ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN...

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN,

PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN/FASILITAS UMUM TERHADAP

PEMBANGUNAN MANUSIA

(STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA 2014 - 2018)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Disusun Oleh :

Aulia Nauval Putra

11140840000065

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1440H/2019

i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN,

PENDIDIKAN, DAN PERUMAHAN/FASILITAS UMUM TERHADAP

PEMBANGUNAN MANUSIA

(STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA 2014-2018)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh :

Aulia Nauval Putra

NIM : 11140840000065

Di bawah bimbingan :

Pembimbing I

Dr. M. Hartana I Putra, M. Si

NIP. 19680605 200801 1 023

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

ii

BAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini, Kamis, 9 Agustus 2018 telah dilakukan uji komprehensif atas

mahasiswa:

Nama : Aulia Nauval Putra

NIM : 11140840000065

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI

SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN

PERUMAHAN/FASILITAS UMUM TERHADAP

PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS 34

PROVINSI DI INDONESIA 2014-2018)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa

mahasiswa tersebut dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan

ke tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 9 Agustus 2018

1. Fahmi Wibawa, MBA

(…………………….)

2. Utami Baroroh, M. Si

NIP. 197312262014112001 (…………………….)

iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:


No. Induk Mahasiswa : 11140840000065

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan

dan mempertanggungjawabkan

2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah orang lain

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber

asli atau tanpa ijin pemilik karya

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas

karya ini

Jikalau di kemudian hari dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui

pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan

bukti saya telah melanggar penyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi

berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Jakarta, 25 Juli 2019

Aulia Nauval Putra

iv

LEMBAR PENGEHASAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini, 25 Juli 2019 telah dilakukan sidang skripsi atas mahasiswa:


NIM : 11140840000065


Judul Skripsi : ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI

SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN

PERUMAHAN/FASILITAS UMUM TERHADAP

PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS 34

PROVINSI DI INDONESIA 2014-2018)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut

dinyatakan LULUS dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.


1. Deni Pandu Nugraha, SE., M.Sc

(……….……………)

Ketua

2. Dr. M. Hartana I Putra, M. Si

NIP. 19680605 200801 1 023 (…………………….)

Sekretaris

3. Dr. M. Hartana I Putra, M. Si

NIP. 19680605 200801 1 023 (…………………….)

Pembimbing

4. Arief Fitrijanto, M. Si

NIP. 19711118 200501 1 003 (…………………….)

Penguji Ahli

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA

Name : Aulia Nauval Putra

Date of Birth : December 29th

1995

Gender : Male

Marital Status : Single

Religion : Moeslim

Address : Komplek Bappenas Blok

A.109. Kedaung,

Sawangan, Depok. 16516

Nationality : Indonesia

Phone : 085714633969

Email : [email protected]

EDUCATIONAL BACKGROUND

2014-2019 First Degree (Major of Economics and Development Studies)

FEB UIN Jakarta

2011-2014 SMAN 47 Jakarta

2008-2011 Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta

2002-2008 SD Dharma Karya UT Pondok Cabe

2001-2002 TK Dharma Karya UT Pondok Cabe

2000-2001 TK Pembina Kedaung, Sawangan

1999-2000 KB Ad-Da’wah Kelapa Gading

ORGANIZATION EXPERIENCES

2018-2019 : Association Islamic of Univercity Students (HMI), Komisariat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Sekretaris Umum

2018 : Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) – Pengurs, Bidang

Eksternal

2016-2017 : Association Islamic of Univercity Students (HMI) – Pengurus,

Bidang PTKK

2016 : Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) – Member

2014 : Association Islamic of Univercity Students (HMI) – Member

2011-2014 : Band Ekstra Kulikuler SMAN 47 – Member

mailto:[email protected]

vi

COMMITTEE EXPERIENCES

2018 : Jurnalistik Nasional LAPMI Cab. Ciputat – Ketua Pelaksana

2017 : Tim Dewan Pemenangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(PEMIRA UIN) – Sekretaris

2017 : LK I HMI Kafeis Ciputat at Rawadenok, Depok – Ketua

Pelaksana

2017 : Panita SILATNAS Dema UIN Jakarta – Divisi

Kesekretariatan

2016 : LKK HMI Cabang Ciputat – Divisi Humas

2016 : Musyawarah Lembaga LAPMI Ciputat at Telaga Kahuripan –

Presidium Sidang I

2016 : LK I (Basic Training) HMI Kafeis Ciputat at Puncak – Mentor

2016 : KKN Terencana (Cicilan), Membuat Bank Sampah –

Sekretaris

2015 : Tim Dewan Pemenangan Jurusan Ekonomi Pembangunan

(PEMIRA UIN) – Ketua DPJ

2015 : Economy Expo DEMA FEB UIN Jakarta – Divisi Futsal

2015 : OPAK (OSPEK) FEB UIN Jakarta – Asisten Mentor

2015 : LK I (Basic Training) HMI Kafeis Ciputat at Puncak – Divisi

Humas

2015 : LK I (Basic Training) HMI Kafeis Ciputat at Sawangan –

Divisi Humas

2015 : Rapat Anggota Komisariat Ekonomi, HMI Ciputat – Divisi

Konsumsi

2014 : Rapat Kerja HMJ IESP UIN Jakarta – Divisi Acara, Time

Keeper

2014 : Pekan ORSENI HMJ IESP UIN Jakarta – Divisi Akustik

2013 : LDKS XXIII SMAN 47 – Tim Advance

2013 : Jambore Siswa at Gunung Bunder, SMAN 47 – Tim Advance

2012 : Pelantikan Ekskul Kesenian SMAN 47 – Divisi Keamanan

TRAININGS

2016-2017 Nation Building, Character Building and Leadership

Developtment oleh Beasiswa Djarum 2016-2017

2016 Peserta RGS Workshop oleh OJK tentang Good Governance

2016 Green Campaign, Menanam 1000 Pohon, HMI Cabang

Ciputat

2016 Basic Training LAPMI (Lembaga Pers Mahasiswa Islam)

2014 LK I (Basic Training) HMI

2014 Character Building oleh SMAN 47 Jakarta

vii

WORK EXPERIENCES

2017 Magang di Tim Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN

SyaHid Jakarta

2017 Quick Count PilKaDa DKI Jakarta Batch I oleh Charta

Politica

2017 Surveyor PilKaDa DKI Jakarta Batch II oleh Charta Politica

HONOR & AWARDS

2017 The Winning Team in Group, Debate Competition Beasiswa

Djarum

2016 Best Peformance in Group, Character Building Beasiswa

Djarum

2016 Youth Governance Ambassador Batch I oleh OJK

2016 Beswan Beasiswa Plus Djarum angkatan 32 (2016-2017)

2013 Peserta Lomba Band di SMAN 90 Jaksel

2011 Concert Duo Raihan at Goethehaus (Gedung Kesenian

Jerman) Menteng as Performance Ensemble

2008 Peserta Lomba Musikalisasi Puisi di Pusat Bahasa

viii

ABSTRACT

This study aims to determine the effect caused by government spending in the

health sector, education sector and housing/public facilities sector on Human

Development Index (HDI) in Indonesia. This study uses panel data types as many

as 5 years from 2014-2018 and the data taken from 34 provinces in Indonesia, the

research observations amounted to 170. Increased government spending on the

health sector, education sector and housing/public facilities sector, became the

reason for the researcher to research this title. Overall centralized government

spending also increased. Another reason is because HDI in Indonesia is still

relatively low in ASEAN, even though Indonesia's economic growth rate is quite

large. Researcher use the health, education and housing/public facilities sectors,

in accordance with the three dimensions of HDI issued by UNDP, dimensions of

longevity and healthy life, (ii) dimensions of knowledge and average length of

school population, and (iii) dimensions of decent living standards (purchasing

power parity). The researcher used the estimation of the fixed effect model with

the GLS method, using the 9th edition of eviews data processing application. The

results of this research is, there is a positive and also significant effect of

government spending on the health and education sectors on HDI. However, for

government spending in the housing/public facilities sector has a negative and not

significant effect on HDI. In simultanly, government spending on the health,

education and housing/public facilities sectors has a positive and significant

influence on HDI

Keywords: HDI, Government Spending, Health Sector Government Spending,

Education Sector Government Spending, Housing Sector/Public Facilities

Government Spending, Indonesia, 34 Provinces, Fixed Effect Model (FEM) GLS

ix

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan oleh

pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan dan perumahan/fasilitas

umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini

menggunakan jenis data panel sebanyak 5 tahun dari tahun 2014-2018 dan data

diambil dari 34 provinsi di Indonesia, sehingga observasi penelitian ini berjumlah

170. Meningkatnya pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan

dan perumahan/fasilitas umum, menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti judul

ini. Tidak hanya pengeluaran pada tiga sektor tersebut yang meningkat, namun

pengeluaran keseluruhan pemerintah pusat juga meningkat. Alasan lainnya

karena IPM di Indonesia adalah IPM yang masih tergolong rendah di negara-

negara ASEAN, padahal laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup

besar. Peneliti menggunakan sektor kesehatan, pendidikan dan

perumahan/fasilitas umum, sesuai dengan tiga dimensi IPM yang dikeluarkan

oleh UNDP yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, (ii) dimensi

pengetahuan dan rata-rata lama sekolah penduduk, dan (iii) dimensi standar hidup

layak (purchasing power parity). Peneliti menggunakan estimasi model fixed

model effect dengan metode GLS, menggunakan aplikasi pengolahan data eviews

edisi ke-9. Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang positif dan juga

signifikan secara pasrsial dari pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan

pendidikan terhadap IPM. Namun, untuk pengeluaran pemerintah sektor

perumahan/fasilitas umu mempunyai pengaruh yang negative dan tidak signifikan

terhadap IPM. Secara bersama-sama, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan,

pendidikan dan perumahan/fasilitas umum mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap IPM.

Kata Kunci: IPM, Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah Sektor

Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah

Sektor Perumahan/Fasilitas Umum, Indonesia, 34 Provinsi, (Fixed Effect Model)

FEM GLS

x

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Alhamdulillah hirabbil ‘alamin washolatu washala mu’ala ashrafil

ambiya iwal mushalin wa’ala alihi waashabihi ajma’il ammaba’du

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, tuhan dari

segala tuhan yang maha menyayangi dan mengasihi, yang telah memberikan

rahmat dan karunia yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PENGELUARAN

PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN

PERUMAHAN/FASILITAS UMUM TERHADAP PEMBANGUNAN

MANUSIA (STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA 2014 - 2018)”.

Shalawat beriringan, salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada nabi besar

kita yaitu nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah zaman dari zaman

jahiliah kepada zaman yang penuh ilmu dan pengetahuan seperti sekarang ini.

Tujuan peneliti menulis skripsi ini tidak lain tidak bukan untuk memenuhi

syarat meraih gelar Sarjana. Berbagai rintangan yang penulis lalui tidak terlepas

dari cerita penulis saat mengerjakan skripsi ini, rintangan selalu ada karena kita

adalah manusia, makhluk tuhan yang harus sabar menghadapi ujian dari yang

maha kuasa. Tetaplah selalu ingat kalau kita adalah hambaNya, hasbunallah wa

ni’mal wakil, ni’mal maula wa ni’man nashir, hanya kepada Allah SWT kita

meminta pertolongan dan perlindungan. Tidak lupa, dukungan dan doa dari

keluarga dan teman-teman seperjuangan juga menjadi salah satu kobaran api

semangat bagi penulis dalam menyelesaikan hasil karya ini. Ingatlah selalu bahwa

usaha takkan mengkhianati hasil, kerjakanlah dengan ikhlas, selalu berikhtiar dan

insyaAllah pasti selalu ada jalannya. Diakhir kata, izin penulis untuk selalu

berdoa, agar penulis bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, keluarga, nusa

dan bangsa, AAMIIN.

xi

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan rasa

terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis baik

secara langsung maupun tidak langsung, secara spiritual maupun materil. Ucapan

terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan dari segala tuha, Sang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang, atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

2. Ibu saya, dia adalah wanita yang luar biasa. Selalu menjaga dan

mendidik saya seorang diri dari saya masih di MTs. My Single Parent,

yang selalu memberikan cinta, kasih dan sayang, omelan, nasihat,

perhatian serta doa yang tiada bisa tergantikan. Terimakasih ma atas

segalanya! 1 ibu bisa menjaga dan mendidik 5 orang anaknya, namun 5

orang anak belum tentu bisa menjaga 1 ibunya!

3. Amalia Citra Lestari, gausah pake SE hehehe. Kakak saya, mungkin

yang paling saya sayangi walaupun jarang terucap. Namun juga

terkadang menjadi orang yang paling nyebelin, omelannya, marahnya.

Terimakasih atas perhatiannya kepada adikmu ini!

4. Terimakasih untuk almarhum ayah saya, beliau yang selalu mendidik

saya dengan tegas dan keras sehingga saya bisa menjaga diri saya yang

seperti ini tidak manja dan tidak banyak neko-neko Didikanmu akan

saya jadikan role model untuk saya sendiri mendidik anak, tegas dan

keras, disiplin namun tidak lupa dibalik itu semua beliau tetaplah ayah

yang mencintai anak-anaknya Semoga tenang disisi Allah SWT Pah!

xii

5. Kepada Inyik dan Nekma, terimakasih atas perhatiannya kepada

cucumu ini! Sehat selalu ya!

6. Kepada para sepupu-sepupuku, terimakasih atas waktunya, terimakasih

sudah menemani main ketika sedang ada di Meruya!

7. Bapak Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP.

selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Bapak Dr. M. Hartana I Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing I saya.

Terimakasih banyak Bapak katas segala arahan, masukan dan

nasihatnya. Terimakasih banyak juga atas waktu dan pikiran yang rela

diluangkan untuk saya. Semoga segala kebaikan Bapak menjadi amalan

shaleh dan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT, Aamiin!

9. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

memberikan banyak bantuan, ilmu dan pengalaman.

10. Untuk abang-abangan #BersamaWujudkanMimpi. Bang Ibnoe, Bang

Adam Dwi, Bang Sonny, Bang Reza, Bang Judo, Bang Dimas, dan

Bang Editya. Terima kasih telah membimbing di masa perkuliahan,

terimakasih telah membimbing saya bagaimana cara untuk hidup di

Ciputat hehehe.

xiii

11. Kawan – kawan kosan macan. Adnan, Azka, Ari, Dwi, Faikar, Farraz,

Hilmi, Idham, Majid, Naufal, Tanoe, Tajul, Wisnu, Bang Fajar, Bang

Elvan, dan Bang Irvan yang mengisi dan menemani masa kuliah

dengan canda tawa tanpa faedah. Tanpa kalian mungkin hidup di

Ciputat akan terasa sangat membosankan. Semoga hidup kalian

menyenangkan nantinya!

12. Kawan-kawan RUMAH PAKIS! Isinya abang-abang BWM beserta

anak-anak kosan macan yang mengungsi dikarenakan saudara Idham

Hariadinata sudah jualan donat! Kalian adalah tempat tertawaku bisa

dilepaskan sepuas-puasnya!

13. GAY! Gerombolan Anak Y*tim! Bang Fajar, Sofi, Dwi dan Tajul,

ahahah! Ayo kita oprec nih!

14. Kepada HMI KAFEIS yang sudah mewadahi tempat untuk berproses

sehingga menjadi bekal di kehidupan selanjutnya. Terimakasih sudah

memberikan kesempatan saya sebagai sekretaris umum, terima kasih

atas pelajaran berpolitiknya, Pokoknya Terima kasih banyak atas segala

pengalamannya!

15. Keluarga HMI EP, terkhusus abang-abang 2013 dan adik-adik 2015

serta 2016. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, terimakasih

atas pembelajaran berproses bersamanya! Semoga sehat dan sukses

selalu untuk semuanya! Aamiin!

16. Terima kasih kepada mahasiswa/i Ekonomi Pembangunan angkatan

2014 yang membuat daftar hadir kelas kian panjang dan

xiv

menyenangkan. Terkhususnya untuk IESP B dan EP Perencanaan

Pembangunan!

17. Terima kasih untuk DeHopimpa dan juga Captain Kresna! Teman

semasa SMA, walaupun jarang kumpul tapi terimakasih sudah saling

mengingatkan untuk buru-buru lulus!

18. Terimakasih untuk kamu dan aku di masa depan! Maafkan saya anti-

mainstream jadi gak perlu pedamping wisuda :’)

19. Dan terimakasih banyak untuk kalian semua yang tidak sempat saya

sebutkan satu-persatu!

Meskipun penulis telah berusaha dengan segenap hati dan kemampuan

yang dimiliki untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis sadari masih

banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis adalah manusia dan tidak

ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karena

itu, penulis mengharap segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang

membangun kepada penulis dari berbagai pihak. Agar penulis dapat memperbaiki

kembali hasil karya ini. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan penulis dalam

hasil karya ini.

Akhir kata. Terima kasih bagi siapa pun kalian yang sudah bersedia

meluangkan waktunya untuk membaca hasil karya ini, semoga Allah SWT selalu

melindungi kalian, AAMIIN.

-I was B for Born and I’ll D for Death, But Now I’m C for CHOICE-

-Bukan karena senang kita tersenyum, tapi kita tersenyum karena senang-

-Everybody is Somebody Even is Nobody-

xv

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Aulia Nauval Putra

xvi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ........................................................ i

BAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ............................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH........................... iii

LEMBAR PENGEHASAN UJIAN SKRIPSI .................................................... iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .............................................................................. v

ABSTRACT ......................................................................................................... viii

ABSTRAK ............................................................................................................. ix

KATA PENGANTAR ........................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xviii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xix

DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................ xx

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah............................................................................................ 9

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 10

D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 10

E. Sistematika Penulisan .................................................................................... 10

1. Bab I Pendahuluan ...................................................................................... 11

2. Bab II Tinjauan Pustaka .............................................................................. 11

3. Bab III Metode Penelitian ........................................................................... 11

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan ............................................................... 11

5. Bab V Penutup ............................................................................................ 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 12

A. Landasan Teori .............................................................................................. 12

1. Teori Pembangunan .................................................................................... 12

2. Konsep Pembangunan Manusia .................................................................. 16

3. Indeks Pembangunan Manusia ................................................................... 18

4. Kebijakan Fiskal ......................................................................................... 19

5. Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dengan

Pembangunan Manusia ................................................................................... 23

6. Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dengan

Pembangunan Manusia ................................................................................... 24

xvii

7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Perumahan/Fasilitas Umum

dengan Pembangunan Manusia....................................................................... 25

B. Tinjauan Kajian Terdahulu ............................................................................ 27

C. Kerangka Pemikiran ...................................................................................... 34

D. Hipotesis ........................................................................................................ 34

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 35

A. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................. 35

B. Jenis Penelitian .............................................................................................. 35

C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel ....................................................... 36

