ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT ...repository.utu.ac.id/962/1/I-V.pdf · Penerapan...
Transcript of ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT ...repository.utu.ac.id/962/1/I-V.pdf · Penerapan...
ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP
TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN
ACEH BARAT
SKRIPSI
ARI ZULIADI
NIM:12601102
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2016
ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP
TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN
ACEH BARAT
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh
ARI ZULIADI
NIM:12601102
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2016
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
MEULABOH, ACEH BARAT Jl Kampus Alue Peunyareng – Aceh Barat Telp : (0655) 7018513
ii
Meulaboh, 28 September 2016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : S1
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :
Nama : Ari Zuliadi
Nim : 12601102
Dengan Judul : ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN ACEH BARAT
Yang diajukan untuk memenuhi syarat sebagian dari syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Univerisitas Teuku
Umar Meulaboh
Mengesahkan :
Pembimbing Utama Pembimbing Kedua
Yusnaidi, M.Comm (mkt) Fajri Hadi, SE, M.Si
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ketua Program Studi
Dr. Ishak Hasan, M.Si Yasrizal, M.Si
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
MEULABOH, ACEH BARAT Jl Kampus Alue Peunyareng – Aceh Barat Telp : (0655) 7018513
iii
Meulaboh, 28 September 2016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : S1
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN
Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara :
Nama : Ari Zuliadi
Nim : 12601102
Dengan Judul : ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI
KABUPATEN ACEH BARAT
Yang telah dipertahankan didepan Komisi Ujian pada Tanggal 28 September 2016
Menyetujui
Komisi Ujian
Tanda Tangan
Ketua : Dr. Ishak Hasan, M.Si ..........................
Sekretaris : Herman Syahputra, SE.,M.Si ..........................
Anggota : Fajri Hadi, SE. M.Si ..........................
Anggota : Yayuk EW, SE., M.si ..........................
Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Yasrizal, M.Si
iv
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Ari Zuliadi
Nim : 12601102
Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi ini adalah hasil
karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari
skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa
saya sebutkan sumbernya yang terdapat reproduksi karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya
asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang
memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan
sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.
Meulaboh, 28 September 2016
Saya yang membuat pernyataan,
Materai 6000
Ari Zuliadi
12601102
ABSTRAK
Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis
merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi.
Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter kinerja yang sangat
populer, banyak digunakan karena merupakan jawaban atas kesulitan-kesulitan
dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perbankan.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Data Envelopment
Analysis (DEA), yaitu sebuah prosedur yang dirancang khusus untuk mengukur
efisensi relatif suatu unit yang menggunakan variabel input dan output. Adapaun
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari
kantor unit Bank BRI Cabang Meulaboh yaitu kantor unit Cut Nyak Dhien, kantor
unit Johan Pahlawan dan kantor unit Teuku Umar berupa laporan keuangan
tahunan selama dua tahun (2011 dan 2012). Untuk variabel penelitian dibagi
menjadi dua yaitu variabel input yang terdiri dari jumlah pegawai, jumlah
simpanan, jumlah nasabah dan jumlah biaya operasional (BOP) sedangkan
variabel output adalah jumlah kredit yang diberikan dan jumlah income
(pendapatan).
Dengan menggunakan metode DEA ini dapat diketahui bahwa efisiensi
relatif dari ketiga kantor unit Bank BRI Cabang Meulaboh, untuk tahun 2011
kantor unit Cut Nyak Dhien, kantor unit Johan Pahlawan dan kantor unit Teuku
Umar memperoleh nilai efisien relatif =1 yang berarti efisien. Sedangkan pada
tahun 2012 untuk kantor unit Cut Nyak Dhien dan kantor unit Teuku Umar
memperoleh nilai efisiensi relatif =1 Sedangkan untuk kantor unit Johan
Pahlawan memperoleh nilai efisiensi relatif = 0,81 yang berarti kurang efisien.
Agar mencapai tingkat efisiensi relatif=1, maka kantor unit Johan Pahlawan harus
meningkatkan jumlah variabel output sebesar 41.18%. dimana peningkatan
variabel output kantor unit Johan Pahlawan untuk jumlah kredit yang diberikan
adalah sebesar Rp. 910.515.743 dan untuk income (pendapatan) sebesar Rp.
2.738.029.201.
Kata kunci: Kinerja Bank, Data Envelopment Analysis (DEA), efisiensi relatif.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan mampu mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran,
menjaga kestabilan harga, dan peningkatan kesempatan kerja. Indonesia
merupakan salah satu negara yang kini masih di hadapi oleh berbagai
permasalahan, baik dari segi perekonomian, kesempatan kerja, kemiskinan, dan
pengangguran, maka dari itu pembangunan ekonomi di Indonesia harus di
tingkatkan. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia, telah
dilakukan berbagai cara, beberapa cara yang telah dilakukan yaitu seperti
menerapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya.
Indonesia juga termasuk salah satu negara yang saat ini sedang
berkembang dan memiliki tujuan yang harus dicapai, tujuan tersebut sama seperti
yang ada di dalam makro ekonomi yaitu untuk mencapai stabilitas perekonomian
dalam kondisi kesempatan kerja penuh, mencapai inflasi yang rendah, tingkat
pengangguran yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
berkualitas. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya mengalami
perubahan, dengan perubahan tersebut juga akan berpengaruh terhadap salah satu
permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu permasalahannya yaitu tingkat
pengangguran yang masih tinggi dan harus di atasi, karena akan menimbulkan
dampak yang negatif, dampak negatif tersebut tidak hanya akan berpengaruh
terhadap individu, melainkan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat dan
2
bahkan juga pemerintah. Pengangguran dapat menyebabkan perekonomian
menjadi tidak stabil, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunnya
kesejahteraan masyarakat dan bahkan menyebabkan sosial ekonomi yang tidak
stabil, politik dan akan menambah angka kemiskinan.
Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di
Provinsi Aceh dan terletak dipesisir pantai barat selatan, dengan jumlah penduduk
sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2005-2014
No. Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa)
1 2005 150.450
2 2006 151.594
3 2007 153.294
4 2008 183.565
5 2009 169.111
6 2010 173.558
7 2011 177.532
8 2012 185.577
9 2013 187.459
10 2014 182.364
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk
Kabupaten Aceh Barat pada setiap tahunnya mengalami perubahan, terlihat dari
tahun 2005 penduduk di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 150.450 jiwa, dan terus
mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2008 berjumlah 183.565 jiwa.
Namun, pada tahun 2009jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat mengalami
penurunan sehingga berjumlah 169.111 jiwa dan mulai meningkat kembali di
tahun-tahun berikutnya, sehingga pada tahun 2013 penduduk Aceh Barat
berjumlah 187.459 jiwa. Di tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh
3
Barat mengalami penurunan, sehingga pada tahun tersebut jumlah penduduk di
Kabupaten Aceh Barat sebesar 182.364 jiwa.
