Analisis Murahabaha Dalam FIF
-
Upload
bastianfery -
Category
Documents
-
view
32 -
download
8
description
Transcript of Analisis Murahabaha Dalam FIF
ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH
DEMAK
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam
Ilmu Syari’ah
Oleh:
KHOIRUL ANAM2103168
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI’AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2009
BIODAT
Nama : Khoirul Anam
Tempat/Tgl lahir : Jepara, 06 September 1984
Alamat : Ds. Bugel Rt.13/Rw.04 Kec. Kedung Kab. Jepara
Nama Orang Tua
Nama Bapak : Asmawi Ahmad
Nama Ibu : Maskana
Alamat : Ds. Bugel Rt.13/Rw.04 Kec. Kedung Kab. Jepara
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Semarang, 21 juli 2009
Hormat saya,
Khoirul AnamNIM: 2 1 0 3 1 6 8
ABSTRAK
Diantara sistem akad jaul-beli yang cukup banyak dipraktekkan oleh berbagai
lembaga keuangan Islam yakni Jual-Beli Murabahah , Murabahah Adalah jual-beli
barang pada harga asal dengan tembahan keuntungan yanng disepakati. penjual harus
memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan
sebagai tambahannya. kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini penjual harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktek
pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak? Dan
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan murabahah di PT
Federal International Finance (FIF) syariah Demak?
Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research.
Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan mencari data-data yang
diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang
diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam paraktek murabahah yang dilakukan
PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak yaitu dalam menentukan harga
perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan akan tetapi
semua biaya yang dikeluarkan PT FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda
motor, seperti biaya pengiriman, pajak, gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya
ternyata juga dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi dan Dalam pelaksanaan
pembiayaan murabahah penawaran harga tidak disampaikan secara detail dan transparan
mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah
sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama
Melihat praktek yang demikian maka dapat dikatakan bahwa PT FIF Syariah
Demak tidak memenuhi syarat murabahah sehingga praktek PT FIF Syariah Demak
belum menerapkan konsep murabahah sebagaimana dalam konsep fiqh.. Karena tidak
memenuhi beberapa syarat pokok murabahah
MOTTDEKLARA
( !# #θ)?#ρ 4 β≡ρ‰è9#ρ ΟO}# ’?ã #θΡρ$è? ωρ ( “θ)G9#ρ 99# ’?ã θΡρ$è?ρ
>$)è9# ‰ƒ‰© !# β)
“ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah 2)
iv
MOTTDEKLARA
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,
penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak
berisi materi yang telah pernah ditulis oleh
orang lain atau diterbitkan. Demikian juga
skripsi in tidak berisi satu pun pikiran-pikiran
orang lain, kecuali informasi yang terdapat
dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 14 Desember 2009
Deklarator,
Khoirul AnamNIM : 2103168
vii
PERSEMBAHA
Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidupku
Yang tercinta bapak dan ibuku(Bapak Asmawi dan Ibu Maskana)
Terima kasih atas kasih sayang dan do’a restumu yang tiada henti membuat Allah membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dan usaha ini telah
tampak dilihat mata. Dan semoga tiada kan sia-sia.
Untuk adik-adikku tersayang(zuliana dan Lilik Hidayah)
Yang selalu mendo’akan dan memberikan dorongan Untuk mencapai kesuksesan inilah langkah awal kesuksesanku
Untuk semua sahabatkuKau telah menjadi bagian hidupku. Thanks atas semua kebaikan, pengorbanan,
support dan do’a Yang kau panjatkan demi kesuksesan kita semua
Dan pada akhirnya, …………Kupersembahkan karya sederhana ini Untuk segala ketulusan kalian semua
Semoga apa yang telah menjadi harapan kan jadi kenyataanAmien ………
v
KATA
Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan
penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
SYARIAH DEMAK.” Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada
Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya.
Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan muamalah Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah. Pasang surut
semangat antara yakin dan tidak terlewati. Dukungan dari berbagai pihak telah
menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis
hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :
1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah.
2. Drs. H, Muhyiddin, M. selaku dosen pembimbing I serta Drs. Mohammad
solek, MA dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu,
tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukkan dalam materi
skripsi ini.
viii
3. Segenap dosen dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang.
4. Ayah, Bunda dan kelarga tercinta, saya tidak bisa membalas semua jasa
pengorbananmu.
5. Anak-anak Kost Gendani yang telah mewarnai perjalanan hidup sampai
sekarang, I Love u full
6. Yang pernah ada dihatiku dan yang ada dihatiku tanks telah memberikan
motivasi dan semangat.
7. Rekan-rekan angkatan 2003 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah
SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah Swt selalu
menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.
Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai
kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharapsemoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
Hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk & berserah diri, Amien.
Semarang, 14 Desember 2009Penulis
Khoirul AnamNIM : 2103168
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.......................................................................................... i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................ iii
HALAMAN MOTTO ........................................................................................ iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ v
HALAMAN ABSTRAK ................................................................................... vi
HALAMAN DEKLARASI ............................................................................... vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .................................................................. viii
HALAMAN DAFTAR ISI ................................................................................ x
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 6
D. Telaah Pustaka ............................................................................................ 7
E. Metode Penelian .......................................................................................... 8
F. Sistematika Penulisan .................................................................................. 11
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI MURABAHAH
A. Pengertian Murabahah ................................................................................ 13
B. Dasar Hukum Murabahah ........................................................................... 15
C. Rukun dan Syarat Murabahah .................................................................... 21
D. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-
MUI/2000 Tentang Murabahah ................................................................... 26
BAB III : PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
SYARIAH DEMAK
x
A. Profil PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak ................... 30
B. Praktek Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Demak..... 44
BAB IV : ANALISIS PRAKTEK JUAL-BELI MURABAHAH DI FIF
SYARIAH DEMAK
A. Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT Federal International Finance
(FIF) Syariah Demak ............................................................................. 50
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di PT
Federal International Finance (FIF) Syariah Demak ................................... 55
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................. 66
B. Saran ........................................................................................................... 67
C. Penutup ........................................................................................................ 67
DAFTAR PUSTAKA
xi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh
terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab, sebaliknya wajib
diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan
syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat.
Selain itu tetap dalam ruang lingkup yang jelas kehalalannya dan
menjauhkan dari yang jelas keharamannya serta menjaga dari yang syubhat.
Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sekarang ini semakin pesat
dan telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga keuangan
syari'ah itu antara lain Lembaga pembiayaan syariah, BMT, Asuransi Syari'ah,
Bank Syari'ah dan lain-lain. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan
bentuk perbankan dan pembiayaan yang bebas dari sistem bunga.1
Bermunculannya lembaga keuangan yang berusaha menerapkan praktek
syariah merupakan hal yang patut disyukuri. Akan tetapi masih saja banyak
praktek-praktek yang mereka lakukan ternyata tidak syar'i. Banyak kaum
muslimin yang terlena dengan embel-embel Syariah atau nama-nama
berbahasa Arab pada produk-roduknya, sehingga jarang di antara mereka yang
memperhatikan atau mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi yang
terjadi.
1 Syariah.org/forums/archive/index.php'M 11 .html
1
22
Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga
keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama.
Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan
menghapuskan system bunga, baik dalam mekanisme investasi (langsung
ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank) praktek atau sistem bebas
bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.2
Di antara sistem akad jual beli yang cukup banyak ditemukan pada
bank-bank dan lembaga keuangan syariah adalah apa yang disebut dengan
istilah murabahah, Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah
SAW dan para sahabatnya secara sederhana, murabahah berarti suatu
penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang
disepakati.3
Mengenai pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat
tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang
tersebut.4
Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli murabahah ialah, jika penjual
menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia
menyatakan atasnya laba dalam jumlah tertentu.5
2Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi,Yogyakarta: Ekonsia, 2004, hlm. 3.
3Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: III T Indonesia,2003, hlm 161
4 Ibid., hlm 1625 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemah Imam
Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3. hlm. 698
33
Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual-beli yang sama
sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk
jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah
beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi,
validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar
harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.
Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang
sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan
pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan
keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya
dikemudian hari secara tunai maupun cicilan.6
Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank
dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,
sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan atau
lembaga pembiayaan lebih berfokus kepada salah satu bidang saja apakah
penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada lembaga pembiayaan
melakukan keduanya. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah:
6Askarya, Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm,83
44
modal ventura, anjak-piutang, perusahan sewa guna usaha, asuransi dana
pensiun, dan pegadaian.7
Akad murabahah mulai banyak yang menggunakannya karena hampir
mirip dengan yang berlaku pada sektor konvensional. Sebagai faktanya, 99%
pembiayaan yang diberlakukan pada multifinance syariah berdasarkan akad
murabahah karena hal tersebut disesuaikan dengan hukum yang berlaku sesuai
syariah. Beberapa opini, seperti yang dikeluarkan oleh corporate secretary
Mandala Finance, mengatakan bahwa seluruh pembiayaan multifinance
menggunakan akad murabahah karena lebih aplikatif dan banyak digunakan
oleh kalangan perbankan.8
PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak merupakan
salah satu lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syariah
menjalankan konsep murabahah berdasarkan (Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan) PSAK No. 59, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan
harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan
pembeli. PT FIF Syariah Demak memberikan pelayanan pembiayaan
murabahah, yang berupa pembiayaan kepemilikan sepeda motor khususnya
sepeda motor Honda. PT FIF Syariah Demak memberikan bantuan
pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit atau cicilan dan
mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi
oleh calon debitur dalam memperoleh pembiayaan..
7 Kasmir, Bank dan Lembaga Keunangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2003, hlm. 2
8 file:///D:/wap/aplikasi%20akad%20murabahah.htm
55
Di dalam praktek murabaha yang dilakukan PT FIF syariah Demak
yaitu dalam menentukan harga jual, harga perolehan barang ditambah dengan
marjin keuntungan yang diinginkan akan tetapi semua biaya yang dikeluarkan
PT FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya
pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan
untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada
harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti
gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan
ke dalam harga untuk suatu transaksi.
Untuk mengikat kedua belah pihak maka dibuatlah perjanjian
pembiayaan dengan akad murabahah dimana dalam akad murabahah harus
dijelaskan secara terperinci dan jujur harga jual kepada kepada nasabah.
Dalam penandatanganan perjanjian akad murabahah nasabah tidak
dijelaskan secara terperinci tentang harga-harga penyusun harga jual sepeda
motor, nasabah hanya disuruh menandatangani perjanjian tanpa sempat
membacanya dan masih juga dikenakan biaya-biaya lainya diluar akad
perjanjian
Masyarakat umum tidak mau tahu kehalalan produk murabahah yang
dipraktekkan oleh PT FIF Syariah Demak. Mereka hanya mau mudahnya saja
tanpa melihat secara seksama proses tersebut dan juga praktek murabahah
yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak.
Berangkat dari fenomena di atas penulis bermaksud mengkaji secara
analisis bagaimana praktek pembiayaan murabahah di PT FIF Syariah
66
Demak. Dengan judul : ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK
B. Rumusan masalah
Berpijak dan latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa
permasalahan yang akan penulis kaji dan teliti dalam penelitian ini. Adapun
yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International
Finance (FIF) syariah Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan
murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak?
C. Tujuan Penulisan Skripsi
Setiap kegiatan yang kita laksanakan pastilah mempunyai sasaran dan
tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini,
adapun yang hendak dicapai antara lain:
1. Tujuan Formal
Yaitu untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademik guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam bidang Muamalah di
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo
Semarang.
2. Tujuan Material
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
77
a. Untuk mengetahui praktek pembiayaan murabahah di PT Federal
International Finance (FIF) syariah Demak.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek
pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF)
syariah Demak
D. Telaah Pustaka
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan
penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang
akan diteliti dengan judul ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN
MURABAHA DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
SYARIAH DEMAK tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari adanya
plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya
pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu
menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan
masalah tersebut beberapa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Moh. Faozan S.Hi (2004) alumni fakultas syari'ah Semarang dalam
skripsinya yang berjudul Studi Analisis Praktek Jual Beli Murabahah di
Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan (Relevansinya terhadap fatwa DSN
No.4/DSNMUI/IV/2000). Obyek kajian menitik beratkan pada relevansi
fatwa Dewan Syari'ah Nasional terhadap praktek Jual beli murabahah di
Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.
88
2. Danan Dany Shofa S.HI (2005) alumni fakultas syariah Semarang dalam
skripsinya yang berjudul: Study analisis terhadap pembiayaan
Murabahah di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang .
Skripsi ini membahas tentang praktek pembiayaan murabahah di Baitul
Mal wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang karena hal tersebut yang
paling diminati oleh konsumen dalam melakukan pembiayaan di BMT
Hudatama Semarang
Semua penelitian atau skripsi tersebut memiliki kesamaan topik
dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang murabahah. Meskipun
demikian, penelitian ini berbeda dengan focus-fokus penelitian yang sudah
ada tersebut yaitu adanya pembebanan biaya-biaya yang semestinya dilakukan
oleh pihak PT FIF syariah Demak seperti biaya gaji, biaya sewa gedung, dan
lain-lain. Nasabah tidak dijelaskan secara jujur dan terperinci harga-harga
penyusun harga jual suatu sepeda motor seperti tidak ditunjukannya kwintasi
pembelian dan harga sudah ditentukan diawal oleh PT FIF syariah Demak
sebelum kesepakatan tercapai antara nasabah dengan PT FIF syariah Demak.
E. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang perlu dan sesuai dengan judul skripsi
adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di PT FIF Syari'ah
Demak, penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mendeskripsikan
bagaimana fakta yang terjadi di PT FIF syariah dan analisis kasus tersebut
dalam perspektif hukum Islam, agar tercapai penulisan skripsi ini lebih
99
subyektif dan relevan, maka dalam penulisan ini menggunakan metode
sebagai berikut:
1. Sumber Data.
a. Data Primer
Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi
ini, dan karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi
sumber utama adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi
tentang praktek pembiayaan murabahah di PT FIF syariah Demak
b. Data Sekunder
Sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa.
Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku
referensi yang akan melengkapi hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi yang telah ada.9 untuk itu beberapa sumber buku atau data
yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku
yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang jual-beli
murabahah.
2. Metode Pengumpulan Data.
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
a. Observasi Yaitu usaha-usaha yang dilakukan guna mengumpulkan
data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap fenomena-fenomena yang diteliti Ini berkaitan tentang
pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT FIF syariah Demak
hlm. 91
9 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2001,
11
metode mi dijadikan sebagai tahapan pertama yang digunakan untuk
memperoleh data-data tentang keadaan dan kondisi tempat penelitian.
b. Interview/wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya
jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan
kepada tujuan penyelidikan.10 Metode ini digunakan untuk
memperoleh data tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT
FIF syariah Demak. Hal ini akan penulis lakukan dengan cara
mengadakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
3. Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa
data mengambil kesimpulan dan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah
untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam Pengolahan data
ini penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu metode yang
digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian
diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata
atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.11
Untuk menganalisa data yang diperoleh, maka penelitian yang
meliputi edition, pengelompokan klasifikasi, dan penyajian data. Yang
dimaksud adalah bahwa data yang telah diperoleh tentang pelaksanaan
pembiayaan murabahah di FIF Syari’ah Cabang Demak dengan
hlm.42.
10Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, t.th,
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm.209.
11
pendekatan kualitatif kemudian menafsirkannya dengan bentuk deskriptif
tentang pelaksanaan pembiayaan murabahahdi FIF Syari’ah Cabang
Demak. Dengan pengertian tersebut analisis ini dimaksudkan sebagai
usaha penyajian data tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di FIF
Syari’ah Cabang Demak.12
Upaya analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan
antara fakta yang dihasilkan dan penelitian di lapangan (pelaksanaan
pembiayaan murabahah di PT PIF syariah Demak) dengan teori yang
berupa konsep hukum Islam yang ada.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Dalam memaparkan isi skripsi ini, penulis perlu menjelaskan secara
global serta akurat pada tiap-tiap bab agar sedikit banyak dapat mengantarkan
sebagai gambaran skripsi yang akan penulis bahas nantinya. Adapun bab-bab
dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan di bawah ini,
yaitu :
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penulisan Skripsi
D. Telaah Pustaka
E. Metode Penulisan Skripsi
12 Lexy J. Moleong., Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya Offset, Cet. Ke-25, 2008, hlm. 248-249.
11
F. Sistematika Penulisan Skripsi
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI MURABAHAH
A. Pengertian Murabahah
B. Dasar hukum Murabahah,
C. Rukun dan syarat Murabahah
D. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor
04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah
BAB III : PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK
A. Profil PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak
B. Praktek murabaha di PT Federal Intemational Finance (FIF)
Demak
BABIV: ANALISIS PRAKTEK JUAL-BELI MURABAHAH DI FIF
SYARIAH DEMAK
A. Analisis praktek pembiayaan murabahah di PT Federal
International Finance (FIF) syariah Demak
B. Analisis hukum Islam praktek pembiayaan murabahah di PT
Federal International Finance (FIF) syariah Demak
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
C. Penutup
BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI MURABAHAH
A. Pengertian Murabahah
Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli dan secara operasional
murabahah merupakan salah satu produk lembaga keungan Islam diantara
produk-produk yang lain.
Dalam buku-buku Fiqih Muamalah Islamiah yang membahas jual beli
sangat banyak jumlahnya. Jumlahnya bisa mencapai puluhan, namun yang
dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan
investasi dalam perbankan syariah hanya tiga: (1). bai'al murabahah, (2).
Bai'as Salam, (3). bai'al istishna.1
Pengertian murabahah dalam etimologi Bahasa Arab adalah
murabahah atau ةѧѧحبارم asal kata dari ism masdar حѧѧبر yang berarti :
keuntungan.2 Jadi jual beli murabahah, arti etimologinya saling mengambil
laba. Maksudnya :
ر ةدايز عم هب بح مولعمعيب مب ةعلسلاااهارتشا
Artinya: Menjual barang dagangan sesuai harga modal plus laba tertentu.
Dalam bahasa Inggris: Resale with a stated profit.3 Sayyid Sabiq
mengartikan murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang
berikut keuntungan yang diketahui.4
1Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: Wicaksana, 2002, hlm. 61.2 Ali Mutahar, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, hlm. 552.