D. Metode Pengambilan Data ............................................................................ 36

E. Metode Analisis Data..................................................................................... 38

F. Pengujian Model ............................................................................................ 41

1. Uji Spesifikasi ............................................................................................. 41

2. Metode Estimasi.......................................................................................... 42

G. Uji Statistik .................................................................................................... 45

1. Uji t (Parsial) ............................................................................................... 45

2. Uji F (Simultan) .......................................................................................... 46

3. Koefisien Determinasi (R2) ......................................................................... 47

H. Model Penelitian & Operasional Variabel Penelitian ................................... 47

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ...................................................... 51

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .............................................................. 51

B. Temuan Hasil Penelitian ................................................................................ 53

1. Analisis Deskriptif Antar Variabel ............................................................. 53

2. Penentuan Model ........................................................................................ 54

3. Pengujian Hipotesis .................................................................................... 56

C. ANALISIS MODEL ...................................................................................... 62

1. Analisis Teknis............................................................................................ 62

2. Analisis Ekonomi ........................................................................................ 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN............................................................... 89

A. Kesimpulan .................................................................................................... 89

B. Saran .............................................................................................................. 89

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 90

LAMPIRAN ......................................................................................................... 96

xviii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Tabel Jumlah Penduduk dan Nilai HDI/IPM di Negara-negara ASEAN

pada tahun 2018 ....................................................................................................... 2

Tabel 1. 2. Tabel Jumlah Penduduk, Nilai IPM/HDI dan PDB/Kapita

(GDP/Kapita) di Negara ASEAN pada Tahun 2018 ............................................... 3

Tabel 1. 3. Tabel IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Indeks Gini dan

Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2014-2018 ...................................... 5

Tabel 1. 4. Tabel Anggaran Belanja Pemerintah di Indonesia pada Tahun 2014-

2018 (Satuan Miliar Rupiah) ................................................................................... 7

Tabel 1. 5. Tabel Pengeluaran Pemerintah Sesuai Sektor Tahun 2014-2018

(Satuan Miliar Rupiah) ............................................................................................ 8

Tabel 2. 1. Tabel Tinjauan Kajian Terdahulu ........................................................ 27

Tabel 4. 1. Peranan Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM ................................. 53

Tabel 4. 2. Hasil Uji Chow .................................................................................... 55

Tabel 4. 3. Hasil Uji Hausman .............................................................................. 55

Tabel 4. 4. Hasil Perhitungan Estimasi Data Panel Metode GLS ......................... 56

Tabel 4. 5. Hasil Interpretasi Data Panel Metode GLS ......................................... 62

xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 34

xx

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pooled Least Square (PLS) GLS ...................................................... 96

Lampiran 2. Fixed Effect Model (FEM) GLS........................................................ 96

Lampiran 3. Uji Chow GLS .................................................................................. 98

Lampiran 4. Uji Hausman ..................................................................................... 99

Lampiran 5. Data-data Sebelum ditransformasi (Rupiah & Indeks) ................... 100

Lampiran 6. Data-data Sesudah ditransformasi (LOG) ....................................... 105

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan

otonom/desentralis, konsep otonomi daerah diyakini dapat memecahkan berbagai

persoalan rakyat yang sulit ditangkap oleh pemerintah pusat (Shah, 1997).

Kebijakan otonom juga dapat diyakini dapat meratakan pembangunan ekonomi di

negara yang menganut sistem tersebut (Osborne & Gaebler, 1992). Berbicara

tentang pembangunan ekonomi, salah satu indikator kesuksesan pembangunan

ekonomi adalah pendapatan/kapita-nya (Adelman, 1975), karena pemerataan

pembangunan akan menyebabkan pendapatan tiap individu meningkat.

Pendapatan/kapita adalah rata-rata yang dapat dihasilkan oleh satu individu di

suatu negara. Pendapatan/kapita bisa direfleksikan melalui nilai GDP/kapita di

suatu negara (Arsyad, 2010), GDP/kapita adalah kegiatan produksi rata-rata

masyarakat di suatu negara. Seperti yang sudah dibahas, salah satu indikator

kesuksesan pembangunan ekonomi adalah pendapatan/kapita, karena kenaikan

pendapatan per kapita bisa disebabkan dari baiknya stabilitas perekonomian di

negara tersebut. Stabilitas perekonomian yang baik akan meningkatkan

kesejahteraan penduduk dan akan membuat ketimpangan pendapatan berkurang

(Todaro & Smith, 2003). Stabilitas perekonomian bisa terjadi dikarenakan

pembangunan perekonomian yang merata dan tidak adanya persoalan-persoalan

kecil yang terjadi, atau mungkin, kecilnya terjadi persoalan-persoalan ekonomi.

Berbicara soal pembangunan, kunci kesuksesan dalam pembangunan adalah

pendapatan tiap individu, pendapatan individu sama dengan produksi rata-rata.

Dalam halnya teori human capital dan human investment dalam suatu perusahaan,

jumlah manusia adalah modal usaha dan kualitasnya adalah investasi yang dapat

dihitung dengan uang (Gaol, 2014). Contohnya adalah usaha kerajinan tangan,

produksi total akan bertambah jika perusahaan kerajinan tersebut memperkerjakan

orang-orang banyak. Namun, tidak berhenti hanya sampai kuantitas/jumlah,

kualitas/seberapa telaten-nya pekerja-pekerja tersebut dalam merajut benang-

2

benang juga masuk dalam penghitungan. Hal tersebut juga sama dengan teori

intensifikasi dan juga ekstensifikasi dalam etika ekonomi peningkatan jumlah

produksi. Teori intensifikasi adalah teori yang menjelaskan bahwa meningkatkan

kualitas pekerja adalah suatu hal yang wajib, sementara itu, teori ekstensifikasi

menjelaskan penambahan jumlah modal usaha adalah sesuatu yang wajib pula

dalam hal usaha peningkatan produksi rata-rata (Arijanto, 2012).

Dari dua teori diatas dapat disimpulkan kualitas dan kuantitas tiap individu di

suatu negara adalah hal yang cukup mendasar bagi suatu negara bila ingin

mencapai nilai GDP/kapita yang tinggi. Berbicara Indonesia, dibandingkan negara

ASEAN lain-nya, Indonesia memiliki jumlah populasi yang cukup besar,

peringkat pertama diantara negara ASEAN lainnya. Selanjutnya, jika kuantitas

dapat diukur lewat jumlah populasi, maka kualitas individu dapat diukur dengan

Human Development Index-nya. Berikut adalah data jumlah penduduk dan nilai

HDI di negara-negara ASEAN.

Tabel 1. 1. Tabel Jumlah Penduduk dan Nilai HDI/IPM di Negara-negara

ASEAN pada tahun 2018

Negara Jumlah Penduduk IPM

(Indeks)

Brunei 400.000 0,830

Philipina 105.000.000 0,699

Indonesia 262.000.000 0,694

Kamboja 16.000.000 0,582

Laos 7.000.000 0,601

Malaysia 31.000.000 0,802

Myanmar 55.000.000 0,578

Singapura 5.000.000 0,932

Thailand 68.000.000 0,755

Vietnam 97.000.000 0,694

Sumber: (World Bank, 2019) & (UNDP, 2018)

3

Menurut data diatas, Indonesia memiliki nilai Indeks HDI yang paling rendah

diantara negara-negara yang lain, namun juga memiliki jumlah populasi yang

paling besar diantara yang lain. Dengan kata lain, Indonesia mempunyai nilai

kuantitas yang besar namun kualitas yang dihasilkan tidak lebih besar dari angka

populasinya. Padahal, ditataran ASEAN, yang merupakan kawasan yang masih

berkembang (Negara dunia ketiga), sangat membutuhkan paradigma

pembangunan manusia (kualitas) demi meningkatkan pendapatan/kapita (Todaro

& Smith, 2003). Negara ASEAN yang memiliki jumlah populasi yang paling

besar adalah Indonesia, sementara negara ASEAN yang memiliki jumlah populasi

paling rendah adalah Brunei Darussalam. Sementara itu, negara dengan nilai

IPM/HDI yang paling tinggi adalah Singapura dan negara yang memiliki nilai

HDI paling rendah adalah Myanmar. Dalam konteks pembangunan, kunci

kesuksesan suatu pembangunan adalah dilihat dari jumlah pendapat/kapita-nya,

yang bisa juga direfleksikan melalui GDP/kapita. Diantara negara-negara

ASEAN, nilai GDP/kapita yang paling besar adalah Singapura yang notabennya

memiliki nilai HDI/IPM yang paling ditinggi di ASEAN.

Tabel 1. 2. Tabel Jumlah Penduduk, Nilai IPM/HDI dan PDB/Kapita

(GDP/Kapita) di Negara ASEAN pada Tahun 2018


(Indeks)

PDB/Kapita

(USD)

Brunei 400.000 0,830 31431.00

Philipina 105.000.000 0,699 2752.10

Indonesia 262.000.000 0,694 4130.66

Kamboja 16.000.000 0,582 1079.10

Laos 7.000.000 0,601 1642.70

Malaysia 31.000.000 0,802 11521.45

Myanmar 55.000.000 0,578 1408.10

Singapura 5.000.000 0,932 53353.80

Thailand 68.000.000 0,755 6125.70

4


(Indeks)

PDB/Kapita

(USD)

Brunei 400.000 0,830 31431.00

Vietnam 97.000.000 0,694 1735.30

Sumber: (World Bank, 2019) & (UNDP, 2018)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian

negara yang dilihat dengan peningkatan/kenaikan pendapatan nasional, sementara

itu pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan tiap individu dalam

jangka waktu yang panjang, biasanya dilihat dari peningkatan pendapat/kapita

suatu negara. Pertumbuhan ekonomi lebih dilihat dari skala kuntitas sementara itu

pembangunan ekonomi lebih dilihat dari skala kualitasnya (Sukirno, 2002). Pada

hakekatnya pembangunan ekonomi adalah pembangunan manusia, pengalokasi-an

dana belaja pemerintah untuk berbagai hal perlu dilakukan dengan menerapkan

skala prioritas sehingga dana yang dialokasikan tidak salah sasaran dan mampu

meningkatkan pembangun ekonomi dan juga manusianya (Christy & Adi, 2009).

