ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI …/Analisis...perpustakaan.uns.ac.id...
Transcript of ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI …/Analisis...perpustakaan.uns.ac.id...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO
PADA TAHUN 2007-2011
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh :
SISKA DYAH WULANDARI
F3409058
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABSTRACT
AN ANALYSIS ON STREET LIGHTING TAX REVENUE IN SUKOHARJO IN 2007-2011
SISKA DYAH WULANDARI F3409058
This research aims to find out the effectiveness of Street Lighting Tax collection and contribution to Local Tax in Sukoharjo Regency. The analysis was conducted by calculating the realization of street lighting tax revenue compared with the predetermined target to calculate the effectiveness level during 2007-2011, and by calculating the contribution of street lighting tax to the local tax for each fiscal year. From the data analysis, it could be found that: Firstly, the local tax of Sukoharjo Regency was potential to explore in the attempt of improve the local income; secondly, the street lighting tax income contributed significantly to the local tax; thirdly, the street lighting tax collection in Sukoharjo Regency had been effective because its effectiveness level was higher than 100%, but some weaknesses were still found, so that the writer gave some recommendations, one of which was to make the advertisement tax disciplinary team effective to take firm measures over both the illegal advertisement installation and the advertisement installation violating the procedure.
Keywords: street lighting tax, local tax, Sukoharjo Regency
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
ABSTRAKSI
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 – 2011
SISKA DYAH WULANDARI F3409058
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektifitas pemungutan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target yang telah ditentukan untuk menghitung tingkat efektifitas selama tahun 2007-2011, menghitung prosentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap terhadap pajak daerah untuk masing-masing tahun anggaran. Dari analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, pajak daerah Kabupaten Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; Kedua, pendapatan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi signifikan bagi pajak daerah; Ketiga, pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100%, namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan sehingga penulis memberikan beberapa saran, salah satunya mengefektifkan tim penertib untuk melakukan tindakan tegas terhadap pemasangan rekening liar maupun yang menyalahi tata cara pemasangan.
Kata kunci: pajak penerangan jalan, pajak daerah, Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
HAL PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas Akhir dengan judul ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 – 2011 telah
disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli
Madya Program DIII Perpajakan FE UNS.
Surakarta, Juni 2012
Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing
Sri Suranta SE, M.Si, Ak. BKP
NIP. 19720305 199702 1 001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.
Surakarta, Juli 2012
Tim Penguji Tugas Akhir
1. Ahmad Ridwan S.E, Ak (.............................................)
NRP. 34 07 00001
Penguji
2. Sri Suranta SE, M.Si, Ak. BKP (.............................................)
NIP. 19720305 199702 1 001
Pembimbing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Pengetahuan adalah kekuatan
Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini
Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya
(Rohmahnaini)
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua
(Aristoteles)
Hanya kebodohan meremehkan pendidikan
(P. Syrus)
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan untuk:
1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tuaku
3. Adik-adikku
4. Sahabat-sahabatku
5. Keluarga besar Pajak ‘09
6. Almamaterku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia
dan ridho-NYA dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada
Rosullulloh Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan Laporan Tugas Akhir
dengan judul ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI
KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 – 2011 ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar
Ahli Madya pada Program DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas
Maret.
Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, penulis memperoleh bantuan,
dorongan dan keterlibatan beberapa pihak baik materiil maupun non materiil,
yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan ini dengan baik. Untuk itu
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak selaku Ketua Program DIII
Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Sri Suranta SE, M.Si, Ak. BKP selaku dosen Pembimbing Tugas
Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir.
4. Bapak Basuki, SE, M.Si, Ak selaku kepala bagian akuntansi DPPKAD
Kabupaten Sukoharjo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
5. Seluruh staff dosen DIII Akuntansi Perpajakan UNS yang telah
mentransfer ilmunya kepada penulis
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun
spiritual.
7. Si Doel dan Kingkong yang selalu memberikan hal-hal menakjubkan
disetiap harinya.
8. Sahabat terbaikku Tri Wibah Irmawati terima kasih untuk semuanya.
9. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2009 yang selama tiga
tahun bersama-sama
10. Teman seperjuangan Jupe, Murni, Putri, Siti, Risma, Evril, Syahida, Mbak
Tyas, Narti, Umi, Maya terima kasih untuk cinta dan persahabatannya.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang
tidak dapat penulis sebutkan satu per satu demi terselesainya laporan ini.
Penulis menyadari bahwa baik isi maupun bentuk penyajian laporan Tugas
Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan hati
terbuka akan menerima segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari
pembaca guna kesempurnaan dari laporan ini
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, Juni 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................. i
ABSTRACT................................................................................................................ ii
ABSTRAKSI............................................................................................................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................................. iv
HALAMAN PENGESAHAN................................................................................... v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN............................................................................ vi
KATA PENGANTAR............................................................................................... vii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………...... ix
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………….. xii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………….......... xiii
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………….. xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum……………………………………………........ 1
B. Latar Belakang……...…………………………………………..... 16
C. Perumusan Masalah…………………………………………........ 17
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
D. Tujuan Penelitian……………………………………………........ 18
E. Manfaat Penelitian……………………………………………….. 19
F. Metodologi Penelitian……………………………………………. 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Pustaka……………………………………………......... 23
. 1 Pengertian Pajak……………………………………………. 23
2 Fungsi Pajak……………………………………………....... 24
3 Syarat Pemungutan Pajak………………………………….. 25
4 Pajak Daerah………………………………………………... 26
5 Pajak Penerangan Jalan…………………………………….. 27
B. Pembahasan
1 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan………....... 35
2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah... 37
3 KendalaPeningkatan Pajak Penerangan Jalan……………… 39
BAB III TEMUAN
A. Kelebihan………………………………………………............... 41
B. Kelemahan……………………………………………………….. 41
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………………………………. 43
B. Rekomendasi……………………………………………………... 44
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR GA MBAR
Gambar I.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ……........ 7
Gambar II.1 Diagram Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten
Sukoharjo……………………………………………………….. 37
Gambar II.2 Diagram Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak
Daerah Kabupaten Sukoharjo ………………………………….. 39
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011………………………… 36
Tabel II.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2011.......... 38
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Pernyataan Tugas Akhir
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Magang
3. Lembar Penilaian Kegiatan Magang
4. Tanda Terima Laporan Kegiatan Magang
5. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2007-2011
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah
7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABSTRACT
AN ANALYSIS ON STREET LIGHTING TAX REVENUE IN SUKOHARJO IN 2007-2011
SISKA DYAH WULANDARI F3409058
This research aims to find out the effectiveness of Street Lighting Tax collection and contribution to Local Tax in Sukoharjo Regency. The analysis was conducted by calculating the realization of street lighting tax revenue compared with the predetermined target to calculate the effectiveness level during 2007-2011, and by calculating the contribution of street lighting tax to the local tax for each fiscal year. From the data analysis, it could be found that: Firstly, the local tax of Sukoharjo Regency was potential to explore in the attempt of improve the local income; secondly, the street lighting tax income contributed significantly to the local tax; thirdly, the street lighting tax collection in Sukoharjo Regency had been effective because its effectiveness level was higher than 100%, but some weaknesses were still found, so that the writer gave some recommendations, one of which was to make the advertisement tax disciplinary team effective to take firm measures over both the illegal advertisement installation and the advertisement installation violating the procedure.
Keywords: street lighting tax, local tax, Sukoharjo Regency
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
ABSTRAKSI
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 – 2011
SISKA DYAH WULANDARI F3409058
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektifitas pemungutan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target yang telah ditentukan untuk menghitung tingkat efektifitas selama tahun 2007-2011, menghitung prosentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap terhadap pajak daerah untuk masing-masing tahun anggaran. Dari analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, pajak daerah Kabupaten Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; Kedua, pendapatan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi signifikan bagi pajak daerah; Ketiga, pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100%, namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan sehingga penulis memberikan beberapa saran, salah satunya mengefektifkan tim penertib untuk melakukan tindakan tegas terhadap pemasangan rekening liar maupun yang menyalahi tata cara pemasangan.
Kata kunci: pajak penerangan jalan, pajak daerah, Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
1. Deskripsi berdirinya Kabupaten Sukoharjo
a. Sejarah Kabupaten Sukoharjo
Pada awal Kemerdekaan (1946), Sukoharjo merupakan salah satu
kawedanan (sekarang Pembantu Bupati) dari empat kawedanan yang
ada di Surakarta, yaitu Kawedanan Kartasura, Surakarta, Bekonang
dan Sukoharjo. Perkembangan selanjutnya, Kawedanan Surakarta
menjadi Hominte Surakarta atau kotapraja (sekarang Kotamadya)
yang terpisah dari kabupaten Surakarta, sedangkan Kabupaten
Surakarta menjadi Kabupaten Sukoharjo yang meliputi kawedanan
Kartasura, Bekonang dan Sukoharjo. Adapun istilah kawedanan
sekarang menjadi wilayah Pembantu Bupati.
Berpijak pada Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tanggal 15 Juli
1946, tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo No. 433/051/1986 Tanggal 24 Pebruari 1986,
yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir
Kabupaten Sukoharjo yang disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 188.3/480/1986 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 seri D No. 2 Tanggal 9 Januari 1987
adalah hari lahirnya Kabupaten Sukoharjo.
b. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo
Dilihat dari peta kabupaten Kabupaten Sukoharjo, maka Kabupaten
Sukoharjo mempunyai batas daerah seperti berikut:
1) Sebelah Utara: Kotamadya Surakarta
2) Sebelah Timur: Kabupaten Karanganyar
3) Sebelah Selatan: Kabupaten Wonogiri
4) Sebelah Barat: Kabupaten Boyolali dan Klaten
Letak Kabupaten Sukoharjo secara astronomis adalah sebagai
berikut:
1) Bagian Ujung Sebelah Timur: 110°51’33,70’’BT
2) Bagian Ujung Sebelah Barat: 11°42’06,79’’BT
3) Bagian Ujung Sebelah Utara: 7°32’17,00’’LS
4) Bagian Ujung sebelah Selatan: 7°49’32,00’’LS
2. Sejarah Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam
Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
bahwa pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota didasarkan
atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan
bertanggungjawab. Berdasarkan asas desentralisasi tersebut, Sebagai
pelaksana daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berhak dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
tentunya berwenang pula dalam mengatur dan mengurus urusan rumah
tangganya guna menggali potensi daerah serta meningkatkan sumber daya
yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo secara lebih maksimal lagi.
