ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI...
-
Upload
phamkhuong -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI...
i
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK
MELAKUKAN TAX PLANNING
(Studi Empiris Pada Perusahaan di DKI Jakarta)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh:
IDA HAMADAH
NIM: 105082002619
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431H/2010M
ii
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN
UNTUK MELAKUKAN TAX PLANNING
(Studi Empiris Pada Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta)
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Untuk memenuhi Syarat-syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Ida Hamadah
NIM: 1050 8200 2619
Di bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Prof.Dr. Abdul Hamid, MS Afif Sulfa, SE.,Ak.,MSi
NIP:195706171985031002
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H/2010M
iii
Hari Selasa tanggal 18 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan
Ujian Komprehensif atas nama Ida Hamadah NIM: 105082002619 dengan
judul skripsi “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TAX
PLANNING” (Studi empiris pada perusahaan di wilayah DKI Jakarta).
Memerhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka
skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 18 Mei 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Afif Sulfa, SE., Ak, M.Si Reskino, SE., Ak, M.Si
Penguji II Penguji III
Dr. Amilin, SE., Ak, M.Si
Penguji I
iv
Hari Selasa tanggal 18 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan
Ujian Komprehensif atas nama Ida Hamadah NIM: 105082002619 dengan
judul skripsi “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TAX
PLANNING” (Studi empiris pada perusahaan di wilayah DKI Jakarta).
Memerhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka
skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 18 Mei 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Afif Sulfa, SE., Ak, M.Si Reskino, SE., Ak, M.Si
Penguji II Penguji III
Dr. Amilin, SE., Ak, M.Si
Penguji I
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : Ida Hamadah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1987
3. Alamat : Jl. Bangka IX gg. H. Abdul Halim
Rt.009/010 No.3
Pela Mampang Jakarta Selatan
4. Telepon : (021) 92762834
II. PENDIDIKAN
1. MI Al-Hikmah Jakarta Tahun 1993-1999
2. MTSN 1 Jakarta Tahun 1999-2002
3. SMK Al-Hidayah 1 Jakarta Tahun 2002-2005
4. S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2005-2010
III. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : H. Cholid Ma’mun
2. Ibu : Hj. Churyanty
3. Alamat : Jl. Bangka IX gg. H. Abdul Halim
Rt.009/010 No.3
Pela Mampang Jakarta Selatan
4. Telepon : (021) 91279008
5. Anak Ke Dari : 5 dari 6 Bersaudara.
vi
Factors Analisys That Influence The Motivation
Of The Company Management ForTtax Planning Practical
by: Ida Hamadah
Abstract
The aimed of this research is to analized the factors that influence the
motivation of the company management for tax planning practical. The
respondent of this research were tax employee at companies in DKI Jakarta. The
sampling method used was convenience sampling method. The data that used in
this research was primary data and it was colected by questionnaires. The
questionnaires that can be analized was 75 from 100 total distributed
questionnaires. This research used multiple regression analysis to test the
hypotesis.
The result of this research indicated that tax policy, tax regulation and tax
administration were not significantly influence to liquefaction of the tax planning.
Loopholes and tax rates have significantly influence to liquifaction of the tax
planning. The result also showed that tax policy, tax regulation, tax
administration, loopholes and tax rates together (simultaneously) influence to
liquifaction of tax planning.
Keywords: Tax policy, Tax regulation, Tax administration, Loopholes, Tax rates
and tax Planning
vii
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajeemen
Perusahaan Untuk Melakukan Tax Planning
Oleh: Ida Hamadah
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan tax planning.
Responden dari penelitian ini adalah staf pajak yang bekerja pada perusahaan-
perusahaan di wilayah DKI Jakarta. Metode penentuan sampel menggunakan
metode convenience sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang
dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang bisa diolah adalah sejumlah 75
kuesioner dari 100 kuesioner yang disebarkan. Penelitian ini menggunakan
analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan,
undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap tax planning. Sedangkan loopholes dan tarif pajak
berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan,
administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak berpengaruh secara simultan
terhadap tax planning
Kata kunci: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi
perpajakan, loopholes, tarif pajak, dan tax planning
viii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa
dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan
para pengikutnya. Atas berkah, rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan Untuk Melakukan Tax
Planning”
Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan
berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:
1. Ayah (H.Cholid Ma’mun. Alm) dan Ibu (Hj. Churyanty) yang telah
memberikan dorongan serta bantuan baik moril maupun materil yang
penulis sangat butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. (This is for u dad..
and thank’s for everything that u’ve done mom..)
2. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku selaku dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial, serta dosen pembimbing skripsi satu, yang juga telah banyak
meluangkan waktu dan memberikan masukan untuk penulis dalam
pembuatan skripsi ini.
3. Afif Sulfa, SE.,Ak.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi serta dosen
pembimbing dua, yang begitu telaten dan sabar dalam membimbing penulis,
serta banyak memberikan pengarahan dan masukan selama proses
pengerjaan skripsi.
4. Yessi Fitri, SE.,Ak.,M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
5. Terima kasih kepada bapak Dr. Amilin, SE, Ak, MSi dan ibu Reskino, SE,
Ak, MSi, selaku dosen penguji komprehensif.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak
membimbing, mengajarkan banyak ilmu kepada penulis. Dan tak lupa
ix
penulis ucapkan terima kasih kepada staf perpustakaan dan karyawan FEIS
atas bantuannya.
7. Oktafiani, perjuangan ini yang akan kita kenang sampai nanti. (This is it)
8. Sahabat-sahabatku Hadiarrohman, Ridwan Alhadian, Ahmad Syahri, Galih,
Oktavia Dian ES. Nofilia Fitrianti, M. Rokhly, Yana, Nubzatussaniah, Adit,
Muamar, Lilik Mujiati, Dea fennia, Dara utami, Ahmad Danial, Ahmad
Awliya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik
yang membangun dari berbagai pihak.
Semoga Allah SWT memberikan semua kebaikan, kepada pihak yang telah
disebutkan atas semua bantuannya kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini
dapat bermanfaat dan membantu para pembaca dan rekan-rekan mahasiswa atau
mahasiswi lainnya.
Jakarta, September 2010
Ida Hamadah
x
DAFTAR ISI
Halaman Judul .......................................................................................... i
Lembar Pengesahan Skripsi .................................................................... ii
Lembar Pengesahan Uji Komprehensif .................................................. iii
Lembar Pengesahan Uji Skripsi .............................................................. iv
Daftar Riwayat Hidup .............................................................................. v
Abstract ...................................................................................................... vi
Abstrak ....................................................................................................... vii
Kata Pengantar ......................................................................................... viii
Daftar Isi .................................................................................................... x
Daftar Tabel ............................................................................................... xv
Daftar Gambar .......................................................................................... xvi
Daftar Lampiran ....................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian ................................................ 1
B. Perumusan Masalah ......................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ............................................................. 7
D. Manfaat Penelitian ........................................................... 8
xi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar-dasar Perpajakan .................................................... 9
1. Pengertian Pajak ........................................................ 9
2. Asas-asas Perpajakan ................................................. 10
B. Laporan Keuangan Fiskal ................................................ 12
C. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan
Fiskal............ .................................................................... 16
D. Perencanaan Pajak (Tax Planning) .................................. 19
1. Pengertian .................................................................. 19
2. Tujuan dan Manfaat Tax Planning. ........................... 21
3. Syarat-Syarat Tax planning............................ ........... 22
4. Strategi dalam Tax Planning...................................... 24
5. Pendekatan Lain dalam Tax Planning..................... .. 25
E. Tahap-tahap dalam Membuat Perencanaan Pajak ........... 26
F. Langkah-langkah Perencanaan Pajak ............................... 37
1. Maksimalisasi Penghasilan yang dikecualikan .......... 37
2. Maksimalkan Beban-bebaan Fiskal ........................... 40
G. Manajemen Pajak ............................................................. 43
H. Motivasi melakukan Perencanaan Pajak (Tax
Planning).......................................... ............................... 45
I. Penelitian Terdahulu ........................................................ 57
J. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .................................. 58
xii
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................ 60
B. Metode Penentuan Sampel ............................................... 60
C. Metode Pengumpulan Data .............................................. 61
D. Metode Analisis Data ....................................................... 62
1. Statistik Deskriptif ..................................................... 62
2. Uji Kualitas Data ....................................................... 62
3. Uji Asumsi Klasik ...................................................... 63
4. Uji Hipotesis .............................................................. 65
E. Operasional Variabel Penelitian ....................................... 67
1. Kebijakan Perpajakan ................................................ 67
2. Undang-undang Perpajakan ....................................... 68
3. Administrasi Perpajakan ............................................ 68
4. loopholes .................................................................... 68
5. Tarif Pajak ................................................................. 69
6. Tax Planning ............................................................. 69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ................................. 78
1. Tempat dan Waktu Penelitian .................................... 78
2. Karakteristik Profil Responden .................................. 80
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ......................................... 81
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ...................................... 81
xiii
2. Hasil Uji Kualitas Data .............................................. 83