3 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemah ImamGhazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3, 2007, hal. 45
13
11
Sedangkan pengertian murabahah dalam terminologi menurut ulama
1. Menurut Ibnu Rusyd, jual beli murabahah ialah jika penjual menyebutkan
harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan
atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.5
2. Menurut Adiwarman Karim, murabahah adalah suatu penjualan barang
seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya,
seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan
keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan
dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga
pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.' 6
3. Menurut Zaenul Arifin, murabahah adalah jual-beli di mana harga dan
keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam
lembaga keuangan: pada sisi aset, murabahah dilakukan antara nasabah
sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan
disepakati di awal. Pada sisi liabilitas, murabahah diterapkan untuk
deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabahah saja. 7
Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk
jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi
harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang
4 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 11, Terj, Kamaludin A Marzuki, “Fiqh Sunnah jilid 11”, Bandung: Pustaka, 1988, hlm 83.
5Ibnu Rusyd, op,cit hal 456Adiwarman Karim, op.cit., hlm. 103.7Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,
Jakarta: alvabet, 2000, hlm. 200.
11
tersebut dari tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat
keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya
perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan
di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak
dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda deferredا
payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang
mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi
pembayaran di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam.8
Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah
adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan
keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
B. Dasar Hukum Murabahah
Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual
harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat
keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli
komputer dari grosir dengan harga Rp l0.000.000,00, kemudian ia
menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual kepada si
pembeli dengan harga Rp l0.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran
tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan
mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang
8Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 81.
11
akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan
dibayar secara angsuran.9
Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari
alquran maupun hadis, yang ada hanyalah refrensi tentang jual-beli dan
perdagangan . jual-beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqih
Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan rujukan dasar
akad transaksi al-Murabahah, adalah:
1.Al-Qur'an
a. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275
(275 : اةرقبل لا راب ( رم ح و يع الب ل للاه أح و
Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).10
b. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282
(282 : اةرقبل ) تم يع با ذا ت
ا إ دو ه وأش
Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al- Baqarah: 282).11
c. Al-Qur'an, surat An-Nisa'ayat 29
(29 :اءاسنل )
كم
نم
7رضا
ت ن
ة ارج
تونك
تن
إال
Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An-Nisa': 29).12
hlm. 101
9Syafi'i Antonio, Bank Syariiah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2003,
1110Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya:
DEPAG RI, 1978, hlm. 69.11Ibid., hlm. 70.12Ibid., hlm. 122.
11
2. Al-Sunnah, di antaranya:
a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah
بسكلا ئل أى س لم س يه و ل صىل الل هع
بى أن لان عفا ن ر
عة رفا
عن رازبلا ) 13رهاو ر ( رو مب
7عي ب
لوك
7 ده ل بي رج للا م قال ع ب؟
يطأ
Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Ibnu Majah, Hakim mensahihkannya).
Maksud mabrur dalam hadiş di atas adalah jual-beli yang
terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain,
b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah
ع بي ما لا إن لم س يه و ل صىل الل هع
نه ع هجا
نبا
ان حب بنا ج خر
أو
14 ( ىقهيبلا نباو مهجا رهاو ) رضا ت عن Artinya: Dan dikeluarkan dari Ibnu
Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus
saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).
3. Ijma'
Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain
11yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang
sesuai.15 Diantara pendapat ulama mengenai murabaha
13Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, Subul as-Salam, Kairo: Syirkah MaktabahMustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 4.
14Ibid.,15Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147.
22
1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa murabahah termasuk perbuatan yang
dibolehkan tetapi tidak disukai (makruh tahrim) karena hal itu merupakan
perbuatan yang mendekati haram. Dimana ketika si pembeli dan penjual
sepakat untuk menentukan harga pada awal mulanya dan penjual
memberitahukan pada waktu perjanjian jual beli, apabila penjual tidak
memberitahukan harga pokok maka boleh menambah harga jual barang
(margin) bahkan hal tersebut adalah perbuatan yang terpuji, karena
terdapat manfaat bagi penjual berupa keuntungan dari barang dagangan
dan apabila terjadi suatu kebohongan yang diketahui lewat bukti-bukti,
pengakuan, sumpah, maka pembeli berhak untuk mengambil barang
dagangannya melalui akad yang baru atau barang yang telah ia beli
dikembalikan dan membatalkan akad.16
2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa murabahah termasuk perbuatan yang
menyalahi keutamaan (khilafatul aula’) dikarenakan hal tersebut
membutuhkan banyak sekali keterangan sehingga jual beli tersebut dapat
mengakibatkan kerusakan (fasik) pada akad yakni apabila murabahah
tersebut dilakukan sebelum menyebut dan menyepakatinya, adapun jika
tidak menyebutkan harga pokok penjualan ditambah keuntungan kepada
pihak pembeli maka hukumnya haram, maksudnya penjual harus
menerangkan barang dagangannya dan setiap hal yang bisa menjadikan
nilai tambahan terhadap harga, apabila hal tersebut tidak diperhatikan
dapat mengakibatkan putusnya akad.
16 Abdurrahman Al Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al- Madzhab Al- Arba’ah Juz Tsani, Mesir: Al-Makrabah Al-Tujjariyah Al- Kubro, tth. hlm 278-279.
22
3. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa murabahah diharamkan apabila
pemberitahuan harga pokok dan keuntungan dilakukan setelah menetapkan
harga jual dan kesepakatan tersebut dilakukan secara terang-terangan.
Tetapi apabila penjual berkata sehingga menyebutkan harganya dengan
samar, hal demikian bukan termasuk kesepakatan terhadap harga karena
akadnya dilakukan tidak secara jelas, maka hal tersebut tidak diharamkan
4. Madzhab Hambali berpendapat bahwa murabahah diharamkan apabila,
pemberitahuan harga pokok ditambah keuntungan kepada pihak pembeli
(tawar menawar) dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan
pembeli terhadap akad yang dilakukan secara terang-terangan atau jelas.17
Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan murabahah antara
lain:
1. la harus digunakan untuk barang-barang yang halal
2. Biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui
oleh pembeli
3. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas
harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (cost of
goods sold) dan margin keuntungan
4. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai
hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian
17 Ibid. hlm 279.
22
5. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka
perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah
menurut syariat Islam.
6. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip
bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam:
a. Pembiayaan pengadaan barang
b. Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit (L/C)
7. Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang
membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada
saat itu ia kekurangan likuiditas. la meminta pada bank agar
membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada
saat diterima. Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus
margin keuntungan yang telah disepakati. Untuk menjaga hal-hal yang
tidak diinginkan kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-
ketentuan yang telah disepakati bersama.
Bank : Harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi
pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat yang
lainnya.
Pemesan :Apabila barang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak
untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya
secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para yuris
22
muslim karena peranan telah dianalogikan dengan dhimmah
(hutang) yang harus ditunaikan.18
C. Rukun dan Syarat Murabahah
Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang
harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun jual beli maka lebih
dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi
maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu
pekerjaan,"19 sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang
harus diindahkan dan dilakukan."20 Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa
menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu
yang lain atau sebagai tanda,21 melazimkan sesuatu.22
Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala
sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan
tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan
adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.23 Hal ini sebagaimana
dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan
18Muhamad, op.cit., hlm. 284
19Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 2004, hlm. 966.
20Ibid., hlm. 1114.21Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 6422Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3423Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004,
hlm. 50
22
suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan
sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan
adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan efeknya.24 Hal senada
dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu
yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat
berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti
wujudnya hukum.25 Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu
yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan
bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah
penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.26
Murabahah menurut Dr. Wahbah Zuhaili dibutuhkan beberapa syarat
antara lain:
ملعلا (1 نمثالب لوألا
Mengetahui harga pertama (harga pembelian), Pembeli kedua
hendaknya mengetahui harga pembelian.
ملعلا حبرالب (2
Mengetahui besarnya keuntungan, Hendaknya margin keuntungan
juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut
termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui harga
merupakan syarat sah jual beli.
لاملا (3 نم نا تايلثملا نوكي سأر
24Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.25Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.
26Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: PilarMedia, 2006, hlm. 25.
22
Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan
sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
ةبسنالب الول (4 نمثلل ىف ود ابرلا ا الوما ابرلا بترتيالأ جو ىلع ةحبارملا
Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan
riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang
ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang
sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah.
لوالا (5 نا دقعلا احيحص نوكي
Transaksi pertama haruslah sah secara syara’, Jika transaksi pertama
tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah,
karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai
tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah
ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal
bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.27
Rukun jual beli ada tiga, yaitu aqid (penjual dan pembeli), ma'qud
alaih (obyek akad), shigat (lafaz ijab kabul).
1. aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad,
2. Ma'qud alaih (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:
Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah
penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya,
27 Wahbah Az-Zuhaili, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu jilid V, Damaskus: Dar-Al-Fikr, Cet. Ke-2, 1989 , hlm. 704-705
22
a. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-
benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti
menjual babi, cecak dan yang lainnya.
b. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika
ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
c. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini
kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah,
sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang
tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
d. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat,
e. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak
seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi
miliknya.28
f. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat
diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran
yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan
keraguan salah satu pihak.
3. Shigat (lafaz ijab kabul)
Ijab dan kabul terdiri dari qaulun (perkataan) dan fi'lun
(perbuatan). Qaulun dapat dilakukan dengan lafal sharih (kata-kata yang
jelas) dan lafal kinayah (kata kiasan/sindiran).
Adapun rukun dan syarat murabahah sebagai berikut:
28Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002, hlm. 72-73
22
Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada
beberapa, yaitu:
1). Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk
dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan
membeli barang;
2). objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga); dan 3)
shighah, yaitu Ijab dan Qabul.
Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut.
a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual
secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan
dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan
tingkat keuntungan yang diinginkan.
b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan
kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu
dari biaya.
c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh
barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan
ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin
keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi,
pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa.
tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga
untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang
meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
22
d) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang
dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan,
barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip
murabahah.
Contoh (1) : A membeli sepasang sepatu seharga Rpl00 ribu. A ingin
menjual sepatu tersebut secara murabahah dengan margin 10 persen.
Harga sepatu dapat ditentukan secara pasri sehingga jual beli murabahah
tersebut sah.29
Contoh 2) : A membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan harga
Rp500 ribu. A dapat menjual paket jas dan sepatu dengan prinsip
murabahah. Akan tetapi, A tidak dapat menjual sepatu secara terpisah
dengan prinsip murabahah karena harga sepatu secara terpisah tidak
diketahui dengan pasti. A dapat menjual sepatu secara terpisah dengan
harga lumpsum tanpa berdasar pada harga perolehan dan margin
keuntungan yang diinginkan.
D. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-
MUI/2000 Tentang Murabahah
1. Ketentuan umum murabahah dalam bank syari’ah adalah sebagai berikut:
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasi nya
29Ascarya, op.cit., hlm. 82.
22
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, semisal pembelian dilakukan secara berhutang
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah keuntungan,
dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok
barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu yang telah disepakati
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang secara prinsip menjadi milik bank
2. Ketentuan murabahah kepada nasabah
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu
barang atau asset kepada bank
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu asset yang di pesannya secara sah dengan pedagang
c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah kemudian
nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang
33
telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat
kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dengan uang muka tersebut
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh
bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada
nasabah
g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang
muka, maka:
1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga
2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah
wajib melunasi kekurangannya
3. Jaminan dalam murabahah
a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan
pesanan nya
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat
dipegang
4. Hutang dalam murabahah
33
a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya
dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas
barang tersebut. Keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban
menyelesaikan hutangnya kepada bank
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir,
ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya
c. Jika barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awak. Ia tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di
perhitungkan.
5. Penundaan pembayaran dalam murabahah
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian hutangnya
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja, atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian
dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.
6. Bangkrut dalam murabahah
Jika nasabah dinyatakan telah pailit dan gagal menyelesaikan
hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup
kembali, atau berdasarkan kesepakatan.30
30 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ahNasional, Ciputat: CV. Agung Persada, 2006, hlm 24-27.
BAB III
PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK
A. Profil PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak
1. Sejarah Singkat FIF Sejarah Singkat FIF Syariah Demak
PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak didirikan
dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989.
Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam
bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.
Pada tahun 1991, Perseroan merubah nama menjadi PT Federal
International Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan
guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri
pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika
badai krisis moneter mulai menerpa pada tahun 1997, saat itu pula
merupakan titik balik bagi Perseroan untuk melakukan konsolidasi internal
dalam rangka persiapan menuju ke suatu system komputerisasi yang
tersentralisasi dan terintegrasi. Walaupun krisis moneter tersebut di luar
dugaan berkembang menjadi krisis multidimensi, namun berkat kerja keras
jajaran Direksi beserta seluruh karyawan Perseroan tetap dapat berjalan.1
1 Dokumen PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak.
30
33
Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra
International, Tbk ini, tahun demi tahun lebih memantapkan dirinya
sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya,
sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama tahun 2002 hingga obligasi
kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang positif dari para
investor.2
2. Visi Misi
Adapun yang menjadi visi misi PT Federal International Finance
(FIF) Syariah Demak adalah:
Visi: "Menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara
individual"
Misi :
1. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-
hatian.
2. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk
Astra
3. Memenuhi harapan para pelanggan, karyawan, pemegang saham,
kreditur dan pemerintah
4. Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan
3. Nilai Dan Budaya
2 Ibid.,
33
NILAI
1. Memberikan yang terbaik kepada stakeholder
2. Menghargai prestasi individu dengan tetap mengedepankan
kerjasama
3. Semangat untuk mencapai kesempurnaan
4. Home » Profil » Visi & Misi
5. Peduli dan berbagi kepada sesama
BUDAYA
1. Mengejar kreativitas dan inovasi yang berkesinambungan
2. Bekerjasama dalam mencapai tujuan
3. Mengutamakan integritas dalam bekerja.
4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah
1). Prinsip Jual Beli Syariah
Menempatkan nilai-nilai religi saat menjalankan idealisme
usaha dalam bingkai semangat yang dilandasi nilai-nilai universal
untuk kemaslahatan ummat dalam memijudkan transaksi yang adil dan
mencegah kemgian atau beban yang memberatkan di kemudian hari.
2). Universal
Tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras dan
golongan dalam memberikan pelayanan.
33
3). Jelas
Prinsip ini tercermin dari penyampaian informasi dalam
kontrak mengenai tanggungjawab dari kondisi pembiayaan yang
disepakati bersama.
4). Bersih
Hanya menggunakan tata cara pembiayaan Syariah untuk
menjamin semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan
syariah.
5). Terbuka
Penawaran harga disampaikan secara detail dan transparan
mengenai harga pokok produk dan margin keuntungan yang
diinginkan oleh FIF sebagai total biaya yang harus ditangguiig oleh
pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama.
6). Adil
Melalui pembiayaan Syariah, FIF menempatkan nasabah
pengguna dana dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang
berimbang.
7). Jujur
Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada.
33
Pembiayaan Syariah Pembiayaan Syariah.
5. Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIF) Syariah
Demak
Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIF) Syariah
Demak
KA-POS/READHEAD KRISTIAWAN
Credit ops Ar Ops R Finance- Yustinus Nuryanto - - Singgih- Rudi Prayitno - - Yunus
Hartana- Maskan
Customer servis-Diana - catur
Colector
-Joko R-Slamet G-Gion
Kasir- Resti- Dian
OBHerdy K.
33
Contoh perjanjian pembiayaan syariah sebagai berikut:
PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Pada hari ini tanggal........ bulan .... tahun dua ribu.......(...) dibuat dan
ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut
"Perjanjian") oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:
a. PT Federal Internationa) Finance, berkedudukan di Jakarta dan berkantor
cabang
b. Secara bersama-sama dan atau masing-masing selanjutnya disebut Pihak
Pertama
c. Nama .....pekerjaan: bertempat tinggal di......sebagai Pemegang Kartu
Identitas... nomor..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
berkedudukan di.... selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama selanjutnya
disebut "Para Pihak") tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut:
1. Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia pembiayaan yang antara lain
bergerak di bidang pembiayaan konsumen secara syariah
2. Pihak Kedua adalah orang atau badan yang menerima pembiayaan secara
syariah dari Pihak Pertama
3. Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan pembiayaan dalam rangka
pengadaan barang secara syariah.
33
4. Pemberi Jaminan adalah orang atau badan yang memberikan jaminan
kebendaan berupa Barang untuk menjamin pelunasan kewajiban Pihak
Kedua.
5. Dealer adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang
penyediaan Barang.
6. Barang adalah setiap unit sepeda motor tipe apapun dan /atau barang
lainnya yang diperoleh melalui Pembiayaan Murabahah.
7. Barang Jaminan adalah Barang yang dijaminkan kepada Pihak Pertama
sehubungan dengan kewajiban Pihak Kedua.
8. Ganti Kerugian adalah Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan
oleh Pihak Pertama dalam rangka penagihan hak sebagai akibat dari
terlambat atau tidak terpenuhinya pelaksanaan
9. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban baik sebagian
maupun seluruhnya atas perjanjian oleh Pihak Kedua/Pemberi jaminan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak seakat dan saling
mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan syariah dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1: Pembiayaan Murabahah
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak seakat dan saling
mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan syariah dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
33
Pasal 1 : Pembiayaan Murabahah
Pihak Pertama setuju untuk menyediakan Pembiayaan Murabahah
dengan jaminan hak milik secara fidusia atas Barang jaminan kepada pihak
Kedua, guna pengadaan Barang berupa: . …...dengan spesifikasi berikut:
Merk/Tipe : ...............................................................................
Nomor Rangka; ..............................................................................
Nomor Mesin :...............................................................................
Tahun : ..................................................................................
Warna :.............................................................................
Nomor BPKB : ..............................................................................
atau Barang pengganti lainnya yang ada di kemudian hari yang
memenuhi syarat/ketentuan dan disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Pertama
yang diperoleh dari Dealer beralamat di….
Pasal 2 : Margin Keuntungan dan Total Kewajiban
1. Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini mengadakan
Barang dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima Barang dengan
baik. Atas pengadaan Barang tersebut, Perjanjian ini berlaku sebagai tanda
bukti penerimaan barang yang sah,
2. Pihak Kedua atas Pembiayaan Murabahah ini sepakat dan mengikatkan
diri untuk membayar Pokok Pembiayaan yang dihitung berdasarkan
perhitungan sebagai berikut:
� Harga OTR : Rp...........................................................
� Premi Asuransi TLO: Rp..............................................................
33
� Biaya Administrasi : Rp……………………………………….
� Harga Perolehan : Rp..............................................................
� Uang Muka ; Rp...............................................................
� Pokok Pembiayaan : Rp.........................................................
3. Pihak Kedua sepakat Margin keuntungan Pihak Pertama sebesar:
4. Maka atas pengadaan Barang tersebut, berdasarkan perhitungan pada ayat
2 dan 3 pasal ini, maka Pihak Kedua secara sah dengan ini memiliki
kewajiban kepada Pihak Pertama, selanjutnya disebut Total Kewajiban.
sejumlah:…….Dalam jangka waktu ........ bulan, Angsuran per bulan :
Rp...............................Angsuran terakhir ;
Rp...............................Angsuran l jatuh tempo pada
tanggal....................pembayaran angsuran selanjutnya pada tanggal……
bulan…….
Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal
sebagaimana tersebut di atas. Telah dibaca, dimengerti dan disepakati isi
perjanjian ini.
Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran, Denda dan Ganti Kerugian
1. Pihak kedua sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk
membayar kembali Total Kewajiban, sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini,
dengan cara mengangsur dengan tertib dan teratur seusai jadwal
pembayaran angsuran dengan tanpa perlu terlebih dahulu dilakukan
penagihan/pemberitahuan oleh Pihak Pertama.
33
2. Cara pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat
dilakukan secara tunai, cheque, bilyet giro, atau cara fain yang disetujui
dan sediakan oleh Pihak Pertama.
3. Pembayaran dengan cheque dan/atau bflyet giro harus dibuat atas nama
"PT Federal International Finance" Pembayaran tersebut dianggap sah
diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau dipindahbukukan oleh
Pihak Pertama sebagaimana mestinya.
4. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran di atas, dengan tidak
mengurangi ketentuan mengenai Wanprestasi dan Berakhirnya Perjanjian,
Pihak Kedua sepakat membayar dengan keterlambatan sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu Rupiah) ditambah dengan Ganti Kerugian.
5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian dan
pembukuan. Pihak Pertama merupakan bukti mutlak, sempurna dan
mengikat terhadap Pihak Kedua dan Pemberi Jaminan sehubungan dengan
Pembiayaan, Jaminan dan seluruh jumlah yang wajib dibayar oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat
sepanjang mengikuti persyaratan dan/atau perhitungan Pihak Pertama.
Pasal 4 : Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan dan Asuransi
1. a. Dengan diterimanya Barang oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua/pemberi
jaminan setuju untuk menyerahkan Barang sebagai Barang jaminan
b. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan/diri untuk
memelihara dan menjaga Barang jaminan tersebut sebaik-baiknya dan
44
memperbaiki segala kerusakan atas biaya Pihak Kedua/Pemberi
Jaminan.
c. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri kepada
Pihak Pertama dan/atau kuasanya untuk setiap waktu mengizinkan
Pihak Pertama dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa
kondisi Barang Jaminan di manapun Barang Jaminan itu berada
2. a. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat bahwa atas segala risiko hilang
atau musnahnya Barang jaminan karier &sebab apapun juga
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga/Pemberi Jaminan,
sehingga dengan hilangnya atau musnahnya Barang Jaminan tidak
meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-
kewajiban Pihak Kedua terhadap &.Pihak Pertama, bagaimana
ditentukan dalam Perjanjian ini.
b. Pihak Kedua/Pemberi jaminan sepakat untuk mengasuransikan Barang
Jaminan ke perusahaan asuransi yang disediakan oleh Pihak Pertama
dengan biaya-biaya ditanggung oleh Pihak Kedua/Pemberi Jaminan
yang dibayarkan
c. Jika Barang jaminan yang Pemberi Jaminan hilang sebagaimana Pihak
Kedua/Pemberi jaminan sepakat untuk menerima penggantian asuransi
apabila klaim asuransi dapat dicairkan) memperhitungkannya dengan
seluruh/sisa kewajiban yang masih setelah dikurangi dengan maya
dan/atau ongkos-ongkos dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk
44
mengajukan, mengurus menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian
asuransi.
Pasal 5 : Wanprestasi
Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri kepada
Pihak Pertama dan atau kuasanya lelah terjadi keadaan wanprestasi
yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan den tidak
perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu
atau lebih keadaan sebagai berikut:
1. Pihak Kedua talak dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah
satu lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
2. Pihak Kedua mulai melakukan Kewajiban pembayaran angsuran
pada tanggal jatuh tempo angsuran
Pasal 6 : Ketentuan Pidana
1.Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dilarang mengalihkan dengan cara
apapun,
termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjual atau
menyewakan Barang Jaminan kepada pihak lain kecuali dengan
persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Perbuatan sebagaimana ayat (1) pasal ini tanpa persetujuan
tertulis dari Pihak Pertama merupakan perbuatan pidana
berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pasal 7 : Berakhirnya Perjanjian dan Konsekuensinya
Perjanjian ini akan berakhir apabila :
44
a. Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Pihak
Pertama.
b. Salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Perjanjian ini dan atau telah terjadi keadaan
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas.
c. Barang jaminan yang berada di bawah penguasaan Pihak
Kedua/Pemberi Jaminan hilang atau musnah disita atau terancam di
suatu tindakan pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab
e. Atas pertimbangan Pihak Pertama disertai dengan pernyataan Pihak
Kedua, Pihak Kedua menyatakan tidak sanggup lagi untuk
meneruskan pembayaran.
f. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dinyatakan pailit diletakkan di bawah
pangampuan, meninggal dunia atau mengajukan penundaan
pembayaran kewajibannya.
Dengan berakhirnya perjanjian karena sebab-sebab diatas, maka:
a. Pihak pertama berhak menuntut pelunasan kepada Pihak Kedua.
Sebagaimana pihak kedua setuju untuk melakukan pelunasan atas
seluruh atau sisa kewajiban pembiayaan yang masih ada, untuk
seketika dan sekaligus lunas.
b. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi seluruh/ sisa
kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua sepakat
mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan
kepada Pihak Pertama untuk dijual guna pelunasan seluruh/ sisa
44
kewajibannya sebagaimana Pihak Pertama berhak untuk
mengambil atau menerima kembali penyerahan Barang Jaminan
serta melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan
memperhitungkannya dengan seluruh/sisa kewajiban yang masih
ada dari pihak Kedua atau dan pihak lain siapapun yang
menguasai Barang jaminan tersebut. Dalam hal hasil penjualan
tersebut lebih besar dari sisa kewajiban Pihak Kedua, maka Pihak
Pertama akan memberikan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua
demikian pula berlaku sebaliknya.
Pasal 8 : Penyelesaian Sengketa
Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian
ini, Para Pihak setuju:
1. Memilih cara penyelesaian secara musyawarah mufakat;
2.Jika cara penyelesaian pada ayat (1) di atas tidak terjadi kesepakatan,
tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, maka Para Pihak memilih
domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang
Pihak Pertama.
Pasal 9 : Lain-lain
1. Segala sengketa atau resiko kerugian lainnya yang timbul selama
Perjanjian ini berlangsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada
kondisi Barang, dokumentasi Barang seperti Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) dan/atau Bukti Kepemilikan Kendaraan
44
Bermotor (BPKB) tidak akan menghalangi pelaksanaan hak-hak
dan kewajiban para Pihak sesuai isi Perjanjian.
2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Pihak
Pertama untuk mengalihkan atau menjaminkan semua hak atau
piutang yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak lain. dengan
cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh maupun sebagian.
3. Jika terdapat pihak lain yang terkait dalam pembiayaan, maka:
a. Pihak Pertama berhak menunjuk dan dengan m memberi kuasa
kepada salah satu Pihak Pertama lainnya untuk menandatangani,
mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung
jawab dan kewajiban selaku Pihak Pertama.
b. Pihak Pertama berhak atas angsuran dan jaminan secara pari
pasu dan proporsional menurut pembiayaan, sesuai haknya
masing-masing.
4. Segala beban pajak, bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul
berhubungan dengan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi
tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua,
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan
ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak.
B. Praktek Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Demak
proses pengajuan pembiayaan murabahah sebagai berikut:
a. Nasabah datang ke FIF untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor
dengan membawa beberapa persyaratan sebagai berikut:
44
1) Nasabah membawa identitas diri asli dan foto copy KTP suami istri.
2) Nasabah membawa Kartu Keluarga, rekening listrik.
3) Nasabah membawa slip gaji pegawai
b. Kemudian pihak FIF melakukan survey, setelah proses penyurveiyan
kemudian pihak FIF berhak menentukan apakah pengajuan pembiayaan
itu di terima atau ditolak.
Setelah pengajuan pembiayaan itu di setujui oleh pihak FIF kemudian
pihak FIF mengeluarkan unit sepeda motor.
