ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM...
-
Upload
dinhnguyet -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM...
ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PAEDOFIL
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 292/PID.SUS/2012/PN.SINGARAJA)
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM
OLEH:
HASBI ASH SIDDIQI
NIM. 11340079
PEMBIMBING:
1. DR. DRS. KH. MAKHRUS M, S.H., M. Hum.
2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015
ii
ABSTRAK
Paaedofil adalah perbuatan aktivitas seksual yang dilakukan seorang
dewasa dengan seorang di bawah umur baik terhadap laki-laki maupun perempuan.
Anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan Paedofil dapat mengalami
penderitaan yang sangat berat, baik penderitaan secara fisik maupun mental
kejiwaan. Bahaya dari kejahatan Paedofil perlu mendapat sorotan dari pemerintah
dan aparat penegak hukum, agar apabila terjadi kejahatan paedofil tidak
memberikan hukuman yang terlampau ringan, dan tidak memberikan efek jera
terhadap pelaku. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja, dimana
masyarakat mendesak hakim agar menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku
kejahatan paedofil namun majelis hakim dalam putusan Nomor:
292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja menjatuhkan hukuman minimum terhadap pelaku
berdasarkan pertimbangannya dalam persidangan.
Berangkat dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu
pertama, bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam
menjatuhkan putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja terhadap pelaku
tindak pidana kekerasan seksual paedofil? Kedua hambatan-hambatan apakah yang
dialami majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut?
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan
jenis penelitian pustaka (library research) yang didukung dengan penelitian
lapangan (Field research), dan bersifat deskriptif analitik. Diperkuat dengan
observasi dan wawancara dengan hakim dan kepanitraan bidang hukum.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif,
Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa pertimbangan majelis hakim
dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual paedofil, terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dimana telah memenuhi asas
minimum pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Terpenuhinya
unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan, mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan meringankan. Terdakwa yang sehat dan dalam keadaan normal
dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan ketentuan
Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal
dengan kesalahannya. Adapun hambatan yang dihadapi majelis hakim adalah
pertama penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tetap menyatakan
terdakwa tidak bersalah, namun berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan, majelis hakim menolak nota pembelaan karena tidak beralasan.
Kedua para saksi korban dan saksi keluarga korban mencabut kesaksiannya, dimana
kesaksian dalam BAP berbeda dengan keterangan kesaksian saat persidangan,
namun majelis hakim berpendapat pencabutan kesaksian yang dilakukan oleh saksi
korban dan saksi keluarga korban tidaklah beralasan sehingga harus ditolak.
Key Word: Analisis Pertimbangan Majelis Hakim, Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Paedofil, Putusan No. 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Kupersembahkan sebuah tulisan sederhana ini sebagai wujud syukur, cinta,
dan terimakasih kepada:
Allah SWT, Atas segala karunia rahmat dan nikmat yang telah
diberikan-Nya
Bapakku Drs. Mas’ud Yususf, S.H. (Alm) Moga dirahmati Allah SWT, dan
Mamaku Mahnep S.Pd. Atas jerih payahnya membesarkanku dengan kasih
sayang, memberi pendidikan moril sejak kecil dan telah berjuang, memeras
keringat untuk menghidupi dan mempersekolahkanku sampai di bangku
perkuliahan, yang tentunya dengan segala perjuangannya tidak dapat
digantikan dengan apapun.
Kakak-kakakku Niryani S.Pd., Zulhairi, Yulianti Kusumastuti, dan adikku
Ristina Wahyu Astuti, dan Kakak Iparku Ari yang telah ikut serta
mendukung, memberi motivasi dan semangat kepadaku dalam penyusunan
karya ini.
Orang-orang terdekat yang selalu memberikan doa dan menyemangati
penulis, Insantri Aulia, Nurkamala, Aliya Zahra, Suhartini, Inda Bintang, Baiq
Herni W, Anis Fitriah, Nia.
Sahabat-sahabat terbaikku yang telah sama-sama berjuang selama
menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, M. Haris Syukuri, Rio Pasdi Andora, Ades Putra Arba, Edwin
Prasetyo, M. Mustofa, Putra Rio Mamdoeh, Rayga Vico Sanjaya, M. Zakaria,
Prima Syaputra, Eko Prasetio, Andy Putro,Sukma Palugan, Safitri Wulandari,
yang selalu memberi keceriaan di luar dan di dalam kampus dan semua
teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga.
Keluarga Besar seperjuangan di Kontrakan The Legend Demangan
Gk.1/233, Bang Kenyom, Bang Amonk, Bang Odak, selaku tetua kontridi,
Rahmat Hidayat, Lalu Wahyu Putra Utama, M. Khairi Humaidi, Handika
Johan, Tantowi Yahya, Hendri Saleh, Hajrin, Rosihan Anwar, Bang Zainul,
yang telah bersama-sama mengukir kenangan terindah di tempat rantauan.
viii
MOTTO
“Kesuksesan butuh perjuangan serta pengorbanan, maka berjuang dan
berkorbanlah hingga kusuksesan itu dapat engkau genggam”
“Jadilah sebagai orang yang selalu bermanfaat bagi orang lainnya”
Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka
putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil,
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”
(Q.S. Al Maaidah: 8)
ix
KATA PENGANTAR
الرحيم الرمن هللا بسم
و هللا الا اله ال ان اشهد. الدين و الدنيا امور َعلَى نستعين به و العالمين رب هلل الحمد
.أجمعين صحبه و آله َعلَى و محمد َعلَى صلي اللهم. هللا سول الر محمد ان اشهد
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT
yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya dan sholawat serta
salam tetap terkirimkan buat Rosululloh SAW, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pertimbangan Majelis
Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhdadap Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Paedofil (Studi Putusan Nomor:
292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja)” dengan berbagai kendala yang
Alhamdulillah bisa penulis lewati.
Penulisan skripsi tentang hukum khususnya dalam hal hukum
perlindungan anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual paedofil
merupakan pemaparan teori-teori, serta segala aturan yang mengaturnya
yang telah mahasiswa dapatkan selama di bangku perkuliahan untuk
dikorelasikan dengan fakta lapangan berupa implementasi dalam
pemidanaan pelaku kekerasan seksual paedofil. Dalam kesempatan ini
penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan
lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
x
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program
Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim S.H.,
M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M. Hum selaku Dosen
pembimbing akademik.
6. Bapak Dr, Drs, KH. Makrus M, S.H. M. Hum dan Bapak Ach.
Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Dosen pembimbing
skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan
demi kelancaran penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu
kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angakatan 2011 yang tidak
dapat saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah
memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.
Dalam Penulisan laporan skripsi ini penulis menyadari masih banyak
kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 18 Juni 2015
Penulis
Hasbi Ash Siddiqi
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
HALAMAN ABSTRAK ............................................................................. ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .............................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. vii
HALAMAN MOTTO ................................................................................. viii
HALAMAN KATA PENGANTAR ........................................................... ix
HALAMAN DAFTAR ISI .......................................................................... xi
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 9
C. Tujuan Penelitian. .................................................................... 10
D. Manfaat Penelitian ................................................................... 10
E. Tinjauan Pustaka ..................................................................... 11
F. Kerangka Teoretik ................................................................... 13
1. Teori Tindak Pidana .............................................................. 13
2. Pengertian Seksual Paedofil .................................................. 15
3. Teori Perlindungan Anak ...................................................... 17
4. Pengertian Putusan ................................................................ 19
G. Metode Penelitian ..................................................................... 20
1. Jenis Penelitian dan metode Pendekatan ............................... 21
2. Sifat Penelitian....................................................................... 21
3. Sumber Data .......................................................................... 21
4. Bahan Penelitian .................................................................... 22
5. Lokasi Penelitian dan Narasumber ........................................ 23
xii
6. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 24
7. Analisis Data ......................................................................... 26
H. Sistematika Pembahasan ......................................................... 26
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PAEDOFIL
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .......................................... 28
1. Pengertian Tindak Pidana ...................................................... 28
2. Tujuan Pidana ........................................................................ 31
3. Jenis-jenis Tindak Pidana ...................................................... 33
4. Unsur-unsur Tindak Pidana ................................................... 34
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Paedofil .................... 37
1. Pengertian Paedofil ................................................................ 37
2. Akibat Kejahatan Paedofil ..................................................... 41
3. Sanksi Terhadap Kekerasan Seksual Paedofil ....................... 46
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .................................. 60
1. Bentuk Perlindungan Anak di bidang Hukum Perdata.......... 63
2. Bentuk Perlindungan Anak di bidang HAN .......................... 66
3. Bentuk Perlindungan Anak di bidang Hukum Pidana ........... 67
D. Tinjauan Umum tentang Perihal Hakikat Pertimbangan dan
Putusan Putusan Majelis Hakim ............................................ 68
1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana ........................ 68
2. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim ..................................... 71
3. Sistematika dan Isi Putusan Hakim ....................................... 72
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Dalam
Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor:
292/PID.SUS/2012/PN.Singaraja, Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Paedofil ....................................... 74
1. Gambaran Umum Putusan ..................................................... 78
xiii
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.............. 86
B. Hambatan-Hambatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Singaraja Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor:
292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Paedofil Pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri Singaraja Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor:
292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja ............................................... 96
BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN
DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PAEDOFIL
A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
Perkara Nomor: 292/PID.SUS/2012/PN.Singaraja ................ 99
1. Aspek Hukum Formil ............................................................ 99
2. Aspek Hukum Materiil .......................................................... 102
3. Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan ....................................... 104
B. Analisis Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Majelis Hakim
Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor:
292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja ................................................ 106
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................... 109
B. Saran ... ...................................................................................... 111
Daftar Pustaka ...... ...................................................................................... 112
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Surat Izin Penelitian
B. Surat Bukti Penelitian
C. Pedoman Wawancara
D. Surat Keterangan Wawancara
E. Putusan PN. Singaraja
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah negara hukum,1 dimana dalam penyelenggaraan
pemerintahannya berdasarkan hukum. Negara yang berdiri di atas hukum yang
menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi
tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan oleh karena itu perlu
diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang
baik. Konsep dasar negara hukum Indonesia yakni konsep rechtsstaat
mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid.
Adapun ciri-ciri negara hukum rechtsstaat yaitu:2
1. Adanya perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM).
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin
perlindungan HAM.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi.
Dari uraian di atas bahwa penting adanya sebuah perlindungan untuk
menjamin hak-hak dasar warga negara, yang dikenal dengan sebutan
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dimana secara sederhana
Franken memberi pengertian hak-hak dasar sebagai hak-hak yang dimiliki
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, (Yogyakarta:Pustaka Grhatama). 2 Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.42.
2
setiap orang dan dijamin bebas dari suasana campur tangan negara.3
Menyangkut penjabaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertulis di dalam
Undang-undang Dasar yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi”.4
Permasalahan yang penting kiranya untuk membahas perlindungan
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam segala bidang aspek kehidupan,
khususnya perlindungan terhadap anak di Indonesia. Banyaknya bermunculan
permasalahan-permasalahan tindak pidana terhadap anak seperti maraknya
perbuatan asusila, kekerasan seksual dan perbuatan cabul terhadap anak,
menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia juga masyarakat dunia. Dimana
saat sekarang ini banyak sekali pemberitaan di media massa baik cetak maupun
elektronik yang memberitakan kejadian tentang kekerasan seksual terhadap
anak.
Pemberian perlindungan terhadap anak di dalam kehidupannya sangatlah
penting, sebagaimana yang telah tertulis pada bagian “Menimbang” huruf d
salah satu konsideran pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
mengamanatkan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung
jawab, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berhak
3 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 189. 4 Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, (Yogyakarta:Pustaka Grhatama).
3
hidup mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan
kesejahtraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-
haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.5 Anak sebagai makhluk
sosial yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, harus di lindungi
sejak dalam kandungan hingga sampai saat di lahirkan, selain itu anak juga
mempunyai hak untuk hidup, merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari
orang tua, keluarga, masyarakat bahkan perlindungan dari negara, sehingga
tidak ada seorang pun manusia maupun pihak lainnya yang dapat merampas
hak hidup dan merdeka tersebut, termasuk para paedofil.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat selama ini telah
membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan sebagian masyarakat
Indonesia. Perubahan pola tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial,
budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya.6 Seiring perkembengan ilmu dan
teknologi yang semakin maju telah membawa manfaat yang besar di dalam
kemajuan setiap negara termasuk Indonesia, namun di sisi lain hal tersebut
menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual, dimana
sebagian besar para pelaku kejahatan memanfaatkan internet sebagai media
untuk mendapatkan korbannya. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi
nutrisi psikologis dimana banyaknya tayangan kekerasan, seks dan pornografi
melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat Indonesia, dengan
karakter iri, dengki, kekerasan, dan pornoaksi. Termasuk di dalamnya lagu-
5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 6 Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Maslah, Solusi, dan Penanggulangannya),
(Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 9.
4
lagu yang semakin tidak kreatif, isi dan tampilannya hanya seputar paha dan
dada telah semakin merusak mental masyarakat Indonesia.
Selain karena faktor perkembangan teknologi, juga didorong oleh
masalah sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia, dimana para
korbannya berada di bawah garis kemiskinan. Dengan keadaan masyarakat
Indonesia seperti ini ditambah dengan penerapan hukum yang tidak maksimal
dalam memainkan perannya sebagai pelindung masyarakat memberikan celah
bagi para pelaku kekerasan seksual khususnya paedofil untuk membeli anak-
anak yang tergolong di bawah umur untuk dijadikan budak seks atau pemuas
nafsu birahinya.
Maraknya terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini
bukan kasus kejahatan yang baru tetapi sudah ada sejak dulu, dimana dalam
eksistensinya tindak pidana kekerasan seksual ini selalu berkembang seiring
kemajuan zaman meski tidak terlalu berbeda jauh dari sebelumnya. Tindak
pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif
lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga
terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.
Salah satu contohnya yaitu di Desa Kaliasem Singaraja Bali, yang tempatnya
jauh dari ibu kota yaitu sebuah perkampungan dibalik gunung, namun angka
kekerasan seksual terhadap anak cukup banyak, seperti yang tercatat dalam
kurun waktu selama 3 tahun sebelumnya mulai dari tahun 2012-2014, perkara
kasus kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 29 kasus. Pada tahun 2012
kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 8 kasus, pada tahun 2013
5
meningkat menjadi 13 kasus, dan pada 2014 kembali menurun menjadi 8
kasus.7
Banyaknya perkara kasus di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan
seksual terhadap anak tidak hanya terjadi dikota-kota besar, namun juga
banyak terjadi di daerah perkampungan. Selain banyaknya terjadi kekerasan
seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku seks anak situasional
(melakukan seks terhadap anak karena mendapat kesempatan), banyak juga
pelaku seks anak prefensial (memiliki pilihan seksual terhadap anak-anak)
tepatnya yaitu paedofil. Dimana sejak tahun 2001 hingga 2014 sebanyak 5
(lima) pelaku paedofil yang semua korbannya adalah anak-anak berumuran
dari 9-14 tahun telah tertangkap dan di jatuhi hukuman di Pengadilan Negeri
Singaraja Bali. Adapun kasus paedofil yang pernah di putus di Pengadilan
Negeri Singaraja Bali diantaranya paedofil asal Roma Italia yang bernama
Mario Manara, pada tahun 2001 dihukum dengan 8 (delapan) bulan penjara,
paedofil asal Australia bernama Tony William Stuart Brown, pada tahun 2004
namun ia bunuh diri sebelum vonis dijatuhkan, paedofil asal Belanda bernama
Max Le Clerco, paedofil asal Australia bernama Grandfield Philip Robert,
pada tahun 2008 dihukum 8 (delapan) tahun penjara, kasus belum selesai
karena terdakwa mengajukan banding, dan yang terakhir paedofil asal
Belanda bernama Jan Jacobus Vogel, pada tahun 2012 dihukum 3 (tiga) tahun
penjara.8
7 Buku Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Singaraja Bali. 8 Wawancara Kadek Darna, Kepanitraan Bidang Hukum Pengadilan Negeri Singaraja,
Pada Hari Senin, Tanggal 6 April 2015, Pukul 09:00, wib.
6
Adapun aktifitas seks yang dilakukan para paedofil dalam praktiknya di
Indonesia sangat berfariasi, mulai dari menggesekkan tubuh bagian
kemaluannya pada anak, menelanjangi anak, melakukan mansturbasi dengan
anak, bersenggama dengan anak, stimulasi oral pada anak, penetrasi pada
mulut, vagina, maupun anus yang dilakukan menggunkan penis, tangan, dan
benda-benda asing lainnya. Meski dilihat secara sekilas praktik paedofil di
Indonesia dianggap sebagai bentuk perbuatan sodomi, akan tetapi kalau dilihat
lebih detail sangatlah berbeda. Pelaku paedofil bukan hanya dari kaum adam
tetapi juga kaum hawa, dimana mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis
tetapi juga tertarik dengan sesama jenis yang korbannya adalah anak-anak.
Dilihat dari akibat yang dapat ditimbulkan yakni menyebabkan terjadinya
kerusanakan psikologi, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi,
gangguan stres pasca trauma, kegelisahan,gangguan makan, rasa rendah diri
yang buruk, gangguan identitas pribadi dan lain sebagainya.9
Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak merupakan sebuah upaya pemerintah untuk mereformasi hukum yang
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat tumbuh,
berkembang, dan berpartisispasi optimal sesuai harkat dan martabat
kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Adanya undang-undang ini seharusnya dapat mencegah dan memperkecil
terjadinya kekerasan seksual terhadap anak oleh para paedofil, namun dalam
praktinya di lapangan masih jauh dari harapan, dimana semakin meningkatnya
9 http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak. Di akses pada tanggal
30 Nov 2014 pukul 21:18 wib.
7
angka kekerasan terhadap anak. Seperti yang di katakan Sekretaris Jenderal
Komnas Anak Samsul Ridwan bahwa, pihaknya mencatat tahun ini jumlah
pengaduan kekerasan anak sebanyak 3.023 kasus. Angka ini meningkat 60
persen dibandingkan tahun lalu, yang hanya 1.383 kasus. Dari jumlah tersebut,
ia melanjutkan 58 persennya atau 1.620 merupakan kasus kejahatan seksual
terhadap anak.10
Tindak pidana kekerasan seksual paedofil ini secara eksplisit tidak diatur
dalam perundang-undangan Indonesia, namun bila menafsirkan pengertian dari
paedofil sendiri melihat dari unsur tindakan yang terdapat dalam pengertian
paedofil telah diatur dalam KHUP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan anak.
Apabila bertitik tolak pada ketentuan KUHAP (Pasal 197 ayat (1) dan
Pasal 199 KUHAP), hanya ditemukan tentang sistematika formal dan
pengaturan global tentang bagaimana putusan hakim itu harus dibuat. Padahal,
apabila ditinjau dari optik praktik peradilan yang ditemukan banyak timbul
nuansa dan permasalahan yuridis di sekitar putusan hakim. Khususnya pada
Pasal 197 ayat (1) huruf (f) mengenai keadaan yang memberatkan dan
meringankan hukuman, di Indonesia dalam praktiknya bahwa majelis hakim
dalam menentukan berat ringannya hukuman semata-mata hanya didasarkan
pada penilaian subjektif hakim, dalam hal ini sebaiknya para hakim di
Indonesia dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman selain
didasarkan pada penilaian subjektif hakim juga harus dilandasi keadaan
10 http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/064538984/2014-Kekerasan-pada-Anak-
Diprediksi-Meningkat. Di akses pada tanggal 24 Nov 2014 pukul 10:50 wib.