Human Development atau konsep pembangunan secara SDGs (Sustainable

Development Goals), telah membuat fokus pembangunan beberapa tahun terakhir

berubah ke-arah pembangunan manusia (UNDP, 1990). Indikator keberhasilan

pembangunan manusia adalah HDI (Human Development Idex) atau dalam bahasa

Indonesianya adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Semakin tinggi nilai

IPM semakin bagus kualitas manusianya, yang akan menyebabkan laju

pertumbuhan ekonomi meningkat. Apabilia nilai IPM-nya meningkat, maka

secara signifikan seharusya laju pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami

peningkatan. Pada akhirnya, hal itu yang akan menyebabkan tingkat kesejahteraan

masyarakat meningkat, penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari

segi jumlah maupun kualitasnya. Berikut adalah data yang menjelaskan

pertumbuhan IPM, laju pertumbuhan, ketimpangan pendapatan dan tingkat

kemiskinan masyarakat di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun.

5

Tabel 1. 3. Tabel IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Indeks Gini dan

Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2014-2018

Tahun Indeks Pembangunan

Manusia

Laju Pertumbuhan

Ekonomi

(%)

Indeks Gini

Tingkat

Kemiskinan

(%)

2014 0,683 5,01 % 39,4 10,96

2015 0,686 4,88 % 39,7 11,13

2016 0,691 5,03 % 39,4 10,70

2017 0,694 5,07 % 39,1 10.12

2018 0,708 5,17% 38,4 9,82

Sumber : (BPS, 2019)

Dari data diatas, menjelaskan bahwa nilai IPM Indonesia dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan. Peningkatan IPM juga diiringi dengan tingkat laju

pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan juga meningkat. Selanjutnya, terjadi

permasalahan fluktuasi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di

Indonesia pada tahun 2014 ke 2015. Pada tahun tersebut laju pertumbuhan

Indonesia juga mengalami penurun disamping hanya nilai IPM-nya saja yang

meningkat secara lurus. IPM itu sendiri adalah indeks yang mencerminkan

kualitas SDM dari segi fisik dan non-fisik. Dari segi fisiknya adalah tingkat

harapan hidup masyarakat sementara dari segi non-fisiknya adalah tingkat

lamanya bersekolah masyarakat dan juga kemampuan ekonomi masyarakat

(UNDP, 1990). Nilai IPM Indonesia selama kurun 5 tahun terakhir secara

nasional mengalami peningkatan, namun secara global Indonesia masih terbilang

cukup rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN yang lainnya.

Pembangunan manusia sangatlah penting, pembangunan manusia adalah salah

satu indikator maju-nya suatu negara. Negara dikatakan maju tidak hanya dilihat

dari nilai pendapatan domestik bruto-nya saja, namun juga melihat aspek harapan

hidup masyarakat, pendidikan masyarakat dan juga standarisasi hidup layak yang

memang dicerminkan lewat angka indeks tersebut (Human Centered

Development) (UNDP, 2007). Secara teknis, bila standarisasi kehidupan yang

6

layak sudah di dapatkan oleh masyarakat, maka secara praktis akan meningkatkan

produktifitas masyarakat yang akan tercerminkan lewat pendapatan domestik

bruto. Secara rinci, standarisasi kehidupan yang layak menurut IPM dibagi

menjadi 3 dimensi (sudah dijelaskan di paragraph sebelumnya secara general).

Yaitu, (i) dimensi umur panjang dan hidup sehat, (ii) dimensi pengetahuan dan

rata-rata lama sekolah penduduk, dan (iii) dimensi standar hidup layak

(purchasing power parity).

Kita asumsikan, (i) dimensi umur panjang dan hidup sehat bisa diwakilkan

dengan bidang kesehatan, (i) dimensi pengetahuan bisa diwakilkan dengan bidang

pendidikan dan (ii) standar hidup layak (purchasing power parity) bisa

diwakilkan dengan bidang perumahan/fasilitas umum, bila kita merujuk pada

pengeluaran pemerintah berdasarkan sektor. Di Indonesia, upaya dalam

meningkatkan nilai IPM, dilakukan dengan menggunakan instrument kebijakan

fiskal. Maka dari itu, kita kaitkan dimensi IPM (yang goals-nya untuk

meningkatkan) dengan bidang pemerintahan/kementrian. Instrumen yang akan

kita lihat dalam upaya peningkatan IPM Indonesia adalah kebijakan fiskal, dalam

artian pengeluaran pemerintah, dan yang sesuai dengan dimensi-dimensi yang

sudah dibreakdown diatas adalah (i) pengeluaran pemerintah dalam sektor

kesehatan, (ii) pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, dan (iii)

pengeluaran pemerintah dalam sektor perumahan/fasilitas umum (daya beli).

Pengeluaran pemerintah pusat tidak lain tidak bukan adalah hasil dari forum

musyawarah perencanaan dan pembangunan nasional, dimana di dalamnya ada

dua pemangku penting, yaitu pemangku pusat dan juga daerah.

Dapat dikatakan, ada tiga sektor yang perlu menjadi perhatian lebih oleh

pemerintah sehubungan dengan goals/upaya untuk memperluas kesempatan

penduduk dalam mencapai standarisasi hidup layak yaitu kesehatan, pendidikan,

dan perumahan/fasilitas umum. Seharusnya, dengan memaksimalkan peng-

alokasi-an pengeluaran pemerintah di sektor tersebut (kesehatan, pendidikan, &

perumahan/fasilitas umum) maka dengan sendirinya akan meningkatkan

produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas ini, akan mampu

meningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya berdampak pada

7

penurunan angka kemiskinan dan akan berakhir dengan menurunnya nilai

ketimpangan di Indonesia. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengeluaran di sektor publik (kesehatan & pendidikan) sangat bermanfaat untuk

meningkatkan nilai IPM/HDI (pembangunan manusia) dan mengurangi penduduk

miskin (mengurangi juga indeks gini), seperti penelitian yang telah dilakukan oleh

Brata (Brata, 2005) dan Chemingui (Chemingui, 2007). Terlebih lagi, bagi

Indonesia, IPM adalah data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja

pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana

(BPS, 2018).

Sementara itu, anggaran belanja di Indonesia dalam waktu 5 tahun terakhir

(2014-2018), mengalami fluktuasi, namun sederhananya bisa kita katakan

kenaikan yang terjadi dari tahun 2014 (1.203.577,20) sampai 2018

(1.454.494,40), adalah suatu kenaikan. Kenaiakan tersebut berkisar 20%, berikut

adalah tabel total anggaran belanja Indonesia.

Tabel 1. 4. Tabel Anggaran Belanja Pemerintah di Indonesia pada Tahun

2014-2018 (Satuan Miliar Rupiah)

Tahun Anggaran Belanja

2014 1.203.577,20

2015 1.183.303,70

2016 1.154.018,20

2017 1.366.956,60

2018 1.454.494,40

Sumber : (Bank Indonesia, 2018)

Besarnya anggaran belanja Indonesia pada tahun 2018 pastinya akan

menyebabkan kenaikan pengeluaran tiap sektornya, melihat data anggaran belanja

Indonesia berdasarkan sektor, hanya terdapat 3 sektor yang mengalami penurunan

anggaran (dari tahun 2017-2018), diantaranya adalah pertahanan, ketertiban &

keamanan dan agama. Sektor yang lainnya mengalami kenaikan anggaran,

termasuk sektor kesehatan, pendidikan dan perumahan/fasilitas umum. Berikut

adalah data anggaran belanja Indonesia berdasarkan 3 sektor tersebut:

8

Tabel 1. 5. Tabel Pengeluaran Pemerintah Sesuai Sektor Tahun 2014-2018

(Satuan Miliar Rupiah)

Tahun

Sektor 2014 2015 2016 2017 2018

Kesehatan 10.893,40 23.225,70 59.639,00 57.921,60 65.066,20

Pendidikan 122.697,00 143.638,70 131.974,00 143.997,40 147.562,00

Perumahan/Fasilitas

Umum 26.244,00 16.981,10 27.816,90 30.784,20 31.508,40

Sumber : (Bank Indonesia, 2018)

Merangkum penjelasan sebelumnya, kebijakan otonomi daerah diyakini dapat

membuat pembangunan nasional merata dan mencegah persoalan-persoalan kecil

yang terjadi disetiap daerah. Kebijakan otonomi tidak berjalan dengan baik dan

tepat, maka akan menyebabkan pembangunan tidak merata dan menimbulkan

berbagai persoalan-persoalan lainnya. Sehingga, kualitas SDM yang dihasilkan

akan rendah. Namun, perlu kita sadari bahwa dalam menerapkan kebijakan

otonomi daerah harus adanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan juga

pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 (Bappenas, 2008).

Pengalokasian dana yang tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan skala prioritas

bisa terjadi bila tidak adanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan juga

pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan latar belakang yang penulis tulis, dapat penulis simpulkan bahwa

pembangunan manusia di Indonesia terbilang cukup berhasil, dengan

meningkatnya nilai IPM Indonesia pada setiap tahunnya. Namun, nilai IPM

Indonesia masih tergolong rendah apabila kita sandingkan dengan beberapa

negara ASEAN lainnya. Nilai IPM yang meningkat pun masih terdapat beberapa

permasalahan seperti nilai indeks gini dan tingkat kemiskinan masyarakat

Indonesia yang mengalami fluktuasi pada tahun 2014 ke 2015.

Nilai IPM adalah nilai standarisasi kehidupan yang layak bagi masyarakat

yang sangat penting bagi pembangunan manusia, standar tersebut dibagi menjadi

9

3 dimensi, yaitu (i) dimensi hidup panjang dan sehat, (ii) dimensi pengetahuan

dan lamanya bersekolah, dan (iii) dimensi standar hidup layak dilihat dari

kemampuan daya beli. Di Indonesia, IPM bisa kita sentuh dengan pendekatan

kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketiga dimensi tersebut dapat

diwakilkan dengan tiga sektor/sektor pemerintahan, diantaranya sektor kesehatan,

pendidikan dan perumahan/fasilitas umum.

Anggaran belanja di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

begitu pula dengan anggaran belanja pemerintah pada ketiga sektor diatas yang

mewakili ketiga dimensi standarisasi hidup layak dari IPM. Dari beberapa

permasalahan diatas, (i) Nilai IPM meningkat di Idonesia, (ii) Nilai IPM

Indonesia terendah di ASEAN, (iii) Masih adanya fluktuasi tingkat kemiskinan

dan kesenjangan padahal IPM meningkat, (iv) pembangunan manusia adalah

paradigma pembangunan dunia ketiga, (v) IPM dapat disentuh dengan

instrument kebijakan fiskal dan (vi) Anggaran belanja pada ketiga sektor terkait

mengalami peningkatan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

terkait dua aspek penting ini, IPM dan pengeluaran pemerintah, maka dari itu

judul yang akan penulis angkat adalah: ―Analisis Pengeluaran Pemerintah di

Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Perumahan/Fasilitas Umum terhadap

Pembangunan Manusia (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia 2014-2018)‖.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang hendak dijawab dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan

dan perumahan/fasilitas umum secara bersama-sama terhadap IPM?

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara

parsial terhadap IPM?

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan secara

parsial terhadap IPM?

4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang perumahan/fasilitas

umum secara parsial terhadap IPM?

10

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan,

pendidikan, dan perumahan/fasilitas umum secara bersama-sama terhadap

IPM.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan

secara parsial terhadap IPM.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan

secara parsial terhadap IPM.

4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang

perumahan/fasilitas umum secara parsial terhadap IPM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan salah satu rujukan para pengambil

kebijakan di pemerintahan, terutama dalam pembangunan sumber daya

manusia di Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu bahan rujukan bagi

penelitian selanjutnya yang sesuai.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang penulis lakukan, penulis siapkan dalam lima bab,

sesuai dengan peraturan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kontek

penulisan yaitu Bab I pendahuluan, Bab II tinjauan pustaka, Bab III metode

penelitian, Bab VI hasil dan pembahasan, serta bab terakhir yaitu Bab V sebagai

penutup.

11

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian untuk penelitian ini

serta menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah pembangunan

manusia di Indonesia.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup kerangka pemikiran, hipotesis, serta penelitian terdahulu

untuk mendukung penelitian ini serta menjelaskan teori-teori mengenai

pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, pembangunan manusia serta

pengeluaran pemerintah.

3. Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan tentang populasi serta sampel data, tempat dan waktu penelitian

yang dilakukan, pengambila sumber data dan jenis data serta teknik pengumpulan

data, dan yang terakhir teknik pengolahan data itu sendiri yang digunakan guna

mencapai tujuan penelitian tentang pengeluaran pemerintah terhadap

pembangunan manusia.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Memaparkan serta menjelaskan temuan dari hasil penelitian yang sudah

diolah. Membahas mengenai hasil analisis teknis serta ekonomi tentang

penelitian pengeluaran pemerintah di 3 sektor dimensi pembangunan manusia

terhadap indeks pembangunan manusia.

5. Bab V Penutup

Bab yang terakhir memuat kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian.

Mencakup saran yang direkomendasikan sesuai hasil penelitian kepada pihak-

pihak yang berkaitan dengan masalah tentang pembangunan manusia dan

alokasi/pengeluaran pemerintah di Indonesia, seperti pemerintah dan juga

masyarakat umum.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pembangunan

Teori pembangunan adalah teori yang lebih menitik-beratkan kepada

peningkatan output produksi dan juga perubahan-perubah dalam struktur

produksi serta peng-alokasi-an input di berbagai sektor perekonomian seperti

kelembagaan-nya, segi penambahan ilmu pengetahuan & sosial dan juga

teknik penggunaan teknologi. Pada hakekatnya, perbedaan antara

pertumbuhan dan pembangunan adalah, (i) pertumbuhan lebih bersifat

kuantitatif dan indikator keberhasilannya adalah GDP/kapita, (ii)

pembangunan lebih bersifat kualitatif dan indikator keberhasilannya adalah

pendapatan/kapita (Todaro & Smith, 2003).

Teori pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses peningkatan

pendapatan per kapita di suatu negara dengan diiringi perbaikan sistem

kelembagaan-nya (Arsyad, 1999). Menurut Schumpeter pembangunan

ekonomi adalah perubahan yang terjadi secara spontan dan discontinuous dan

terjadi pada arus aluran sirkuler yang menyebabkan keseimbangan berubah-

ubah (Jhingan, 2000). Menurut Sadono Sukirno (Sukirno, 1985),

pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan per kapita tiap

individu di suatu negara yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Todaro (Todaro, 1994) mengatakan, pembangunan ekonomi adalah suatu

proses multidimensional, dimana dimensi ini mencakup perubahan struktur,

sikap hidup dan kelembagaan, peningkatan pertumbuhan, pengurangan tingkat

ketidak-setaraan pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Menurut

Todaro (Arsyad, 1999), keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditinjau

dari 3 nilai indikator. Nilai indikator tersebut ialah, (i) berkembangnya

kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, (ii)

13

meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan (iii)

meningkatknya kemampuan masyarakat dalam bebas memilih.

Menurut Ginanjar, (Ginanjar, 1997), Pembangunan adalah suatu proses

perubahan ke-arah yang lebih baik dengan suatu perencanaan yang telah disusun.

Pembangunan adalah proses perubahan taraf hidup dan juga upaya meningkatkan

taraf hidup serta suatu potensi individu secara sistematik. Pembangun adalah

upaya untuk meningkatkan potensi masa depan, dengan memanfaatkan sumber

daya alam, investasi, teknologi, perubahaan kelembagaan, dan kebijakan arah

secara terus-menerus dan berjangka waktu yang panjang (Budiman, 2006).

Pembangunan mempunyai beberapa pandangan dan perspektif yang berbeda-

beda, dari beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan pada dasarnya dibagi

menjadi dua perspektif. Yaitu pembangun ekonomi dan juga pembangunan

manusia. Perbedaan perkspektif tersebut dibedakan berdasarkan beberapa model

berikut, yang dijelaskan oleh Ginanjar (Ginanjar, 1997).

a. Economic Growth

Model pembangunan economic growth adalah model pembangunan

yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini berfokus pada pendapatan

nasional suatu negara dalam jangka waktu beberapa tahun, bila

pertumbuhan ekonomi terjadi, maka akan memengaruhi tingkat

penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pembangun model ini lebih

terfokus oleh pengeluaran output produksi karena memang berorientasi

pada pertumbuhan yang melihat segmentasi output produksi.

Akumulasi pendapatan/pendapatan nasional peningkatakan tenaga

kerja dan teknologi output produksi bertambah

b. Basic Needs

Model berikutnya adalah pembangunan yang lebih berorientasi oleh

kebutuhan dasar demi mencapai kesejahteraan. Toko dari teori ini adalah

Gunnar Myrdall yang mencoba menyelesaikan masalah kemiskinan

dengan cara memenuhi semua kebutuhan dasar masyarakat dari sandang,

14

pangan, dan juga papan-nya. Yang artinya, pemerintah harus lebih concern

kepada kebijakan subsidi jika menggunakan model pembangunan basic

needs.

c. People Centered

Model yang terakhir adalah model pembangunan yang berfokus pada

manusianya (Widodo, 2006). Fokus utama pada model ini adalah

perkembangan manusia, dan juga kesejahteraan manusia yang secara

berkelanjutan berjalan. Jadi pada model ini, wawasan yang dicari lebih

luas dan tidak terlalu kaku, seperti hanya berfokus pada pendapatan

nasional maupun penyediaan barang & jasa. Pada model ini, pemerintah

diharapkan bisa menjadi fasilitator untuk dapat menyediakan wadah-

wadah dan keadaan lingkungan yang bisa membuat manusianya

berkembang.

