ANALISIS PENGARUH STABILITAS POLITIK DAN INDEKS …digilib.unila.ac.id/54824/3/SKRIPSI TANPA BAB...
Transcript of ANALISIS PENGARUH STABILITAS POLITIK DAN INDEKS …digilib.unila.ac.id/54824/3/SKRIPSI TANPA BAB...
ANALISIS PENGARUH STABILITAS POLITIK DAN INDEKS PERSEPSIKORUPSI TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG DI ASIA
TENGGARA
(Skripsi)
Oleh :
Nur Amalia
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
ABSTRACT
ANALYSIS OF THE POLITICAL INFLUENCE STABILITY ANDCORRUPTION PERCEPTION INDEX ON FOREIGN DIRECT
INVESTMENT IN SOUTHEAST ASIA
By
Nur Amalia
This study aims to explain the effect of political stability and corruptionperception index (CPI) in the Southeast Asia regioncountries. This studyimplemented the secondary data which were obtained from the World Bank(World Bank), and Transparency International (TI) in study period 2010-2016.This study applied a panel data model with a total cross section of 11 (eleven)countries in Southeast Asia. This study applied model with the Fixed EffectModel (FEM) approach. The results shows that the independent variables ofpolitical stability, corruption perception index (CPI), and economic growth (EG)each has a positive and significant effect, while the inflation free variable and theexchange rate had no effect on foreign direct investment in 11 (eleven) countriesin Southeast Asia for the period 2010-2016, ceteris paribus.
Key words: corruption perception index, economic growth, exchange rates, fixedeffect models, inflation, panel data, and political stability.
ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH STABILITAS POLITIK DAN INDEKS PERSEPSIKORUPSI TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG DI
ASIA TENGGARA
Oleh
Nur Amalia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stabilitas politik dan indekspersepsi korupsi (IPK) di negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Dunia(World Bank), dan Tranparency International (TI) dengan periode penelitian yaitu2010-2016. Penelitian ini menggunakan model data panel dengan jumlah lintasindividu (cross section) sebanyak 11 (sebelas) negara di Asia Tenggara. Penelitianini menggunakan model dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasilpenelitian menunjukkan bahwa variabel bebas stabilitas politik, indeks persepsikorupsi (IPK), dan pertumbuhan ekonomi (EG) masing-masing berpengaruhpositif dan signifikan, sedangkan variabel bebas inflasi dan nilai tukar tidakberpengaruh terhadap terhadap investasi asing langsung di 11 (sebelas) negara diAsia Tenggara periode 2010-2016, ceteris paribus.
kata kunci: data panel, fixed effect model, indeks persepsi korupsi, inflasi, nilaitukar, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik.
ANALISIS PENGARUH STABILITAS POLITIK DAN INDEKS PERSEPSIKORUPSI TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG DI
ASIA TENGGARA
OlehNUR AMALIA
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai GelarSARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Ekonomi PembangunanFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2018
RIWAYAT HIDUP
Penulis lahir di Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten
Lampung Timur pada tanggal 20 September 1995, merupakan anak pertama dari
dua bersaudara dari pasangan Abdul Kadir dan Junaidah.
Penulis menempuh pendidikannya dari bangku Taman Kanak-kanak Pertiwi
Labuhan Maringgai pada tahun 2001-2002, dilanjutkan ke SDN 05 Labuhan
Maringgai pada tahun 2002-2008, dilanjutkan ke MTS Al-Ikhsan Labuhan
Maringgai pada tahun 2008-2011. Kemudian melanjutkan studi ke SMK Islam
Nurul Iman pada tahun 2011-2013 jurusan Bisnis Manajemen (Pemasaran). Pada
tahun 2014, penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Penerimaan Mahasiswa
Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).
Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di lembaga kemahasiswaan yang ada di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis diantaranya yaitu Himpunan Mahasiswa Ekonomi
Pembangunan (HIMEPA). Selain itu, penulis aktif di lembaga kemahasiswaan
yang ada di Universitas Lampung yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM U
KBM UNILA) sebagai staff ADKESMA (Advokasi dan Kesejahteraan
Mahasiswa). Penulis juga aktif di unit kegiatan mahasiswa di Universitas
Lampung yaitu UKM KOPMA (Koperasi Mahasiswa).
Tahun 2017 bulan Mei, penulis melakukan kegiatan Kuliah Kunjung Lapangan
(KKL) ke Jakarta dengan mengunjungi beberapa tempat yaitu Badan Kebijakan
Fiskal (BFF), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), dan
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Lalu, penulis juga melaksanakan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode kedua tahun 2017 selama kurang lebih
40 (empat puluh) hari di Desa Batu Agung, Kecamatan Merbau Mataram,
Kabupaten Lampung Selatan.
MOTTO
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah: 5-6)
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya(QS. Al-Baqarah: 286)
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil,kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik
(Evelyn Underhill)
Opportunities don’t happen, you create them(Chris Grosser)
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirabbil’alamin, kupersembahkan karya sederhanaku ini kepada:
Kedua orangtuaku tercinta, Abdul Kadir dan Junaidah yang tiada henti selalu ada
dalam kehidupanku, melimpahkan kasih sayangnya dan selalu berdoa untuk
kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, dan
kesabarannya sampai saat ini.
Adikku tersayang Kholid Agusta yang telah memberi dukungan dan menjadi
sumber inspirasiku. Semoga menjadi anak yang selalu berbakti dan dapat
membanggakan orang tua. Serta terimakasih untuk seluruh keluarga besar dan
sahabat-sahabat tercinta atas semangat dan dukungannya.
Almamater tercinta jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Lampung.
SANWACANA
Alhamdulilahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan
skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Indeks Persepsi
Korupsi Terhadap Investasi Asing Langsung di Asia Tenggara” yang merupakan
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan
di Universitas Lampung.
Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna
mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat
terbatas. Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis dapat
mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan
hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan banyak pelajaran, sumbangan pemikiran, motivasi, kritik, dan
saran yang sangat berharga bagi penulis dan selaku Ketua Jurusan Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P. dan Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.
selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan, saran, dan
motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
5. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
telah memberikan masukan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat dari
awal perkuliahan sampai saat ini.
6. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa
perkuliahan.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan terbaik
selama masa perkuliahan.
8. Ayah dan Ibu tercinta, Abdul Kadir dan Junaidah. Terimakasih atas cinta,
kasih sayang, dukungan, bimbingan, motivasi, semangat, dan doanya selama
ini.
9. Adikku tersayang yang hanya satu-satunya Kholid Agusta, dan segenap
sepupu-sepupuku tercinta, serta seluruh keluarga besar yang telah
memberikanku semangat baru dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap penghuni kosan Pak Minar, Wahyu Ratnaningsih, Desy Deka
Kartika, Luski Resti Lilwa, Ida Sholeha Rahayu. Kalian keluarga keduaku
setelah keluarga di rumah, kalian penghibur dan penyemangat yang sangat
luar biasa.
11. Teman seperjuangan, berbagi suka dan duka, serta partner drama perskripsian
yaitu Ismaya Inton Dwingga, Esa Eriza Anggraeni, Ukthiya Firda Pangesti,
Syailendra Kurniawan, Dwi Wahyuningsih, Dewi Eva Marianingsih, Debby
Anggun, Safa Adhitya, Ridho Jayanegara, Kesuma Putra, dan teman-teman
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2014, EP Brother Selon yang super
solid yaitu Murni, Budi, Oyi, Laila, Amin, Tiwi, Via, kk Rahma, Wisnu,
Putri, Sofie, Udin, Indri, Dawami, Malik, Nanang, dan lain-lain yang tidak
dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman seperjuangan KKN di Desa Batu Agung, Rica Aulia, Noni
Kurniasih, Ferry Andrian, dan Saiful Anwar, terimakasih atas cerita,
pengalaman, dan kebersamaannya selama menjalani KKN.
14. Berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini
yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Akhir kata, semoga segala dukungan, bimbingan, dan doa yang diberikan kepada
penulis mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini
bermanfaat. Aamiin ya Robbal’Alamin.
Bandar Lampung, 29 Oktober 2018
Penulis
Nur Amalia
ii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. iDAFTAR ISI...................................................................................................... iiDAFTAR TABEL ............................................................................................. ivDAFTAR GAMBAR......................................................................................... v
I. PENDAHULUANA. Latar Belakang........................................................................................... 1B. Rumusan Masalah...................................................................................... 12C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 13D. Manfaat Penelitian..................................................................................... 14
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESISA. Kajian Pustaka ........................................................................................... 15
1. Teori Ekonomi Politik.............................................................................. 151.1 Pemaknaan Ekonomi Poltik .............................................................. 151.2 Jenis-Jenis Ekonomi Politik .............................................................. 17
2. Korupsi ................................................................................................... 222.1 Teori Tingkat Korupsi ....................................................................... 262.2 Mengukur Tingkat Korupsi ............................................................... 27
3. Investasi ................................................................................................... 283.1 Konsep Investasi ............................................................................... 303.2 Investasi Asing Langsung / Foreign Direct Investment .................... 323.3 Teori Investasi Asing Langsung........................................................ 33
4. Makroekonomi dan Investasi Asing Langsung....................................... 35B. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 38C. Kerangka Pemikiran .................................................................................. 41D. Hipotesis .................................................................................................... 42
III. METODE PENELITIANA. Jenis dan Sumber Data .............................................................................. 44B. Populasi dan Sampel.................................................................................. 44C. Definisi Operasional Variabel ................................................................... 45
iii
D. Metode Penelitian ...................................................................................... 49E. Uji Hipotesis .............................................................................................. 50
IV. HASIL DAN PEMBAHASANA. Analisis Deskriptif..................................................................................... 60B. Hasil Uji Regresi Data Panel ..................................................................... 71C. Pembahasan Hasil Penelitian..................................................................... 76
V. KESIMPULAN DAN SARANA. Kesimpulan................................................................................................ 84B. Saran .......................................................................................................... 84
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Deskripsi Variabel ---------------------------------------------------------------- 492. Interpretasi Berdasarkan R2 ----------------------------------------------------- 593. Indeks Stabilitas Politik 11 Negara di Asia Tenggara Periode
2010-2016-------------------------------------------------------------------------- 614. Indeks Persepsi Korupsi 11 Negara di Asia Tenggara Periode
2010-2016-------------------------------------------------------------------------- 635. Investasi Asing Langsung 11 Negara di Asia Tenggara Periode
2010-2016-------------------------------------------------------------------------- 656. Gross Domestik Bruto (GDP) 11 Negara di Asia Tenggara
Periode 2010-2016---------------------------------------------------------------- 667. Inflasi 11 Negara di Asia Tenggara Periode 2010-2016 -------------------- 698. Nilai Tukar 11 Negara di Asia Tenggara Periode 2010-2016-------------- 709. Hasil Uji Chow-------------------------------------------------------------------- 7210. Hasil Uji Hausman --------------------------------------------------------------- 7211. Hasil Estimasi Data Panel dengan Pendekatan FEM, REM,
dan PLS ---------------------------------------------------------------------------- 7312. Hasil Uji T-statistik--------------------------------------------------------------- 7413. Hasil Uji F-statistik--------------------------------------------------------------- 75
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Investasi Asing Langsung di Asia Tenggara 2012-2016-------------------- 42. Stabilitas Politk di Asia Tenggara 2012-2016 -------------------------------- 63. Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara 2012-2016---------------------- 94. Rerangka Pikir -------------------------------------------------------------------- 42
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Investasi Asing Langsung (FDI) 11 Negara di Asia Tenggara Periode2010-2016-------------------------------------------------------------------------- L1
2. Stabilitas Politik (SP) 11 Negara di Asia Tenggara Periode 2010-2016--------------------------------------------------------------------------------- L2
3. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 11 Negara di Asia Tenggara Periode2010-2016-------------------------------------------------------------------------- L3
4. Pertumbuhan Ekonomi (EG) 11 Negara di Asia Tenggara Periode2010-2016-------------------------------------------------------------------------- L4
5. Inflasi (INF) 11 Negara di Asia Tenggara Periode 2010-2016------------- L56. Nilai Tukar KURS) 11 Negara di Asia Tenggara Periode 2010-2016 ---- L67. Hasil Estimasi Model dengan Pendekatan Fixed Effect Model ------------ L78. Hasil Estimasi Model dengan Pendekatan Random Effect Model --------- L89. Hasil Estimasi Model dengan Pendekatan Pooled Least Square --------- L910. Hasil Uji Chow------------------------------------------------------------------ L1011. Hasil Hausman ------------------------------------------------------------------ L11
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi
bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan
pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan
semakin memperluas kesempatan kerja (Todaro, 2000). Menurut Sukirno (2015)
investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-
penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan
perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-
barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya, Mankiw
(2003) menyatakan bahwa tingkat bunga, tingkat keuntungan investasi yang
diramalkan, tingkat pendapatan nasional, inovasi teknologi, kemudahan-
kemudahan yang diberikan pemerintah, serta situasi politik merupakan faktor-
faktor yang mampu meningkatkan permintaan investasi.
Secara konseptual kenaikan perkembangan investasi akan memicu kenaikan
pertumbuhan ekonomi karena kenaikan perkembangan investasi mengindikasikan
telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Kenaikan
modal atau pembentukan modal akan berakibat terhadap peningkatan produksi
barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa ini
akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya,
2
apabila terjadi penurunan perkembangan investasi maka pertumbuhan ekonomi
juga akan mengalami penurunan karena penurunan perkembangan investasi
mengindikasikan telah terjadinya penurunan modal atau pembentukan modal
(Shandra, 2012).
Investasi asing langsung merupakan salah satu bentuk investasi yang telah
berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pada negara penerimanya
(host country), karena manfaat yang terkait dengan inovasi baru, teknologi baru,
teknik manajerial, pengembangan keterampilan, meningkatkan modal, penciptaan
lapangan kerja, dan pengembangan sektor industri pada host country (Wadhwa,
2011). Investasi asing langsung tidak hanya membawa uang dan mesin tetapi juga
keterampilan teknik. Selanjutnya, investasi asing langsung mendorong pengusaha
setempat untuk bekerjasama dengan perusahaan asing. Investasi asing langsung
membantu memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor negara maupun
sektor swasta. Sehingga penggunaan investasi asing langsung sangat penting
untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara terbelakang maupun
di negara-negara berkembang (Febriana dan Muqorobbin, 2014).
Panayotou (2000) menjelaskan bahwa investasi asing langsung lebih baik dalam
menjamin kelangsungan pembangunan yang diakibatkan penanaman modal,
dibandingkan dengan bentuk investasi asing lain yang berupa aliran bantuan atau
modal portofolio, sebab terjadinya investasi asing langsung di suatu negara akan
diikuti dengan transfer teknologi, kemampuan manajemen, serta resiko usaha
yang relatif kecil dan lebih menguntungkan. Investasi asing merupakan faktor
penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Tetapi dalam
perkembangannya investasi asing langsung masih berfluktuasi. Hal ini membuat
3
investor asing menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan uangnya di beberapa
negara terutama negara berkembang.
Berdasarkan laporan World Investment Report 2013, yang diterbitkan UNCTAD
(United Nations Conference on Trade and Development), kawasan Asia Tenggara
telah menjadi suatu kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi, sejak krisis
ekonomi pada tahun 1997-1998 FDI yang masuk ke Asia Tenggara telah
meningkat hampir empat kali lipat, Asia Tenggara kembali menunjukkan pesatnya
perkembangan dalam menarik kepercayaan investor asing. Bahkan empat negara
di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Malaysia termasuk
dalam 20 negara yang menjadi top host economic for FDI selama tahun 2010
hingga 2012. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan UNCTAD terhadap
perusahaan-perusahaan transnational (transnational company/TNC), selama tahun
2013-2015, negara di kawasan Asia Tenggara tetap tergolong ke dalam prioritas
negara yang dituju sebagai host country untuk FDI.
Wilayah yang luas dan penduduk yang banyak mendorong aliran masuk investasi
asing langsung ke wilayah Asia Tenggara, hal ini terutama dilakukan negara
investor yang mencari potensi pasar lebih luas. Investasi yang besar terutama
diberikan pada industri jasa keuangan dan industri dengan teknologi yang tinggi.
Pertumbuhan ekonomi yang cepat di daerah Asia Tenggara memberikan
kontribusi terhadap peningkatan aliran investasi asing langsung yang masuk ke
wilayah tersebut. Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) tahun 2005 disimpulkan bahwa mendapatkan pelanggan
baru merupakan motif untuk mengurangi biaya produksi. Peningkatan aliran
4
investasi asing langsung ke negara Asia Tenggara merupakan peningkatan
terbesar di Asia dibandingkan dengan wilayah Asia lainnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan UNCTAD juga diperoleh kesimpulan bahwa
negara-negara yang berada di dalam wilayah Asia Tenggara melakukan perubahan
kebijakan yang dapat membuat investor menjadi lebih tertarik menanamkan
modalnya. Sebagai contoh, Indonesia memperkenalkan 15-year income tax breaks
untuk perusahaan asing yang melakukan investasi di beberapa daerah tertentu.
Begitu pula dengan Malaysia yang mengijinkan perusahaan asing menanamkan
modalnya 100% di dalam perusahaan brokerage dan venture capital. Thailand
memperkenalkan insentif yang baru di dalam proyek-proyek farmasi. Daewoo Bus
Corporation melakukan investasi dalam fasilitas produksi di Vietnam, dan Intel
memiliki rencana untuk membangun fasilitas semikonduktor pertama di negara
tersebut (Kurniati et al, 2007).
Berikut perkembangan investasi asing langsung di Asia Tenggara:
Sumber: World Bank, diolah.
-5
0
5
10
15
20
25
30
Gambar 1.Investasi Asing Langsung di Asia Tenggara 2010-2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
5
Berdasarkan data World Bank investasi asing langsung di kawasan Asia Tenggara
selalu berfluktuasi. Pada Gambar 1.1 diatas, terlihat bahwa Singapura menjadi
negara yang outlier bagi negara di kawasan Asia Tenggara lainnya dengan selalu
menjadi yang tertinggi di setiap tahunnya. Dilihat dari grafik persentase arus
masuk investasi asing langsung terhadap GDP, jika dibandingkan dengan negara-
negara tetangga, perkembangan investasi asing langsung di Indonesia selama satu
dekade terakhir cukup rendah setelah negara Thailand dan Filipina. Sementara
negara Brunei Darussalam sejak tahun 2012 terus mengalami penurunan hingga
pada tahun 2016 berada pada tingkat minus investasi asing langsung yang masuk
negara tersebut.
Perkembangan investasi asing langsung di negara sedang berkembang pada
dasarnya dilatarbelakangi karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan
infrastruktur yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, keterbatasan akses dana,
regulasi tenaga kerja tidak kondusif, kebijakan yang tidak stabil, regulasi
perpajakan tidak kondusif, kurangnya tenaga kerja yang tidak terdidik, inflasi,
korupsi, regulasi uang asing, pemerintahan yang tidak stabil, pajak terlalu besar,
etos kerja tenaga kerja buruk, kriminal, dan pencurian (Febrina dan Muqorobbin,
2014).
Sehubungan dengan kebijakan yang dibentuk oleh sebuah sistem pemerintahan,
pemerintah sendiri memiliki peran penting dalam menarik perhatian para investor
asing. Pemerintah di berbagai negara di dunia bertujuan untuk menarik minat para
penanam modal asing (Marin dan Schnitzer, 2006). Karena perannya yang
penting, pemerintah hendaknya menyusun kebijakan yang mendukung terciptanya
6
iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang baik tersebut tentu dapat
mendorong optimalisasi keuntungan masuknya aliran modal asing bagi negara
bersangkutan (Kok dan Ersoy, 2009).
Dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran anggota politik
yang duduk dalam legislatif negara. Kebijakan-kebijakan hukum tersebut harus
mampu mengakomodasi kebutuhan negara untuk mensejaterakan warga
negaranya dan di satu sisi juga harus mampu memberi kelunakan bagi para
investor asing tersebut. Hukum dan politik disini sangat berkaitan sekali dalam
mempengaruhi datangnya investor asing. Politik yang mempunyai kedudukan
yang lebih independen dari hukum sangat menentukan arah kebijakan dan produk
hukum yang diambil. Berikut ini perkembangan investasi asing langsung di Asia
Tenggara:
Sumber: World Bank, diolah.
Dilihat dari gambar 1.2 diatas, perkembangan stabilitas politik di Asia Tenggara
terus berfluktuasi dan mengalami goncangan. Tingkat stabilitas politik di Asia
0
20
40
60
80
100
120
Gambar 2.Stabilitas Politik di Asia Tenggara 2010-2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7
Tenggara dipelopori oleh negara Singapura, disusul kemudian dengan Brunei
Darussalam. Hal yang tercermin melalui data perkembangan stabilitas politik di
Asia Tenggara diatas yaitu arah volatilitas tingkat aliran modal asing yang masuk
ke negara-negara Asia Tenggara tidak selalu seiring dengan arah volatilitas nilai
kualitas pemerintahan dari beberapa indikatornya. Bertambah baiknya kualitas
pemerintahan tidak selalu diiringi dengan peningkatan investasi asing langsung,
begitu pula sebaliknya. Hal ini menjadi fenomena gap dalam penelitian ini, di
mana negara dengan tingkat stabilitas politik yang tinggi justru tidak mampu
menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut
seperti pada negara Brunei Darussalam dan Malaysia.
Zakariya dkk (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hukum dan politik
sangat berpengaruh dalam kaitannya masuknya investor asing. Masuknya investor
asing sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah iklim nyaman yang
berupa kestabilan politik dan payung hukum yang jelas terhadap para investor
asing. Dengan tidak adanya hal-hal tersebut maka para investor akan ragu
menanamkan modalnya karena para investor adalah kalangan orang-orang yang
sangat peka terhadap isu-isu seperti itu dan mereka tidak mau mengambil resiko
dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Iklim-iklim nyaman tersebut dapat
dicapai jika suatu kekuatan politik dapat membuat produk-produk kebijakan yang
dapat menjaga kestabilan di negaranya, kestabilan tersebut meliputi kestabilan
politik, kestabilan hukum dan ekonomi.
Penelitian Rihab dan Lotfi (2011) menjelaskan variabel penting pendorong
investasi asing langsung tidak hanya berasal dari lingkungan ekonomi, politik dan
8
sosial saja, namun juga dari variabel budaya dalam aliran investasi asing
langsung. Menurut teori ekonomi, penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDB,
sumber daya manusia, ekonomi keterbukaan dan kualitas sistem pemerintahan
adalah faktor utama yang menarik investasi asing langsung. Menurut teori
perilaku, budaya negara merupakan penentu yang signifikan untuk menarik
investasi asing langsung. Khususnya, tingkat individualisme dan jarak hierarkis
yang tinggi merupakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi investor
asing. Negara transisi dituntut harus mengembangkan hubungan sosial untuk
mendorong investasi asing langsung. Temuan ini juga menunjukkan bahwa
korupsi memiliki hubungan negatif terhadap investasi asing langsung, dimana
tingkat korupsi yang tinggi akan membatasi minat investor asing yang akan
menanamkan modalnya di suatu negara.
Secara ekonomi keberadaan korupsi akan mengganggu mekanisme transmisi
pendapatan dan kekayaan, sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan
timbulnya kesenjangan pendapatan. Mauro (2004) menunjukkan bahwa korupsi
berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang
ada. Artinya jika korupsi meningkat maka investasi domestik dan investasi asing
akan terganggu serta pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.
Tingginya tingkat korupsi akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah
terutama di bidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik (social
security and welfare payments). Sejalan dengan hasil dari penelitiannya Mauro,
penelitian Dwi (2016) juga menunjukkan bahwa korupsi memberikan pengaruh
yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi domestik,
dan investasi asing langsung untuk negara-negara anggota ASEAN.
9
Sumber: World Bank, diolah.
Berdasarkan Gambar 1.3 perkembangan Indeks Persepsi Korupsi terus
berfluktuasi dari tahun 2012-2016. Singapura dengan nilai IPK-nya selalu
tertinggi tiap tahun dengan nilai tertinggi yaitu pada tahun 2012 dengan nilai 87.
IPK terendah dengan nilai 3 pada tahun 2012 dimiliki oleh negara Thailand.
Negara-negara lain IPK-nya berada dikisaran nilai tertinggi dan terendah tersebut
dan selalu berfluktuasi. Dimana indikator Indeks Persepsi Korupsi yaitu apabila
semakin mendekati 100 maka tingkat korupsi di suatu negara semakin baik dan
semakin berkurang. Dan lagi terdapat fenomena gap dalam penelitian ini, di mana
negara dengan tingkat IPK yang rendah justru mampu menarik minat investor
asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut seperti pada negara
Kamboja dan Myanmar.
Setiap negara tentu memiliki kebijakan masing-masing secara internal. Kebijakan
tersebut menyangkut bagaimana pemerintahan dijalankan guna mencapai
kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Investor asing sendiri tertarik untuk
0102030405060708090100
Gambar 3.Indeks Persepsi Korupsi di Asia Tenggara 2010-2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10
menanamkan modalnya di negara-negara dengan kondisi yang stabil dan
memberikan tawaran iklim investasi yang kondusif melalui susunan kebijakan-
kebijakannya. Terdapat beberapa indikator untuk menilai bagaimana volatilitas
modal asing yang masuk dengan implementasi kebijakan pemerintah. Indikator
pertama adalah makro ekonomi, seperti GDP, kebijakan fiskal, inflasi, suku
bunga, nilai tukar, neraca pembayaran, dan lain-lain. Indikator kedua adalah
kualitas pemerintahan itu sendiri. Kualitas pemerintahan yang baik akan
mengurangi volatilitas modal asing yang masuk dan keluar di sebuah negara
(Busari, 2006).
Tambunan (2015) menyebutkan terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh
pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di suatu negara. Faktor-faktor tersebut tidak
hanya menyangkut birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, infrastruktur yang
tidak memadai, ketidakstabilan kebijakan, korupsi, masih rendahnya akses
terhadap pembiayaan, peraturan ketenagakerjaan yang dinilai restriktif, regulasi
pajak yang masih buruk, terbatasnya tenaga kerja terdidik dan lain-lain. Akan
tetapi juga dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi yang tercermin dari stabilnya nilai
tukar mata uang suatu negara, inflasi yang relatif stabil, tingkat suku bunga dan
pertumbuhan ekonomi suatu negara juga menjadi salah satu faktor yang sangat
diperhatian oleh para investor asing maupun investor dalam negeri.
Keputusan investasi oleh pihak asing dipengaruhi oleh beberapa faktor
fundamental makro ekonomi suatu negara tujuan. Faktor fundamental
makroekonomi yang berpengaruh terhadap penanaman modal asing salah satunya
adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian Tambunan (2015)
menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan
11
terhadap investasi asing langsung, dimana pertumbuhan ekonomi yang kuat
menyiratkan sebuah pengembalian yang lebih tinggi bagi investor asing dalam
peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh produk
domestik bruto sama halnya dengan pendapatan nasional di suatu negara. Dengan
tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan
masyarakat, selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan
memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan
perusahaan akan bertambah tinggi dan hal ini akan mendorong dilakukannya lebih
banyak investasi yang masuk ke dalam suatu negara.
Faktor selanjutnya yaitu inflasi, dimana inflasi merupakan suatu indikator
stabilitas makro ekonomi yang menjadi pertimbangan investor untuk
menanamkan modalnya. Penelitian Azam (2010), Anyanwu (2011) di Afrika,
Wadhwa (2011) di 10 negara berkembang di Asia menemukan bahwa inflasi
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing langsung. Hal ini juga
sejalan dengan penelitian Demirhan dan Masca (2008) yang menemukan bahwa
inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing langsung,
dimana kenaikan inflasi menyebabkan daya beli (purchasing power) masyarakat
menurun. Jika peningkatan harga umum ini terjadi terus menerus maka akan
menyebabkan kurang menguntungkan. Penyebabnya, di samping daya beli
masyarakat terhadap barang semakin menurun, tingkat inflasi yang tinggi juga
dapat menyebabkan tingkat resiko kegagalan usaha semakin besar, yang akhirnya
investasi di dalam negeri menjadi kurang menarik.
Salah satu faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung lainnya yaitu nilai
tukar. Nilai tukar merupakan harga yang harus dibayar saat melakukan transaksi
12
internasional. Penelitian Bouoiyour (2007) di Morocco dan Udoh & Egwaikhide
(2008) di Nigeria menemukan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap investasi asing langsung. Goldberg (2009) mengatakan bahwa
saat nilai tukar suatu negara mengalami depresiasi (peningkatan nilai nominal atau
dengan kata lain mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan mata uang
asing negara kedua), maka akan berpengaruh positif terhadap penanaman modal
asing langsung di negara tersebut. Hal ini dikarenakan saat nilai tukar suatu
negara mengalami depresiasi, besarnya upah pekerja dan juga biaya produksi di
suatu negara tersebut akan mengalami penurunan bagi investor asing, sehingga
meningkatkan daya tarik bagi investor asing untuk melakukan investasi dan
menanamkan modalnya.
B. Rumusan Masalah
Kestabilan politik dan tingkat korupsi merupakan salah satu determinan yang
mempengaruhi tingkat investasi asing ke suatu negara. Faktor utama tinggi-
rendahnya pertumbuhan investasi sangat ditentukan oleh faktor kepastian hukum
dan juga faktor stabilitas keamanan. Indikator utama kepastian hukum itu sendiri
sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat korupsi. Semakin tinggi tingkat
korupsi di suatu negara maka semakin rendah pula tingkat investasi ke negara
yang bersangkutan.
Hal yang tercermin melalui data perkembangan stabilitas politik dan Indeks
Persepsi Korupsi di Asia Tenggara yaitu arah volatilitas tingkat aliran modal asing
yang masuk ke negara-negara Asia Tenggara tidak selalu seiring dengan arah
volatilitas nilai kualitas pemerintahan dari beberapa indikatornya. Bertambah
13
baiknya kualitas pemerintahan tidak selalu diiringi dengan peningkatan investasi
asing langsung, begitu pula sebaliknya.
Hal ini menjadi fenomena gap dalam penelitian ini, di mana negara dengan tingkat
stabilitas politik yang rendah justru mampu menarik minat investor asing untuk
menanamkan modalnya di negara tersebut seperti pada negara Indonesia dan
Myanmar. Sebaliknya, negara dengan tingkat IPK yang tinggi justru memiliki
tingkat investasi asing langsung yang rendah seperti tercermin pada negara Brunei
Darussalam dan Thailand. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas maka
hal tersebut memunculkan pertanyaan yaitu “apakah pada periode 2010-2016
terdapat pengaruh antara Stabilitas Politik dan Indeks Persepsi Korupsi terhadap
Investasi Asing Langsung di Asia Tenggara?”.
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan
masalah di atas adalah untuk :
1. Mengetahui pengaruh stabilitas politik, indeks persepsi korupsi,
pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar secara masing-masing
terhadap investasi asing langsung di Asia Tenggara.
2. Mengetahui pengaruh antara stabilitas politik, indeks persepsi korupsi,
pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar secara bersama-sama
terhadap investasi asing langsung di Asia Tenggara.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
14
a) Manfaat Teoritis
i. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
ekonomi.
ii. Memperkaya referensi dan literatur mengenai stabilitas politik, indeks
persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar serta
investasi asing langsung.
iii. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan pada penelitian
tahap selanjutnya.
b) Manfaat praktis
i. Sebagai salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
ii. Memberikan bahan dan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi dan
selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penyusunan suatu kebijakan.
iii. Memperkaya wacana pustaka bagi akademika Universitas Lampung yang
diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa/I, khususnya
mengenai masalah stabilitas politik, indeks persepsi korupsi, pertumbuhan
ekonomi, inflasi, dan nilai tukar serta investasi asing langsung.
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
1. Teori Ekonomi Politik
1.1 Pemaknaan Ekonomi Politik
Pendekatan ekonomi politik secara definitif dimaknai sebagai interrelasi diantara
aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi yaitu produksi,
investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, dan lain sebagainya
(Caporaso dan Levine, 1992). Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan
ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang
menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Harus juga
dipahami bahwa pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap
ekonomi. Artinya, instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar
(market mechanisme), harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan
setting sistem politik di mana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi.
Dengan kata lain, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan
tindakan (a way of acting), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan
tersebut (a place to act).
Singkatnya, antara ilmu ekonomi (economic) dan ilmu politik (politics) memang
berlainan, dalam pengertian diantara keduanya mempunyai alat analisis sendiri-
16
sendiri yang bahkan memiliki asumsi yang berlawanan (Caporaso dan Levine,
1992). Dengan demikian, tidak mungkin menggabungkan alat analisis ekonomi
dan politik karena bisa sangat ambigu dan membingungkan. Sungguh pun begitu,
antara ekonomi dan politik bisa disandingkan dengan pertimbangan keduanya
mempunyai proses yang sama. Setidaknya, keduanya memiliki perhatian yang
sama terhadap isu-isu seperti mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan
manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan
menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia (Clark, 1998).
Berdasarkan pemahaman ini, pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara
bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumberdaya ekonomi dan politik
(yang terbatas) untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,
implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur
kekuasaan dan sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya target masyarakat
yang menjadi sasaran kebijakan.
Pendekatan ekonomi politik semakin relevan untuk dipakai karena struktur
ekonomi sendiri tidak semata-mata ditentukan secara teknis. Ia terdiri dari dua
bagian yang saling terkait. Pertama, kekuatan produksi material-pabrik dan
perlengkapan (atau modal), sumber-sumber alam (disebut tanah oleh para ekonom
klasik), manusia dengan skill yang ada (atau tenaga kerja), dan teknologi.
Teknologi menentukan hubungan produksi yang sifatnya teknis, sehingga
proporsi bahan mentah, mesin, dan tenaga kerja bisa dialokasikan dengan biaya
yang paling minimal. Kedua, relasi produksi-manusia, seperti hubungan antara
para pekerja dan pemilik modal atau antara para pekerja dan manajer (Zimbalis et
al, 1989).
17
Dalam pendekatan ekonomi politik ini, setidaknya terdapat lima hal yang
memperkuat pemakaiannya. Pertama, penggunaan kerangka kerja ekonomi
politik berupaya untuk menerima eksistensi dan validitas dari perbedaan budaya
politik, baik formal maupun informal. Kedua, analisis kebijakan akan memperkuat
efektivitas sebuah rekomendasi karena mencegah pemikiran yang deterministik.
Ketiga, analisis kebijakan mencegah pengambilan kesimpulan terhadap beberapa
alternatif tindakan berdasarkan kepada perspektif waktu yang sempit. Keempat,
analisis kebijakan yang berfokus ke negara berkembang tidak bisa mengadopsi
secara penuh orientasi teoritis statis (static theoritical orientation). Kelima,
analisis kebijakan lebih mampu menjelaskan interaksi antarmanusia (Rotchild dan
Curry, 1978). Dengan beberapa relevansi tersebut, pendekatan ekonomi politik
dipandang lebih mampu menangkap kondisi riil yang hidup di masyarakat.
Bahkan, dengan pendekatan ini pula, bisa dimengerti mengapa satu kelompok
masyarakat menolak suatu kebijakan, sementara kelompok masyarakat yang lain
justru mendukungnya (Yustika, 2008).
1.2 Jenis-Jenis Ekonomi Politik
1.2.1 Teori Pilihan Publik
Public choice (PC) tergolong ke dalam kelompok ilmu ekonomi politik baru yang
berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik, baik di parlemen,
lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pecinta
lingkungan hidup, dan lain sebagainya (Rachbini, 2002). Teori PC ini
mendeskripsikan bahwa secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam
wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran
18
diantara masyarakat, partai politik, pemerintah, dan birokrat. Singkatnya, dalam
proses semacam itu, setiap formulasi kebijakan dan dukungan dianggap sebagai
proses distribusi nisbah ekonomi melalui pasar politik.
Pada level yang lebih luas, teori pilihan publik bisa diterjemahkan sebagai aplikasi
metode ekonomi terhadap politik (application of economic methods to politics).
Atau dalam pengertian yang hampir mirip, dikatakan bahwa secara esensi teori
pilihan publik berusaha untuk mengaplikasikan perangkat analisa ekonomi ke
dalam proses non-pasar atau politik di bawah formulasi dan implementasi
kebijakan publik, dan juga dikembangkan sebagai kritik komprehensif terhadap
intervensi negara dalam ekonomi pasar (Dollery dan Wallis, 2001).
Aplikasi pendekatan pilihan publik ke dalam sektor publik memiliki beberapa
kendala akut, yang kemudian terangkum dalam sebutan kegagalan pemerintah
(government failures). Seperti diungkapkan oleh O’Dowd, bahwa kegagalan
pemerintah bisa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berikut:
ketidakmungkinan yang melekat/otomatis (inherent imposibilities), kegagalan
politik (political failures), dan kegagalan birokrasi (bureauctic failures).
Ketidakmungkinan yang melekat merujuk kepada kondisi di mana
negara/pemerintah tidak dapat melakukan sesuatu secara simpel/sederhana.
Sementara, kegagalan politik bisa dideskripsikan bahwa tujuan intervensi
pemerintah secara konsepsional sangat bagus (feasible), tetapi adanya rintangan-
rintangan politik dalam operasi pemerintahan menyebabkan ketidakmungkinan
untuk mencapai tujuan dari intervensi tersebut. Terakhir, kegagalan birokrasi
bermakna bahwa intervensi negara sulit dilakukan karena secara administratif
19
aparat dan organ birokrasi tidak sanggup (incapable) untuk mengimplementasikan
kebijakan menurut tujuan/niat semula. Ketiga bentuk kegagalan pemerintah inilah
yang kemudian melahirkan sinisme terhadap ‘peran negara’ dalam (kegiatan)
perekonomian (Dollery dan Wallis, 2001).
1.2.2 Teori Rent-Seeking
Asumsi awal konsep rent-seeking yang dibangun dari teori ekonomi politik adalah
bahwa setiap kelompok kepentingan (self-interest) berupaya untuk mendapatkan
keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (effort) yang sekecil-
kecilnya. Pada titik inilah, seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki,
seperti lobi, akan ditempuh demi menggapai tujuan tersebut. Persoalannya adalah
jika produk dari lobi tersebut berupa kebijakan, maka implikasi yang muncul bisa
sangat besar. Seperti diungkapkan Olson, proses lobi tersebut dapat berdampak
kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan (decision-making)
berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon secara
cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru (Olson, 1982).
Secara lebih jelas, Krueger menerangkan bahwa aktivitas mencari rente, seperti
lobi untuk mendapatkan lisensi atau surat izin, akan mendistorsi alokasi
sumberdaya sehingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Demikian halnya
dengan contoh sehari-hari yang biasa dijumpai di negara berkembang, di mana
pejabat pemerintah menjual posisinya untuk merekrut tenaga kerja. Pada saat
pejabat pemerintah tersebut menerima uang sebagai imbalan atas jasanya
memasukkan seseorang menjadi pegawai tanpa kompetensi yang memadai, maka
implikasinya kinerja (ekonomi) negara tersebut akan buruk karena ditangani
20
pegawai-pegawai yang tidak cakap (Tullock, 1980). Pada kategori ini, rent-
seeking behavior tidak saja membuat alokasi sumber daya ekonomi menjadi
melenceng, tetapi juga secara langsung mengikis kesempatan untuk mencapai
efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi
yang dibuat, menurut perspektif politik, pertama-tama harus dianalisis sampai
sejauh mana kebijakan tersebut berpotensi memunculkan perilaku mencari rente /
kegiatan korupsi (Yustika, 2008).
Beberapa hal dapat disimpulkan dari penjelasan mengenai perilaku mencari rente
diatas. Pertama, bahwa masyarakat akan mengalokasikan sumberdaya untuk
menangkap peluang hak milik (property right) yang ditawarkan oleh pemerintah.
Pada titik ini, kemungkinan munculnya perilaku mencari rente sangat besar. Tentu
saja dalam analisis ekonomi tidaklah relevan untuk membicarakan apakah
kegiatan mencari rente tersebut mengambil bentuk secara illegal maupun legal,
meskipun kegiatan korupsi ataupun kegiatan illegal lainnya bisa mengurangi
legitimasi pemerintah. Kedua, bahwa setiap kelompok atau individu pasti akan
berupaya untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan.
Implikasinya, keseimbangan politik (political equilibrium) mungkin dapat
bertahan dalam jangka panjang karena akan selalu muncul kelompok penekan
baru yang mencoba untuk mendapatkan fasilitas istimewa pula. Ketiga, bahwa di
dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda.
Dengan kata lain, kepentingan pemerintah tidaklah tunggal. Dalam konteks ini,
ideologi menjadi determinan penting yang akan menuntun bentuk kepentingan
pemerintah (Krueger, 2000).
21
1.2.3 Teori Redistributive Combines dan Keadilan
Menurut Rachbini (1996) dalam pola redistributive combines ini sumber-sumber
ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di
lingkungan segelintir orang. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis
kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulit di lingkungan
terbatas –puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mendapat
previlege khusus. Dalam kerangka pemikiran Hernando de Soto, berlakunya pola
redistributive combines ini terjadi akibat sistem politik yang tertutup karena
dilindungi sistem hukum yang kabur dan ketiadaan rule of law di bidang ekonomi.
Dengan demikian, sistem ekonomi bersedia mengabdi pada sistem politik dengan
pola redistributive combines tersebut. Sistem hukum sengaja dibiarkan kabur dan
prosedur penetapannya dikendalikan di tangan kekuasaan eksekutif sehingga
produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada penguasa.
Relasi antara teori redistributive combines yang dikembangkan oleh de Soto
dengan teori keadilan (theory of justice) yang dibangun oleh John Rawls bisa
dilacak dari dua logika berikut. Pertama, teori redistributive combines
mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara/pemerintah untuk
mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok (ekonomi) yang
berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Masalahnya, negara/pemerintah
bukanlah agen netral, tetapi organ yang memiliki kepentingan (seperti yang
diasumsikan dalam teori pilihan publik). Akibatnya, kebijakan yang muncul
sebagai hasil dari interaksi antara kelompok kepetingan (ekonomi) dan
pemerintah kerapkali cuma menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak
yang lain. Jadi, disini muncul isu ketidakadilan.
22
Kedua, kelompok kepentingan (ekonomi) yang eksis tidak selamanya
mengandaikan tingkat kemerataan seperti yang diharapkan, khususnya masalah
kekuatan ekonomi (economic power). kasus struktur produksi pada sistem
kapitalis dapat mewakili proposisi ini, bahwa struktur kepemilikan modal inheren
di dalam dirinya memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan struktur lainnya.
Dengan kondisi ini, struktur yang ada akan mendikte perilaku agen yang bekerja
dibawahnya. Atau dalam bahasa yang lebih jelas, kelompok kepentingan
(ekonomi) yang memiliki modal besar dipastikan akan lebih mampu membeli
kebijakan pemerintah ketimbang kelompok kepentingan yang modalnya cekak /
sedikit.
2. Korupsi
Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin
corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi
yang sebaliknya. Corruptio dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak,
menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau
disuap. Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut
aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia
(behavior) serta norma (norms) yang diterima dan dianut masyarakat. Masyarakat
pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian
tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan
keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan
perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan
kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.
23
Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary), korupsi
didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan
tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Menurut World Bank,
korupsi didefinisikan “the abuse of public power for private benefit”,
penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi. Keuntungan pribadi
diartikan bukan hanya kepada seseorang, tetapi juga kepada suatu partai politik,
suatu kelompok tertentu dalam masyakarat, suku, teman atau keluarga. Definisi
ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh Transparency International (TI),
yaitu korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus
atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum
memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Dengan melihat beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara
implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah secara
melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau
kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.
Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada
korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta
negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku.
Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada
dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau
lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun
negara.
24
Bentuk dan motif korupsi dapat berbeda-beda, yaitu dijelaskan sebagai berikut
(Stueckelberger, 2002):
a. Korupsi kemiskinan (corruption of proverty), umumnya disebut korupsi kecil
(petty corruption), yaitu berakar dalm kemiskinan. Sebagai contoh jika
pegawai-pegawai pemerintah tidak menerima gaji atau gajinya tidak
mencukupi untuk kehidupan.
b. Korupsi kekuasaan (corruption of power), umumnya disebut korupsi besar
(grand corruption), yaitu berakar dari adanya nafsu untuk memiliki lebih
banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam mempertahankan
kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
c. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (corruption of procurement) dan korupsi
untuk mempercepat urusan (corruption of acceleration), dimaksudkan untuk
mendapat barang atau pelayanan yang jika tanpa korupsi tidak bisa diperoleh
atau tidak tepat waktu atau hanya dengan biaya administratif yang lebih
besar.
Menurut Aditjondro (2003) secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu:
a. Korupsi Lapis Pertama
Penyuapan (bribery), yaitu dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga
yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau
pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (extortion)
dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas
pelayanan publik lainnya.
b. Korupsi Lapis Kedua
25
Jejaring korupsi (cabal) antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan
perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang
nepotistis diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup
nasional.
c. Korupsi Lapis Ketiga
Jejaring korupsi (cabal) berlingkup internasional, dimana kedudukan aparat
penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-
lembaga penghutang dan atau lembaga internasional yang punya otoritas di
bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh
pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.
Korupsi cenderung mengalihkan pengeluaran pemerintah dari wilayah sosial
menuju pembangunan proyek yang tidak dibutuhkan atau investasi dengan
kualitas yang lebih rendah di bidang infrastruktur. Di negara-negara yang paling
korup, politisi korup cenderung memilih proyek investasi bukan berdasarkan basis
ekonomi intrinsik mereka, namun pada kesempatan untuk suap dan suap proyek
ini hadir. Korupsi dapat mempengaruhi pembentukan modal manusia, yang
merupakan input terpenting dalam proses produksi dan trasnformasi yang disebut
pembangunan ekonomi.
2.1 Teori Tingkat Korupsi
Perilaku korupsi seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang
sering terjadi. Beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana korupsi dapat
terjadi yaitu sebagai berikut:
26
a. Teori Means – Ends Scheme Robert, teori ini dikemukakan oleh Robert Merton
yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang
diakibatkan oleh tekanan sosial, sehinggga menyebabkan pelanggaran norma-
norma.
b. Teori Vroom, teori ini dikemukakan oleh Victor H, Vroom yang menyatakan
bahwa korupsi merupakan nilai negatif dari harapan seseorang untuk mencapai
sesuatu. Teori ini memandang bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu
dipengaruhi oleh harapan dan nilai yang terkandung dalam setiap pribadi
seseorang.
c. Teori Robert Klitgaard, teori ini menyatakan bahwa monopoli kekuatan oleh
pimpinan (monopoly of power) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang
dimiliki seseorang (discretion of official) tanpa adanya pengawasan yang
memadai dari aparat pengawas (minus accountability), menyebabkan dorongan
melakukan tindak pidana korupsi.
d. Teori Gone, teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne. Ilustrasi teori ini terkait
dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi
yang meliputi keserakahan (greeds), kesempatan (opportunities), kebutuhan
(needs), dan pengungkapan (exposure).
2.2 Mengukur Tingkat Korupsi
Untuk mengukur suatu tingkat korupsi perlu disepakati terlebih dahulu mengenai
apa yang dimaksud dengan korupsi. Menurut World Bank, korupsi yaitu suatu
tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Definisi ini
terlalu luas cakupannya bukan hanya pada sektor internal suatu negara tetapi
eksternal (swasta).
27
Korupsi sulit untuk dikuantifikasikan, namun kita dapat mengetahui ketika kita
melihatnya (Wei, 2000). Setiap studi akhirnya memilih ukuran korupsi dengan
persepsi tentang korupsi (perception of corruption). Beberapa persepsi tentang
korupsi yaitu sebagai berikut:
a. Business International Index (BII), indeks ini diperoleh berdasarkan berbagai
survei atas persepsi terhadap praktek korupsi yang dilakukan oleh para ahli
dan konsultan di beberapa negara. Business International Index (BII)
memberikan peringkat negara-negara dalam skala 1 sampai 10, menurut
derajat dimana suatu transaksi bisnis melibatkan korupsi atau pembayaran
yang mencurigakan.
b. International Country Risk Guide Index (ICRG), indeks ICRG diterbitkan
setiap tahun oleh Political Risk Service, sebuah perusahaan risiko investasi
swasta. Seperti halnya BII, indeks ini juga didasarkan atas pendapat dan
persepsi para ahli terhadap permintaan pejabat publik akan pembayaran
khusus serta pembayaran tak resmi lainnya.
c. Global Corruption Report Index (GCR), indeks korupsi GCR diperoleh
berdasarkan persepsi para manajer perusahaan atas praktek korupsi di suatu
negara. Indeks untuk suatu negara tertentu adalah rata-rata dari seluruh
peringkat menurut para responden dari negara tersebut.
d. Transparency International Index (TI), Transparency International berdiri
sejak 1995, sebuah lembaga swadaya masyarakat berkedudukan di Jerman,
telah menghasilkan indeks korupsi, berdasarkan bobot rata-rata dari sekitar
sepuluh survei yang mencakup berbagai bidang. Indeks ini memberi
peringkat negara-negara dalam skala 1 sampai 10, namun saat ini skalanya
28
telah diubah menjadi 1 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks ini maka
semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara, dan sebaliknya semakin
rendah nilai indeks ini maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara
tersebut.
3. Investasi
Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau
pembentukan modal dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam
modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-
perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-
barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah
barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih
banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal
dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang telah haus dan perlu
didepresiasikan (Sukirno, 2015).
Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang
dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau
pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran sebagai
berikut:
a. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan-
peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan
perusahaan.
b. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor,
bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
29
c. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan
barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan
pendapatan nasional.
Ada beberapa faktor yang mendorong investasi di suatu negara, antara lain:
a. Tingkat bunga, ketika pendapatan yang akan diperoleh lebih tinggi dari
tingkat bunga maka lebih baik untuk mendepositokan dan akan
menggunakannya untuk investasi tersebut apabila keuntungan yang diperoleh
lebih besar dari tingkat yang dibayar.
b. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan, akan ada suatu gambaran
yang mencerminkan keuntungan dari jenis investasi, sehingga investor akan
tidak segan untuk berinvestasi ke jenis investasi tersebut.
c. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, ketika pendapatan
naik maka daya beli akan naik, total permintaan agregat meningkat dan
akhirnya akan mendorong untuk berinvestasi.
d. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, ketika suatu perusahaan
memperoleh laba yang besar maka keuntungan yang didapat investor akan
digunakan untuk investasi baru lainnya.
e. Situasi politik, hal tersebut sangat berpengaruh dalam bentuk investasi jangka
panjang, ketidakstabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan
mengingat untuk mengembalikan modal investasi jangka panjang tersebut
cukup lama.
f. Kemajuan teknologi, inovasi teknologi menciptakan suatu produktivitas yang
lebih efektif dan efisien sehingga keuntungan akan bertambah, sehingga
investasi akan semakin tinggi.
30
g. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, jalan raya, dermaga,
listrik dan lain-lain yang termasuk sarana dan prasarana akan menjadi
dorongan untuk berinvestasi, kemudian ada tax holiday keringanana dalam
pajak. Sehingga dengan kemudahan dan keuntungan yang diberikan tersebut
investor tidak segan untuk berinvestasi.
3.1 Konsep Investasi
Teori ekonomi mengartikan investasi sebagai “pengeluaran-pengeluaran untuk
membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan
untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam
perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di
masa depan”. Menurut Boediono (1999) investasi adalah pengeluaran oleh sektor
swasta (produsen) untuk pembelian barang dan jasa guna menambah stok yang
digunakan atau untuk perluasan pabrik. Persyaratan umum pembangunan
ekonomi suatu negara menurut Todaro (2000) adalah:
a. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan
fisik dan sumber daya manusia.
b. Perkembangan penduduk dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan
keahliannya.
c. Kemajuan teknologi.
Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan
yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan
pendapata di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan
sumber daya dari arus konsumsi ke investasi dalam bentuk “capital formation”
31
untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi di bidang
pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber
daya manusia, sehingga mereka menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat
memperlancar kegiatan produksi.
Menurut Sukirno (2015) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat
terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja,
meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran
masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi,
yaitu (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat,
sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan
nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat
investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh
perkembangan teknologi.
Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut, dapat dilihat bahwa investasi
cenderung dipahami sebagai penanaman modal atau pembentukan modal. Dalam
ranah ekonomi makro, investasi merupakan bagian komponen yang menentukan
tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan
sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan untuk
menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam
perekonomian, Investasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu investasi swasta dan
investasi pemerintah. Investasi swasta sendiri menurut sumbernya dibagi menjadi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing /
Investasi Asing (PMA). Sedangkan investasi pemerintah sendiri dialokasikan
32
melalui belanja modal dan belanja lainnya yang berkaitan dengan penambahan
aset pemerintah.
3.2 Investasi Asing Langsung / Foreign Direct Investment (FDI)
Investasi asing adalah investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal
asing di dalam negara kita untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang
dilaksanakannya (Irawan dan Suparmoko, 1992). Pada dasarnya ada dua jenis
investasi asing yaitu investasi portofolio (portofolio investment) dan investasi
asing langsung (Foreign Direct Investment) atau biasa disebut penanaman modal
asing. Investasi portofolio yaitu investasi asing yang hanya melibatkan aset-aset
finansial saja, seperti obligasi dan saham yang didenominasikan atau ternilai
dalam mata uang nasional. Sedangkan investasi asing langsung merupakan arus
modal internasional. Investasi asing langsung adalah perusahaan dari suatu negara
mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Investasi asing
langsung meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan
pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk
produksi, pembelanjaan peralatan inventaris, dan sebagainya.
3.3 Teori Investasi Asing Langsung / Foreign Direct Investment (FDI)
3.3.1 Marginal Efficiency of Capital (MEC)
Teori ini dikemukakan oleh Keynes di tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul
The General Theory of Employment, Interest and Money, menurut Keynes ketika
seseorang membeli atau menanamkan modalnya dalam suatu aset modal atau
investasi maka orang tersebut membeli keuntungan di masa depan yang didapat
33
dari penjualan dikurangi biaya produksi, selama masa hidup aset tersebut. MEC
adalah peroleh bersih yang diharapkan atas dasar pengeluaran modal tambahan.
Harus digarisbawahi bahwa marginal efficiency of capital mencakup dua pokok
penting yaitu expection of yield atau harapan keuntungan di masa yang akan
datang dan current supply price atau nilai sekarang dari aset kapital. MEC sangat
bergantung pada tingkat keuntungan yang diharapkan (rate of return expected)
apabila dana tersebut diinvestasikan ke dalam suatu proyek baru, dan bukan dari
pengalaman hasil keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut di masa yang
lalu.
3.3.2 The Organization Location dan Internalization (OLI) Framework
Dikemukakan oleh Jhon Dunning (1997, 1981, 1988) dengan memadukan tiga
teori utama Penanaman modal asing (FDI) yaitu:
a. Teori Organisasi Industrial
b. Teori Internalisasi
c. Teori Lokasi
Menurutnya ada tiga kondisi yang harus dimiliki perusahaan yang ingin
melakukan penanaman modal asing (FDI) :
a. Harus memiliki keunggulan kepemilikan dibandingkan pihak / perusahaan
lain.
b. Lebih menguntungkan dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki
tersebut daripada menjual ataupun menyewakannya ke perusahaan lain.
c. Bisa lebih menguntungkan jika berkombinasi dengan faktor / input yang
berlokasi di luar negeri.
34
Teori yang dikemukakan John Dunning ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat
menjelaskan lebih jauh eksistensi perusahaan asing, khususnya mengenai
perkembangannya terhadap FDI.
3.3.3 Teori Multinational Corporation
Teori ini dikemukakan oleh Alan M. Rugman (1981). Teori ini menyatakan
bahwa ada pengaruh dari variabel lingkungan dan variabel internalisasi dalam
melakukan penanaman modal asing (FDI). Ada tiga jenis variabel lingkungan
yang menjadi perhatian yaitu ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel
ekonomi yang dimaksud adalah fungsi produksi keseluruhan bangsa.
Didefinisikan faktor dalam masyarakat yaitu tenaga kerja (Labor), modal
(Capital) dan dalam model yang maju dimasukkan variabel teknologi,
ketersediaan sumberdaya alam dan keterampilan manajemen.
Variabel non-ekonomi dalam melakukan penanaman modal asing (FDI) adalah
variabel politik, budaya dan sosial di setiap bangsa yang berbeda-beda.
Kenyataannya tidak ada suatu negara yang memiliki faktor ekonomi dan non-
ekonomi yang identik antar negara. Suatu perusahaan yang melakukan bisnis
internasional, akan mempelajari lebih dalam budaya, sistem politik, dan nilai
sosial untuk meminimumkan biaya tambahan dari penanaman modal asing pada
produksi di negara terkait.
Faktor internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan (KSP) merupakan faktor
lain yang mempengaruhi penanaman akan modal asing di suatu negara. Pada
hakekatnya perusahaan multinasional adalah suatu monopolis sepanjang
35
perusahaan tersebut memiliki metode yang khas untuk mengorganisasi pasar
internalnya.
4. Makroekonomi dan Investasi Asing Langsung / Foreign Direct
Investment (FDI)
Makroekonomi di suatu negara berhubungan dengan tingkat investasi asing
langsung yang masuk. Banyak variabel yang termasuk di dalam masalah
makroekonomi. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat
investasi asing langsung yang masuk. Faktor ekonomi dalam makroekonomi suatu
negara merupakan salah satu analisis bagi para investor asing, yaitu termasuk di
dalam analisis negara (country analysis). Iklim investasi di suatu negara
merupakan bahan pertimbangan para investor asing, di mana di dalamnya
mencakup segala kebijakan yang menyangkut keadaan makroekonomi negara itu,
seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah ketenagakerjaan, bahkan keadaan
sosial dan politik negara itu (Solnik dan Mcleavey, 2009).
4.1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam
jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan
pendapatan nasional (Ernita et al, 2013). Sehingga pendapatan nasional atau PDB
suatu negara dapat juga digunakan sebagai ukuran untuk melihat kemajuan suatu
negara. Sukirno (2015) juga menyebutkan bahwa data PDB selain digunakan
36
untuk menentukan tingkat kemakmuran masyarakat dan perkembangannya dapat
pula digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonominya.
Produksi barang dan jasa mencerminkan bagaimana perekonomian suatu negara
berlangsung. Produksi barang dan jasa yang semakin berkembang akan
menambah kemakmuran serta menaikkan pendapatan masyarakat yang kemudian
akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan Domestik
Bruto atau PDB yang dibagi dengan jumlah penduduk disebut PDB per kapita.
PDB per kapita juga dapat menjadi ukuran kesejahteraan suatu negara karena
PDB ini turut memperhitungkan jumlah penduduknya. Sehingga melalui PDB per
kapita dapat dilihat berapa rata-rata pendapatan penduduk suatu negara. PDB per
kapita juga dapat melihat kesenjangan pendapatan dan standar hidup dari suatu
negara.
Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Bruto atau PDB
sama halnya dengan pendapatan nasional di suatu negara. Menurut Sukirno
(2015) dalam bukunya menyatakan bahwa dengan tingkat pendapatan nasional
yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, selanjutnya pendapatan
masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-
barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan hal
ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi yang masuk ke dalam
suatu negara. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dihitung melalui rumus:
Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun t = x 100%Keterangan:
PDBtahun t : Pendapatan Domestik Bruto tahun t
37
PDBtahun t-1 : Pendapatan Domestik Bruto tahun sebelumnya.
4.2 Inflasi
Inflasi adalah kenaikan rata-rata semua tingkat harga secara terus-menerus dan
berkepanjangan (Lipsey et al, 1995). Inflasi merupakan suatu hal yang
menggambarkan tingkat kestabilan ekonomi di suatu negara. Ketidakstabilan akan
nampak ketika inflasi tinggi, jika infasi rendah maka negra akan stabil
perekonomiannya. Sehingga jika kestabilan perekonomian tidak diperoleh maka
akan membuat perusahaan multinasional akan menghindari dan mengurangi
investasinya kepada negara yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi (Dhakal et
al, 2007).
Menurut Tandelilin (2010) inflasi merupakan sinyal yang negatif bagi pemodal
atau investor di pasar modal, karena inflasi dapat meningkatkan biaya dari
perusahaan. Jika biaya tinggi maka profitabilitas akan semakin berkurang. Hal ini
berdampak pada harga aset yang juga akan turun. Selain itu, menurut Siregar
(2013) inflasi menunjukkan kerentanan perekonomian dari suatu negara sehingga
hal ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pemodal asing akan prospek
pendapatan yang akan diperolehnya di negara tersebut. Ketidakpastian inflasi
dapat mempengaruhi komposisi dari aset-aset financial investor.
4.3 Nilai Tukar
Nilai tukar (exchange rate) adalah harga dari suatu mata uang terhadap mata uang
asing. Secara umum nilai tukar dapat diartikan sebagai perbandingan antara harga
mata uang suatu negara dengan harga mata uang negara lain. Nilai tukar antar
38
mata uang disebut juga sebagai nilai kurs, nilai kurs merupakan harga satu satuan
mata uang asing dalam satuan uang dalam negeri. Atau dengan kata lain kurs
merupakan harga suatu mata uang apabila ditukarkan dengan satu mata uang
lainnya.
Bila mata uang suatu negara menguat terhadap nilai mata uang lainnya maka
harga produk negara itu bagi pihak luar negeri akan semakin mahal dan
sebaliknya bila mata uang suatu negara melemah terhadap mata uang lainnya
maka harga produk negara tersebut bagi pihak luar negeri akan semakin murah.
Nilai tukar yang selalu berfluktuasi akan memperburuk kondisi perekonomian
negara tersebut sehinga para investor asing akan enggan untuk melakukan
investasi di negara tersebut.
B. Penelitian Terdahulu
1. Asiedu (2008) menggunakan data time series dengan metode OLS dan IRLS
menemukan bahwa efek korupsi bervariasi secara signifikan di seluruh
wilayah, korupsi memiliki efek buruk pada pertumbuhan investasi bagi
negara-negara transisi, namun tidak berpengaruh signifikan untuk Amerika
Latin, Karibia, dan Sub-Sahara Afrika. Selanjutnya, diantara variabel
termasuk dalam regresi (ukuran perusahaan, kepemilikan perusahaan,
orientasi perdagangan, industri, PDB, inflasi dan keterbukaan ekonomi)
korupsi adalah penentu paling penting dari pertumbuhan investasi bagi
negara-negara transisi.
2. Musila dan Sigue (2006) mengatakan bahwa aliran investasi asing langsung
ke Afrika tergantung pada keadaan negara-negara didalamnya sendiri. Jika
39
program perkembangan Afrika (NEPAD) berhasil dilakukan, aliran investasi
asing langsung ke Afrika pun akan meningkat. Faktor-faktor yang menjadi
ukuran penilaian kualitas pemerintah di Afrika adalah keterbukaan ekonomi,
stabilitas politik, tingkat korupsi, serta kestabilan ekonomi makro.
3. Honig (2006) menggunakan Probit Model menyatakan bahwa perubahan
pada institusi pemerintahan menurunkan penarikan modal keluar. Kualitas
pemerintahan merupakan faktor penentu yang signifikan terhadap tingkat
aliran modal masuk. Transparansi, tingkat korupsi yang rendah, tingkat
pengawasan dan hukum yang kuat mendorong berkurangnya potensi
terjadinya krisis. Penilaian kualitas pemerintahan menggunakan tiga faktor
yaitu kualitas birokrasi, korupsi, dan stabilitas politik.
4. Mody dan Murshid (2004) menemukan bahwa negara dengan kebijakan yang
lebih baik akan menerima lebih banyak aliran modal masuk. Kebijakan yang
tepat akan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, sehingga
menarik minat para investor asing. Liberalisasi ekonomi akan menarik lebih
banyak aliran modal yang masuk. Kebijakan pemerintah memainkan peran
yang signifikan di dalam menjelaskan perubahan tingkat modal yang masuk
termasuk pergerakannya.
5. Udoh dan Egwaikhide (2008) dalam penelitiannya yang dilakukan di negara
Nigeria menunjukkan bahwa GDP berpengaruh positif dan signifikan
terhadap investasi asing langsung. Kenaikan GDP menunjukkan adanya
peningkatan ukuran pasar (market size) yang menurut konsepsi teori Dunning
merupakan daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya ke
40
host country. Sedangkan variabel ekonomi lainnya yaitu inflasi dan nilai
tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing langsung.
6. Gani (2014) dengan menggunakan analisis regresi berganda menemukan
bahwa pergantian presiden di Indonesia pada periode 1994-2012 memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung. Fakta
menunjukkan bahwa saat terjadi pergantian presiden investor cenderung
menahan dananya sehingga FDI turun, akan tetapi pada tahun berikutnya FDI
naik. Sementara GDP, nilai tukar rupiah, dan upah minimum dari periode
1994-2012 juga memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi asing
langsung.
7. Bisson (2012) yang dalam penelitiannya yang meneliti kualitas birokrasi di
45 negara berkembang di wilayah Afrika, Asia, dan Amerika Latin
menemukan variabel Indeks Regulasi, Indeks Kontrol Korupsi dan Indeks
Stabilitas Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap masuknya FDI.
Dikarenakan pada umumnya investor cenderung tidak menyukai
ketidakpastian regulasi dalam pengurusan investasi (karena akan menambah
biaya investasi), maka membaiknya kualitas birokrasi akan berdampak positif
terhadap FDI.
C. Kerangka Pemikiran
Studi literatur dalam penelitian ini berlandaskan atas pendapat Keynes yang
menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam
perekonomian. Peranan pemerintah adalah untuk menstimulasi permintaan
41
agregat. Hasil penelitian Bissoon (2012) yang meneliti tentang investasi asing
langsung di 45 negara berkembang di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia
menemukan bahwa investasi asing langsung sangat terkait dengan kualitas
birokrasi di suatu negara, demikian juga dengan stabilitas makroekonomi
berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Penelitian tersebut sesuai
dengan teori yang diungkapkan oleh Rugman (1981) dalam bukunya mengenai
Multinational Corporation yang menyatakan bahwa investasi asing langsung
(FDI) di suatu negara dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel
internalisasi.
Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini,
yaitu faktor ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah.
Variabel ekonomi menyusun suatu fungsi produksi keseluruhan suatu negara,
yang didefiniskan meliputi semua masukan faktor yang terdapat di dalam
masyarakat. Biasanya dibuat model sebagai tenaga kerja (labor) dan modal
(capital). Dalam model yang lebih maju dapat dimasukkan faktor lain, hal ini
mencakup teknologi, tersedianya sumber daya alam, dan keterampilan
manajemen. Variabel ekonomi dalam penelitian seperti pertumbuhan ekonomi,
inflasi, dan nilai tukar dimasukkan sebagai variabel pada penelitian ini yang
mewakili semua kondisi penelitian dari segi makroekonomi.
Variabel non ekonomi meliputi variabel politik, sosial dan budaya masyarakat.
Setiap negara mempunyai kekhususan merek politisnya sendiri. Para politisi
mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa dan bahkan menambahnya dengan
suatu cara khusus. Faktor selanjutnya yaitu variabel pemerintah yang harus
42
diperhatikan oleh perusahaan penanaman modal asing di mana modal asing akan
masuk. Selalu terdapat keragaman dalam campur tangan pemerintah dengan bisnis
internasional (investasi).
Gambar 4. Kerangka konsep kajian pengaruh stabilitas politik dan indekspersepsi korupsi terhadap investasi asing langsung di AsiaTenggara.
D. Hipotesis
1. Diduga stabilitas politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi
asing di Asia tenggara.
2. Diduga indeks persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
investasi asing di Asia tenggara.
3. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
investasi asing di Asia tenggara.
Stabilitas Politik(X1)
Investasi AsingLangsung
(Y)
Indeks PersepsiKorupsi
(X2)
PertumbuhanEkonomi
(X3)
Inflasi(X4)
Nilai Tukar(X5)
43
4. Diduga inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing di
Asia tenggara.
5. Diduga nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi
asing di Asia tenggara.
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang
berbentuk angka, yaitu meliputi jumlah investasi asing langsung, stabilitas politik,
indeks persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar dari 11
negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura,
Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste periode
tahun 2010 – 2016.
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data
sekunder adalah data yang pengumpulan dan pengolahannya bukan dari usaha
sendiri, tetapi dilakukan oleh pihak perusahaan atau organisasi. Adapun data
sekunder yang digunakan investasi asing langsung, stabilitas politik, indeks
persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar dari 11 negara di
Asia Tenggara periode tahun 2010 – 2016 yang diperoleh dari Bank Dunia (World
Bank) dan juga Transparancy International, serta buku bacaan dan sumber dari
media online sebagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini.
B. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (dalam Riduwan, 2009) memberikan pengertian bahwa
populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang
45
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa populasi bukan hanya berupa orang, tetapi juga objek dan benda-
benda alam lainnya.
Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 11 negara yang tergabung
dalam wilayah Asia Tenggara. Berikut adalah negara-negara yang menjadi
populasi penelitian ini yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura,
Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste.
Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil
sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan
sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan
dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.
Pemilihan sampel waktu penelitian (time series) dilakukan dengan metode
sampling purposive, dikenal juga dengan sampling pertimbangan. Berdasarkan
kriteria yang dipertimbangkan oleh peneliti sehingga ditentukan waktu 7 tahun
untuk memperpanjang waktu penelitian agar lebih akurat hasilnya, selain juga
peneliti ingin melihat kondisi pasca krisis subprime mortage tahun 08/09 maka
peneliti memilih waktu penelitian (time series) tahun 2010-2016.
C. Definisi Operasional Variabel
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara teoritis, variabel
46
penelitian dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang
mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan
objek yang lain (Sangadji dan Sopiah, 2010). Adapun variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Variabel Terikat (dependent variable)
a. Investasi Asing Langsung (Y)
Investasi asing langsung atau FDI (Foreign Direct Investment) sebagai variabel
terikat yang digunakan adalah kegiatan penanaman modal riil (aset-aset produktif)
yang dilakukan oleh investor luar negeri ke suatu negara, penanaman modal asing
tersebut bisa sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri. Satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persen (%)
dengan rumusan : x 100% , sehingga diperoleh hasil satuan dalam bentuk
persen (%). Data ini diperoleh dari World Bank (World Development Indicators)
untuk 11 negara di Asia Tenggara pada periode 2010-2016.
2. Variabel Bebas (independent variable)
a. Stabilitas Politik (X1)
Stabilitas politik mengacu kepada bagaimana pemerintahan di sebuah negara tetap
kuat dan stabil berdiri meskipun terdapat usaha untuk menjatuhkannya
(Kaufmann et al, 1999). Kestabilan politik merupakan suatu keadaan yang terkait
dengan banyaknya kegiatan revolusi, termasuk kudeta di negara bersangkutan
(Knack dan Keefer, 1995). Pengukuran indeks stabilitas politik ini menggunakan
satuan indeks 0-100, di mana indeks 0 artinya kondisi politik di suatu negara
buruk, dan indeks 100 artinya kondisi politik negara tersebut sangat baik dan
47
stabil. Data ini diperoleh dari World Bank (World Governance Indicators) untuk
11 negara di Asia Tenggara pada periode 2010-2016.
b. Indeks Persepsi Korupsi (X2)
Indeks persepsi korupsi merupakan suatu penilaian kualitas pemerintahan melalui
perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang
secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka
yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka (Transparancy International). Pengukuran indeks
persepsi korupsi ini menggunakan satuan indeks 0-100, di mana semakin rendah
indeks persepsi korupsi (IPK) atau mendekati 0 artinya tingkat korupsi di suatu
negara sangat tinggi (terkorup), dan sebaliknya semakin tinggi indeks persepsi
korupsi (IPK) atau mendekati 100 maka negara tersebut bersih dari praktik
korupsi. Data indeks pengukuran korupsi ini diperoleh dari Tranparancy
International untuk 11 negara di Asia Tenggara pada periode 2010-2016.
c. Pertumbuhan Ekonomi (X3)
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi
negara-negara di Asia Tenggara yang diperoleh dari World Bank (World
Development Indicators), data yang diambil merupakan data sekunder yang
berupa kombinasi antara daa runtut waktu (time series) dengan data lintas
individu (cross section) untuk 11 negara di Asia Tenggara pada periode 2010-
2016. Satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persen (%) dengan
rumusan : x 100% , sehingga diperoleh hasil satuan dalam
bentuk persen (%).
48
d. Inflasi (X4)
Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum
dan terus-menerus. Menurut Lipsey et al (2007) inflasi merupakan biaya yang
membuat suatu investasi berkurang karena sesuai dengan definisi inflasi diatas,
dan investasi akan lebih meningkat apabila tingkat inflasi turun. Data ini diperoleh
dari World Bank (World Development Indicators) untuk 11 negara di Asia
Tenggara pada periode 2010-2016 dalam satuan persentase (%).
e. Nilai Tukar (X5)
Nilai tukar antar mata uang disebut juga sebagai nilai kurs, dimana nilai kurs
merupakan harga satu satuan mata uang asing dalam satuan uang dalam negeri.
Atau dengan kata lain kurs merupakan harga suatu mata uang apabila ditukarkan
dengan satu mata uang lainnya. Data ini diperoleh dari World Bank (World
Development Indicators) untuk 11 negara di Asia Tenggara pada periode 2010-
2016 dalam satuan persentase (%).
Tabel 1. Deskripsi Variabel
Nama Variabel Simbol SatuanPengukuran
Sumber Data
Investasi Asing Langsung (Y) FDI Persen World DevelopmentIndicators
Stabilitas Politik (X1) SP Indeks World GovernanceIndicators
Indeks Persepsi Korupsi(X2) IPK Indeks TransparancyInternational
Pertumbuhan Ekonomi (X3) EG Persen World DevelopmentIndicators
Inflasi (X4) INFLASI Persen World DevelopmentIndicators
Nilai Tukar (X5) KURS Per USD World DevelopmentIndicators
49
D. Metode Penelitian
Persamaan model dalam penelitian ini terbentuk berdasarkan pendekatan teori
Dunning dan diadaptasi dari penelitian sebelumnya Rihab dan Lotfi (2011).
Variabel Investasi Asing Langsungi = f {Variabel Ekonomiit, Variabel Politikit,
Variabel Sosialit, Variabel Budayait} .. (1)
Selanjutnya, model tersebut ditransformasikan ke dalam persamaan model dalam
penelitian ini:
FDIit = β0 + β1SPit + β2IPKit + β3EGit + β4INFLASIit + β4KURSit + Ɛ ............ (2)
Di mana:
FDIit = Investasi Asing Langsung untuk negara i pada tahun t
SPit = Stabilitas Politik untuk negara i pada tahun t
IPKit = Indeks Persepsi Korupsi untuk negara i pada tahun t
EGit = Pertumbuhan ekonomi per kapita untuk negara i pada tahun t
INFLASIit = Inflasi untuk negara i pada tahun t
KURSit = Nilai Tukar untuk negara i pada tahun t
β0 = konstanta
β1, β2, = koefisien regresi parsial untuk masing-masing variabel
i = 1,2, …n, menunjukkan jumlah lintas individu (cross section)
t = 1,2, …t, menunjukkan runtut waktu (time series)
ԑ = standar error.
E. Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Data Panel
50
Analisis menggunakan data panel umumnya menggunakan salah satu dari tiga
metode perhitungan, yaitu metode Pooled Least Square (PLS), metode Fixed
Effect (FEM), dan metode Random Effect (REM). Ketiga metode sangat berbeda
satu sama lain seperti dijelaskan masing-masing metode berikut ini:
1.1 Metode Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)
Estimasi metode PLS merupakan bentuk estimasi paling sederhana dalam
pengujian data panel yaitu hanya mengombinasikan data cross section dan time
series. Pengujian menggunakan OLS biasa dengan tidak memperhatikan dimensi
individu (cross section) dan runtun waktu (time series). Berikut model regresi
metode PLS :
Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + Ɛit
Di mana,
β0 = Koefisien intersep yang merupakan skalar
β1 β2 = Koefisien slope atau kemiringan
Yit = Variabel terikat untuk individu ke-I dan unit waktu ke-t
X1it X2it = Variabel bebas individu ke-I dan unit waktu ke-t
1.2 Metode Fixed Effect (FEM)
Dalam pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep antar cross section adalah
berbeda namun slopenya tetap sama. Teknik estimasi data panel dengan metode
FEM menggunakan variabel dummy yang memiliki nilai 0 untuk tidak terdapat
pengaruh dan 1 untuk variabel yang memiliki pengaruh. Fungsi dummy yaitu
untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar cross section. Permodelan ini
51
lebih dikenal dengan teknik Least Square Dummy Variables (LSDV). Persamaan
LSDV dapat ditulis:
Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3D1it + β4D4it + βnDnit + Ɛ it
Di mana,
β0 = Koefisien intersep yang merupakan skalar
β1 β2 = Koefisien slope atau kemiringan
Yit = Variabel terikat untuk individu ke-I dan unit waktu ke-t
X1it X2it … = Variabel bebas individu ke-I dan unit waktu ke-t
D1, D2, D3 … = untuk cross section yang berpengaruh dan 0 untuk cross section
yang tidak berpengaruh.
1.3 Metode Random Effect (REM)
Metode REM menggunakan pendekatan variabel gangguan (error term) untuk
mengetahui hubungan antar cross section dan time series. Cara ini cenderung
melihat perubahan antar individu dan antar waktu. Permodelan sebelumnya yaitu
FEM dengan tambahan variabel dummy dapat mengurangi banyaknya degree of
freedom yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Sehingga
metode REM hadir dengan menyempurnakan model FEM. Pembentukan model
REM sebagai berikut:
Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + µ it
Dengan memperlakukan β0 sebagai fixed, kita mengasumsikan bahwa konstanta
adalah variabel acak dengan nilai rata-rata β. Dan nilai konstanta untuk masing-
masing unit cross section dapat dituliskan sebagai:
52
β0i = Ɛii = 1, 2, …, N
di mana Ɛ i adalah random error term dengan nilai rata-rata adalah nol dan variasi
adalah β02Ɛ (konstan). Secara esensial, kita ingin mengatakan bahwa semua
individu yang masuk ke dalam sampel diambil dari populasi yang lebih besar dan
mereka memiliki nilai rata-rata yang sama untuk intercept (β0) dan perbedaan
individual dalam nilai intercept setiap individu akan direfleksikan dalam error
term (µ i). Dengan demikian persamaan REM awal dapat dituliskan kembalii
menjadi:
Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + Ɛi + µ it
Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + wit
Di mana,
wit = Ɛi + µ it
Error term kini adalah wit yang terdiri dari Ɛi dan µ it. Ɛi adalah cross section
(random) error component, sedangkan µ it adalah combined error component.
Untuk alasan inilah, REM sering juga disebut error components model (ECM).
Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih antara fixed
effect atau random effect adalah (Gujarati, 2007):
1) Bila T (banyaknya time series) besar sedangkan N (jumlah unit cross section)
kecil, maka hasil fixed effect dan random effect tidak jauh berbeda, sehingga
dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung,yaitu fixed effect
model.
2) Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda
jauh. Apabila diyakini bahwa unit cross section dipilih dalam penelitian
53
secara acak, maka random effect harus digunakan, sebaliknya apabila diyakini
bahwa unit cross section yang dpilih tidak diambil secara acak, maka harus
menggunakan fixed effect.
3) Apabila komponen error individual (Ɛi) berkorelasi dengan variabel bebas X,
maka parameter yang diperoleh dengan random effect akan bias sementara
parameter yang diperoleh dengan fixed effect tidak bias.
4) Apabila N besar dan T kecil, kemudian apabila asumsi yang mendasari
random effect dapat terpenuhi, maka random effect lebih efisien dibandingkan
fixed effect.
2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel
Estimasi data panel yang terdiri dari 3 macam metode yaitu Common Effect
(PLS), Fixed Effect (FEM), dan Random Effect (REM). Tentu dalam pengujian
diharuskan memilih permodelan yang terbaik. Maka terdapat tiga cara pengujian
yang umum digunakan yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier
(L-M) yang dijelaskan sebagai berikut:
2.1 Uji Chow
Uji Chow dilakukan untuk memilih permodelan terbaik antara Pooled Least
Square (PLS) dan Fixed Effect (FEM). Caranya dengan melihat koefisien
determinasi (R2) dan nilai DW-statistics. Nilai yang tinggi dari dua pengujian
tersebut akan mengindikasikan pemilihan model terbaik, apakah menggunakan
metode Pooled Least Square (PLS) atau Fixed Effect (FEM). Adapun hipotesis
dari pengujian ini restricted F-Test yaitu:
54
H0 : Model PLS (restricted)……………………………..menerima H0
Ha : Model Fixed Effect (unrestricted)…………………..menolak H0
2.2 Uji Hausman
Pengujian Hausman untuk memilih model FEM (fixed effect model) atau REM
(random effect model) dalam estimasi data panel. Ho dari Uji Hausman yaitu
random effect dan sedangkan Ha yaitu fixed effect. Uji Hausman didasarkan pada
heterogenitad antar individu dan korelasinya dengan variabel bebas.
Cara memilih yang terbaik dalam uji Hausman yaitu dengan melihat chi square
statistiv dengan degree of freedom (df=k), di mana k adalah jumlah koefisien
variabel yang diestimasi. Jika pada pengujian menunjukkan hasilnya signifikan
artinya menolak H0 artinya metode yang dipilih adalah Fixed Effect dan
sebaliknya jika tidak signifikan maka model yang terbaik adlaah Random Effect.
Hipotesis yang digunakan yaitu :
H0 : Model Random Effect……………………………..menerima H0
Ha : Model Fixed Effect…………………………………..menolak H0
2.3 Uji Lagrange Multiplier (L-M)
Uji Lagrange Multiplier (L-M) merupakan suatu uji yang bertujuan untuk
mengetahui apakah Random Effect Model (REM) lebih baik daripada common
Effect melalui metode Pooled Least Square (PLS), dengan menguji metode
random effect (REM) yang didasarkan pada nilai residual dari metode PLS. Jika
nilai LM statistik lebih besar daripada nilai kritis statistik chi-square maka
menolak hipotesis nul, artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel
55
adalah metode Random Effect (REM). Sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih
kecil daripada nilai kritis statistik chi-square maka hipotesis nul diterima, artinya
estimasi Random Effect (REM) tidak dapat digunakan untuk regresi data panel
sehingga digunakan metode Common Effect atau PLS. Hipotesis dari Uji LM
adalah :
H0 : Model Common Effect ……………………………..menerima H0
Ha : Model Random Effect…………………………………..menolak H0
3. Pengujian Hipotesis
Komponen utama dalam pengujian ekonometrika adalah pengujian hipotesis.
Pengujian ini memiliki kegunaan dalam penarikan kesimpulan penelitian, selain
itu uji hipotesis digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Terdapat tiga
bentuk pengujian yaitu uji T, uji F, dan koefisien determinasi yang dijelaskan
sebagai berikut:
3.1 Uji T Statistik (Uji Parsial)
Menurut Gujarati (2007) uji t atau juga pengujian regresi antar variabel dilakukan
untuk mengetahui apakah variabel independen (variabel bebas) secara individual
mempengaruhi variabel dependennya (variabel terikat). Hipotesis pengujian ini
yaitu :
H0 : Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Ha : Variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji signifikansi
parameter individual pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% dengan
derajat kebebasan (df = (n-k)). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:
56
H0 ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung > t-tabel
H0 diterima dan Ha ditolak, jika t-hitung < t-tabel
Jika H0 ditolak, artinya variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh nyata
terhadap variabel terikat. Jika H0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak
memiliki pengatuh nyata terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji t
adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Stabilitas Politik terhadap Investasi Asing Langsung
H0 : β1 = 0 artinya stabilitas politik tidak berpengaruh terhadap investasi asing
langsung.
Ha : β1 > 0 artinya stabilitas politik berpengaruh positif terhadap investasi
asing langsung.
2. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Investasi Asing Langsung
H0 : β2 = 0 artinya Indeks Persepsi Korupsi tidak berpengaruh terhadap
investasi asing langsung.
Ha : β2 > 0 artinya Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh positif terhadap
investasi asing langsung.
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Investasi Asing Langsung
H0 : β3 = 0 artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap
investasi asing langsung.
Ha : β3 > 0 artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap
investasi asing langsung.
4. Pengaruh Inflasi terhadap Investasi Asing Langsung
57
H0 : β4 = 0 artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi asing
langsung.
Ha : β4 > 0 artinya inflasi berpengaruh negatif terhadap investasi asing
langsung.
5. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Investasi Asing Langsung
H0 : β5 = 0 artinya nilai tukar tidak berpengaruh terhadap investasi asing
langsung.
Ha : β5 > 0 artinya nilai tukar berpengaruh negatif terhadap investasi asing
langsung.
3.2 Pengujian secara bersama-sama (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui variabel independen (variabel bebas) yang
masuk dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap
variabel dependen (variabel terikat). Dengan derajat kepercayaan yang digunakan
adalah 1%, apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut
table maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel
independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi F dengan cara
membandingkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan F-
tabelnya (Gujarati, 2007). Hipotesis dalam pengujian ini yaitu :
H0 : Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
secara bersama-sama.
Ha : Variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat
secara bersama-sama.
58
Dalam uji F apabila nilai F-hitung ≥ nilai F tabel maka H0 ditolak, dan Ha
diterima, artinya variabel independen (variabel bebas) berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen (variabel terikat) secara bersama-sama. Sebaliknya,
apabila F-hitung ≤ F-tabel, maka variabel independen (variabel bebas) tidak
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (variabel terikat) secara
bersama-sama.
3.3 Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk menguji besarnya persentase variasi
variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi Koefisien variabel terikat (dependen). Koefisien
determinasi memiliki nilai 0 sampai 1 (0 < R2 < 1). Semakin besar koefisien
determinasi menunjukkan semakin besar pula variasi variabel bebas dalam
membentuk variabel terikat. Berikut pedoman memberikan interpretasi terhadap
koefisien korelasi:
Tabel 2. Interpretasi berdasarkan R2
Interval Koefisien Tingkat Hubungan0.001 – 0.200 Sangat lemah
0.201 – 0.400 Lemah
0.401 – 0.600 Cukup kuat
0.601 – 0.800 Kuat
0.801 – 1.000 Sangat kuat
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
1. Stabilitas politik, indeks persepsi korupsi (IPK), dan pertumbuhan ekonomi
(EG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung di
11 (sebelas) negara di Asia Tenggara periode 2010-2016 sesuai dengan
hipotesis yang diajukan. Sedangkan inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh
signifikan terhadap investasi asing langsung di 11 (sebelas) negara di Asia
Tenggara periode 2010-2016.
2. Stabilitas politik, indeks persepsi korupsi (IPK), pertumbuhan ekonomi,
inflasi, dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh positif dan
signifikan terhadap investasi asing langsung di 11 (sebelas) Negara di Asia
Tenggara selama periode 2010-2016.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut:
1. Pemerintah negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebaiknya lebih
meningkatkan lagi dan menjaga kestabilan politik di negaranya dengan
85
bersikap lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, aturan hukum, dan
mengambil keputusan yang dapat memicu guncangan politik seperti
demonstrasi anti pemerintah, demonstrasi menentang perubahan kabinet
maupun perubahan konstitusional, revolusi, kerusuhan, kudeta, perang
perbatasan, perang sipil, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan kestabilan
politik suatu negara selain dapat menarik minat para investor asing untuk
menanamkan modalnya, juga karena kondisi politik yang stabil akan
berpengaruh terhadap operasional negara itu sendiri.
2. Pemerintah negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebaiknya bersikap
lebih tegas lagi dalam memberantas korupsi dan menegakkan aturan hukum
terhadap oknum-oknum yang terindikasi melakukan tindak korupsi agar
merasa jera dan takut untuk melakukan tindak korupsi kembali. Hal tersebut
guna meminimalisir praktik korupsi yang terjadi sehingga indeks persepsi
korupsi (IPK) negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan mengalami
peningkatan dan menarik lebih banyak lagi minat para investor asing untuk
menanamkan modalnya.
3. Para investor asing yang akan menanamkan modalnya di negara-negara di
kawasan Asia Tenggara sebaiknya menilai kualitas pemerintahan dari sisi
kestabilan politiknya dan juga tingkat korupsi yang terjadi, disamping
mempertimbangkan keadaan ekonomi atau faktor infrastruktur negara tujuan
investasi. Hal tersebut dikarenakan kualitas pemerintahan yang baik tentu
akan mendukung investasi asing berkembang di negara tujuan investasi.
4. Untuk penelitian selanjutnya, untuk menggunakan periode pengamatan yang
lebih panjang, dan dilengkapi dengan perluasan negara lain yang akan
86
menjadi sampel penelitian, serta memasukkan variabel-variabel lain seperti
rule of law, suku bunga, jumlah penduduk, dan lain-lain. Dan juga
menggunakan metode-metode penelitian lain seperti Random Effect Model.
DAFTAR PUSTAKA
Anyanwu, John C. 2011. Determinants of Foreign Direct Investment Inflows toAfrica (1980-2007). Working Paper Series, Asian Development Bank,No. 136.
Asiedu, Elizabeth. 2008. The Effect of Corruption on Investment Growth:Evidence From Firms in Latin America, Sub-Saharan Africa andTransition Countries. Working Paper, Department of EconomicsUniversity of Kansas, No. 200802.
Azam, M. 2010. Economic Determinants of Foreign Direct Investment InArmenia, Kyrgyz Republic and Turkmenistan: Theory and Evidence.Eurasian Journal of Business and Economics, Vol. 3, No. 6, 27-40.
Moon, Ban Ki. 2013. Global Value Chains: Investment and Trade forDevelopment. World Investment Report, UNCTAD.
Bisson, Ourvashi. 2012. Can Better Institutions Attract More Foreign DirectInvestment (FDI)? Evidence from Developing Countries. InternationalResearch Journal of Finance and Investment, ISSN 1450-2887, Issue 82.
Bouoiyour, Jamal. 2007. The Determining Factors of Foreign Direct InvestmentIn Morocco. MPRA Paper, No. 37326, 91-105.
Busari, Dipo T. 2006. Macroenomic Stability or Good Institutions of Governance:What is Africa Getting Wrong?. Journal of Economic DevelopmentPlanning (IDEP), United Nations African Institute.
Dash, Bhartee Bhusana dan Anggara Raja. 2009. Institutions and The Quality ofGovernance: An Empirical Study of International Differences inEconomic Development in India. Asia Pacific Development journal, Vol.16, No. 1.
Delloitte. 2012. Kenya: Economic Outlook 2011. Delloitte Budget Review.
Demirhan, Erdal dan Mahmut Masca. 2008. Determinants of Foreign DirectInvestment Flows to Developing Countries: A Cross-Sectional Analysis.Prague Economic Paper, Afyon Kocatepe University, Vol. 4.
Dwi, Yousuf Rayyan. 2016. Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi dan Indeks PersepsiKorupsi Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Empat NegaraASEAN. Skripsi, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, UniversitasLampung, Bandar lampung.
Eliza, Masayu. 2013. Analisis Pengaruh Makroekonomi Terhadap Investasi Asingdi Indonesia (Tahun 2000:1 – 2011-4). Jurnal Malang: UniversitasBrawijaya.
Ewe, Ghee Li. 2001. Determinants of and The Relationship Between ForeignDirect Investment and Growth: A Summary of The Recent Literature.IMF Working Paper.
Febrina, Asri dan Musyhudi Muqorobbin. 2014. Investasi Asing Langsung diIndonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jurnal Ekonomidan Studi Pembangunan, Vol. 15, No. 2, hal. 109-117.
Gani, William. 2014. Pengaruh Political Risk, GDP, GNP, Kurs, Wage CostTerhadap Foreign Direct Investment di Indonesia. FINESTA, Vol. 2, No.1, 87-92.
Gharaibeh, Ahmad Mohammad Obied. 2015. The Determinants of Foreign DirectInvestment-Empirical Evidence From Bahrain. International Journal ofBusiness and Social Science, Vol. 6, No. 8.
Gujarati, Damodar. 2007. Dasar-dasar Ekonometrika, Jilid 1 Edisi 3. Jakarta:Penerbit Erlangga.
Hasen, Ben-Taher dan Gianlugi Giorgioni. 2007. The Determinants of ForeignDirect Investment: A Panel Data Study on AMU Countries. Journal ofLiverpool Business School.
Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Kesit, Bambang Prakosa. 2003. Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal.Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas IslamIndonesia, Vol. 8, No. 1, 19-37.
Knack, Stephen dan Philip Keefer. 1995. Institutions and Economic Perfomance:Cross Countries Test Alternative Institutional Measures. Economic andPolitics Journal, Vol. 7, No. 3.
Kok, Recep dan Bernur Acikgoz Ersoy. 2009. Analysis of FDI Determinants inDeveloping Countries. International Journal of Social Economics, Vol.36, No. 1-2.
Krueger, Anne O. 2000. Government Failure in Development. The Journal ofEconomic Perspectives, Vol. 4, Issues 3, Summer: 9-23.
Krugman, Paul R., dan Maurice Obstfeld. 2003. Ekonomi Internasional, EdisiKedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kurniati, Yati et al. 2007. Determinan FDI (Faktor-Faktor yang MenentukanInvestasi Asing Langsung). BI Working Paper.
Kusumawanti, Sri Yani. 2008. Penanaman Modal Asing dan PertumbuhanIndustri di ASEAN(6), China, India, dan Korea Selatan 1999-2004.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 23.
Mankiw, N.G. 2003. Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Marin, Daha dan Monika Schnitzer. 2006. When is FDI a Capital Flow?.Discussion Paper, No. 126, University of Munich.
Mauro, Paolo. 2004. The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth.IMF Staff Paper, Vol. 51, No. 1.
Meon, Oierre Guillanme dan Sekkat Khalid. 2007. FDI Waves, Waves of Neglectof Political Risk. World Investment Prospects.
Mody, Ashoka dan Antu Panini Murshid. 2004. Growing Up With Capital Flow.Journal of International Economics.
Musila, Jacob W. dan Sigue Simon P. 2006. Accelerating Foreign DirectInvestment: Flow to Africa, From Policy Statements to SuccefullStrategies. Managerial Financial Journal, Vol. 32, No. 7.
Omankhanlen, Alex Ehimare. 2011. The effect of Exchange Rate and Inflation onForeign Direct Investment and Its Relationship with Economic Growth inNigeria. Journal of Galati University.
Panayotou, T. 2000. Globalization and Environment. The Journal Environmentand Development.
Rachbini, Didik J. 1996. Ekonomi Politik: Paradigma, Teori, dan Perspektif Baru.Jakarta: Cides.
Riduwan. 2009. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: ALFABETA.
Rihab, Ben Atitallah dan Ben Jedidia Lotfi. 2011. The Institutional and CulturalDeterminants of Foreign Direct Investment in Transition Countries.Journal of Research in International Business and Management, Vol.1(2), pp. 171-182.
Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian – PendekatanPraktis dalam Penelitian. yogyakarta: ANDI OFFSET.
Shandra, Yosi. 2012. Konsumsi dan Investasi Serta Pertumbuhan EkonomiSumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 1, No. 1.
Sikwila, Mike Nyamazana. 2015. Foreign Direct Investment: Does it Matter? ACase for Zimbabwe. Research in Business and Economic Journal, Vol.11.
Sukirno, Sadono. 2015. Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta:Rajawali Pers.
Tambunan, Rexsy S. 2015. Pengaruh Kurs, Inflasi, Libor, dan PDB TerhadapForeign Direct Investment (FDI) di Indonesia. JOM PEKON, Vol. 2, No.1.
Tambunan, Tulus dan Anna S. N. Dasril. 2009. Kebijakan Investasi AsingLangsung di Vietnam dan Thailand: Pelajaran Apa Bagi Indonesia?.Policy Discussion Paper Series Centre for Industry, SME & BusinessCompetition Studies Trisakti University.
Todaro, P.M. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: PenerbitErlangga.
Udoh, Elijah dan Festus Egwaikhide. 2008. Exchange Rate Volatility, Inflation,Uncertainly, and Foreign Direct Investment in Nigeria. BotswanaJournal of Economic, Vol. 5(7), 14-31.`
Uwubwanmen, Ahmed E dan Ajao Manyowa. 2012. The Determinants andImpact of Foreign Direct Investment in Nigeria. International Journal ofBusiness and Management, Vol. 7(24).
Wadhwa, Kavita. 2011. Foreign Direct Investment In To Developing AsianCountries: The Role of Market Seeking, Resource Seeking andEfficiency Seeking. International Journal of Business and Management,Vol. 6(11): 219-226.
Yustika, Ahmad Erani. 2008. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, danStrategi. Malang: Bayumedia Publishing.
Zakariya, Hafid, Hernawan Santosa, Furry Dhismayana Masa Ganta, Ratna FitriAnjani. 2017. Pengaruh Hukum dan Politik Terhadap PerkembanganInvestasi Asing di Indonesia. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 10, No. 02,Agustus 2016 – Januari 2017.