Analisis Kebijakan Infrastruktur Kuliah Ke 3
-
Upload
fatnan-fathorikh -
Category
Documents
-
view
126 -
download
12
description
Transcript of Analisis Kebijakan Infrastruktur Kuliah Ke 3
Analisis Kebijakan INFRASTRUKTUR
Edi santosaPertemuan ke 3
(setelah anda mempelajari dan membuat catatan kritis Hand Out 1 Tentang Kebijakan Infrastruktur di Indonesia ....... Mari kita bahas
Bagaimana Pendekatan Analisis yang dikemukakan Para Teoritisi )
Referensi William N Dunn, Introdution to public
policy analisis, (1988) Leslie A. Pall,(1986) Public policy analysis Randall Ripley, (1985) Policy analysisi in
Political science Edith Stokckey dan Richard Zachauser
(1978), A Primer for policy analysis Wayne parsons, 1998, Policy anslysis AG Subarsosno, (2003), Analisis Kebijakan
Publik
Analisis Retrospektif 1. Mengkaji dan memahami bagaimana
proses pembangunan Infrastruktur 2. Megetahui maksud, tujuan dan manfaat
Infrastruktur 3. Mengetahui kendala dan keuntungan
Infrastruktur
Penilaian 1. Ujian (kompetensi dasar 1-4) 2. Tugas-tugas kelompok 3. Tugas individual 4. presensi 5. Aktivitas di kelas
Fokus kajian Pembangunan: 1. Formulasi kebijakan Pembangunan
Infrastruktur 2. Implementasi Kebijakan Pembangunan
Infrastruktur 3. Evaluasi kebijakan Pembangunan 4. Manfaat kendala dan tantangan 5,Pembangunan Infrastruktur Masa Depan
Analisis kebijakan publik Berasal dari istilah “public policy analysis” Istilah analisa sering diartikan sebagai
penilaian, upaya memahami sesuatu secara lebih mendetail dsb
Dalam analisa kebijakan publik, istilah analisa lebih difokuskan pada upaya menciptakan pengetahuan tentang sesuatu hal
Apa itu analisa kebijakan publik ? Aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan
dalam proses pembuatan kebijakan publik (lasswell, 1987)
Kata “tentang” bermakna bahwa analisa kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan Pembangunan Infrastruktur. Ini berkaitan dengan fakta dan pengetahuan
Kata “dalam” menunjuk bahwa analisa kebijakan meneliti tentang prosedur, aktor dsb. Ini menunjuk adanya “tindakan”
Policy analysis is the use of reason and evidence to make the best policy choice (Mac Rae, 1983)
AKP : setiap jenis analisa yang menghasilkan dan menyajikan informasi sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam menguji pendapat mereka (ES Quade, 1983)
AKP : disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan shg dapat digunakan di tingkat politik dalam memecahkan masalah kebijakan (William N Dunn, 2000)
Dunn secara tegas menyebut bukan saja pengetahuan akan tetapi disiplin ilmu sosial terapan, karena mempunyai Metodologi dan argumen yang bernalar.
AKP merupakan aktivitas intelektual yg dilakukan dalam proses politik. Merupakan proses kognitif dan bukan proses politik.
AKP adalah awal dan bukan akhir dari upaya memperbaiki proses pembuatan kebijakan.
Proses AKP adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik
Aktivitas politik meliputi : agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan
Aktivitas intelektual meliputi : perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan
Metodologi dalam AKP Merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu
shg merupakan sintesis lintas disiplin. Bentuknya : Multiplisme kritis, yaitu suatu
metodologi yg dicirikan adanya triangulasi Sebagain bersifat deskriptif : yaitu mencari
pengetahuan tentang sebab dan akibat dari sebuah KP, sebagian bersifat normatif, yaitu melakukan kritik terhadap suatu kebijakan baik sekarang, masa lalu maupun y. a.d
Metodologi AKP (lanjutan) Bersifat moral, karena merupakan bentuk
etika terapan thd suatu KP Bisa menggunakan intuisi maupun
kebenaran empirik Tujuan Metodologi AKP : menciptakan,
menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
Metodologi AKP hampir sama dg metodologi dlm pmecahan masalah
Metodologi AKP(lanjutan) Perumusan masalah = definisi (menghasilkan
inf kondisi yg menghasilkan masalah Peramalan =prediksi (menghasilkan inf
konsekwensi di masa datang) Rekomendasi= preskripsi (menyediakan inf
tentang sifat dan kegunaan di masa depan Pemantauan = deskripsi (menghasilkan inf
konsekwesni sekarang dan masa lalu dari penerapan kebijakan
Evaluasi (menghasilkan inf konsekwensi pemecahan masalah
Informasi apa yang berkaitan dengan kebijakan Pembangunan Infrastruktur?
1. Masalah kebijakan (policy problem): nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yg dapat dicapai dengan tindakan publik. Pertanyaan: apa hakekat masalahnya?
2. Masa depan kebijakan (policy future) : konsekwensi dari tindakan pencapaian nilai. Pertanyaan : Alternatif kebijakan apa yg digunakan untuk menjawab masalah
Informasi (lanjutan) 3. Tindakan kebijakan (policy action) yaitu searngkaian
tindakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Pertanyaan : Kebijakan apa yang sedang dan pernah dibuat untuk mengatasi masalah
4. Hasil Kebijakan (policy outcomes), yaitu konsekwensi yang dapat diamati dari aksi kebijakan yang dilakukan. Pertanyaan: Seberapa bermakna hasil tsb dalam memecahkan masalah?
Kinerja kebijakan (policy performance), yaitu derajad dimana hasil yang ada memberi konstribusi pada pencapaian nilai. Pertanyaan : Hasil apa yang telah dipeoleh dan diharapkan?
AKP tak hanya berhenti pd penggunaan metode untuk menghasilkan inf, tetapi juga penciptaan secara kritis pengetahuan atas dasar inf tsb sebagai bagian dari Argumen kebijakan yang diciptakan
Argumen kebijakan menggambarkan alasan mengapa berbagai pelaku kebijakan sepakat atau tidak sepakat thd suatu alternatif kebijakan tertentu.
Informasi dan argumen dalam AKP harus mencakup tiga hal, yaitu :
1. Nilai : berkaitan dg persoalan apakah masalah telah teratasi
2. Fakta : berkaitan dengan apakah keberadaannya dapat meningkatkan pencapaian nilai/ tujuan
3. Tindakan : berkaitan dg apa yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan pencapaian nilai/tujuan
Untuk menghasilkan informasi yg demikian diperlukan pendekatan : 1. Pendekatan Empirik : yang menjelaskan sebab akibat dari suatu
kebijakan publik tertentu. Pertanyaannya tentu berkaitan dengan
Fakta. Informasi yang dihasilkan bersifat
deskriptif dan prediktif
2. Pendekatan Valuatif Menekankan pada bobot/ nilai/ manfaat
kebijakan publik Pertanyaannya berhubungan dengan nilai Informasi yang dihasilkan bersifat valuatif/
penilaian
3. Pendekatan normatif Menekankan pada rekomendasi tindakan
guna memecahkan masalah publik Pertanyaannya berhubungan dengan
tindakan yang telah, akan dan sedang dilakukan dalam mengatasi masalah
Informasi yg dihasilkan bersifat preskriptif/ rekomendasi atau designatif (anjuran)
Metodologi dalam AKP 1. Perumusan Masalah Metode ini menyediakan pengetahuan yang
mempersoalkan tentang asumsi-asumsi yang mendasari timbulnya masalah, melakukan pendefinisian masalah dsb.
Metode ini merupakan meta metode yaitu metode yang mengawali metode-metode sesudahnya.
Dalam policy proses sering diidentikkan dengan agenda setting
2. Forecasting (peramalan) Metode yg menyediakan pengetahuan
atau menghasilkan inf tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan sebagai akibat dipilihnya alternatif kebijakan ttt
Inf yg dihasilkan : tentang masa depan kebijakan.
Dalam policy process diidentikkan dg formulasi kebijakan
Dalam analisa umum : Prediksi (ex ante)
3. Rekomendasi Metode yang akibat yang menghasilkan
pengetahuan/ inf tentang kemungkinan serangkaian tindakan akan dapat menghasilkan akibat yg bermanfaat/ bernilai.
Membantu pembuat kebijakan dalam mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian
Dalam proses kebijakan identik dengan adopsi kebijakan
Dalam analisa umum : preskripsi
4. Monitoring/ pemantauan: Metode ini menghasilkan inf tentang
akibat dari kebijakan yang diambil Identik dengan implementasi kebijakan Dalam analisa umum : deskripsi
5. Evaluasi: Metode ini menghasilkan inf tentang
kesesuaian antara kinerja kebijakan dengan hasil yg sebenarnya/ nilai kebijakan yang lalu dan Y.a.d.
Dalam proses kebijakan publik : evaluasi kebijakan
Dalam analisa umum = evaluasi
Metode AKP secara hierarkhis berhubungan dan saling bergantung. Namun demikian ada yg bisa digunakan secara sendirian, misalnya pemantauan, sementara yang lain harus didahului dengan penggunaan metode yang lain.
Kegiatan AKP bisa dilakukan secara menyeluruh guna memberikan gambaran selengkapnya terhadp kinerja kebijakan, akan tetapi juga bisa dilakukan sebagian-sebagian. Misalnya melakukan pemantauan,peramalan atau evaluasi saja dsb.
Kegiatan AKP bisa dilakukan dalam 3 bentuk yaitu : 1. Prospektif : AKP yang dilakukan sebelum aksi kebijakan
dilakukan. 2. Retrospektif : dilakukan sesudah aksi kebijkan 3. Terintegrasi : menggabungkan sebelum dan sesudah
aksi kebijakan.
Dalam melakukan AKP diperlukan argumen yang bernalar sebagai dasar melakukan pendekatan tentang isu-isu publik yang diangkat dalam masalah kebjk
Argumen yang disusun haruslah lengkap, artinya harus bersangkutan dengan beberapa elemen yaitu :
Elemen Argumen Kebijakan : 1. Information (I). Ini merupakan awal dari munculnya argumen
kebijakan. Argumen kebijakan tentu didasarkan adanya informasi yg berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya menjadi sebuah isu.
2. Claim (C)/ tuntutan : Ini merupakan kesimpulan akhir sebagai akibat
adanya masalah yg memunculkan argumen tsb. Biasanya diawali dengan kata: “maka/ karena itu”
Elemen argumen (lanjutan) 3. Warrant (W)/ pembenaran : Ini merupakan asumsi yg mendasari yg
memungkinkn seorang analis berpindah dari I(informasi) ke C(tuntutan)
Dapat terdiri atas berbagai bentuk asumsi spt otoritatif, intuitif, kausalitas, prgmatis dsb.
W ini berperanan membawa I pada C
4. Backing (B)/ dukungan: Ini merupakan asumsi tambahan
pendukung pembenaran (W) Dapat berupa hukum ilmiah,
pertimbangan pemegang otoritas dsb. Ini bisa mneguatkan W (pembenaran) atau
Rebuttal/ bantahan
5. Rebuttal ( R )/ bantahan Ini merupakan lawan dari pembenaran Jika ini kuat maka klaim (C) tak diterima
6. Qualifier (Q)/ kesimpulan: Ini merupakan derajad dimana analis
yakin terhadap tuntutannnya.
Kerangka kerja analisis kebijakan publik:
Merupakan suatu mekanisme bagaimana sebuah analisa kebijakan akan dilakukan.
Pada hakekatnya merupakan upaya menciptkan berbagai informasi yg berhubungan dg kebijakan publik, disertai metode untuk memperolehnya.
B iasanya dimulai dengan melihat permasalahan yang ada.
Untuk memperoleh informasi tentang masalah kebijakan : Digunakan metode perumusan masalah. Masalah dalam hal ini perlu diidentifikasi,
didefinisikan sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan sebagai suatu masalah
Dalam hal ini diidentifikasi apa masalahnya, siapa yang mempermasalahkan, seberapa besar perhatian publik pada masalah tersebut dsb.
Merupakan langkah awal dalam proses analisa kebijakan publik
Berdasarkan masalah yg telah dirumuskan maka dapat diperkirakan apa yang akan terjadi dengan masa depan kebijakan. Dengan dmk inf yang diperoleh adalah informasi yang berkaitan dg apa yang akan terjadi dimasa depan jika pemerintah mengambil atau membiarkan suatu kebijakan.
Metode yang digunakan adalah Forecasting (peramalan)
Melalui forecasting dapat diperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang
Dengan dapat diketahuinya masa depan kebijakan maka seorang analis akan dapat memberikan masukan guna mengantisipasi keadaan melalui pemberian masukan tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah sehubungan dengan masalah yang ada
Metode yang digunakan dalam hal ini adalah rekomendasi
Melalui metode ini diperoleh kemungkinan serangkaian tindakan / aksi di masa datang untuk menghasilkan konsekwensi yg berharga guna menyelesaikan masalah.
Setelah tindakan kebijkaan dilakukan maka perlu upaya untuk memperoleh informasi tentang hasil (output) kebijakan.
Untuk itu digunakan metode pemantauan/ monitoring
Informasi yang dihasilkan ini mrpk sumber informasi utama dalam melihat implementasi kebijakan
Dalam hal ini didiskripsikan operasionalisasi program dan hasil yang diperoleh
Aktivitas terakhir yangdilakukan analis adalah melakukan penilaian/ evaluasi yaitu melakukan upya memperoleh inf berkaitan dengan nilai dan manfaat sebuah kebijakan
Melalui evaluasi ini akan dihasilkan informasi tentang kinerja kebijakan, kritikan dan masukan pada pemerintah
Kerangka kerja AKP
Policy problemPolicy output
Policy performance
Policy future
Ppolicy action
Evaluasi
Monitoring
Forecasting
Recomendtion
Pm
Pm
Perumusan Masalah : Ciri-ciri masalah kebijakan : 1. interdependensi : Masalah kebijakan bukan
merupakan sesuatu yg berdiri sendiri akan tetapi merupakan sistem masalah (messes), shg pendekatan yg digunakan adalah pendekatan holistik bukan analitik
2. Subyektif : masalah kebijakan adalah hasil suatu pemikiran yg dibuat pada satu lingkungan tertentu.
3. Buatan : Ada jika manusia memikirkan. 4. Dinamis ; berubah setiap waktu.
Fase-fase perumusan masalah : 1. Pengenalan masalah : yaitu penentuan situasi
problematis atas masalah yg timbul 2. Problem search (Pencarian masalah) : dimulai
dengan adanya kesadaran terjadinya situasi masalah, seberapa besar respresentasinya bagi pelaku kebijakan, keterkaitan dengan masalah lain shg pemecahannya dapat lebih integratif. Ini merupakan proses merubah dari meta masalah (masalah yg lebih besar dan tak tertata) ke masalah substantif.
3. problem definition (pendefinisian masalah). Ini dilakukan dengan mengkategorikan masalah dari berbagai sudut pandang, misal ekonomi, politik, sosial dsb.
4. Problem spesification (spesifikasi masalah): merupakan proses merubah masalah substantif kedalam masalah formal yg lebih rinci dan spesifik. Dihiondari terjadinya kesalahan tipe ketiga (memecahkan masalah yang salah)
Tahap perumusan masalah Pendefinisian
masalah
Masalahsubstantif
Spesifikasimasalah
Masalahformal
Pengenalanmasalah
Situasi masalah
Pencarianmasalah
Meta masalah
Metode Perumusan masalah 1. Analisis batas 2. Analisis Klasifikasi: dengan membuat
klasifikasi terhadap pengalaman empirik secara induktif
3. Analisis hierarkhi:mengidentifikasi faktor penyebab (Possible causes, plausible causes dan actionable causes)
4. Synectics : merumuskan maslah melalui analogi-analogi
5. Brainstorming dsb.
Forecasting/ peramalan Menghasilkan inf tentang fakta di masa datang
atas dasar informasi yg telah ada tentang masalah kebijakan
Digunakan dalam rangka mengantisipasi akibat dan kemungkinan dari pilihan kebijakan tertentu (Dunn, 1981)
Berusaha menjawab pertanyaan : Apa yg akan terjadi bila ditetapkan suatu
kebijakan ? Apakah keb yg baru akan memperoleh dukungan dari aktor politik dsb.
Bentuk-bentuk Forecasting 1. Proyeksi (Dunn)/ extrapolasi (patton
Sawicki 2. Prediksi (Dunn)/ Theoriticals models
(Patton & Sawicki) Conjecture (Dunn)/ Intuitive prediction
(Patton Sawicki)
Proyeksi/ extrapolative forecasting Mrpk bentuk ramalan yg didasarkan atas
ekstrapolasi kecenderungan dari data historis Bisa dilakukan dengan data time series atau
perbandingan antar kasus Bentuk ini mengasumsikan bahwa apa yang
terjadi pada masa lampau akan juga terjadi di masa datang asal tak ada kebijakan baru atau perubahan yg mendadak
Basic ; logika induktif
Prediksi/ Theoritical forecasting Didasarkan atas asumsi teoritis dan
analogi Teoridan proposisi yang menggambarkan
hub sebab akibat dijadikan alat untuk meramal masa datang, demikian juga analogi yg sudah dikenal dalam masyarakat
Basic : logika deduktif
Conjecture/ intuitive forecasting Didasarkan atas intuisi atau pertimbangan
subyektif terutama yang sudah banyak berpengalaman
Didukung arguman dari pikiran dan motivasi
Basic : logika tretroduktif
Bentuk-bentuk masa depan 1. potensial futures : masa depan yang
mungkin terjadi (yg berbeda dg situasi sosial yang memang terjadi) kalau tindakan pemerintah tak dilakukan
2. Plausible futures : masa depan yang diyakini akan terjadi didasarkan atas pertimbangan teori sebab akibat
3. Normative futures : Masa depan yg seharusnya terjadi kalau ada kebijakan . Ini merupakan masa depan yang ingin dicapai
Begitu sulitnya melakukan forecasting maka perlu dirumuskan terlebih dahulu tentang goal (tujuan) dan obyective (sasaran) serta alternatif
Selanjutnya dipilih pendekatan peramalan antara lain meliputi: obyek ramalan, bagaimana membuat ramalan danmemilih tehnik yang paling tepat.
Rekomendasi Menghasilkan inf tentang kemungkinan
serangkain aksi di masa datang untukenghasilkan konsekwensi yang berharga bagi masyarakat
Hal yg diperlukan : 1. Inf tentang konsekwesni di masa depan
setelah dilaksanakn berbagai alternatif tindakan.
2. alternatif mana yg paling baik 3. berkaitan dengn moral dan etika
Rekomendasi pada dasarnya berupa pernytaan advokatif yang mempunyai ciri-ciri :
1. Dapat ditindaklanjuti 2. Prospektif, krn dibuat sbl tindakan
dilakukan (ex ante) 3. Ada muatan nilai
Model- model pernyataan advokatif : Model sederhana : Jika A1 menghasilakan
O1, A2 menghsilkan O2, dan O1 lebih baik dari O2 maka pilihannya adalah A1. jadil terdapat premis fakta dan premis nilai (membandingkan)
Model pilihan yg kompleks : model ini sangat kompleks sehingga sulit dalam menentukan pilihan
Untuk melakukan pilihan alternatif maka digunakan pertimbangan rsionalitas : Rasionalitas tehnis : membandingkan
kemampuan dalam memecahkan masalah Rasionalitas ekonomis : membandingkan
kemampuan memecahkan masalah secara efisien Rasionalitas legal : membandingkan kesesuian
dengan peraturan atau hukum Rasionalitas sosial : membandingkan kemampuan
dalam memeprtahankan institusi sosial yg bernilai
Rasionalitas substantif : menyangkut perbandingna berbagai bentuk rasionalitas diatas.
Dalam melakukan pilihan rasionalitas dikenal beberapa teori : 1. Rasional komprehansive 2. Inkremantal 3. Bounded rationality 4. Rasionalitas gabungan
Kriteria yg melandasi rekomendasi : 1. Evektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan atau keadilan 5. Responsivitas 6. kelayakan/ ketepatan/ appropriateness
Monitoring/ Pemantauan Memberikan inf tentang sebab dan akibat
kebijakan Mendeskripsikan operasionalisasi program
dan hasilnya Pernyataan yang dihasilkan bersifat
penjelasan (premis faktual
Fungsi Monitoring : 1. Kepatuhan 2. pemeriksaan (auditing ) apakah telah
sesuaipada kelompok sasaran 3. Akuntansi : penghitungan perubahan
sosial ekonomi setelah dilaks kebijakan 4. Eksplanasi : menjelasakan mrngapa
hasil kadang-kadang berbeda dengan program
Dalam memantau ada dua jenis akibat : 1. Outputs (keluaran) : barang, jasa ,
sumber dsb 2. Impact (dampak) :perubahan nyta
sikaop, perilaku krn keluaran tsb
Perlu dibedakan pula antara kelompok sasaran (individu, masy, orgs ayng hendak dipengaruhi) dan kelompok penerima (yg menerima manfaat)
Tindakan dalam monitoring 1. Regulatif (tindakan yg dirancang untuk
mematuhi aturan dan prosedur tertentu 2. Alokatif (tindakan yng berhubungan
dengan penggunaan barang, uang, waktu, personil dsb)
Keberhasilan melakukan monitoring tgt pada kapasitas membangun ukuran yang reliabel (cermat dan dapat diandalkan)dan valid (dapat dipertanggung jawabkan)
Dilakukan dengan menentukan definisi konsep dan definisi operasional
Pendekatan dalam monotoring 1. Akuntansi sistem sosial : pendektan yg
memungkinkan analis memantau perubahan kondisi sosial dari waktu ke waktu. Indikator : indikator sosial
2. Eksperimentasi sosial : dengan membuat kelompok kontrol
3. Pemeriksaan sosial : memantau hub antara input, proses, output serta dampak sehingga nampak bagian mana yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan
4. Sintesa riset dan praktek : dengan membandingkan hasil-hasil dari iomplementasi kebijakan di masa lalu
Evaluasi Menghasilkan inf mengenai nilai dan
manfaat kebijakan Pertanyaan : apa perbedaan yang terjadi
sebelum dan sesudah kebijakan diambil Pernyataan yg dihasilkan berupa
pernyataan evaluatif (premis nilai)
Karakteristik evaluasi : 1. Fokus nilai : bukan sekedar aksi tetapi
juga manfaat kebiajakan 2. Interdependensi fakta dan nilai.
(melihat hasil berkaitan dengan fakta, melihat manfaat berkaitan dengan nilai)
3. Orientasi masa kini dan masa lampau 4. Dualitas nilai, yaitu sebagai tujuan dan
cara
Fungsi evaluasi 1. Memberi inf tentang kinerja kebijakan
(seberapa jauh masalah tertangani) 2. Memberi sumbangan pada klarifikasi
dan kritik 3. Memberi sumbangan pada aplikasi
metode AKP termasuk Perumusan masalah dan rekomendasi
Kriteria evaluasi sama dengan kriteria rekomendasi. Perbedaannya hanya pada waktu kriteria tersebut diaplikasikan
Antara lain meliputi: Efektivitas, efisiensi, kecukupan,
pemerataan, responsivitas, ketepatan
Pendekatan Evaluasi1. Evaluasi Semu:
1. Inf tentang hasil kebijakan tanpa mempertanyakan tentang manfaat dari hasil tsb.
2. Metode: Quasi eksperimental, kuesioner, random sampling, statistik
3. Bentuk: Sama dengan pendekatan pemantauan
2. Evaluasi Formal:Mengevaluasi hasil atas dasar tujuan
formalDibagi 2:1. Evaluasi Sumatif: Untuk jangka waktu tertentu2. Evaluasi Formatif: Terus menerus
3. Evaluasi keputusan teoritis: Menilai hasil kebijkn oleh brbagai perilaku
kebijakan Berusaha memunculkn tujuan dan target
para pelaku kebijakan Asumsi: Tujuan dan target pelaku
kebijakan merupkn ukurn yang layak trhdp manfaat program
2 bentuk evaluasi tus teoritis:1. Penaksiran evaluabilitas: prosedur
menganalisis sistem pembuatan TVS brdsrkn kinerja
2. Analisis utilitas multiatribut: Prosedur untuk memperoleh penilaian subyektif dari brbagai pelaku tentang probabilitas kemunculan & nilai dari hasil kebijakn
Teknik dalam melakukan evaluasi hampir sama dengan teknik monitoring & rekomendasi