Pada proses pembangunan, terdapat beberapa indikator yang dapat

mengukur keberhasilan suatu pembangunan. Menurut Dr. Drajat

(Tjokrowinoto, 1996), indikator-indikator tersebut ialah.

a. Kekayaan Rata-rata

Sebuah negara bisa terbilang sukses dalam menjalankan pembangunan

adalah dengan cara dilihat apakah pertumbuhan ekonomi pada negara

tersebut tinggi/rendah. Pertumbuhan ekonomi tercermin dari nilai

kekayaan negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB), meliputi

barang/produk & jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara,

maupun warga negara yang berada diluar negeri.

b. Pemerataan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan

ekonominya (begitu pula sebaliknya). Bila berbicara soal pertumbuhan,

nilai PNB tinggi maka bisa dikatakan di negara tersebut pertumbuhan

15

ekonomi berjalan baik. Namun dalam konteks pembangunan, bila PNB

tinggi, masih menyisakan satu pertanyaan lagi terhadapa nilai PNB yang

tinggi tersebut. Karena bisa saja kekayaan/produk yang dihasilkan tidak

merata atau hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Bila PNB tinggi dan

pemerataan kekayaan merata, bisa dipastikan kesejahteraan akan tercipta,

dan dapat disimpulkan pembangunan ekonomi berjalan sukses.

c. Kualitas Kehidupan

Pembangunan dilakukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang

tinggi, hal yang mengukur tingkat kesejahteraan yang terjadi adalah

dengan melihat kualitas kehidupan yang tercipta disuatu negara. Kualitas

kehidupan tersebut diantaranya adalah.

(1). Indeks Pembangunan Manusia (Kualitas SDM)

Indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur

tingkat pendidikan, kesehatan dan juga daya beli suatu

masyarakat. Indeks ini lebih diperkenalkan pada konsep

pembangunan manusia, yaitu penerapan model Human Centered

Development.

(2). Kerusakan Lingkungan (Kualitas SDA)

Negara yang produktifitasnya tinggi, pendapatannya merata,

tingkat kesejahteraannya-pun tinggi, dapat terancam bila

ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki-nya hilang/rusak.

Bisa dipastikan, bila tidak input maka tidak akan output, yang

terjadi adalah produktifitas di negara tersebut akan berkurang

setiap tahunnya.

Pada perjalannya, pembangunan memiliki dua konsep pembangunan

secara global, yaitu pembangunan dengan tujuan pembangunan millennium

(MDGs) dan pembangunan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan

(SDGs) (UNPAD, 2018). Millenium Development Goals adalah kerangka

pembangunan global yang di tetapkan pada forum Konferensi Tingkat Tinggi

16

(KTT) Millenium yang diselenggarakan oleh PBB & United Nations pada

tahun 2000 (Stalker, 2008). Tujuan utama dari MDGs adalah, (i)

menanggulangi kemiskanan dan kelaparan masyarakat, (ii) mencapai tingkat

pendidikan dasar untuk semua masyarakat, (iii) mendorong pemberdayaan

perempuan, (iv) menurnkan angka kematian, (v) meningkatkan kesehatan ibu,

(vi) memerangi HIV/AIDS, (vii) memastikan kelestarian lingkungan dan (viii)

mengembangkan kemitraan global.

Sementara itu, menurut Yohanna Sereffina. (Yohanna, 2015), Suistainable

Development Goasl (SDGs), adalah sebuah kerangka pembangunan global

yang melanjutkan dari konsep MDGs. Tujuan dari SDGs sebenarnya hampir

sama dengan tujuan MDGs, namun ada beberapa perubahan dan penambahan,

seperti berikut. (i) tanpa kemiskinan, (ii) tanpa kelaparan, (iii) Kesehatan dan

kesejahteraan yang baik, dan (iv) pendidikan yang berkualitas. Sebenarnya,

ada tiga pilar pembangunan dalam konsep SDGs, yang pertama adalah

indikator pembangunan manusia (human development), indikator kedua

adalah pembangunan sosial-ekonomi (social economic development) dan yang

terakhir adalah pembangun lingkungan (environmental development)

(Ishartono & Raharjo, 2015).

2. Konsep Pembangunan Manusia

Di tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programme)

memperkenalkan konsep Pembangunan Manusia (Human Development), yang

tercantum pada Global Human Development Report (UNDP, 1990), sebagai

model paradigma baru pembangunan. Menurut UNDP (UNDP, 1990),

pembangunan manusia/human development dapat diartikan sebagai perluasan

pilihan untuk manusia (enlarging people’s choices), yang dapat dilihat sebagai

proses upaya dan sekaligus sebagai taraf dalam mencapai upaya tersebut.

Pembangunan manusia bisa ditafsirkan juga sebagai pembangunan

kemampuan dan keahlian manusia dengan cara memperbaiki taraf kesehatan

dan pengetahuan. Sehingga akan menghasilkan keterampilaan yang nanti akan

di manfaatkan semaksimal mungkin oleh negara kemampuan serta

17

keterampilan mereka. Sesuai dengan laporan yang diterbitkan oleh UNDP

tahun 1995 (Moustafa & Abott, 1995), berikut adalah beberapa konsep

penting pembangunan manusia.

a. Pembangunan mengutamakan penduduk sebagai pusat-nya.

b. Pembangunan yang dimaksudkan bertujuan untuk memperbesar

pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan.

c. Pembangunan manusia memperhatikan upaya-upaya dalam

memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut (setelah

diberikannya perluasan pilihan-pilihan) secara optimal.

d. Pembangunan manusia mempunyai empat pilar pokok dalam proses-

nya, yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah

pemerataan, yang ketiga kesinambungan dan yang terakhir adalah

pemberdayaan.

e. Pembangunan manusia menjadi landasan dasar dalam menentukan

tujuan dan arah pembangungan dengan cara menganalisis pilihan-

pilihan tersebut.

Daalam Human Development Report (HDR) yang dikeluarkan oleh UNDP

(UNDP, 1995), menjelaskan, bahwa untuk dapat bisa memperluas pilihan-

pilihan manusia di suatu negara, konsep pembangunan manusia yang

diterapakan harus bisa mencakup empat dimensi yang tidak terpisahkan dan

saling berkesinambungan. Ada empat unsur pokok/dimensi yang perlu

diperhatikan untuk menjamin tercapainya tujuan pembanguna manusia/human

development, sesuai dengan konsep di atas (UNDP, 1995).

a. Produktivitas/Productivity

Setiap individu diharuskan untuk meningkatkan produktifitas mereka

masing-masing. Selanjutnya berpartisipasi penuh dalam proses

mencari penghasilan serta lapangan kerja. Dikarenakan, pembangunan

ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

18

b. Pemerataan/Equity

Setiap individu mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang

adil. Semua hambatan terhadap peluang yang ia miliki, baik dari segi

ekonomi dan politik, harus dihapuskan. Pada akhirnya individu

tersebut dapat berpartisipasi di dalam negara dan negara memperoleh

manfaat dari peluang-peluang mereka.

c. Kesinambungan/Sustainability

Akses-akses pemerataan, seperti pemerataan memperoleh kesempatan

kerja, harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga

untuk beberapa generasi kedepannya. Ber-kesinambungan ini harus

dibuat merata dari semua jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan

lingkungan hidup.

d. Pemberdayaan/Empowerment

Pembangunan diciptakan oleh masyarakat, semakin terampil suatu

individu maka pembanguan akan lebih baik. Masyarakat diharuskan

untuk berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-

proses ekonomi agar pembangunan tercipta dan kehidupan mereka

sejahtera.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (BPS, 2018), indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human

Development Index (HDI), adalah indeks untuk mengukur pencapaian

pembangunan manusia yang berbasis pada komponen-komponen dasar

kualitas hidup. Sebagai standart ukuran kualitas hidup, IPM dibangun dengan

tiga dimensi dasar atau biasa disebut indikator penentu IPM. Dimensi tersebut

adalah, (i) umur panjang dan sehat, (ii) pengetahuan dan (iii) standar

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang

sangat luas bila kita kaitkan dengan beberapa faktor. Untuk itu, dalam

mengukur dimensi-dimensi tersebut agar tidak terlalu jauh, maka dikeluarkan

pendekatan-pendekatan agar bisa mengukur dimensi-dimensi tersebut. Untuk

mengukur dimensi kesehatan, bisa menggunakan angka umur harapan hidup

19

di suatu negara. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan dapat

menggunakan gabungan indikator angka melek huruf serta rata-rata lama

bersekolah. Yang terakhir, untuk mengukur dimensi standar hidup layak,

dapat menggunakan faktor/indikator kemampuan daya beli masyarakat

(Purchasing Power Parity). Menurut BPS, manfaat IPM bagi Indonesia

adalah sebagai penentu alokator dana dan juga sebagai standar kinerja

pemerintahan.

Menurut UNDP (UNDP, 1990), indeks pembangunan manusia (IPM) atau

Human Development Index (HDI) adalah indikator yang mengukur kualitas

derajat manusia dari hasil pembangunan ekonomi. HDI/IPM diperkenalkan

oleh UNDP pada tahun 1990 untuk pertama kalinya. IPM menggunakan

ukuran sosial-ekonomi yang lebih detail/rijit dibandingkan nilai PNB (Produk

Nasional Bruto). IPM juga memungkinkan untuk membandingkan negara-

negara dengan cara yang berbeda-beda. Dalam IPM/HDI, terdapat tiga

komposisi indikator/dimensi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar

indeks pembangunan manusia di suatu negara, (i) tingkat kesehatan dapat

diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi), (ii)

tingkat pendidikan dapat diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf

ataupun tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat ataupun

lamanya pendidikan yang ditempuh seorang penduduk, dan (iii) standar

kehidupan layak dapat diukur dengan tingkat pengeluaran/kapita per tahun.

4. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi makro, selain

kebijaka moneter, yang kekuasaan mutlak-nya berada di tangan pemerintah

dan di-dampingi oleh Kementerian Keuangan. Menurut Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 (DPR RI, 2013), tentang Keuangan Negara, bahwa

presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan serta pendapatan kekayaan

negara (kekuasaan mutlak) kepada Menteri Keuangan yang bertindak sebagai

pengelola fiskal serta wakil pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan

kekayaan negara. Kebijakan fiskal secara general, mendeskripsikan pilihan-

20

pilihan pemerintah dalam menentukan besaran jumlah pengeluaran belanja

dan besaran jumlah pendapatan, yang pada akhirnya akan digunakan untuk

mempengaruhi perekonomian nasional. Beberapa pilihan-pilihan tersebut

dijabarkan pada suatu rancangan keuangan, kalau di Indonesia lebih dikenal

dengan sebutan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Berbagai tujuan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi negara dari

pelaksanaannya kebijakan fiskal, diantaranya adalah untuk menggerakkan

aktivitas ekonomi, meningkatan pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan

harga, dan juga menciptakan pemerataan pendapatan. Dampak kebijakan

fiskal kepada aktivitas ekonomi negara begitu luas. Berbagai indikator

ekonomi dapat mengalami perubahan dikarenakan pelaksanaan kebijakan

fiskal oleh pemerintah di suatu negara. Harapan dari pelaksanaan kebijakan

fiskal adalah memberikan respon positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan

juga memberikan respon negatif terhadap peningkatan inflasi. Secara teori,

kebijakan fiskal adalah mengembangnya aktifitas pemerintah dengan

melakukan peningkatan pengeluaran tanpa melakukan peningkatan sumber

pajak (sebagai sumber utama keuamgan pemerintah), yang nantinya akan

mengakibatkan peningkatan defisit anggaran (Sriyana, 2005).

Pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah akan

membuat indikator perekonomi-an lainnya berubah. Hubungan kebijakan

fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi selalu diharapkan positif, sebaliknya

hubungan terhadap inflasi selalu diharapkan negatif. Secara pengertian lain,

kebijakan fiskal adalah langkah taktis pemerintah dalam mengelola

pengeluaran perbelanjaan dan juga mengelola perpajakan dengan menggunaan

instrumen-instrumen fiskal. Hal tersebut diyakini dapat mempengaruhi

kerjanya sistem ekonomi dan juga memaksimumkan kesejahteraan negara

(Madjid, 2012). Menurut Govil (Sidik, 2017), Kebijakan fiskal adalah

pengelolaan anggaran negara oleh pemerintah untuk mempengaruhi suatu

indikator-indikator perekonomian, kebijakan fiskal juga dapat diartikan

sebagai kegiatan pemungutan dan penghimpunan perpajakan oleh pemerintah,

indikator fiskal lainnya adalah dan transfer ke daerah, pembelian barang-

21

barang dan jasa-jasa oleh pemerintah pusat. Kebijakan fiskal bisa mengalami

defisit maupun surplus anggaran, berdasarkan jenis kegiatannya, kebijakan

fiskal dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut.

a. Pajak

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menurut undang-undang

No. 16 Tahun 2009 (yang selanjutnya di sebut UU KUP) (DPR RI, 2009)

adalah sebagai berikut, Pasal 1 Nomor (1), ―Pajak adalah kontribusi wajib

yang diberlakukan oleh negara yang terutang, baik orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat‖.

Berdasarkan pengertian diatas (yang diambil dari undang-undang), pajak

memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1). Pemungutan yang dilakukan secara paksa oleh negara.

(2). Yang membayar tidak mendapatkan prestasi/keuntungan

langsung.

(3). Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, umum

maupun daerah.

b. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah kebijakan pemerintah yang telah

menetapkan suatu kebijakan/ketetapan dalam membeli suatu barang dan

jasa. Pengeluaran pemerintah merefleksikan biaya yang harus dikeluarkan

oleh pemerintah setiap tahunnya, yang tujuannya demi terlaksananya

kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah (government

spending) adalah bentuk dari pendekatan teori makro (Basri & Subri,

2003).

Menurt Eka Agustina (Agustina, Rochaida, & Ulfah, 2014),

pendekatan teori makro yang merefleksikan pengeluaran pemerintah

adalah teori Wagner. Teori Wagner menekankan pada perkembangan

persentase pengeluaran pemerintah. Perkembangan presentase

22

pengeluaran yang semakin besar akan dibandingkan oleh Gross National

Product-nya. Menurut Wagner apabila di dalam suatu perekonomia negara

pendapatan/kapita-nya (gross national product) mengalami kenaikan

maka secara positif akan menyebabkan pengeluaran yang dilakukan oleh

pemerintah juga meningkat, dikarena pemerintah harus mengatur

hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan

sebagainya (dikarenakan dampak kenaikan pendapatan/kapita).

Selain teori Wagner, ada satu teori lagi yang dapat menjelaskan

tentang pengeluaran pemerintah, teori tersebut adalah teori Peacock dan

Wiseman. Menurut Maria Bau (Bau, 2011), Peacock dan Wiseman adalah

orang yang mengemukakan teori pengeluaran pemerintah yang terbaik

sampai saat ini. Peacok dan Wiseman memandang bahwa pemerintah

selalu berusaha untuk melakukan berbagai usaha-usaha demi

meningkatkan nilai pengeluaran, sedangkan masyarakatnya tidak suka

membayar pajak yang nantinya akan semakin besar dikarenakan usaha-

usaha peningkatan pengeluaran dari pemerintah. Karena pajak adalah

salah satu dasar pembiaya-an pengeluaran pemerintah, jika

pengeluarannya semakin besar maka paja yang diterapkan juga akan

semakin besar. Menurut, Peacock dan Wiseman, kesimpulan dasar dari

teori mereka adalah masyarakat akan mempunyai suatu titik toleransi

membayar pajak, yaitu suatu titik dimana masyarakat dapat memahami

besarnya pungutan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dikarenakan

masyarakat mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah

dalam konteks pengeluaran juga cukup besar (Bau, 2011).

Di Indonesia, menurut Dumairy (Dumairy, 2012), pengeluaran

pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi sebagai berikut.

(1). Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran pemerintah untuk

melakukan pemeliharaan maupun melakukan penyelenggaraan

roda pemerintahan sehari-hari. Pengeluaran rutin dapat meliputi

belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi,

23

angsuran serta bunga utang pemerintah, dan jumlah pengeluaran

lain. Pengeluaran anggaran belanja rutin memegang peran yang

penting demi terciptanya kelancaran sistem pemerintahan serta

upaya meningkatkan efisiensi serta produktivitas, yang pada

akhirnya akan menunjang tujuan dari setiap tahap pembangunan.

(2) Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang lebih

berfokus pada penambahan modal masyarakat (Human Capital),

baik dalam bentuk pembangunan prasarana fisik maupun non-

fisik. Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran

pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah (pendapatan

negara maupun investasi dalam negeri) dan bantuan proyek

(pinjaman luar negeri maupun investasi luar negeri). Pengeluaran

pembangunan adalah pengeluaran yang bertujuan untuk

membiayai setiap program-program pembangunan dalam setiap

bidang-bidang-nya. Sehingga, anggarannya selalu disesuaikan

dengan dana yang di dapatkan dan kemudian peng-alokasi-an

dana tersebut ke berbagai bidang-bidang harus melalui skala

pengukuran dan juga skala prioritas, yang pada akhirnya

terbentuklah sebuah rancangan perencanaan nasional (sesuai

dana pengeluaran pembangunan dan prioritas pembangunan).

5. Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dengan Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan adalah upaya untuk

memenuhi hak dasar rakyat di Indonesia, hak dasar tersebut adalah hak untuk

memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (BPK RI, 2009). Menurut

Notoatmodjo (Notoatmodjo, 2007), mutu manusia dilihat dari sisi

kesehatannya. Karena menurut beliau, kesehatan adalah salah satu faktor yang

24

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, dengan kata lain kesehatan

adalah salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kualitas manusia.

Kekurangan kalori, gizi, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya akan

membuat derejat kesehatan suatu individu berkurang dan menjadi rendah.

Rendahnya derajat kesehatan bagi suatu populasi akan menyebabkan kualitas

manusia yang rendah serta tingkat mental yang rendah. Menurut Todaro dan

Smith (Todaro & Smith, 2003), persyaratan bagi suatu negara dalam

meningkatkan produktifitas masyarakatnya adalah dengan memenuhi salah

satu hak dasar mereka, salah satu hak dasar rakyat adalah mendapatkan

pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik. Pengeluaran pemerintah pada

sektor kesehatan adalah salah satu cara dalam memenuhi salah satu hak dasar

tersebut.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan digunakan untuk melihat

capaiannya terhadap dimesi IPM yang pertama, yaitu hidup sehat dan umur

panjang. Contoh dari pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan adalah

peningkatan nutrisi ibu hamil dan menyusui, peningkatan layanan JKN

(Jaminan Kesehatan Negara) seperti kartu BPJS (Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial-Kesehatan), pembangunan rumah sakit dan pendorongan pola

hidup sehat. Ketika akses terhadap kesehatan, seperti JKN (Jaminan

Kesehatan Negara), sudah terpenuhi oleh subsidi pemerintah maka akan

mampu membuat setiap individunya hidup layak dan umur panjang sesuai

dengan dimensi pertama IPM.

6. Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dengan Pembangunan Manusia

Menurut Anwar (Anwar, 1995), meningkatkan investasi negara dalam

bentuk prasarana pendidikan adalah suatu hal yang mutlak dan wajib untuk

dilakaukan oleh suatu negara dalam usaha meningkatkan produktifitas

masyarakatnya. Menurut Mahmudi (Mahmudi, 2007), ada dua jenis pelayanan

untuk masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah, (i) adalah pelayanan

kebutuhan dasar dan (ii) adalah pelayanan fasilitas umum. Pendidikan dasar

25

merupaka salah satu kebutuhan dasar, dimana menurut Todaro (Todaro &

Smith, 2003), produktifitas suatu negara dapat meningkatkan jika pemerintah

dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakatnya. Pengeluaran

pembangunan dalam bidang pendidikan dapat dialokasikan menjadi

infrastuktur maupun sarana dan prasarana pendidikan. Pengeluaran tersebut

juga dapat dialokasikan menjadi pelayanan pendidikan kepada seluruh

penduduk Indonesia secara merata, selama 9 tahun (wajib belajar sembilan

tahun). Nilai anggaran pemerintah untuk pendidikan saat ini sebesar 20 persen

dari APBN, salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam hal memenuhi

kebutuhan dasar masyarakatnya (Kemenkeu RI, 2018).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan digunakan sebagai

indikator yang dapat mencapai dimensi IPM yang kedua, yaitu dimensi

pengetahuan (wawasan) dan lamanya sekolah. Contoh dari pengeluaran

pemerintah pada sektor pendidikan adalah bantuan operasional sekolah,

tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional

museum, dan bantuan operasional pembangunan GOR (Gelanggang

Olahraga). Ketika masyarakat mendapatkan bantuan operasional sekolah,

sebagai contohnya wajib belajar 9 tahun, maka hal tersebut akan

mengakibatkan suatu individu mempunyai wawasan pengetahuan dan

lamanya bersekolah sesuai dengan dimensi IPM yang kedua.

7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Perumahan/Fasilitas Umum dengan Pembangunan Manusia

Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus

memberikan pelayanan umum selain pelayanan kebutuhan dasar, kepada

masyarakat-nya. Pelayanan umum tersebut berupa infrastruktur umum serta

fasilitas umum. Terbatasnya akses-akses bagi kaum miskin, dikarenakan

minimnya fasilitas oleh pemerintah, menyebabkan mereka tak mampu untuk

mengakumulasi kapital/modal yang dibutuhkan bagi mereka untuk keluar dari

jebakan kemiskinan (poverty trap). Akibatnya, kaum miskin tak mampu

berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan tidak dapat berperan serta

26

merasakan berkah dari hadirnya pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah. Hal tersebutlah yang mendasari betapa pentingnya pembangunan

manusia, di mana dalam pembangunan manusia tersebut, ada yang namanya

dimensi kesejahteraan yang berkaitan lagi dengan peningkatan kapasitas dasar

manusia. Kapasitas dasar manusia dapat meningkat melalui akses yang

diberikan pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum

(terutama bagi masyarakat miskin) (UNDP, 1990). Menurut teori public

finance (Musgrave & Musgrave, 1989), pemerintah perlu untuk menyediakan

barang publik dan fasilitas publik dikarenakan tidak semua persoalan ekonomi

dapat teratasi oleh mekanismen pasar. Menurut teori ekonomi publik (Idris,

2016), akses maupun fasilitas umum adalah suatu hal yang dapat

meningkatkan produktifitas suatu masyarakat di dalam suatu negara. Menurut

Sapkota (Sapkota, 2014), menemukan bahwa aksesbilitas infrastruktur

maupun fasilitas umum yang lebih baik berkat alokasi anggaran yang lebih

tinggi di alokasikan oleh pemerintah. Hal ini dapat mengurangi tingkat

kemiskinan secara positif dan signifikan.

Menurut UNDP (UNDP, 1990), salah satu dimensi pembangunan manusia

adalah standar hidup layak yang dilihat dari kemampuan daya beli suatu

individu. Menurut John F.C. Turner (Turner, 1972), perumahan adalah salah

satu indikator keterkaitan individu dengan sosial-ekonomi-nya. Dapat

diartikan, perumahan adalah satu indikator standar hidup layak dengan

kemampuan daya beli suatu individu yang berlandaskan teori keterkaitan

sosial-ekonomi John Turner terhadap perumahan dan Individu. Menurut UU

No. 4 Tahun 1992 (DPR RI, 2004), diharapkan perumahan dapat mendorong

kegiatan-kegiatan industri yang berbasiskan permukiman. Kegiatan industri

adalah salah indikator produktifitas suatu indivdu menurut teori produksi

ekonomi mikro (Case & Fair, 2007).

Pengeluaran pemerintah pada sektor perumahan/fasilitas umum digunakan

sebagai indikator untuk mengetahui capaian dimensi ke-3 IPM yaitu

purchasing power parity (daya beli), daya beli itu sendiri adalah kemampuan

membayar seorang individu sehingga dapat membeli barang yang diinginkan.

27

Pengeluaran pemerintah pada sektor perumah/fasilitas umum itu sendiri

berupa akses terhadap hunian layak, rumah susun sewa, akses air bersih dan

juga akses pembuangan sampah dan juga drainase. Ketika akses terhadap

rumah susun sewa sudah disubsidikan oleh pemerintah, maka pengeluaran

biaya ekonomi pada setiap kepala keluarga akan berkurang yang

menyebabkan keinginan untuk membeli barang lain (daya beli) setiap individu

dapat meningkat.

B. Tinjauan Kajian Terdahulu

Berikut adalah beberpa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti

sebelumnya. Penelitaan-penelitan ini membahas hanya sebagian variabel yang

penulis pakai pada penelitian ini, berikut adalah daftar tabel dari beberapa

penelitian yang telah dilakukan.

Tabel 2. 1. Tabel Tinjauan Kajian Terdahulu

No. Judul, Penulis,

dan Tahun

Penelitian

Objek

Penelitian

Variabel Alat Analisis Hasil

1 Analisis Pengaruh

Pengeluaran

Pemerintah Bidang

Pendidikan,

Kemiskinan, dan

PDB terhadap

Indeks

Pembangunan

Manusia di

Indonesia Periode

1992-2012 (Astri

Winarti, 2014)

Indonesia

1992-2012

a. Variabel Dependent

Indeks

Pembangunan

manusia

b. Variabel Independent

Anggaran

Pendidikan

Kemiskinan

Produk Domestik

Bruto

a. Analisis

Statistik

Deskriptif

b. Regresi

Linier

Berganda

a. Variabel

kemiskinan

berpengaruh

negatif dan

signifikan

b. Variabel PDB

berpengaruh

posisitf dan

signifikan

c. Variabel anggaran

pendidikan

berpengaruh

negative dan tidak

signifikan

2 Analisis Pengaruh

Pengeluaran

Pemerintah di

Sektor Pendidikan

dan Kesehatan

Jawa Tengah

2011


Angka

Kemiskinan yang

diproxy dari

presentase

a. Analisis

Statistik

Deskriptif

b. Analisis

Kuantitatif

a. Variabel

pengeluaran

pemerintah tidak

berpengaruh

terhadap

28

No. Judul, Penulis,

dan Tahun

Penelitian

Objek

Penelitian


terhadap

Pengentasan

Kemiskinan

melalui

Peningkatan

Pembangunan

Manusia di

Provinsi Jaw

Tengah (Adi

Widodo; Waridin;

dan Johanna Maria

K., 2011)

jumlah penduduk

miskin

b. Variabel Intervening

Pembangunan

manusia yang

diproxy melalui

nilai IPM

c. Variabel Independent

Pengeluaran

Pemerintah

Sektor

Pendidikan yang

diproxy dari

realisasi APBD

di 35 Kabupaten

dengan

Regresi linear

berganda

c. Analisis Jalur

(path

analysis)

kemiskinan

b. Variabel

pembangunan

manusia tidak

berpengaruh

terhadap

kemiskinan

c. Variabel

pengeluaran

pemerintah sektor

kesehatan dan

pendidikan

berpengaruh

terhadap

pembangunan

manusia

d. Variabel

pembangunan

manusia bukanlah

variabel

intervening

3 Analisis Pengaruh

Tingkat

Kemiskinan,

Pengeluaran

Pemerintah Sektor

Pendidikan dan

Kesehatan

terhadap Indeks

Pembangunan

Manusia di

Provinsi Jawa

Tengah Tahun

2007-2009

(Christina

Usmaliadanti,

2011)

Jawa Tengah

2007-2009


Indeks

Pembangunan

Manusia

b. Variabel Independent

Jumlah

Penduduk

Miskin

Pengeluaran

Pemerintah

Sektor

Pendidikan

Pengeluaran

Pemerintah di

Sektor Kesehatan

a. Analisis

Kuantitatif

dengan

Regresi Data

Panel

b. Regresi Data

Panel dengan

Model Tetap

(Fixed

Model)

a. Variabel jumlah

penduduk miskin

berpengaruh

positif terhadap

indeks

pembangunan

manusia

b. Variabel

pengeluaran

pemerintah sektor

pendidikan

berpengaruh

positif terhadap

indeks

pembanguan

manusia

c. Variabel

29

No. Judul, Penulis,

dan Tahun

Penelitian

Objek

Penelitian


pengeluaran

pemerintah sektor

kesehatan tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap indeks

pembangunan

manusia

4 Pengaruh Belanja

Pemerintah Daerah

dan Pendapatan

Per Kapita

terhadap Indeks

Pembangunan

Man

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN...

Documents

Transcript of ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN...