ANALISIS PENERAPAN Unbundling dan OPEN ACCESS DI INDONESIA

Dr. Fahmy Radhi, MBAPeneliti PSE UGM

Liberalisasi Tata Kelola Gas Melalui Unbundling dan Open Access

• Open access dan unbundling merupakan salah satu usaha untuk: – mewujudkan kompetisi usaha yang sehat dan

menghasilkan industri gas bumi yang berjalan sesuai mekanisme pasar.

– memberikan kesetaraan usaha yang seimbang untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat,

– memberikan pilihan terbaik dengan harga murah dalam memenuhi kebutuhan gas bagi pengguna akhir.

– penciptaan persaingan usaha yang sehat melalui liberalisasi industri gas bumi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

2

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

3

Liberalisasi Tata Kelola Gas Bumi

• UU Migas No. 22 Tahun 2001: – Migas bukan sebagai komoditi strategis, melainkan

sebagai komoditi pasar, – Penetapan harga sepenuhnya diserahkan pada

mekanisme pasar– Unbundling secara vertikal antara kegiatan hulu dan hilir

• PP No. 36 Tahun 2004 dan Permen ESDM No. 19 Tahun 2009:– pengangkutan dan niaga gas dilakukan dengan prinsip usaha terpisah

(unbundling)

– Usaha pengangkutan dan niaga harus berupa badan usaha yang terpisah

• Permen ESDM No. 19 Tahun 2009 dan Peraturan BPH Migas No. 15 tahun 2008 – Liberalisasi melalui skema open access

– Mengijinkan Trader Non-infrastructure dalam perniagaan gas

Dampak Liberalisasi

• Munculnya trader Non-infrastruktur mencapai 63 badan usaha.

• Intensitas persaingan meningkat yang mengarah Unfair Competition antara BUMN pemilik infrasrtutur dengan trader infrastruktur

• Memicu “perseteruan” antara Pertamina dan PGN• Pengembangan jaringan pipa mandek, trader tidak

bersedia membangun infrastruktur sendiri, penyebabnya:– Tidak diwajibkan oleh regulasi, – Pengembangan infrastruktur termasuk high risk-low

return

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

4

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

5

Tindakan Pertamina Melarang Pelaksanaan Crossing Pipa di Jawa Barat

MKR

MBK

RMJ

CMG

SRP

BTG

CKD

BJN

LBM

TBB

LAMPUNG

PDU

PLBGas CoPhi, PTM,

Suban & JOB JM

Banten Barat

Banten Timur

DKI JAKARTA

Bogor

Bekasi

Karawang&Purwakarta

Keterangan:Pipa PGN-Transmisi Eksisting

Pipa Pertamina (aliran )

1 crossing

Pembangunan Pipa Distribusi PGN merupakan kelanjutan Proyek Distribusi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kehandalan penyaluran gas ke Pelanggan, meliputi1.Cikande– Bitung (CP 3B) - 1 crossing2.Muara Bekasi – Muara Karang (Ringline 1) – 1 crossing3.Bitung – Cimanggis (Ringline 2) – 2 crossing4.Distribusi pelanggan – 7 crossing

CKD

Pipa Pertagas tidak dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan gas dari Bojonegara ke Serpong karena:Arah aliran kedua pipa berlawanan.Pipa PGN merupakan pipa Distribusi (ibarat jalan arteri) sedangkan pipa Pertagas merupakan pipa Transmisi (ibarat jalan tol) dengan tekanan operasi yang jauh berbeda.Memang diperlukan penambahan kapasitas jaringan pipa untuk mengantisipasi penambahan pasokan gas dari LNG.

Rencana Pipa Pertamina

Pipa PGN-Distribusi Eksisting (aliran )Pipa konstruksi PGN

• Pembangunan pipa PGN sudah hampir selesai namun hanya tinggal 30 meter di area crossing.

Stagnansi Infrastruktur Penyaluran Gas

• Pada 2010 jaringan pipa transmisi dan distribusi gas nasional mencapai sepanjang 7.800 km naik menjadi 8.000 km pada 2012, hanya ada kenaikan 200 km selama 2 tahun.

• Bandingkan dengan Turki yang mampu menambah pipa baru sepanjang 4.410 km pada 2012.

• Sumber: data BPH Migas

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

6

<1998

Add. 536 km

Grissik - Duri

1998 2002

TGI Est.

Add. 470 km

Grissik – Singapore

2003 2005

Total P/L6886 km

Add. 1002 km

SSWJ

2007 2010

Total P/L7800 km

2012

Total P/L8000 km

>2012 ???

Add. 200 km

Dampak Stagnasi Pipa Picu Krisis Gas

• Krisis Gas di Medan – Permintaan gas melebihi pasokan yang tersedia. – Jaringan pipa gas terisolasi sehingga kebutuhan gas di Medan

hanya dipasok dari sumber gas di sekitarnya saja, – Dampaknya, krisis Gas Medan tidak bisa dihindari sehingga

menyebabkan empat industri besar konsumen gas harus menutup usahanya.

• Krisis Gas di Jawa Timur – Terjadi kelebihan pasokan gas di atas permintaan (over supply). – Seluruh pasokan gas tidak dapat sepenuhnya diserap oleh pasar,

daya serap pasar (existing market) terbatas – Upaya untuk menyalurkan kelebihan gas tidak dapat dilakukan

karena tidak tersedia jaringan pipa yang melintas di daerah baru.

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

7

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

8

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

8

Dampak Implementasi Unbundling Terhadap Rantai Bisnis Gas Bumi Indonesia

Produsen GasProdusen Gas Pengangkutan dan Niaga Oleh PGN

Pengangkutan dan Niaga Oleh PGN

Pengguna Akhir

Pengguna Akhir

PengangkutanPengangkutan Shipper PLNShipper PLN

Eksisting

Implementasi Open Access dan Unbundling Secara Lengkap

Produsen GasProdusen Gas Transmisi – PGAS SSWJTransmisi – PGAS SSWJ

Distribusi – PGAS JBB

Distribusi – PGAS JBB

PGNNiaga JBB

PGNNiaga JBB

Pengguna Akhir

Pengguna Akhir

Shipper PLNShipper PLN

Harga di Pengguna Akhir:Harga Beli + Biaya Pengangkutan Transmisi + Distribution Cost (Bundled di Distribusi)

Harga di Pengguna Akhir:Harga Beli + Biaya Pengangkutan Transmisi + Biaya Pengangkutan Distribusi + Biaya Trader (Margin Niaga)

Rekomendasi – Action Plan

1. Peninjauan ulang Peraturan Liberalisasi melalui Unbundling dan Open Acces agar selaras dengan amanah konstitusi UUD 1945, utamanya pasal 33 ayat 2

2. Penetapan jatah alokasi Gas dari Hulu dan Penetapan harga jual dilakukan oleh pemerintah secara regulated

3. Pengembangan infrastruktur gas akan efektif jika dilakukan oleh satu badan usaha dengan skema monopoli alamiah secara bundled dan closed acces.

4. Pemberian jaminan pengembalian investasi bagi Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur gas melalui peran baik sebagai transporter, maupun trader

5. Penguatan peran BUMN Gas dengan melakukan merger antara PGN dengan Pertagas yang melakukan usaha di hilir, sedangkan usaha Gas di hulu dilakukan oleh Pertamina

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

9

TERIMA KASIH

04/21/23 fahmy-radhi@ugm.ac.id

10