan kami ya. Eh kami mengusulkan eh pak Sudrajat dan
Syaikhu, kang Emil didukung oleh partai lain. Kang Emil sudah menyampaikan
testimoni kepada kami. Ya bahwa tidak ada mahar dipartai Gerindra. Bahkan
silahkan tanya kepada pak Jokowi dan pak Ahok yang didukung oleh partai
Gerindra. Di kasus pak Jokowi dan pak Ahok, itu pak Prabowo mengeluarkan
uang dari kantong pribadinya pak Karni, itu hampir 62 miliar ya. Untuk kasus
Anies dan Sandi saja, tadi saya diskusi dengan ketua DPD Gerindra DKI
Muhammad Taufik. Meskipun bang Sandi menyatakan beliau mengeluarkan uang
hampir 108 miliar karena sandi merupakan konglomerat ya pengusaha besar. Itu
ba, pak Prabowo ya, diinformasikan oleh ketua DPD Gerindra DKI bahwa
mengeluarkan uang hampir 70 miliar. Di jaman pak Jokowi Ahok, beliau
mengeluarkan uang 62 miliar dari kantong pribadi. Itu baru dari kantong pribadi
pak Prabowo. Belum lagi iuran dan gotong-royong dari kader-kader yang ada
diseluruh Indonesia yang jumlahnya lebih besar dari sumbangan dari eh bang
Sandi sendiri. Inilah yang terjadi, selama ini di partai Gerindra. Bahwa kami,
mengenal asas urunan, asas gotong-royong, dan selama ini pak Prabowo
megeluarkan dari kantong beliau pribadi. Untuk memenangkan calon-calon yang
beliau dukung.
Karni Ilyas:
Baik
Andre Rosiade:
Lalu pak Karni, saya ingin mempertegas bahwa sekarang semua sudah terjadi ya.
Pernyataan pak La Nyalla sudah digoreng di mana-mana. Bahwa dinyatakan
bahwa pak Prabowo memalak, pak Prabowo memeras. Padahal pak La Nyalla
tidak pernah menyampaikan seperti itu ya. Pak La Nyalla tidak pernah
menyatakan
Faizal Assegaf:
Jadi gini, saya
Karni Ilyas:
Saya kira, saya tidak mengijinkan lagi jawab menjawab
Andre Rosidae:
Sebentar bang, saya selesaikan dikit, nanti abang bahas bang
Karni Ilyas:
Karena waktu kita hampir jam 12
Andre Rosiade:
Jadi pak La Nyalla tidak pernah menyampaikan itu bahwa pak Prabowo memeras
beliau. Ya kami memahami ya kesedihan dan kekecewaan dari pak La Nyalla.
Karena pak La Nyalla adalah seorang kader Gerindra. Selama ini berjuang
bersama-sama
Karni Ilyas:
Baik
Andre Rosiade:
Dan pak Karni kita sampaikan secara tegas, bahwa eh dari kubu pihak Gerindra
sudah jelas kita akan minta bukti yang dipegang oleh pak La Nyalla dan pak
Daniel. Insyaallah pak Prabowo akan memerintahkan Mahkahmah Partai untuk
menginvestigasi yah menginvestigasi, mengevaluasi sehingga kalau memang ada
oknum Gerindra yang bersalah tentu pak Prabowo sebagai ketua umum akan
memberikan sanksi yang tegas. Karena sekali lagi, Gerindra didirikan untuk
memperbaiki nasib bangsa Indonesia, untuk bergerak bersama rakyat Indonesia,
menghadirkan kesejahteraan. Inilah eh inti tujuan Gerindra didirikan oleh bapak
Prabowo Subianto. Jadi insyaallah yang dimasukan oleh dari kubu pak La Nyalla
ini masukan yang sangat berharga bagi kami. Kami akan lakukan evaluasi.
Silahkan buktinya diserah, diserahkan kepada kami. Insyaallah mahmakkah partai
kami akan bekerja. Kalau memang ada yang bersalah pasti akan diberikan hukum.
Karni Ilyas:
Baik
Andre Rosiade:
Terima kasih
Karni Ilyas:
Pemirsa, mahar politik itu ibaratnya sama dengar mahar untuk kawin, pernikahan.
Dan janji pernikahan sama dengan janji seorang kandidat dengan pemilihnya.
Janji itu diucapkan di depan semua tamu. Dan dilupakan setelah pernikahan
terjadi. Dick Djordje, komedian Amerika. Kira rehat sejenak.
SEGMENT 5
[LIVE]
Karni Ilyas:
Pemirsa, kita masih bersama. Sekarang giliran Yandri Susanto. Ketua DPP PAN
termasuk koalisi juga sama Gerindra.
Yandri Susanto:
Ya terimakasih bang Karni. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Eh
yang pertama sebelum ke pokok persoalan bang Karni. Dari istilah mahar politik
ini sebenarnya kurang pas pak. Karena mahar ini kan sesuatu kata yang sangat
sakral bang Effendi, dalam Islam pak ustad Khaththath. Jadi sebenernya mahar ini
kurang pas ketika diartikan negatif sekarang gara-gara mahar politik. Jadi saya
kira PAN mengkoreksi itu. Supaya kita tidak lagi menggunakan mahar politik. Ya
mungkin biaya perahu atau apa kira-kira kalau memang itu ada ya kan.
Ustad Khaththath:
Sama itu
Yandri Susanto:
Nah oleh karena itu, eh ya mahar kan Islam pak. Engga, Islam itu pak. Sangat,
bahasa Islam. Jadi
Karni Ilyas:
Sama-samanya
Ustad khaththath:
Bukan, uang perahu itu justru di situ yang haramnya. Nanti kalau,
Yandri Susanto:
Bukan, ini istilah mahar ini pak.