Kabupaten Aceh Barat termasuk salah satu Kabupaten yang memiliki
jumlah penduduk yang tinggi di Aceh bagian barat selatan, ini merupakan salah
satu faktor yang dapat menimbulkan permasalahan yang sangat harus
diperhatikan, salah satu permasalahannya yaitu akan berdampak bagi jumlah
pengangguran yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan meningkatnya jumlah
penduduk, maka belum tentu akan meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja
atau angkatan kerja. Perubahan jumlah pengangguran yang terjadi di Kabupaten
Aceh Barat tiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan pada tabel
berikut :
Tabel 1.2
Jumlah Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2000-2014
No. Tahun Jumlah Pengangguran (Jiwa)
1 2000 30.205
2 2001 32.311
3 2002 37.519
4 2003 31.217
5 2004 22.218
6 2005 13.266
7 2006 7.818
8 2007 7.810
9 2008 8.061
10 2009 7.868
11 2010 7.651
12 2011 7.568
13 2012 7.872
14 2013 8.851
15 2014 8.987
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan jumlah pengangguran di
Kabupaten Aceh Baratsetiap tahunnya mengalami perubahan, terlihat dari tahun
2000 pengangguran di Aceh Barat berjumlah 30.205 jiwa, dan mengalami
4
peningkatan pada tahun 2001sehingga pengangguran di Kabupaten Aceh Barat
berjumlah 32.311 jiwa, peningkatan terus terjadi sampai dengan tahun 2002yang
merupakan tahun dimana jumlah pengangguran termasuk dalam angka tertinggi
yaitu sebesar 37.519 jiwa. Namun pada tahun 2003 angka pengangguran di
Kabupaten Aceh Barat mulai mengalami penurunan, yang berjumlah 31.217 jiwa,
penurunan ini terus terjadi di tahun 2004yang berjumlah 22.218 jiwa, terus
mengalami penurunan di tahun 2005 yang berjumlah 13.266 jiwa penurunan ini
terjadi dikarenakan banyak perusahaan asing yang masuk ke Kabupaten Aceh
Barat dengan tujuan untuk membantu memperbaiki kerusakan sekaligus memberi
bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban Tsunami di tahun 2004, dengan
adanya perusahaan asing tersebut banyak dari masyarakat yang bergabung
didalam perusahaan tersebut, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di
Kabupaten Aceh Barat. Penurunan tersebut terus berkelanjutan di tahun 2006
yang berjumlah 7.818jiwa dan pada tahun 2007 berjumlah 7.810 jiwa. Pada tahun
2008 jumlah pengangguran mulai terjadi sedikit peningkatan yaitu sebesar 8.061
Jiwa, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 7.868
jiwa, penurunan tersebut terjadi secara berkelanjutan sehingga pada tahun
2010berjumlah 7.651 jiwa, pada tahun 2011 berjumlah 7.568 jiwa, pada tahun
2012 mulai terjadi peningkatan kembali sehingga pengangguran di Kabupaten
Aceh Barat berjumlah 7.872 jiwa, terus terjadi peningkatan di tahun 2013 yang
berjumlah 8.851 jiwa, sehingga di tahun 2014 pengangguran di Kabupaten Aceh
Barat berjumlah 8.987 jiwa.
Perubahan yang terjadi pada jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh
Barat ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, seperti sedikitnya peluang
5
pekerjaan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang terlalu tinggi dan bahkan
dengan adanya penetapan upah minimum juga akan menambah angka
pengangguran yang ada, dikarenakan para pengusaha/perusahaan akan merasa
terbebankan, sehingga kemungkinan akan terjadinya kesulitan dalam pemberian
upah terhadap karyawan atau dengan kata lain mengalami defisit, dampak tersebut
juga akan dirasakan oleh si pekerja/karyawan, salah satunya yaitu terjadinya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lebih buruknya lagi dengan tutupnya
sebuah perusahaan atau relokasi ke daerah lain.
Perdebatan tentang upah minimum sering terjadi, dikarenakan adanya
perselisihan antara pengusaha atau pelaku industri dengan para pekerja, para
pekerja menginginkan kenaikan upah minimum yang berpihak kepadanya,
sedangkan para pengusaha merasa akan merugikan usahanya dengan adanya
kenaikan upah minimum tersebut. Perdebatan yang muncul menyangkut sejauh
mana upah rill mengikuti pertumbuhan produktivitas dan kebutuhan terhadap
penentu upah minimum, maka dari itu kebijakan hukum pemerintah dibidang
pengupahan sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan pekerja
(Sumarsono 2003, h. 167).
Penerapan upah minimum, terutama untuk negara yang memiliki jumlah
penduduk yang tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Hal
tersebut terjadi dikarenakan pengangguran terbuka terjadi pada generasi muda
yang baru saja menyelesaikan pendidikannya dan selanjutnya akan mencari kerja
sesuai dengan keinginannya. Selain itu dengan adanya penerapan kebijakan upah
minimum dan Undang-undang tentang ketenagakerjaan, bagi para pengusaha akan
banyak menggunakan tenaga kerja kontrak, hal inilah yang akan menambah
6
permasalahan pengangguran. Mengenai upah minimum, di Kabupaten Aceh Barat
masih merujuk pada ketentuan Upah Minimum Provinsi, yang ditetapkan oleh
pemerintah Provinsi dan berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Aceh.
Berikut adalah tabel data besaran jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP)
yang ditetap kan oleh Gubernur Aceh :
Tabel 1.3
Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2000-2014
No Tahun Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rp) Kadar Kenaikan (%)
1 2000 265.000 -
2 2001 300.000 13,2
3 2002 330.000 10
4 2003 425.000 29,4
5 2004 550.000 12,7
6 2005 620.000 32,2
7 2006 820.000 3,65
8 2007 850.000 17,6
9 2008 1.000.000 20
10 2009 1.200.000 8,3
11 2010 1.300.000 3,84
12 2011 1.350.000 3,70
13 2012 1.400.000 10,7
14 2013 1.550.000 12,9
15 2014 1.750.000 8,57
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat Upah Minimum
Provinsi (UMP) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari tahun
2000 sebesar Rp. 265.000,- dan tahun 2001 sebesar Rp. 300.000,- terjadi kenaikan
sebesar 13,2%. Peningkatan ini terus berkelanjutan, sehingga pada tahun 2014
UMP Aceh sebesar Rp. 1.750.000,-. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi
Aceh mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk mengurangi pengangguran
yang memicu pada menurunnya angka kemiskinan Provinsi Aceh. Namun,
dengan meningkatnya UMP pada setiap tahunnya, hanya sebagian saja yang dapat
7
memenuhi kebutuhan hidup layak. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka
pengangguran.
Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai upah minimum dan pengangguran, sekaligus menjawab permasalahan
antara kedua variabel tersebut, sehingga judul penelitian yang dilakukan adalah
“Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di
Kabupaten Aceh Barat”.
1.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Berapa besarpengaruh dari upah minimum terhadap tingkat pengangguran di
Kabupaten Aceh Barat ?
2. Bagaimanakah hubungan antara naiknya upah minimum yang ditetapkan
pemerintah dengan tingkat pengangguran ?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui berapa besarpengaruh dari upah minimum terhadap tingkat
pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk menganalisis hubungan antara naiknya besaran upah minimum yang
ditetapkan pemerintah dengan tingkat pengangguran.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :
8
1.4.1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Penulis
Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan
ilmu pengetahuan mengenai pengaruh yang akan ditimbulkan dengan adanya
upah minimum terhadap jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat, serta
untuk mengembangkan motivasi bagi penulis dan akan menjadi wacana baru
untuk kedepannya.
b. Bagi Lingkungan Akademik
Semoga dapat membantu untuk menambah wawasan dan pengetahuan
bagi pihak akademik, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para
mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam kedepannya.
1.4.2. Manfaat Praktis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi kepada :
a. Pengambil Kebijakan
Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
jumlah pengangguran, dimana permasalahan pengangguran hingga sampai saat ini
masih belum sepenuhnya dapat teratasi.
b. Ilmu Pengetahuan
Secara umum hasil penelitian ini di harapkan dapat menambahkan ilmu
ekonomi, khususnya pada ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu
pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai pengaruh upah minimum
terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.
9
1.5. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini secara keseluruhan berisi mengenai sistematika
penulisan yang sistematis, yaitu terdiri dari :
Pendahuluan, bagian ini merupakan pengantar terhadap permasalahan
yang akan dibahas dan diuraikan secara berurutan. Yang di awali dengan latar
belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian ini,
serta sistematika penulisan.
Tinjauan Pustaka, bagian ini berisi bahan acuan berupa teori-teori yang
berhubungan dengan variabel yang diteliti serta kerangka analisis yang dibangun
berdasarkan teori dan tinjauan pustaka.
Metode Penelitian, bagian ini merupakan bagian yang berisikan ruang
lingkup penelitian, data penelitian, model analisis data, definisi operasional, dan
pengujian hipotesis.
Hasil dan Pembahasan, bagian ini merupakan bagian yang terdiri dari
statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan
hasil penelitian.
Simpulan dan Saran, bagian ini menguraikan kesimpulan dan keterbatasan
dari penelitian dan saran-saran.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Ketenagakerjaan
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Sedangkan Mulyadi (2003 h. 59) menjelaskan bahwa ada beberapa
pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu :
a. Tenaga Kerja (Men Power), adalah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun
atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi
barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mau
berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
b. Angkatan Kerja (Labor Force), adalah bagian dari tenaga kerja yang
sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produksi
yaitu produksi barang dan jasa.
c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Labor Force Participation Rate), adalah
menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai
persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.
d. Tingkat Pengangguran (Unemployment Rate), adalah angka yang
menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif
mencari pekerjaan.
11
e. Pengangguran Terbuka (Open Onemployment), adalah bagian dari angkatan
kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
f. Setengah Menganggur (Underemployment), adalah perbedaan antara jumlah
pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan
jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakan.
g. Setengah Menganggur yang Kentara (Visible Underemployment), adalah jika
seseorang bekerja tidak tetap (Part Time) diluar keinginannya sendiri atau
bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.
h. Setengah Menganggur yang tidak Kentara (Invisible Underemployment), jika
seseorang bekerja secara penuh (Full Time) tetapi pekerjaannya itu dianggap
tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan
tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.
i. Pengangguran tidak Kentara (Disguised Unemployment), dalam angka kerja
mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah
menganggur jika dilihat dari segi produktivitasnya.
2.2. Pengangguran
Menurut Samuelson (2004 h. 362) pengangguran adalah orang yang tidak
memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan, dan orang-orang yang tidak
memiliki pekerjaan dan tidak mencari kerja termasuk angkatan kerja. Angka
pengangguran adalah jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah total angkatan
kerja.
Mankiw (2007 h. 154) menjelaskan bahwa para ekonom mempelajari
pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan untuk membantu
memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian dari
12
kebijakan tersebut, seperti program dari pelatihan kerja, membantu orang dalam
mendapatkan pekerjaan. Kebijakan lain, seperti asuransi pengangguran,
membantu mengurangi kesulitan yang di alami pengangguran. Tetapi kebijakan
lainnya tetap saja mempengaruhi munculnya pengangguran secara tidak sengaja.
Undang-undang yang menetapkan upah minimum yang tinggi, misalnya
cenderung akan meningkatkan pengangguran dikalangan angkatan kerja yang
kurang terdidik dan kurang pengalaman.
Sedangkan menurut Sukirno (2013, h. 13) mendefinisikan bahwa
pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam
angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak
tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin
bekerja karena ingin mengurus rumah keluarganya tidak tergolong sebagai
penganggur. Seorang anak keluarga kaya yang tidak mau bekerja karena gajinya
lebih rendah dari yang diinginkannya juga tidak tergolong sebagai penganggur.
Ibu rumah tangga dan anak orang kaya tersebut dinamakan penganggur sukarela.
Penduduk yang sedang mencari pekerjaan dapat disebut yang penganggur yang
dikenal dengan penganggur terbuka atau penganggur penuh. Selain pengangguran
terbuka, ada pula pengangguran terselubung (setengah pengangguran).
Pengangguran terselubung ini menunjukkan tidak bekerja secara penuh, dalam arti
belum digunakannya semua kemampuan pekerja tersebut atau adanya
penghargaan (dalam bentuk rupiah) yang terlalu kecil untuk pekerjaan yang
dilakukannya.
13
Bagian utama dari kelompok ini menunjukkan definisi status pasar kerja.
Keadaan angkatan tenaga kerja semua yang tergolong usia lebih dari usia 16 tahun
yang aktif mencari kerja atau sedang menunggu penarikan dari sebuah pekerjaan.
Dalam angkatan kerja ini bagi mereka yang tidak bekerja di sebut pengangguran.
Bagi orang bekerja maupun sedang menunggu penarikan kerja oleh perusahaan
merupakan golongan yang tidak mendapat bagian dalam angkatan kerja. Jumlah
total angkatan kerja adalah tetap antara pekerja dan pengangguran.
Dalam pengangguran terselubung memungkinkan ada aliran tenaga kerja
masing-masing daerah (Sumarsono 2003 h. 116)
a. Karyawan yang bekerja menjadi pengangguran suka rela atau berhenti
sementara.
b. Pekerja menganggur mendapat pekerjaan lain, pekerjaan baru atau penarikan
sebuah pekerjaan yang lebih menguntungkan, sehingga mereka akan berhenti
sementara / selamanya.
c. Dalam tenaga kerja ini, baik bekerja atau menganggur angkatan kerja dapat
cuti, diberhentikan atau sebaliknya memutuskan di pekerjakan lagi atau
mencari pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan.
Siapapun yang tidak pernah bekerja atau pandangan untuk memperluas
pekerjaan angkatan kerja baru, dan kapan seseorang sudah waktunya berhenti
bekerja atau masuk kembali dalam angkatan kerja.
2.2.1. Jenis-Jenis Pengangguran
Menurut Sukirno (2013 h. 328) dalam membedakan jenis-jenis
pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu :
1. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya
14
Berdasarkan penggolongan ini pengangguran dapat dibedakan kepada
jenis pengangguran berikut :
a. Pengangguran Normal atau Friksional
pengangguran ini terjadi karena kesulitan temporer dalam
mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang ada.
b. Pengangguran Siklikal
perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh, adakalanya
permintaan agregrat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan
produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang,
akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregrat menurun dengan banyaknya.
Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini
mungkin disebabkan kemesorotan harga-harga komoditas.
Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain
yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemesorotan dalam permintaan
terhadap produksinya. Kemesorotan permintaan agregrat ini mengakibatkan
perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka
pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan
pengangguran siklikal.
c. Pengangguran Struktural
terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Perubahan
struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja
yang dibutuhkan, sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri
dengan keterampilan tersebut.
15
d. Pengangguran Teknologi
pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga
manusia oleh mesin-mesin dan bahkan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya,
telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan,
sawah dan lahan pertanian. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga
kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan
memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah
menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh
penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran
teknologi.
2. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya
Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat
pula digolongkan sebagai berikut :
a. Pengangguran Terbuka
pengangguran ini tercipta sebagai akibat permasalahan lowongan pekerja
yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam
perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh
pekerjaan. Efek dari keadaan ini didalam suatu jangka masa yang cukup panjang
mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, mereka menganggur secara
nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka.
Pengangguran dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang
menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja,
atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.
16
b. Pengangguran Tersembunyi
pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap
kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang
digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu di
pertimbangkan adalah ; besar atau kecilnya perusahaan, mesin yang digunakan
(apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai.
Dibanyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam
suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan
supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja
yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah
pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani
dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat
kecil.
c. Pengangguran Bermusim
pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan.
Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan
mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pada para pesawah tidak
dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para pesawah tidak
begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam
masa diatas para penyadap karet, nelayan dan pesawah tidak melakukan pekerjaan
lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan
sebagai pengangguran bermusim.
17
d. Setengah Menganggur
luasnya kesempatan kerja dan angkatan kerja biasanya digambarkan oleh
banyaknya penduduk yang bekerja dan banyaknya penduduk yang menawarkan
atau mencari pekerjaan. Berhubung dengan itu perlu ditengah kriteria tentang
kapan seorang penduduk dimasukkan kelompok kerja, menurut pedoman yang
dipakai oleh Biro Pusat Statistik penduduk yang dalam seminggu minimum
bekerja selama satu jam dimasukkan kedalam kelompok bekerja. Pekerjaan
dianggap sebagai sesuatu mata pencarian bersifat rutin. Jadi bekerja satu jam
dianggap sudah mewakili. Seorang peneliti bernama Philip Hansen (1975)
mengajukan tiga penyebab terjadinya setengah menganggur yaitu :
1. Kurangnya jam kerja
2. Rendahnya pendapatan
3. Ketidakcocokan antara pekerjaan dan keterampilan pekerja.
2.2.2. Dampak Pengangguran
Menurut Sukirno (2013, h. 14), menjelaskan bahwa salah satu faktor
penting yang menentukan kemakmuran sesuatu masyarakat adalah tingkat
pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat
pengangguran tenaga kerja penuh dapat diwujudkan.
Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai
masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan
menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya.
Disamping itu ia dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang
berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri penganggur
dan keluarganya. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk,
18
kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk
kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam
jangka panjang. Masalah pengangguran adalah masalah yang sangat buruk
efeknya kepada perekonomian dan masyarakat, dan oleh sebab itu secara terus-
menerus usaha-usaha harus dilakukan untuk mengatasinya.
2.2.3. Sebab Terjadinya Pengangguran
Menurut Sugiyanto (didalam Kadir dkk 2014 h. 8), secara dasar penyebab
terjadinya pengangguran adalah karena terjadinya tidakseimbangan antara faktor-
faktor penyebab terjadinya pengangguran sebagaimana diketahui secara umum
antara lain :
a. Rendahnya tingkat pendidikan.
b. Rendahnya keterampilan dan pengalaman yang dimiliki.
c. Tidak sebandingnya antara kerja dan lahan pekerjaan.
d. Faktor-faktor lain (misalnya pilih-pilih pekerjaan).
Sedangkan menurut Sukirno (2013, h. 13) menyatakan bahwa faktor
utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregrat.
Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari
keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para
pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar
permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan.
Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.
Dengan demikian terdapat perhubungan yang erat diantara tingkat pendapatan
nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan ; semakin
19
tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam
perekonomian.
2.3. Upah
2.3.1. Pengertian Upah
Menurut Mankiw (2003, h. 5) menyatakan bahwa upah tidak terlepas dari
hubungannya dengan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja, sama halnya dengan pasar-
pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan
penawaran. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja
akan menentukan tingkat upah. Upah merupakan salah satu rangsangan penting
bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa
tingkat upahlah yang merupakan dorongan utama, tingkat upah hanya merupakan
dorongan hingga tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para
karyawan sepantasnya.
Sedangkan menurut (Undang-Undang No.13 Tahun 2003, h.9) upah
merupakan Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau
peraturan dan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2.3.2. Jenis-Jenis Upah
Menurut Malayu (2002, h. 129) jenis-jenis upah terdiri dari 4 yaitu :
20
a. Upah insentif
Merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu
yang prestasinya diatas prestasi standar. Upah insentif ini merupakan alat yang
dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi.
1. Priece rate adalah upah yang dibayarkan menurut produktivitas pekerja
2. Time bonus adalah upah yang dibayarkan menurut waktu kerja.
Upah insentif merupakan kombinasi antara waktu yang dihemat dan
aktivitas kerja. Kombinasi ini merupakan motivator yang positif bagi para
karyawan untuk meningkatkan gairah kerja, kreativitas, dan pengembangan
dirinya menuju tenaga yang profesional.
b. Upah indeks
sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan, dengan sistem ini
upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan,
meskipun tidak mempengaruhi nilai dari upah.
c. Upah jangka waktu
sistem upah ini adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu
tertentu, misalnya : harian, mingguan atau bulanan.Skala upah berupah, suatu
sistem dimana jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil
produksi dipasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik sebaliknya
jika harga turun maka upah pun akan turun.
2.3.3. Teori-Teori Upah
Malayu (2002, h. 130) menjelaskan bahwa ada beberapa teori mengenai
upah yaitu sebagai berikut :
21
1. Teori Upah Dana Alam, teori ini dipelopori oleh David Ricardo, yang
menerangkan bahwa :
a. Upah menurut kodratnya adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup
pekerja dan keluarganya.
b. Upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi dipasar dan ditentukan
oleh permintaan dan penawaran. Oleh ahli-ahli ekonomi modern upah
kodrat yang dijadikan upah minimum dari upah.
2. Teori Upah Besi, teori ini dikemukakan oleh Ferdinad Lassalle, ia
menerangkan:
a. Sistem pembagian keuntungan, sistem upah ini dapat disampaikan dengan
pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan diakhir
tahun.
b. Sistem upah indeks, sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan.
Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya
biaya penghidupan.
3. Teori Upah Etika
menurut Kaum utopis (kaum yang memiliki idealis masyarakat yang
ideal). Tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk
memenuhi kebutuhan minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai.
Oleh karena itu sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang
layak kepada pekerja dan keluarga, juga harus memberikan tunjangan keluarga.
4. Sistem Upah Potongan
sistem ini yang bertujuan untuk menggantikan sistem upah jangka waktu
jika hasil pekerjaan tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika
22
hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari
banyaknya, beratnya dan sebagainya.
Manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah :
a. Buruh mendapatkan dorongan untuk bekerja giat.
b. Produktivitas semakin meningkat.
c. Alat-alat produksi akan dipergunakan secara insentif.
Keburukannya adalah :
a. Buruh selalu bekerja secara berlebihan.
b. Buruh kurang menjaga kesehatan dan keselamatan.
c. Kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karena untuk mengejar jumlah
potongan.
d. Upah tidak tetap tergantung jumlah potongan yang dihasilkan.
Untuk menampung keburukan dari sistem upah potongan maka diciptakan
sistem upah gabungan yaitu gabungan antara upah minimumnya sehari dengan
jumlah dari hasil kerja sehari.
5. Teori Upah Menurut Nilai dan Pertentangan Kelas
ajaran Karl Max menyatakan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber
nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung nilai dari jasa buruh atau jumlah
waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut.
Teori Upah menurut Pertambahan Produk Marginal, teori Neo klasik
mengemukakan dalam rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha
menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor
produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai
pertambahan hasil marginal dari pertambahan faktor produksi tersebut.
23
2.3.4. Komponen Upah
Menurut Sumarsono (2003, h. 141) secara empiris ada 3 (tiga) komponen
yang dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum, yaitu :
1. Kebutuhan Fisik
Kebutuhan fisik minimum adalah kebutuhan pokok seseorang yang
diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat
menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi, kebutuhan ini
merupakan kebutuhan yang minimum baik ditinjau dari segi jumlah maupun dari
segi mutu barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga merupakan kebutuhan yang
tidak dapat dihindari atau dikurangi lagi. Untuk menghitung kebutuhan fisik
minimum dilakukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :
Keterangan :
n = banyaknya jenis atau macam barang dan jasa yang dibutuhkan dalam waktu
satu bulan.
t = waktu penelitian (bulan, triwulan, tahun)
P = harga barang, Pti adalah harga suatu jenis barang tertentu pada saat yang
tertentu pula
Q = jumlah satuan barang dan jasa yang diteliti, Qot adalah jumlah barang atau
jasa
tertentu pada tahun dasar. Nilai Q untuk setiap barang dan jasa telah ditentukan
terlebih dahulu jumlah minimumnya. Setiap tahun Q ini tetap untuk semua
jenis barang dan jasa yang diperlukan
24
Perubahan KFM hanya terjadi bila harga barang dan jasa berubah, karena
angka KFM ditentukan oleh harga yang berlaku pada saat penelitian dilakukan.
2. Indeks Harga Konsumen (IHK)
Indeks harga konsumen merupakan petunjuk mengenai naik turunnya
harga kebutuhan hidup. Naiknya harga kebutuhan hidup ini secara tidak
langsung mencerminkan tingkat inflasi. Indeks harga konsumen dihitung setiap
bulan dan setiap tahun dinyatakan dalam bentuk persentase. Cara menghitung
Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu dengan rumusan sebagai berikut :
Keterangan :
In = Indeks bulan ke n
Poi . Qoi = Nilai konsumsi suatu jenis barang pada tahun dasar
= Harga relatif yang terjadi pada bulan ke n
dibandingkan dengan bulan sebelumnya (n-1) untuk satu jenis
barang
P (n-1) . Qoi = Nilai konsumsi bulan ke (n-1)
Pni = Harga suatu jenis barang pada bulan berjalan
3. Pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebenarnya ada satu variabel lagi yang dianggap cukup berpengaruh
dalam besar kecilnya upah minimum, yaitu kemampuan perusahaan.
25
2.4. Upah Minimum
Menurut peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015, upah minimum
adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan
tetap. Upah bulanan terendah tersebut dengan waktu kerja 7 jam perhari atau 40
jam perminggu bagi sistem kerja 5 hari perminggu, yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit
antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha
diperusahaan yang bersangkutan.
Sedangkan Sumarsono (2002, h. 156) menjelaskan bahwa upah minimum
merupakan upah yang ditetapkan secara Minimum Regional, Sektoral Regional
maupun Sub Sektoral. Dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok dan
tunjangan.
2.5. Hubungan Upah Minimum Dengan Tingkat Pengangguran
Tenaga kerja menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah
tertentu. Jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya di bawah tingkat upah
tersebut, seorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan hal ini
akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada
suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat tingginya jumlah pengangguran
yang terjadi pada daerah tersebut. Apabila ditinjau dari sisi pengusaha,
meningkatnya upah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan,
maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan
mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi.
Hal ini akan berakibat pada peningkatan pengangguran.
26
2.6. Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu sebelumnya dapat dijadikan sebagai rujukan
relevan dengan penelitian ini dan juga dapat dijadikan referensi, yaitu penelitian
yang dilakukan oleh :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo Dwi Kristanto (2014), dengan judul
penelitiannya adalah”Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah
Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di
Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan
bahwa upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes
selama periode tahun 197-2012.
2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh HafizahNeza (2015), dengan
judul penelitiannya “Analisis Pengaruh Investasi Inflasi, Pertumbuhan
Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di
Provinsi NTB”. Hasil dari penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang
negatif dan signifikan antara investasi dan tingkat pengangguran terbuka.
Sedangkan untuk variabel inflasi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh
secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTB dalam
rentang tahun 2001-2013.
3. Dan penelitian yang dilakukan oleh Adtya Barry Kurniawan (2014), dengan
judul penelitiannya “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah
Minimum, dan Investasi Terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten
Gresik”. Dengan hasil penelitiannya adalah berdasarkan dari hasil persamaan
27
regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi
mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengangguran di Kabupaten Gresik.
2.7. Kerangka Pemikiran
Menurut Sugiyono (2012, h. 477) kerangka berpikir yang baik harus
menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara
teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel Independen dan Variabel
dependen. Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel dependen
yaitu tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dan variabel independen
yaitu Upah Minimum Kabupaten Aceh Barat.
Untuk mempermudah penjelasan dari uraian diatas, maka penulis
menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis
Keterangan :
X : Variabel Independen (Upah Minimum)
Y : Variabel Dependen (Jumlah Pengangguran)
→: Mempengaruhi
Upah Minimum
(X)
Jumlah Pengangguran (Y)
28
2.8. Hipotesis Penelitian
Menurut (Sugiyono 2012, h. 93), hipotesis penelitian merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah
penelitian biasanya di susun dalam bentuk kalimat pertanyaan, karena jawaban
yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga
dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian,
belum jawaban yang empiris.Maka hipotesis didalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Di duga bahwa upah minimum memiliki pengaruh terhadap tingkat
pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Sehingga dapat di artikan bahwa
tingkat pengangguran dapat diukur dari besarnya jumlah upah minimum yang
ditetapkan.
2. Di duga bahwa upah minimum memiliki hubungan terhadap tingkat
pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.
29
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Aceh Barat,
mengingat terbatasnya data yang tersedia, maka data yang digunakan adalah
besaran upah minimum dan jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat
dalam kurun waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2014.
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan penulis yaitu data sekunder. Data
sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku, atau pihak-pihak lain yang
erat kaitannya dengan obyek dan tujuan penelitian. Sumber data yang di dapat
berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat, Kantor Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat. Penulis juga
menggunakan buku-buku ekonomi sebagai referensi yang diperoleh dari
perpustakaan Universitas Teuku Umar.
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut :
a. Studi Pustaka (Library Research), metode ini digunakan untuk
mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca buku dan
literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
30
b. Penelitian Lapangan (Field Research), pada metode ini dilakukan dengan
cara mengumpulkan data secara langsung, yaitu dengan cara mengumpulkan
hasil dari semua data yang didapatkan dari kantor atau perusahaan kemudian
data-data tersebut dijadikan sebagai input dalam penelitian ini atau lebih
sering disebut dengan metode Dokumentasi
3.3. Model Analisis Data
Model yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan analisis regresi sederhana, koefisien korelasi, koefisien
determinasi dan uji t yang diolah dengan menggunakan program komputer
Statistical Produck and Service Solution (SPSS 16.0) dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Analisis Regresi Linier Sederhana (Double Log / Elastisitas Konstan)
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk melihat pengaruh yang
ditimbulkan oleh variabel (x) terhadap variabel (y) dan untuk melihat hubungan
antar kedua variabel, dengan rumusan sebagai berikut (Hasan 2008, h. 218) :
............................................................... (1)
Didalam penelitian ini data yang diregres akan di transformasikan terlebih
dahulu dalam bentuk model log-log (Double Log / Elastisitas Konstan), alasan
data tersebut di transformasikan kedalam bentuk Log yaitu untuk mempermudah
pengolahan data serta untuk mendapatkan hasil signifikan yang lebih baik,model
tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
................................................. (2)
Dimana :
31
LogY = Jumlah Pengangguran (dalam satuan jiwa)
a = Nilai Konstanta
b = Koefisien Regresi
LogX = Upah Minimum (dalam satuan rupiah)
e = Kesalahan Pengganggu (Error Term)
Alasan penulis menggunakan regresi linier sederhana, karena variabel (y)
sering kali berpengaruh terhadap variabel (x) memerlukan waktu. Waktu yang
diperlukan untuk timbulnya reaksi atau jawaban terhadap suatu aksi pengaruh
disebut Lag.
2. Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi merupakan suatu analisa untuk mengetahui seberapa
besar hubungan antara variabel (x) terhadap variabel (y). koefisien korelasi dapat
dirumuskan sebagai berikut :
.......................... (2)
Dimana :
r = Koefisien Korelasi
n = Jumlah Tahun
x = Upah Minimum (dalam satuan rupiah)
y = Jumlah Pengangguran (dalam satuan jiwa)
32
3. Koefisien Determinasi (r2)
Model koefisien Determinasi ini sering disebut sebagai koefisien penentu,
digunakan untuk melihat besarnya pengaruh nilai variabel x dengan variabel y
(Hasan 2008, h. 236).
.............................................................. (3)
Dimana :
KP = Besarnya Koefisien Penentu
r = Koefisien Korelasi
4. Uji t
Uji t digunakan untuk melihat signifikan dari pengaruh yang ditimbulkan
oleh variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat dirumuskan sebagai berikut :
(Hasan 2008, h. 241)
........................................................................ (4)
Dimana :
n = Jumlah Tahun
r2 = Koefisien Korelasi
3.4. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok
termasuk tunjangan tetap dan di ukur dalam satuan rupiah dalam kurun waktu
dari tahun 2000-2014 di Kabupaten Aceh Barat.
33
b. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam
angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat
memperolehnya dan diukur dalam satuan jiwa dalam kurun waktu dari tahun
2000-2014 di Kabupaten Aceh Barat.
3.5. Pengujian Hipotesis
a. Apabila th> tt maka H0 ditolak H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang
signifikan antara variabel (x) terhadap variabel (y).
b. Apabila th< tt maka H0 diterima H1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh
antara variabel (x) terhadap variabel (y).
Hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. H0 : β = 0 Variabel (x) yang diteliti secara bersama-sama tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel (y).
b. H1 : β ≠ 0 Variabel (x) yang diteliti secara bersama-sama memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap variabel (y).
34
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Bagian ini penulis menjelaskan tentang kenaikan Upah Minimum yang
mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dan kurun waktu
15 tahun yaitu dari tahun 2000-2014.
4.1.1. Perkembangan Upah Minimum di Kabupaten Aceh Barat
Kenaikan upah minimum merupakan suatu hal yang sangat dinanti-
nantikan oleh para pekerja/buruh, dikarenakan dengan adanya kenaikan upah
tersebut akan memberikan dampak yang baik seperti menaikkan taraf hidupnya.
Namun, dengan adanya kenaikan upah minimum tersebut juga akan memberikan
dampak yang negatif terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat,
dikarenakan para pihak pengusaha ataupun perusahaan akan merasa berat dalam
pemberian upah terhadap para pekerjanya yang harus mengikuti standar upah
yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga akan timbulnya inisiatif pihak
pengusaha/perusahaan untuk membatasi penerimaan karyawan atau akan lebih
menggunakan karyawan yang memiliki kualitas yang lebih baik, dengan begitu
akan berakibatkan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.
Upah minimum di Kabupaten Aceh Barat untuk saat ini masih mengikuti
Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh,
dikarenakan pada saat ini pemerintah kabupaten Aceh Barat belum menetapkan
UMK untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upah minimum tersebut pada setiap
35
tahunnya selalu mengalami perubahan, perubahan yang terjadi pada upah
minimum sangat tergantung pada tingkat inflasi pada setiap tahunnya.
Untuk mengetahui besaran jumlah Upah Minimum yang ada di kabupaten
Aceh Barat, dapat di lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.1
Besaran Upah Minimum di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2000 - 2014
No. Tahun Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rp)
1 2000 265.000
2 2001 300.000
3 2002 330.000
4 2003 425.000
5 2004 550.000
6 2005 620.000
7 2006 820.000
8 2007 850.000
9 2008 1.000.000
10 2009 1.200.000
11 2010 1.300.000
12 2011 1.350.000
13 2012 1.400.000
14 2013 1.550.000
15 2014 1.750.000
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa upah minimum yang ada di
kabupaten Aceh Barat dari tahun 2000 terus mengalami peningkatan hingga ke
tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan di wliayah Kabupaten Aceh Barat masih
mengikuti peraturan tentang pentapan upah minimum yang ada pada Provinsi
Aceh atau masih mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP).
4.1.2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Aceh Barat
Pertumbuhan yang terjadi pada jumlah penduduk dan tenaga kerja
merupakan salah satu indikator yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja maka akan meningkatkan jumlah
tenaga kerja produktif, sedangkan dengan adanya pertumbuhan pada jumlah
36
penduduk, maka akan meningkatkan luasnya pasar domestik. Pertumbuhan
angkatan kerja yang sangat cepat akan memberikan dampak perekonomian,
dikarenakan pertumbuhan penduduk yang sudah memasuki usia kerja lebih cepat
dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk secara keseluruhan sehingga akan
terjadinya kelebihan tenaga kerja dan tidak dapat di imbangi oleh ketersediaannya
lapangan pekerjaan.
Lapangan pekerjaan termasuk salah satu masalah dalam pembangunan
ekonomi, selain itu permasalahan lainnya adalah kualitas tenaga kerja,
sebagaimana terlihat dari tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktivitas
pekerja yang ada masih relatif rendah.Tingkat pengangguran akan menjadi
masalah bagi sosial ekonomi masyarakat, hal ini akan menimbulkan kecemburuan
sosial antara masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan masyarakat yang tidak
memiliki pekerjaan.
4.2. Hasil Pengujian Hipotesis
Bagian ini penulis akan membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan
oleh kenaikan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh
Barat yang akan di analisis dengan menggunakan analisis model regresi sederhana
yang di olah melalui Program Statistik SPSS Versi 16.0.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil analisisnya, sebagai berikut :
Tabel 4.2
Standar Deviasi Rata-Rata dan Observasi
Rata-Rata Std. Deviasi N
Tingkat Pengangguran 4.1117 0.28015 15
Upah Minimum 5.8884 0.27581 15
Sumber : Hasil Regresi (diolah Juni 2016)
37
Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata untuk
variabel tingkat pengangguran adalah 4,1117 dengan standar deviasinya sebesar
0,28015. Sedangkan rata-rata untuk variabel upah minimum adalah 5,8884 dengan
standar deviasinya sebesar 0,27581 dengan observasi (N) selama 15 tahun.
4.2.1. Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi
Tabel 4.3
Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi
No. Variabel Pengangguran Upah
Minimum
1. Person Korelation
a. Tingkat Pengangguran
b. Upah Minimum
1.000
-.914
-.914
1.000
2. Model
a. Koefisien Korelasi
b. Koefisien Determinasi Adjusted
c. Koefisien Determinasi (R2)
.914
.823
.836
Sumber : Hasil Regresi (diolah Juni 2016)
Berdasarkan dari tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut,
koefisien korelasi diperoleh R = 0,914 yang dapat diartikan bahwa terdapat
hubungan yang erat (korelasi yang tinggi dan kuat) antara variabel upah minimum
(X) dengan variabel tingkat pengangguran (Y), dengan keeratan hubungan sebesar
91,4 persen, artinya apabila upah minimum meningkat maka tingkat
pengangguran akan mengalami peningkatan juga. Hal ini disebabkan karena
dengan adanya peningkatan pada upah minimum maka para pengusaha akan
banyak menggunakan tenaga kerja kontrak dan lebih memilih untuk
menggunakan tenaga kerja yang kualitasnya lebih baik, sehingga dampak dari
kebijakan tersebut salah satunya yaitu adanya pemutusan hubungan kerja terhadap
tenaga kerja yang kualitasnya masih tidak memadai.
38
Menurut Kristiyana (2011, h. 63) Tingginya upah minimum menyebabkan
angkatan kerja bersemangat untuk mendaftarkan diri untuk bekerja sehingga
jumlah penawaran tenaga kerja yang ada semakin meningkat, padahal disisi lain
dengan adanya upah minimum, para pengusaha justru akan mengurangi jumlah
permintaan tenaga kerja hal ini dikarenakan para pengusaha harus membayar gaji/
upah para karyawannya diatas upah minimum yang ditetapkan setiap daerah
masing- masing.
Menurut Hasan (2003, h. 234), untuk mengetahui kriteria pengujian
hubungan atau koefisien korelasi (KK) antar variabel, sebagai berikut :
a. KK = 0, ini berarti tidak ada korelasi
b. 0 < KK ≤ 0,20, berarti korelasi sangat rendah dan lemah sekali
c. 0,20 < KK ≤ 0,40, berarti korelasi rendah atau lemah tetapi pasti
d. 0,40 < KK ≤ 0,70, korelasi yang cukup
e. 0,70 < KK ≤ 0,90, korelasi yang tinggi atau kuat
f. 0,90 < KK ≤ 1,00, korelasi yang tinggi dan kuat
g. KK = 1, ini berarti korelasi yang sempurna
Persentase pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) ditunjukkan
dengan besarnya koefisien determinasi (R2), koefisien determinasi ini
menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) yang
dinyatakan dalam persen (%). Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus
sebagai berikut :
KP = r2 x 100%
= (0,914)2 x 100%
= 0,836
39
Berdasarkan rumus diatas nilai R square (R2) sebesar 0,836 yang berarti
bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat diperoleh sebesar 83,6
persen disebabkan oleh variabel upah minimum, sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.
4.2.2. Uji Regresi Linier Sederhana (Double Log / Elastisitas Konstan)
Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat
pengangguran di Kabupaten Aceh Barat akan dianalisis dengan menggunakan
model regresi linier sederhana. Dari hasil penelitian diperoleh hasil akhirnya
sebagai berikut :
Tabel 4.4
Uji Signifikan Parsila (Uji t)
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 9.580 0.673 14.242 .000
Upah Minimum
-.929 .114 -.914 -8.138 .000
Sumber : Hasil Regresi (diolah Juni 2016)
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.3 diatas maka diperoleh estimasi
persamaannya sebagai berikut :
LogY = a - bLogX
LogY = 9,580 – 0,929 LogX
Dari persamaan tersebut mengandung pengertian bahwa :
a. Konstanta
Berdasarkan persamaan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai konstanta
sebesar 9,580. Nilai konstanta ini menyatakan bahwa apabila variabel upah
minimum sama dengan nol maka pangangguran turun sebesar 9,580 persen.
40
b. Koefisien Regresi X (Upah Minimum)
Berdasarkan persamaan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai X sebesar
0,929. Hal ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan sebesar 1%
terhadap variabel pengangguran maka akan berpengaruh terhadap variabel
upah minimum di Kabupaten Aceh Barat atau terjadi penurunan sebesar
0,929 persen. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil regres diperoleh
nilai bLogX = - 0,929 atau memiliki slop negatif.
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh upah minimum berpengaruh
signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan taraf signifikan 0,000 dan
sangat mendukung dengan teori di dalam penelitian ini. Artinya, apabila upah
minimum semakin tinggi justru akan menyebabkan makin meningkatnya tingkat
pengangguran. Jika dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja hal ini akan
berdampak baik dikarenakan angkatan kerja akan lebih bersemangat untuk
mendaftarkan diri untuk bekerja, tetapi jika dilihat dari sisi permintaan tenga kerja
hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi permintaan tenaga
kerja, dikarenakan perusahaan justru akan mengurangi jumlah permintaan tenaga
kerja hal tersebut dilakukan mengingat gaji/upah karyawan yang tinggi akan
menambah beban pengeluaran perusahaan.
Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yaucef
Gellab (didalam Kristiana, 2011. h.64) yang menyatakan bahwa adanya upah
minimum akan mengurangi kesempatan kerja yang secara tidak langsung akan
berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengangguran.
41
4.2.3. Uji t (Uji Parsial/Individual)
Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar
variabel bebas upah minimum (X) terhadap variabel terikat tingkat pengangguran
(Y) secara individual dengan kepercayaan (level of confidence 95 persen) pada
taraf nyata (a) = 0,05 yaitu dengan nilai thitung sebesar 8,138 lebih besar dari ttabel
sebesar 1,761 atau signifikan 0,009 < signifikan 0,05 yang artinya bahwa secara
parsial upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di
Kabupaten Aceh Barat.
42
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Aceh
Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Persamaan akhir yang diperoleh Y = 9,580 – 0,929 X. Konsatanta sebesar 9,580
nilai konstanta ini menyatakan apabila variabel upah minimum sama dengan
nol maka tingkat pengangguran menurun sebesar 9,580 persen.
b. Apabila terjadi kenaikan upah minimum sebesar 1 persen maka akan
berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh
Barat sebesar 0,929 persen dengan asumsi variabel lainnya yang berpengaruh
terhadap tingkat pengangguran dianggap tetap.
c. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,836 menunjukkan bahwa variabel upah
minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh
Barat sebesar 83,6 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya
diluar model penelitian ini.
d. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,914 menggambarkan bahwa variabel upah
minimum sangat erat hubungannya terhadap variabel tingkat pengangguran di
Kabupaten Aceh Barat sebesar 91,4 persen.
e. Nilai thitung sebesar 8,138 lebih besar dari ttabel sebesar 1,761 yang artinya
bahwa secara parsial upah minimum berpengaruh secara nyata terhadap tingkat
pengangguran.
43
5.2. Saran
a. Untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka dalam hal penetapan upah
minimum Kabupaten/Kota setiap daerah dipertimbangkan secara baik sesuai
dengan Undang- Undang dan Peraturan yang ada serta harus benar-benar
menjaga agar kesejahteraan pekerja tetap terjamin dan tidak merugikan
pengusaha.
b. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, sebaiknya pendidikan formal
maupun non-formal lebih difokuskan pada pendidikan yang mampu
menciptakan lapangan pekerjaan (keahlian berwirausaha) seperti sekolah
kejuruan dan pendidikan formal lainnya yang pada akahirnya akan
memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan
usaha dan mengurangi pengangguran terbuka.
DAFTAR PUSTAKA
Berger, A. N, & Humphrey, d. b (1997). Efficiency of financial institutions:
International survey and directions for future research. Journal of Operational
Research
Charnes A, Cooper, W. W,. & Rhodes, E (1978). Measuring the efficiency of
decision making unit, European Journal of Operasional Research, 2, 429-444
Farell, M. J. (1957). The meansurement of Productive Efficiency. Journal of the
Royal Statical Society, Vol. 120, No. 3,253-290.
Huri, M. D. dan Indah Susilowati. 2004. “Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten
Perbankan dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Kasus:
Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002).” Jurnal Dinamika
Pembangunan. Vol. 1, No. 2, Desember 2004, Hal. 95-107.
Muliaman D. H., Wimboh S., Dhaniel I. dan Eugenia M. 2003. “Analisis Efisiensi
Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Non-Parametrik Data
Envelopment Analysis (DEA).” Bank Indonesia Research Paper, Jakarta: Bank
Indonesia
Muharam, H dan Rizki Pusvitasari. 2007. “Analisis Perbandingan Efisiensi Bank
Syariah dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode tahun 2005)”.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.2 No.3.
Poernomo, Eddy, 2006, Pengaruh Kreativitas dan Kerjasama Tim Terhadap
Kinerja Manajer Pada PT. Jesslynk Cakes Indonesia Cabang Surabaya, Adm.
Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi Vol. 6 No. 2
Syakir, A. K. 2004. “Mengukur Efisiensi Intermediasi Sebelas Bank Terbesar
Indonesia Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA).” Jurnal
Bisnis Strategi. Vol.13. Hal. 126-139, Semarang.
Saleh, Samsubar. 2000. Metode Data Envelopment Analysis.Yogyakarta: PAU-FE
UGM.
Sutawijaya, A. dan Lestari, E. P. 2009. “Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia
Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA.” Jurnal
Ekonomi Pembangunan. Vol. 10. No. 1. Hal 49-67.
Sumanth, D.J 1985, Productivity Engineering and Management. USA: McGraw-
Hill. Inc., USA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan
atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan