ANALISIS KONTRIBUSI LABA PERUSAHAAN BUMD … · 1 analisis kontribusi laba perusahaan bumd terhadap...
Transcript of ANALISIS KONTRIBUSI LABA PERUSAHAAN BUMD … · 1 analisis kontribusi laba perusahaan bumd terhadap...
1
ANALISIS KONTRIBUSI LABA PERUSAHAAN BUMD TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG
PERIODE 2010-2015
BAYU PRATAMA PUTRA
110462201235
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Tanjungpinang, Kepulauan Riau
Email : [email protected]
ABSTRAK
Secara garis besar tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui kontribusi
laba perusahaan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.
Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif, tujuan penelitian kualitatif
adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga
dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.
Rancangan penelitian disusun berdasarkan data Realisasi Penerimaan Laba
BUMD dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan PAD Kota Tanjungpinang
Periode 2010-2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laba
BUMD serta Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. sampel yang
digunakan pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan LABA BUMD
serta pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang periode 2010-2015.
Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa Laba
BUMD memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Tanjungpinang. Pada tahun 2010 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,21%. Pada tahun
2011 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,32%. Pada tahun 2012 Laba BUMD Kota
Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu
sebesar 2,75%. Pada tahun 2013 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,74%. Pada tahun
2014 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 1,78%. pada tahun 2015 Laba BUMD Kota
Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu
sebesar 3,39%.
Kata Kunci : Laba BUMD, Pendapatan Asli Daerah
2
PENDAHULUAN
Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk
melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efesien dan akuntabel.
Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah
secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa
semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi
pemerintahan daerah. Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang
perlu mendapat perhatiaan serius adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan
otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur
terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan
otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. Dengan
diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di
Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan
dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya, dimana
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang
signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.
Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi
perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalian PAD sendiri tidak
hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga
kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru, Sehubungan
dengah hal diatas, maka salah satunya adalah usaha dan kegiatan ekonomi daerah
yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) yang telah berjalan
sejak lama. BUMD dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998).
Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga
bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis
dalam pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan salah satu sumber PAD
yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan pajak restribusi. BUMD
merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian,dengan modal
3
daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan
kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga
merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan
salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan
untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah
dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD.
Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang
sangat besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah, dimana tujuan
dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah
melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum
dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pada Kota Tanjungpinang saat
ini kesan umum tentang keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah
tidak efisien, selalu merugi dan membebani anggaran Pemerintah. Lemahnya
kinerja BUMD ini seringkali berkaitan dengan pembinaan tenaga profesional yang
penuh dengan aroma kepentingan golongan.
Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi pada keuntungan
atau laba, menurut Nafarin (2007:788)Laba adalah perbedaan antara pendapatan
dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu. Dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba sejauh mana suatu perusahaan
memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan
usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses
penjualan selama periode tertentu. Laba yang diperoleh oleh perusahaan dapat
dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu laba kotor dan laba bersih. Dimana laba kotor
dapat diartikan sebagai berikut :laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan
bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan, sedangkan pengertian dari
laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk
mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban
lain-lain Supriyono (2002:177). Profitisasi BUMD dalam rangka menghasilkan
keuntungan atau laba serta memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah yaitu
dapat dilakukan sebagai berikut : a).Melakukan proses penyehatan perusahaan
secara menyeluruh dengan meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas
4
Sumber Daya Manusia. b). Mengarahkan BUMD untuk dapat berbisnis secara
terfokus dan terspesialisasi dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan
professional. c). Bagi BUMD yang misi utama untuk pelayanan publik dan
pelayanan sosial, diberikan sasaran kuantitatif dan kualitatif tertentu. d).
Memberdayakan Direksi dan Badan Pengawas yang dipilih dan bekerja
berdasarkan profesionalisme melalui proses fit and proper test. e). Merumuskan
kebijakan yang diarahkan kepada tarif yang wajar, kenaikan harga produk
(minimal menyesuaikan dengan inflasi, tarif listrik, BBM, dan lain-lain) untuk
menghindarkan biaya produksi yang jauh lebih mahal, sehingga laba dapat diraih.
PT. Tanjungpinang Makmur Bersama adalah Badan Usaha Milik Daerah
Kota Tanjungpinang yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
memiliki visi yaitu membangun Badan Usaha Milik Daerah untuk menggali
potensi Ekonomi daerah menjadi potensi usaha dan sumber pendapatan Asli
Daerah Kota Tanjungpinang. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan
mengelola badan usaha milik daerah ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah
No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi
sebagai daerah otonom. PT. Tanjungpinang Makmur Bersama dibentuk bertujuan
untuk memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.
Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan pemenuhan hajat
hidup orang banyak. Artinya keberadaan badan usaha milik daerah diperlukan
sebagai salah satu lembaga penyumbang pendapatan asli daerah bagi daerah,
dengan diberikan kewenangan untuk mengelola beberapa aset daerah termasuk
pasar.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Tanjungpinang mempunyai
kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan
otonomi daerah. Oleh karena itu BUMD perlu dikelola dengan baik dan
dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi
yang handal sehingga dengan demikian dapat berperan secara aktif, baik dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah
yang diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan, selanjutnya dari laba
tersebut dapat dikontribusikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5
Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas dapat diambil suatu judul
penelitian dengan judul: “Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015”
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumahtangganya secara
mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut
untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah
merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka
dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu
mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah
merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim
(2007;96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang
berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang
sah.
Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah dinyatakan bahwa;
“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan
yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan”.
Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa
ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis
dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala
penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
6
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber
pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.
Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaah daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Jenis pajak daerah dan
retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang
tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD
yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengeloaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga,
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan,
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang
dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah
terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Menurut Halim
(2011:67), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.
Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No.25 Tahun
1999), sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan
7
desentralisasi meliputi; pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu
sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik
apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal pusat.
Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah
diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus
mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya
sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara
maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari
sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.
Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur
dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti
peraturan pelaksananya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan
PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi
daerah merupkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan otonomi daerah.
Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut,
dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun
2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul
kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga
menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan eekonomi dan
investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan
8
terjadinya pungutan-pungutan yan pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya
tinggi (high cost economy) yang memberatkan ekonomi nasional.
Laba
Proses menganalisis perusahaan, disamping dilakukan dengan melihat
laporan keuangan perusahaan, juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis
rasio keuangan. Dari sudut pandangan investor, salah satu indikator penting untuk
menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang adalah dengan melihat
sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Laba merupakan pos dasar
dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai macam kegunaan
dalam berbagai konteks, pengertian laba itu sendiri merupakan selisih antara
pengeluaran dan pemasukan.
Laba perusahaan dalam hal ini dapat dilakukan dijadikan sebagai ukuran
dari efisiensi dan efektifitas dalam sebuah unit kerja dikarenakan tujuan utama
dari pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, laba suatu
perusahaan khususnya pada pusat laba atau unit usaha yang menjadikan laba
sebagai tujuan utamanya merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi
pimpinan atau manajer atau dengan kata lain efisiensi dan efektifitas dari
perusahaan dapat dilihat dari laba yang diraih unit tersebut. Laba merupakan
tujuan perusahaan, dimana dengan laba perusahaan dapat memperluas usahanya.
Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba merupakan salah satu petunjuk
tentang kualitas manajemen serta operasi perusahaan tersebut, yang berarti
mencerminkan nilai perusahaan.
Manahan P. Tampubolon (2005:42) menyatakan bahwa laba atau
korporasi diperoleh dari penjualan dikurangi semua biaya operasional. Dari
definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laba diperoleh dari hasil
penjualan setelah dikurangi semua biaya. Jadi untuk meningkatkan laba,
perusahaan harus mampu meningkatkan penjualan, atau menekan biaya, atau
kalau sanggup kedua faktor tersebut diusahakan secara bersama-sama. Laba
didefinisikan oleh Skounse Stice-Stice (2001:51) sebagai berikut :“Ukuran dari
kinerja suatu perusahaan sama dengan pendapatan dikurangi biaya-biaya tersebut
9
”.Pengerian laba menurut Sofyan Safri (2001:115) adalah naiknya nilai equity dari
transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entity dan dari
transaksi atau kejadian lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode
tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik.
Laba menurut Soemarsono SR. (2000:234) adalah selisih antara
penerimaan atau pendapatan total dan jumlah seluruh biaya”. Perhitungan laba
pada umumnya mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu:
1. Tujuan Internal
Yaitu berhubungan dengan manajemen untuk mengarahkan pada
kegiatan yang lebih menguntungkan dan mengevaluasi usaha yang
telah dicapai.
2. Tujuan External
Yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada para
pemegang saham untuk keperluan pajak atau tujuan lainnya,
misalnya untuk permohonan kredit.
BUMD
Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut
badan usaha milik daerah (BUMD).Perusahaan daerah adalah perusahaan yang
didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya
adalah milik pemerintah daerah.Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk
pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Air Minum (PDAM) dan Bank
Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki
kedudukan sangat panting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.
Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962
tetang perusahaan daerah.UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974
tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998).
Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut
badan usaha milik daerah (BUMD).Perusahaan daerah adalah perusahaan yang
didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya
adalah milik pemerintah daerah.Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk
10
pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Air Minum (PDAM) dan Bank
Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki
kedudukan sangat panting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.
Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benarbenar
menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian
daerah.Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas
Negara,mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak,
perintis kegiatan-kegiatan usaha,memberikan bantuan dan perlindungan pada
usaha kecil dan lemah, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan
jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan
penghasilan pemerintah daerah. Berdasarkan kategori sasarannya secara lebih
detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk
melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang
usaha.Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah
untuk meningkatkan PAD. Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk
menopang PAD ini dalam kenyataannya jauh dari harapan.Peran dan kontribusi
laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik tingkat satu maupun tingkat
dua masih sangat kecil
Pemerintah pemegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah
berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan.Pemerintah
memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan
perusahaan.Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan sebagai stabilisator
perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyatsebagai sumber pemasukan
Negara seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara.Modalnya dapat
berupa saham atau obligasi.Bagi perusahaan yang go publik dapat menghimpun
11
dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank. Direksi bertanggung
jawab penuh atas perusahaandan mewakili perusahaan di pengadilan.
Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas
Negara,mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak,
perintis kegiatan-kegiatan usaha,memberikan bantuan dan perlindungan pada
usaha kecil dan lemah, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan
jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan
penghasilan pemerintah daerah. BUMD menurut Ginandjar Kartasasmita (1996)
adalah upaya untuk meningkatkan harkat dari lapisan masyarakat yang dalam
kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan
dan keterbelakangan.Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan
dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan
usaha milik daerah.Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah
pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensinya untuk berkembang.Ini dengan landasan
pertimbanganbahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi
yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama
merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan
membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya
untuk mengembangkannya.
Kerangka Pemikiran
Berdasarkan konsep teori di atas maka peneliti mencoba menguraikan
dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:
Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah
BUMD didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya
dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan
Laba BUMD Pendapatan Asli Daerah
12
mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam
perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Secara umum peranan
perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat
dilihat dari 3 aspek, yaitu :
1. Peningkatan produksi;
2. Perluasan kesempatan kerja; dan
3. Peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, menurut Kamaludin (2012:2) BUMD memiliki berbagai fungsi
dan peranan yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah:
1. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan
pembangunan daerah;
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
4. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik
5. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.
Menurut Kamaludin (2012:15) Secara khusus peran BUMD adalah
sebagai salah satu sumber PAD di daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar
lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Usman (2013) dimana hasil penelitian
menunjukkan bahwa laba BUMD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
tehadap PAD.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode Penelitian
Menurut Sujoko, Stevanus, dan Yuliawati (2007:7) dalam bukunya
menyatakan bahwa : “Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang
secara khusus mendeskripsikan tentang cara mengumpulkan data dan
menganalisis data.”
Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian
merupakan suatu cara untuk dapat memahami suatu objek penelitian dengan
memandu peneliti dengan urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan yang
meliputi teknik dan prosedur yang di gunakan dalam penelitian. Jenis penelitian
13
ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif, di mana penulis menguraikan gambaran
yang terjadi di lapangan dan memaparkan hasil penelitian dengan jelas dan
sistematis tanpa menghubungkan atau mengkaitkan unsur-unsur yang lain dalam
penelitian ini. Defenisi penelitian kualitatif menurut Sarwono (2006 : 239)
mengatakan bahwa ”tujuan penelitian kualitatif adalah agar peneliti mendapatkan
makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab
masalah yang dirumuskan dalam penelitian.
Variabel Dependen
Variabel bebas adalah tipe variabel yang secara langsung akan
menjelaskan atau berpengaruh pada variable yang secara langsung akan
menjelaskan atau berpengaruh pada variabel lainnya. Laba Perusahaan BUMD
merupakan Laba yang dihasilkan oleh BUMD Kota Tanjungpinang yang
tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran dimana data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data Laba BUMD dari tahun 2010 sampai dengan 2015
Variabel Independen
Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang keadaannya
merupakan hasil dari pengaruh variabel-variabel independen yang ada.
Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pendapatan asli
daerah dari tahun 2010 sampai dengan 2015
Sampel Penelitian
Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang
berkaitan dengan LABA BUMD serta pendapatan asli daerah di Kota
Tanjungpinang periode 2010-2015
14
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Tanjungpinang
Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi
perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalian PAD sendiri tidak
hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga
kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru, Sehubungan
dengah hal diatas, maka salah satunya adalah usaha dan kegiatan ekonomi daerah
yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD).
Untuk melihat kontribusi Laba BUMD Kota Tanjungpinang terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang dapat digunakan rumus sebagai
berikut :
Kontribusi Laba BUMD = x 100
a. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun
2010, dapat dihitung sebagai berikut :
Kontribusi Laba BUMD = x 100
= 3,21 %
Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui
pada tahun 2010 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,21%
b. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun
2011, dapat dihitung sebagai berikut :
Kontribusi Laba BUMD = x 100
= 2,32 %
Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui
pada tahun 2011 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,32%
c. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun
2012, dapat dihitung sebagai berikut :
15
Kontribusi Laba BUMD = x 100
= 2,75 %
Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui
pada tahun 2012 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,75%
d. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun
2013, dapat dihitung sebagai berikut :
Kontribusi Laba BUMD = x 100
= 2,74 %
Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui
pada tahun 2013 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,74%
e. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun
2014, dapat dihitung sebagai berikut :
Kontribusi Laba BUMD = x 100
= 1,78 %
Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui
pada tahun 2014 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 1,78%
f. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun
2015, dapat dihitung sebagai berikut :
Kontribusi Laba BUMD = x 100
= 3,39 %
Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD diatas dapat diketahui
pada tahun 2015 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,39%
Berikut tabulasi dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2010 sampai dengan 2015 :
16
Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asl Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2010-2015
No Tahun PAD
(Rupiah)
LABA BUMD
(Rupiah)
KONTRIBUSI
(%)
1 2010 53,686,990,525 1,723,299,450 3.21
2 2011 68,012,880,682 1,579,158,800 2.32
3 2012 82,306,463,815 2,267,465,528 2.75
4 2013 110,931,826,514 3,040,458,621 2.74
5 2014 125,170,740,485 2,225,697,315 1.78
6 2015 122,893,490,241 4,165,835,422 3.39
Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang, 2016
Dari pemaparan tabel di atas dapat dapat diketahui bahwa pada tahun 2010
kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang
sebesar 3,21%. Selanjutnya pada tahun 2011 kontribusi mengalami penurunan
dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Tanjungpinang sebesar 2,32 %. Pada tahun 2012 kontribusi kembali mengalami
peningkatan dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Tanjungpinang tahun 2012 sebesar 2,75%.
Pada tahun 2013 kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah
kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 2.74 %. Pada tahun 2014 terjadi
penurunan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Tanjungpinang yaitu sebesar 1,78%. Selanjutnya, pada tahun 2015 kontribusi
kembali meningkat dimana kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 sebesar 3,39%. Untuk lebih jelasnya
penurunan dan peningkatan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Tanjungpianng dapat dilihat pada grafik 4.3 berikut ini :
17
Kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Tanjungpinang Tahun 2010 – 2015
Sumber : DPPKAD Kota Tanjungpinang, Data Diolah, 2016
Pada grafik 4.3 di atas dapat diketahui adanya penurunan dan peningkatan
kontribusi Laba BUMD Kota Tanjungpinang terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Tanjungpinang. Dari grafik tersebut diatas dapat juga diketahui bahwa
kontribusi Laba BUMD Kota Tanjungpinang terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Tanjungpinang yang paling tinggi yaitu sebesar 3,39% pada tahun 2015.
Dapat diketahui berdasarkan grafik kontribusi diatas bahwa naik turunnya
kontribusi laba perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kinerja
perusahaan yang belum stabil. Hal hal yang mengindikasikan penurunan
kontribusi laba yaitu besarnya biaya operasional BUMD serta penurunan
pendapatan sehingga mengakibatkan menurunnya kontribusi Laba BUMD
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.
Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat
besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah, dimana tujuan
dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah
melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum
dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat
menyadari betapa besarnya peranan BUMD demi kelangsungan PAD, sehingga
18
senantiasa mendukung agar BUMD tersebut dapat beroperasi sebagaimana
mestinya, ini dapat dilihat dari suntikan modal yang diberikan oleh pemerintah
daerah, untuk menyokong pendapatan asli daerah (PAD).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa
Laba BUMD memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Tanjungpinang, berikut merupakan kesimpulan kontribusi dari tahun 2010 sampai
dengan 2015 :
a. Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun
2010 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,21%
b. Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun
2011 Laba BUMD Kota Tanjungpinang mengalami penurunan hal ini
dikarenakan meningkatnya biaya operasional BUMD sehingga
mengakibatkan penurunan laba yang berdampak terhadap menurunnya
kontribusi terhadap BUMD.
c. Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun
2012 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan peningkatan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana hal ini menunjukkan
kinerja BUMD yang sudah mulai membaik.
d. Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun
2013 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 2,74% hal ini mengalami penurunan
dimana besarnya biaya operasional yang berdampak terhadap turunnya
kontribusi terhadap pendapatan asli daerah
e. Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun
2014 kontribusi Laba BUMD Kota Tanjungpinang terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Tanjungpinang mengalami penurunan yang cukup
signifikan.
19
f. Dari hasil perhitungan kontribusi Laba BUMD dapat diketahui pada tahun
2015 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi yang
meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana hal ini menunjukkan
kinerja BUMD sudah mulai membaik sehingga memberikan kontribusi
yang baik juga terhadap Pendapata Asli Daerah Kota Tanjungpinang.
1. Pada tahun 2010 kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Tanjungpinang sebesar 3,21%. Selanjutnya pada tahun 2011
kontribusi mengalami penurunan dimana kontribusi Laba BUMD terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 2,32 %. Pada tahun
2012 kontribusi kembali mengalami peningkatan dimana kontribusi Laba
BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2012
sebesar 2,75%. Pada tahun 2013 kontribusi Laba BUMD terhadap
Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 2.74
%. Pada tahun 2014 terjadi penurunan kontribusi Laba BUMD terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 1,78%.
Selanjutnya, pada tahun 2015 kontribusi kembali meningkat dimana
kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Tanjungpinang pada tahun 2015 sebesar 3,39%.
Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diberikan saran dalam
penelitian ini sebagai berikut :
a. Untuk dapat meningkatkan kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan
Asli Daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang diharapkan dapat
meningkatkan Laba BUMD dengan cara menambah usaha yang
berorientasi pada laba sehingga nantinya akan berdampak terhadap
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.
b. Terhadap penelitian selanjutnya disarankan membahas variabel lain yang
berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah beserta komponen yang ada didalamnya.
20
DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah,Bogor Selatan: Ghalia
Indonesia.
Algifari. 2010. Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi. BPFE . Yogyakarta
Amalia, Annisa Rizka. 2011. Peranan Bumd Dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Amosea, Rissa. 2014. Judul Penelitian Pengaruh Kontribusi Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD).
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS
19 (edisi kelima.) Universitas Diponegoro. Semarang
___________ , 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.
Jogiyanto, 2008. Metodologi Penelitian Sistem Informasi, Penerbit Andi,
Yogyakarta.
Mardiasmo, 2008, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta:
Penerbit Andi
Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Reflika Aditama.
Bandung.
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tetang Retribusi Jasa
Umum
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tetang Retribusi Jasa
Usaha
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tetang Retribusi
Perizinan Tertentu
Prakoso, Kesit Bambang, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : UII
Press
Priyatno, Duwi. 2010. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data
Penelitian Dengan SPSS. Yogyakarta : Gava Media
21
Republik Indonesia, 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Rumengan, Jemmy et all (2010) Analisis Data Kuantitaf dengan Aplikasi
Pengolahan Data SPSS. Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis.
Siahaan, Marihot, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Gravindo
Persada, Jakarta.
Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali. Jakarta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Alfabeta.
Bandung
Sulaiman, 2005. Analisis Regresi Menggunakan SPSS. Andi Offset. Yogyakarta.
Usman, Umaruddin. 2013. Judul penelitian Analisis Pengaruh Hasil Laba Bumd
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara