ANALISIS KEMITRAAN DALAM PROGRAM NASIONAL …digilib.unila.ac.id/56639/3/SKRIPSI TANPA BAB...
81
ANALISIS KEMITRAAN DALAM PROGRAM NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI BANDARLAMPUNG (Studi kasus pada Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah) (Skripsi) Oleh ANNISA HIDAYATI FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG 2019
Transcript of ANALISIS KEMITRAAN DALAM PROGRAM NASIONAL …digilib.unila.ac.id/56639/3/SKRIPSI TANPA BAB...
ANALISIS KEMITRAAN DALAM PROGRAM NASIONAL
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI BANDARLAMPUNG
(Studi kasus pada Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah)
(Skripsi)
Oleh
ANNISA HIDAYATI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019
ABSTRACT
ANALYSIS PARTNERSHIP OF PROGRAM NATIONAL TUBERCULOSIS
CONTROL IN BANDARLAMPUNG
(Case study on Bandarlampung City Health Office and SSR Community TB-
HIV Care 'Aisyiyah)
by
Annisa Hidayati
The partnership between the Bandarlampung City Health Office and SSR Community
TB-HIV Care 'Aisyiyah originated from the high cases of tuberculosis in the city of
Bandarlampung, to reduce the number of tuberculosis cases in Bandarlampung we
conducted the partnership. This study uses the concept collaboration partnership
indicators and model of partnership. The method used in this research is descriptive
research type with qualitative approach. Data collected by interview, documentation
and observation. This study aims to determine the collaboration partnerships and
models of partnership that exists between the Bandarlampung City Health Office with
SSR Community TB-HIV Care 'Aisyiyah. Based on research that has been done the
results obtained such a partnership is included into a collaborative partnership because
already includes five indicators that is, create a program together, partner brings
resources, discussions between partners, partners promoting transparency, and deep
partnership. Besides that the partnership model used is a mutualism partnership model,
because the partnership has been mutually beneficial to each other. This partnership
would be better if there are active volunteers in all districts, the provision of a stable
budget for SSR Community TB-HIV Care 'Aisyiyah, community environmental
improvement in Bandarlampung, the holding of Bandarlampung City Health Office
should do the evaluation to all health centers in Bandarlampung, as well as the
necessary improvements in the implementation of the work system of volunteer SSR
Community TB-HIV Care 'Aisyiyah.
Keywords: Tuberculosis, Partnerships, Communities, Civil Society, Community
Organizations
ABSTRAK
ANALISIS KEMITRAAN DALAM PROGRAM NASIONAL
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI BANDARLAMPUNG
(Studi kasus pada Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community
TB-HIV Care ‘Aisyiyah)
By
Annisa Hidayati
Kemitraan antara SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dengan Dinas Kesehatan
Kota Bandarlampung berawal dari tingginya kasus Tuberkulosis di Kota
Bandarlampung, untuk menekan angka kasus Tuberkulosis di Bandarlampung maka
dilakukanlah kemitraan antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan konsep
indikator kolaborasi kemitraan dan model kemitraan. Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi kemitraan dan model kemitraan
yang terjalin antara Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dengan SSR Community
TB-HIV Care ‘Aisyiyah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil yang
didapat ialah kemitraan tersebut termasuk kedalam kemitraan yang kolaboratif karena
telah mencakup 5 indikator yaitu, menciptakan program bersama-sama, mitra
membawa sumber daya, diskusi antar mitra, mitra mengedepankan transparansi, dan
kemitraan mandalam. Serta model kemitraan yang digunakan ialah model mutualism
partnership, karena kemitraan telah saling memberikan manfaat bagi satu sama lain.
Kemitraan ini akan lebih baik apabila terdapat relawan aktif disemua kecamatan,
pemberian anggaran yang stabil bagi SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah oleh
Pemerintah Kota, perbaikan lingkungan masyarakat Kota Bandarlampung,
diadakannya evaluasi rutin sebulan sekali dari pihak Dinas Kesehatan Kota
Bandarlampung kepada semua Puskesmas di Kota Bandarlampung, serta perlu adanya
perbaikan dalam sistem pelaksanaan kerja relawan SSR Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah.
Kata kunci: Tuberkulosis, Kemitraan, Komunitas, Civil Society, Organisasi
Masyarakat
ANALISIS KEMITRAAN DALAM PROGRAM NASIONAL
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI BANDARLAMPUNG
(Studi kasus pada Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah)
Oleh
ANNISA HIDAYATI
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Annisa Hidayati namun kerap
disapa Ocha sejak kecil, lahir di Kota Bandarlampung
tanggal 26 Mei 1997. Penulis merupakan anak bungsu
dari dua bersaudara, yang dilahirkan oleh pasangan
Ayahanda Bedri Nasnur dan Ibunda Beti Zuliawaty.
Meski lahir dan besar di Lampung penulis bukan
bersuku Lampung asli, namun bersuku campuran yaitu
Suku Minang dari Ayahanda dan Suku Lampung dari Ibunda. Pada tahun 2001
penulis mulai mengenyam pendidikan Taman Kanak-Kanan di TK Al-Kautsar.
Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2003-2009 di SD Al-
Kautsar. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar pada tahun
2009-2012. Sekolah Menengan Akhir di SMA Al-Kautsar pada tahun 2012-2015.
Kemudian diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2015 melewati jalur undangan
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis juga turut aktif dalam
beberapa organisasi kemahasiswaan. Keikutsertaan penulis dalam organisasi
kampus dimulai sejak penulis bergabung dengan divisi Humas (Hubungan
Masyarakat) Himagara (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) FISIP
Universitas Lampung pada saat Semester 1, kemudian bergabung dengan Divisi
Pendagra (Pendapatan Negara) di semester 3, dan terakhir bergabung dengan Divisi
Mikat (Minat dan Bakat) pada semester 5. Penulis juga cukup aktif dalam mengikut
beberapa acara kemahasiswaan di HIMAGARA, salah satunya menjadi
Koordinator Acara pada kegiatan WISMAGARA (Wisata Mahasiswa Administrasi
Negara). Selanjutnya, penulis juga bergabung dengan organisasi kerohanian FSPI
(Forum Studi Pengembangan Islam) FISIP Universitas Lampung sebagai anggota
dari divisi Humas (Hubungan Masyarakat). Tidak hanya organisasi di Fakultas
namun penulis juga sempat aktif dalam organisasi BEM (Badan Eksekutif
Mahasiswa) Universitas tepatnya pada Kementerian SOSPOL (Sosial dan Politik).
Perjalan panjang dalam masa perkuliahan telah penulis lalui di kampus tercinta.
Semua ini dilakukan penulis semata-mata karena ingin membahagiakan kedua
orang tua, meski banyak masalah dan ujian yang dihadapi namun penulis tetap
yakin bahwa ujian tersebut merupakan salah satu pernak pernik kehidupan yang
harus dihadapi, karena penulis yakin semua ujian dan masalah yang ada selalu
memberikan pelajaran tersendiri bagi perjalanan hidup penulis.
MOTTO
INNASHOLATI WANUSUKI WAMAHYAHYA WAMAMATI
LILLAHIRABBILALAMIN
MAN JADDA WAJADA…..
نم ر م م ب لم ىف م ب ف ى وه م ليبم ى بلم
“Barangمsiapaمyang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan
Allah hingga ia pulang“
(HR.Turmudzi)
HAKUNA MATATA
“NoمWorries,مforمtheمrestمofمyourمdays”
(The Lion King)
Forget what hurt you, but never forget what it taught you
(Annisa Hidayati)
Nyatakan perasaan, hentikan penyesalan, maafkan kesalahan, tertawakan
kenangan, kejar impian. Hidup terlalu singkat untuk dipakai meratap
(Fiersa Besari)
Jangan menunggu, takkan pernah ada waktu yang tepat
(Napoleon Hiils)
Find your name and find your voice by speaking yourself
(BTS)
PERSEMBAHAN
Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT
Maha syukur ku kepada Allah SWT, atas segala hikmat, nikmat dan
kekuatan jiwa yang tak pernah lelah berjalan bersama langkah-langkah kecil
ku sepanjang hidup ini
Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang menyayangiku:
Ayah dan Ibu Tercinta
Yang selalu memberikan kekuatan untuk menjalani semua proses ini dan yang
selalu memberikan dukungan, nasehat, dan kasih sayangnya yang tiada henti.
Kakakku, Achmad Taufik Sa’id
Yang selalu memberikan semangat dan contoh baik
Segenap keluarga besar yang selalu mencurahkan dukungan dan doanya kepadaku
Sahabat-sahabat yang selalu ada dan setiap menemaniku saat suka maupun duka
Para dosen dan Civitas Akademika
Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa agar bisa sukses
Kedepannya
Almamater tercinta Universitas Lampung
SANWACANA
Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT beserta
segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kemitraan dalam Program
Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Bandarlampung (Studi kasus pada
Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah“. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana (S1) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lampung. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-
besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis
selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang
penulis dapat berkembang di masa yang akan datang. Penulis telah banyak
menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam
menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai
wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selau Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu
Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung
yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis semasa
kuliah.
3. Ibu Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu
Administrasi Pubik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung
sekaligus Dosen Pembimbing Kedua skripsi penulis, terimakasih atas
bimbingan dan kebesaran hati kepada penulis selama masa bimbingan.
4. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama
yang telah mencurahkan kesabaran, masukan, saran dan nasehat sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah
memberikan berbagai kritik, saran, dan arahan kepada penulis dalam
menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
telah memberikan perhatian dan arahan kepada penulis selama menjadi
Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Segenap dosen pengajar atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, dan
para staff yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama
kuliah.
8. Ibu Aning Triningrum, Ibu Pristi Wahyu Diawati, Bapak Sudiyanto, Ibu
Sefti Handayani, Ibu Rahmawati, Ibu Etin Suhetin, Ibu Sari Astiti, Mas
Rudi, Dik Fika atas kerjasamanya dalam membantu penulis melakukan
penelitian dan mencari data selama proses skripsi.
9. Kedua orang tua ku Ayahanda Bedri Nasnur terimakasih atas curahan uang
jajan selama ini beserta kebutuhan finansial lain yang tak terduga. Ibunda
Beti Zuliawaty dengan segala omelan kasih sayang dan setia menemani
penulis selama proses turun lapang serta doa yang tak pernah terhenti
dicurahkan kepada penulis selama hidup.
10. Kakakku Achmad Taufik Sa’id yang tidak terlalu banyak berkontribusi
dalam proses penulisan skripsi, namun selalu setia dalam urusan antar
mengantar serta jemput menjemput penulis, sungguh jasamu lebih banyak
daripada babang gojek langgananku.
11. Ayu Gustida Fajrin teman penulis semasa masih ingusan di Sekolah Dasar,
yang selalu setia dan ada saat penulis membutuhkan teman curhat,
terimakasih atas jasa telingamu yang tak bosan mendengar cerita ku.
12. Rohmah Khoerunnisa a.k.a mamach a.k.a baymax a.k.a chipo, terimakasih
atas segala motivasi dan kata-kata bijakmu yang selalu membantuku bangkit
disetiap saat-saat terpurukku.
13. Maryam, teman seper-ketoprak-kan terimakasih walau tak banyak
memotivasi aku berterimakasih telah menjadi temanku sejak SMA hingga
sekarang, dan selalu meluangkan waktumu saat mudik lebaran
14. Hastin Barokah Marolina, jangan kebanyakan pacaran urus dulu skripsi itu.
Nandita Ibelia, jangan buru-buru nikah nikmatin dulu masa muda ntar lu
nikah ngurus anak aja kerjaannya. Novrizal Ilham Pahlawan, jangan chat
gua kalo gak penting!. Muhammad Leo Andhika Chandra, jangan lupa
diurus skripsinya terutama bang leo ayo wisuda bareng lumutan ntar
kelamaan di unila. Thanzilul Putri Pratami, teman seper KPOP anku yang
tak kenal waktu, cuaca dan situasi. Terimakasih atas cerita dan moment
yang tidak akan pernah kulupakan semasa kuliah.
15. Bima Pratama Putra, terimakasih telah menjadi contoh yang baik untuk
penulis dalam menjalani kehidupan kampus, serta motivasi dan kesabaran
yang selalu diberikan kepada penulis selama ini. Kalau bukan karena anda
saya tidak akan mulai ngerjain skripsi mas, jangan lupa semangat
skripsiannya mas, ingat pelaut handal tidak lahir di laut yang tenang
16. Amira Faradhina Pranantya, Edwin Saputra dan Muhammad Vareza
Pratama, teman-teman semasa belum mengenal apa itu liptint, lipmatte, BB
cream, moisturazier. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk tetap
bertemu di setiap liburan.
17. Bagus Seno Aji, Cindy Nurul Hafsari, Annisa Safira Fitri, semoga kalian
diberikan kemudahan dan jalan untuk memulai dan mengakhiri skripsi
kalian masing-masing, bisnis boleh tapi jangan lupa sks guys.
18. Pasukan KKN 2015 Desa Sinar Saudara, Kecamatan Wonosobo, Kelurahan
Tanggamus, Aron Fiero Siregar, Muhammad Zaenal Hasly, Regiana
Revilia, Tiya Muthia, Welly Nurul Apreliani. Terimakasih atas kenangan
selama di Desa KKN, teman-teman yang sudah kuanggap sebagai saudara
senasib selama KKN, semoga kita bisa bertemu lagi setelah masing-masing
sukses aamiin..
19. Ade Rahma Putri dan Karina Veby Edithia, teman teman sepergaulan yang
luar biasa rempong kalau bertemu, kurang-kurangin rempongnya ya.
Semoga kalian cepat di pertemukan dengan jodoh masing-masing.
20. Putri Rahayu, Vera Yusnita, Rika Yuliana teman seperbimbingan,
terimakasih atas kerjasamanya selama ini. Ayo kita sama-sama wisuda
bulan Mei.
21. Aulia Rossa Henita, Desy Hilma, Dwi Ambar Prastiwi, Gita Angga Resti
dan Irma Ayu Sundari, teman seperjuangan sejak jaman maba. Ingetkan kita
dulu masih bersepuluh, walaupun sudah memiliki jalan sendiri-sendiri
sekarang. Semangat nyusun skirpsinya jangan males-malesan khususnya
buat lu Ambar jangan pacaran mulu kerjaannya.
22. Sinta Febriani, Agustina Pratiwi, Andini Ramadhanti, Nurma Sawi
Wahyuni, Anggita Agustin, Indah Febriani, Melanie Gusti dan Maharani
Zaihan, teman teman seper-musholah-an yang luar biasa sangat sabar dalam
menjalani bimbingan skripsi, saya belajar sangat banyak dengan kalian
23. Vincensius Soma Ferrer dan Ari Saputra, kalau bukan kalian saya tidak akan
tahu betapa enak nya makanan di kantin FKIP terimakasih atas kenangan
dan bantuan aspirasi selama penulis melakukan kegiatan belajar di kampus.
24. Teman-teman ATLANTIK (Angkatan Tujuh Belas Administrasi Publik)
Dewi Pratiwi, Wahyu Setia Rini, Pradita Irwandari, Reza Ardhia Cahyani,
Rohani Juliana Sihotang, Ajeng Faradhina, Aziz Ibronsyah, Dedi Sonata,
Yuan Hadi Pangesti, Anggi Angel, Bestha Lady, Berzha Nova, Cindy Weny
Sagita, Tiara Mustika, Ria Yuliana, Meika Permata Sari, Muhammad
Ferdinan Putra, Choliyan Eranda, Muhammad Adhan Yuditira, Ogi
Arnaldo, Ganda Aulia Wicaksana, Hawim Dwi Putra serta teman-teman lain
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
25. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terimakasih atas
segala dukungannya.
Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis
mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan
yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.
Bandarlampung, 28 Maret 2019
Penulis,
Annisa Hidayati
DAFTAR ISI Halaman
Cover ..............................................................................................................
Daftar Isi ........................................................................................................ ii
Daftar Tabel .................................................................................................... v
Daftar Gambar ............................................................................................... vi
Daftar Istilah .................................................................................................. vii
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 9
D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 9
II. TINJAUAN TEORI
A. Penelitian Terdahulu ..................................................................... 11
B. Tinjauan tentang Kemitraan ........................................................... 13
1. Konsep Kemitraan .................................................................... 13
2. Jenis Kemitraan ........................................................................ 15
3. Model Kemitraan ..................................................................... 18
C. Tinjauan tentang Komunitas .......................................................... 20
1. Konsep Komunitas ................................................................... 20
2. Model Komunitas dan Masyarakat Sipil .................................. 24
D. Tinjauan tentang Civil Society ...................................................... 28
1. Konsep Civil Society ................................................................ 28
2. Konsep Organisasi Masyarakat ................................................ 29
E. Kerangka Fikir ............................................................................... 32
iii
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian ..................................................................................... 36
B. Fokus Penelitian ................................................................................... 37
C. Lokasi Penelitian ................................................................................. 40
D. Sumber Data Penelitian ........................................................................ 41
E. Informan Penelitian .............................................................................. 41
F. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 43
G. Teknik Pengolahan Data ...................................................................... 45
H. Teknik Analisis Data ............................................................................ 46
I. Teknik Keabsahan Data ...................................................................... 48
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum ................................................................................. 51
1. Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung ......................................... 51
1) Profil Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung ......................... 51
2) Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung ............. 52
3) Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung ....................... 53
4) Program Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung ..................... 54
2. Gambaran Umum Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah ............... 55
1) Profil Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah ........................... 55
2) Visi dan Misi Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah .............. 57
3) Program dan Kegiatan Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah 57
3. Gambaran Umum Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis. 58
1) Tujuan .................................................................................... 58
2) Strategi Utama Program Nasional Pengendalian
Tuberkulosis ........................................................................... 58
3) Strategi Khusus Program Nasional Pengandalian
4) Tuberkulosis ........................................................................... 59
B. Hasil Penelitian .................................................................................... 61
1) Hasil Kolaborasi Kemitraan ..................................................... 61
a) Menciptakan Program Bersama-sama ............................... 62
b) Mitra Membawa Sumber Daya untuk Solusi .................... 67
c) Diskusi antar Mitra ............................................................ 75
d) Mitra Mengedepankan Transparansi ................................. 80
iv
e) Kemitraan Bersifat Mendalam .......................................... 87
2) Hasil Model Kemitraan ............................................................ 94
a) Pseudo Partnership ........................................................... 94
b) Mutualism Partnership ...................................................... 99
c) Conjugation Partnership ................................................... 107
C. Pembahasan ......................................................................................... 112
1) Pembahasan Produktivitas Kemitraan...................................... 112
a) Menciptakan Program Bersama-sama ............................ 112
b) Mitra Membawa Sumber Daya untuk Solusi .................. 114
c) Diskusi antar Mitra.......................................................... 117
d) Mitra Mengedepankan Transparansi ............................... 120
e) Kemitraan Bersifat Mendalam ........................................ 122
2) Pembahasan Model Kemitraan ................................................ 126
a) Pseudo Partnership ......................................................... 127
b) Mutualism Partnership ................................................... 129
c) Conjugation Partnership................................................. 133
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ........................................................................................... 135
B. Saran ..................................................................................................... 137
Daftar Pustaka .................................................................................................. 139
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Tabel Penelitian Terdahulu ................................................................. 11
2. Tabel Informan ..................................................................................... 42
3. Tabel Dokumentasi .............................................................................. 44
4. Tabel Matriks Pembahasan Menciptakan Program Bersama............... 65
5. Tabel Matriks Pembahasan Mitra Membawa Sumber Daya ............... 71
6. Tabel Matriks Pembahasan Diskusi antar Mitra .................................. 78
7. Tabel Matriks Pembahasan Transparansi............................................. 83
8. Tabel Matriks Pembahasan Kemitraan Bersifat Mendalam................. 91
9. Tabel Matriks Pembahasan Pseudo Partnership ................................. 97
10. Data jumlah pasien positif Tuberkulosis di setiap PKM ...................... 101
11. Tabel Matriks Pembahasan Mutualism Partnership ............................ 103
12. Tabel Matriks Pembahasan Conjugation Partnership ......................... 109
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Jumlah Kasus Tuberkulosis Provinsi Lampung ................................... 4
2. Jumlah Kasus Tuberkulosis SSR Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah Bandarlampung .................................................................. 6
3. Jumlah Kasus Tuberkulosis Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung .. 7
4. Hubungan Kemitraan Sektor public, Swasta dan Masyarakat ............. 17
5. Kerangka Pikir ..................................................................................... 35
6. Observasi Program yang di Laksanakan .............................................. 64
7. Observasi Pencarian Suspek oleh Relawan.......................................... 67
8. Observasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi...................................... 75
9. Observasi Kemitraan Mendalam ......................................................... 87
10. Temuan Positif TB Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah ................... 90
11. Observasi Kontrol yang Dilakukan Para Relawan ............................... 102
DAFTAR ISTILAH
BTA : Bakteri Tahan Asam (jenis Pemeriksaan
Tuberkulosis
Business Process Outsourcing : Melibatkan kontrak operasi dan tanggung
jawab proses bisnis tertentu ke penyedia
layanan pihak ketiga
Case holding : Kepatuhan dan kelangsungan pengobatan
pasien
Common bound : Ikatan bersama
DM : Diabetel Militus
DOTS : Directly Observed Treatment Shortcourse
Fasyankes : Fasilitas Layanan Kesehatan
HIV : Human Immunodeficiency Virus
INH : Isonikotinil Hidrazid (obat pencegahan
Tuberkulosis)
ISPA : Infeksi Saluran Pernapasan Akut
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MTBS : Manajemen Terpadu Balita Sakit
Mycobakterium Tuberkulosis : Virus yang menularkan penyakit
Tuberkulosis
NGO : Non Government Organization/ Organisasi
Non Pemerintah
ODHA : Orang dengan HIV/AIDS
ORNOP : Organisasi Non Pemerintah
PAL : The Practical Approach to Lung Health/
Teknis Pendekatan Praktis Kesehatan Paru
PIS – PK : Program Indonesia Sehat melalui
Pendekatan Keluarga
PKM : Pusat Kesehatan Masyarakat
PVO’s : Private Voluntary Organization /
Organisasi swasta yang bersifat sukarela
Screening : Proses pemeriksaan seluruh anggota
keluarga yang tinggal satu rumah dengan
pasien Tuberkulosis
Shareholders : Pemegang saham
SIRS dan SIM RS : Sistem Informasi Rumah Sakit
Sputum : Sample dahak
Surveilans : Public Health Surveillance, adalah suatu
kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus berupa pengumpulan data secara
viii
sistematik, analisis dan interpretasi data
mengenai suatu peristiwa yang terkait
dengan kesehatan untuk digunakan dalam
tindakan kesehatan
TB : Tuberkulosis (Penyakit yang disebabkan
virus yang disebarkan melalui percikan
udara)
TBC : Tuberculosis/Tuberkulosis
TB MDR : Multi Drag Resistance, fase lanjutan dari
Tuberkulosis, dimana pengobatan mulai
memakai jarum suntik
UPK : Unit Pelayanan Kesehatan
VCT : Voluntary Counselling and Testing
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan sedang giat-giatnya
dilakukan di Indonesia, pembangunan kesehatan merupakan bagian dari
pembangunan nasional. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan juga merupakan salah satu
modal manusia (human capital) yang sangat diperlukan dalam menunjang
pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi
peningkatan produktivitas. Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh
pemerintah adalah, kesehatan, pendidikan dasar, bahan kebutuhan pokok
masyarakat (Mahmudi, 2015:220).
Salah satu pembangunan kesehatan ialah dengan menangani berbagai macam
penyakit menular berbahaya. Beberapa penyakit menular berbahaya yang perlu
penanganan pemerintah ialah Human Immuno Deficiency (HIV), Acquired Human
Immuno Deficiency (AIDS), Malaria, Tuberkulosis, dan lain-lain. Penanganan
penyakit menular berbahaya ini menjadi salah satu tujuan MDG’S (Millenial
2
Development Goals) yaitu, tujuan nomor 6 “Menangani penyakit menular
berbahaya seperti HIV, AIDS, Malaria, dan lain-lain”. Kemudian dilanjutkan
dengan SDG’s (Suistable Development Goals) tujuan nomor 3 yaitu “Kehidupan
sehat dan sejahtera”. Tuberkulosis atau TB termasuk kedalam penyakit mematikan
terbesar kedua di dunia setelah HIV/AIDS. Berdasarkan laporan WHO Global
Tuberculosis Report 2016, Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan
China sebagai negara dengan jumlah pasien Tuberkulosis terbanyak di dunia.
Tuberkulosis disebut-sebut sebagai penyebab kematian utama dan angka kesakitan
dengan urutan teratas setelah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Indonesia.
Bahkan setiap empat menit sekali satu orang meninggal akibat Tuberkulosis di
Indonesia. Lebih lanjut, survei memperkirakan kasus Tuberkulosis di Indonesia
sebanyak 647 per 100.000 orang atau diperkirakan setara 1.600.000 kasus
Tuberkulosis (http://www.depkes.go.id/article/print/18030700005/rakerkesnas-
2018-kemenkes-percepat-atasi-3-masalah-kesehatan.html, diakses pada 10
Oktober 2018 pukul 22:10 WIB).
Lebih dari itu, penyakit ini umumnya ditemukan pada masyarakat yang memiliki
tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah, hidup di wilayah kumuh, dan memiliki
pola hidup yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan Tuberkulosis ialah penyakit
menular berbahaya yang penyebaran penyakitnya paling mudah, yaitu dengan
percikan air yang keluar saat berbicara, bersin maupun batuk. Oleh sebab itu,
Tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang menjadi target pembangunan yang
harus segera diatasi serta menjadi perhatian di seluruh dunia salah satunya ialah di
Indonesia.
3
Beberapa upaya ditingkat global yang telah dilakukan untuk menanggulangi
penyakit Tuberkulosis diwujudkan dalam Stop TB Partnership. Stop TB
Partnership merupakan kemitraan global untuk mendukung negara-negara di dunia
meningkatkan upaya pememberantasan Tuberkulosis, menurunkan angka kematian
dan kesakitan akibat Tuberkulosis, serta menjabarkan apa yang perlu dilakukan
untuk mencapai rencana global dalam hal pemberantasan Tuberkulosis. Kemitraan
di Indonesia yang terjalin berawal dari kemitraan antara The Global Fund (salah
satu organisasi yang dibuat oleh PBB untuk membantu negara-negara yang
membutuhkan) dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang
kemudian bekerjasama dengan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan membuat sebuah
program melalui Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yaitu SR (sub
recipient) Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah untuk di provinsi dan SSR (sub sub
recipient) Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah untuk di kota, sedangkan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat Program Nasional
Pengendalian Tuberkulosis dan menurunkan program ini kepada Dinas Kesehatan
di seluruh kota maupun provinsi di Indonesia sebagai penyedia sarana dan
prasarana penanggulangan Tuberkulosis di masyarakat sedangkan Pimpinan Pusat
‘Aisyiyah menurunkan kepada Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah di seluruh kabupaten
atau kota di Indonesia dalam membantu penyedia pelayanan Tuberkulosis di
masyarakat (Kemenkes RI, 2011:21).
Seiiring dengan dibuatnya Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis
Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan sebuah peraturan dalam Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 Tentang
Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB) sebagai landasan hukum dalam
4
upaya pemberantasan Tuberkulosis di Indonesia. Bandarlampung menjadi salah
satu kota yang ikut melaksanakan Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis
dan menjalin kemitraan antara Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dengan SSR
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah sendiri telah berlangsung sejak Januari 2014
hingga sekarang. Bandarlampung adalah kota dengan jumlah kasus Tuberkulosis
terbanyak di Provinsi Lampung, berikut data tentang jumlah kasus Tuberkulosis di
Provinsi Lampung
Gambar 1. Jumlah Kasus Tuberkulosis di Provinsi Lampung 2015-2017
Sumber: Olah data dari Depkes.go.id, Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2018
Gambar 1 menunjukkan jumlah kasus Tuberkulosis paru di setiap kabupaten/kota
di Provinsi Lampung. Berdasarkan gambar tersebut Kota Bandarlampung ialah kota
yang paling banyak terdapat penderita Tuberkulosis, hal ini menunjukkan bahwa
kasus Tuberkulosis sudah termasuk ke dalam kategori penting di Lampung.
Pemerintah juga menyelenggarakan Program Nasional Penanggulangan
0
200
400
600
800
1000
1200
5
Tuberkulosis yang wajib dijalankan disemua provinsi dan kabupaten di Indonesia
melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat. Bandarlampung merupakan
salah satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang menerapkan Program Nasional
Pengendalian Tuberkulosis yang didukung dengan Peraturan Daerah Kota
Bandarlampung Nomor 03 Tahun 2018 Bab 3 Pasal 4 Poin 2A Tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular yang berbunyi “Penyakit menular langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Tuberkulosis (TB); b.
Hepatitis dan infeksi saluran pencernaan; c. Influensa; d. Campak; e. Difteri; f.
Polio; g. Rubella; h. Tetanus; i. Kolera; j. Meningitis; k. Human Immunodeficiensi
Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS); l. Infeksi menular
seksual (IMS); m. Kusta; n. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)”.
Perkiraan kasus Tuberkulosis MDR (tahap lanjutan dari Tuberkulosis) di Indonesia
per tahun adalah 6.800 kasus. Jumlah terduga Tuberkulosis MDR yang telah diobati
tahun 2015 sebanyak 1.547 kasus. Saat ini layanan bagi Tuberkulosis MDR telah
tersedia 34 Rumah Sakir Rujukan di 26 Provinsi, 13 Rumah Sakit Sub Rujukan dan
1.050 Fasyankes (Fasilitas Layanan Kesehatan) Satelit. Pelayanan Tuberkulosis
MDR di Provinsi Lampung terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul
Moeloek, sedangkan Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk kasus Tuberkulosis
MDR adalah Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta. Akses layanan
Tuberkulosis semakin meningkat, sejumlah 9.075 Puskesmas (95%) dan 999
Rumah Sakit (62%) telah menyediakan layanan Tuberkulosis sesuai standar
program (https://dinkes.lampungprov.go.id/toss-tb/, diakses pada 2 Agustus 2018).
Meningkatnya akses fasilitas layanan Tuberkulosis di Indonesia haruslah diiringi
dengan peningkatan kualitas pelayanan. Salah satu peningkatan kualitas pelayanan
6
ialah dengan melakukan kerjasama atau kemitraan yang sinergis antara lembaga-
lembaga baik di dalam maupun di luar birokrasi pemerintahan. Lembaga tersebut
meliputi private sector (sektor swasta) dan civil society (masyarakat sipil) baik
dengan swasta maupun dengan masyarakat. Seperti hal nya pelaksanaan program
nasional pengendalian Tuberkulosis yang tidak hanya dijalankan oleh sektor
pemerintah saja dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung melainkan
dijalankan pula oleh masyarakat atau civil society dalam hal ini ialah SSR
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Bandarlampung yang merupakan salah satu
program dari organisasi masyarakat ‘Aisyiyah. Kemitraan yang terjalin dengan
SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Bandarlampung membuat Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung lebih cepat dan tanggap dalam mencari pasien
yang masih belum menyadari bahwa dirinya terjangkit virus Tuberkulosis, hal ini
dibuktikan pada tabel 1 dan tabel 2.
Tabel 1. Jumlah Kasus Tuberkulosis SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah
Bandarlampung
Sumber: Olah data dari Comunity TB-HIV Care Aisyiyah, 2018
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2015 2016 2017
Suspek TB Positif TB
7
Tabel 2. Jumlah Kasus Tuberkulosis Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung
Sumber: Olah data dari Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, 2018
Terdapat perbedaan tabel 1 dan tabel 2, hal ini dikarenakan kinerja SSR Community
TB-HIV Care ‘Aisyiyah Bandarlampung ialah dengan mencari suspek atau orang
diduga menderita Tuberkulosis yang apabila ditemukan maka para relawan dari
SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Kota Bandarlampung akan melakukan
test sputum (tes dahak), apabila hasil test menunjukkan positif maka suspek tersebut
akan masuk ke dalam kolom berikutnya yaitu kolom positif Tuberkulosis. Setelah
pasien tersebut dinyatakan positif Tuberkulosis maka peran dari relawan SSR
Community TB HIV Care ‘Aisyiyah ialah dengan menjadi Pengawas Minum Obat
serta melakukan kontrol rutin bersama pasien ke puskesmas untuk mengambil obat
rutin seminggu sekali. Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung sangat terbantu
karena dengan adanya relawan yang menjadi Pengawas Minum Obat dan
melakukan kontrol seminggu sekali bagi pasien Tuberkulosis, karena dengan begitu
Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung memiliki perpanjangan tangan langsung
kepada pasien Tuberkulosis.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2015 2016 2017
Sasaran Capaian
8
Berdasarkan tabel 1 jumlah pasien positif Tuberkulosis yang ditemukan SSR
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Bandarlampung tidaklah sedikit, jumlah ini
sangat membantu Dinas Kesehatan dalam pendataan penderita Tuberkulosis di
Bandarlampung. Hal ini merupakan salah satu manfaat atau kelebihan dari
kemitraan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Bandarlampung. Oleh sebab itu penulis
tertarik untuk menganalisis kemitraan yang terjalin, maka dilakukan penelitian
dengan judul “Analisis Kemitraan dalam Program Nasional Penanggulangan
Tuberkulosis di Bandarlampung (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kota
Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan
masalah penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kolaborasi kemitraan yang telah dilakukan dalam Program
Nasional Pengendalian Tuberkulosis oleh Dinas Kesehatan Kota
Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah?
2. Bagaimana pelaksanaan model kemitraan yang terjalin dalam
penyelenggaraan Program Pengendalian Tuberkulosis di Bandarlampung
antara Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV
Care ‘Aisyiyah?
9
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Mengetahui dan mengkaji kolaborasi kemitraan yang telah dilakukan dalam
Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis oleh Dinas Kesehatan Kota
Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah.
2. Menganalisis model kemitraan yang terjalin dalam penyelenggaraan
Program Pengendalian Tuberkulosis di Bandarlampung antara Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care.
D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka
kegunaan penelitian ini adalah
1. Manfaat teoritis
a. Memberikan kontribusi ataupun manfaat dalam pengembangan Ilmu
Administrasi Negara khususnya dalam Mata Kuliah Governance dan
Kemitraan.
2. Manfaat praktisi
a. Menjadi masukan dan pertimbangan bagi kemitraan Dinas Kesehatan
Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah
Bandarlampung dalam menjalankan Program Nasional Pengendalian
Tuberkulosis di Bandarlampung.
10
b. Bagi penulis, sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung
dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya
dalam perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya dilapangan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan
penelitian ini. Penelitian tersebut memiliki beberapa kesamaan permasalahan
penelitian :
Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu
Penulis Annisa Hidayati/2019 Anggi Herliani/2016 Yosi Susanti/2016
Judul Analisis Kemitraan
dalam Program
Nasional Pengendalian
Tuberkulosis di
Bandarlampung (Studi
kasus pada Dinas
Kesehatan Kota
Bandarlampung dan
SSR Community TB-
HIV Care ‘Aisyiyah)
Kemitraan antara
Lembaga Pemerhati
Anak dan Masyarakat
(L-PAMAS) dan
Pemerintah Desa
dalam Upaya
Pemberdayaan dan
Perlindungan Anak
(Studi Kasus di Desa
Mataram Kec. Gading
Rejo Kab. Pringsewu)
Kemitraan antara
Stakeholder dalam
Menyukseskan
Program Generasi
Berencana Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Lampung
Tengah
Tujuan Penelitian ini
menngklasifikasikan
kemitraan yang
dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kota
Bandarlampung dan
SSR Community TB-
HIV Care ‘Aisyiyah
dengan indikator
kolaborasi kemitraan
dan menjelaskan
model kemitraan yang
terjalin antara Dinas
Penelitian ini
menjelaskan
bagaimana model
kemitraan yang
terjalin antara L-
PAMAS dengan
Pemerintah Desa
Mataram Kec. Gading
Rejo Kab. Pringsewu
dan kendala apa saja
yang dialami oleh L-
PAMAS dalam Upaya
Penelitian ini
menjelaskan
bagaimana kemitraan
yang terjalin antara
BPPKB Kabupaten
Lampung Tengah
dengan para
Stakeholder yang ada
serta kendala apa saja
yang terjadi dalam
pelaksanaan
kemitraan antar
stakeholder dalam
12
Kesehatan Kota
Bandarlampung dan
SSR Community TB-
HIV Care ‘Aisyiyah
Pemberdayaan dan
Perlindungan Anak
pelaksanaan program
Generasi Berencana
di Kabupaten
Lampung Tengah
Hasil Kemitraan antara SSR
Community TB-HIV
Care ‘Aisyiyah dengan
Dinas Kesehatan Kota
Bandarlampung telah
termasuk ke dalam
kategori kemitraan
kolaboratif. Hal ini
ditandai dengan telah
dilaksanakannya
kelima indikator
kemitraan kolaboratif
menurut buku Guide to
Pratnership Building
(dalam Nurbaity,
2016:22)
Kemitraan antara SSR
Community TB-HIV
Care ‘Aisyiyah dengan
Dinas Kesehatan Kota
Bandarlampung
termasuk ke dalam
model mutualism
partnership
kemitraan yang
terjalin termasuk ke
dalam kemitraan
model 1 hanya
berbentuk jaringan
kerja saja. Masing-
masing mitra memiliki
program tersendiri
mulai dari
perencanaannya,
pelaksanaannya
hingga evalusi.
Jaringan tersebut
terbentuk karena
adanya persamaan
sasaran pelayanan.
Kendala yang
menghambat
kemitraan ini ialah
mengenai sumber
daya manusia yang
kurang memadai
dalam pelaksanaan
program kemitraan.
Model hubungan
kemitraan antara
BPPKB Kabupaten
Lampung Tengah
dengan stakeholder
yang terlibat dapat
dikategorikan ke
dalam hubungan
Pseudo Partnership
atau kemitraan semu,
karena kemitraan
atau hubungan antara
BPPKB Kabupaten
Lampung Tengah
dengan stakeholder
belum sepenuhnya
berjalan secara
maksimal. Kendala
yang dialami ialah
berupa minimnya
Sumber Daya
keuangan yang
dimiliki BPPKB
Kabupaten Lampung
Tengah dan belum
adanya aturan atau
kesepakatan BPPKB
Kabupaten Lampung
Tengah dengan
stakeholder yang
terlibat mengenai
teknis kerjasama
serta hak dan
kewajiban BPPKB
Kabupaten Lampung
Tengah.
Persamaan Sama-sama memakai
konsep kemitraan yang
sama yaitu model
kemitraan menurut
Sulistiyani (2007:130-
131)
Sama-sama memakai
konsep kemitraan
yang sama yaitu
model kemitraan
menurut Sulistiyani
(2007:130-131)
Sama-sama memakai
konsep kemitraan
yang sama yaitu
model kemitraan
menurut Sulistiyani
(2007:130-131)
Perbedaan Lokasi penelitian
penulis berada di Dinas
Kesehatan Kota
Bandarlampung dan
Lokasi pada penelitian
ini berloksi di
Lembaga Pemerhati
Anak dan Masyarakat
Program yang
digunakan, penelitian
ini menggunakan
Program Generasi
13
SSR Community TB-
HIV Care ‘Aisyiyah.
Kemudian program
digunakan peneliti
ialahProgram Nasional
Pengendalian
Tuberkulosis di
Bandarlampung
(L-PAMAS) Desa
Mataram Kec. Gading
Rejo Kab. Pringsewu,
Berencana Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Lampung
Tengah
Sumber : Diolah Peneliti, 2019
B. Tinjauan tentang Kemitraan
1. Konsep Kemitraan
Menurut Ibrahim dalam bukunya (2013:26) pada prakteknya kemitraan merupakan
suatu kumpulan yang tidak terpisah secara hukum dimana para mitranya diberi hak
yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Bentuk-bentuk
khusus dari kemitraan, didasarkan atas bentuk-bentuk bisnis dalam sistem hukum
Civil Law dan pada saat ini yang banyak ditemukan di negara-negara Common Law
adalah justru kemitraan terbatas. Pada bagian pertama Undang-undang Tentang
Kemitraan (Partnership) 1890, mendefinisikan Kemitraan sebagai berikut: “the
relationship which subsist between persons carrying on a business with a view to
profit”(suatu hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan
suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.)
Hubungan antara orang dengan orang di atas timbul berdasarkan kontrak yang
dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan Henry R. Cheeseman
memberikan istilah Kemitraan sebagai berikut:
14
“Voluntary Association of two or more person for carrying on a busineesas co-
owner for profit. The formation of a partnership creates certain tight and duties
among partners and with third parties. These right and duties are established in the
partnership agreement and by law”(Kemitraan atau yang dikenal dengan istilah
persekutuan adalah asosiasi secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk
bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh
keuntungan. Bentuk-bentuk Kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di
antara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian
Kemitraan ataupun ditentukan oleh Undang-undang.)
Menurut Denhart (dalam Duadji&Tresiana, 2015:55-65) dasar pemikiran kemitraan
pada dasarnya berada dalam argument tentang peran dan posisi negara yang berelasi
dengan masyarakat. Hal ini jelas terlihat perspektif New Publik Services oleh
Denhardt and Denhardt, bahwa pemenuhan kebutuhan publik (masyarakat)
dilakukan bersama-sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri.
Pada tahun 1990-an mulai dirasakan kebutuhan untuk merubah organisasi publik
menjadi tidak terlalu hierarkis, semakin desentralisasi, dan mau menyerahkan
peranan dan kebijakan kepada sektor swasta. Perkembangan teori administrasi
selanjutnya mengarah pada penggunaan manajemen berbasis pasar dan teknik
alokasi sumberdaya, semakin mengandalkan pada organisasi sektor swasta untuk
menyampaikan pelayanan publik dan berusaha merampingkan dan melakukan
desentralisasi. Organisasi efektif, sumber-sumber daya manusia dan sumber-
sumber daya material menyebabkan meningkatnya profuktivitas. Hal tersebut
dilaksanakan melalui apa yang dinamakan “sinergisme” (synergism). Dalam hal itu
anggota-anggota suatu organisasi mengombinasikan upaya secara kolektif guna
15
melaksanakan tugas-tugas. Sinergi dicapai melalui pengintegrasian tugas-tugas
yang terspesialisasi (Winardi, 2014:21).
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan
ialah sebuah kerjasama yang lakukan oleh 2 pihak atau lebih dengan tujuan untuk
mendapatkan sebuah keuntungan tertentu. Adapun yang menjadi karakteristik atau
ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan
(dalam Ibrahim, 2013:27) adalah:
1. Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsesual, di
mana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh Undang-undang
(melainkan dari masing-masing pribadi para pihak);
2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari
keduanya;
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan mitranya;
4. Dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak.
2. Jenis Kemitraan
Suatu Kemitraan pada dasarnya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak
yang membuatnya. Berdasarkan jenisnya, Kemitraan dapat dibedakan sebagai
berikut:
1. General Partnership dan Spesific Partnership
a. General Partnership
Kemitraan ini timbul berdasarkan hubungan secara umum dari berbagai
macam bentuk bisnis.
b. Spesific Partnership
Kemitraan ini dibentuk untuk satu macam bentuk transaksi. Seperti contoh
Kemitraan untuk menjual atau membeli saja.
16
2. Trading Partnership dan Non Trading Partnership
a. Trading Partnership
Kemitraan yang dibentuk dengan tujuan pembelian maupun penjualan dalam
bidang perdagangan barang, seperti contoh perusahaan yang bergerak di
bidang usaha bahan makanan.
b. Non Trading Partnership
Kemitraan yang dibentuk untuk sesuatu yang bersifat tidak komersial, seperti
contoh kerjasama dalam bidang kedokteran.
Apabila dikaitkan dengan kasus kemitraan antara Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah Bandarlampung dengan Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, maka
kemitraan ini termasuk ke dalam jenis kemitraan Non Trading Partnership. Karena
dalam kerjasamanya kedua belah pihak tidak terbentuk berdasarkan sifat komersil.
Sebuah kemitraan akan lebih baik apabila terjalin dengan kolaboratif dan saling
menguntungkan satu sama lain. Terdapat beberapa indikator yang dapat
menyatakan apakah kemitraan yang terjalin masuk ke dalam kemitraan yang
kolaboratif ataupun tidak. Kemitraan yang kolaboratif dalam buku Guide to
Pratnership Building (dalam Nurbaity, 2016:22) memiliki ciri antara lain:
1. Menciptakan program bersama-sama
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana mitra menciptakan
program yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang
ada. Program tersebut juga harus bias diterapkan dengan baik di lapangan.
2. Mitra membawa sumber daya
17
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana mitra membawa
berbagai sumber daya yang lebih inovatif dan dapat menjadi solusi atas
berbagai masalah yang ada.
3. Diskusi antar mitra
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana mitra melakukan diskusi
dengan lebih fleksibel pada saat tertentu dan sesuai dengan keadaan di
lapangan.
4. Mitra mengedepankan transparansi
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana mitra dituntut untuk
lebih tranparan dalam menginformasikan data-data terkait kemitraan yang
dijalankan agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan masalah
yang ada.
5. Kemitraan bersifat mandalam
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana kemitraan tidak hanya
berupa perjanjian kontrak semata, namun terdapat kerjasama yang lebih
mendalam interpersonal.
Gambar 2. Hubungan Kemitraan Sektor Publik, Sektor Swasta dan
Masyarakat
Sumber: (Mahmudi, 2007)
18
(Mahmudi, 2007) kemitraan Pemerintah Swasta (Publik Private Partnership)
merupakan suatu model kemitraan yang didasarkan pada rerangka penyedia terbaik
( Best Sourcing). Dengan kerangka Best Sourcing tersebut pemerintah dapat
mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam memberikan pelayanan publik
tertentu yang mana hal itu akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan (value for money) dan memberikan win-win solution baik bagi
pemerintah maupun pihak swasta. Bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta
bisa berupa kontrak kerja, tender penyediaan barang atau jasa, atau bisa juga
berupa Business Process Outsourcing.
3. Model Kemitraan
Menurut Sulistiyani (2007:130-131) kemitraan secara etimologis berasal dari kata
partnership yang berasal dari suku kata partner yang berarti kawan, sekutu atau
mitra. Secara definisi, maka kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama atas dasar
kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga
memperoleh hasil yang lebih baik. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai
cara, yaitu melalui model–model dalam penerapan kemitraan itu sendiri. Menurut
model–model kemitraan terbagi atas sebagai berikut:
1. Pseudo partnership (kemitraan semu)
Merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun
tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan
yang lain. Bahkan ada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan
makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua
dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dari semacam kemitraan
19
ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama–sama merasa penting untuk
melakukan kerja sama, akan tetapi pihak–pihak yang bermitra belum tentu
mengerti dan memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.
2. Mutualism partnership (kemitraan mutualistik)
Merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari
aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat
lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari
pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi
atau kelompok atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda
melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak–pihak yang
melakukan kerjasama dapat diperoleh sehingga sekaligus saling menunjang
satu dengan lainnya.
3. Conjugation partnership (kemitraan melalui peleburan atau pengembangan)
Merupakan kemitraan yang dianalogikan sebagai paramecium. Dua
paramecium melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan
kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan
pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau
kelompok-kelompok, perorangan yang memiliki kelemahan di dalam
melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan model
ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka
meningkatkan kemampuan masing–masing.
20
C. Tinjauan tentang Komunitas
1. Konsep Komunitas
(Sujali, 2017:1.11) masyarakat adalah suatu istilah yang memiliki arti yang luas
mencakup tata cara hidup antar manusia, manusianya sebagai warga masyarakat,
sampai dengan kelembagaan/system hubungan antarmanusia/antarkelompok.
Menurut Koentjoroningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang
berorientasi menurut suatu system adat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan
yang terikat oleh suatu sistem adat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan yang
terikat oleh suatu rasa identitas tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka
rumusan komunitas adalah sebagai berikut. Komunitas adalah kesatuan hidup
manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata memiliki ikatan bersama
(common bound) yang merupakan identitas komunitas tersebut. Komunitas sebagai
sebuah kelompok social dari beberapa organisme dan berbagai lingkungan,
umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Pada komunitas manusia,
individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya,
preferensi, kebutuhan, risiko, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Berdasarkan
pengertian kemunitas di atas dapat disimpulkan bahwa komunitas merupakan
sebuah perkumpulan manusia yang memilliki sebuah kesamaan ataupun ikatan
tertentu yang kemudian menjadi identitas dari komunitas itu sendiri.
Meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak pada pemerintah,
pelayanan publik juga dapat diberikan oleh pihak swasta dan pihak ketiga, yaitu
organisasi non-profit, relawan (volunteer), dan Lembaga Swadaya Masyarakat
21
(LSM). Jika penyelenggaraan pelayanan publik tertentu diserahkan kepada swasta
atau pihak ketiga, maka yang terpenting dilakukan oleh pemerintah adalah
memberikan regulasi, jaminan keamanan, kepastian hukum, dan lingkungan yang
kondusif (Mahmudi, 2015:220). Peran pemerintah sepanjang proses pemenuhan
kebutuhan pelayanan jasa public menurut Richard Afonso dalam (Sinamo 2014:81)
harus berbasis pada prinsip jasa public sebagai government transfer, government
provision, dan government production. Dia mengemukakan bahwa “… arti sector
jasa public sebagai government transfer lebih mengacu pada argumen kesejahteraan
dan keadilan. (Duadji&Tresiana, 2015:55:56) perspektif new publik service
memandang birokrasi publik (sebagai yang melayani) adalah melibatkan
masyarakat (warganegara) dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani
masyarakat. Saat menjalankan tugas tersebut, birokrasi publik atau yang dikenal
juga dengan administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks
tanggungjawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi.
Administrator yang bertanggungjawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya
dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program guna mencapai tujuan-
tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak hanya untuk menciptakan
pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh
sebab itu pekerjaan administrator publik atau pelayan publik tidak lagi
mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat.
Ada beberapa prinsip New Publik Service yang dilontarkan oleh
Denhardt&Denhardt (dalam Duadji&Tresiana, 2015:59-60) Prinsip-prinsip
tersebut adalah:
22
1. Serve citizens, not customers
Karena kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai
bersama daripada agregasi kepentingan pribadi perorangan maka adbi
masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan tetapi justru
memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi
dengan dan di antara warga negara,
2. Seek publik interest
Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun
kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi
cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan
kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
3. Value citizenship over entrepreneurship
Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga
negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangsih bagi
masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang
bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri.
4. Think strategically, act democratically
Kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai
secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses
kolaboratif.
5. Recognize the accountability is not simple
Pada prespektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada
mekanisme pasar. Selain itu, abdi masyarakat juga harus mematuhi
peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik,
standar profesional, dan kepentingan warga negara.
6. Serve rather than steer
Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan
yang berbasis pada nilai bersama dalam membantu warga negara
mengemukakan kepentingan bersama dana memenuhinya daripada
mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke arah nilai baru.
7. Value people, not just productivity
Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai
keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses
kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan
kepada semua orang.
Pendekatan pemberdayaan yang lebih berpusat kepada manusia memungkinkan
masyarakat mengembangkan potensi dirinya. Penciptaan iklim yang
memungkinkan masyarakat berkembang (enabling), upaya memperkuat potensi
yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), dan perlindungan (Jumiati, tanpa
tahun:80-81). Pandangan demikian didukung dalam pendekatan pengelolaan
23
sumber yang bertumpu pada komunitas (Community based resource management)
dari Korten (dalam Jumiati, tanpa tahun:80-81) dengan ciri-ciri pendekatan adalah:
1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan di masyarakat sendiri.
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan
memobilisasikan sumbersumber yang terdapat di komunitas untuk
memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya amat
fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
4. Saat melaksanakan pembangunan, pendekatan ini pada proses social
learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan
komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan
mendasarkan pada saling belajar.
5. Proses pembentukan jaringan (networking) untuk birokrat dan lembaga
swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisionil yang mandiri,
merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan
kemampuan mereka mengindentifikasi dan mengelola berbagai sumber,
maupun untuk menjaga keseimbangan antar struktur vertikal dan horizontal.
Melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-
struktur pembangunan di tingkat lokal.
Pemerintah perlu mengubah pendekatan kepada masyarakat dari suka memberi
perintah dan mengajari masyarakat menjadi mau mendengarkan apa yang menjadi
keinginan dan kebutuhan masyarakat, bahkan dari suka mengarahkan dan memaksa
masyarakat menjadi mau merespon dan melayani apa yang menjadi kepentingan
dan harapan masyarakat karena dalam paradigma the new publik service dengan
menggunakan teori demokrasi ini beranggapan bahwa tugas-tugas pemerintah
untuk memberdayakan rakyat dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada
rakyat pula. Hal ini dimaksudkan bahwa para penyelenggara negara harus
mendengar kebutuhan dan kemauan warga negara (citizens). Akar-akar new publik
service menurut Denhardt&Denhardt ada 3 akar layanan publik baru yakni :
1. Teori warga negara demokratis
2. Model komunitas dan masyarakat sipil
24
3. Humanisme organisasional dan adminsitrasi publik baru.
2. Model Komunitas dan Masyarakat Sipil
Menurut Denhardt&Denhardt (dalam Duadji&Tresiana, 2015:59-60)
pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan terarah yang
meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi
kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat
institusi-institusi sosial. Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah
holistic komprehensif dalam arti setiap pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia,
baik dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari sistem
lingkungan sosiokulturnya. Administrasi publik juga menempatkan komunitas dan
masyarakat sipil sebagai akar-akar penting layanan atau pelayanan. John Gardner
beranggapan bahwa kesadaran komunitas, yang dapat berasal dari benyak level
hubungan manusia yang berbeda mulai dari lingkungan hingga kelompok kerja,
dapat memberikan struktur perantara yang sangat membantu di antara individu dan
masyarakat. Nilai-nilai bersama suatu komunitas, menurut Gardner, penting tetapi
dia juga mendesak agar kita mengakui bahwa keseluruhan juga harus memadukan
keberagaman, harus ada suatu filsafat pluralism, dan suatu kesempatan bagi
subkomunitas mempertahankan identitas mereka dan mendapat bagian dalam
penetapan tujuan-tujuan kelompok yang lebih besar.
Warga negara ingin mempunyai andil dalam pembangunan negeri dan mereka
bangga dengan komunitas dan negerinya dan mereka ingin membantu
menghasilkan perubahan yang positif. Adanya peran penting dari pemerintah untuk
mendorong pembangunan komunitas dan masyarakat sipil. Seiring dengan
25
banyaknya pemimpin yang berpandangan kedepan menyadari bahwa usaha-usaha
demikian bermanfaat dan dapat dilaksanakan dan kemudian mereka melibatkan
diri. Para pemimpin politik berusaha menjangkau warga negara dengan cara-cara
substansial, baik melalui teknologi informasi yang modern maupun dengan alat-alat
yang lebih konvensional. Menurut Denhardt&Denhardt (dalam Duadji&Tresiana,
2015:59-60) faktor komunitas dan masyarakat sipil yang mempengaruhi
administrator publik ialah:
1. Jaringan interaksi warga negara yang kuat dan tingkat kepercayaan sosial
yang tinggi dan kohesi di kalangan warga negara, para administrator publik
dapat memperhitungkan stok modal sosial yang sudah ada ini untuk
membangun jaringan-jaringan yang lebih kuat lagi untuk membuka jalan-
jalan baru untuk dialog dan perdebatan serta dapat mendidik warga negara
lebih jauh dalam masalah-masalah pemerintahan demokrasi.
2. Para administrator publik dapat menyumbang untuk pembangunan komunitas
dan modal sosial. Bebebapa pendapat menyatakan bahwa peran utama
administrator publik adalah membangun komunitas. Sebagian orang lainnya
tentu saja menyatakan bahwa para administator publik dapat memainkan
peran aktif dalam mempromosikan modal sosial dengan menyemangati
keterlibatan warga negara dalam pembuatan atau pengambilan keputusan
publik.
Pendekatan pemberdayaan yang lebih berpusat kepada manusia memungkinkan
masyarakat mengembangkan potensi dirinya. Penciptaan iklim yang
memungkinkan masyarakat berkembang (enabling), upaya memperkuat potensi
yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), dan perlindungan (Jumiati, tanpa
26
tahun:80-81). Pandangan demikian didukung dalam pendekatan pengelolaan
sumber yang bertumpu pada komunitas (Community based resource management)
dari Korten (dalam Jumiati, tanpa tahun:80-81) dengan ciri-ciri pendekatan adalah:
1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan di masyarakat sendiri.
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan
memobilisasikan sumbersumber yang terdapat di komunitas untuk
memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya amat
fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
4. Saat melaksanakan pembangunan, pendekatan ini pada proses sosial
learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan
komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan
mendasarkan pada saling belajar.
5. Proses pembentukan jaringan (networking) untuk birokrat dan lembaga
swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisionil yang mandiri,
merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan
kemampuan mereka mengindentifikasi dan mengelola pelbagai sumber,
maupun untuk menjaga keseimbangan antar struktur vertikal dan horizontal.
Melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-
struktur pembangunan di tingkat lokal. .
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Proses pemberdayaan mempunyai
kecenderungan yaitu menekankan pada proses pemberian kekuatan kepada
masyarakat lain untuk dapat lebih berdaya. Pemberdayaan masyarakat dapat
diartikan pula menurut Suhendra (dalam Tresiana, 2015:156) bahwa masyarakat
diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan
masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya
untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan,
pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Pemberdayaan, masyarakat memiliki
otonomi atas dirinya sehingga mampu meningkatkan potensi yang dimilikinya.
Pemberdayaan masyarakat dapat pula digagas oleh wanita, terlebih di masa
sekarang komunitas maupun organisasi wanita telah menunjukkan peningkatan dan
27
peran nya di masyarakat. Terdapat 3 strategi yang dapat diterapkan dalam
pembangunan yang melibatkan wanita menurut Fakih (dalam Tresiana, 2015:156)
yaitu : Pertama, Women In Development (WID) sebagai strategi pembangunan yang
menjelaskan bahwa struktur sosial yang ada sebagai sesuatu yang given dan
keterbelakangan perempuan disebabkan oleh tidak terlibatnya perempuan dalam
pembangunan, sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan mengintegrasikan
perempuan dalam pembangunan. Kedua, strategi Women and Development (WAD)
memandang bahwa perempuan sebagai pelaku penting dalam pembangunan dan
kerja mereka menjadi sentral, sehingga solusi yang ditawarkan adalah perubahan
struktur, yang salah satunya melalui kebijakan dan program yang relevan. Ketiga,
strategi Gender and Development (GAD) yang memandang relasi gender yang
tidak adil antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penghalang terbesar bagi
peningkatan kualitas kehidupan dan upaya partisipasi penuh kaum perempuan
dalam proses pembangunan. Karenanya, dekonstruksi kebijakan pembangunan
harus berbasis pada kesetaraan gender baik dalam aspek substansi maupun
pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Menurut Bennet (dalam Fatmawati, 2011) Pelayanan Berbasis Masyarakat
(Community Based Provision/ CBO) ialah berawal ketika keterbatasan keuangan
menghadang pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cukup untuk
masyarakat. Community based provision mendorong anggota masyarakat untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri. Anggota dari Community based provision
meliputi individual, keluarga atau perusahaan dalam ruang lingkup mikro.
Seringkali beberapa aktivitas tidak dapat diakui dan tidak dapat terintegrasi dalam
system yang formal. Di beberapa kota dimana pemerintah mengakui adanya (Non
28
Government Organization) NGO, NGO akan memberikan bantuan pada group non
formal ini secara terorganisir, NGO menyediakan input untuk proses manajemen
media negosiasi antara CBO dengan lembaga politik yang lebih luas, jaringan kerja,
dan penyebaran informasi.
D. Tinajauan tentang Civil Society
1. Konsep Civil Society
Sebuah masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara
yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Masyarakat tersebut
memiliki empat komponem: otonomi, akses terhadap lembaga Negara, arena publik
yang bersifat otonom, arena publik tersebut bagi semua lapisan masyarakat (Efendi,
tanpa tahun:8) . Secara harfiah, “civil society” pertama kali digunakan dalam makna
seperti yang ada sekarang oleh Adam Ferguson. Menggambarkan civil society
sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang yang
mampu mengimbangi kekuasaan Negara. Adam Ferguson menjelaskan (dalam
Efendi, tanpa tahun:8) masyarakat yang dinamainya civil society ini tidak
membatasi fungsi negara sebagai penjaga harmoni serta wasit berbagai kepentingan
besar, namun secara konsisten menghalangi negara untuk melakukan dominasi dan
atominasi kepada masyarakat. Sedangkan Cohen & Arato (dalam Efendi, tanpa
tahun:8) membuat perbedaan yang menarik tentang gagasan civil society antara
lain:
1. Political society;
2. Economic society;
29
3. Civil society;
Political society berkaitan dengan semua persoalan tentang kekuasaan sehingga
didalamnya bisa terdapat Negara, birokrasi, partai politik, dan sebagainya.
Sementara economic society berkaitan dengan hal-hal seputar produksi. Yang ada
disana adalah perusahaan, korporasi bisnis,dan seterusnya. Sedangkan civil society
sangat berkaitan dengan swadaya, bisa meliputi LSM ataupun ormas. Menurut
pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa civil society adalah masyarakat
yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan
negara dan berperan sebagai pengawas negara dari berbagai bentuk dominasi.
2. Konsep Organisasi Masyarakat
(B.A, 2016:430-432) dalam UU Ormas tahun 2013 (Pasal 40) ditegaskan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pemberdayaan ormas
untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. Saat
melakukan pemberdayaan tersebut, pemerintah/pemerintah daerah menghormati
dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas ormas
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan itu
dapat dilakukan melalui :
a. Fasilitasi kebijakan; melalui peraturan perundang-undangan
b. Penguatan kapasitas kelembagaan; melalui penguatan manajemen
organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan,
dukungan keahlian, program, dan pendampingan, penguatan
30
kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan; dan/atau
penelitian dan pengembangan.
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan
pelatihan, pemagangan, dan atau kursus.
Pengembangan masyarakat sebetulnya adalah upaya sistematis untuk
meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung
(disadvantaged group) agar menjadi lebih dekat kepada kemandirian. Jadi
pengembangan masyrakat sangatlah ‘menyasar’ kelompok masyarakat yang
spesifik, yaitu mereka yang memiliki masalah (Kartini, 2013:37). Menyadari
tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui organisasi
kemasyarakatan yang mengalami perkembangan sejak awal tahun 1980-an, maka
pemerintah bersama DPR akhirnya menerbitkan Undang-undang. Nomor 8 Tahun
1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, sebagai landasan hukum dan pengakuan
secara legal atas keberadaan dan kiprah organisasiorganisasi dimaksud. Konsideran
Umum UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan Masalah
Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran
serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan
adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia.
Melalui pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus
juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.
Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang yang mempunyai visi, misi,
ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai
31
kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab
masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di
bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan,
keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 pasal l, organisasi kemasyarakatan
adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam wadah
Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam
penjelasan Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa, salah satu ciri penting
dari organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan
keanggotanannya. Artinya, anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia
diberikan kebebasan untuk membentuk, memilih, bergabung dalam organisasi
kemasyarakatan yang diminatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang maha Esa, atau bergabung terhadap organisasi
kemasyarakatan yang mempunyai lebih dari satu ciri dan/atau kekhususan. Melihat
ruang lingkup organisasi kemasyarakatan, maka secara umum organisasi
kemasyarakatan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;
b. Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau
lebih;
c. Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d. Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan
kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai dampak
politik.
32
Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang ormas atau organisasi
kemasyarakatan, ormas mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Saran penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan
organisasi;
b. Saran pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan
organisasi;
c. Saran penyaluran aspirasi masyarakat;
d. Sarana pemberdayaan masyarakat;
e. Sarana pemenuhan pelayanan sosial;
f. Sarana partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa, dan
g. Sarana pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidpan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
E. Kerangka Pikir
Penyakit Tuberkulosis atau TB adalah penyakit mematikan terbesar kedua di dunia
setelah HIV/AIDS. Berdasarkan laporan WHO Global Tuberculosis Report 2016,
Indonesia menempati peringkat kedua dengan beban Tuberkuloasis teringgi di
dunia setelah negara India. Lebih lanjut, survei memperkirakan kasus Tuberkulosis
di Indonesia sebanyak 647 per 100.000 orang atau diperkirakan setara 1.600.000
kasus Tuberkulosis
(http://www.depkes.go.id/article/print/18030700005/rakerkesnas-2018-kemenkes-
percepat-atasi-3-masalah-kesehatan.html, diakses pada 10 Oktober 2018). Oleh
karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 Tentang
Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Menteri Kesehatan Republik
Indonesia sebagai landasan hukum dalam upaya pemberantasan Tuberkulosis di
Indonesia. Seiring dengan peraturan tersebut Pemerintah juga menyelenggarakan
33
Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis yang wajib di jalankan di semua
provinsi dan kabupaten di Indonesia melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas
setempat.
Bandarlampung merupakan salah satu dari sekian banyak kota yang menerapkan
Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis yang didukung dengan Peraturan
Daerah Kota Bandarlampung Nomor 03 Tahun 2018 Bab 3 Pasal 4 Poin 2A
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang berbunyi
“Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas: a. Tuberkulosis (TB); b. Hepatitis dan infeksi saluran pencernaan; c. Influensa;
d. Campak; e. Difteri; f. Polio; g. Rubella; h. Tetanus; i. Kolera; j. Meningitis; k.
Human Immunodeficiensi Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrom
(AIDS); l. Infeksi menular seksual (IMS); m. Kusta; n. Infeksi saluran pernapasan
akut (ISPA)”.
Beberapa upaya di tingkat global yang telah dilakukan untuk menanggulangi
penyakit Tuberkulosis diwujudkan dalam Stop TB Partnership. Stop TB
Partnership merupakan kemitraan global untuk mendukung negara-negara di dunia
meningkatkan upaya memberantas Tuberkulosis, menurunkan angka kematian dan
kesakitan akibat Tuberkulosis, serta menjabarkan apa yang perlu dilakukan untuk
mencapai rencana global dalam hal pemberantasan Tuberkulosis. Kemitraan yang
terjalin berawal dari kemitraan antara Global Fund dengan Kementrian Kesehatan
Indonesia, kemudian Kementrian Kesehatan Indonesia bekerjasama dengan
Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam bidang pemberian pelayanan kesehatan. Pimpinan
Pusat ‘Aisyiyah membuat sebuah program melalui majelis kesehatan ‘Aisyiyah
pusat yaitu Community TB-HIV Careb ‘Aisyiyah yang kemudian diturunkan
34
kepada pimpinan cabang di seluruh Indonesia, sedangkan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia menurunkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota di
seluruh Indonesia untuk membantu penyedia pelayanan Tuberkulosis di masyarakat
(Kemenkes RI, 2011:21). Kemitraan antara Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung
dengan Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah sendiri telah berlangsung sejak Januari
2014 hingga sekarang.
Berdasarkan kemitraan yang ada antara Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah
Bandarlampung dengan Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, penulis
menggunakan teori untuk melakukan identifikasi untuk mengukur kolaboratif
tidaknya kemitraan ini menggunakan identifikasi dari buku Guide to Pratnership
Building dalam (Nurbaity, 2016:22) yang memiliki ciri antara lain:
1. Menciptakan program bersama-sama;
2. Mitra membawa sumber daya ;
3. Diskusi antar mitra;
4. Mitra mengedepankan transparansi;
5. Kemitraan bersifat mendalam;
Selain mengidentifikasikan produktivitas kemitraan peneliti juga menganalisis
termasuk ke dalam model kemitraan apakah kemitraan yang terjanlin antara
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Bandarlampung dengan Dinas Kesehatan
Kota Bandarlampung. Model kemitraan yang digunakan ialah model kemitraan
menurut Sulistiyani (2004:130-131) model-model tersebut terbagi sebagai berikut:
1. Pseudo partnership (kemitraan semu)
2. Mutualism partnership (kemitraan mutualistik)
3. Conjugation partnership (kemitraan melalui peleburan atau
pengembangan)
35
Gambar 3. Kerangka Pikir
Ket:
: Garis kemitraan
Sumber: diolah oleh peneliti, 2018
Tinggginya tingkat penderita Tuberkulosis di
Indonesia
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 Tentang
Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB)
Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 03
Tahun 2018 Bab 3 Pasal 4 Poin 2A Tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Community
TB-HIV Care ‘Aisyiyah
Model Kemitraan menurut
Sulistiyani (2004:130-131):
1.Pseudo partnership
(kemitraansemu)
2.Mutualism partnership
(kemitraan mutualistik)
3.Conjugation partnership
(kemitraan melalui peleburan
atau pengembangan)
Berkurangnya peningkatan penderita Tuberkulosis
di Bandarlampung
Ciri Kemitraan yang
kolaboratif menurut dari buku Guide to Pratnership Building
dalam (Nurbaity, 2016:22):
1.Menciptakan program
bersama-sama
2.Mitra membawa sumber daya
untuk solusi
3.Diskusi antar mitra
4.Transparansi
5.Kemitraan bersifat mendalam
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kemitraan dalam
Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Bandarlampung pada Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah,
maka penulis menggunakan tipe penelitian penelitian yang bersifat deskriftif–
kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,
baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara variabel satu dengan variable yang lain. Menurut Denzin
dan Linclon dalam buku Lexy Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi
dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong
menyatakan (dalam Septia, 2013:46) bahwa metode kualitatif digunakan karena
beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif dengan
kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih
dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap
pola-pola nilai yang dihadapi.
37
Studi deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-
faktor yang menjadi fokus perhatian peneliti. Tipe penelitian deskriptif ialah suatu
penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki. Berdasarkan pendapat tersebut, maka tipe penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan bagaimana sifat serta hubungan antara fenomena sosial
tertentu. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana
analisis kemitraan dalam Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di
Bandarlampung pada Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community
TB-HIV Care ‘Aisyiyah.
B. Fokus Penelitian
Penetapan fokus penelitian kualitatif ini membatasi ruang lingkup penelitian dan
untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian atau pengamatan. Fokus penelitian
memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga
dalam pembatasan ini penelitian terfokus untuk memahami masalah-masalah yang
menjadi tujuan penelitian. Pemilihan masalah penelitian dapat dilakukan dengan
menentukan sasaran utama penelitian, lokasi penelitian serta tahun penelitian.
Sehingga diperoleh hasil dari rumusan masalah dari latar belakang yang ditetapan
sebelumnya. Ada pun fokus dalam penelitian ini berdasarkan kerangka pikir dan
judul penelitian ialah berfokus pada kolaborasi kemitraan dan model kemitraan
38
yang terjalin antara Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community
TB-HIV Care ‘Aisyiyah. Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui dan mengkaji apakah kemitraan yang telah dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah dalam Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis termasuk
kedalam kemitraan yang kolaboratif dengan indikator dari buku Guide to
Pratnership Building (dalam Nurbaity, 2016:22) yang memiliki ciri antara
lain:
a) Menciptakan program bersama-sama
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana mitra menciptakan
program yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang
ada. Program tersebut juga harus bias diterapkan dengan baik di lapangan.
b) Mitra membawa sumber daya
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana mitra membawa
berbagai sumber daya yang lebih inovatif dan dapat menjadi solusi atas
berbagai masalah yang ada.
c) Diskusi antar mitra
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana mitra melakukan diskusi
dengan lebih fleksibel pada saat tertentu dan sesuai dengan keadaan di
lapangan
d) Transparansi
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana mitra dituntut untuk
lebih tranparan dalam menginformasikan data-data terkait kemitraan yang
39
dijalankan agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan masalah
yang ada.
e) Kemitraan mandalam
Sebuah kemitraan antara 2 pihak atau lebih dimana kemitraan antara dua
mitra dimana kemitraannya hanayalah berupa perjanjian kontrak semata,
tanpa ada kerjasama lebih mendalam interpersonal.
2. Mengetahui dan mengkaji model kemitraan yang terjalin dalam
penyelenggaraan Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis antara Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah. Adapun model kemitraan yang gunakan ialah model kemitran
menurut (Sulistiyani, 2004:130-131):
a) Pseudo partnership (kemitraan semu)
Merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun
tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan
yang lain.
b) Mutualism partnership (kemitraan mutualistik)
Merupakan persekutuandua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari
aspek pentingnya mela-kukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat
lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal.
c) Conjugation partnership (kemitraan melalui peleburan atau penge-
mbangan)
Merupakan kemitraan yang dianalogikan sebagai paramecium. Dua
paramecium melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan
40
kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan
pembelahan diri.
C. Lokasi Penelitian
Menurut Moleong (dalam Septia, 2013:50) lokasi penelitian merupakan tempat
dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau
peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka
mendapatkan data-data yang akurat. Pada saat penentuan lokasi penelitian cara
terbaik yang ditempuh adalah dengan mempertimbangkan teori subtantif dengan
jajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Selain itu juga perlu diperhatikan penentuan lokasi penelitiannya seperti
keterbatasan geografi, waktu, tenaga dan juga biaya. Mempertimbangkan hal
tersebut, maka lokasi penelitian ini ditentukan dengan sengaja yang dilakukan pada
Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung Divisi Penyakit Menular dan organisasi
SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah. Lokasi ini dipilih karena setelah adanya
kerjasama atau kemitraan antara Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung Divisi
Penyakit Menular dan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah terdapat
peningkatan signifikan.
41
D. Sumber Data Penelitian
Menurut Lofland dan Lofland dalam Moelong (2017:157) sumber data utama
dalam penelitian kalitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah daa
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua jenis sumber data dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang
dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer.
Data primer diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih
harus dianalisa lebih jauh. Pada penelitian ini data primer didapat dari kader serta
orang-orang yang berkecimpung di dalam Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung
Divisi Penyakit Menular dan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan
kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data Moelong
(2017:157). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari catatan maupun
dokumen yang berkaitan dengan program nasional pengendalian tuberkulosis di
Bandarlampung
E. Informan Penelitian
Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil
penelitian. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data primer
42
dan data sekunder. Data primer adalah data yang baru diperoleh melalui wawancara
dengan penentuan informan berdasarkan teknik purposive sampling dimana
penentuan informan sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan
penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Menurut Sugiyono dalam (Septia, 2013:51) purposive sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan
tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita
harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan
peneliti untuk memperoleh data. Oleh sebab itu berikut tabel informan dalam
penelitian ini.
Tabel 3. Tabel Informan
No Nama Informan Jabatan Substansi
1. Triningrum Aning
Dinas Kesehatan Kota
Bandarlampung (Divisi
Penanganan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular)
1. Program Nasional Pengendalian
Tuberkulosis
2. Tugas / Peran
3. Prosedur Kemitraan
4. Hasil Kegiatan
PenanggulanganTuberkulosis
2. Pristi Wahyu Diawati
Koordinator Lapangan
SSR Community TB-
HIV Care ‘Aisyiyah
Bandarlampung
1. Program Nasional Pengendalian
Tuberkulosis
2. Tugas / Peran
3. Prosedur Kemitraan
4. Koordinasi dan Jaringan
5. Hasil Kegiatan Penanggulangan
Tuberkulosis
3. Sudiyanto
Koordinator Lapangan
SR Community TB-
HIV Care ‘Aisyiyah
Bandarlampung
1. Capaian Suspek dan Positif TB
4. Sefti Handayani
Staff Keuangan SR
Community TB-HIV
Care ‘Aisyiyah
Bandarlampung
1. Sistem keuangan Community TB-
HIV Care ‘Aisyiyah
Bandarlampung
5. Rahmawati Relawan Community
TB-HIV Care
1. Latar Belakang
2. Prosedur Kerja Relawan
43
‘Aisyiyah
Bandarlampung
6. Etin Suhetin
Relawan Community
TB-HIV Care
‘Aisyiyah
Bandarlampung
1. Latar Belakang
2. Prosedur Kerja Relawan
7. Sari Astiti Pasien Tuberkulosis
1. Prosedur Pemberian Pelayanan
2. Pelayanan Kesehatan yang
diberikan Community TB-HIV
Care ‘Aisyiyah Bandarlampung
8. Rudi Pasien Tuberkulosis
1. Prosedur Pemberian Pelayanan
2. Pelayanan Kesehatan yang
diberikan Community TB-HIV
Care ‘Aisyiyah Bandarlampung
9. Fika Pasien tuberkulosis
1. Prosedur Pemberian Pelayanan
2. Pelayanan Kesehatan yang
diberikan Community TB-HIV
Care ‘Aisyiyah Bandarlampung
Sumber: diolah peneliti, 2019
F. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data ialah cara memperoleh data dalam kegiatan penelitian,
yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variabel-variabel. Pada
dasarnya pengumpulan data kualitatif bukan berupa angka melainkan huruf maupun
kalimat. Pengumpulan data tersebut akan dideskripsikan dalam bentuk tulisan. Ada
berapa metode pengumpulan data yang terdiri atas:
1. Wawancara
Menurut (Moleong, 2017: 186) pengertian wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu yang dilakukan dua pihak antara pewawancara (interviuwer), dan
terwawancara (interviewee). Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur
dengan menggunakan panduan wawancara terkait program nasional
penanggulangan tuberkulosis di Bandarlampung. Adapun instrumen yang
44
digunakan dalam wawancara adalah tape recorder, catatan-catatan kecil serta foto-
foto.
2. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer.
Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematik dan selektif
dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Pada
tahapan penelitian ini obyek yang diamati berupa kegiatan-kegiatan Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung Divisi Penyakit Menular dan SSR Community TB-
HIV Care ‘Aisyiyah..
3. Dokumentasi
Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa
mengganggu obyek atau suasana penelitian. Adapun pada tahapan dalam penelitian
ini, peneliti mengambil dokumen-dokumen yang digunakan berhubungan dalam
penelitian ini meliputi: peraturan-peraturan daerah, surat-surat keputusan, catatan-
catatan, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program
nasional penanggulangan tuberkulosis di Bandarlampung.
Tabel 4.Tabel Dokumentasi
No. Dokumen Substansi
1. Peraturan Daerah Kota Bandarlampung
Nomor 03 Tahun 2018
Berisi tentang Penanggulangan Penyakit
Menular
2. Strategi Nasional Penanggulangan
Tuberkulosis 2010-2014
Berisi tentang Program Nasional
Pengendalian Tuberkulosis dan Kemitraan
yang Terjalin antara Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia dengan Pimpinan Pusat
‘Aisyiyah
3. Laporan Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah Bandarlampung
Berisi tentang Capaian Community TB-HIV
Care ‘Aisyiyah Bandarlampung
45
4. Dokumentasi lainnya Berupa berita-berita dan kemitraan Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung dan
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah
Bandarlampung dalam pelaksanaan
Program Nasional Pengendalian
Tuberkulosis
5. Buku Literatur Berkaitan tentang teori-teori kemitraan yang
digunakan dalam penelitian ini
Sumber: diolah peneliti, 2019
G. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang
diperoleh agar sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian, atau dengan kata lain
yang berarti agar data yang telah diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat ditarik
suatu kesimpulan penelitian. Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan
data, selanjutnya data diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Tahap Editing
Pada tahapan ini hasil wawancara yang didapat diperiksa kembali apakah masih
terdapat kesalahan di dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat
keterangan fiktif.
2. Tahap interpretasi
Interpretasi data adalah proses penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian yang
telah dilakukan untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan
jawaban yang diperoleh dengan data lain. Pada tahap ini, penelitian yang berupa
46
data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami yang kemudian dilakukan
penarikan kesimpulan.
H. Teknik Analisis Data
Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut
dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan
tujuan penelitian. Menurut (Moelong, 2017:51-52) terdapat tiga komponen analisis
data yaitu :
1. Reduksi Data
Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang
tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini
adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang
tidak perlu untuk mengorganisasi data mengenai hubungan kemitraan Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah
dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan
diverifikasi. Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan
akhir lengkap tersusun. Saat pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi
47
selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai
proses transformasi yang berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.
2. Penyajian Data
Peneliti membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang
tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penariakan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara
yang utama bagi analisa kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering
digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik,
grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang
tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Penelitian ini penyajian data
yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya
berkaitan dengan peneliti ini tentunya.
3. Penarikan Kesimpulan
Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari
arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, kenfigurasi-
konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan akhir yang
muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-
kesimpulan catatan lapangan, dan metode yang digunakan dan kecakapan
peneliti.
48
I. Teknik Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menentukan
keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan.
Menurut (Moleong, 2017:324) terdapat empat kriteria keabsahan data yaitu:
1. Derajat Kepercayaan (credibility) derajat kepercayaan (kredibilitas)
menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini
berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat
kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat
kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti
pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara
lain:
a. Triangulasi , triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak
digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam
(Moleong, 2017: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai
teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
penyidik, teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data,
dimana peneliti membandingkan ketiga sumber data yaitu sumber
wawancara, sumber observasi dan sumber dokumentasi.
b. Kecukupan referensial, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan
berbagai bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat
49
digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu
diadakan analisis dan penafsiran data.
2. Keteralihan (transferability), pengujian transferability atau keteralihan data
berkenaan dengan hingga hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan
dalam situasi lain. Saat melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan
mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama antara kemitraan
Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan SSR Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah yang terlibat langsung dalam Program Nasional Pengendalian
Tuberkulosis.
3. Kebergantungan (dependability), kebergantungan merupakan substitusi
reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi
validitas. Pada penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan
pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak
melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian ke lapangan, tetapi
bisa memberikan data. Peneliti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk
mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti
mendiskusikannya dengan pembimbing. Pengujian dependability dalam penelitian
ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti
dalam melakukan penelitian.
4. Kepastian (confirmability), menguji kepastian data (confirmabilty) berarti
menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian,
jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui
audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses
50
penelitian serta hasil penelitiannya. Hal yang dilakukan peneliti untuk menguji
kepastian ini adalah dengan seminar tertutup atau terbuka dengan mengundang
teman sejawat dan dosen pembimbing serta dosen pembahas.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat berdasarkan penelitian ialah:
1. Kemitraan antara SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dengan Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung telah termasuk ke dalam kategori
kemitraan kolaboratif. Hal ini ditandai dengan telah dilaksanakannya kelima
indikator kemitraan kolaboratif menurut buku Guide to Pratnership
Building (dalam Nurbaity, 2016:22) yaitu
a) Menciptakan program bersama-sama. Kedua belah pihak secara
bersama-sama telah membuat dan melaksanakan program yang cukup
banyak dan beragam seperti sosialisasi, pencarian suspek, pembagian
nutrisi tambahan dan lain-lain.
b) Mitra membawa sumber daya. Kedua belah pihak telah saling
memberikan sumber daya yaitu SSR Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah membawa relawan Tuberkulosis sedangkan Dinas Kesehatan
Kota Bandarlampung membawa sarana prasarana sebagai solusi bagi
masalah yang ada, namun masih terdapat beberapa kecamatan yang
memiliki relawan pasif dengan capaian yang rendah serta sistematika
136
pelaksanaan kerja relawan Tuberkulosis masih kurang mendetail seperti
kewajiban memakai masker saat mengunjungi pasien Tuberkulosis.
c) Diskusi antar mitra. Kedua belah pihak rutin melaksanakan diskusi yaitu
dengan kegiatan koordinasi sebulan sekali dan monitoring evaluasi 3
bulan sekali, namun setelah adanya pemberitahuan dari The Global
Fund terkait pengurangan dana yang di berikan maka kegiatan
monitoring dan evaluasi dilaksanakan 3-5 bulan sekali karena
kurangnya dana.
d) Mitra mengedepankan transparansi. Kedua belah pihak saling berbagi
informasi terkait jumlah kasus Tuberkulosis dan dana yang didapat serta
tidak ada informasi yang ditutup tutupi satu sama lain.
e) Kemitraan mendalam. Kedua belah pihak tidak hanya bermitra diatas
kertas namun bermitra dengan kedekatan yang baik, hal ini dibuktikan
dari seringnya dilakukan pertemuan non formal antara kedua belah
pihak.
2. Kemitraan antara SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dengan Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung termasuk ke dalam model mutualism
partnership.
a) Telah diperoleh manfaat-manfaat saling silang antara Dinas Kesehatan
Kota Bandarlampung bermitra dengan SSR Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah, yaitu berupa informasi jumlah penderita Tuberkulosis dan
jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan masyrakat.
b) Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung mendapatkan manfaat yaitu
sumber daya manusia berupa staff dan relawan Tuberkulosis dari SSR
137
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah yang membantu dalam
peningkatan capaian.
c) SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah mendapatkan manfaat yaitu
sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pencarian suspek
seperti, akses ke puskesmas terdekat dan terdapat lab untuk tes sputum
di setiap puskesmas di Kota Bandarlampung. Akan tetapi, Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung kurang memberikan kontrol kepada
semua puskesmas di Kota Bandarlampung sehingga masih terdapat
puskesmas yang mempersulit kinerja relawan Tuberkulosis, selain itu
Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung juga perlu memperhatikan
kondisi pemukiman padat penduduk yang kurang asupan cahaya
matahari, terlalu lembab dan sanitasi yang kurang baik.
3. Kemitraan yang dilakukan antara SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah
dengan Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dalam rangka pelaksanaan
Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis termasuk ke dalam jenis
kemitraan Non Trading Partnership, karena dalam kerjasamanya kedua
belah pihak tidak terbentuk berdasarkan sifat komersil. Kemitraan yang
dilakukan antara Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dengan SSR
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah bersifat sukarela dan berdasarkan pada
rasa kemanusiaan.
B. Saran
1. Pemerintah Kota Bandarlampung perlu memberikan angaran yang stabil
bagi SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah dalam rangka pelaksanaan
138
Program Nasional Pengendalian Tubekrulosis, dikarenakan selama ini dana
yang dipakai ialah berasal dari dana hibah The Global Fund, yang sebentar
lagi akan dihentikan aliran dananya. Jangan sampai dengan berhentinya
aliran dana dari The Global Fund maka akan menurun pula kinerja dari para
relawan SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah maupun pihak Dinas
Kesehatan Kota Bandarlampung.
2. Perlu diadakannya evaluasi rutin sebulan sekali dari pihak Dinas Kesehatan
Kota Bandarlampung untuk mengevaluasi kinerja puskesmas di Kota
Bandarlampung yang kurang baik.
3. Perbaikan lingkungan masyarakat, seperti sanitasi, kelembapan dan asupan
cahaya matahari di semua rumah khususnya di daerah padat penduduk di
Kota Bandarlampung perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi
penyebaran virus Tuberkulosis.
4. Perlu adanya relawan aktif SSR Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah di
semua kecamatan di Kota Bandarlampung, sehingga kegiatan pencarian
suspek Tuberkulosis dapat lebih maksimal, tidak hanya aktif di beberapa
kecamatan namun sangat pasif di kecamatan lain
5. Perlu adanya perbaikan dalam sistem pelaksanaan kerja relawan SSR
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah yaitu dengan penambahan peraturan
penggunaan masker oleh relawan untuk mengindari penularan virus
Tuberkulosis dari pasien ke relawan SSR Community TB-HIV Care
‘Aisyiyah.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku
Duadji, N., & Tresiana, N. 2015. Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik.
Bandarlampung.
Ibrahim, J. 2013. Hukum Organisasi Perusahaan. Bandung: Refika Aditama.
Kartini, D. 2009. Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep
Sustanibility Management dan Implementasi di Indonesia. Bandung: Refika
Aditama.
Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM
YKPN.
Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Sinamo, N. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara.
Sujali, d. 2017. Pembangunan yang Bertumpu pada Komunitas. Jakarta: Penerbit
Universitas Terbuka.
Sulisiyani, A. T. 2017. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta:
Winardi, J. (2014). Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: PT Rajawali
Press.
Sumber Jurnal
Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi
Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal
Kebijakan Publik
B.A, M. Yusuf. 2016. Peran Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Loktuan
Bersatu (ORMAS IPBL) dalam Penyediaan Tenaga Kerja pada Perusahaan
di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara. E-Journal Ilmu
Pemerintahan 4(1):430-432
140
Efendi, Bahkri. Negara dan Masyarakat Sipik Study Hubungan Pemerintah Daerah
Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau). Riau: Universitas
Riau
Fatmawati, E. 2011. Evaluasi Kualitas Layanan Perpustakaan FEB Undip dengan
Metode LibQual+TM. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada.
Jumiati, Ipah Ema. Sinergisitas Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil
(Civil Society) melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) dalam
Program Pengentasan Kemiskinan di Cilegon. Serang: Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa
Kurniawan, Dodi Ardi. 2012. Pelaksanaan Program Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Di SMP Negeri 2 Tempel. Tesis Universitas Negeri Yogyakarta
Mahmudi. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. Jurnal
Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen. Januri 2007. Vol 9 No 1, 53-67.
Nurbaity, N. 2016. Public Organization Private Partnership (Studi tentang
Kemitraan dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di SMA
Negeri Kabupaten Purworejo). 2016: Satya Wacana University Press:22.
Septia, Intan. 2013. Kinerja Keuangan BUMN Pasca Penerapan Good Coorporate
Governance (GCG) (Pengalaman PT. PLN (Persero) Tahun 2003-2011).
Bandarlampung: Universitas Lampung Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
Tresiana, Novita. 2015. Perumusan Kebijakan Pendidikan yang Berspektif Gender
di Povinsi Lampung. Jurnal Borneo Administrator. 11(2), 156
Sumber Online dan lain-lain
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Bandarlampung. 2018. Bahan presentasi
Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah Bandarlampung. Bandarlampung
Community TB-HIV Care Aisyiyah. 2018. Data Tuberkulosis 2015, 2016, dan
2017. Bandarlampung.
Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung. 2018. Data Tuberkulosis 2015, 2016, 2017.
Bandarlampung.
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2016. Gerakan TOSS TB.
https://dinkes.lampungprov.go.id/toss-tb/ diakses 28 Juni 2018 pukul 19:01
PM
Ditjen PP&PL Kemenkes RI. 2016. Profil Kesehatan Indonesia.
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/lainlain/Data%20da
n%20Informasi%20Kesehatan%20Profil%20Kesehatan%20Indonesia%20
2016%20%20%20smaller%20size%20-%20web.pdf. Diakses pada 31
Agustus 2018 pakul 15:22 PM
141
Profil Kesehatan Provinsi Lampung.
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROV
INSI_2015/08_Lampung_2015.pdf. Diakses pada 26 Oktober 2018 pukul
22:14 WIB
Dapartemen Kesehatan. 2018. Kemenkes Percepat Atasi 3 Masalah Kesehatan.
http://www.depkes.go.id/article/print/18030700005/rakerkesnas-2018-
kemenkes percepat-atasi-3-masalah-kesehatan.html. Diakses pada 10
Oktober 2018 pukul 18:55 WIB
Kementrian Kesehatan RI, 2011. Strategi Nasional Pengendalian TB.
http://www.searo.who.int/indonesia/topics/tb/stranas_tb-2010-
2014.pdf?ua=1. Diakses 15 November 2018 pukul 19:23 WIB
![[ Modul 5] Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan) · PDF filePelatihan Manajemen Lembaga Kursus Berbasis Masalah ... Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan nasional ... A.](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5a790daf7f8b9a523d8c7515/-modul-5-membangun-jejaring-kerja-kemitraan-manajemen-lembaga-kursus-berbasis.jpg)