8
objektif yang terdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa yang
di tinjau dari segi sosiologis, dan psikologis terdakwa. Dalam hal ini mungkin
di karena bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan atau vonis,memang
bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan
pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena
rutinitas tersebut, seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus
ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada
pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu
putusan. Banyak pertimbangan hukum yang di buat secara asal-asalan, apalagi
kalau hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari
di tanganinya. Hal ini menyebabkan, di lingkungan pengadilan masih sedikit
ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk bisa dikaji
secara akademik bagi pengembangan hukum.11
Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada
Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas,
peran, fungsinya harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, serta harus benar-benar telah
mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang
kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara tiada lain hanya berpedoman pada
norma–norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani
hakim sendiri dengan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan
yang mana putusannya dapat dipertanggungjawabkan.
11 Satjipto Rahardjo, Hakim Mengidap Kanker Ganas, (Jakarta: Gatra, 2000), hlm. 20.
9
Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang telah diputus oleh
Pengadilan Singaraja selama ini masih banyak putusan yang memutus
memberikan hukuman yang paling singkat atau hukuman minimal kepada para
pelaku tindak pidana kekerasan seksual termasuk pelaku paedofil. Seperti
Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, dalam putusan ini majelis
hakim Pengadilan Negeri Singaraja memutus dengan pidana penjara selama 3
tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1
bulan, dengan berbagai pertimbangan para hakim dalam persidangan.
B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis
dapat rumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan
Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor:
292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan
seksual paedofil?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh majelis hakim Pengadilan
Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor:
292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan
seksual paedofil?
10
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah diatas maka tujuan yang khendak dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan
Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor:
292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan
seksual paedofil.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor:
292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan
seksual paedofil.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan
seksual paedofil ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis.
1. Manfaat secara teoritis
a. Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik
secara observasi literatur maupun observasi lapangan dengan
didukung wawasan yang telah didapatkan.
11
b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan
mengorelasikannya dengan kejadian-kejadian dilapangan selama
penelitian berlangsung.
c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah
pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di bidang
hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis
a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi para penegak
hukum dalam menyelesaikan kejahatan tindak pidana kekerasan
seksual paedofil sehingga pelaku mendapat sanksi sesuai norma
hukum yang berlaku.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran,
baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang terkait dengan
tindak pidana kekerasan seksual paedofil.
E. Tinjauan Pustaka
Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini sudah
diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu
penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan
tema penelitian yang telah penulis pilih, diantaranya yaitu:
Muhammad Zainuddin, dalam tesisnya yang berjudul “Kebijakan Hukum
Pidana Dalam Rangka Penaggulangan Kejahatan Pedofilia” dalam tesis
12
tersebut penulis membahas tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam
menanggulangi kejahatan pedofilia dan menjelaskan tentang formulasi hukum
pidana dalam menaggulangi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang.12
Siti Sofiyah, dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pedofilia
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, skripsi ini membahas
mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pedofilia dalam peraturan hukum
positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam, serta pengaturan sanksi
yang berlaku.13
Arifah, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, skripsi ini menjelaskan bagaimana
perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan
seksual dan hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap
anak.14 Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada analis
pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku
tindak pidana kekerasan seksual paedofil, dan hambatan-hambatan dalam
menjatuhkan putusan.
Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sepengetahuan penulis belum ada
ditemukan judul yang sama dengan skripsi ini dilingkungan Universitas Islam
12 Muhammad Zainuddin, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penaggulangan
Kejahatan Pedofilia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro Semarang,
2007. 13 Siti Sofiyah, Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Indonesia, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 14 Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual,
Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2010.
13
Negeri Sunan Kalijaga, yaitu berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN
MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PAEDOFIL”.
F. Kerangka Teori
Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari
teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan
landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu
ditegakkan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang
kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and eror).15 Teori yang
dapat digunkan untuk menjawab permasalahan penelitian diatas adalah:
1. Teori Tindak Pidana
Tindak pidana sering juga disebut dengan “delik”. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, arti delik batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
tindak pidana.16
Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu Strafbaarfeit. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang
dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli ilmu hukum. Para ahli
15 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
hlm. 18. 16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Balai/Pustaka, 2011).
14
hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari
pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan
Simonsdan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-
pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan
Indonesia hingga saat ini.17
Simons mengatakan bahwa Strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang
diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.18
Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa Strafbaarfeit itu adalah kelakuan
orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut
dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.19 Keduanya masih memasukkan
kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan ‘‘kesalahan’’
ataupun ‘‘dilakukan dengan kesalahan’’ merupakan frasa yang memberi
pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika
didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.
Menurut Van Apeldorn, sebagaimana yang dikutip oleh Chairil Huda
dilihat dari segi objektif (ius poenali), maka peristiwa pidana adalah suatu
tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak,
yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman
hukuman. Sedangkan dari segi subyektif (ius puniendi) peristiwa pidana adalah
17 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25. 18 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta:
Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986), hlm. 205. 19 Ibid.
15
“segi kesalahan” (schuldzijie), yakni bahwa akibat yang tidak diingini undang-
undang yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya.20
Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Dengan kata
lain “the ruls which tell all of us what we can and cannot do.”21 Aturan tersebut
menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.
2. Pengertian Kekerasan Seksual Paedofil
Anak-anak diibaratkan bagaikan kertas putih yang belum ternoda, watak
yang masih polos dan masa inilah permainan serta canda tawa adalah dunia
mereka, dunia anak-anak. Namun bagaimana seandainya di masa itu mereka
harus menerima kenyataan diperlakukan kasar secara fisik maupun mental
yang dapat mencidrai mereka,22 seperti maraknya kejahatan paedofil terhadap
anak.
Paedofil adalah orang yang mempunyai selera seksual terhadap anak.23
Penderita paedofil memiliki perilaku menyimpang dimana ia memilih anak-
anak di bawah umur sebagai obyek pemuasan kebutuhan seksualnya.24
20 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26. 21 Ibid, hlm. 16. 22 Anggi Hormain S, Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Sebagai Pedofilia Dalam
Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Pekanbaru, 2009, hlm. 15. 23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Balai/Pustaka, 2011). 24 www.gogle.co.id//pengertianpedofilia/htm/org. Di akses pada tanggal 20 Nov 2014
pukul 13:21 wib.
16
Menurut Marzuki Umar Saba’ah paedofil adalah penyakit kejiwaan
dimana seseorang mempunyai penyimpangan seksual, yakni mempunyai
kecenderungan seksual terhadap anak.25
Berdasarkan kamus Hukum, “sex” dalam bahasa Inggris diartikan dengan
jenis kelamin, jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan
(persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Marzuki Umar Sa’abah
mengatakan, “membahas mengenai masalah seksualitas manusia ternyata tidak
sesederhana yang dibayangkan atau tidak seperti yang dipahami masyarakat
kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan
keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas yang sehat dan baik,
yaitu:26
a. Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang baik.
b. Seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.
Menurut kamus kesehatan paedofil adalah aktivitas seksual yang
melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13 tahun. Penderita paedofil
berusia lebih dari 16 tahun dan minimal 5 tahun lebih tua dari si anak. Individu
dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau
keduanya, meskipun insiden aktivitas paedofil hampir dua kali lebih mungkin
diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan
25 Marzuki Umar Sa’abah, Seks dan Kita, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 154. 26 Ibid, hlm, 2.
17
gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses
dan kepercayaan dari anak-anak.27
Jika kita mengacu pada definisi-definisi di atas, maka paedofil tidak
dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan. Sebagaimana yang pernah dijelaskan
dalam artikel paedofil menurut Hukum Indonesia, di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang dikenal sebagai paedofil adalah
perbuatan aktivitas seksual yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di
bawah umur. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Noomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang
dewasa dengan anak diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 287, Pasal 288,
dan Pasal 290 KUHP. Namun, sejak diberlakukannya UU Perlindungan Anak,
tindakan-tindakan tersebut diatur lebih spesifik dalam Pasal 81 dan Pasal
82 UU Perlindungan Anak.
3. Teori Perlindungan Anak
Salah satu upaya untuk menciptakan kesejahtraan anak adalah dengan
meningkatkan perlindungan anak. Dalam rangka peningkatan perlindungan
anak ini, maka pemahaman terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam
ketentuan hukum menjadi penting dan perlu mendapat perhatian khusus.
Sehingga tepat pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Persidangan
Bangsa-bangsa telah mensahkan Hak-hak Anak. Secara garis besar di dalam
27 http://Apakah/Pelaku/Pedofilia/Tidak/Dapat/Dimintai/Pertanggungjawaban/Pidana//-
hukumonline.com.htm. Di akses pada tanggal 20 Nov 2014 pukul 20:21 wib.
18
deklarasinya tersirat 10 asas tentang hak anak dimana salah satunya adalah hak
memperoleh perlindungan khusus.28
Tentang aspek Hukum Perlindungan Anak beberapa sarjana memberikan
batasan-batasan sebagai berikut:
Menurut Arif Gosita, sebagaimana yang dikutip oleh Irma bahwa hukum
perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang
menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.29
Menurut Bismar Siregar, sebagaimana yang dikutip oleh Irma
menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-
hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum
(yuridis) anak belum dibebani kewajiban.30
Menurut Mr. J.E. Doek dan Mr. Drewes memberi pengertian
sebagaimana yang dikutip oleh Irma, jengdrecht (hukum (perlindungan) anak
muda) dalam 2 pengertian masing-masing pengrtian luas dan pengertian
sempit. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi
perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan
bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit, meliputi
perlindungan hukum yang terdapat dalam:
a. Ketentuan hukum perdata (regels van civilel recht)
b. Ketentuan hukum pidana (regels van strafrecht)
28 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Perlindungan Hukum Anak, (Jakarta: Bumi Aksara,
1990), hlm. 12. 29 Ibid, hlm. 15. 30 Ibid.,
19
c. Ketentuan hukum acara (procesrechtelijke regels).31
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak memberikan ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual
termasuk paedofil, yang diterangkan dalam Pasal 18 yang berbunyi:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 32
4. Pengertian Putusan
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 11
menyatakan:
“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
siding pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini.”33
Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 23 ayat (1)
menyatakan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan
dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat juga pasal-pasal tertentu dari
31 Ibid, hlm.16. 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 33 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (WIPRESS, 2008).
20
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hokum tak tertulis yang di
jadikan dasar untuk mengadili”.34
Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah
putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang
diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.35
Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu
merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu
disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hokum
dari hakim serta semua akibat-akibatnya.36
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara utama yang digukan seorang peneliti untuk
mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti
mempertimbangkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.37
Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta dapat memperoleh data
dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu
menggunakan suatu metode tertentu, metode yang akan digunakan dalam
penelitian ini antara lain:
34 Hadisoeprapto Hartono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta, Edisi keempat, 2000), hlm. 115. 35 Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua,
2008), hlm. 286. 36 Rubini dan Ali, PengantarHukum Acara Perdata,(Alumni: Bandung, 1974), hlm. 105. 37 Winarno Surakhmad, (ed), Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.
21
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah
penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji dan meneliti berbagai
dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini
juga didukung dengan penelitian lapangan (Field research), yaitu dengan
melakukan pengamatan, observasi secara langsung dari lapangan yang dalam
hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif,
membandingkan data-data berupa dokumen dan hasil wawancara yang didapat
tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman
terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu
yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sossial,
praktek yang ada dalam masyarakat. Penelitian deskriptif analitik akan
menyajikan data-data yang ada di lapangan menjadi sistematik sehingga dapat
lebih mudah dipahami dan disimpulkan.38
3. Sumber Data
Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis memerlukan bahan
penelitian melalui penelitian lapangan, studi kepustakaan untuk mencari
konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan
38 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 8.
22
yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah. Dalam penulisan ini
data yang penulis perlukan adalah :
a. Data primer
Data primer yang diperoleh adalah data yang bersumber dari
langan (field research), dan data yang diperoleh merupakan data yang
langsung didapatkan dari narasumber dengan cara wawancara
dilapangan. Data tersebut menjadi sekunder kalau dipergunakan orang
yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang
bersangkutan.39 Dalam hal ini yang menjadi sumber data Primer yaitu
hakim di pengadilan Negeri Singaraja.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti dari biro statistik, majalah, keterangan-
keterangan, atau dari publikasi lainya.40
4. Bahan Penelitian
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang
bersifat autoritatif yang bermakna memiliki otoritas atau bersifat
otoratif.41
39 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 55. 40 Ibid, hlm. 56. 41 Peter Mahmud Marzuki Z, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013), hlm. 206.
23
Bahan-bahan hukum primer yang digunakan:
1) Undang-undang Dasar 1945;
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan
tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti buku-buku
hukum, jurnal, berita, makalah, tesis, skripsi, dan lain sebagainya yang
menjelaskan bahan hukum primer di atas.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan
tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus, internet
dan lain sebagainya.
5. Lokasi Penelitian dan Narasumber
Untuk melakukan penelitian ini penulis akan mencoba melakukan
penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja, yang akan dijadikan sebagai
narasumbernya adalah pegawai dan hakim di Pengadilan Negeri Singaraja.
24
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yakni prosudur yang sistematik dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan, atau cara-cara yang ditempuh dan alat- alat
yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data.42 Penulis akan
melakukan teknik pengumpulan data diantaranya:
a. Observasi
Pengumpulan datadengan observasi adalah cara pengambilan
data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar
lain untuk keperluan tersebut.43 Metode observasi dilakukan untuk
memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam
masyarakat. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih
jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode
lain.44
b. Wawancara
Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalah yang
harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau
42 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2013), hlm. 159. 43 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174. 44 S. Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.
106.
25
kecil.45 Selama ini, metode wawancara selalu dianggap paling efektif
dalam pengumpulan data di lapangan dibantu dengan alat perekam
suara (tipe recorder) dan alat tulis. Dianggap efektif karena wawancara
bertatap muka secara langsung dengan narasumber, yaitu pegawai dan
hakim di Pengadilan Negeri Singaraja.
c. Dokumentasi
Tak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode
dokumentasi, yaitu mencari data menganai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, agenda dan sebagainya.46 Sifat utama data ini tak terbatas oleh
ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini,
peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan petanggung jawaban
terhadap tindak pidana kekerasan seksual paedofil.
d. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi
kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang
diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari bahan
pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan
R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194. 46 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.
26
suatu lembaga. Dalam mendapatkan data ini penulis akan melakukan
studi kepustakaan baik itu melalui literatur yang penulis miliki sendiri
maupun dari literatur yang telah tersedia di perpustakaan.
7. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara
tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai
sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil penelitian
lalu diolah, pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reabilitas dan
validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan
subtitusi.47 Setelah data-data tersebut diseleksi kemudian diolah dengan
metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana pertimbangan-
pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku
tindak pidana kekerasan seksual paedofil.
H. Sistematika Pembahasan
Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar
belakang maslah, pokok masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai tinjauan tentang
tindak pidana, yang meliputi pengertian tindak pidana, tujuan pidana, jenis-
47 Sumadi Suryabrata, Meteodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
hlm. 18.
27
jenis tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Selanjutnya mengenai
tinjauan tentang kekerasan seksual paedofil, yang meliputi pengertian, akibat
dari kejahatan paedofil, dan ketentuan sanksi terhadap kekerasan seksual
paedofil. Selanjutnya mengenai tinjauan perlindungan hukum terhadap anak
yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Selanjutnya mengenai
tinjauan tentang putusan dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam
menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual
paedofil.
Bab ketiga, berisi tentang pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan
Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor:
292/PID.SUS/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan
seksual paedofil, dan hambatan-hambatan dalam menjatuhkan hukuman.
Bab keempat, berisi tentang analisis putusan perkara Nomor:
292/PID.SUS/2012/PN.Singaraja, meliputi aspek-aspek hukum materiil, formil
dalam pertimbangan sebelum dijatuhkannya putusan.
Bab kelima, berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dan saran.
109
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil
penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara
lain:
1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Perkara
Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja
Pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak
pidana kekerasan seksual paedofil, di tinjau dari segi terbukti atau tidaknya
pidana yang didakwakan dan apakah memenuhi asas minimum pembuktian,
dalam hal ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta memenuhi
asas minimum pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan meliputi unsur barang
siapa, unsur dengan sengaja melakukan kekerasa atau ancaman kekerasan, dan
unsur melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, pertimbangan
hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa dapat merusak mental,
menimbulkan terauma sehingga mempengaruhi perkembangan serta masa
depan anak-anak kedepan. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu berlaku
sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Selama proses
persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun
rohani dan tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
KUHP, serta majelis tidak menemukan adanya alasan pema’af maupun alasan
110
pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, dengan
demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas
perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka
terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.
Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman terhadap
terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun pidana penjara dan denda
denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, hukuman yang
diberikan terhadap terdakwa sebagai pelaku kekerasan seksual paedofil,
penulis rasa belum sesuai dengan filosofi dasar hukum, bila dilihat dari akibat
yang ditanggung korban.
2. Hanbatan-hambatan Yang Dihadapi Majelis Hakim Dalam
menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja
Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh majelis hakim dalam
memutus perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, dalam peroses
persidangan pertama penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya
tetap menyatakan terdakwa tidak bersalah, namun berdasarkan uraian fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan, namun majelis hakim berpendapat
nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidaklah beralasan sehingga harus
ditolak. Kedua para saksi korban dan saksi keluarga korban mencabut
kesaksiannya, dimana kesaksian dalam BAP berbeda dengan keterangan
kesaksian saat persidangan, namun berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-
bukti yang dihadirkan dalam persidangan, majelis hakim berpendapat
111
pencabutan kesaksian yang dilakukan oleh saksi korban dan saksi keluarga
korban tidaklah beralasan sehingga harus ditolak.
B. Saran
Dari kesimpulann tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Putusan ringan yang sering dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus
kekerasan seksual paedofil dapat membuat terdakwa/terpidana tidak
merasakan efek jera yang kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya
setelah selesai menjalani pidanya. Karena itu penulis sarankan agar pada
kasus yang sama dapat dijatuhkan pidana seperdua dari ancaman sanksi
pidana maksimal, agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua pihak.
2. Bahwa penulis menyarankan bagi pemerintah agar membuat atau
menambahkan pasal-pasal yang khusus untuk kejahatan paedofil dengan
ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku paedofil adalah hukuman
kebiri, karena lebih mampu memberikan efek jera bagi para pelaku
paedofil.
112
DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar 1945.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman
B. Refrensi Buku
Ali, dan Rubini, PengantarHukum Acara Perdata,Alumni: Bandung,
1974.
Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
Bahiej Ahmad, Handout Hukum Pidana, Yogyakarta: Uin Sunan
Kalijaga, 2012.
Elia, Herlina, Korban Pelecehan Seksual Usia Muda, Jakarta: Kencana,
2003.
Fadjar, Mukthie, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia Publishing,
2005.
Darmawan, Deni, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2013.
Dirdjosiswioro,Soedjono,Sinopsis Kriminologi Indonesia, Bandung: CV
Mandar Maju, 1994.
Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,1994.
Hartono,Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta:
Liberty Yogyakarta, Edisi keempat, 2000.
Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada
Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006.
Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur
Mahasiswa, 2007.
Kartono, Kartini, Psikologi Wanita, Gadis Remaja dan Dewasa,
Bandung: Alumni, 1981.
Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasr Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 1997.
113
Nasution, S., Metode Research, Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi
Aksara,2006.
Nawawi Arief Barda dan Muliadi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
Bandung: Alumni, 1992.
Nazir, Moh., Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
Noor, Juliansyah, Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Desertasi,dan Karya
Ilmiah, Jakarta: Kencana, 2011.
Marpaung, Leden, Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar
Grafika 2005.
Marpung, Laden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar
Grafika, 1992.
Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983.
Marzuki, Suparman dkk, Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.
Marzuki Z, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta: Kencana,
2009.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Nuraeny, Hj. Henny, Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan,
(Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
Rahardjo, Satjipto, Hakim Mengidap Kanker Ganas, Jakarta: Gatra,
2000.
Saleh, Roeslan, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan jawab Pidana,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;
Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Setyowati Soemitro, Irma, Aspek Perlindungan Hukum Anak, Jakarta:
Bumi Aksara, 1990.
Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politea,
1994.
Sianturi, S.R,. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986.
Sosial RI, Departemen, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus,
Jakarta, 2002.
Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung: Remadja Karya, 1986.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif
Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
114
Surakhmad, Winarno, (ed), Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode
Teknik, Bandung: Tarsito, 1990.
Suryabrata,Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006.
Suyanto, Bagong, dan Susanto, Emmy, Wanita dari Suobordinasi dan
Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Surabaya: Airlangga Press, 1996.
Tahir, Ach., Cyber Crime (Akar Maslah, Solusi, dan
Penanggulangannya), Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
Taufik Makarao Muhammad, Pembaruan Hukum Pidana: Studi tentang
Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk
Pemidanaan, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
Tirtaamidjaja, kedudukan hakim dan jaksa pada atjara pemeriksaan
perkara-perkara pidana dan perdata, Jakarta: PT Djambatan, 1962.
Umar Sa’abah, Marzuku, Seks dan Kita, Jakarta: Gema Insani Press,
1997.
Wahid, Abdul, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,
Bandung, Refika Aditama, 2001.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar
Grafika, 2002.
C. Refrensi Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Jurnal
Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan
Seksual, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
Hormain S, Anggi , Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Sebagai
Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2009
Sofiyah,Siti, Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Hukum
Positif Indonesia, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi al-Ahwal asy-
Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
Wibowo, Gumbira, Seno, Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam
Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Di Pengadilan Negeri
Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.
Zainuddin, Muhammad, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka
Penaggulangan Kejahatan Pedofilia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponogoro Semarang, 2007.
115
D. Website/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak. Di akses
pada tanggal 30 Nov 2014 pukul 21:18 wib.
http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/064538984/2014-
Kekerasan-pada-Anak-Diprediksi-Meningkat. Di akses pada tanggal 24 Nov 2014
pukul 10:50 wib.
http://Apakah/Pelaku/Pedofilia/Tidak/Dapat/Dimintai/Pertanggungjawab
an/Pidana//-hukumonline.com.htm. Di akses pada tanggal 20 Nov 2014 pukul
20:21 wib.
www.gogle.co.id//pengertianpedofilia/htm/org. Di akses pada tanggal 20
Nov 2014 pukul 18:40 wib.
E. Lain-lain
Buku Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Singaraja Bali.
Wawancara Amin Imanuel Bureni, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja,
Pada Hari Kamis, Tanggal 2 April 2015, Pukul 15:30, wib.
Wawancara Kadek Darna, Kepanitraan Bidang Hukum Pengadilan Negeri
Singaraja, Pada Hari Senin, Tanggal 6 April 2015, Pukul 09:00, wib.
LAMPIRAN
1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor : 292 / Pid.Sus / 2012 / PN.SGR.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara
pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
terdakwa :
Nama lengkap
:
JAN JACOBUS VOGEL
Alias
JAN
VOGEL ;
Tempat lahir : Middleburg ;
Umur atau tanggal lahir : 57 tahun / 14 Februari 1955 ;
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal
:
:
:
Laki - laki ;
Be lan d a ;
Belanda : Bisschopstraat 54, 4353 BP
Seruoskerke Belanda ; alamat
Lovina : Taman Lilys kamar No. 1
Lovina, Singaraja, Kecamatan dan
Kabupaten Buleleng ;
Agama
Pekerjaan
Pendidikan
:
:
:
Protestan ;
Tehnisi Bangunan ;
MTS (Sekolah Tehnik Bangunan) ;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :
·
·
·
·
Penyidik : Sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 20
Oktober 2012 ;
Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Oktober 2012
sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 ;
Penuntut Umum : Sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan
tanggal 18 Desember 2012 ;
Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : Sejak tanggal 04 Desember 2012
sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 03
Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;
Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : sejak tanggal
04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : sejak tanggal
03 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ;
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang
bernama :
1. ANAK
NGURAH
AGUNG
ALIT
WIRAKESUMA, SH.
2. GASPAR M.
LAMAPAHA, SH.
Para Advokat / Penasehat Hukum berkantor di “CAHAYA JENGGALA &
Associates” Law Office yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 26
Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol No. 50 Tegal-Denpasar- Bali, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2012 ;
Bahwa selanjutnya pada persidangan berjalan, berdasarkan surat tertanggal 17
Desember 2012, Terdakwa telah mencabut Kuasa terhadap Para Penasehat
Hukumnya yaitu : 1. Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma, SH., dan
2. Gaspar M. Lamapaha, SH. tersebut dan menunjuk Penasihat Hukum
baru guna mendapinginya dimuka persidangan yakni :
1. GEOFFREY NANULAITTA, SH. ;
2. PANDE ULY BOY PARDOMUAN, SH. ;
Para Advokad / Penasihat Hukum dari Law Firm GEOFF & Partners
yang beralamat di Jalan Sungai Barito No. 47, Semper Jakarta utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012 ;
Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penerjemah Bahasa yang
bernama : MANUS MAGDALENA PULINE BETSY ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
3
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara ;
Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat baik yang dikirim
oleh orang tua korban serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang
bergerak di bidang Perlindungan Anak (LPA) ;
Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta
memperhatikan pula segala bukti - bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja yang dibacakan pada
persidangan hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 yang pada pokoknya
berpendapat dan menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Als. VOGEL
bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak
dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 82 UU No.
23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Als.
VOGEL dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi
selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah buku tulis garis dua ;
1 (satu) buah buku gambar ;
1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink ;
1 (satu) potong baju kemeja warna merah marun motif kotak-kotak ;
1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;
Dikembalikan kepada saksi Komang Rika Megayanti ;
1 (satu) potong baju kaos warna merah ;
1 (satu) potong celana pendek kaos motif garis-garis warna ungu ;
Dikembalikan kepada saksi Ketut Ayu Widyasari ;
♦ 0� &bs_'� i cngl e� TAB� &1 VCD berisi wawancara saksi Komang Rika
Megayanti dengan Dewa Ayu Ismayani dan 1 VCD berisi wawancara
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
4
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Dewa Ayu Ismayani dengan Pak Guru) agar tetap jadi barang bukti
dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Als. VOGEL
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum (Requisitoir)
tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan
(Pledooi) secara tertulis yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal
20 Maret 2013 dimana pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan,
Penasehat Hukum terdakwa berpendapat apabila unsur – unsur dari pasal
sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu tidaklah
terbukti dan terpenuhi, hal tersebut didasarkan pada segala apa yang terungkap
dimuka persidangan, yakni semua saksi – saksi dimuka persidangan telah
mencabut keterangan mereka yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) di Kepolisian ; Bahwa selain daripada itu, Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) yang dibuat oleh Unit PPA Polres Buleleng dan juga sebagai acuan
daripada Jaksa/ Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah
mengalami cacat formalitas, yang disebabkan karena Berita Acara
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak - anak tersebut dibuat dengan tidak
memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni
Pasal 105 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
12 Tahun 2009 Jo. Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi yang
masih tergolong anak-anak tidak terdapat izin dari orang tua serta tidak adanya
pendampingan bagi mereka dalam menjalani pemeriksaan dihadapan Penyidik,
baik pendampingan dari orang tua, Petugas dari Balai Pemasyarakatan,
petugas pendamping khusus untuk anak serta ketentuan lain sebagaimana
disyaratkan dalam Undang – Undang ; Selain daripada itu semua keterangan
saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah rekayasa
oleh karena mereka tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
termuat dalam BAP, oleh karenanya semua saksi-saksi dimuka persidangan
telah mencabut dan menyatakan tidak benar semua keterangannya
sebagaimana termuat di dalam BAP Penyidik ;
Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formal dalam pembuatan Berita
Acara Pemeriksaan Kepolisian, dengan demikian maka terhadap berkas
perkara yang dibuat oleh Pihak Kepolisian telah mengalami cacat formalitas
sehingga menyebabkan seluruh BAP anak-anak tersebut cacat hukum yang
mengakibatkan seluruh berkas a quo batal demi hukum ; Bahwa lebih lanjut
semua saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara seluruhnya mencabut Berita
Acara Pemeriksaan (BAP)-nya karena mereka merasa tidak pernah
menyatakan seperti isi BAP sehingga makin mempertegas adanya rekayasa
dalam kasus ini, termasuk sdr. Jaksa/ Penuntut Umum sendiri telah menyadari
dan mengetahui adanya rekayasa dalam kasus ini ; Selanjutnya mengenai bukti
berupa 2 (dua) buah CD rekaman wawancara yang diajukan oleh JPU apabila
dihubungkan dengan profile seorang pelaku pedofilia sebagaimana
disampaikan oleh saksi ahli, serta keterangan saksi-saksi yang lain terdapat
persesuaian apabila terdakwa JAN JACOBUS VOGEL tidak ada melakukan
tindak pidana pelecehan seksual seperti dakwaan JPU, sehingga telah
terbantahkan kebenaran dari isi CD rekaman tersebut ;
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Penasehat hukum
terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi :
1. Memutuskan bahwa surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus
dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan
melanggar pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak ;
3. Membebaskan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL dari segala
dakwaan ;
4. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
6
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
5. Mengembalikan status hukum terdakwa JAN JACOBUS VOGEL
seperti sediakala serta merehabilitasi martabat serta nama baik
terdakwa JAN JACOBUS VOGEL ;
6. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut, selanjutnya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan
Repliknya secara tertulis tertanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya
berpendapat apabila Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan
dan surat tuntutan adalah sudah/ telah berdasarkan atas berkas perkara yang
sah, selain daripada itu didalam pertimbangan atas pembuktian unsur-unsur
dari pasal pada dakwaan Kesatu adalah telah didasarkan pada fakta – fakta
yang terungkap dimuka persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi,
saksi tambahan dan ahli serta a de charge, adanya petunjuk dan barang bukti ;
Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh
karenanya Jaksa/ Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar menolak
semua permohonan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam Surat
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa atas Repliek yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut
Umum sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa dimuka
persidangan telah mengajukan Duplieknya secara lisan yang menyatakan tetap
pada nota pembelaannya (Pleidooi) dan menolak semua dalil-dalil baik dalam
Surat Tuntutan maupun Repliek Jaksa/ Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan telah
didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam
bentuk alternative sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No. PDM-290/
SINGA/ 11/ 2012 sebagai berikut :
KESATU :
Bahwa ia terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Alias JAN VOGEL,
pada hari Senin tanggal 24 September 2012 dan hari Rabu tanggal 26
September 2012 sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilita s pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
7
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2012 atau setidak-tidaknya
dalam tahun 2012 bertempat di Balai Bengong di Banjar Dinas Enjungsangiang,
Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau ditempat-tempat
tertentu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Singaraja, sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa/ melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :
·
·
Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 09.00
Wita terdakwa membawa sabun, shampoo, odol, minyak wangi dan hand
body terus diberikan kepada saksi korban Komang Rika Megayanti
selanjutnya saksi korban Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu
Widyasari dan terdakwa duduk dibalai bengong sambil ngobrol tentang
keberangkatan terdakwa ke Belanda, selanjutnya tangan kiri terdakwa
memeluk bahu saksi komang Rika Megayanti terus tangan kanannya
meraba-raba susu/ payudara dan pantatnya, kemudian tangan kiri
terdakwa pindah lagi memeluk bahu dan meraba-raba pantat saksi
korban Ketut Ayu Widyasari terus tangan kanannya terdakwa meraba-
raba susu/ payudaranya terus mencium pipinya saksi Ketut Ayu
Widyasari setelah itu terdakwa pulang ;
Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira
pukul 07.00 Wita terdakwa lagi datang ke rumah saksi Komang Rika
Megayanti membawa nasi kuning diberikan kepada keluarga saksi
Komang Rika Megayanti, sehabis makan lalu duduk dibalai bengong
dengan posisi menghadap ke barat dimana terdakwa duduk ditengah-
tengah, saksi Komang Rika Megayanti sebelah kanan terdakwa
sedangkan saksi Ketut Ayu Widyasari duduk disebelah kiri terdakwa dan
saksi Ketut Taman (neneknya) duduk dibelakang saksi Komang Rika
Megayanti, selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk punggung
saksi Komang Rika Megayanti terus meraba-raba pantat dan meremas
susunya, kemudian tangan kirinya terdakwa memeluk bahu saksi Ketut
Ayu Widyasari dan tangan kanannya meraba-raba pantatnya saat itu
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi per adilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
8
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dilihat oleh saksi Ketut Taman kemudian berkata “de bange”
(bahasa Indonesia : jangan dikasih) ;
·
·
·
Bahwa selanjutnya terdakwa selain meremas-remas susu/ payudara dan
meraba-raba pantat saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu
Widiasari sebelumnya terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul
terhadap saksi Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Handayani pada hari
Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di
rumah saksi Kadek Sariasih di Banjar Dinas Punggang Desa Kaliasem,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan dengan cara
terdakwa dari belakang memeluk pinggang saksi Putu Sri Ariyani terus
kedua tangannya meremas susunya dan mengangkat badannya keatas
terus diturunkan lagi, kemudian terdakwa lagi memeluk pinggang saksi
Luh Manis Handayani dari belakang terus kedua tangannya meremas
payudaranya sampai saksi Luh Manis Handayani merasa sakit setelah
itu terdakwa pulang ;
Bahwa terdakwa dengan mudah dapat melakukan perbuatan cabul
terhadap saksi korban yaitu saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut
Ayu Widyasari, saksi Putu Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Andayani
karena sebelumnya terdakwa dengan saksi korban sudah kenal baik dan
sudah sering terdakwa memberikan Nasi kuning, sabun, sayur-sayuran,
alat tulis, buku, kadang-kadang saksi korban ada yang dibelikan sepatu,
saksi korban sering diberikan uang bekal sebesar Rp. 5.000,- ada
sebesar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- juga terdakwa pernah
membawakan makanan roti dan minuman, disamping itu juga terdakwa
pernah memaksa saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu
Widyasari tidak dikasih berangkat sekolah dan tidak dikasih ambil tas
sebelum dapat meraba pantat dan meremas payudara saksi Ketut Ayu
Widyasari ;
Bahwa saksi Komang Rika Megayanti umurnya 14 tahun (tgl. Lahir 29
Nopember 1998 sesuai Surat Keterangan lahir No. 494/X/Kal/2012 tgl. 8
Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd).
saksi Ketut Ayu Widiasari umurnya 10 tahun (tgl lahir 14 Oktober 2002
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi per adilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
9
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai Surat Keterangan lahir No. 495/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012
dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd), saksi Putu Sri
Ariani umurnya 12 tahun (tgl lahir 12 Desember 2000 sesuai Surat
Keterangan lahir No. 492/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh
Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd), saksi Luh Manis Handayani
umurnya 11 tahun (tgl lahir 21 Januari 2001 sesuai Surat Keterangan
lahir No. 491/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel
Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd) ;
Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
ATAU:
KEDUA :
Bahwa ia terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Alias JAN VOGEL,
pada hari Senin tanggal 24 September 2012 dan hari Rabu tanggal 26
September 2012 sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2012 atau setidak-tidaknya
dalam tahun 2012 bertempat di Balai Bengong di Banjar Dinas Enjungsangiang,
Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau ditempat-tempat
tertentu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Singaraja, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya
belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut :
· Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 09.00
Wita terdakwa membawa sabun, shampoo, odol, minyak wangi dan hand
body terus diberikan kepada saksi korban Komang Rika Megayanti
selanjutnya saksi korban Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu
Widyasari dan terdakwa duduk dibalai bengong sambil ngobrol tentang
keberangkatan terdakwa ke Belanda, selanjutnya tangan kiri terdakwa
memeluk bahu saksi komang Rika Megayanti terus tangan kanannya
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi p eradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
meraba-raba susu/ payudara dan pantatnya, kemudian tangan kiri
terdakwa pindah lagi memeluk bahu dan meraba-raba pantat saksi
korban Ketut Ayu Widyasari terus tangan kanannya terdakwa meraba-
raba susu/ payudaranya terus mencium pipinya saksi Ketut Ayu
Widyasari setelah itu terdakwa pulang ;
·
·
Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira
pukul 07.00 Wita terdakwa lagi datang ke rumah saksi Komang Rika
Megayanti membawa nasi kuning diberikan kepada keluarga saksi
Komang Rika Megayanti, sehabis makan lalu duduk dibalai bengong
dengan posisi menghadap ke barat dimana terdakwa duduk ditengah-
tengah, saksi Komang Rika Megayanti sebelah kanan terdakwa
sedangkan saksi Ketut Ayu Widyasari duduk disebelah kiri terdakwa dan
saksi Ketut Taman (neneknya) duduk dibelakang saksi Komang Rika
Megayanti, selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk punggung
saksi Komang Rika Megayanti terus meraba-raba pantat dan meremas
susunya, kemudian tangan kirinya terdakwa memeluk bahu saksi Ketut
Ayu Widyasari dan tangan kanannya meraba-raba pantatnya saat itu
terdakwa dilihat oleh saksi Ketut Taman kemudian berkata “de bange”
(bahasa Indonesia : jangan dikasih) ;
Bahwa selanjutnya terdakwa selain meremas-remas susu/ payudara dan
meraba-raba pantat saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu
Widiasari sebelumnya terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul
terhadap saksi Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Handayani pada hari
Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di
rumah saksi Kadek Sariasih di Banjar Dinas Punggang Desa Kaliasem,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan dengan cara
terdakwa dari belakang memeluk pinggang saksi Putu Sri Ariyani terus
kedua tangannya meremas susunya dan mengangkat badannya keatas
terus diturunkan lagi, kemudian terdakwa lagi memeluk pinggang saksi
Luh Manis Handayani dari belakang terus kedua tangannya meremas
payudaranya sampai saksi Luh Manis Handayani merasa sakit setelah
itu terdakwa pulang ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fun gsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
11
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
Bahwa terdakwa dengan mudah dapat melakukan perbuatan cabul
terhadap saksi korban yaitu saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut
Ayu Widyasari, saksi Putu Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Andayani
karena sebelumnya terdakwa dengan saksi korban sudah kenal baik dan
sudah sering terdakwa memberikan Nasi kuning, sabun, sayur-sayuran,
alat tulis, buku, kadang-kadang saksi korban ada yang dibelikan sepatu,
saksi korban sering diberikan uang bekal sebesar Rp. 5.000,- ada
sebesar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- juga terdakwa pernah
membawakan makanan roti dan minuman, disamping itu juga terdakwa
pernah memaksa saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu
Widyasari tidak dikasih berangkat sekolah dan tidak dikasih ambil tas
sebelum dapat meraba pantat dan meremas payudara saksi Ketut Ayu
Widyasari ;
Bahwa saksi Komang Rika Megayanti umurnya 14 tahun (tgl. Lahir 29
Nopember 1998 sesuai Surat Keterangan lahir No. 494/X/Kal/2012 tgl. 8
Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd).
saksi Ketut Ayu Widiasari umurnya 10 tahun (tgl lahir 14 Oktober 2002
sesuai Surat Keterangan lahir No. 495/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012
dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd), saksi Putu Sri
Ariani umurnya 12 tahun (tgl lahir 12 Desember 2000 sesuai Surat
Keterangan lahir No. 492/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh
Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd), saksi Luh Manis Handayani
umurnya 11 tahun (tgl lahir 21 Januari 2001 sesuai Surat Keterangan
lahir No. 491/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel
Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd) ;
Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti
dan tidak berkehendak untuk mengajukan tangkisan/ eksepsi ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
12
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut
dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi, yakni :
1. Saksi
:
KOMANG RIKA MEGAYANTI ; Tidak disumpah karena
masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
Bahwa saksi pernah dibawa ke Kantor Polisi dan diperiksa sehubungan
dengan masalah saksi telah dituduh menjadi korban pelecehan seksual
yang dilakukan oleh terdakwa Yan Vogel ;
Bahwa baik saksi maupun orang tua saksi tidak pernah melapor kepada
pihak Kepolisian masalah pelecehan seksual atau apapun ;
Bahwa ketika di Kantor Polisi, saksi diperiksa oleh 2 (dua) orang Polisi
Wanita yang salah satunya memakai wig (rambut palsu) dan disuruh untuk
mengakui apabila saksi pernah dilecehkan oleh terdakwa ;
Bahwa saksi dibawa ke Kantor Polisi dari sekira jam ± 5 siang (17.00 Wita)
sampai jam 12 malam (24.00 Wita) tanpa diberi makan ;
Bahwa ketika diperiksa di Polisi saksi tidak didampingi oleh orang tua atau
siapapun, tetapi diperiksa sendiri ;
Bahwa oleh Ibu Polisi yang memakai wig/ rambut palsu, saksi dipaksa
dengan cara kepala saksi di toyor - toyor (didorong-dorong) agar mengakui
bila saksi telah di lecehkan oleh terdakwa dengan cara susu/ payudara
saksi telah diremas/ dipegang, sambil mengatakan apabila saksi mau
menuruti untuk mengaku maka terdakwa akan segera dibebaskan dari
penjara ;
Bahwa karena saksi terus dipaksa oleh Ibu Polisi sambil mengatakan
“kamu mengaku saja karena sudah ada yang melaporkan dan biar kamu
cepat pulang dan masalah Yan cepat selesai” sehingga saksi terpaksa
mau mengaku seperti yang dikatakan oleh Ibu Polisi ;
Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah beberapa lama namun tidak ingat
waktunya, karena terdakwa bila datang ke Indonesia selalu berkunjung ke
rumah saksi, waktu itu kenalnya di rumah Bibi ketika ada upacara agama/
adat ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi per adilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
13
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa bila terdakwa berkunjung ke rumah saksi selalu ditemui oleh orang
tua, nenek, adik dan kakak saksi, dimana semuanya duduk di Balai
Bengong yang ada di depan rumah, bukan di Balai Bengong seperti yang
ada di dalam sketsa/ gambar ;
Bahwa benar dahulu Balai Bengong berada seperti yang ada dalam
sketsa/gambar yakni dekat kamar mandi, namun oleh karena terdakwa
(Yan) tidak mau duduk disana karena tempatnya becek sehingga Balai
Bengong dipindahkan ;
Bahwa tidak benar apabila selama terdakwa berkunjung dan duduk di
Balai Bengong terdakwa pernah memegang susu/ payudara maupun
pantat saksi, adik saksi atau siapapun seperti yang ada di dalam berkas/
berita acara pemeriksaan Polisi, juga tidak benar apabila nenek saksi
pernah menegur Yan ;
Bahwa setahu saksi apabila Yan (terdakwa) orangnya baik, sopan dan
selalu menolong orang miskin ;
Bahwa benar terdakwa pernah datang ke rumah saksi sekira jam 06.00
Wita untuk pamit karena rencananya tanggal 29 September 2012 terdakwa
akan pulang ke Belanda ;
Bahwa waktu itu kami yaitu orang tua saksi, adik dan nenek serta
terdakwa duduk bersama di Balai Bengong (Gazebo) sambil makan nasi
yang dibawa oleh Yan/terdakwa dan mengobrol ;
Bahwa pada saat itu terdakwa datang dengan membawa oleh-oleh berupa
buku/ alat tulis serta memberi uang sebesar Rp. 10.000,- untuk bekal saksi
ke sekolah dan nasi kuning ;
Bahwa benar saksi dan nenek bersama dengan anak-anak yang lain satu
desa sebanyak 2 (dua) bus pernah diajak berlibur/ rekreasi berenang ke
air panas, akan tetapi terdakwa waktu itu berangkat sendiri dengan naik
sepeda motor ;
Bahwa ketika di kolam renang saksi bersama teman-teman berada di
kolam yang dalamnya 1 meter, sedangkan terdakwa mandi di kolam
terpisah yang dalamnya 2 meter ;
Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Yan tinggal dimana selama datang ke
Bali, dan saksi ataupun adik tidak pernah diajak kerumahnya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
14
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
Bahwa benar saya ada tanda tangan di berkas, tapi saksi tidak tahu isinya
karena tidak pernah membaca ataupun dibacakan oleh Polisi ;
Bahwa saksi mencabut semua keterangan seperti yang ada dalam berkas
karena isinya sebagian besar tidak benar yaitu tentang pelecehan yang
dilakukan oleh terdakwa Yan, karena kenyataannya Yan tidak pernah
melakukan perbuatan itu ;
Bahwa benar orang tua saksi (bapak) ada membuat surat yang isinya
menyatakan apabila semua tuduhan pelecehan seksual terhadap terdakwa
adalah tidak benar, dan saksi juga ikut tanda tangan dalam surat tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menanggapi dengan menyatakan benar, karena memang terdakwa tidak
pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan ;
2. Saksi :
KETUT AYU WIDIASARI ; Tidak disumpah karena masih
dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
Bahwa saksi pernah dibawa ke Kantor Polisi bersama dengan kakak saksi
(Komang Rika Megayanti/saksi I) dan Sariasih untuk diperiksa
sehubungan dengan masalah terdakwa telah tuduh melakukan pelecehan
seksual terhadap saksi ;
·
·
·
·
·
Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Komang Rika Megayanti ;
Bahwa saksi dan kakak serta sariasih dijemput oleh Polisi sebanyak 5
(lima) orang, 3 laki-laki dan 2 wanita serta LSM dari Klungkung di rumah
dan selanjutnya diajak ke Kantor Polisi, tapi orang tua tidak ikut diajak ;
Bahwa baik saksi maupun kakak serta sariasih diperiksa Polisi tanpa
didampingi oleh orang tua atau siapapun, tapi diperiksa sendiri-sendiri ;
Bahwa baik saksi maupun orang tua saksi tidak pernah melapor kepada
pihak Kepolisian masalah pelecehan seksual atau apapun ;
Bahwa ketika di Kantor Polisi, saksi diperiksa oleh 2 (dua) orang Polisi
Wanita yang salah satunya memakai wig (rambut palsu) dan disuruh untuk
mengakui apabila saksi pernah dilecehkan oleh terdakwa ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
15
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi dibawa ke Kantor Polisi dari sekira jam ± 5 siang (17.00 Wita)
sampai jam 12 malam (24.00 Wita) dan tidak diberi makan ;
Bahwa benar setelah selesai diperiksa oleh polisi ketika akan pulang baru
ada orang yang dipanggil dengan nama Ibu Mas ikut tanda tangan ;
Bahwa pada tanggal 24 September 2012 sekira jam 06.00 wita terdakwa
Yan pernah datang ke rumah saksi untuk pamit karena tanggal 29
September 2009 dia akan pulang ke Belanda ;
Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah ditemui oleh orang tua saksi,
selanjutnya orang tua, saksi, kakak serta nenek bersama-sama duduk di
Balai Bengong sambil makan nasi yang dibawa oleh terdakwa ;
Bahwa tidak benar apabila terdakwa pernah memegang susu/ payudara
dan pantat saksi maupun kakak saksi, dan tidak benar apabila nenek
pernah menegur karena memang terdakwa tidak pernah melakukan
perbuatan seperti yang dituduhkan ;
Bahwa setiap terdakwa berkunjung kerumah saksi selalu datang sendiri
dan ditemui oleh orang tua, selanjutnya duduk bersama di balai bengong
yang ada di depan rumah, bukan yang ada di dekat kamar mandi seperti
dalam gambar ;
Bahwa benar dahulu balai bengong berada disana, akan tetapi terdakwa
tidak mau duduk karena tempatnya becek sehingga balai bengong
dipindahkan ;
Bahwa saksi, kakak, nenek serta teman-teman dan orang satu desa
pernah diajak oleh terdakwa berlibur/ tamasya ke air panas dengan
menggunakan 2 (dua) bus, tapi terdakwa pada saat itu berangkat sendiri
dengan naik sepeda motor ;
Bahwa di kolam renang saksi bersama teman-teman mandi dikolam yang
dangkal, sedangkan terdakwa berenang/ mandi dikolam yang lain dan
lebih dalam ;
Bahwa tidak benar apabila ketika di kolam air panas terdakwa pernah
memegang tubuh, susu/ payudara maupun pantat saksi ;
Bahwa benar saksi pernah diberi uang dan alat tulis oleh terdakwa yang
dikatakan untuk bekal sekolah dan besarnya antara 10 ribu-50 ribu ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilita s pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
16
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Yan tinggal dimana selama datang ke
Bali, dan saksi ataupun adik tidak pernah diajak kerumahnya ;
Bahwa benar saya ada tanda tangan di berkas, tapi saksi tidak tahu isinya
karena tidak pernah membaca ataupun dibacakan oleh Polisi ;
Bahwa saksi mencabut semua keterangan seperti yang ada dalam berkas
karena isinya sebagian besar tidak benar yaitu tentang pelecehan yang
dilakukan oleh terdakwa Yan, karena kenyataannya Yan tidak pernah
melakukan perbuatan itu ;
Bahwa benar orang tua saksi (bapak) ada membuat surat yang isinya
menyatakan apabila semua tuduhan pelecehan seksual terhadap terdakwa
adalah tidak benar, dan saksi juga ikut tanda tangan dalam surat tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi : PUTU SRI ARIYANI ; Tidak disumpah karena masih dibawah
umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
·
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga baik sedarah maupun semenda ;
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah agak lama namun tepatnya
saksi lupa, dimana dahulu kenalnya di rumah Kadek Sriasih ;
Bahwa saksi bersama dengan teman-teman pernah diajak berlibur ke
kolam air panas dengan menggunakan mobil, tapi terdakwa berangkat
sendiri dengan naik motor ;
Bahwa ketika dikolam renang saksi mandi bersama teman-teman di kolam
yang dangkal, sedangkan terdakwa mandi di kolam lain yang agak dalam
sekitar 2 meter ;
· Bahwa setelah selesai mandi dan berpakaian, terdakwa datang
menghampiri saksi bersama teman dengan membawa makanan kecil,
selanjutnya saksi dan teman-teman naik mobil pulang ;
·
·
Bahwa terdakwa Yan pernah datang ke rumah saksi sebanyak ± 3 (tiga)
kali sambil membawa makanan/ nasi, sayur juga alat-alat tulis ;
Bahwa saksi juga pernah dikasih uang oleh terdakwa yang besarnya
antara 10 ribu – 50 ribu ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
17
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa setiap datang kerumah, terdakwa Yan selalu mencari orang tua
saksi kemudian baru kami duduk ngobrol bersama ;
Bahwa tidak benar terdakwa Yan pernah memegang-megang tubuh, susu/
payudara maupun pantat saksi ;
Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, namun semua keterangan adalah
tidak benar karena saksi tidak pernah mengatakan pernah dilecehkan oleh
terdakwa, karena kenyataannya memang begitu ;
Bahwa ketika diperiksa di Polisi, saksi dipaksa untuk mengaku dan
dikatakan biar terdakwa Yan bisa cepat keluar ;
Bahwa yang memeriksa saksi adalah seorang Ibu Polisi yang memakai
wig/ rambut palsu, dan saksi diperiksa sendiri tanpa didampingi oleh orang
tua atau siapapun ;
Bahwa saksi dijemput oleh Polisi dirumah sekira jam 1 siang, selanjutnya
diperiksa sampai jam 10 malam tanpa diberi makan dan tidak didampingi
oleh siapapun ;
Bahwa benar saksi ada tanda tangan dalam berkas namun saksi tidak tau
apa isinya karena tidak dikasih baca maupun dibacakan oleh Polisi;
Bahwa saksi diperiksa di Polisi tidak didampingi oleh siapa-siapa ;
Bahwa saksi menyatakan tidak benar semua keterangan di BAP Polisi
berkaitan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa
karena memang itu tidak pernah terjadi, dan saksi mencabut semua
keterangan dalam BAP ;
Bahwa benar orang tua saksi (bapak) ada membuat surat yang isinya
menyatakan apabila semua tuduhan pelecehan seksual terhadap terdakwa
adalah tidak benar, dan saksi juga ikut tanda tangan dalam surat tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;
4. Saksi : LUH MANIS HANDAYANI ; Tidak disumpah karena masih
dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi namun tepatnya saksi lupa, dan
saksi diperiksa sendiri tanpa didampingi oleh siapa-siapa sedangkan yang
meriksa adalah Ibu Polisi sebanyak 3 (tiga) orang dari jam 3 sore sampai
jam 10 malam ;
Bahwa saksi periksa pada saat itu sehubungan dengan terdakwa yang
telah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap saksi, padahal itu
tidak pernah terjadi ;
Bahwa ketika di Kantor Polisi saksi dibentak – bentak untuk mengakui
hingga saksi merasa takut, dan dikatakan oleh Polisi “apabila kamu tidak
mau mengaku maka tidak boleh pulang” sambil kepala saksi di toyor-toyor
(di dorong-dorong) oleh Polisi ;
Bahwa tidak benar terdakwa (Yan Vogel) pernah memeluk tubuh saksi,
meremas susu/ payudara ataupun pantat saksi ;
Bahwa saksi mengenal terdakwa (Yan Vogel) dirumah Sriasih, selanjutnya
terdakwa berkunjung ke rumah saksi sebanyak ± 4 (empat) kali dan
ditemui oleh orang tua ;
Bahwa terdakwa (Yan Vogel) bila berkunjung kerumah saksi selalu datang
sendiri dan membawa oleh-oleh berupa alat tulis yang diberikan ke orang
tua selanjutnya diberikan kepada saksi ;
Bahwa saksi juga pernah diberi uang oleh terdakwa (Yan Vogel) antara
10-50 ribu yang katanya untuk bekal sekolah dan jajan/ belanja ;
Bahwa saksi bersama teman-teman diantaranya Putu Sri diajak oleh
terdakwa berlibur ke kolam air panas dengan menggunakan 2 (dua) bus;
Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ikut rombongan tapi berangkat sendiri
dengan naik motor ;
Bahwa ketika dikolam renang saksi bersama teman-teman mandi dikolam
yang dangkal, sedangkan terdakwa di kolam yang dalam ;
Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memeluk dan mencium Putu
Sri atau siapapun teman-teman saksi ;
Bahwa saksi menyatakan tidak benar semua yang tercatat dalam berita
acara pemeriksaan Polisi berkaitan tentang tuduhan terdakwa telah
melakukan pelecehan seksual ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
19
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
Bahwa benar saksi ada tanda tangan dalam berkas tapi saksi tidak tahu
apa isinya karena tidak dikasih baca dan tidak pula dibacakan oleh Polisi,
saksi mau tanda tangan karena takut ;
Bahwa saksi mencabut semua keterangan dalam BAP Polisi ;
Bahwa saksi berani/ siap dikonfrontir/ dipertemukan dengan Ibu Polisi
yang memeriksa ;
Bahwa benar orang tua saksi (bapak) ada membuat surat yang isinya
menyatakan apabila semua tuduhan pelecehan seksual terhadap terdakwa
adalah tidak benar, dan saksi juga ikut tanda tangan dalam surat tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;
5. Saksi : KADEK SARIASIH ; Tidak disumpah karena masih dibawah
umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi namun tepatnya kapan saksi sudah
lupa ;
Bahwa saksi diperiksa sendiri tanpa didampingi/ ditemani oleh siapapun,
sedangkan yang memeriksa adalah 2 (dua) orang Polisi perempuan dan
salah satunya memakai wig (rambut palsu) ;
Bahwa ketika diperiksa di Polisi saksi paksa dan dibentak-bentak untuk
mengaku apabila terdakwa (Yan Vogel) telah melakukan pelecehan, dan
karena saksi takut sehingga saksi mengaku dan menuruti semua apa yang
dikatakan oleh Ibu Polisi tersebut, namun yang sebenarnya terdakwa tidak
pernah melakukan perbuatan tersebut ;
Bahwa selain dibentak-bentak oleh Ibu Polisi, kepala saksi juga di toyor-
toyor (di dorong-dorong) sampai kepala saksi terasa sakit ;
Bahwa benar terdakwa pernah berkunjung ke rumah saksi dan setiap
datang selalu membawa oleh-oleh berupa : mie, telur dan sayuran serta
alat-alat tulis buat saksi ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
20
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi bersama dengan teman-teman satu desa serta nenek pernah
diajak berlibur/ tamasya ke kolam air panas oleh terdakwa (Yan Vogel)
dengan menggunakan 2 (dua) bus ;
Bahwa terdakwa pada saat itu berangkat sendiri dengan naik motor ;
Bahwa ketika dikolam renang, saksi bersama teman-teman mandi di kolam
yang dangkal sedangkan terdakwa di kolam lain yang dalam ;
Bahwa tidak benar apabila terdakwa pernah memeluk dan meremas-
remas susu/payudara saksi ;
Bahwa benar saksi ada tanda tangan dalam berkas polisi, namun saksi
tidak tahu apa isinya karena tidak dikasih kesempatan membaca ataupun
dibacakan oleh Polisi, dan saksi mau tanda tangan karena merasa takut ;
Bahwa saksi mencabut dan menyatakan tidak benar semua keterangan di
Polisi berkaitan tentang tuduhan terdakwa telah melakukan pelecehan
terhadap saksi, yang benar adalah keterangan saksi dipersidangan ini ;
Bahwa benar orang tua saksi (bapak) ada membuat surat yang isinya
menyatakan apabila semua tuduhan pelecehan seksual terhadap terdakwa
adalah tidak benar, dan saksi juga ikut tanda tangan dalam surat tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;
6. Saksi : KADEK BUDIANI ; dibawah sumpah memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga baik sedarah maupun semenda ;
Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi berkaitan tentang tuduhan terhadap
terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap adik saksi
(Komang Rika) dengan cara meremas susu/ payudaranya ;
Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar ± 4 (empat) tahun yang lalu, dan
setiap datang ke Singaraja terdakwa selalu berkunjung kerumah ;
Bahwa setiap datang terdakwa selalu membawa oleh-oleh berupa sayur-
sayuran, telur, mie, nasi, dan peralatan/ alat-alat tulis sekolah untuk saksi
dan adik saksi ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
21
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa selain kepada saksi dan adik, terdakwa juga memberikan oleh-oleh
seperti itu kepada anak-anak miskin lain ;
Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa kenapa memberikan
semua itu kepada anak-anak dan orang miskin seluruh desa? Dan
dikatakan oleh terdakwa (Yan Vogel) apabila dirinya ikhlas membantu dan
melakukan itu semua ;
Bahwa selain memberikan bantuan berupa alat-alat tulis dan makanan,
terdakwa juga pernah membantu memperbaiki kamar mandi rumah ;
Bahwa terdakwa setiap datang berkunjung ke rumah selalu ditemui orang
tua dan duduk di balai bengong ;
Bahwa terdakwa (Yan Vogel) biasanya datang berkunjung ke rumah masih
pagi-pagi sekali sekira jam 05.30 wita dan memanggil-manggil nama orang
tua saya sambil membawa nasi bungkus, kemudian kami semua (orang
tua, adik dan saksi) duduk bersama di balai bengong ;
Bahwa selain memberikan bantuan, terdakwa juga pernah mengajak anak-
anak dan orang tua seluruh desa untuk berlibur ke air panas, namun saksi
pada saat itu tidak ikut karena sekolah ;
Bahwa tidak benar bila terdakwa (Yan Vogel) pernah melakukan
pelecehan baik terhadap saksi maupun adik seperti yang dituduhkan ;
Bahwa benar orang tua saksi (Ketut Swela) pernah membuat surat yang
isinya apabila tidak benar jika Yan Vogel (terdakwa) telah melakukan
pelecehan seksual, dan saksi juga ikut tanda tangan dalam surat itu ;
Bahwa benar saksi ada tanda tangan dalam berkas polisi, namun saksi
tidak tahu apa isinya karena saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca
ataupun dibacakan isinya oleh Polisi ;
Bahwa tidak benar paman saksi (Ketut Witana) pernah menegur terdakwa,
begitu pula dengan nenek saksi ;
Bahwa saksi tidak tahu terdakwa tinggal dimana selama di Bali ;
Bahwa selama diperksa di Polisi saksi tidak didampingi oleh siapa-siapa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;
7. Saksi : LUH ARINI ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
22
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Disclaimer
·
·
·
· ·
· · · ·
· ·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan masalah
terdakwa (Yan Vogel) dituduh melakukan pelcehan seksual ;
Bahwa saksi dibawa ke Kantor Polisi bersama Kadek Budiani, namun kami
diperiksa sendiri-sendiri ;
Bahwa tidak benar apabila terdakwa melakukan perbuatan itu (pelecehan
seksual) baik terhadap saksi, adik saksi maupun anak-anak lain, yang
benar adalah terdakwa selalu membantu anak-anak dan orang-orang
miskin yang ada di desa ;
Bahwa terdakwa setiap datang ke Bali (Singaraja) selalu berkunjung ke
rumah saksi dan orang-orang miskin lain ;
Bahwa saksi bersama adik saksi (Kadek Sukreni) pernah 1 (satu) kali
diajak terdakwa jalan-jalan ke Hardy’s Singaraja untuk belanja/ membeli
pakain, dan pulangnya mampir di Indomaret membeli es krim, selanjutnya
kami pulang ;
Bahwa terdakwa setiap datang ke rumah selalu membawa oleh-oleh
berupa makanan dan alat-alat tulis untuk saksi dan adik-adik, namun
terdakwa tidak pernah berbuat yang macam-macam ;
Bahwa selain memberi makanan, pakaian dan alat tulis, terdakwa
terkadang juga memberi uang untuk bekal sekolah yang besarnya antara
10 ribu hingga 50 ribu rupiah untuk bekal sekolah dan untuk jajan ;
Bahwa setiap terdakwa akan pulang ke negaranya selalu datang kerumah
untuk pamitan ;
Bahwa saksi pernah bertanya tentang pekerjaan terdakwa yang dikatakan
apabila dirinya bekerja sebagai arsitek di negaranya, dan dia melakukan
ini semua (memberi orang miskin) adalah ikhlas ingin membantu orang –
orang dan anak miskin ;
Bahwa terdakwa pernah bilang apabila terdakwa selama tinggal di Bali
menginap di Hotel Lily’s, namun saksi tidak pernah kesana ;
Bahwa benar saksi ada tanda tangan di berkas ;
Bahwa ketika diperiksa Polisi saksi tidak didampingi oleh siapa-siapa ;
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
23
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang,
bahwa
atas
keterangan
saksi
tersebut,
terdakwa
menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;
8. Saksi : KETUT TAMAN ; dibawah sumpah memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
Bahwa saksi tidak pernah diperiksa Polisi, dan tidak pernah datang ke
Kantor Polisi, tapi pernah ditanya-tanya oleh Polisi di rumah ;
Bahwa saksi pernah cap jempol dirumah, namun saksi tidak tahu apa
isinya itu karena tidak diberi tahu oleh Polisi ;
Bahwa benar saksi mempunyai cucu yang bernama Rika Megayanti ;
Bawah benar terdakwa pernah beberapa kali datang dan berkunjung ke
rumah saksi, dan setiap dia datang selalu duduk bersama di Balai
Bengong bersama dengan anak saya serta cucu-cucu saya untuk makan
bersama sambil cerita – cerita (ngobrol) ;
Bahwa setahu saksi apabila terdakwa tidak pernah berbuat macam-
macam terhadap cucu saksi ;
Bahwa saksi tidak pernah menegur terdakwa (Yan Vogel) seperti dalam
berkas polisi, itu tidak benar dan saksi tidak pernah berkata seperti itu ;
Bahwa tidak benar terdakwa (Yan Vogel) pernah memegang-megang
tubuh cucu saksi, paling-paling cuma bersalaman (berjabat tangan) ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan ;
9. Saksi : KETUT WITANA ; dibawah sumpah memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan ditanya perihal
terdakwa (Yan Vogel) serta ditanya masalah hubungannya dengan
Komang Rika Megayanti (keponakan saksi), dan saksi menjawab tidak
tahu oleh karena memang tidak ada hubungan apa-apa ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
24
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
Bahwa setahu saksi apabila terdakwa (Yan Vogel) pernah datang
berkunjung kerumah Komang Rika Megayanti sebanyak 1 (satu) kali,
dimana pada saat itu saksi baru pulang dari bekerja dan sempat melihat
terdakwa ada memberikan sesuatu kepada Komang Rika ;
Bahwa saksi sempat bertanya kepada Komang Rika tentang pemberian
terdakwa, dan dijawab pemberian tersebut berupa alat-alat sekolah ;
Bahwa terdakwa datang ke rumah Komang Rika (anak dari kakak saksi)
pada saat itu sekira jam 07.00 Wita ;
Bahwa saksi menyatakan tidak benar semua isi Berita Acara Pemeriksaan
di depan Penyidik, namun saksi membenarkan tandatangan yang ada
dalam BAP tersebut ;
Bahwa saksi bersedia tanda tangan karena saksi tidak tahu apa isi BAP
tersebut, dan saksi tidak sempat membacanya karena tidak membawa
kacamata ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak tahu serta tidak keberatan ;
Menimbang,
bahwa
selanjutnya
dipersidangan
telah
didengar
keterangan saksi dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kab.
Singaraja (P2TP2), yakni :
10. Saksi : PUTU SRI WATI, SE. MM. ; dibawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
Bahwa saksi pernah mendampingi saksi – saksi korban pada saat
dilakukan pemeriksaan di hadapan Penyidik atas permintaan dari pihak
Kepolisian karena korban masih tergolong anak - anak dalam perkara
pencabulan/ Pedofilia yang dilakukan oleh terdakwa ;
Bahwa saksi mendampingi sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 28
September 2012 sekira jam 19.00 Wita ;
Bahwa saksi datang ke Kantor Polisi untuk melakukan pendampingan
agak terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih
dahulu, dan saksi datang diantar bersama dengan suami ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan pu blik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
25
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Komang Rika Megayanti,
saksi duduk mendampingi korban disebelahnya ;
Bahwa pada saat melakukan pendampingan, saksi tidak melihat Penyidik
melakukan penekanan terhadap korban dan pemeriksaan dilakukan
secara wajar sebagaimana layaknya memperlakukan seorang anak -
anak ;
Bahwa saksi juga tidak melihat adanya ancaman ataupun pemaksaan dari
pihak Penyidik terhadap korban ;
Bahwa saksi melakukan pendampingan terhadap korban Komang Rika
Megayanti bersama dengan kakaknya ;
Bahwa setahu saksi pada saat diperiksa Penyidik, korban menjawab
dengan jawabannya sendiri secara lancar meskipun agak pelan-pelan ;
Bahwa setahu saksi apabila orang tua anak – anak yang dilakukan
pemeriksaan juga turut mendampingi, meskipun tidak duduk disebelahnya
namun duduk dikursi sendiri dalam jarak ± 4 meter ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak tahu ;
Menimbang, bahwa saksi korban Komang Rika Megayanti dipersidangan
menyatakan apabila keterangan saksi tersebut sebagian tidak benar, yakni
saksi tersebut datang mendampingi pada saat pertengahan pemeriksaan
berlangsung, dan saksi tidak pernah mengatakan apabila terdakwa pernah
memegang-megang/ meraba pantat dan payudara saksi ;
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar
keterangan saksi dari pihak Penyidik dari Polres Buleleng yang melakukan
pemeriksaan terhadap korban (saksi Verbalisan), masing –masing yakni :
11. Saksi
:
SRI RAHAYUNINGSIH ; dibawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga ;
Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap
saksi korban atas nama Komang Rika Megayanti pada hari Selasa tanggal
23 Oktober 2013 ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transpara nsi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
26
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
Bahwa korban telah berada di Kantor Penyidik sejak sore hari namun
belum dilakukan pemeriksaan akan tetapi hanya ngobrol dan bercerita
sambil menunggu Pendamping korban yang datang sekira jam 19.00 Wita,
dan setelah ada Pendamping baru dilakukan pemeriksaan ;
Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, korban didampingi oleh orang
tuanya yaitu Ketut Swela dan dari Komisi Perlindungan Anak dan
Perempuan (P2TP2) Kabupaten Buleleng Ibu Putu Sriwati, SE.MM. ;
Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban bersama dengan
Ibu Intayani (Ibu Kanit PPA), dan yang melakukan pemeriksaan pertama
adalah Ibu Intayani, sedangkan saksi yang melanjutkan karena Ibu
Intayani sakit dan saat ini beliau sudah almarhum/ meninggal dunia ;
Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban dilakukan
dengan cara tanya jawab, dimana Ibu Intayani bertanya dan korban
menjawab selanjutnya jawaban tersebut di ketik, dimana saksi tidak
pernah melihat Ibu Kanit PPA (alm. Intayani) ada melakukan tekanan,
kekerasan ataupun pemaksaan terhadap korban dalam memberikan
keterangan pada saat diperiksa ;
Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, saksi masih sempat
bertanya kepada korban “apakah saudara merasa ditekan?” dan dijawab
“tidak”, selanjutnya saksi suruh membaca dan kemudian tanda tangan ;
Bahwa pemeriksaan selesai dilakukan sekira pukul 22.45 Wita ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak tahu ; Sedangkan saksi korban Komang Rika Megayanti
menyatakan apabila benar kepala saksi ada ditoyor-toyor oleh Ibu Intayani, dan
saksi tidak pernah mengatakan apabila pernah dicium, pantat dan susu
dipegang oleh terdakwa serta saksi tidak ada disuruh membaca BAP ;
12. Saksi : NI CENING SWANTARI, SH. ; dibawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
27
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi adalah sebagai Penyidik dan yang melakukan pemeriksaan
terhadap saksi korban atas nama Luh Manis dalam perkara pencabulan
yang dilakukan oleh terdakwa ;
Bahwa Luh Manis pada saat itu didampingi oleh Ibu Kandungnya ;
Bahwa pemeriksaan dilakukan mulai sekira pukul 18.00 Wita dan berjalan
selama ± 1,5 jam ;
Bahwa saksi melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur,
dimana saksi bertanya dan korban menjawab selanjutnya diketik ;
Bahwa setelah selesai pengetikan, korban saksi suruh untuk membaca
kembali dan selanjutnya dia tandatangan dalam BAP ;
Bahwa saksi korban pada saat itu ada tandatangan dalam BAP ;
Bahwa pada saat itu ibunya hanya diam tidak komentar ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa
menyatakan tidak tahu ;
13. Saksi : KOMANG KRISMAWATI ; dibawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga ;
Bahwa saksi adalah Penyidik yang memeriksa saksi Kadek Budiani dan
Ketut Taman ;
Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, dimana
saksi bertanya dan dijawab oleh Kadek Budiani dan Ketut Taman,
selanjunya jawaban tersebut saksi ketik ;
Bahwa saksi memeriksa mereka (Kadek Budiani dan Ketut Taman) masing
– masing sebanyak 1 (satu) kali, dan mereka menjawab semua
pertanyaan saksi dengan lancar tanpa ada tekanan ataupun paksaan ;
Bahwa saksi memeriksa saksi Ketut Taman dengan menggunakan Bahasa
daerah/ bahasa Bali karena yang bersangkutan sudah lanjut usia dan tidak
bisa berbahasa Indonesia ;
Bahwa benar Kadek Budiani ketika saksi periksa mengatakan apabila
dirinya pernah Kos di Singaraja ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
28
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
Bahwa saksi melakukan pemeriksaan diruangan PPA Polres Buleleng, dan
waktu meminta tandatangan Ketut Taman, saksi meminta dirumahnya
karena yang bersangkutan tidak bisa datang ke Polres ;
Bahwa saksi pernah datang ke rumah korban bersama dengan anggota
PPA dan Buser Polres Buleleng ;
Bahwa saksi mengakui apabila terdapat kesalahan ketik dalam BAP
berkaitan tanggal pemeriksaan terhadap saksi korban, hal tersebut
terjadi karena akibat kelalaian kami yang disebabkan banyaknya
pekerjaan dan tugas, selain daripada itu saksi bersama tim agak
sedikit terburu-buru dalam pembuatan BAP karena saksi mendapat
info apabila terdakwa akan segera berangkat pulang/ pergi ke
negaranya (Belanda) ;
Bahwa kesalahan ketik tanggal di BAP tersebut ada pada pemeriksaan
tambahan yang dilakukan atas permintaan Jaksa/ Penuntut Umum untuk
kelengkapan berkas ;
Bahwa saksi bersama team Penyidik PPA Polres Buleleng mohon maaf
atas terjadinya kelalaian dan kekhilafan atas kesalahan tanggal pada BAP
tambahan tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak tahu ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi Kadek Budiani
menyatakan apabila dirinya tidak pernah mengatakan Kos di Singaraja,
selanjutnya saksi Ketut Taman menyatakan dirinya tidak pernah menerangkan
dirinya pernah menegur cucunya seperti dalam BAP ;
14. Saksi :
NYOMAN REMIASIH,
SH.
;
dibawah sumpah
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga ;
Bahwa saksi adalah selaku Penyidik dalam perkara ini dan melakukan
pemeriksaan terhadap saksi atas nama Ketut Witana ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
29
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur, yakni
dengan cara tanya jawab, dimana saksi bertanya dan saksi Ketut Witana
menjawab selanjutnya saksi ketik di komputer ;
Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ketut Witana
tidak pernah memaksa, melakukan tekanan ataupun mengarahkan
jawabannya ;
Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Ketut Witana sebanyak 1
(satu) kali yang dilakukan di ruang PPA Polres Buleleng ;
Bahwa selesai tanya jawab dan saksi ketik, selanjutnya Ketut Witana
membaca sendiri BAP dan kemudian tanda tangan ;
Bahwa saksi Ketut Witana sempat mengatakan kepada saksi apabila
namanya sebagaimana tercantum dalam BAP adalah salah, selanjutnya
saksi perbaiki ;
Bahwa saksi Ketut Witana- lah yang paling menggebu-nggebu untuk
melaporkan perbuatan terdakwa karena telah melakukan pelecehan/
pencabulan terhadap keponakannya Komang Rika Megayanti ;
Bahwa Ketut Witana adalah adik kandung dari orang tua (bapak) dari saksi
korban Komang Rika Megayanti, dimana tempat tinggalnya satu rumah
dengan saksi korban ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak tahu ;
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum
telah mengajukan saksi tambahan, yakni :
15. Saksi : KETUT SUWELA ; dibawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga ;
Bahwa saksi adalah orang tua kandung (bapak) dari saksi korban Komang
Rika Megayanti ;
Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan benar
ada tandatangan dalam BAP, namun saksi tidak membaca apa isi dari
BAP tersebut ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
30
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi pernah membuat surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara terdakwa perihal
pencabutan isi BAP ;
Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Yan Vogel/ terdakwa, dan setahu
saksi apabila terdakwa orangnya adalah baik karena sering membantu
warga desa yang miskin, termasuk saksi dan anak-anak saksi ;
Bahwa bantuan terdakwa tersebut adalah berupa pemberian alat-alat tulis
dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu ;
Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat, Ibu Ayu Mas
pernah datang berkunjung kerumah saksi untuk menemui anak-anak
saksi, selanjutnya setelah saksi persilahkan kemudian saksi pergi ;
Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa (Yan Vogel) ada
datang kerumah pagi-pagi sekali sambil membawakan kami nasi ;
Bahwa terdakwa biasa datang berkunjung kerumah saksi pagi-pagi
sebelum kami bangun sambil membawakan nasi bungkus, selanjutnya
kami makan bersama ;
Bahwa terdakwa menyatakan benar barang bukti baju yang diajukan
dalam perkara ini adalah milik anaknya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;
Menimbang, bahwa saksi Dewa Ayu Mas Ismayani yang dikonfrontir
dengan keterangan saksi Ketut Suwela merasa keberatan dengan keterangan
saksi tersebut, oleh karena pada saat saksi Dewa Ayu Mas datang kerumah
saksi Ketut Suwela untuk melakukan wawancara terlebih dahulu bertemu
dengan dia dan telah pula meminta ijin padanya dan selanjutnya dia
mempersilahkan saksi untuk melakukan wawancara dengan anaknya serta
saksi menyuruh melakukan wawancara di Balai Bengong biar santai katanya ;
16. Saksi : I DEWA AYU MAS ISMAYANI ; dibawah sumpah
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
· Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fun gsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
31
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi adalah pekerja sosial dari Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Yayasan Sahabat Anak Bali yang bergerak pada perlindungan anak
khususnya di daerah Bali ;
Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah
pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang masih
tergolong anak – anak/ dibawah umur ;
Bahwa pada awalnya pada tangal 28 September 2012 saksi ditelepon oleh
teman sesama LSM dan dari Polda Bali tentang adanya tindak pidana
Pelecehan Seksual yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak-anak
dibawah umur di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;
Bahwa saksi selanjutnya langsung berangkat ke rumah korban Komang
Rika Megayanti bersama rekan setelah bertemu dan menggali lebih jauh
tentang laporan dari Gloria tersebut ;
Bahwa saksi kemudian berangkat ke TKP karena diinformasikan apabila
terdakwa akan berangkat pulang ke negaranya (Belanda) dan ditempat
tersebut saksi bertemu dengan kedua orang tuanya ( saksi Ketut Suwela
dan isteri) selanjutnya saksi menyampaikan niat kedatangan dan meminta
ijin untuk melakukan wawancara dengan Komang Rika ;
Bahwa atas permintaan ijin saksi tersebut orang tua Komang Rika (Ketut
Suwela) tidak keberatan dan mempersilahkan saksi, kemudian
menunjukan tempat di Balai Bengong yang ada di samping rumah untuk
saksi dapat melakukan wawancara dengan Komang Rika Megayanti ;
·
·
·
Bahwa pada saat saksi meminta ijin dan melakukan wawancara dengan
Komang Rika Megayanti, tidak ada satupun pihak keluarga korban yang
merasa keberatan atas tindakan saksi tersebut ;
Bahwa saksi melakukan wawancara dengan saksi korban Komang Rika
Megayanti di Balai Bengong tempat sebagaimana ditunjukan oleh
bapaknya (Ketut Suwela) ;
Bahwa saksi melakukan wawancara dengan cara tanya jawab dengan
Komang Rika, dan saksi juga merekam wawancara/ pembicaraan tersebut
sebagai antisipasi kemungkinan yang terjadi seperti saat ini, yaitu
korban telah dipengaruhi oleh terdakwa untuk mencabut semua
keterangannya dan menutupi semua perbuatan terdakwa ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
32
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
·
·
·
Bahwa tindakan seperti ini lazim terjadi (mencabut BAP) oleh karena
korban belum menyadari akibat dari perbuatan terdakwa, karena korban
hanya melihat perbuatan baik yang selama ini dilakukan oleh terdakwa,
oleh karenanya pada saat dilakukan konfrensi tentang kejahatan Pedofilia
ditekankan agar dilakukan perekaman untuk mengantisipasi kemungkinan
apabila terdakwa telah mempengaruhi para korbannya sehingga korban
akan mencabut semua keterangannya dan menutupi semua perbuatan
jahat pelaku ;
Bahwa saksi melakukan wawancara (tanya jawab) dengan Komang Rika
dari hati ke hati, tanpa ada paksaan ataupun rekayasa, dan semua
jawaban yang diberikan adalah jawaban korban sendiri ;
Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Komang Rika Megayanti
tersebut, selanjutnya saksi menyarakan kepada orang tua korban (Ibunya)
untuk segera melapor perbuatan terdakwa, namun karena ibunya tidak
mau karena takut selanjutnya saksi sendiri yang mendampingi korban
Komang Rika untuk melapor pada pihak Kepolisian Resort Buleleng ;
Bahwa saksi mengenal Gloria karena pernah bertemu sebanyak 2 (dua)
kali, yakni ketika di Ubud dan Bangkok ketika ada konfrensi, dan saksi
tidak memiliki hubungan kerja namun hanya teman/ rekan sesama LSM ;
Bahwa hasil rekaman wawancara saksi dengan Komang Rika Megayanti
saat ini masih ada, dan mohon kepada Majelis agar dapat diputar dan
ditonton bersama dipersidangan ;
Bahwa saksi merekam menggunakan video yang ada pada camera digital,
dan rekaman saksi masih apa adanya tanpa ada editan serta hasil
gambar/ wawancara terlihat amatir, karena memang saksi bukan ahli
dalam hal itu ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak tahu ; Sedangkan saksi Ketut Suwela yang dikonfrontir
oleh Majelis mengatakan apabila keterangan saksi tersebut ada yang tidak
benar, karena pada saat dilakukan wawancara saksi ada pergi keluar rumah,
namun ketika dia datang saksi sempat bertemu dengannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum
telah pula mengajukan saksi ahli, yakni :
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
33
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
17. Saksi : Prof. DR. Dr. LUH KETUT SURYANI. SpKj (K) ; dibawah
sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
· Bahwa saksi menyatakan
hubungan keluarga ;
tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi disamping bekerja sebagai Dosen pada Universitas Udayana,
juga sebagai ahli psikology pada RSU Sanglah di Denpasar serta sebagai
Presiden Casa (Commite Against Sexual Abuse) ;
Bahwa Casa adalah Lembaga yang memberikan Penyadaran kepada
Masyarakat tentang Bahaya dari Kejahatan Pedhofilia yang korbannya
adalah anak-anak dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan ;
Bahwa yang dimaksud Pedhofilia adalah sejenis penyakit/ ganggugan
kejiwaan berupa keinginan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap
anak-anak dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan ;
Bahwa pelaku Pedofil biasanya pendiam, dan setelah menemukan orang
yang akan dijadikan korban, pelaku selanjutnya melakukan pendekatan
baik terhadap korban dan juga keluarganya serta masyarakat sekitar ;
Bahwa selanjutnya pelaku akan berbuat baik dengan cara memberikan
sesuatu yang menjadi keperluan/ kebutuhan daripada korban dan
keluarganya sehingga pelaku terlihat baik dan berjasa dimata korban,
serta korban dan keluarganya akan merasa nyaman terhadap kehadiran
pelaku ditengah-tengah keluarganya ;
Bahwa setelah pelaku berhasil mendekati korban serta keluarganya,
barulah pelaku akan melakukan aksinya ;
Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan pedofilia pada umumnya
akan mengalami trauma seumur hidupnya, stress dan biasa meluapkan
emosi yang diluar kendali karena korbanya adalah anak-anak ;
Bahwa akibat tersebut dapat dirasakan oleh korban tidak seketika dan
tergantung dari tingkat kepekaan dari anak tersebut ;
Bahwa saksi kenal dengan Ayu Mas dan Gloria karena pernah bertemu
sekali dalam suatu konfrensi, namun saksi tidak kenal baik/ akrab ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan tidak tahu dan tidak menaruh keberatan ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
34
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah
pula mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa ( a de charge ),
yakni :
18. Saksi : Dra. MADE CANTIARI, Msi. ; tidak disumpah karena
saksi yang bersangkutan selalu mengikuti jalannya
persidangan untuk mendampingi korban, menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi tidak disumpah karena Jaksa/ Penuntut Umum merasa
keberatan oleh karena saksi selalu hadir dan mengikuti jalannya
persidangan untuk mendampingi saksi korban sehingga diragukan
independensi dari keterangannya ;
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga ;
Bahwa saksi selain bekerja sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kab.
Buleleng juga sebagai anggota LPA (Lembaga Perlindungan Anak)
Kabupaten Buleleng ;
Bahwa saksi pernah mendapat Surat Tugas dari LPA Propinsi Bali
tertanggal 2 Oktober 2012 dan ditunjuk sebagai LPA untuk mendampingi
korban berkaitan dengan perkara terdakwa ;
Bahwa dengan berbekal surat tugas tersebut selanjutnya saksi turun
kelapangan guna mencari fakta dengan bekerja sama dengan Kepala
Desa setempat, Bimas, Koramis dan Kepala Dusun ;
Bahwa dari hasil wawancara saksi dengan para korban dapat disimpulkan
apabila tidak terjadi tindak pidana pencabulan sebagaimana yang
didakwakan kepada terdakwa ;
Bahwa apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak-anak hanya sebatas
mencium rambut/ kepala sebagaimana layaknya orang tua kepada
anaknya ;
Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan pihak PPA Polres Buleleng
namun tidak mendapat tanggapan ;
Bahwa saksi tidak kenal dengan Gloria serta Dewa Ayu Mas meskipun
kami sama-sama LSM yang bergerak dalam bidang yang sama ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
35
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang,
bahwa
atas
keterangan
saksi
tersebut,
terdakwa
menyatakan benar ;
19. Saksi : SATIBIN ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada
hubungan keluarga ;
Bahwa pada tanggal 26 September 2012 saksi bersama dengan terdakwa
(Yan Vogel) sekira jam 09.00 Wita pergi bersama ke Denpasar untuk
menjenguk dan menjemput anak saksi yang sakit dan kembali ke
Singaraja sekira jam 21.00 Wita ;
Bahwa rumah saksi di Jl. Jalak Putih Kec. dan Kab. Buleleng, dan pada
saat itu kami sudah berjanji sehingga terdakwa datang menjemput ke
rumah saksi ;
Bahwa terdakwa adalah orang tua asuh anak saksi ;
Bahwa anak saksi saat ini masih kuliah di Denpasar ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah
pula mengajukan saksi ahli dalam bidang IT (Informasi dan Technologi),
masing-masing yakni :
20. Saksi : YUSWAN ARFIAN PRASTIYANTO ; dibawah sumpah
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
Bahwa saksi selaku ahli IT akan mencoba memeriksa hasil rekam video
wawancara yang dilakukan oleh LSM sebagaimana barang bukti yang
diajukan dalam perkara terdakwa ;
Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bersama dengan rekan
(GILDAS ARVIN DOEGRAT) terhadap barang bukti berupa rekaman
video wawancara terhadap korban, menurut pendapat saksi dapat
disimpulkan apabila dari pemeriksaan gambar tidak terdapat rekayasa ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
36
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
·
·
Bahwa berdasarkan data yang ada pada video apabila gambar tersebut
diambil pada tanggal 28 September 2012 ;
Bahwa tanggal, bulan dan tahun yang ada/muncul pada gambar adalah
hasil dari setting/ pengaturan pada alat perekam, bilamana tidak di edit
maka tidak akan muncul tanggal, bulan dan tahun ;
Bahwa saksi tidak bisa menilai lebih jauh terhadap hasil rekaman oleh
karena keterbatasan waktu, selain daripada itu tidak terdapat data
mengenai alat/ kamera yang dipergunakan untuk merekam ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;
21. Saksi : GILDAS ARVIN DOEGRAT ; dibawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
Bahwa saksi selaku ahli IT akan mencoba memeriksa hasil rekam video
wawancara yang dilakukan oleh LSM sebagaimana barang bukti yang
diajukan dalam perkara terdakwa ;
Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bersama dengan saksi
YUSWAN ARFIAN PRASTIYANT0 terhadap hasil rekaman, dapat saksi
simpulkan apabila rekaman tersebut diambil pada tanggal 28 September
2012 dan terdiri dari 3 (tiga) file ;
Bahwa file 1 : diambil pukul 09.32 Wita, file 2 : pukul 09.49 Wita dan file ke
3 : pukul 09.50 Wita ;
Bahwa ke 3 (tiga) file tersebut dalam format MaV dengan MV1, beda MaV
dengan MV1 adalah MV1 disimpan setelah dilakukan editing dan dipress/
dikecilkan dalam bentuk MaV ;
Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi bersama rekan dapat disimpulkan
apabila rekaman tersebut asli dan tidak ada rekayasa, namun saksi tidak
dapat memeriksa lebih lanjut karena tidak ada data tentang alat/ kamera
yang dipergunakan untuk merekam ;
Bahwa selain daripada itu waktu yang terbatas membuat saksi bersama
rekan tidak bisa menilai lebih jauh tentang hasil rekaman tersebut ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan pu blik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
37
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
·
Bahwa saksi bukan ahli dalam membaca gerak tubuh ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa (JAN JACOBUS VOGEL
Alias JAN VOGEL) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bahwa terdakwa adalah warga negara Belanda dan sudah mengenal
Komang Rika beberapa tahun yang lalu ;
Bahwa terdakwa selalu datang berkunjung ke rumah Komang Rika bila
datang ke Indonesia ;
Bahwa terdakwa datang berkunjung ke Indonesia sekali dalam setahun;
Bahwa terdakwa turut menjadi anggota organisasi yang bertujuan untuk
membantu orang-orang miskin/ kurang mampu di Indonesia, tepatnya di
kota Jakarta, Malang dan Bali ;
Bahwa terdakwa pertama kali datang berkunjung ke Indonesia tahun 2001,
dan setiap ke Bali biasa menginap di Hotel Conor’s dan Hotel Taman Lilys
di daerah Lovina ;
Bahwa terdakwa setiap datang ke Lovina tidak hanya berkunjung ke
rumah Komang Rika Megayanti, tapi juga ke keluarga miskin yang lain ;
Bahwa terdakwa datang kerumah Komang Rika Megayanti terakhir pada
tanggal 29 September 2012 sekira jam 06.15 Wita ;
Bahwa terdakwa datang sambil membawakan nasi kuning kemudian kami
makan bersama di balai bengong ;
Bahwa terdakwa membawa bungkusan nasi kuning tidak hanya untuk
keluarga Komang Rika, tetapi juga keluarga miskin yang lain ;
Bahwa pada tanggal 23 dan tanggal 24 September 2012 terdakwa pernah
mengajak anak-anak dan orang dewasa untuk berlibur ke pemandian air
panas (hot spring) yang ada di Banjar ;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut
Umum telah mengajukan barang bukti kedepan persidangan yang berupa :
1 (satu) buah buku tulis garis dua ;
1 (satu) buah buku gambar ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transpara nsi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
38
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink ;
1 (satu) potong baju kemeja warna merah marun motif kotak-kotak ;
1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;
1 (satu) potong baju kaos warna merah ;
1 (satu) potong celana pendek kaos motif garis-garis warna ungu ;
♦ 0� &dua) keping VCD (1 VCD berisi wawancara saksi Komang Rika
Megayanti dengan Dewa Ayu Ismayani dan 1 VCD berisi wawancara
Dewa Ayu Ismayani dengan Pak Guru) ;
Bahwa
Penasehat
Hukum
terdakwa
dipersidangan
telah
pula
mengajukan bukti berupa :
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Suwela : 1.
Komang Rika Megayanti, 2. Ketut Ayu Widia Santi dan 3. Kadek
Budiani (bukti T-I A) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Sumanata :
Luh Manis Handayani (bukti T-I B) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Gede Wijana :
Kadek Sukreni dan Luh Arini (bukti T-I C) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Nyoman Wirna :
Putu Sri Ariani (Bukti T-I D) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Merta Yasa :
Kadek Sariasih (bukti T-I E) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan Kepala Dusun Punggang ;
Menimbang, bahwa dipersidangan baik Jaksa/ Penuntut Umum maupun
Penasehat Hukum terdakwa masing-masing telah mengajukan bukti tambahan
berupa video rekaman (VCD) hasil wawancara dengan saksi – saksi, dimana
terhadap Video rekaman wawancara yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut
Umum dibuat oleh saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani selaku LSM dari Yayasan
Sahabat Anak Bali adalah dibuat pada tanggal 28 September 2012,
sedangkan video rekaman wawancara yang diajukan oleh Penasehat Hukum
terdakwa adalah dibuat pada tanggal 11 Nopember 2012 ;
Bahwa terhadap ke- 2 (dua) bukti video rekaman wawancara terhadap
saksi baik yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maupun Penasehat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
39
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menguji
kebenarannya dengan bukti – bukti lain dan fakta dipersidangan ;
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan yakni
berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan
barang bukti, telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :
·
·
·
Bahwa terdakwa adalah warga negara Belanda yang juga bekerja
sebagai relawan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing
dengan nama Steun Kinderen Indonesia, yang bergerak dibidang
pengentasan kemiskinan/ membantu orang-orang/ keluarga miskin yang
ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Singaraja, Propinsi Bali ;
Bahwa terdakwa datang berkunjung ke Indonesia khususnya ke Bali/
Kabupaten Singaraja setahun sekali dan biasa/ sering menginap di Hotel
Taman Lily’s Lovina ;
Bahwa terdakwa biasa datang berkunjung ke rumah anak-anak dari
keluarga kurang mampu/ miskin di daerah Banjar Dinas Enjungsangiang,
Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk
memberikan bantuan ;
·
·
·
·
·
Bahwa terdakwa biasa memberikan bantuan kepada anak-anak kurang
mampu khususnya di Desa Kaliasem berupa perlengkapan sekolah,
membelikan pakaian dan memberi uang saku pada mereka ;
Bahwa terdakwa pernah mengajak anak-anak dari keluarga miskin Desa
Kaliasem untuk berlibur ke pemandian air panas (hot spring) di Banjar ;
Bahwa saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi
Putu Sri Ariyani, saksi Luh Manis Handayani, saksi Kadek Sariasih dan
saksi Luh Arini masih tergolong anak-anak / berusia dibawah 18 tahun ;
Bahwa video rekaman (VCD) yang dibuat oleh I Dewa Ayu Mas Ismayani
adalah pada tanggal 28 September 2012, sedangkan video rekaman
(VCD) diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah dibuat pada
tanggal 11 November 2012 ;
Bahwa semua saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Unit PPA Resort Buleleng, dimuka
persidangan telah mencabut semua keterangan mereka dalam BAP ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
40
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang,
bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di
dakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur delik dari surat
dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, Majelis terlebih perlu terlebih dahulu
mempertimbangkan adanya beberapa keterangan saksi dalam BAP yang
mencabut keterangannya dimuka persidangan ;
Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan sering terjadi keterangan
saksi dalam BAP Penyidik berbeda dengan apa yang disampaikan dimuka
persidangan, selain daripada itu baik dalam Undang-Undang maupun KUHAP
tidak mengatur secara tegas tentang pencabutan keterangan yang dilakukan
oleh saksi dalam BAP Penyidik, sedangkan pada pasal 163 KUHAP hanya
memerintahkan kepada Hakim Ketua Sidang agar memperingatkan apabila
terdapat perbedaan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik ;
Bahwa pada hakekatnya saksi memiliki kebebasan untuk memberikan
keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya sendiri, akan tetapi
seorang saksi tidaklah dapat bebas begitu saja mengingkari secara
keseluruhan keterangannya dalam BAP, serta kebebasan memberikan
keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi juga tidak dimaksudkan
untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah disampaikan/ diberikannya
dalam BAP Penyidik ;
Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang
praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam
tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila
perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka
Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik
itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah
yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
diatas, oleh karenanya terhadap pencabutan keterangan oleh saksi dalam BAP
dimuka persidangan, Majelis berpendapat apabila keterangan saksi – saksi
tersebut merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan diuji dengan
alat-alat bukti lain yang sah serta fakta – fakta dipersidangan ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
41
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh
Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk
Alternative atau dakwaan pilihan, yaitu :
KESATU
: Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ;
ATAU
K E D U A : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang -
Undang Hukum Pidana ;
Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum
disusun dalam bentuk Alternative atau dakwaan pilihan, maka konsekuensinya
Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum
berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan, dengan
ketentuan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis akan
mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya, dan begitu pula sebaliknya
bilamana terbukti dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum,
terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah :
1. Unsur
Barang Siapa ;
2. Unsur Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa/ melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
3. Unsur Untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul ;
Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur–
unsur tersebut sebagai berikut :
Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
42
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam
rumusan pasal ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi -
pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu
tindak pidana ;
Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini
adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa
melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu
JAN JACOBUS VOGEL Alias VOGEL diajukan kedepan persidangan oleh
Jaksa / Penutut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana,
dan setelah dicocokan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera
dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan
benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan
persidangan juga menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang
dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa,
sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana
didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan
terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan
kepadanya telah terbukti secara sah dan menyakinkan ; Oleh karena itu Majelis
Hakim tidak sependapat dengan Jaksa/ Penuntut Umum yang langsung
berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti, tanpa
terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan
demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan
tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang
siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti,
setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang
didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;
Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa/ melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
43
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur delik ini adalah bersifat
alternative yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau”, sehingga bilamana
terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari
unsur delik ini ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah
merupakan tindakan seseorang dengan cara menyakiti fisik korban dengan
tujuan atau harapan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan
suatu perbuatan, tidak dengan kehendak atau keinginan korban sendiri agar
tujuan pelaku terpenuhi atau dituruti oleh korban, sedangkan yang dimaksud
dengan “ancaman kekerasan” adalah merupakan tindakan pelaku dengan
ucapan ataupun dengan tindakan namun tidak sampai menyerang fisik korban,
melainkan hanya melalui ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga
dapat menyerang kejiwaan korban dengan harapan korban mau/ bersedia
melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan pelaku ;
Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “membujuk”
adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan
harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya sehingga bersedia untuk
melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, dimana perbuatan
tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau diluar kemauan dari korban ;
Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini terdapat pula unsur yang
didalamnya dicantumkan atau diisyaratkan bahwa korban haruslah masih
tergolong “anak”, atau dengan kata lain bahwa korban haruslah pada saat
kejadian masih berumur sekurang-kurangnya dibawah umur 18 (delapan belas)
tahun tidak lebih serta belum pernah menikah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur tersebut
diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah didalam
perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan
dalam delik ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Komang Rika
Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Ariyani, saksi Luh Manis
Handayani dan saksi Kadek Sariasih yang masing-masing menerangkan tidak
dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya apabila benar terdakwa sering
membantu anak-anak dari keluarga miskin termasuk juga mereka, dengan
bantuan berupa makanan, perlengkapan sekolah/ alat-alat tulis, memberi uang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan pu blik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
44
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
saku serta membelikan pakaian, selain daripada itu terdakwa juga pernah
mengajak anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk pergi berlibur ke
pemandian air panas (hot spring) di daerah Banjar ; Bahwa keterangan saksi
tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut
Umum dipersidangan berupa pakaian, alat tulis dan perlengkapan mandi ;
Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan telah
mencabut semua keterangan mereka dalam BAP Penyidik karena mereka
menyatakan telah memberikan keterangan dibawah tekanan dan tidak
didampingi oleh orang tua mereka ataupun dari lembaga pendampingan untuk
anak ; Begitu pula halnya dengan saksi Ketut Taman, saksi Ketut Witana dan
saksi Ketut Suwela dimuka persidangan juga telah menyatakan tidak benar
semua keterangan saksi di BAP Kepolisian serta mencabut semua keterangan
mereka tersebut ;
Menimbang, bahwa saksi Kadek Budiani dibawah sumpah menerangkan
apabila setahu saksi jika terdakwa orangnya baik dan suka menolong/
membantu warga miskin termasuk keluarga saksi, dimana saksi pernah
bertanya padanya kenapa terdakwa membantu orang miskin dan dijawab
apabila terdakwa apabila dirinya ikhlas melakukan semuanya itu ; Bahwa saksi
Luh Arini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya apabila saksi bersama
adik pernah diajak oleh terdakwa jalan-jalan ke Hardy’s Singaraja dan dibelikan
pakaian serta makanan, dimana terdakwa pada saat itu telah memeluk pundak
saksi namun tindakan tersebut adalah sebagaimana layaknya orang tua
terhadap anak dan bukan merupakan perbuatan cabul ;
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari pihak
Penyidik Kepolisian Resort Buleleng Unit PPA (saksi verbalisan) yakni saksi Sri
Rahayuningsih, saksi Ni Cening Swantari, SH., saksi Komang Krismawati dan
saksi Nyoman Remiasih dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada
pokoknya apabila saksi telah yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi
Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Ariyani, saksi
Luh Manis Handayani, saksi Kadek Sariasih dan saksi Luh Arini, dimana saksi
selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yakni
dengan cara tanya jawab dan kemudian saksi ketik ;
Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi korban Komang Rika
Megayanti telah didampingi oleh Pendamping dari P2TP2A Kabupaten
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi p eradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
45
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Singaraja yakni saksi Putu Sriwati, SE, MM., dan orang tua mereka juga ada
ditempat pemeriksaan meskipun beda tempat duduk dan hanya berjarak ± 4
meter ; Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan dalam melakukan
pemeriksaan, dan tidak benar apabila dikatakan telah melakukan tekanan atau
intimidasi, karena semua keterangan di BAP adalah dari keterangan saksi-saksi
sendiri tanpa ada diarahkan maupun rekayasa, dan setelah selesai pengetikan
kami persilahkan untuk membaca sebelum ditandatangani ; Begitu pula dengan
pemeriksaan terhadap saksi Ketut Witana, karena pada saat itu justru yang
gencar melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian agar segera diproses adalah
dia selaku paman dari saksi korban Komang Rika Megayanti, dan setelah
selesai pengetikan BAP saksi Ketut Witana membaca kembali Berita Acara
tersebut, dimana dia sempat mengatakan apabila namanya terdapat kesalahan
sehingga saksi perbaiki kembali sesuai petunjuk dia ;
Bahwa saksi selaku pihak Penyidik dari Unit PPA Polres Buleleng
mengakui apabila terdapat beberapa kesalahan dalam pengetikan di BAP
terhadap saksi-saksi, kesalahan pengetikan tersebut yakni kesalahan pada
penulisan tanggal, hal tersebut disebabkan karena banyaknya beban pekerjaan
pada saat itu serta adanya informasi apabila tersangka akan pergi ke
negaranya Belanda, namun semua keterangan saksi – saksi serta sketsa
gambar yang ada dalam BAP adalah asli diberikan sendiri oleh mereka tanpa
adanya tekanan, paksaan ataupun rekayasa ; Bahwa Kanit PPA yang juga
selaku penyidik dalam memeriksa saksi – saksi yakni Ibu I Gusti Ayu Intayani,
SH., saat ini sudah meninggal dunia oleh karena mengidap penyakit kanker ;
Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Putu Sriwati, SE. MM., dibawah
sumpah menerangkan apabila saksi dari P2TP2A Kab. Buleleng, pernah
diminta oleh pihak Kepolisian Unit PPA untuk mendampingi saksi Komang Rika
Megayanti, saksi Kadek Sariasih, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Sri
Ariyani dan saksi Kadek Sariasih, dimana ketika saksi mendampingi mereka
diperiksa oleh Penyidik Unit PPA Polres Buleleng apabila pemeriksaan telah
sesuai dengan prosedur tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari Penyidik, dan
apa yang diterangkan sebagaimana termuat dalam BAP adalah murni dari
keterangan saksi-saksi sendiri ; Bahwa memang pemeriksaan agak berjalan
lambat dan terkesan lebih santai pada saat itu karena mengingat saksi – saksi
korban adalah masih tergolong anak-anak ; Bahwa memang pada saat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
46
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan pemeriksaan saksi datang terlambat ± 30 menit di Polres, tapi
sebelum saksi datang pemeriksaan masih belum dilakukan oleh pihak Penyidik
dan mereka hanya mengobrol santai saja ;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat keterangan lahir yang dibuat
dan ditandatangani oleh Perbekel Kaliasem sebagaimana terlampir dalam BAP
Penyidik yang bersesuaian pula dengan fakta dipersidangan atas pemeriksaan
saksi-saksi terbukti apabila saksi Putu Sri Ariyani, saksi Luh Manis Handayani,
saksi Kadek Sariasih, saksi Ketut Ayu Widiasari dan saksi Komang Rika
Megayanti adalah berusia masih dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masih
tergolong anak-anak sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana tersebut
diatas terbukti apabila terdakwa sebagai warga negara Belanda berkunjung ke
Indonesia adalah dalam kapasitasnya mengemban misi sebagai LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) asing bernama Steun Kinderen Indonesia,
yang bergerak dibidang pengentasan kemiskinan/ membantu orang-orang/
keluarga miskin yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten
Buleleng, Propinsi Bali, dimana terdakwa datang berkunjung setahun sekali dan
biasa menginap di Hotel Taman Lily’s Lovina ; Bahwa terdakwa dalam
menjalankan misi kemanusian yang dibiayai dari pihak asing tersebut telah
membantu anak-anak dari keluarga miskin/ kurang mampu dengan memberikan
bantuan berupa peralatan/ perlengkapan sekolah berupa buku dan alat tulis,
terkadang memberi uang saku, makanan dan membelikan pakaian serta
mengajak berlibur ke tempat wisata ;
Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi – saksi yang telah
mencabut keterangan mereka sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik, tidak
terdapat seorang saksipun yang menerangkan dan mengetahui apabila
terdakwa dalam membantu/ memberikan bantuan kepada anak-anak dan
keluarga kurang mampu di daerah mereka adalah diperoleh/ berasal dari dana
bantuan luar negeri dan setahu mereka apabila terdakwa memiliki pekerjaan
sebagai arsitek dan berkunjung ke Bali dalam rangka berlibur, hal tersebut
dikarenakan terdakwa dalam setiap memberikan bantuan tersebut adalah
dengan mengatasnamakan diri pribadi sehingga terdakwa dikenal oleh saksi –
saksi dan warga desa sebagai orang yang baik dan suka membantu/ menolong
orang / warga miskin ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilita s pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
47
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tambahan yang
diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yakni saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya apabila saksi bekerja pada
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Yayasan Sahabat Anak Bali” yang
bergerak pada bidang perlindungan anak khususnya didaerah Bali, dimana
saksi pernah melakukan wawancara terhadap saksi korban Komang Rika
Megayanti dirumahnya setelah mendapat informasi tentang dugaan tindak
pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi sempat merekam pembicaraan
antara saksi dengan korban Komang Rika Megayanti dengan menggunakan
kamera digital yang saksi bawa, hal tersebut saksi lakukan sesuai instruksi dari
persatuan sesama LSM dibidang anak untuk menghindari kejadian seperti ini,
yakni saksi korban berbalik dan mencabut semua keterangannya dimuka
persidangan karena adanya intervensi/ pengaruh dari pihak pelaku/ terdakwa ;
Bahwa pada saat saksi datang kerumah korban Komang Rika Megayanti
bertemu dengan orang tuanya yakni saksi Ketut Suwela dan setelah
menjelaskan kedatangan saksi lalu orang tuanya (saksi Ketut Suwela)
selanjutnya mempersilahkan saksi untuk berbicara dengan anaknya (Komang
Rika Megayanti) di Balai Bengong seperti ditunjukan oleh Ketut Suwela, dan
korban pada saat itu menceritakan dengan jelas semua perbuatan terdakwa
tanpa ada rekayasa atau tekanan dari siapapun termasuk saksi, dimana
Komang Rika Megayanti pada saat itu menceritakan apabila terdakwa berusaha
meremas payudara dan pantat korban ketika duduk di Balai Bengong rumahnya
dengan cara memeluk dari samping ;
Menimbang, bahwa keterangan saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani tersebut
diatas bersesuaian pula dengan hasil rekaman (video) yang telah diputar dan
disaksikan bersama dimuka persidangan, dimana keterangan saksi Komang
Rika Megayanti sebagaimana termuat dalam video bersesuaian pula dengan
keterangan saksi korban dalam BAP Penyidik yang menerangkan apabila
terdakwa pernah merayu, mencium kepala kemudian memeluk dan memegang
serta meremas payudara serta pantat/ pinggul korban pada saat duduk di Balai
Bengong rumahnya meskipun korban telah berusaha untuk menolak perbuatan
terdakwa, dan perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan terdakwa terhadap
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
48
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
saksi korban sendiri namun juga terhadap adik dan anak-anak lain yang pernah
diberikan bantuan oleh terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan
oleh pihak Kuasa Hukum terdakwa yakni saksi Gildas Arvin Deograt dan saksi
Yusman Arvian Prastyanto dipersidangan menerangkan pada pokoknya dari
hasil analisa mereka terhadap rekaman video wawancara saksi I Dewa Ayu
Mas Ismayani dengan saksi korban Komang Rika Megayanti tersebut adalah
asli dan tidak terdapat rekayasa, namun saksi tidak dapat memberikan
penjelasan lebih lanjut yang lebih terperinci mengenai hasil rekaman tersebut
oleh karena keterbatasan waktu yang ada ;
Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Komang Rika Megayanti, saksi
Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Ariyani, saksi Luh Manis Handayani, saksi
Kadek Sariasih, saksi Ketut Suwela, Ketut Taman dan Ketut Witana telah
mencabut keterangan mereka di BAP Kepolisian dengan alasan apabila pada
saat pemeriksaan terhadap anak-anak tidak didampingi oleh orang tua serta
sebelum membubuhkan tandatangan mereka tidak diberikan kesempatan untuk
membaca kembali ataupun dibacakan tentang isi dari BAP oleh Penyidik ;
Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan di BAP oleh saksi-
saksi tersebut dalam Undang-Undang maupun KUHAP (Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana) tidak mengatur secara tegas, namun sesuai ketentuan
dari pasal 163 KUHAP apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi
dimuka persidangan dengan BAP maka wajib bagi Hakim Ketua Sidang untuk
mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai
perbedaan yang ada dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;
Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat M. Yahya
Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan
saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakannya dalam
persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan
yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang
terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang
terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam
menyusun pertimbangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis
berpendapat apabila pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
49
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Penyidik oleh saksi – saksi tersebut diatas tidaklah beralasan, oleh karena
berdasarkan fakta dipersidangan terbukti apabila pada saat dilakukan
pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang masih dibawah umur semuanya telah
diberikan pendampingan oleh pihak Penyidik yakni saksi Putu Sriwati, SE. MM.,
Ketua P2TP2A Kabupaten Buleleng, selain daripada itu dipersidangan
terungkap pula apabila anak-anak tersebut telah didampingi oleh orang tua
mereka meskipun tidak duduk berdampingan pada saat dilakukan pemeriksaan,
namun orang tua mereka duduk dikursi lain dalam jarak ± 4 (empat) meter dari
tempat saksi diperiksa dan masih dapat melihat serta mendengar pemeriksaan
yang dilakukan oleh pihak Penyidik, hal tersebut dibuktikan pula dengan adanya
tandatangan orang tua sebagai pendamping dalam BAP Penyidik ;
Demikian halnya terhadap pencabutan keterangan dalam BAP oleh saksi
Ketut Suwela yang juga merupakan orang tua dari saksi korban Komang Rika
Megayanti, keterangan saksi Ketut Witana (paman korban) dan keterangan
saksi Ketut Taman (nenek korban), dimana Majelis berpendapat apabila
pencabutan keterangan tersebut tidaklah didasarkan atas alasan yang benar
dan relevan, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak
terbukti apabila saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah
tekanan, selain daripada itu alasan yang mengatakan apabila saksi tidak
sempat membaca BAP karena lupa membawa kacamata sehingga saksi
langsung menandatangani BAP adalah bukan merupakan alasan pembenar
atas alasan pencabutan, oleh karena saksi sebelum membubuhkan
tandatangan masih sempat mengoreksi apabila namanya sebagaimana yang
tertera dalam BAP terdapat kekeliruan, hal tersebut menunjukan apabila saksi
masih mampu membaca tulisan meskipun tanpa menggunakan kacamata ;
Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi yang masih berusia
dibawah umur sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik terbukti apabila telah
didampingi baik oleh orang tua mereka ataupun pendampingan dari P2TP2A
Kabupaten Buleleng, hal tersebut dibuktikan dengan ada dan dibubuhkannya
tandatangan baik dari orang tua maupun pihak pendamping dalam BAP ;
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti VCD hasil rekaman atas
wawancara terhadap saksi – saksi sebagaimana diajukan oleh Kuasa Hukum
terdakwa dimuka persidangan, dimana inti dari hasil wawancara tersebut sama
dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan apabila
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
50
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa adalah orang baik, dan keberadaan terdakwa sangatlah diperlukan
oleh warga miskin didaerah mereka karena terdakwa banyak menolong dan
membantu warga miskin ;
Menimbang, bahwa rekaman video yang diajukan oleh pihak Kuasa
Hukum terdakwa tersebut dibuat setelah terdakwa ditetapkan sebagai
tersangka oleh pihak Kepolisian Resort Buleleng atas dugaan tindak pidana
pencabulan yang dilakukannya yakni tanggal 11 Nopember 2012, sedangkan
rekaman video berupa wawancara saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani dengan
saksi korban Komang Rika Megayanti adalah dilakukan sebelum adanya
pelaporan kepada pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan
terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat apabila video tersebut dibuat
adalah sebagai tandingan guna mengklarifikasi atas rekaman video yang telah
dibuat oleh saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani sebelumnya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan
oleh Jaksa/ Penuntut Umum yakni Prof. DR.Dr. LUH KETUT SURYANI, SpKJ.,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya apabila seorang pedhofilia
dalam menjalankan aksinya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu baik
terhadap anak itu sendiri serta keluarga dan masyarakat sekitarnya dengan
cara memberikan bantuan yang mereka perlukan, sehingga dengan demikian
maka pelaku akan dikenal sebagai orang yang baik dimata anak, keluarga serta
masyarakat sekitar, setelah semua terkendali baru kemudian pelaku akan
melaksanakan aksi/ niatnya tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa sebagai anggota LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) asing dengan nama Steun Kinderen
Indonesia datang berkunjung ke Indonesia yang semestinya membawa misi
kemanusiaan yakni membantu keluarga miskin yang ada di daerah Bali
khususnya Kabupaten Buleleng atas pembiayaan/ pendanaan dari luar negeri/
LSM asing, namun dalam kenyataannya terdakwa memberikan bantuan kepada
anak - anak serta keluarga kurang mampu/ miskin adalah mengatasnamakan
diri pribadi dengan tujuan agar terdakwa bisa lebih dekat serta terlihat sebagai
orang yang baik dimata anak-anak tersebut beserta keluarga dan masyarakat
sekitarnya sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan
sebagaimana yang diinginkan yakni membujuk anak-anak, dengan demikian
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling k ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fung si peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
51
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
maka Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan terdakwa tersebut telah
terkandung unsur sengaja untuk melakukan tipu muslihat dan membujuk anak,
oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;
Ad. 3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul”;
Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur delik inipun juga bersifat
alternative, sehingga bilamana terpenuhinya salah satu perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik ini maka akan terpenuhi pula
serangkaian dari unsur delik ini ;
Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul
dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang
melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;
Menimbang, bahwa dimuka persidangan semua saksi – saksi yakni saksi
Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Luh Manis
Handayani, saksi Putu Sri Ariani, saksi Ketut Witana, saksi Ketut Taman dan
Ketut Suwela semuanya telah mencabut keterangan mereka sebagaimana
termuat dalam BAP Penyidik dengan alasan apabila mereka telah memberikan
keterangan dibawah tekanan, dan bagi saksi – saksi yang masih anak – anak/
dibawah umur dalam pemeriksaan tidak didampingi oleh orang tua mereka dan
tidak pula didampingi oleh lembaga pendampingan sebagaimana ditentukan
oleh undang – undang ;
Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta dan pertimbangan dalam
pembuktian unsur ke- 2 (dua) diatas, dimana Majelis telah berpendapat apabila
alasan pencabutan keterangan dalam BAP oleh saksi – saksi dimuka
persidangan tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah
dikesampingkan, dengan demikian maka terhadap keterangan saksi – saksi
sebagaimana termuat dalam BAP dapat dipergunakan sebagai bukti dan
petunjuk perkara ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tambahan yang
diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yakni saksi I Dewa Ayu Mas Ismayati
yang bersesuaian pula dengan video hasil rekaman atas wawancara saksi
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra nsparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
52
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
dengan saksi korban Komang Rika Megayanti serta Berita Acara Pemerikasaan
(BAP) Penyidik Unit PPA Polres Buleleng apabila terdakwa pada hari Senin
tanggal 24 September 2012 dan hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira
pukul 07.00 Wita datang berkunjung dirumah saksi korban Komang Rika
Megayanti di Banjar Dinas Enjungsangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan
Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan membawa nasi bungkus/ nasi kuning,
selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban dan adiknya Ketut Ayu
Widyasari duduk bersama di Balai Bengong sambil bercerita apabila dirinya
akan kembali pulang ke negaranya Belanda ;
Bahwa pada saat duduk bersama tersebut terdakwa memeluk tubuh
saksi Komang Rika Megayanti yang duduk disebelah kanannya dengan
menggunakan tangan kanan sambil meraba dan meremas payudara serta
pantat/ pinggul korban meskipun korban pada saat itu menolak namun
terdakwa tetap melakukan sambil mengatakan “kamu malu ya, kamu malu ya”,
bahwa selanjutnya terdakwa juga memeluk tubuh Ketut Ayu Widyasari yang
duduk disebelah kirinya menggunakan tangan kiri sambil meraba payudara dan
pantat korban ; Bahwa kejadian tersebut dilihat dan diketahui oleh nenek (saksi
Ketut Taman) dan paman korban (saksi Ketut Witana), dimana keduanya
sempat menegur kepada korban agar jangan mau diperlakukan seperti itu oleh
terdakwa ;
Menimbang, bahwa sehari sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal
23 September 2012 sekira jam 17.00 Wita terdakwa datang berkunjung
kerumah Kadek Sariasih di Banjar Dinas Punggang, Desa Kaliasem,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan ditempat tersebut terdakwa
mengobrol bersama dengan anak-anak mengatakan apabila dirinya akan
pulang kembali ke negaranya Belanda, selanjutnya ketika akan pulang
terdakwa memeluk tubuh Putu Sri Ariyani dari samping melingkar ke arah
pinggang sambil memegang payudara dan kemudian mengangkat tubuh korban
keatas seraya mengajak bercanda layaknya antara orang dewasa dengan
seorang, setelah itu terdakwa pergi pulang dengan menggunakan sepeda
motornya ; Bahwa selain Putu Sri Ariyani, terdakwa juga melakukan perbuatan
tersebut kepada Luh Manis Handayani, Ketut Ayu Widiasari, dan Komang Rika
Megayanti yakni mencium pipi, memeluk kemudian meremas payudara serta
pantat/ pinggul korban ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transpara nsi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
53
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut
terhadap anak-anak karena terdakwa biasa memberikan bantuan kepada
mereka juga keluarganya berupa uang saku, makanan, pakaian dan peralatan
sekolah serta mengajak mereka berlibur ke wisata pemandian air panas (hot
spring) di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan atas nama pribadi,
sehingga anak – anak serta keluarga mereka menganggap terdakwa sebagai
orang yang baik dan suka membantu/ menolong orang miskin ;
Menimbang, bahwa fakta – fakta tersebut diatas senada dengan
keterangan saksi ahli Prof. DR.Dr. LUH KETUT SURYANI, SpKJ., yang dimuka
persidangan apabila seorang pedhofilia dalam menjalankan aksinya akan
melakukan pendekatan baik terhadap anak itu sendiri serta keluarga dan
masyarakat sekitarnya dengan cara memberikan bantuan yang mereka
perlukan, sehingga pelaku dikenal sebagai orang yang baik dimata anak,
keluarga serta masyarakat sekitar, selanjutnya baru pelaku akan melaksanakan
aksinya tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang mencium
kepala (rambut), memeluk dan meraba serta meremas payudara dan pantat/
pinggul saksi – saksi korban adalah merupakan dan termasuk dalam kualifikasi
sebagai perbuatan cabul seperti dirumuskan dalam delik ini karena perbuatan
tersebut telah melanggar norma kesopanan dan kepatutan sebagaimana yang
hidup dalam masyarakat, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur
delik inipun telah terpenuhi dan terbukti pula ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat
Hukum terdakwa yang berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan unsur–
unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada dakwaan
Kesatu tidaklah terbukti dan terpenuhi, hal tersebut didasarkan pada segala apa
yang terungkap dimuka persidangan, yakni semua saksi – saksi dimuka
persidangan telah mencabut keterangan mereka yang ada dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian ; Bahwa selain daripada itu, Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Unit PPA Polres Buleleng dan juga
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
54
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai acuan daripada Jaksa/ Penuntut Umum dalam membuat surat
dakwaan telah mengalami cacat formalitas, yang disebabkan karena Berita
Acara Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak - anak tersebut dibuat
dengan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku yakni Pasal 105 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor: 12 Tahun 2009 Jo. Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi yang
masih tergolong anak-anak tidak terdapat izin dari orang tua serta tidak adanya
pendampingan bagi mereka dalam menjalani pemeriksaan dihadapan Penyidik,
baik pendampingan dari orang tua, Petugas dari Balai Pemasyarakatan,
petugas pendamping khusus untuk anak serta ketentuan lain sebagaimana
disyaratkan dalam Undang – Undang ; Selain daripada itu semua keterangan
saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah rekayasa
oleh karena mereka tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana
termuat dalam BAP, oleh karenanya semua saksi-saksi dimuka persidangan
telah mencabut dan menyatakan tidak benar semua keterangannya
sebagaimana termuat di dalam BAP Penyidik ;
Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formal dalam pembuatan Berita
Acara Pemeriksaan Kepolisian, dengan demikian maka terhadap berkas
perkara yang dibuat oleh Pihak Kepolisian telah mengalami cacat formalitas
sehingga menyebabkan seluruh BAP anak-anak tersebut cacat hukum yang
mengakibatkan seluruh berkas a quo batal demi hukum ; Bahwa lebih lanjut
semua saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara seluruhnya mencabut Berita
Acara Pemeriksaan (BAP)-nya karena mereka merasa tidak pernah
menyatakan seperti isi BAP sehingga makin mempertegas adanya rekayasa
dalam kasus ini, termasuk sdr. Jaksa/ Penuntut Umum sendiri telah menyadari
dan mengetahui adanya rekayasa dalam kasus ini ; Selanjutnya mengenai bukti
berupa 2 (dua) buah CD rekaman wawancara yang diajukan oleh JPU apabila
dihubungkan dengan profile seorang pelaku pedofilia sebagaimana
disampaikan oleh saksi ahli, serta keterangan saksi-saksi yang lain terdapat
persesuaian apabila terdakwa JAN JACOBUS VOGEL tidak ada melakukan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
55
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
tindak pidana pelecehan seksual seperti dakwaan JPU, sehingga telah
terbantahkan kebenaran dari isi CD rekaman tersebut ;
Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Penasehat hukum
terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi :
1. Memutuskan bahwa surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus
dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan
melanggar pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak ;
3. Membebaskan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL dari segala
dakwaan ;
4. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Mengembalikan status hukum terdakwa JAN JACOBUS VOGEL
seperti sediakala serta merehabilitasi martabat serta nama baik
terdakwa JAN JACOBUS VOGEL ;
6. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara
Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan nota
pembelaan tersebut sebagai berikut :
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta dan uraian pertimbangan
mengenai unsur – unsur delik dari pasal dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut
Umum diatas, yakni berdasarkan atas keterangan saksi – saksi verbalisan
(Penyidik Unit PPA Polres Buleleng) yang masing – masing menerangkan
dibawah sumpah pada pokoknya bahwa mereka melakukan pemeriksaan
terhadap saksi – saksi telah sesuai dengan prosedur pemeriksaan
sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang yakni dengan cara tanya
jawab kemudian diketik tanpa adanya tekanan, pemaksaan ataupun rekayasa ;
Bahwa pemeriksaan terhadap saksi yang masih dibawah umur telah dilakukan
pendampingan yakni dari P2TP2A Kab. Buleleng serta orang tua kandung
mereka, hal tersebut dibuktikan dengan dibubuhkannya tandatangan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
56
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
pendamping serta orang tua disamping tandatangan saksi yang diperiksa ;
Bahwa dipersidangan telah diakui oleh pihak Penyidik apabila terdapat
kesalahan pengetikan tanggal dalam BAP, hal itu disebabkan karena volume
pekerjaan yang tinggi pada saat itu dan keterbatasan tenaga serta adanya
indikasi apabila tersangka akan pergi kembali ke negaranya yakni Belanda,
oleh karenanya kesalahan dalam pengetikan tanggal tersebut bukanlah/ tidak
ada faktor kesengajaan ataupun rekayasa dari pihak penyidik sehubungan
dengan perkara terdakwa ini ;
Bahwa keterangan saksi – saksi
sebagaimana termuat dalam BAP
bersesuaian pula dengan keterangan saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani serta
video rekaman wawancara antara saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani dengan
saksi korban Komang Rika Megayanti, dimana terhadap hasil rekaman video
(VCD) tersebut telah diperiksa dan diteliti oleh saksi ahli IT (Informasi dan
Technology) yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Terdakwa, dan dari hasil
pemeriksaan/ penelitian mereka menerangkan pada intinya apabila video
rekaman yang dibuat oleh I Dewa Ayu Mas Ismayani tersebut adalah asli tanpa
ada rekayasa, namun saksi tidak dapat menjelaskan lebih rinci lagi tentang
jenis camera yang dipergunakan untuk merekam oleh karena keterbatasan
waktu yang disediakan ;
Menimbang, bahwa alasan pencabutan keterangan dalam BAP Penyidik
oleh saksi – saksi korban dimuka persidangan serta melalui surat yang
dikirimkan kepada pihak Majelis Hakim adalah karena mereka telah
memberikan keterangan dibawah tekanan dengan cara kepala mereka ditoyor/
didorong oleh Penyidik agar mengakui dan selain daripada itu saksi – saksi
tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam BAP ;
Menimbang,
bahwa
sebagaimana
pertimbangan
Majelis
dalam
mempertimbangkan unsur – unsur delik diatas, dimana terbukti apabila didalam
pemeriksaan saksi – saksi yang masih dibawah umur telah didampingi orang
tua mereka dan dari P2TP2A Kabupaten Buleleng, selain daripada itu orang tua
saksi-saksi korban dimuka persidangan pada saat dikonfrontir dengan saksi-
saksi verbalisan, tidak satupun yang menerangkan apabila anak – anak mereka
telah mengalami penekanan secara fisik ataupun intimidasi pada saat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fun gsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
57
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan di Kepolisian, dan apabila hal tersebut terjadi tentunya akan ada
keberatan dari orang tua saksi – saksi korban namun fakta menunjukan apabila
mereka telah menyetujui serta tidak menaruh keberatan atas hasil pemeriksaan
oleh pihak Penyidik yang dibuktikan dengan dibubuhkannya tandatangan dalam
BAP dan tandatangan tersebut telah diakui pula oleh mereka ;
Menimbang, bahwa selain daripada itu surat pencabutan yang dibuat
dan dikirimkan oleh orang tua saksi – saksi korban in casu adalah dibuat jauh
setelah terdakwa ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Penyidik dan perkara
telah memasuki pada tahapan pemeriksaan di Pengadilan yakni tertanggal 11
Desember 2012, bukan dibuat dan dikirim pada saat proses pembuatan BAP
oleh Penyidik sebagai bentuk keberatan sebagaimana disebutkan oleh pihak
orang tua serta saksi – saksi ; Begitu pula halnya dengan video rekaman (VCD)
wawancara dengan orang tua dan saksi – saksi korban yang dibuat dan
diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, sebagaimana telah Majelis
pertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas, apabila video rekaman
tersebut dibuat setelah terdakwa telah ditetapkan tersangka oleh pihak Penyidik
(tanggal 11 November 2011), dan Majelis berpendapat apabila video tersebut
dibuat sebagai upaya tandingan dan klarifikasi atas video rekaman yang dibuat
sebelumnya oleh saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP
yang menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana atas suatu peristiwa yang di dengar, dilihat dan dialami sendiri oleh
saksi dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ; Bahwa keterangan
saksi didepan Penyidik sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) adalah merupakan dan juga sebagai pedoman Majelis dalam
pemeriksaan dimuka persidangan, namun bilamana keterangan saksi tersebut
berbeda dengan keterangannya dimuka persidangan maka Hakim Ketua
Sidang harus mengingatkan saksi tentang hal itu serta diminta alasan mengenai
perbedaan yang ada selanjutnya dicatat dalam Berita Acara persidangan (vide
pasal 163 KUHAP) ;
Bahwa menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, SH., dalam bukunya
“Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”, perbedaan keterangan saksi
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
58
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut harus disertai dengan alasan yang dapat diterima, namun bilamana
alasan tersebut tidak dapat diterima akal maka perihal pencabutan keterangan
saksi tersebut haruslah ditolak ; Bahwa pendapat tersebut senada pula dengan
pendapat dari M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan yang
menyebutkan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam
tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakannya dalam persidangan atau
apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal,
maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP
Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP
Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan;
Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan
pidana adalah
berdasarkan fakta – fakta dan keadaan, alat pembuktian serta petunjuk yang
diperoleh serta di ketemukan dalam persidangan, dan menilai semua
keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah
sumpah maupun yang tidak disumpah dimuka persidangan sebagaimana
ditentukan dalam pasal 185 KUHAP ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta dan pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa
terhadap nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum
terdakwa tersebut tidaklah beralasan sehingga haruslah ditolak ;
Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 82
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ditolaknya nota
pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis
berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak
dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses
persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun
rohani dan tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan pema’af maupun
alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana,
dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
59
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka
terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa untuk
menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri
Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun
pembinaan terhadap diri Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis
Hakim yang tidak bosan - bosannya dan tidak henti - hentinya selalu mencari
dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan
segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas nama-Nya
diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa
memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak
tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta
keadilan dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu
mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam
memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian
awal putusan ini, kesemuanya itu semata - mata untuk membantu Majelis
Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa
tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun
merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata - mata agar
penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan
serta kebenaran ;
Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan,
karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa” , oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh -sungguh
menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan
Tuhan ;
Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk
menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar
dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan
kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan
ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus
memperhatikan perasaan keadilan masyarakat ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilita s pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
60
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan
putusannya , maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan atas diri Terdakwa sebagai dibawah ini ;
Hal-hal yang memberatkan :
· Perbuatan terdakwa dapat merusak mental, menimbulkan trauma
sehingga mempengaruhi perkembangan serta masa depan anak – anak
ke depan ;
Hal-hal yang meringankan :
·
·
Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
Terdakwa belum pernah dihukum ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan mengenai
hal–hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka
pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini menurut Majelis
dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan
kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara
ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa
sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran
biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada
terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan ini ;
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 UU No. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan - peraturan hukum lain
yang bersangkutan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I
1. Menyatakan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Alias VOGEL telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
61
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa JAN
JACOBUS VOGEL Alias VOGEL dengan pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1
(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah buku tulis garis dua ;
1 (satu) buah buku gambar ;
1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink ;
1 (satu) potong baju kemeja warna merah marun motif kotak-kotak ;
1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ;
Dikembalikan kepada saksi Komang Rika Megayanti ;
1 (satu) potong baju kaos warna merah ;
1 (satu) potong celana pendek kaos motif garis-garis warna ungu ;
Dikembalikan kepada saksi Ketut Ayu Widyasari ;
♦ 0� &dua) keping VCD (1 VCD berisi wawancara saksi Komang Rika
Megayanti dengan Dewa Ayu Ismayani dan 1 VCD berisi wawancara
Dewa Ayu Ismayani dengan Pak Guru) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Suwela : 1.
Komang Rika Megayanti, 2. Ketut Ayu Widia Santi dan 3. Kadek
Budiani (bukti T-I A) ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra nsparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
62
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Sumanata :
Luh Manis Handayani (bukti T-I B) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Gede Wijana :
Kadek Sukreni dan Luh Arini (bukti T-I C) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Nyoman Wirna :
Putu Sri Ariani (Bukti T-I D) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Merta Yasa :
Kadek Sariasih (bukti T-I E) ;
1 (satu) buah VCD wawancara dengan Kepala Dusun Punggang ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 15 April 2013 oleh
SRI HARIYANI, SH., selaku Ketua Majelis, dengan DRA. SUSANTI ARSI
WIBAWANI, SH. MH. dan I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum
masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 APRIL 2013
oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota
dengan dibantu oleh
DEWA KETUT SUPARDI, SH., sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Singaraja serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
63
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim – Hakim Anggota :
Majelis,
Hakim
Ketua
Disclaimer
Ttd 1. DRA. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH. MH. SH.
Ttd
2. I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum.
PANITERA PENGGANTI
Ttd
DEWA KETUT SUPARDI, SH.
Ttd SRI HARIYANI,
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
CURICULUM VITAE
Nama : Hasbi Ash Siddiqi
Tempat Tanggal Lahir: Mataram, 27 Februari 1992
Alamat : Apitaik Teko Daya Kec. Pringgabaya Lombok Timur
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Hp : 087739696424
Nama Ayah : Drs.Mas’ud Yusuf, S.H.
Nama Ibu : Mahnep, S.Pd
Riwayat Pendidikan :
- Sekolah Dasar 7 Apitaik Teko Daya
- Madrasah Tsanawiyah: MTs Al-Aziziyah Gunung Sari
Lombok Barat NTB
- Madrasah Aliyah: MA D.I.P.A Nurul Hakim Kediri
Lombok Barat NTB
Pengalaman Organisasi :
- Mudabbir PonPes Nurul Hakim Kediri
- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
- Komunitas Peradilan Semu