ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA …
Transcript of ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA …
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 124
ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
(Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai
Kartanegara)
Nyoria Anggraeni Mersa 1), Muhammad Suriadi 2)
[email protected], [email protected]
12) Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda
12) Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Lipan, Telp. 0541-260588, Samarinda 75131,
ABSTRACT
The objectives achieved in this study were to determine the application of Melintang Village financial
management based on Permendagri Number 20 of 2018 concerning village financial management. Techniques
collection data using triangulation techniques aim to test the truth of data obtained from observation, interviews and documentation from Melintang Village. The results of the discussion that have been described are: (a) village
financial planning has been carried out with the principles of community participation and openness, (b) in the
implementation of the village government has applied the principle of accountability for revenues and expenditures,
but can be seen from the realization of the implementation of the budget allocation for village funds have not been optimally absorbed, especially in the field of implementation of development activities, (c) the administration has
been carried out and is periodically accounted to the village head and the community, (d) reporting on the
realization of the APBDesa implementation has been submitted to the community as a form of the process of
implementing the APBDesa implementation, (e) for accountability reports on the realization of the APBDesa the village head has also submitted to the Regent at the end of the fiscal year.
Keyword : village financial management, internal ministerial regulation
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan Desa Melintang
berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi bertujuan untuk menguji kebenaran sebagai data yang diperoleh dari observasi,
wawancara dan dokumentasi dari Desa Melintang. Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan adalah : (a)
perencanaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan prinsip partsipasi masyarakat dan keterbukaan, (b) dalam
pelaksanaanya pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap penerimaan dan pengeluaran, akan tetapi dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan anggaran alokasi dana desa belum terserap secara maksimal, khususnya
dalam bidang pelaksanaan kegiatan pembangunan, (c) penatausahaan telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan
secara periodik kepada kepala desa maupun masyarakat, (d) pelaporan realiasasi pelaksanaan APBDesa telah
disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk proses kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan APBDesa, (e) untuk pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala desanya juga telah menyampaikan kepada Bupati
setiap akhir tahun anggaran.
Kata kunci : pengelolaan keuangan desa, peraturan menteri dalam negeri
Latar Belakang
Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil telah ada dan
tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian
tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara
terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta
memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan
kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa menyatakan desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 125
Pembangunan pemerintahan desa merupakan salah satu bagian utama keseluruhan usaha
pembangunan masyarakat desa, pemerintahan desa merupakan suatu wilayah pemerintahan
terendah langsung di bawah kecamatan untuk kegiatan penyelenggaraan rumah tangganya
sendiri.
Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah
pusat memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya
sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun
sumber daya manusia dengan berpedoman Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih
baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya
sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti
kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.
Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa beserta peraturan pelaksanaanya
telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan
berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan
kekayaan milik desa. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam undang-undang yang
dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang
dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan
dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan
tunjangannya kepada Kepala Desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan
dapat diterapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah
mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Selain itu Permendagri Nomor
20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengharuskan agar pengelolaan keuangan
desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga membahas
tentang pentingnya peran perangkat desa dan kepala desanya untuk mengelola dana desa yang
nominalnya sangat tinggi.
Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan
merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi
difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pcngelolaan keuangan desa
merupakan implementasi atau eksekusi dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses
pembayaran.
Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam
bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta proscdur tertcntu sehingga informasi aktual
berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah
dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau
tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan
informasi mengenai suatu kegiatan atau keadaan berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab
yang ditugaskan.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah
menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola
potensi yang dimilkinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 126
tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan
kepada desa.
Wilayah dalam penelitain ini adalah di Desa Melintang Kecamatan Muara Wis
Kabupaten Kukar. Seperti dilansir dalam website www.kabupatenkutaikartanegara.com
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang terdiri dari 18 Kecamatan,
238 Desa/Kelurahan, jumlah penduduk tersebut mencapai 645.817 jiwa dengan kepadatan
penduduk rata-rata 24 jiwa. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut setiap tahunnya
memperoleh APBD dengan jumlah anggaran yang berdeda-beda. Adapun APBD yang diterima
oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Rincian Total Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Dalam Jutaan)
IURAN 2016 2017 2018 2019
Belanja Rp 6.980.371,05,- Rp 4.117.143,13,- Rp 3.944.763,06,- Rp 5.105.955,66,-
Pembiayaan Netto Rp 1.185.000,00,- Rp 394.761,99,- Rp 110.062,76,- Rp 723.063,78,-
APBD Rp 8.165.371,05,- Rp 4.511.905,12,- Rp 4.054.825,82,- Rp 5.110.455,66,-
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah
satu desa yang pada tahun 2019 memperoleh anggaran desa dari pemerintah daerah kabupaten.
Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Melintang, dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel 2
Rincian Proporsi Pencairan Dana Desa Tahun 2019
KEGIATAN PERIODE PROPORSI JUMLAH
Tahap I April 30% Rp 479.165.080,-
Tahap II Agustus 40% Rp 638.886.773,-
Tahap III Desember 30% Rp 479.165.080,-
Total ADD Rp 1.597.216.932,-
Sumber: Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018
Tabel 1.2 Menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Melintang
diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu Tahap I pada bulan April sebesar 30% atau sekitar
Rp 479.165.080,- Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% atau sekitar Rp 638.886.773,- dan
Tahap III pada bulan Desember sebesar 30% atau sekitar Rp 479.165.080,- jadi total keseluruhan
Anggaran Dana Desa Melintang adalah Rp 1.597.216.932,-.
Anggaran alokasi dana desa yang diperoleh Pemerintah Desa Melintang sebesar Rp
1.597.216.932,- anggaran tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik, sehingga tidak
terjadi kecurangan atau penyelewengan. Akan tetapi dapat dilihat dari pengimplementasiannya
masih belum terlaksana secara maksimal seperti pembangunan infrastruktur, padahal dana
tersebut sangat besar peruntukkannya untuk desa jika di kelola dengan baik. Pertanggung]awaban
yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem
dan prosedur yang memadai.
Sebagian besar desa di Kecamatan Muara Wis belum menerapkan dan membuat semua
laporan menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Di Kecamatan Muara Wis
pada Desa Melintang hanya membuat buku kas umum dengan manual karena keterbatasan listrik.
Hal ini sudah tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan
Keuangan Desa yang menyatakan bahwa penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran
menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, fenomena tersebut
ditemukan berdasarkan hasil penelitian ini.
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 127
Kerangka Pikir Penelitian
Kerangka piker yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa
Apakah penerapan pengelolaan keuangan dana desa pada Desa
Melintang Kecamatan Muara Wis dilakukan sesuai dengan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Landasan Teori dan
Penelitian Terdahulu
Hasil
Pengelolaan Keuangan Dana
Desa Melintang
Kesimpulan
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun
2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014
Tentang Desa
Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 128
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif
adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang
sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara pengelolaan keuangan desa Melintang
dengan standar-standar yang ditetapkan tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal
sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Permendagri Nomor 20
Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori tersebut perlu
dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan
dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi, serta
hasil dari observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Pengumpulan data, peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara,
dokumentasi, dan observasi dilapangan. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan berupa
APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.
b. Reduksi data, peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus
penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari
narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah.
Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika
dibutuhkan oleh peneliti.
c. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan
peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat disajikan oleh peneliti dalam
penelitian ini berupa pengelolaan keuangan desa.
d. Analisis data, peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara pengelolaan
keuangan desa yang ada pada desa Melintang dengan pengelolaan keuangan desa menurut
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
e. Penarikan Kesimpulan, tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data
yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah
usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, penjelasan, alur, dan sebab
akibat.
Alat Analisis
Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini terkait dengan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
desa sebagai berikut :
1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan
mengenai pengelolaan keuangan desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban ditegaskan pada Bab IV (Empat) Pasal 29, tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3
Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
a. Bagian Kesatu Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
No. Keterangan
1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan
RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada
Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada
badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 129
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama, paling lambat bulan
oktober tahun berjalan.
b. Bagian Kedua Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
No. Keterangan
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa.
Tabel 3.1 dilanjutkan ke halaman 40
Tabel 3.1 lanjutan dari halaman 39
Tabel 4
Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka
pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang
ditetapkan dalam peraturan desa.
5. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus
disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
c. Bagian Ketiga Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
No. Keterangan
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu pajak; dan
c. Buku bank.
d. Bagian Keempat Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
No. Keterangan
1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota berupa:
a. Laporan semester pertama; dan
b. Laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
Tabel 3.1 dilanjutkan ke halaman 41
Tabel 3.1 lanjutan dari halaman 40
Tabel 5
Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan
juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari
tahun berikutnya.
e. Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa
No. Keterangan
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 130
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan
peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
dilampiri:
a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun
anggaran berkenaan;
b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran
berkenaan; dan
c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke
desa.
5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat.
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018
Pembahasan
Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.
Untuk dapat menyajikan data-data tersebut menjadi sebuah hasil penelitian, peneliti
menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan
Keuangan Desa sebagai alat untuk menganalisis mengenai kesesuaian penerapan yang telah
dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa Melintang tentang pengelolaan keuangan desa dengan
aturan dan pedoman yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.
Data primer diperoleh melalui dua sumber yaitu melalui observasi dan dengan wawancara.
Adapun pada wawancara tersebut dilakukan secara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam
pengelolaan keuangan desa. Pemilihan informannya pun dengan mempertimbangkan perannya
dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa sehingga informasi yang didapat adalah
informasi yang sebenarnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Beberapa informan tersebut
yaitu Bapak Muhdi selaku Kepala Desa, Bapak Farhan selaku Sekretaris Desa, Bapak
Majliansyah selaku Ketua BPD, Bapak Nurul Anwar selaku Kaur Keuangan, dan Bapak Jeki
selaku Seksi Pemerintahan.
Beberapa dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:
a. Rancangan Peraturan Desa Melintang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
b. Peraturan Desa Melintang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
d. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa
e. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa
Data-data tersebut akan dipastikan kebenarannya dengan penerapan yang sudah dilakukan
oleh pemerintah Desa Melintang dalam hal pengelolaan keuangan desa.
Keuangan Desa Melintang
Pengoptimalan potensi desa Melintang dimulai dengan terus berusaha menyerap sebaik
mungkin setiap prinsip-prinsip otonomi yang telah menjadi hak setiap desa di Indonesia. Salah
satu bentuk otonomi desa adalah dengan diberikannya kewenangan bagi desa untuk mengelola
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 131
sendiri keuangannya, selama hal itu tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang mengatur
diatasnya. Wujud nyata dalam hal peningkatan potensi desa ini adalah adanya dukungan
keuangan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemberian dana yang
manfaatnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat desa tersebut pun menjadi motivasi
tersendiri bagi Desa Melintang untuk terus berkembang.
Menurut undang-undang nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa pengertian Keuangan Desa
adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan
kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam
pengelolaan keuangan desa yang baik, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa
dengan praktik di Desa Melintang dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 5
Perbandingan Peraturan Dengan Praktik Dilapangan
Permendagri No. 20 Tahun 2018 Implementasi Sesuai/Tidak
Sesuai
(1. Perencanaan)
a. Sekretaris Desa menyusun
Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa
tahun berkenaan.
Sekretaris desa telah menyusun
rancangan PerDes itu
berdasarkan RKPDesa pada
tahun berkenaan.
Sesuai
b. Sekretaris Desa menyampaikan
Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa
Sekretaris desa selalu
menyampaikan rancangan
PerDes kepada Kepala Desa.
Sesuai
c. Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk dibahas dan disepakati
bersama.
Setelah rancangan PerDes
tentang APBDesa dibuat,
Kepala Desa selalu
menyampaikan ke BPD untuk
dibahas dan disepakati
bersama.
Sesuai
d. Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa disepakati bersama, paling
lambat bulan oktober tahun berjalan.
PerDes tentang APBDes selalu
disepakati bersama berdasarkan
hasil dari musywarah desa Sesuai
Sumber : Data diolah
Berdasarkan perbandingan tabel di atas antara peraturan dan praktik di desa Melintang
sudah menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa.
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa, aspek
perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan
maksudnya bahwa segala hal yang berkaitan dengan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa
baik penerimaan, pengeluaran, maupun pelaksanaan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-
tutupi. Kemudian partisipatif maksudnya bahwa dalam pelaksanaannya segala hal yang
direncanakan dan dilaksanakan serta pertanggungjawabannya harus melibatkan semua unsur
yang ada pada masyarakat desa, dan akuntabel artinya segala hal yang dilaksanakan harus betul-
betul dipertanggungjawabkan. Setiap asas tersebut wajib diterapkan oleh desa dalam proses
pengelolaan desa mengingat bahwa segala sesuatu yang dimiliki desa tersebut adalah milik orang
banyak atau masyarakat.
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 132
Partisipasi tersebut juga disampaikan oleh (Informan M, selaku Kepala Desa, tanggal 15
Juni 2020)
“Iya, jadi setiap tahun sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang
APBDes melalui timnya kemudian diserahkan kepada kepala desa melihat dulu nanti
setelah itu disetujui bagus barulah dibawa kemusrembang jadi dimusrembang itu kita
libatkan itu yang pertama BPD kemudian LPM kemudian Forum RT, tokoh masyarakat
maka kita pilih yang mana dalam perencanaan ini yang mana diperioritaskan sesuai pagu
anggaran yang ada pada tahun itu”.
Berdasarkan penjelasan di atas yang dipaparkan oleh informan tersebut dapat di jelaskan
bahwa Pemerintah Desa Melintang telah menerapkan transparansi atau keterbukaan dalam
pelaksanaan proses perencanaan dengan melibatkan elemen masyarakat, sedangkan berdasarkan
pengamatan oleh peneliti bahwa musyawarah yang dilakukan oleh aparatur desa dan warganya
itu sendiri dalam hal pengambilan keputusan pembangunan desanya adalah, tidak terlepas dari
partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desanya.
Partisipasi ini lah sangat penting serta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, guna untuk
meningkatkan pembangunan yang lebih baik lagi untuk kedepannya nanti.
Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan (informan F, selaku Sekretaris Desa tanggal
15 Juni 2020)
“Iya, kalau untuk perencanaan itu kita adakan yang namanya Musrembangdes yang mana
Sekretaris Desa bertugas sebagai ketua tim penyusun RKPDesa, biasanya disana kami
melibatkan masyarakat yang pertama Tokoh Pemuda, Forum RT, LPM, Ketua BPD dan
disitu ad yang namanya Jender/PKK yang kami undang untuk melaksanakan musyawarah
tersebut sehingga permasalahan-permasalahan yang ada biasanya itu nantinya bisa
tercaver didalam musyawarah tersebut yang mana nanti permasalahan itu kita cari
solusinya supaya bisa disepati bersama, tujuannya diadakan Musrembang agar masyarakat
maupun tokoh masyarakat tau jangan sampai dikemudian hari terjadi pembangunan didesa
atau proyek-proyek tetapi masyarakat tidak tahu pembangunan tersebut diliuar
musyawarah makanya kita adakan musyawarah tentang RKPDesa yang kami sampaikan
kepada bapak Kepala Desa”.
Berdasarkan keterangan informan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam hal
pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dan keuangan desa melibatkan partisipasi
masyarakat cukup baik, dan juga aparat desanya sangat memberikan keputusan yang layak mana
yang semestinya jadi priorotas dan mana yang bisa dilewatkan. Hal ini merupakan cara yang baik
untuk mendapatkan usulan masyarakat yang merata dan benar-benar terbuka oleh masyarakat.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat juga berperan andil untuk proses perencanaan
pembangunan desa yang transparan.
Menurut Nurcholis (2015:107), dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa disusun
perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah kabupaten/ kota. Perencanaan desa disusun secara pasrtisipatif, yaitu melibatkan semua
unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/ RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua
organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain. Untuk menunjang
dalam musyawarah tersebut dapat dibuktikan dengan data daftar hadir masyarakat dalam
musyawarah desa pada tabel 4.6.
Tabel 6
Daftar Hadir Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Melintang
No. Nama Jabatan Alamat
1 Muhdi Ketua Desa RT 10
2 Syamsi Sekretaris Desa RT 15
3 Majliansyah Ketua BPD RT 07
4 Adha BPD RT 01
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 133
5 Akh. Syufian Pusban RT 04
6 Santriah Polides/Bides RT 04
7 Sarlina PKK RT 10
8 Timah PKK RT 08
9 Ratna BPD RT 14
10 Usta Wakil BPD RT 01
11 Hakim Ketua RT 14 RT 14
12 Werhansyah Ketua Pemuda RT 07
13 Syahdliyani Ketua RT 12 RT 12
14 Iyan Ketua RT 04 RT 04
15 Jais Ketua RT 09 RT 09
16 Abd. Wahab Ketua RT 04 RT 04
17 Jainuddin Adat RT 10
18 Fadli Ketua RT 16 RT 16
19 Rainy Ketua RT 11 RT 11
20 H. Darmansyah Ketua Adat RT 10
21 Syahruni Tokah Agama RT 10
22 Sholihin Ketua RT 17 RT 17
23 Jamaluddin Ketua RT 02 RT 02
Tabel 4.6 dilanjutkan ke hal 54
Tabel 4.6 lanjutan dari halaman 53
Tabel 7
Daftar Hadir Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Melintang
24 Midi Ketua RT 03 RT 03
25 H. Asmuran Ketua RT 01 RT 01
26 Anwar Ketua RT 13 RT 13
27 Husni Ketua RT 08 RT 08
28 Alfian Ketua LPM RT 01
29 Sahbana Linmas RT 10
30 Erhan Linmas RT 13
31 Hamli Linmas RT 10
32 Rusli Kaur Umum dan Perencanaan RT 04
33 Sakban BUMDES RT 08
34 Mahani Kader Posyandu RT 10
35 Farhan Kaur Pemerintahan RT 07
36 Marlena Kasi Kesra RT 02
37 Aslidin Staf Desa RT 13
38 Muslih Magang RT 08
Sumber : Kantor Desa Melintang, 2019
Berdasarkan data tersebut tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
sangat relatif tinggi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal itu juga menunjukkan
kepedulian/ tingkat kesadaran masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan
pembangunan sangat tinggi. Kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah
dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Untuk melihat keterangan diatas dilakukan wawancara oleh (Informan M, selaku Ketua BPD
tanggal 16 Juni 2020)
“Iya, memang betul setiap apatur desa pasti diundang dalam forum rapat Musrembang
disitu kita membahas perencanaan apa yang perlu dilaksanakan didesa dan apa yang perlu
perbaiki jadi setiap instansi LPM, BPD atau Forum RT disitu masing-masing mengajukan
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 134
pendapat atau aspirasi dari masyarakat, artinya apa keluhan masyarakat atau apa yang perlu
dibangun aspirasi masyarakat itu ditampung sesuai dengan dana yang ada untuk yang
melaksanakan itu pihak desa akan tetapi saya sebagai Ketua BPD tetap mengetahui setiap
item perencanaan APBDesa untuk setiap tahapannya”.
Berdasarkan penjelasan beberapa informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
pemerintah desa Melintang dalam hal perencanaannya memang betul-betul melibatkan seluruh
masyarakat, keikutsertaan masyarakat tersebut serta aspirasi yang disampaikan sangatlah penting
guna untuk meningkatkan kebutuhan pembangunan yang ada didesa itu sendiri serta kebutuhan
lainnya. Keterangan kesimpulan tersebut juga berkaitan dengan undang-undang bahwasanya
masyarakat desa merupakan subyek pembangunan.
Perencanaan keuangan Desa Melintang telah diatur dalam peraturan desa mengenai
APBDes. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang
ditetapkan untuk menyelenggarakan program kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Adapun
proses penyusunan APBDesa tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimulai
dengan urutan sebagai berikut:
a) Pelaksana kegiatan meyampaikan usulan kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan
RKPDesa yang telah ditetapkan;
b) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa dan
menyampaikan kepada Kepala Desa;
c) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk
dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati
bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan Kepala Desa dan BPD;
d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana
selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam
hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa
tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyampaikan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung, sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila evaluasi tidak
dilanjuti Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa menjadin Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan
Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBDesa tahun sebelumnya;
f) Peraturan desa tentang APBDesan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran berjalan.
Hasil perencanaan tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Perencanaan yang disepakati harus transparan,
dalam arti dapat diketahui oleh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
Sisi transparansi perencanaan, pemerintah desa Melintang diwajibkan untuk memberikan
informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Pemerintah desa
Melintang memberikan informasi perencanaan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai
pertisipasi untuk melakukan perbaikan dengan menampilkan perencanaan pada papan
pengumuman desa serta menyampaikan langsung kepada masyarakat desa. Hal tersebut
dibuktikan dari hasil wawancara dengan (Informan J, tanggal 16 Juni 2020)
“Iya, RKPDes maupun APBDes nya itu kita sampaikan kepada masyarakat desa biasanya
kita adakan Musrembang yang dilibatkan dalam Musrembang biasanya LPM, Tokoh
Agama, Forum RT dan Tokoh Masyarakat lain, media informasinya selain lewat
Musrembang kita sampaikan lewat baliho tujuannya agar masyarakat tahu APBDes
tersebut”.
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 135
Informasi tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan keuangan dan pembangungan
desa Melintang telah melaksanakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini
merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa
dengan praktik di Desa Melintang dapat dilihat pada tabel 4.7.
Tabel 8
Perbandingan Peraturan Dengan Praktik Dilapangan
Permendagri No. 20 Tahun 2018 Implementasi Sesuai/Tidak
Sesuai
(2. Pelaksanaan)
a. Semua penerimaan dan pengeluaran
desa dalam rangka pelaksanaan desa
harus dilaksanakan melalui rekening kas
desa.
Penerimaan maupun
pengeluaran dilakukan melalui
rekening kas desa. Sesuai
b. Khusus bagi desa yang belum memiliki
pelayanan perbankan di wilayahnya maka
pengaturannya ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Untuk pelayanan Perbankan
sudah ada, dan pengaturannya
juga tidak terpisah dari
Pemerintah Kabupaten/Kota
Sesuai
c. Semua penerimaan dan pengeluaran
desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.
Setiap penerimaan dan
pengeluaran menggunakan bukti
yang lengkap dan bukti yang
sah.
Sesuai
Tabel 4.7 dilanjutkan ke halaman 58
Tabel 4.7 lanjutan dari halaman 57
Tabel 9
Perbandingan Peraturan Dengan Praktik Dilapangan
d. Pemerintah desa dilarang melakukan
pungutan sebagai penerimaan desa selain
yang ditetapkan dalam peraturan desa.
Untuk di Desa Melintang tidak
sama sekali melakukan
pungutan selain dengan yang
ditetapkan berdasarkan PerDes.
Sesuai
e. Pelaksanaan kegiatan mengajukan
pendanaan untuk melaksanakan kegiatan
harus disertai dengan dokumen antara
lain Rencana Anggaran Biaya.
Setiap kegiatan Pemerintah desa
selalu membuat Rencana
Anggaran Biaya berdasarkan
jumlah kebutuhan untuk
kegiatan pembangunan.
Sesuai
Sumber : Data diolah
Simpulan
Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, tentang
pengelolaan keuangan desa pada Desa Melintang dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pemerintah Desa Melintang telah melaksanakan perencanaan dengan mengikutsertakan
masyarakat dalam pembangunan desa yang dapat dibuktikan dengan adanya prinsip
partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam forum musrembangdes.
b. Selanjutnya dalam hal pelaksanaannya Pemerintah Desa Melintang juga melakukan
pencatatan penerimaan serta pengeluaran melalui rekening kas desa, selain itu
pemerintah desa Melintang juga tidak terindikasi sama sekali melakukan pungutan atas
penerimaan pendapatan terhadap masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaannya juga disampaikan kepada masyarakat atas pendapatan yang diterima
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 136
serta pengeluaran belanja desa. Akan tetapi dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan
anggaran alokasi dana desanya belum terserap secara maksimal, khususnya dalam bidang
pelaksanaan kegiatan pembangunan.
c. Pemerintah desa Melintang dalam penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa
telah melakukan pertanggungjawaban secara periodik tiap bulan kepada Kepala desa.
d. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa, kepala desanya juga telah menyampaikan
laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati. Laporan tersebut berupa laporan
semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Realisasi tersebut juga disampaikan
kepada masyarakat sebagai bentuk proses kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan
APBDesa.
e. Pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala desanya juga telah
menyampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
DAFTAR RUJUKAN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah. Jakarta: Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat. (2014). Undang-undang Tentang Desa. Jakarta: Dewan Perwakilan
Rakyat.
Faud, M.Ramli. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat.
Mirnawati, Iin. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung
Raja Kabupaten Ogan Ilir). Palembang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Palembang.
Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan
Dana Desa (Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).
Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Malik, Adam. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Pemerintah
Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara).
Samarinda: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda.
Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta:
Erlangga.
Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun
2018, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019.
Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun
2018, Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 16 No 2 Oktober 2020
Sosial Ekonomi dan Bisnis Halaman 137
Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun
2018, Tentang Alokasi Dana Desa.
Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun
2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Desa Melintang Nomor 10 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2019.
Pradana, Yudha Herybertus. (2018). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus
di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo). Yogyakarta:
Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
Rancangan Peraturan Desa Melintang Nomor 09 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Sujarweni, V.Wiratna. (2019). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Wijaya, Puspa. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.