Dan hal ini mengacu pada sumber – sumber pendapatan daerah untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur
staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang
diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/ kantor/ rumah
sakit, dan unsur pelasana urusan derah yang diwadahi dalam dinas daerah.
Sebagai aturan pelaksanaan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah
No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai
pengganti Peraturan Pemerintah N0. 105 Tahun 2000. Peraturan tersebut
merupakan sinkronisasi dari berbagai ketentuan Pengelolaan Keuangan
Daerah, sehingga merupakan satu kesatuan pengaturan (omnibus
regulation) pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2009 terbentuklah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat menjadi DPPKAD.
a. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Sukoharjo Nomor
60 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
tugas jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Pasal 3 ayat (2)
menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah mempunyai fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan
pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4) Peyusunan kebijakan pemungutan Pajak Daerah;
5) Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah;
6) Pengolahan data dan informasi Pajak Daerah;
7) Pelayanan Pajak Daerah;
8) Penagihan Pajak Daerah;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
9) Pegawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah;
10) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
11) Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
12) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
13) Pengelolan urusan ketatausahaan.
b. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu
terdiri dari:
1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, terdiri atas:
a) Sub Bagian Program
b) Sub Bagian Keuangan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran, terdiri atas:
a) Seksi Perencanaan Anggaran
b) Seksi Penyusunan Anggaran
c) Seksi Pelaksanaan Anggaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
4. Bidang Pendapatan, terdiri atas:
a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
b) Seksi Penetapan
c) Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
5. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
a) Seksi Perbendaharaan I
b) Seksi Perbendaharaan II
c) Seksi Perbendharaan III
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
a) Seksi Verifikasi
b) Seksi Akuntansi
c) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan
7. Bidang Kas; terdiri atas:
a) Seksi Penerimaan
b) Seksi Pengeluaran
c) Seksi Pengendalian dan Pelaporan
8. Bidang Aset, terdiri atas:
a) Seksi Penatausahaan Aset Daerah
b) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah
c) Seksi Perubahan Status Hukum
9. Kelompok Jabatan Fungsi; dan
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
c. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Struktural
Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Sukoharjo Nomor
60 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
tugas jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, ditetapkan uraian
tugas pokok dan fungsi jabatan struktural sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
2) Sekretariat
Mempunyai tugas melaksanakn fungsi kesekretariatan meliputi
keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian,
program, serta keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung
jawab pada secretariat.
Sekretariat terdiri atas 3 Sub Bagian sebagai berikut:
a) Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
b) Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan.
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
administrasi umum organisasi dan tata laksana, pengurusan
rumah tangga, perlengkapan dokumentasi, perpustakaan dan
kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
3) Bidang Anggaran
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan, penyusunan
anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai pelaksanaan
anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran belanja
dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi tanggung
jawab pada bidang anggaran.
Bidang Anggaran terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:
a) Seksi Perencanaan Anggaran
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan anggaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
b) Seksi Penyusunan Anggaran
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang penyusunan anggaran.
c) Seksi Pelaksanaan Anggaran
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang pelaksanaan anggaran.
4) Bidang Pendapatan
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi
keseluruhan aktivitas mengenai pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, dan penagihan pendapatan yang diserahkan dan
menjadi tanggung jawab pada bidang pendapatan.
Bidang Pendapatan terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:
a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang pendaftaran dan
pendataan.
b) Seksi Penetapan
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang penetapan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
c) Seksi Penerimaan, Penagihan, dan Pelaporan
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang penerimaan, penagihan
dan pelaporan.
5) Bidang Perbendaharaan
Mempunyai tugas melaksankan fungsi perbendaharaan meliputi
keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Pencairan Bana (SP2D)
untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)
dari permintaan pengguna anggaran SKPD atas beban rekening
kas umum daerah.
Bidang Perbendaharaan terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:
a) Seksi Perbendaharaan I
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang perbendaharaan I.
b) Seksi Perbendaharaan II
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang perbendaharan II.
c) Seksi Perbendharaan III
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
dan pemberian bimbingan di bidang perbendaharaan III.
6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi meliputi
keseluruhan aktivitas mengenai pembukuan, pelaporan, analisis
data keuangan, dan sistem akuntansi serta fasilitas penyusunan
laporan keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab
pada bidang akuntansi.
Bidang Akuntansi terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:
a) Seksi Verifikasi
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang verifikasi.
b) Seksi Akuntansi
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang akuntansi.
c) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang fasilitasi penyusunan
laporan keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
7) Bidang Kas
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kas meliputi keseluruhan
aktivitas mengenai penerimaan, pengeluaran, pengendalian, dan
pelaporan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada
bidang kas.
Bidang Kas terdiri dari 3 Seksi sebagai berikut:
a) Seksi Penerimaan
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang penerimaan.
b) Seksi Pengeluaran
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang pengeluaran.
c) Seksi Pengendalian dan Pelaporan
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang pengendalian dan
pelaporan.
8) Bidang Aset
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi inventarisasi dan
penghapusan, pengelolaan aset daerah, dan investasi daerah yang
menjadi tanggung jawab pada bidang aset dan investasi daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
Bidang Aset dan Investasi Daerah terdiri dari 3 Seksi sebagai
berikut :
a) Seksi Penatausahaan Aset Daerah
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang penatausahaan aset
daerah.
b) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan aset
daerah.
c) Seksi Investasi Daerah
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
dan pemberian bimbingan di bidang investasi daerah.
9) Kelompok Jabatan Fungsi
Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronosasi, baik dalam lingkungan unit organisasi masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintahn Daerah dengan instnsi lain di luar Pemerintahan
Daerah.
10) Unit Pelaksana Teknis Dinas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
d. Visi Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
1) Visi
Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
sumber daya, pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan
pendapatan daerah dengan semangat desentralisasi, demokratisasi,
transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
2) Misi
a) Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan
Daerah.
b) Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran
Daerah.
c) Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan Daerah dan
efisiensi belanja Daerah.
d) Meningkatkan fungsi pengendalian Kas Daerah,
perbendaharaan umum Daerah dan verifikasi serta
perhitungan anggaran, pertanggungjawaban keuangan
Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
SUBBAG PROGRAM
SEKRETARIAT
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG ANGGARAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG PENDAPA
TAN
BIDANG PERBENDA HARAAN
BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
BIDANG KAS
BIDANG ASET
KEPALA
SEKSI PERENCANA
AN ANGGARAN
SEKSI PENDAFTA RAN DAN
PENDATAAN
SEKSI PERBENDA HARAAN I
SEKSI VERIFIKASI
SEKSI PENERIMA
AN
SEKSI PENATAUS
AHAAN ASET
DAERAH
SEKSI PENYUSU
NAN ANGGARAN
SEKSI PENETAPAN
SEKSI PERBENDA HARAAN II
SEKSI AKUNTAN
SI
SEKSI PENGELU
ARAN
SEKSI PENDAYAG
U-NAAN ASET
DAERAH
SEKSI PELAKSA
NAAN ANGGARAN
SEKSI PENERIMAAN,
PENAGIHN DAN
PELPORAN
SEKSI PERBENDA HARAAN III
SEKSI FASILITASI
PENYUSUNAN LAP.KEUNGAN
SEKSI PENGENDA LIAN DAN
PELAPORAN
SEKSI PERUBAHAN
STATUS HUKUM
Gambar I.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
UPTD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
B. LATAR BELAKANG
Berlakunya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang
Nomor 22 tahun 1999 mengharuskan setiap daerah kabupaten / kota harus
mencari potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan sebagai pendapatan asli
daerah tersebut, tidak terkecuali bagi Kabupaten Sukoharjo yang juga dituntut
untuk menggali potensi pendapatan yang ada di daerahnya sendiri yang bisa
dipakai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah
sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi
yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD merupakan
sumber dana yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja
daerah yang ditujukan untuk kemajuan daerah (Akhmada, 2008). Dalam
konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur
berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerahnya.
Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berupaya untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan jalan
menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya
adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada, salah
satunya adalah Pajak Penerangan Jalan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik.
Saat ini banyak kegiatan industri maupun non industri yang menggunakan
tenaga listrik. Peningkatan Pajak Penerangan Jalan diharapkan mampu
memberikan kontribusi serta pengaruh yang positif bagi perkembangan
pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Pajak Penerangan Jalan merupakan
salah satu jenis pajak yang potensial dan memberikan kontribusi kepada
Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 63,29% setiap tahunnya.
Belum banyak pihak yang melakukan penelitian terhadap Pajak
Penerangan Jalan yang memberikan kontribusi tinggi pada Pendapatan Asli
Daerah. Selain hal tersebut, penyediaan dana yang bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah semestinya harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi
sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
mendalam dan membahas lebih lanjut tentang penerimaan Pajak Penerangan
Jalan dari tahun ke tahun di Kabupaten Sukoharjo sehingga penulis
mengambil judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PADA TAHUN 2007 - 2011”.
C. PERUMUSAN MASALAH
Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan
pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat
sesuai dengan prinsis-prinsip penelitian yang ilmiah. Berdasarkan uraian latar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Seberapa efektif penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten
Sukoharjo tahun 2007-2011?
2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan
terhadap terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2007-
2011?
3. Apa saja kendala yang muncul dalam meningkatan penerimaan Pajak
Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo?
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mempelajari dan
menganalisis Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo sebagai salah
satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci, tujuan dari kegiatan ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten
Sukoharjo.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan
Jalan terhadap terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo.
3. Mengetahui kendala yang muncul dalam meningkatan penerimaan Pajak
Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
E. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Sukoharjo
Merupakan sumbangan pikiran yang diharapkan bisa membantu
mengetahui kelemahan sistem yang telah ada guna menciptakan efisiensi
yang lebih baik, dalam upayanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah dari sektor pajak, khususnya dari sektor Pajak Penerangan Jalan.
2. Bagi Pembaca
Dapat dijadikan tambahan wawasan bagi para pembaca serta dijadikan
sumber bahan pertimbangan, acuan, referensi atau bahan masukan guna
pembuatan penelitian selanjutnya dan informasi khususnya bagi
mahasiswa jurusan Perpajakan yang sedang menyusun Tugas Akhir
dengan pokok permasalahan yang sama.
3. Bagi Penulis
Sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan tentang pengelolaan Pajak
Penerangan Jalan dan perbandingan terapan ilmu di bidang perpajakan
yang telah di peroleh salama dalam proses perkuliahan dengan keadaan
yang sesungguhnya terjadi di lapangan mengenai Pajak Penerangan Jalan.
F. METODOLOGI PENELITIAN
1. Objek Penelitian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak
Penerangan Jalan adalah pungutan daerah yang dikenakan atas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang
diperoleh dari sumber lain.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi penelitian dengan
alasan:
a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten
Sukoharjo lebih memadai dalam hal pelayanan dan sumber datanya.
b. Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah otonom memiliki tingkat
kemajuan yang cukup pesat dalam hal Penerimaan PAD.
c. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang
baik bagi penerimaan PAD.
3. Sumber Data
a. Data Primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari
objek yang diteliti mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak
Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo.
b. Data Sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan
mempelajari buku-buku, literatur, makalah-makalah, majalah, undang-
undang pajak, surat keputusan, dan buku-buku terkait. Data sekunder
bersifat melengkapi data primer dan digunakan sebagai landasan teori
untuk memecahkan masalah.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Wawancara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Metode Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara
langsung dengan pihak terkait di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo.
b. Metode Pustaka
Metode pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca buku
serta referensi sumber data lainnya yang berhubungan guna
mendukung penulisan Tugas Akhir ini.
c. Metode Observasi
Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal
ini penulis meminta data dan informasi berupa realisasi penerimaan
pajak serta target yang ditetapkan untuk tahun anggarn 2007-2011.
5. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data yang telah diperoleh digunakan suatu
analisis yang disebut dengan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif. Analisis
kualitatif adalah proses analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk
angka atau tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisis ini
digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Pajak
Penerangan Jalan. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis yang
mengunakan data berupa angka atau rumus – rumus statistik. Analisis ini
dapat dipakai untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan target
dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
6. Metode Analisis
a. Rasio efektivitas adalah metode yang mengukur hubungan antara
hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri.
%100sEfektifita Jalan PeneranganPajak PenerimaanTarget Jalan PeneranganPajak Penerimaan Realisasi X=
b. Rasio kontribusi menggunakan perbandingan antara hasil penerimaan
Pajak Penerangan Jalan dengan relisasi pendapatan Pajak Daerah.
%100Kontribusi DaerahPajak Penerimaan ealisasiJalan PeneranganPajak Penerimaan Realisasi XR=
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Pajak
Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian pajak daerah, maka
terlebih dahulu membicarakan mengenai pengertian pajak itu sendiri.
Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak diantaranya adalah:
a. Soemitro (1994) dalam Ilyas dan Burton (2004)
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang –
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
b. Smeets (1997) dalam Suandy (2002)
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang melalui norma – norma
umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adaya kontraprestasi
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah
membiayai pengeluaran pemerintah.
c. Feldman (2002) dalam Suandy (2002)
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan
untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
d. Adriani (1998) dalam Waluyo dan Wirawan (2002)
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan ) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapatkan prestasi kembali,yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggaran pemerintahan.
e. Definisi Pajak menurut Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001
Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
2. Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak (Resmi, 2009) yaitu:
a. Fungsi Budgeteir
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
b. Fungsi Mengatur (regulerent)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-
tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
3. Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan
pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2003):
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), bahwa dalam
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing wajib pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis),
hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik
bagi negara maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan pajak
tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil), sesuai dengan fungsi
budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih
rendah dari hasil pungutan.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, dengan adanya
penyederhanaan prosedur-prosedur akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
4. Pajak Daerah
Dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya
disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Pajak
Daerah mempunyai ciri - ciri sebagai berikut:
a. Pajak Daerah merupakan Pajak Negara yang diserahkan kepada
daerah.
b. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan Undang –
Undang.
c. Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting
guna membiayai penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Sesuai dengan pembagian administrasi daerah dan Undang–Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak
daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:
a. Pajak Propinsi, terdiri atas:
1) Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
4) Pajak Air Permukaan; dan
5) Pajak Rokok.
b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Reklame;
5) Pajak Penerangan Jalan;
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7) Pajak Parkir;
8) Pajak Air Tanah;
9) Pajak Sarang Burung Walet;
10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
5. Pajak Penerangan Jalan
a. Dasar Hukum
1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
3) Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 10 tahun 2002 tentang
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2011
tentang Pajak Daerah;
5) Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 55 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
b. Pengertian Pajak Penerangan Jalan
Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah
pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.
c. Dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungan Pajak Penerangan
Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
2) Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:
b) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah
tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening
listrik; dan
c) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan
harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.
3) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:
a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain,
untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,
tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3%;
b) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk
industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif
pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1%;
c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain,
bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas
alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 9%;
d) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan
untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,
tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.
4) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
d. Objek dan subjek Pajak Penerangan Jalan
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi yang dapat
menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah
Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Menurut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh
pembangkit listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber
lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
e. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan
C. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.
D. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat terjadi penggunaan
tenaga listrik.
E. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah). SPTPD harus diisi dengan jelas dan benar,
lengkap dan jujur serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Kuasanya disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
sesuai jangka waktu yang ditentukan.
F. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari SPTPD dihimpun
dan dicatat sebagai dasar dalam penghitungan dan penetapan
pajak terutang.
f. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
Tata cara perhitungan dan penetapan Pajak Penerangan Jalan sebagai
berikut:
1) Bardasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Bupati
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD). SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
2) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD ini digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri
yang terutang.
a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
b) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDBT). SKPDBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
c) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). SKPDN adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang
dantidak ada kredit pajak.
d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih
besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.
e) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasif berupa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
bunga dan/ atau denda.
g. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Pajak
Penerangan Jalan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo
Nomor 55 Tahun 2011 BAB IV adalah sebagai berikut:
1) Wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD;
2) Wajib pajak membayar pajak terutang menggunakan SSPD;
3) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan sekaligus;
4) Terhadap pembayaran Pajak Penerangan Jalan diberikan tanda
bukti pembayaran rangkap 5;
5) Jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 hari setelah saat
terutangnya pajak;
6) Pembayaran pajak Penerangan Jalan dilakukan di Bank / tempat
yang telah ditunjuk atau ke Bendahara Penerima DPPKAD.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
B. PEMBAHASAN
Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang
menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah no 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan
penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan
umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
Subyek Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN
maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Keputusan
Menteri Dalam Negeri no. 10 tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan, wajib Pajak Peneranagn Jalan adalah pelanggan. Pelanggan
wajib membayar Pajak Penerangan Jalan yang terutang setiap bulan
bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN. Dalam hal
ini kedudukan PLN adalah sebagai pihak yang membantu Pemda untuk
memungut Pajak Penerangan Jalan.
PT. PLN wajib menyetor hasil Pajak Penerangan Jalan ke Pemda
berdasarkan daftar rekapitulasi rekening listrik yang berfungsi sebagai surat
pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Pemda wajib melunasi pembayaran
rekening listrik bagi penerangan jalan yang menjadi bebannya kepada PT.
PLN. Mekanisme pemungutan, penyetoran serta pembayaran rekening listrik
oleh Pemda dilakukan melalui naskah kerjasama antara Kepala Daerah dengan
pimpinan PLN (pasal 9 Kepmendagri no. 10 tahun 2002).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan diakui saat realisasi penerimaan kas.
Pencatatan pembukuan dilakukan sejak diterima transfer dana pendapatan
pajak oleh kantor kas daerah dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Biaya
penagihan dikurangkan secara langsung karena merupakan hak PLN (Bastian,
2001). Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa PT. PLN membantu Pemda
memungut Pajak Penerangan Jalan sehingga wajar apabila mendapat biaya
pemungutan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasi
penerimaan pajak daerah.
Pajak penerangan jalan adalah salah satu jenis pajak daerah, bukan
retribusi daerah, sehingga apabila orang membayar pajak penerangan jalan
maka imbalan yang diterima tidak harus secara langsung dan seimbang.
Kenyataannya, masyarakat menganggap bahwa apabila ia telah membayar
pajak penerangan jalan yang dibayarkan bersamaan dengan membayar
rekening listrik setiap bulannya, maka ia dapat dengan sekehendak hatinya
memasang perangkat listrik untuk penerangan jalan di tempat tinggalnya tanpa
izin PT. PLN. Hal ini tidaklah benar, mengingat pemasangan perangkat listrik
untuk penerangan jalan umum yang tidak dilaporkan terlebih dahulu atau
tanpa izin dapat menimbulkan kerugian pada PT. PLN karena penerangan
jalan umum liar tidak dibayar oleh Pemerintah Daerah setempat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat diketahui dengan
perbandingan target terhadap realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan.