Ustad Khaththath:
Harus bedakan
Yandri Susanto:
Sebentar
Ustad Khaththath:
Harus bedakan antara
Yandri Susanto:
Ntar-ntar
Ustad Khaththath:
Money politic
Yandri Susanto:
Bukan
Ustad Khaththath:
Dengan cost politik
Yandri Ssuanto:
Bukan..maksud saya. Istilah mahar ini jangan dipake. Mahar itu kan sangat bahasa
yang sangat sakral bagi kita
Ustad Khaththath:
Tapi tapi jangan engga digantinya biaya perahu itu. Itu itu yang haram justru itu
Yandri Susanto:
Engga, sebut bukan, sebutan pak sebutan maksud saya bukan
Ustad Khaththath:
Iya walaupun sebutan itu
Yandri Susanto:
Maksud saya bukan haram halalnya
Ustad Khaththath:
Tetap haram itu
Yandri Susanto:
Ya bukan masalah itu yang saya maksud tadi. Jadi pe apa namanya mahar itu
supaya tidak digunakan gitu loh. Istilah itu. Ya baik saya akan
Ustad Khaththath:
Ya bukan karena
Yandri Susanto:
Lanjutkan pak
Ustad Khaththath:
Biaya politik aja deh
Yandri Susanto:
Pak Karni
Ustad Khaththath:
Biar ndak salah
Yandri Susanti:
Pak. Nah maka biaya politik gak apa-apa
Ustad Khaththath:
Ya biaya politik ya sepakat ya
Yandri Susanto:
Mahar itukan masalah pernikahan,
Ustad Khaththath:
Iyah
Yandri Susanto:
Itukan sangat sakral pak ustad
Ustad Khaththath:
Itu itu dari siapa
Yandri Susanto:
Jadi sangat Islami
Ustad Khaththath:
Itu dari siapa itu istilah itu mula-mula itu
Yandri Susanto:
Ya makanya mesti kita koreksi
Ustad Khaththath:
Oh ya
Yandri Susanto:
PAN mengkoreksi itu
Ustad Khaththath:
Yaudah setuju
Karni Ilyas:
Oke oke
Ustad Khaththath:
PAN mengkoreksi itu, karena ini sangat suci kata-kata mahar ini gituloh
Karni Ilyas:
Ya tapi nanti kita debat halal haram nanti
Yandri Susanto:
Haha oke. Nah kemudian ke masalah pemilihan langsung ini apakah presiden
maupun Pilkada memang banyak menyisakan masalah pak, bang Karni. Misalkan
hari ini kita dengar, yang kata bang Karni tadi hasil pemilihan langsung ini
banyak menyisakan masalah. Ada pejabat yang berkoar-koar atau pimpinan
Nasdem berkoar-koar swasembada beras. Ternyata ya impor beras misalkan. Itu
kan sesuatu yang menurut saya tidak sesuai dengan fakta. Eh pemimpin yang
banyak melakukan pembohongan terhadap rakyat. Maka impor beras itu menurut
kami dari PAN, ya tidak elok. Itu bagian dari hasil pemilu langsung presiden.
Menteri-menterinya juga sangat gampang mengumbar janji ternyata di luar dari
fakta yang ada. Nah oleh karena itu bagi PAN, untuk menyeleksi calon kepala
daerah itu ada tahapannya pak. Saya sebagai ketua tim Pilkada di DPP PAN kami
melakukan komunikasi. Salah satunya rekam jejak. Kemudian kredibilitas,
karakter, dan yang tak yang tak kalah pentingnya adalah memang logistik.
Logistik sebagai seorang calon, karna bayangkan hari ini kalau kita liat misalkan
hasil Pilkada. Kenapa misalkan banyak korupsi? Tadi kata bang Effendi Ghazali
300 lebih ya bang Effendi Ghazali yang kena korupsi. Lebih. Kemudian kalau kita
lihat bang Karni di daerah-daerah. Tambang-tambang itu bukan milik daerah
sekarang. Kebun-kebun bukan milik rakyat sekarang, karena ketika mereka
Pilkada, ada sponsor. Ada para cokong di situ. Nah ini yang mesti memang kita
harus akhiri sebenarnya. Nah kenapa misalkan logistik itu penting. Jangan sampai
yang maju Pilkada itu tersandra oleh para sponsor. Nah ini kita gak mau.
Walaupun di undang-undang nomor eh 10 tahun 2016 sudah sangat jelas diatur.
Memang sumber dari eh calon kepala daerah itu ada tiga. Dari partai politik atau
gabungan partai politik di pasal 74 ayat 1. Kemudian dari pasangan calon itu
sendiri atau dari perorangan dan badan usaha swasta. Nah kalo perorangan bisa
bantu 75 juta. Kalau badan usaha bisa 750 juta. Nah artinya eh ini ada semacam
keterlibatan masyarakat. Betul tadi kata pak Ustad Khaththath tidak mesti orang
yang kaya harus menjadi calon Pilkada betul itu. Tapi sekarang sangat sulit kita
temui bang Karni. Nah oleh karena itu, kalau tadi mau dijadikan evaluasi bagi
kita. Saya setuju. Kita setuju. Dan di undang-undang no 8 tahun 2016 saya terlibat
juga bang Karni, bahwa Gamawan Fauzi disertasinya adalah pemilihan kepala
daerah melalui DPRD. Dan waktu itu menterinya pak SBY tetapi pak SBY pulang
dari luar negeri mengeluarkan Perpu, mematikan undang-undang yang baru
disahkan berumur 2 bulan. Artinya ya kalo mau ini tanya kepada pak SBY kenapa
dikembalikan ke yang brutal seperti ini Pemilukada.
Ferry Juliantono:
Pertimbangan juga sebenarnya ada kehendak rakyat
Yandri Susanto:
Ya gak itu di luar itu lah. Artinya kalau pun hari ini kita mau evaluasi saya kira
engga ada masalah gituloh. Ya kan. Karena perjalanan bangsa ini harus selalu kita
evaluasi untuk menuju sebuah kebaikan. Nah yang selanjutnya bang Karni, eh
tema kita malam hari ini saya ingin masuk untuk Jawa Timur memang PAN agak
banyak melakukan apa namanya upaya-upaya untuk membentuk poros baru pak
Karni. Kita menghubungi pak Mahfud betul tadi melalui prof Didi. Kita
menghubungi pak Ibnuh, mba Yeni Wahid, banyak yang kita hubungi. Kalau di
internal PAN banyak juga kader kita yang baik. Pak Masfuk itu, kader ketua PAN
Jawa Timur, eh bupati dua periode di Lamongan, ada pak Yoto dua periode di
Bojonegoro, dan banyak lain, Anang Hermansyah, Eko Patrio banyak. Tapi itu
untuk kan untuk posisi wagub, siapa gubernurnya ini yang jadi masalah. Nah,
untuk pa La Nyalla memang pernah ketemu ketua umum, pernah bang Karni. Apa
jawaban bang Dzul waktu itu, kata bang Dzul oke pak La Nyalla. Saya akan tanya
kepada kader-kader PAN di Jawa Timur. Pak ustad Khaththath kader-kader PAN
juga banyak alumni 212 pak. Ya. Kalau kader-kader PAN Jawa Timur mau, maka
kita oke. Nah ditanyalah kepada pak Masfuk, ketua DPP PAN, kepada pak Yoto,
dan lain sebagainya. Kesimpulannya menurut kader-kader PAN itu da karena
memang mekanisme di intenral kami, bukan kami sekonyong-konyong atau
maunya DPP PAN untuk memutuskan si a si b menjadi calon kepala daerah. Tapi
kami tanya, arus bawah atau akar rumput terutama struktur kami yang di bawah.
Nah dari situ keliatannya memang tidak ada yang mendukung pak La Nyalla.
Tidak ada yang mendukung. Jadi kami memang tidak sampai kepada persoalan
teknis misalkan masalah pemenangan dan lain sebagainya. Kemudian kalau tadi
masalah kita ribut masalah eh mahar ataupun biaya memang itu tidak bisa
dihindari untuk pemenangan. Contoh nih, bang Dzul tiga hari yang lalu di Jawa
Timur eh di Jawa Tengah bang Karni. Pertemuan di 6 titik, dengan 16.000 kader
PAN, pengurus aja pak. Pengurus. Nah itu patungan kami. Anggota DPR RI dari
PAN patungan, DPRD patungan. Nah pak Sudirman Said juga ikut nyumbang.