Pembiayaan murabahah adalah produk yang dijalankan oleh PT FIF
syariah Demak merupakan interprestasi dari pembiayaan jual-beli, hal ini
dimaksutkan untuk menghindari praktek system bunga yang dipraktekkan oleh
lembaga keuangan konvensional
PT FIF syariah mengartikan pembiayaan murabahah adalah akad jual-
beli atas barang tertentu dan penjual menyebutkan margin keuntungan kepada
nasabah. Syarat utama dalam pembiayaan murabahah adalah mengetahui
harga dasar dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dalam
menentukan harga jual nasabah tidak dijelasakan secara terperinci biaya-biaya
apa saja yang dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak guna
memperoleh barang.
Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah
Demak terkait dengan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah
tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi
dimasukan biaya administrasi, biaya administrasi tersebut terdiri dari biaya-
44
biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak yang
harus ditanggung dalam menjalankan bisnis ini, sepertiy biaya untuk menggaji
karyawan, biaya listik dan air dan biaya-biaya lainnya. Dengan asumsi
tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan biaya-biaya terkait
dengan pembiayaan suatu nasabah.
Contoh kasus:
Bapak Ahmad Ihwan melakukan transaksi jual beli murabahah atas
sepeda motor dengan pihak FIF syari’ah
1. Harga OTR (Or, The Road) Rp. 19.200.000
2. Premi Asuransi TLO (Total Loss Only) Rp. 323.000
3. Biaya Administrasi Rp. 700.000
4. Harga Perolehan Rp. 20.223.000
5. Uang Muka Rp. 5.000.000
6. Pokok Pembiayaan Rp. 15.223.000
Kedua pihak sepakat margin keuntungan pihak pertama sebesar Rp.
2.777.000. Dengan ini total kewajiban yang harus dibayar bapak Ahmad
Ihwan adalah sebesar Rp. 18.000.000 dalam jangka waktu yang sudah
disepakati selama 12 bulan, jadi angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.458 .000
Awal mulahnya dalam proses penandatanganan perjanjian murabahah
pihak PT FIF Syariah Demak menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa
saja yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah Demak guna memperoleh barang
dan margin keuntungan kepada nasabah, namum dalam perkembanganya
JENIS/TYPE UANGMUKA
ANGSURAN PER BULAN/ARREAR
12 BLN 24 BLN 36 BLN 48 BLNMEGA PRO
CW19 200 000
3 000 0003 500 0004 000 0004 500 0005 000 000
1 652 0001 603 0001 555 0001 506 0001 458 000
963 000935 000907 000880 000852 000
742 000721 000700 000679 000658 000
618 000600 000582 000565 000
44
nasabah tidak menginginkan proses yang berteleh-teleh dan merepotkan,
nasabah menginginkan proses yang cepat dan istan3
Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga tidak
disampaikan secara detail dan transparan mengetahui harga pokok dan margin
keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang
harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Nasabah
ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini
dikarenakan nasabah sangat membutukan kendaraan bermotor dan dalam
pengambilan STNK dan BPKB nasabah masih dikenakan biaya-biaya diluar
akad murabahah.4
Tingkat keuntungan yang diinginkan oleh PT FIF Syariah Demak
berbeda-beda tergantung lamanya jangkah waktu angsuran semakin besar
pulah keuntungan yang diinginkan oleh PT FIF Syariah Demak dan juga
harga sudah ditentukan di awal sebelum akad tersebut dilakukan
5
3 Wawancara dengan Bapak Kristiawan selaku readhead/Kepala PT FIF Syariah PosDemak pada tanggal 25 Mei 2009.
4Hasil Wawancara dengan bapak Didin, selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal 25, 26, 28 Mei 2009.
5 Brosur PT FIF Syariah Demak
44
Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah
Demak terkait dengan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah
tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi
dimasukan biaya administrasi, biaya administrasi tersebut terdiri dari biaya-
biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak yang
harus ditanggung dalam menjalankan bisnis ini, sepertiy biaya untuk menggaji
karyawan, biaya listik dan air dan biaya-biaya lainnya. Dengan asumsi
tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan biaya-biaya terkait
dengan pembiayaan suatu nasabah.
Didalam akad murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak
terdapat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang harus ditandatangani
oleh nasabah6 yang berisi tentang serah terima pemberian kuasa atas barang
dari nasabah kepada PT FIF Syariah Demak yang kemudian benda tersebut
digunakan oleh nasabah
Berdasarkan hasil wawancara dengan PT FIF Syariah Demak
dijelaskan sebagai berikut:7
1. Akad jual beli atas barang tertentu dan penjual menyebutkan dengan jelas
marjin keuntungan yang diperoleh kepada pembeli
2. dulu praktek pembiayaan murabahah dijelaskan secara rinci dan detail
syarat dan ketentuan akad murabahah oleh FIF namun dalam
perkembangannya masyarakat tidak mau proses yang bertele-tele dan lama
masyarakat menginginkan yang cepat atau instant.
6 Dokumen7 Ibid
44
3. Peluang pembiayaan murabahah di Demak sangat bagus ini disebabkan
oleh mayoritas masyarakat Demak beragama Islam, tidak menutup juga
kemungkinan juga nasabah yang non muslim juga banyak. Masyarakat
Demak lebih suka menggunakan akad murabaha daripada akad reguler.
4. Masyarakat Demak tidak mau melakukan sistem murabahah secara murni
yaitu tidak mau proses yang lama dan bertele-tele.
5. Masyarakat Demak yang religius
Lebih murah dari pada yang reguler
Transparan
6. Program Head offis
7. menyambut baik dengan adanya pembiayaan yang berbasisi syariah
8. disosialisasikan lebih detail agar customer lebih mengerti
Adapun berdasarkan wawancara dengan para nasabah PT FIF Syariah
Demak dijelaskan sebagai berikut:
a) sebaiknya fif jangan langsung memintak kita menandatangani Surat
perjanjian sebaiknya nasabah diberi peluang membaca dan
mempelajari dirumah, sebenarnya Dalam pelaksanaan pembiayaan
murabahah penawaran harga tidak disampaikan secara detail dan
transparan mengetahui harga pokok dan margin keuntungan yang
diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang harus
ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Nasabah
ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini
dikarenakan nasabah sangat membutukan kendaraan bermotor dan
55
dalam pengambilan STNK dan BPKB nasabah masih dikenakan
biaya-biaya diluar akad murabahah.8
b) PT FIF Syariah Demak sudah membantu kita untuk memiliki
kendaraan bermotor tapi ada biaya-biaya lain yang tak jelas, dan
sebagai nasabah yang butuh ya kita tunduk dan ikut apa kata PT FIF
Syariah Demak sepanjang tidak memberatkan saya . tapi kedepan
antara peryataan dan kenyataan harus sama jangan sampai nasabah
dibuat bingung karena ketidak jelasan tersebut nasabah berpandangan
negatif . jadi sesudah akad jangan sampai ada biaya lain yang
menggelembung walaupun kecil tapi terasa memberatkan dan nasabah
menganggap tersebut menyimpang.9
8Hasil Wawancara dengan bapak Didin, selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal 25, 26, Mei 2009.
9 Hasil Wawancara dengan bapak ahmad ihwan selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal , 28 Mei 2009.
BAB IV
ANALISIS PRAKTEK JUAL-BELI MURABAHAH DI FIF SYARIAH
DEMAK
A. Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT Federal International
Finance (FIF) Syariah Demak
Dalam buku-buku Fiqih Muamalah Islamiah yang membahas jual beli
sangat banyak jumlahnya. Jumlahnya bisa mencapai puluhan, namun yang
dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan
investasi dalam perbankan syariah hanya tiga: (1). bai'al murabahah, (2).
Bai'as Salam, (3). bai'al istishna.1
Dalam jual beli Murabahah dapat digambarkan oleh tiga pihak yaitu A,
B dan C. A meminta B untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh A, B
tidak mempunyai barang-barang yang dimaksud, tapi B berjanji untuk
membelikannya dari pihak ke tiga yaitu C. Murabahah merupakan bentuk jual
beli dengan komisi dimana pembeli tidak mempunyai barang yang
diinginkannya kecuali lewat perantara atau ketika pembeli tidak mau susah-
susah mendapatkannya sendiri sehingga mencari jasa perantara.
Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh
penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty
1Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: Wicaksana, 2002, hlm. 61.
50
55
contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-
nya (keuntungan yang ingin diperoleh).2
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan juga bahwa
murabahah adalah jual-beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara
penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset,
murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai
penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati di awal. Pada sisi liabilitas,
murabahah diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk
pembiayaan murabahah saja. 3
PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak merupakan
salah satu lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syariah
menjalankan konsep murabahah.
Pembiayaan murabahah yang dilakukan di FIF syari’ah cabang Demak
mula-mula dimulai dari keinginan nasabah yang ingin memiliki sepeda motor,
kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan datang ke kantor FIF
syari’ah cabang Demak untuk memperoleh pembiayaan. Setelah itu nasabah
dimohon untuk mengisi data untuk pengajuan pembiayaan murabahah dengan
membawa persyaratan yang sudah diterangkan pada bab III. Setelah data diisi
lengkap maka pihak FIF syari’ah cabang Demak akan melakukan survey
untuk kelayakan nasabah apakah nasabah memang layak untuk diberikan
2 Ibid.,3Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,
Jakarta: alvabet, 2000, hlm. 200.
55
pembiayaan. Apabila dalam penyurveian nasabah dinyatakan layak untuk
mendapat pembiayaan maka akan dilakukan akad murabahah.
Adapun mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT
Federal International Finance (FIF) Syariah Demak bagi seseorang yang ingin
mengajukan pembiayaan khusunya pembiayaan Murabahah di PT Federal
International Finance (FIF) Syariah Demak penulis anggap sudah sesuai
dengan koridor Hukum Islam yang dalam hal ini adalah konsep jual beli
dalam Islam, karena kalau dilihat dari ketentuan tersebut adanya syarat-syarat
yang sesuai dengan syarat-syarat yang menjadikan sah dalam akad jual beli,
seperti: (i) adanya orang yang berakad, yang mana dalam hal ini yang terjadi
di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak adalah pihak
pemohon sebagai pembeli dan pihak PT Federal International Finance (FIF)
Syariah Demak sebagai penjual. (ii) Ma’kud alaih (obyek akad) yaitu sesuatu
hal yang akan dibiayai oleh PT Federal International Finance (FIF) Syariah
Demak yaitu sepeda motor honda serta (iii) adanya akad atau shighot, dalam
hal ini sudah tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan Murabahah.
Jual beli belum dikatakan sah apabila belum terjadinya ijab qabul,
sebab ijab qabul menunjukkan rela atau tidak rela seseorang dalam berakad.
Dimana dalam pembiayaan di PT Federal International Finance (FIF) Syariah
Demak yaitu antara nasabah dengan pihak PT Federal International Finance
(FIF) Syariah Demak. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 29 yang
berbunyi:
55
β& ω) ≅Ü≈69$/ Μ6Ψ/ Ν39≡θΒ& #θ=2'? ω #θΨΒ#™ ⎥⎪%!# $γƒ'≈ƒ
4 Ν3ΖΒ Ú#? ⎯ã ο≈gB χθ3?
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
(An-Nisa’ ayat 29). 4
Pada dasarnya ijab qabul harus dilakukan dengan lesan, akan tetapi
kalau tidak memungkinkan karena bisu, jauh dari barang yang dibeli maka
boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul5.
Dalam mekanisme pembiayaan Murabahah yang terjadi di PT Federal
International Finance (FIF) Syariah Demak ijab qabul dilakukan dengan surat
menyurat yaitu dengan adanya surat perjanjian akad Murabahah yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam surat tersebut
terdapat jumlah pembiayaan yang disetujui, jaminan yang dijaminkan, margin
yang disepakati serta jatuh tempo yang disepakati antara nasabah dengan
pihak PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak.
Adapun praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International
Finance (FIF) Syariah Demak yaitu ternyata semua biaya yang dikeluarkan PT
FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya
4 Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 107
5 Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i, jakarta : Wijaya hlm 74
55
pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan
untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada
harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti
gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan
ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itu
dianggap oleh PT FIF Syariah Demak belum meng-cover pengeluaran-
pengeluaran tersebut.
Para Ulama seperti Imam Syafi’i, Maliki, Hambali dan Hanafi ada
kesamaan tentang tentang pembebanan biaya yang mana memperbolehkan
adanya pembebanan biaya yang terkait, akan tetapi mereka juga sepakat
bahwa pekerjaan yag seharusnya dilakukan oleh penjual tidak dimaksukkan
dalam beban biaya yang ditambahkan, karena hal tersebut sudah termasuk
dalam keuntungan yang diterima.6
Dari pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa pembebanan biaya-
biaya tesebut tidak terperinci dan pembebanan tersebut termasuk dalam
pekerjaan yang dapat dilakukan olah pihak PT FIF Syariah Demak itu sendiri,
seperti biaya transportasi telpon dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan biaya yang
dapat dibebankan kepada nasabah merupakan pembebanan yang dilakukan
oleh pihak ke tiga, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh pihak PT FIF
Syariah Demak. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang semestinya dilakukan
oleh PT FIF Syariah Demak termasuk dalam keuntungan yang akan diperoleh
oleh pihak PT FIF Syariah Demak. Dalam menyikapi hal ini penulis juga
6 Adi Warman karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, jakarta :Gema InsaniPress 2000 hlm 87
55
sepakat terhadap ke empat madzhab tersebut karena selain tidak terperinci
juga tidak ada standarisasi dalam pembiayaan tersebut, selain itu biaya yang
dimaksudkan merupakan sudah menjadi tanggung jawab dari PT FIF Syariah
Demak
Menurut peneliti, praktek yang dikembangkan PT FIF Syariah Demak
dapat dikatakan murabahah tidak jauh berbeda dengan pembiayan lesing
konvensional hanya sekedar perubahan nama dari sistem berbasis bunga
menuju sistem berbasis syariah tanpa mengubah substansi sama sekali.
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di PT
Federal International Finance (FIF) Syariah Demak
Sebagian ulama yang lain, mengkategorikan jual beli murabahah ke
dalam jenis jual beli berdasarkan harga sehingga terbagi menjadi 4 jenis,
yaitu:
1. bai al-murabahah, yakni jual-beli mabi’ dengan ra’s al-mal
(harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang
disepakati dalam akad.
2. bai’ al-tauliyah, yakni jual-beli mabi’ dengan harga asal (ra’s
al-mal) tanpa ada penambahan atau pengurangan
3. bai’ al-wadhia’ah, yakni jual-beli barang dengan harga asal
dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
55
4. bai’ al-musawamah, yakni jual-beli barang dengan tsaman yang
disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung
merahasiakan harga asal.7
Prinsip murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak
mengacu pada Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan Nomor: Per-04/Bl/ 2007
tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan
berdasarkan prinsip syar iah.
Aplikasi pada PT FIF Syariah Demak disebutkan bahwa perusahaan tersebut
menggunakan murabahah untuk kegiatan pembiayaan syariah
Skema transaksi pada murabahah harus memenuhi beberapa persyartan
yang dijadikan sebagai rukun, yakni :
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
141
7 Ghufron A. mas’adi, FiqhbMuamalah kontekstual, PT Raja Grafindo Persada,2002, hal
55
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini
Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah
berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,
secara prinsip, menjadi milik bank.8
Dalam melakukan perhitungan keuntungan pihak FIF syari’ah
masih menggunakan sistem perhitungan keuntungan yang sama seperti yang
dilakukan oleh FIF konvensional dimana margin diawal lebih besar dan
secara bertahap menurun lebih kecil. Semestinya begitu keuntungan
disepakati dan pembayaran dilakukan secara tangguh maka pembagian pokok
dan margin dan angsuran dilakukan secara merata dan tetap selama jangka
waktu angsuran.
Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah
Demak terkait dengan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah
tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi
8 Dewan Syari’ah Nasional Mjelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ahNasional, Cipitat: CV. Agung Persada, 2006, hlm 144
55
dimasukan biaya administrasi, biaya administrasi tersebut terdiri dari biaya-
biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak yang
harus ditanggung dalam menjalankan bisnis ini, sepertiy biaya untuk menggaji
karyawan, biaya listik dan air dan biaya-biaya lainnya,
Tingkat keuntungan yang di inginkan oleh PT FIF Syariah Demak
berbeda-beda lamanya jangka waktu angsuran semakin lama jangka waktunya
semakin besar pula keuntungan yang diinginkan oleh PT FIF Syariah Demak
praktek. Dengan asumsi tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan
biaya-biaya terkait dengan pembiayaan suatu nasabah.
Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga tidak
disampaikan secara detail dan transparan mengetahui harga pokok dan margin
keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang
harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Nasabah
ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini
dikarenakan nasabah sangat membutukan kendaraan bermotor dan dalam
pengambilan STNK dan BPKB nasabah masih dikenakan biaya-biaya diluar
akad murabahah.9
Melihat praktek yang demikian maka dapat dikatakan bahwa PT FIF
Syariah Demak tidak memenuhi syarat murabahah sehingga praktek PT FIF
Syariah Demak tidak bisa disebut murabahah.
. Karena beberapa syarat pokok murabahah antara lain sebagai berikut.
9Hasil Wawancara dengan bapak Didin, bapak Ihwan selaku nasabah PT FIF SyariahDemak pada tanggal 25, 26, 28 Mei 2009.
55
a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara
eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan
menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang
diinginkan.
b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan
kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari
biaya.
c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang,
seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam
biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan
didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul
karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya
tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin
keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-
pengeluaran tersebut.
d) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang
dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan,
barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.
Didalam akad murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak
terdapat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang harus ditandatangani
oleh nasabah10 yang berisi tentang serah terima pemberian kuasa atas barang
10 Dokumen PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak
66
dari nasabah kepada PT FIF Syariah Demak yang kemudian benda tersebut
digunakan oleh nasabah
. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik pemilik benda11
Fuqoha berbedah pendapat mengenai pemanfaatan barang jaminan
oleh pemiliknya (al-rahin). Menurut fuqoha hanafiayahdan hanabilah al-rahin
tidak dapat memanfatkan barang gadai secara sewenang-wenang, kecuali atas
izin dari pemegang gadai.dan setiap resiko yang ditimbulkan dari pemanfaatan
barang tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang mengambil manfaat.
fatwa dewan syari'ah nasional no: 04/dsn-mui/iv/2000 tentang
murabahah, Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.12
Menurut fuqoha syafi’iyah, pemanfatan barang gadai oleh pemiliknya
tidak diperlukan izin dari pihak pemegang gadai, karena menurut mereka
pemilikan atas barang yang digadaikan tetap bersifat sempurna (milk al-tam)
sehingga ia mempunyai kekuasaan penuh untuk bertasaruf atasnya sepanjang
tidak merugikan pihak pemegang gadai. Berbedah dengan Malikiyah yang
berpendapat bahwa pemilikan atas barang gadai tidak lagi bersifat
11 undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusA
12 fatwa dewan syari'ah nasional no: 04/dsn-mui/iv/2000 tentang murabahah,
66
sempurna,karena itu menurut fuqoha Malikyah rahin tidak berhak
memanfaatkan barang gadai sekalipun ada izin dari pihak murtahin.13
Walaupun Bai’ al-murabahah tidak memiliki rujukan atau referensi
langsung dari al-Qur’an dan Sunnah. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi
lembaga keuangan syari’ah menggunakan rujukan atau dasar hukum jual-beli
sebagai rujukannya
Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh
terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab, sebaliknya wajib
diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan
syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat.
Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga
keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama.
Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan
menghapuskan system bunga, baik dalam mekanisme investasi (langsung
ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank) praktek atau sistem bebas
bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.14
Mengenai pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat
tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang
tersebut.15
13 Ghufron A. mas’adi, op.cit,. hlm 179
14Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonsia, 2004, hlm. 3.
15 Ibid., hlm 162
66
Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli murabahah ialah, jika penjual
menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia
menyatakan atasnya laba dalam jumlah tertentu.16
Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual-beli yang sama
sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk
jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah
beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi,
validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar
harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.
Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang
sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan
pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan
keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya
dikemudian hari secara tunai maupun cicilan.17
Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang
dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab
Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual
beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut,
namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab Syafi'i
membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam
suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena
16 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil,1409 H/1989, hlm 293.
17Askarya, Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm,83
66
komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang
tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen
biaya.18
Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang
secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak
membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si
penjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung
maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya
itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang
yang dijual.
Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan
pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung
yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual
maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.
Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang
dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak
ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak
membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya
membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan
18 Adiwarman Karim, op.cit., hlm. 104.
66
pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak
berkaitan dengan hal-hal yang berguna.19
Dengan demikian apabila PT Federal International Finance (FIF)
Syariah Demak tidak mengenakan pembebanan biaya langsung yang berkaitan
dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya
langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna, itu berarti PT Federal
International Finance (FIF) Syariah Demak sudah bertindak benar dan sesuai
dengan hukum Islam. Sebaliknya jika PT FIF Syariah Demak membebani
pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang
semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan
hal-hal yang berguna maka hal itu bertentangan dengan hukum Islam.
Dengan demikian apabila PT FIF Syariah Demak mengambil
keuntungan dalam batas yang wajar maka hal itu menunjukkan bahwa PT FIF
Syariah Demak sudah benar, namun bila sebaliknya, apalagi sampai
menyimpangi perjanjian maka hal itulah yang sangat bertentangan dengan
hukum Islam, di sini berarti ada unsur kecurangan atau penipuan. Karena
bagaimanapun setiap orang harus konsekuen memegang janji dan tidak boleh
melakukan tindakan curang apalagi ada unsur penipuan.
Secara umum tentang syarat-syarat jual-beli yang dipraktekkan oleh
PT FIF Syariah Demak apabilah dikaitkan jual-beli secara murabahah, maka
jual-beli murabahah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat umum jual-beli
sehingga menurut hemat penulis bahwa jual-beli sah dalam pandangan Islam
19Ibid., hlm. 104.
66
akan tetapi menurut wahbah zuhaily jual-beli murabahah yang dipraktekan
oleh PT FIF Syariah Demak tidak bisa disebut jual-beli murabahah karena
tidak terpenuhiya syarat-syarat khusus jual-beli murabahah
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab kelima, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Murabahah adalah produk yang dikembangkan oleh PT Federal
International Finance (FIF) Demak produk ini didasarkan pada prinsip
jual-beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan bai al-murabahah
sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang
dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakatioleh
kedua belah pihak, Di dalam praktek murabaha yang dilakukan PT
Federal International Finance (FIF)F syariah Demak yaitu dalam
menentukan harga jual, harga perolehan barang ditambah dengan marjin
keuntungan yang diinginkan. Namun dalam kenyataannya bahwa semua
biaya yang dikeluarkan PT Federal International Finance (FIF)Syariah
Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya
pengiriman, pajak, gaji karyawan dan sebagainya tidak dimasukkan
kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin
keuntungan didasarkan pada harga agregat ini juga harga sudah ditentukan
diawal sebelum adanya akad murabahah. Ternyata biaya-biaya perolehan
barang tidak ditentukan secara pasti. Dengan kata lain, biaya-biaya tidak
dapat dipastikan
66
67
2. Ditinjau dari hukum Islam, PT Federal International Finance (FIF) Syariah
Demak yang mengenakan pembebanan biaya langsung yang berkaitan
dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun
biaya langsung yang berkaitan dengan hal tersebut dan tidak dijelaskan
secar detail kepada nasabah bahwa semua biaya yang dikeluarkan PT FIF
Syariah Demak , Secara umum tentang syarat-syarat jual-beli yang
dipraktekkan oleh PT FIF Syariah Demak apabilah dikaitkan jual-beli
secara murabahah, maka jual-beli murabahah tersebut sudah memenuhi
syarat-syarat umum jual-beli sehingga menurut hemat penulis bahwa jual-
beli sah dalam pandangan Islam akan tetapi menurut wahbah zuhaily jual-
beli murabahah yang dipraktekan oleh PT FIF Syariah Demak tidak bisa
disebut jual-beli murabahah karena tidak terpenuhiya syarat-syarat khusus
jual-beli murabahah
B. Saran-saran
Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini,
penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:
1. Hendaknya PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak
memperhatikan syarat pokok transaksi murabahah. Jika
menyimpang dari syarat pokok tersebut maka itu berarti PT
Federal International Finance (FIF) Syariah Demak telah
menyimpang dari kaidah-kaidah murabahah perspektif hukum
Islam.
68
2. PT Federal International Finance (FIF) syari’ah Demak sebagai
lembaga pembiayaan seharusnya berkomitmen untuk dapat
melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,
sehingga pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam
harus di hindari
C. Penutup
Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan senantiasa kehadirat Allah
SWT. Atas segala Rahmat dan HidayahNYA yang dilimpahkan kepada
penulis. Sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan
skripsi ini.
Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi
kesempurnaan skripsi ini.
Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT, semoga karya ilmiah
ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amin.
DAFTAR PUSTAKA
Alimin, Muhammad, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004.
Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
Antonio, Syafi'i, Bank Syariiah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press,2003.
Arifin, Zainul, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, danProspek, Jakarta: alvabet, 2000.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
Askarya, Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV,2001.
Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000.
Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibnBardizbah, Sahih al-Bukhari, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410H/1990 M.
Danim, Sudarman, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cetakan I.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 2004.
Dokumen PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak.
Dewan Syari’ah Nasional Mjelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DewanSyari’ah Nasional, Cipitat: CV. Agung Persada, 2006
Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya al- Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
Ghufron A. mas’adi, FiqhbMuamalah kontekstual, PT Raja GrafindoPersada,2002
Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, t.th.
Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, Kifâyah Al Akhyâr, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz, I.
Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i, jakarta : Wijaya
Jazirî, Abd Arrahmân, Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah, Beirut: Dâr al- Fikr, 1972, Juz III.
Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: III T Indonesia, 2003.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keunangan Lainnya, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2003.
Khalaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004.
M. Zein, Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Mutahar, Ali, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005,
Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, Fath al-Mu’în, Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiah, tth.
Muchtar, Kamal, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Muhamad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press,2000.
Rifai, Moh, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: Wicaksana, 2002.
Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemahImam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke3.
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III.
Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005
San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam, Jilid III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi, Sunan Abi Daud,Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 M.
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi,Yogyakarta: Ekonsia, 2004.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Syariah.org/forums/archive/index.php'M 11 .html
Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003.
undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusa
Wawancara dengan bapak Didin, bapak Ihwan selaku nasabah PT FIF Syariah PosDemak pada tanggal 25, 26, 28 Mei 2009.
wap/aplikasi%20akad%20murabahah.htm
Wawancara dengan Bapak Kristiawan selaku readhead/Kepala PT FIF SyariahPos Demak pada tanggal 25 Mei 2009.
Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,Surabaya: DEPAG RI, 1978.
Zahrah, Muhammad Abu, Usul al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr,1989.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Khoirul AnamNIM : 2103168Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 06 September 1984Jenis Kelamin : Laki-lakiAlamat : Riwayat Pendidikan Formal :
1. MI Matoliul Huda Bugel Kec, Kedung. KabJepara (1997)
2. MTS Matoliul Huda Bugel, Kec Kedung, KabJepara (2000)
3. MA Walisongo Pecangaan Jepara (2003)4. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
Demikian riwayat hidup penulis ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 31 Desember 2009Hormat saya,
Khoirul Anam