Target Pajak Penerangan Jalan adalah kemampuan maksimum yang ingin
dicapai dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan realisasi
merupakan hasil pungutan dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
Seharusnya dasar penetapan target harus sesuai dengan potensi jumlah
wajib pajak Penerangan Jalan yang sebenarnya ada di wilayah Kabupaten
Sukoharjo, tetapi karena adanya kesulitan dalam melakukan pendataan
maka dari pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah penetapan target dengan menggunakan persentase peningkatan
10% sampai dengan 15% dari realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan
tahun sebelumnya.
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah
dalam merealisasikan pendapatan asli adaerah yang direncanakan
dibandingkan dengan tearget yang ditetapkan berdasarkan potensi riil
daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan
efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 (satu) atau 100 persen.
Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan
kemampuan daerah yang semakin baik. Perhitungan rasio efektivitas
menggunakan rumus (Halim, 2004):
%100 sEfektifita ReklamePajak PenerimaanTarget ReklamePajak Penerimaan Realisasi x=
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara target yang
telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan
dalam kurun waktu 5 tahun untuk mengetahui rasio efektivitas.
Tabel II.1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011
Tahun
Anggaran Target Realisasi Selisih
Kurang/Lebih Efektivitas
2007 12.554.000.000 12.987.678.968 433.678.968 103,45%
2008 13.085.968.000 13.604.996.379 519.028.379 103,96%
2009 14.476.800.000 16.086.993.075 1.610.193.075 111,12%
2010 19.962.549.000 19.172.541.281 (790.007.719) 96,04%
2011 19.850.000.000 21.107.770.993 1.257.770.993 106,34%
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu
tahun 2007-2011, tingkat persentase efektivitas Pajak Penerangan Jalan
fluktuatif. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 penerimaan Pajak
Penerangan Jalan efektif karena persentase efektivitasnya mencapai 100%.
Namun pada tahun 2010 persentase efektivitas tidak mencapai 100%
(tidak efektif), realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak
memenuhi target yang telah ditentukan. Penurunan persentase efektivitas
diakibatkan karena terlalu tinggi target yang ditetapkan dari tahun
sebelumnya dan kemungkinan terjadinya kebocoran, yakni adanya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
pemasangan rekening listrik liar dalam jumlah besar. Pada tahun 2009
realisasi penerimaan 11% lebih tinggi dari target yang ditetapkan, maka
DPPKAD Kabupaten Sukoharjo menetapkan target 25% lebih tinggi pada
tahun 2010 dengan harapan realisasi yang diperoleh juga akan meningkat.
Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali maka pihak DPPKAD
Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 menetapkan target yang lebih
rendah pada tahun 2010.
Realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan oleh DPPKAD
Kabupaten Sukoharjo menunjukan bahwa sistem penagihan Pajak
Penerangan Jalan yang dilakukan sudah cukup baik, melalui perbandingan
antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaanya.
Gambar II.1Diagram Efektifitas Pajak Penerangan Jalan
Kabupaten Sukoharjo
0
25
50
75
100
125
2007 2008 2009 2010 2011
Tahun
Efe
ktif
itas
2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah
Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah
merupakan dasar untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
diberikan. Kontribusi ini digunakan untuk mengukur kenaikan atau
perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun ke tahun.
Berikut adalah tabel yang menyajikan perbandingan antara realisasi
penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi penerimaan Pajak
Daerah dalam kurun waktu 5 tahun untuk mengetahui rasio kontribusi.
Tabel II.2
Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011
Tahun
Anggaran
Realisasi
PPJ
Realisasi Pajak
Daerah Kontribusi
2007 12.987.678.968 14.533.357.466 89.36%
2008 13.604.996.379 15.432.340.358 88.16%
2009 16.086.993.075 18.003.312.543 89.35%
2010 19.172.541.281 21.688.463.781 88,39%
2011 21.107.770.993 42.558.642.562 49.59%
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, data diolah
Dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan
memberikan kontribusi yang sangat tinggi pada Pajak Daerah di
Kabupaten Sukoharjo. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011
kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah rata-rata sebesar
63,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan
sumber pandapatan daerah yang sangat potensial. Penurunan persentase
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2011 bukan disebabkan
karena menurunnya realisasi penerimaan Pajak penerangan Jalan maupaun
Pajak Daerah. Hal tersebut dikarenakan pada pos Pajak Daerah bertambah
satu jenis pajak yang pengelolaannya dialihkan dari Pajak Propinsi
menjadi Pajak Daerah, yakni Pajak Air Tanah. Kontribusi penerimaan
Pajak Air tanah cukup besar terhadap Pajak Daerah. Selain itu beberapa
jenis Pajak Daerah lainnya mengalami peningkatan pada realisasi
penerimaannya, seperti misalnya Pajak Reklame.
Gambar II.2Diagram Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap
Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo
0
25
50
75
100
2007 2008 2009 2010 2011Tahun
Kon
trib
usi
3. Kendala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Setiap tahunnya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan
PT. PLN untuk bisa mengoptimalkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan.
Diharapkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat terealisasi atau
bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Namun ada beberapa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
kendala yang muncul dalam upaya meningkatkan Pajak Penerangan Jalan,
diantaranya sebagai berikut:
1. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak sangat
rendah. Seperti adanya wajib pajak yang terlambat dalam membayar
pajak terutangnya. Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan
daerah yang digunakan untuk peningkatan dan kemajuan daerah.
Dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
maka berimbas pada rendahnya pendapatan daerah yang diterima, hal
tersebut berdampak pada kemajuan daerah yang akan tersendat.
2. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
Penerangan Jalan juga rendah. Sebagai contohnya pemasangan satu
meteran listrik penggunaannya untuk 2 sampai 3 rumah, dengan
alasan kecilnya kWh yang digunakan.
3. Faktor ketidakjujuran Wajib Pajak dalam penggunaan tenaga listrik.
Banyak dijumpai kecurangan–kecurangan yang dilakukan Wajib
Pajak agar pajak yang dibebankan rendah.
4. Pemasangan perangkat penerangan jalan umum oleh masyarakat tidak
dilakukan melalui prosedur yang benar dengan izin PT. PLN,
mengingat pemasangan perangkat listrik untuk penerangan jalan
umum yang tidak dilaporkan terlebih dahulu atau tanpa izin PT. PLN
dapat mengakibatkan bahaya kebakaran karena daya tampung travo
gardu tidak memenuhi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
BAB ΙII
TEMUAN
Setelah penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo mengenai Pajak
Penerangan Jalan. Penulis dapat menyimpulkan kelebihan dan kelemahan yang
diketemukan.
A. KELEBIHAN
1. Adanya kerjasama antara DPPKAD dan PLN yang aktif dalam
meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
2. Adanya kerjasama antara PLN, Bank, Supermarket dan lain-lain, yang
memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Penerangan Jalan bagi
wajib pajak.
3. Adanya pembenahan kebijakan dan ketentuan pemungutan Pajak
Penerangan Jalan berakibat positif dalam pelaksanaan pemungutan pajak
daerah dan mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau
kecurangan.
B. KELEMAHAN
1. Masih kurangnya penanganan terhadap wajib pajak yang tidak taat
terhadap peraturan Pajak Penerangan Jalan dengan tidak memberikan
sanksi yang tegas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
2. Kurangnya informasi mengenai pajak penerangan jalan yang
seharusnya diberikan oleh Pemerintah Daerah selaku pihak yang
memungut pajak penerangan jalan kepada masyarakat (pengguna atau
pelanggan listrik) mengenai penekanan pajak penerangan jalan adalah
salah satu jenis pajak daerah, bukan retribusi daerah.
3. Masih banyaknya wajib pajak memasang rekening listrik tidak sesuai
prosedur yang benar atau tidak melakukan ijin.
4. Faktor ketidakjujuran wajib pajak dalam penggunaan tenaga listrik.
Banyak dijumpai kecurangan–kecurangan yang dilakukan wajib pajak
agar pajak yang dibebankan rendah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis menyampaikan
kesimpulan bahwa analisis efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
sudah cukup baik, Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 penerimaan Pajak
Penerangan Jalan efektif karena persentase efektivitasnya mencapai 100%.
Namun pada tahun 2010 penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak efektif,
realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak memenuhi target yang
telah ditentukan. Hal tersebut diakibatkan karena terlalu tinggi target yang
ditetapkan.
Sedangkan kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun
2007 sampai dengan tahun 2011 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap
Pajak Daerah rata-rata sebesar 63,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak
Penerangan Jalan merupakan sumber pandapatan daerah yang sangat
potensial.
Masih ditemui beberapa kendala yang muncul dalam upaya
meningkatkan Pajak Penerangan Jalan, diantaranya sebagai berikut:
5. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak sangat
rendah. Seperti adanya wajib pajak yang terlambat dalam membayar
pajak terutangnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
6. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
Penerangan Jalan juga rendah.
7. Faktor ketidakjujuran wajib pajak dalam penggunaan tenaga listrik.
8. Pemasangan perangkat penerangan jalan umum oleh masyarakat tidak
dilakukan melalui prosedur yang benar dengan izin PT. PLN.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan kelemahan dari temuan, saran yang bisa penulis berikan
kepada pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo agar dalam tahun-tahun mendatang dapat
meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:
2. Memberikan sanksi yang tegas kapada wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajibannya atau wanprestasi dalam membayar pajak.
3. Dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai penerangan
jalan umum dan pajak penerangan jalan, dimana penekanannya pada sifat
pajak adalah tidak menerima imbalan langsung yang seimbang.
4. Mengefektifkan tim penertib Penerangan Jalan untuk melakukan
tindakan tegas terhadap pemasangan rekening liar maupun yang
menyalahi tata cara pemasangan.
5. Mengefektifkan kinerja tim monitoring Penerangan Jalan untuk
melakukan pendataan secara menyeluruh.