Tapi sumbangan itu bukan untuk bang Dzul, bukan untuk partai. Tapi untuk
kegiatan itu. Biaya konsumsi, biaya gedung, biaya atribut dan lain-lain
sebagainya. Jadi itu memang harus ada biaya, kalau engga ada biaya gimana mau
berjalan gituloh. Tapi tadi kalau misalkan dikatakan bahwa eh sesuatu yang
menjadi keharusan ketika orang misalkan baik, kemudian punya prosfek bagus,
tidak punya duit langsung ditolak juga kurang pas. Artinya mari eh apa namanya
dua sisi persoalan Pilkada ini harus kita cermati dengan baik. Artinya belum tentu
juga duit itu adalah segala-galanya. Contoh di DKI, Ahok gimana bejibunnya duit,
iya kan? Bisa kalah sama Anies. Nah kira-kira gitu. Tapi banyak juga orang yang
eh tidak punya duit yang banyak juga yang menang. Artinya jangan juga kita
berputus asa seperti bang Fahri Hamzah tadi lah ya kan. Bahwa kita memang ada
yang jelek iya. Eh ada yang baik, banyak. Dari hasil Pilkada langsung. Jadi
evaluasi itu mari kita secara komprehensif. Tidak semua jelek, kita katakan harus
kita berangus Pilkada langsung. Kemudian kita katakan bahwa ini adalah rusak
sistem kita. Tapi mari kita evaluasi dengan baik dengan jernih. Termasuk tadi
komunikasi tad. Kalau misalkan ada komunikasi selama ini yang terhambat mari
kita perbanyak silaturahmi, kan ada maknanya. Ya kan. Dengan adanya Pilkada
ini
Ustad Khaththath:
Insyaallah, kalau saya engga
Yandri Susanto:
Nah
Ustad Khaththath:
Engga ada hambatan
Yandri Susanto:
Ya betul
Ustad Khaththath:
Cuma masalahnya tadi yang kita kecewa itu Jawa Timur bukan masalah mas La
Nyalla. Seandainya nih tiga partai ini ketemu Moreno, apa ketemu Lentu apa
siapa kek namanya kita gak peduli
Yandri Susanto:
Iya itu udah dicoba
Ustad Khaththath:
Iyah
Yandri Ssuanto:
Tad, saya itu rapat sampai jam 4 subuh tanggal 9 pag, tanggal 9. Gak ketemu itu
poros baru itu.
Ustad Khaththat:
Ya tapi gini loh
Yandri Susanto:
Iya kan
Ustad Khaththath:
Kami para ulama
Yandri Susanto:
Jadi kita juga ada mekanisme
Ustad Khaththath:
Kami para ulama menilai ketika partai ini kurang serius melaksanakan amanatnya
Habieb Rizieq. Jadi jangan diplintir bahwa tadi misalnya mas Ferry mengatakan
ini karena calonnya engga, engga terpilih ya jangan apa namanya terus motong.
Engga, kami masbuk, kami engga punya calon sebenernya. Silahkan calon anda.
Cuma kami ingin keseriusannya, kami, supaya apa yang diminta Habieb Rizieq
itu terlaksana. Itu aja sebenernya. Jadi jangan
Karni Ilyas:
Baik
Yandri Susanto:
Ya usaha boleh
Ustad Khaththath:
Jangan salah paham
Yandri Susanto:
Tapikan hasil akhirnya kan harus kita terima juga. Usaha sudah maksimal
Karni Ilyas:
Ya anda terusin yang tadi
Yandri Susanto:
Jadi saya kira eh intinya kalau persoalan Jawa Timur clear bagi kami. Pak eh
bang Karni
Karni Ilyas:
Jadi akhirnya
Yandri Susanto:
Tidak ada, tidak ada pembicaraan uang pak di kami.
Karni Ilyas:
Tidak ada tapi tidak jadi dikasih rekomendasi karena tidak didukung oleh akar
rumput
Yandri Susanto:
Iya betul
Karni Ilyas:
PAN sendiri
Yandri Susanto:
Betul. Walaupun tadi katanya udah ketemu pak Amien Rais. Pak Amien rais itu
orang baik, kalau ketemu orang sama pak Amien pasti diantar ke PAN. Ya tapi
kan kita juga engga bisa ngusung sendiri kan. Kemudian kader-kader di bawah
engga juga mau gituloh. Jadi ini gak bisa juga dipaksakan. Usaha boleh tapi juga
kita kalau misalkan gak berhasil lalu misalkan ngambek, marah itu juga gak
boleh. Gituloh. Inilah proses politik yang harus kita lalui bang Karni.
Karni Ilyas:
Baik. Sekarang PKS. Kenapa coba juga ga kasih rekomendasi untuk pak La
Nyalla ?
Mardani:
Ya, makasih bang Karni. Yang pertama izin sebelum menjawab Jawa Timur eh
menanggapi tentang kondisi terakhir termasuk beberapa pernyataan pak Fahri
Hamzah ya. Yang pertama tentu tidak semua eh politik kita hitam dan gelap yah.
Ini Bagdja, eh Bawaslu kita. Ada banyak usaha yang sudah kita lakukan, agar
politik kita low cost. Contohnya, kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon,
kampanye di media, iklan semua dicover oleh negara. Dalam hal ini KPU atau
KPUD. Dulu, dari TPS itu dibawa ke kelurahan PPS. Sekarang proses itu tidak
ada. Langsung dibawa ke kecamatan. Karena kami menilai transaksi dan kwot and
an kwot, ruang gelap di kelurahan ini, 77.000 desa dan kelurahan tidak bisa
terkontrol ketimbang 6000. Kita sudah buat ya. Bukan cuma itu, KPUD
berkewajiban menyediakan alat peraga ya. Jadi waktu kampanye apapun kalau
mas Ferry sudah ditetapkan, dibuatkan. Kami serahkan ke KPUD, design-nya
segala macem. Jadi sudah ada perbaikan. KPK dan Polri sudah buat Satgas anti
money politik. Walaupun tetap kami harapkan koordinasi dengan Bawaslu.
Karena selama ini Bawaslu juga gakumdu di bawah Bawaslu ya. Jadi berbagai hal
sudah kita coba. Tetapi memang harus diakui tiga institusi yang punya trust paling
rendah, DPR, politisi, partai politik. Ya ini membuat publik akhirnya merasa gitu
loh. Bagaimana tiga yang terendah ini harus membayar kepada mereka. Akan
sangat baik yang Ustad Khaththath tadi katakan. Dulu, punten Ustad Khaththath,
zaman Masyumi, itu orang-orang terbaik yang kepilih dan dibiayai oleh kader-
kader Masyumi. Mereka urunan, mereka gabung. Kami di PKS, belum sebaik itu.
Tapi sedang mencoba yang terbaik. Dan ternyata ini bukan cuma pikiran PKS.
Tadi Gerindra berpikir sama. Saya yakin Yandri di PAN juga sama. Saya ngobrol
sama pak Amir Samsudin Demokrat, yang terbaik, partai punya duit, pilih kader
terbaik, dibiayai oleh partai. Abis itu kader terbaik itu bekerja untuk mewujudkan
ideolog partai. Nah kami sedang mencoba ke sana. Makanya bersyukur bang
Karni mengangkat tentang mahar ini. Kalau sikap PKS seder, sederhana untuk
bab mahar ini. Buka semuanya, laporkan semuanya, hukum siapapun yang
melakukan. Ini kan bagian dari residu demokrasi. Kami yakin ke depan mau
Pilkada langsung atau dipilih oleh DPRD, semua akan membaik ketika akhlak
dari kami di partai politik, teman-teman 212 dan mungkin, minta maaf Ustad
Khaththath bukan cuma 212 ya, ada banyak organisasi-organisasi yang lain tuh
mulai tumbuh ideologinya. Kami gembira sekali sekarang, ada kebangkitan. Kelas
menengah lebih aware kepada politik. Umat lebih aware kepada politik. Dulu kan
nganggap, politik buat apa sih, buruk semua. Ternyata, punten lagi-lagi, mas
Anies udah memberi contoh bagaimana ketika umat benar memilih hasilnya juga
baik. Mas Anies sudah memberikan contoh. Tolak reklamasi. Kalau mau duit,
reklamasi luar bisa gitu loh. Nah tetapi ini baru satu contoh yang baik. Masih
banyak contoh-contoh yang buruk. Gak kenapa. Kita terima. Tinggal bagaimana
kita memperbaiki. Makanya temen-temen LSM, bang Effendi semua, terus watch
dog lah, awasi kami. Kritik kami. Kit dan memang akan menjadi baik, tetapi
waktunya memang terus bertahap. Sebenernya kasus mahar politik, nanti kalau
dibuat banyak yang lain-lain. Money politic juga ada. Itu harusnya menjadi
keprihatian bersama ya. Saya kebetulan di komisi II, bareng-bareng sama temen-
temen Bawaslu. Bareng-bareng sama temen KPU sedang mencoba, bagaimana
membuat demokrasi menjadi simpel, murah, bisa betul-betul melahirkan marrige
system. Nah tetapi itu take time. Tapi kita akan maju terus. Makanya apapun yang
terjadi kita akan jalan untuk memperbaiki. Untuk kasus Jawa Timur, memang ya,
PKS, ustad Khaththath eh menawar, memberikan 5 nama, bukan cuma Jawa
Timur ustad Khaththath ya. Kota Bogor ada, eh kota Cirebon ada, bahkan di kota
Cirebon saya aga panjang ini karena kita bener-bener mendengar apa pendapat
dari para ulama. Ulama bilang jangan ikut belah sini, kami coba ikut. Tetapi buat
kami yang terjadi bukan hal teknis. Tentang pak La Nyalla atau tentang pak sikap
dari temen-temen Gerindra. Tetapi bagaimana kita memang mencoba berpartai
ini, berjihad, berjuang, ayo cintai negeri ini dengan kita yang berpartai. Tampilkan
yang kebaikan yang dengannya mudah-mudahan keluar pesona bahwa kalau
orang berpartai itu dalam berjuang dan dengan berjuang kita coba lakukan
perbaikan melalui domain politik ini. Gitu bang Karni
Karni:
Baik. Terimakasih
Djamal Aziz:
Pak. Pak Karni
Karni Ilyas:
Apa
Djamal Aziz:
Saya mau menyampaikan. Mau menyampaikan surat dari pak La Nyalla
Karni Ilyas:
Kapan ketemu pak La Nyalla?
Djamal Aziz:
Lewat personalnya dia. Karena saya tadi baru turun dari Tegal, ketemu sama
orangnya, disuruh ngambil. Sekarang kan dunia dalam genggaman pak Karni.
Karni Ilyas:
Ya tapi asal jangan palsu aja itu surat
Djamal Aziz:
Oh tidak. Kita pertanggungjawabkan. Iya toh. Bapak bisa baca
Karni Ilyas:
Iya. Baca sendiri. Coba
Djamal Aziz:
Percaya kalau saya yang baca
Karni Ilyas:
Coba lihat dulu
Djamal Aziz:
Ah begitu dulu dong gituh. Eh nanti nanti katanya gak dibaca utuh. Gituh. Lihat
dulu. Ndak. Ndak banyak itu. Cuman anunya mungkin printsnya jaraknya jauh-
jauh. Ya poin harus amanat semua. Iya.
Karni Ilyas:
Gak ada tanda tangannya loh
Djamal Aziz:
Oh iya
Karni Ilyas:
Ya tapi saya percaya dia
Djamal Aziz:
Oh ya terimakasih pak Karni. Jadi yang pertama, surat ini ditujukan ke bung
Karni Ilyas. Assalamualiakum warahmatallahi wabarakatuh. Saya mohon maaf
tidak bisa hadir di acara ILC, karena bersamaan dengan agenda yang telah
terlebih dahulu harus saya hadiri. Maka saya mohon, agar kiranya dapat dibacakan
pernyataan tertulis saya. Penyataan tersebut dibawa oleh kolega saya, saudara
Djamal Aziz. Saya sendiri sekarang. Ya. Yang mengetahui persis perjalanan
ikhtiar politik saya untuk mencalonkan diri di Pilgub Jawa Timur. Ya.
Terimakasih bung, (ini kepada pak Karni). Pernyataannya:
Selasa, 16 Januari klarifikasi: a) Saya tidak pernah mengatakan secara langsung
bahwa Prabowo memalak saya. Kalimat itu adalah judul dari media. b) Tidak
pernah pula saya mengatakan Prabowo meminta uang mahar. Ada oknum
pengurus partai yang menemui saya menjanjikan mengurus rekomendasi. Ini di
tingkat fakta. b) Oknum tersebut meminta sejumlah fasilitas pribadi kepada saya.
c) Oknum tersebut meminta sejumlah dana untuk beberapa keperluan yang tidak
perlu saya rinci. Karena hanya membuka aib orang. Total yang saya keluarkan
kepada oknum tersebut kurang lebih 7 miliar. Yang terdiri dari 5 miliar koma 900
(5,9 m), dan beberapa kali pengeluaran sekitar 1,1 miliar. Ketua DPD Gerindra
Jatim dalam membicarakan melalui telpon dengan tim saya, menyampaikan agar
disiapkan dana sekitar 170 atau 150 miliar, akan dibawa ke Prabowo dan akan
diurus rekomendasi calon gubernur. Sekaligus akan diurus ke partai koalisi
lainnya. e) Saya ketika dipanggil Prabowo diminta untuk menyiapkan,
menyerahkan dana saksi 40 miliar. Di kisaran tanggal 20 Desember. Saya tidak
setuju, karena saya hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana saksi dan
dana pemenangan setelah resmi sebagai calon gubernur di KPU. Karena itu saya
sudah membuka cek 70 miliar yang akan bisa cair setelah saya resmi menjadi
calon gubernur. f) Akhirnya saya diberi surat tugas oleh Prabowo untuk mencari
sendiri partai koalisi dan diberi waktu 10 hari. g) Semua fakta tersebut tercatat,
ada saksi, dan sebagian ada bukti otentik. Baik berupa kwitansi, tanda terima,
maupun rekaman chatting dan telpon. Harapan pak Nyalla; a) Saya berharap
kepada semua stakeholder politik dan akademisi untuk mengambil pelajaran
berharga dari fenomena politik rekomendasi partai di Indonesia untuk kemudian
menyusun rumusan perbaikan sistim, tata kelola dan model. b) Saya berharap,
MPR dan DPR melakukan evaluasi kebijakan dan evaluasi peraturan perundangan
terkait dengan partai politik dan kontestasi pemilihan kepada daerah. c) karena
politik biaya tinggi cenderung menghasilkan perilaku koruptif bagi pemenang dan
kerugian material bagi moril, baik materil kepada yang kalah. d) Terhadap internal
partai Gerindra, saya berharap badan pengawas dan etik partai melakukan
tindakan terhadap oknum-oknum partai dan orang dekat ketua umum yang
terbukti melakukan tindakan yang merugikan partai. Sikap secara pribadi saya
tidak akan terlibat dukung-mendukung pasangan calon Pilgub Jatim. Saya
memilih puasa politik dengan tetap melakukan konsolidasi dengan para
pendukung dan relawan saya untuk menyongsong Pileg dan Pilpres 2019. Catatan
tentang pembukaan posko, pengaduan korban gagal rekom adalah inisiatif para
aktivis yang mendukung sikap saya untuk membuka permasalahan ini ke publik.
Bukan inisiatif pribadi saya, karena saya dalam posisi menyetujui saja usulan dan
gagasan yang diinisiasi para aktivis tersebut. Ini surat saya serahkan kepada pak
Karni.
Karni Ilyas:
Oh sekretaris
Djamal Aziz:
Ya. Kalau saya diberikan kesempatan untuk komen pak Karni dari surat ini.
Karni Ilyas:
Ko komen
Djamal Aziz:
Mustilah. Masa cuma nganter surat. Emang tukang pos saya. Jahat amat pak
Karni. Ya toh. Jadi begini pak Karni, saya memang dari tadi tidak boleh masuk.
Tapi saya nonton semua apa yang disampaikan dari pertama, pak Effendi Ghazali
sampai terakhir pak mardani. Semuanya ini niatnya benar. Niatnya benar. Tapi
hasilnya belum tentu baik. Padahal kalau benar itu pasti hasilnya baik. Maka saya
melihat, saya sebagai temannya Nyalla, sahabat saya. Saya mengerti dan
memahami semua situasi yang dirasakan oleh saudara Nyalla. Bahwa ini akibat
kesalahan sistem. Kesalahan sistem. Jadi harus berani DPR MPR mengkaji sistem
ini. Tadikan semua ngakuin nih. Sistemnya yang salah. Pak Fahri tambah
menggebu ini sistemnya yang salah. Sudah tau salah ko diterusken. Sudah tau
bukti sudah ada. 361 kepala daerah, 18 provinsi, 343 kabupaten kota. Loh kok
diem. Ini yang harus kita, saya terimakasih sekali pak Karni memberikan ruang
kepada ILC. Ini apa yang dilakukan mudah-mudahan sistem yang ke depan bisa
lebih baik. Ini kan kalau saya, saya pribadi sepertinya ini rasa demokrasi
pancasila, tapi racikannya, racikan liberal. Ya racikan liberal ya toh. Jadi
keliatannya demokrasinya pancasila, tapi racikannya liberal. Loh bagaimana kalau
mau enak tapi racikannya liberal. Ya ndak mungkin. Sangat mustaha itu. Ah ini
harus sistem yang harus dirobah, kalo tidak mau merubah sistem sangat susah.
Sangat susah pak Karni.
Karni Ilyas:
Usul ditampung
Djamal Aziz:
Hah usul ditampung. Ya toh. Musti. Harus ditampung wong ini disaksikan oleh
orang seluruh Indonesia kok. Bagaimana ndak ditampung ya toh. Jadi karena
racikan liberal maka seharus anak negri ini khususnya yang sekarang duduk di
DPR, di MPR, memberanikan diri, menginisiasi, menginisiatifi untuk merobah
sistem ini. Karena perintah undang-undangnya cuman satu yang boleh dipilih
langsung itu presiden. Yang lainnya ini kan karena euforia. Mohon maaf pak
Karni saya kasih analog. Ini demokrasinya industri, kalau industri musti pakai
vulus. Mahh harus vulus. Al vulus yoh yan nufus. Ah ma iya toh. Barang kasar
jadi alus. Mafi vulus, mampus. Hah, itu yang terjadi. Jadi kalau ini tetep
dipertahankan, bengkok, negeri ini bengkok nanti. Kasian anak-anak kita.
Demokrasinya industri pak Karni. Apa yang terjadi dari 98 ke sekarang ini, saya
analogkan, yang kemarin 98 itu anak jin, bapak jin, kawan jin, family jin, dalam
botol. Ditutup, cret. Semua nurut keputusannya. Begitu 98, di buka ini botol jin
ini. Wurrrrrrr. Keliling sekarang, kemana-mana. Mungkinkah ini anak dan
family-nya jin ini dikembalikan ke botol? Ndak mau. Wong sudah nyaman ko.
Karni Ilyas:
Susah
Djamal Aziz:
Susah. Satu-satunya jalan harus mantra yang dibuat dengan baik. Mantranya itu
adalah di konstitusi. Yah kebetulan di sini ada dua wakil ini, wakilnya rakyat, pak
Yandri sama pak Mardani. Apalagi pak Mardani kemarin pidatonya “saya mau
ganti pemerintah yang akan datang”. Hah ndak usah begitu, peraturan dulu.
Pemilihan tetap dilaksanakan. Kalau Bawaslu, duduk diem ketawa-ketawa saja
dia. Kalau saya bisa sidik ya, ya saya sidik. Gak bisa saya sidik, ya saya duduk
tambah wewewe...tambah seger ini kan gitu. Jadi gitu pak Karni.
Karni Ilyas:
Ya udah.
Djamal Aziz:
Saya pikir ini harus segera. Pak Karni punya dosa dan punya ganjaran. Kalau ini
bisa terealisasi, orang yang paling menerima ganjaran terbesar adalah pak Karni.
Tapi kalau tidak terealisasi, orang paling banyak menanggung dosa juga pak
Karni. Ya karena ini faktan, ini adu domba. Jadi saya minta kejadian ini berhenti
sampai di sini. Kita ke depan kita pikirkan anak negeri bagaimana lebih baik ya.
Cocok itu. “apa musti apa, duduk di sebelah ini tapi bisik-bisik terus ini.
Berbahaya ini kawan ini”
Karni Ilyas:
Ya udah dong.
Djamal Aziz:
Jadi saya punya keyakinan, saya berkeyakinan pak Nyalla dan pak Prabowo
insyaallah bisa duduk bersama. Insyaallah. Iya. Ini bangsa paling gampang islah.
Woo bangsa islah. Cuman kebetulan kemarin itukan karakternya pak Prabowo
begitu, pak Nyalla begitu. Meletup sama-sama. Seperti mercon tahun baru. Duar
duar duar aja. Mana yang mau dipadamkan ndak bisa. Tapi tahun barunya selesai,
merconnya abis. Aahhhh
Karni Ilyas:
Ya ya udah udah.
Djamal Aziz:
Ya kita islah ya. Jadi begitu lah pak Karni. Kita berdoa mudah-mudahan pak
Karni panjang umur bisa memperkrasai hal-hal yang seperti ini. Ya. Bisa
menanggung, bisa memperbaiki yang anak negeri ini. Demikian yang bisa saya
sampaikan pak Karni
Karni Ilyas:
Baik
Djamal Aziz:
Hadana wayakum ihdinassyiratal mustakim. Assalamualaikum warahmatallahi
wabarakatuh.
Karni Ilyas:
Waalaikumsalam. Ini tukang pos lebih lama dari panelis gimana. Kita rehat
sebentar.
SEGMENT 6
[LIVE]
Karni Ilyas:
Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sekarang saya minta pendapat pakar pidana
soal sanksi pidana dari apa namanya, mahar politik
T. Nasrullah:
Jadi gini, kalau kita lihat di undang-undang Pemilu bang Karni ya
Karni Ilyas:
Iya
T. Nasrullah:
Begitu saya buka undang-undang Pemilu itu hampir 100 pasal mengatur pidana
tentang Pemilu. Banyak bener. Jadi kalau kita lihat undang-undang organik yang
paling banyak mengatur pidana ini undang-undang pemilu. Nah kemudian saya
coba cari kaitan yang terkait dengan diskusi judul diskusi malam ini. Ternyata
yang saya melihat itu ada istilah mahar politik yang kita gunakan. Nah mahar
politik ini, kita harus mencoba memahami dulu apa makna mahar politik yang
selama ini kita isukan. Nah ada yang dalam konteks pertama adalah sumbangan
ke per ke parpol untuk digunakan sebagai biaya operasional dalam rangka
pemenangan calon tersebut. Yang kedua adalah upeti, jadi mahar pemilih itu
dimaknai dalam rangka upeti atau setoran kepada parpol atau orang-orang tertentu
agar si pemberi upeti dijadikan calon kepala daerah dalam Pilkada itu. Nah eh
sekarang makna yang mana yang ingin kita gunakan. Kedua-dua makna itu
termasuk kategori pidana, atau hanya makna kedua saja. Bahwa pemberian, kalau
kita lihat pasal 47 tidak menggunakan istilah mahar. Tetapi menggunakan
pemberian imbalan atau penerimaan imbalan. Nah tapi dalam konteks yang
manakah penerima imbalan atau pemberi imbalan itu yang masuk kategori yang
disalahkan. Apakah dalam konteks pencalonan ansih, atau termasuk biaya dalam
rangka biaya dana operasional untuk pemenangan pemilu. Nah eh saya ingin
ceritakan ada sebuah kasus yang pernah masuk ke kantor saya. Bahwa orang
tersebut ingin menuntut sebuah parpol tertentu. Ada salah satu calon ini ditingkat
kabupaten. Hasil survey partai tersebut, calon itu mempunyai elektabilitas
tertinggi. Bisa mencapai 70 %. Oleh karena itu dilamar lah oleh parpol tersebut
untuk menjadi calon, tapi dia tidak perlu bayar apapun. Namun orang itu gak mau.
Mendaftarkan, mendaftarlah calon lain ke parpol tersebut. Parpol itu mengatakan
saya tidak bisa angkat citra kamu, untuk bisa memenangkan elektabilitas itu.
Kalau tidak ada biaya-biaya yang kita perlukan di dalam rangka mengangkat
nama kamu. Termasuk spanduk dan lain-lain dan segala macam. Nah orang ini
merasa kecewa. Akhirnya datang ke kantor saya ingin menuntut parpol itu. Tapi
setelah saya sampaikan diskusi kemudian saya ajukan pertanyaan-pertanyaan
kepada parpol tersebut. Kemudian eh pengurus parpol itu bersedia menerima saya.
Dijelaskan bahwa memang bener pak Nas, kami minta yang bersangkutan
menyediakan dana itu. Kalo ga kami tidak bisa ngangkat. Kami mencalonkan
sesuatu, seseorang yang bagi parpol perlu kita menang. Kalau kalah nanti, kalau
ga ada biaya, ga ada elektabilitasnya, ga ada bagaimana kami mengangkat. Berarti
kami bunuh diri. Lebih baik kita pilih calon lain. Nah nah itu persoalan-persoalan
yang ada di dalam politik eh perpolitikan kita. Karena itu saya, saya sependapat
dengan pemikiran-pemikiran tadi bahwa sistim politik harus dibenahi. Kalau
engga, kita tidak bisa mengangkat keterpurukan ekonomi dan pembangunan.
Karena apa, sebagian besar uang negara ini, dibakar dan disobek-sobek untuk
kebutuhan keperluan Pemilu dan Pilkada. Kita boleh menggunakan istilah apapun,
saya mengatakan ini dibakar dan disobek-sobek untuk kepentingan ini. Nah
kemudian, saya merujuk kepada tadi, orang memberikan uang. Seseorang
memberikan uang ke parpol ada motivasi. Motivasinya apa? Kembali ke
pertanyaan tadi. Apakah motivasinya agar dia diterima sebagai pencalonan. Atau
dia, memberikan uang ke parpol dalam rangka parpol tersebut mempersiapkan
mesin politiknya agar dia bisa dimenangkan. Begitu juga parpol yang menerima
uang. Ada motivasi dari penerimaan uang. Apakah untuk kepentingan parp,
pribadi pengurus tersebut atau dalam rangka menyiapkan mesin politik. Karena
hukum pidana tidak bisa bergerak tanpa motivasi dari si pelaku itu. Nah kemudian
tadi ada yang menarik bahwa ada rekaman pembicaraan. Hati-hati loh, rekaman
pembicaraan yang kita gunakan, yang kita rekam dari pembicaraan orang lain.
Saya ngobrol-ngobrol tadi dengan pak Djamal, kemudian saya rekam tanpa seizin
beliau. Itu masuk dalam ranah yang diatur dalam undang-undang ITE. Jangan
sembarangan menggunakan itu. Saya ingatkan maaf ke pak Daniel yah. Saya
ingatkan pak Daniel, mohon hati-hati merespon ajakan pak Faizal untuk ke
Bareskim membawa rekaman itu. Saya hanya menyampaikan sebuah peringatan
hukum bahwa ini tidak tertutup kemungkinan akan berbalik ketika anda merekam
pembicaraan orang lain yang tanpa izin dari orang tersebut. Saya tidak bermaksud
untuk menyampaikan hal negatif tapi memberi, memberi sebuah masukan hukum.
Nah warning disitu. Nah kemudian, saya juga mengingatkan hati-hati ketika kita
mengatakan ada persekongkolan apalagi menyebutkan nama orang. Kalau itu
sebuah asumsi tok, tuduhan seperti itu nanti kita bisa diminta pertanggungjawaban
oleh hukum pidana. Baik perdat, pidana maupun perdata. Kecuali kita bisa
membuktikan dan bukti itu tidak terbantahkan. Tapi kalau itu hanya sebuah rang,
asumsi-asumsi yang kita rangkai sedemikian rupa, hati-hati dalam hukum pidana.
Nah saya berbicara ini karena pak Karni meminta saya melakukan analisis
terhadap hukum pidana dalam persoalan ini. Nah kemudian tadi juga saya
mendengar narasumber, mungkin tidak dalam kapasitas saya, yang menyatakan
bahwa sebaiknya kembali kepada rezim sejarah masa lalu. Pemilihan Pilkada itu
lewat DPRD saja. Sejarah masa lalu juga menyatakan bahwa lewat DPRD juga
ada persoalan politik. Pada bahkan, saya tahu di daerah saya. Pada malam terakhir
pencalonan, berubah kontelasinya sehingga orang yang sudah eh ditetapkan awal
berubah pihak, kepada pihak lain. Nah kemudian, eh saya juga mengingatkan
bahwa tadi disampaikan bisik-bisik oleh pak Djamal nih. Pak djamal ini
merupakan bintang malam ini yang bisa membuat bang Karni terdiam tadi.
Benar-benar pak Djamal ini, tadi bilang-bilang pak Nas katanya. Kalau ngomong
jujur, begitu banyak partai politik di Indonesia ini, hanya satu partai saja, tapi saya
gak mau nyebutkan nam, partai apa yah. Yang tidak perlu biaya untuk saksi.
Karena kader-kadernya bekerja dengan suka rela, dan turun sistemnya sampai ke
bawah. Ini kata pak Djamal. Cuma pak Djamal saya tanya, partai apa? Dibisikin
kepada saya tapi jangan ngomong-ngomong nanti dianggap kampanye kata dia.
Nah kemudian, terakhir kepada masyarakat saya sampaikan bahwa, ketika kita
melihat penyerang di sebuah pertandingan sepak bola. Bahkan pembela back yang
menjadi back yang begitu getol. Hati-hati kita mencermatinya. Karena tidak
tertutup kemungkinan penyerang maupun pembela yang berada di garis back itu
adalah oarang-orang yang berharap memperoleh tanda bintang mahaputra. Oleh
karena itu, baik penyerang maupun pembela. Kita cermati dengan cerdas saja.
Jangan emosional, jangan marah. Biarkan itu berjalan, dan kita harus lebih cerdas
daripada penyerang dan pembela itu dalam mengamati dan bersikap. Demikian
bang Karni.
Karni Ilyas:
Baik, makasih. Sekarang terakhir, pak Rahmat Bagja dari Bawaslu
Rahmat Bagja:
Ya, terimaksih bang Karni
Karni Ilyas:
Sejauh mana udah yang terkumpul dan apa hanya satu kasus? Atau banyak
pengaduan?
Rahmat Bagja:
Iya
Karni Ilyas:
Karena saya dengar daerah-daerah
Rahmat bagja:
Mulai
Karni Ilyas:
Ada walikota ada bupati
Rahmat Bagja:
Sejauh ini, ada tiga yang mulai eh kita klarifikasi. Jadi untuk mengklarifikasi juga
pernyataan dari pak Faizal, pertanyaan apakah kami ikut dalam genderang politik
atau satu tidak. Karena yang jelas pada saat kita melihat press confers-nya pak La
Nyalla itu terjadi pada proses pencalonan. Jadi kita punya kewenangan untuk
mengawasi tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan sudah mu, dibuka dan
ditutup pada 10 Januari lalu. Oleh sebab itu, Bawaslu Jawa Timur berinisiatif
kemudian untuk melakukan undangan klarifikasi kepada pak La Nyalla untuk
menjelaskan apakah betul yang dipress confersikan pada beberapa hari yang lalu.
Kemudian undangan klarifikasi ini telah dilayangkan pada hari senin yang lalu,
kemarin pak La Nyalla tak bisa datang, beliau menitipkan surat bahwa sedang ada
di Jakarta. Kemudian kami undang kembali untuk hadir pada besok hari oleh
Bawaslu Jawa Timur. Kenapa Bawaslu Jawa Timur? karena penanggungjawab
Pilkada ada pada setiap Bawaslu daerah kabupaten kota dan provinsi. Bawaslu
Indonesia adalah penanggungjawab terakhir jika masalah tidak bisa diselesaikan
oleh teman-teman di kabupaten kota dan Bawaslu provinsi. Dan kemudian apakah
ini termasuk dalam mahar atau tidak, kami hanya menjelaskan bahwa adanya
indikasi-indikasi, dan belum, belum kita jadikan temuan. Karena ada dua proses
dalam pidana Pemilu di Bawaslu untuk Pilkada dan Pemilu. Pertama laporan,
kedua temuan. Temuan ini didapatkan oleh pengawas kami di lapangan
sedangkan laporan didapatkan oleh dari masyarakat. Nah kemudian, yang kami
lihat ada indikasi kemungkinan melanggar pasal 47. Partai politik atau kumpulan
parpol dilarang menerima imbalan. Imbalan kan dalam bentuk apapun, dalam
bentuk apapun. Dan ini kemudian, sebenarnya pasal 47 undang-undang 8 tahun
2015 tentang Pilkada. Yang kemudian dirubah, diubah, kemudian undang-undang
no 10 tahun 2016 yang menambahkan sanksi pidananya. Sanksi pidananya dulu
gak ada sanksi pidananya. Sekarang ditambah dengan sanksi pidana pada undang-
undang 10 tahun 2016 yang menyatakan “setiap anggota partai politik, atau
anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan
melanggar hukum, menerima imbalan dalam betuk apapun dalam proses
pemilihan gubernur, dalam proses pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati
dan wakil bupati, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat
1 dipidanakan paling singkat 36 bulan dan paling lama selama 72 bulan dengan
denda paling lama sedikit, paling sedikit 300 juta dan paling banyak 1 miliar. Dan
kemudian pasal 47 ayat 6 juga ada penambahan sanksi. Setiap partai politik atau
gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang
diterima. Nah itu harus hati-hati. Akan tetapi pembuktiannya sulit. Kenapa? Harus
melalui proses di peradilan pidana. Peradilan pidana yang harus sampai dengan
inkrah sampai dengan final, harus ada final and mainding. Jadi tidak bisa
kemudian kita sanksi tapi tidak ada pembuktian di peradilan. Nah oleh sebab itu,
ini yang kemudian kami meminta kepada para panwaslu di eh di daerah untuk
kemudian mengawasi seluruh proses tahapan. Ketika kita berani melakukan
undangan klarifikasi, munculah kasus Cirebon, munculah kasus Palangkaraya.
Dan kemudian akan muncul kasus-kasus yang lain. Dan ini juga merupakan
masukan nanti kepada eh bapak kita disamping kiri saya ini pak Mardani dan pak
Yandri untuk kemudian melakukan koreksi terhadap undang-undang atau atau
penambahan atau bagaimana terserah temen-temen di DPR. Karena kami sebagai
pelaksana undang-undang. Kemudian apakah ini bisa masuk ke dalam temuan,
belum bisa. Karena sampai sekarang pak La Nyalla belum memenuhi undangan
kami. Kami mana bisa kemudian, meneruskan kemudian memeriksa alat bukti
jika orang yang, yang mengeluarkan statement juga tidak bisa kami, kita periksa.
Nah inilah yang kemudian jadi pr kita bersama untuk jangan sampai nanti orang
dengan gampang menuduh partai a terima imbalan. Saya punya buktinya-
buktinya, tapi tidak melakukan klarifikasi terhadap bukti tersebut. Nah inilah kita
jaga marwah partai politik, marwah juga Pilkada kita, agar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kalau tadi bicara masalah molar, moral, kami
juga melakukannya dengan penuh integritas. Kalau kita mau santai-santai saja
selesai. Gak usah kita panggil, gak usah kita klarifikasi. Selesai, oh iya ini jadi
perbincangan di masyarakat iya, tapi gak ada tindakan. Ya seperti itulah, kalau
kita penyelenggaran pemilunya santai-santai saja, integritasnya bermasalah, kasus
ini akan dibiarkan. Akan tetapi dengan pencarian alat bukti yang sulit pun kita
undang dulu pak La Nyalla.
Karni Ilyas:
Kalau gak mau datang?
Rahmat Bagja:
Kalau bened dijelaskan
Karni Ilyas:
Bukan. Ada eh unsur pemaksa ga? Atau
Rahmat Bagja:
Oh gak bisa. Karena, karena kalau unsur pemaksanya eh kami tidak bisa karena
Bawaslu bukan kemudian bisa memanggil orang seperti Polisi, kecuali kami
dapatkan temuan, temuannya itu bisa di bicarakan dengan eh centragakumdu, usut
Bawaslu. Berbeda dengan centragakumdu usut Pemilu, nih aga beda nih.
Sekarang di Pemilu kalau eh di Pemilu itu ada dibawah kendali Bawaslu. Tapi
Pilkada, itu di bawah kendali organisasi institusi masing-masing. Bawaslu, polisi,
dan kejaksaan mempunyai kendalinya masing-masing. Oke di kami jadi temuan,
tapi belum tentu oke di Polisi. Kami hanya punya waktu tiga plus dua, tiga hari
plus dua untuk mengungkapkan mendapatkan temuan alat bukti. Kemudian kami
serahkan ke polisi, polisi punya waktu tujuh hari plus tujuh hari, 14 hari.
Kemudian kalo ini sudah jadi alat bukti menurut polisi bisa
dipertanggungjawabkan, masuk lagi ke kejaksaan. Jadi prosesnya masih panjang.
Karni Ilyas:
Ya kalo gitu DPR waktu kasih wewenang itu setengah hati namanya.
Rahmat Bagja:
Bawaslu lebih kuat di undang-undang pemilu, di undang-undang Pilkada memang
aga sulit. Karena prosesnya tidak dibawah kendali Bawaslu. Sekarang di Bawaslu
untuk pidana pemilu khusus untuk pidana pemilu yang nasional yang pemilu
legislatif dan presiden, kendali jaksa dan polisi ada di bawah Bawaslu. Sedangkan
di Pilkada tidak. Dan ini belum dirubah. Belum diubah oleh temen-temen di DPR.
Karni Ilyas:
Gak disesuaikan yah?
Rahmat Bagja:
Iyah.
Karni Ilyas:
Belum disesuaikan?
Rahmat Bagja:
Betul. Begitu pak Karni. Dan ini juga jadi keprihatinan kami bersama agar jangan
sampai kami memang tidak punya eh pemanggilan paksa dan akan tetapi ini
bentuk pencegahan. Yang diberikan kepada kami, fungsi ini diberikan menurut
undang-undang nomor 7 tahun 2017 secara jelas oleh eh pemberi undang-undang
bahwa kami mempunyai fungsi pencegahan. Oleh sebab itu pencegahan adalah
kalau dalam kita liat pengawasan, pengawasan terdiri dari pencegahan dan
penindakan. Ini kita akan lakukan sekarang dan kita lakukan sekarang dalam
bentuk pemanggilan terhadap undangan, undangan klarifikasi bukan panggilan.
Kalau panggilan sudah berbeda. Ini undangan klarifikasi. Ini.
Faizal Assegaf:
Jadi kalau kita lihat eh pernyataan Bawaslu kemudian kan diikuti surat, saya
dikirim suratnya. Sesudah ada opininya. Maka saya bilang potensi politik itu ada.
Jadi malam ini atas nama pak La Nyalla saya mengatakan, ruang klarifikasi itu
sementara lagi berjalan karena ini kader dengan eh pak La Nyalla ini kader. Tadi
udah ada jawaban kan dikelola secara internal ya. Maka mahkamah partai bekerja.
Yang kedua soal rekaman tadi.
Karni Ilyas:
Tunggu dulu tunggu dulu, ini udah selesai belum?
Rahmat Bagja:
Sudah pak sudah. Ini yang akan kami lakukan. Undangan klarifikasi, karena kan
bukan laporan
Faizal Assegaf:
Soal rekaman sih kita ya pak Karni
Karni Ilyas:
Hah?
Rahmat Bagja:
Karena bukan laporan pak. Kalau laporan kalau temuan itu prosesnya panjang.
Pengawas, untuk pengawas. Kami juga tidak bisa kemudian mengada-ada untuk
panggil semua orang. Tidak bisa. Kami harus ada bukti pertama dulu. Buktinya
kita tidak pegang. Sampai sekarang tidak kita pegang.
Karni Ilyas:
Baik
Rahmat Bagja:
Ini yang harus kita lakukan. Kalau bisa datang, kalau tidak ya, ya jangan buat
statement yang bermasalah. Atau diselesaikan di partai sendiri. Jangan kemudian
di, di ruang publik. Menurut saya.
Karni Ilyas:
Baik.
Rahmat Bagja:
Ya
Faizal Assegaf:
Pak Karni saya tambah sedikit. Soal rekaman tadi itu saya luruskan jangan sampai
salah. Rekaman itu kan terbuka kan sama pak Daniel sama pihak DPD Jawa
Timur ya. Pengertian saya membawa itu ke Bareskim karena ada pernyataan dari
DPD Jawa Timur yang meragukan itu bukan suaranya. Kalau dia ragukan, kami
dari progres 98 akan bawa itu ke Bareskim. Untuk uji digital forensik. Tapi ko
malam ini meliat
Rahmat Bagja:
Engga ini kasus. Belajar dari kasusnya pak Setia Novanto ini pak. Di pada
putusan MK yang memang melarang untuk itu. Kalau tidak salah bang eh bang
Nasrullah bisa menjelaskan. Karena un eh harus dilakukan oleh penegak hukum.
Itu kasusnya pak Novanto yang meng uji materil kepada Mahkamah konstitusi.
Karni Ilyas:
Ga itu papa minta saham itu gak itu bukan
T. Narsullah:
Ga saya tidak akan menjelaskan itu, hanya saya ingin katakan bahwa merekam itu
saja sebuah larangan. Ya. Apalagi rekaman itu anda gunakan untuk menyerang.
Mas, sebuah rekaman saja anda gunakan untuk membela diri saja sudah tidak
bisa. Apalagi rekaman itu anda gunakan ya menyerang. Jadi saya ingatkan saja
bahwa itu sudah ada putusan MK. Dan hati-hati dalam, dalam menggunakan
rekaman yang tanpa izin dari pihak itu. Anda bersentuhan dengan undang-undang
ITE. Saya hanya memberikan masukan
Karni Ilyas:
Baik. Cukup saya kira. Pemirsa sampailah kita di ujung acara. “Dalam politik
tidak ada yang kebetulan, kalau pun terjadi seperti kebetulan. Sebenarnya itu
sudah direncanakan” kata Franklin Roosevelt, presiden Amerika. Kita ketemu
ILC mendatang.
DOKUMENTASI