3. Hasil Uji Asumsi Klasik ............................................ 89
4. Hasil Uji Hipotesis ..................................................... 93
C. Pembahasan ...................................................................... 98
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................... 103
B. Implikasi ........................................................................... 104
C. Saran ................................................................................. 105
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 107
LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................ 107
xiv
Daftar Tabel
No. Keterangan Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu ....................................................................... 57
3.1 Operasional Variabel Penelitian ...................................................... 71
4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian ................................................... 79
4.2 Data Sampel Penelitian ................................................................... 81
4.3 Profil Responden ............................................................................. 82
4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif ........................................................... 83
4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Kebijakan Perpajakan ..................... 84
4.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Undang-undang Perpajakan ............ 85
4.7 Hasil Uji Validitas Instrumen Administrasi Perpajakan ................. 85
4.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Loopholes ........................................ 86
4.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Tarif Pajak ....................................... 86
4.10 Hasil Uji Validitas Instrumen Tax Planning ................................... 87
4.11 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kebijakan Perpajakan .................. 87
4.12 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Undang-undang Perpajakan ........ 88
4.13 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Administrasi Perpajakan ............. 88
4.14 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Loopholes .................................... 88
4.15 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tarif Pajak ................................... 89
4.16 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tax Planning ............................... 89
4.17 Hasil Uji Multikolonieritas .............................................................. 90
4.18 Koefisien Determinasi ..................................................................... 94
4.19 Hasil Uji Statistik t .......................................................................... 95
4.20 Hasil Uji Statistik F ......................................................................... 98
xv
Daftar Gambar
No. Keterangan Halaman
2.1 Skema Kerangka Pemikiran .............................................................. 58
4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Histogram ................................. 91
4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot ............................ 92
4.2 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................. 93
xvi
Daftar Lampiran
No. Keterangan Halaman
1. Kuesioner Penelitian ....................................................................... 109
2. Daftar Jawaban Responden ............................................................. 123
3. Hasil Uji Data SPSS ........................................................................ 128
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masalah utama bangsa Indonesia setelah kemerdekaan adalah
melakukan pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun
pembangunan mental rakyat. Untuk dapat melakukan pembangunan
tentunya dibutuhkan sumber dana yang sangat besar. Adapun sumber dana
yang digunakan untuk membiayai pembangunan dalam era 50-an tentunya
lebih baik menggunakan dana pinjaman luar negeri. Pada era tahun 1970-
an sumber pembiayaan pembangunan lebih banyak menggunakan sektor
migas melalui ekspor migas disamping sumber pembiayaan lain
diantaranya melalui pinjaman luar negeri. Namun belakangan setelah era
tahun 1970-an harga minyak perlahan-lahan mulai merosot serta cadangan
minyak Indonesia makin lama makin menyusut, pemerintah tidak dapat
lagi semata-mata hanya mengandalkan ekspor migas untuk membiayai
pembangunan. Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan
mulai terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan
penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung
jawab seluruh rakyat. Pemerintah mulai menggalakkan pajak sebagai
alternatif pembiayaan pembangunan.
Pajak di satu sisi merupakan sumber pembiayaan pembangunan,
tetapi disisi lain tentunya merupakan beban bagi masyarakat yang harus
2
membayar pajak tersebut. Mengingat tujuan pembangunan adalah untuk
kesejahteraan rakyat, maka hendaknya penghasilan pajak yang dipungut
yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan tidak menyebabkan
rakyat menjadi tidak sejahtera.
Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment,
yaitu kepada wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang
lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban
pajak. Aparat perpajakan dalam hal ini hanya melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan menganut prinsip tersebut
pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
menjalankan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung
jawab dan untuk pengawasan atas laporan yang disampaikan wajib pajak
akan diadakan pemeriksaan.
Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, setiap
perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di
Indonesia merupakan wajib pajak, dimana perusahaan tersebut dituntut
untuk melakukan kewajiban perpajakan, selain tugasnya menjalankan self
assessment sistem, wajib pajak juga berkewajiban memungut dan
memotong pajak. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan,
dimana sebagian besar wajib pajak berpendapat pajak merupakan beban
yang harus ditekan jumlahnya.
Salah satu tujuan perusahaan pasti untuk memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara
3
memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan memperoleh laba
maksimum. Dan untuk memperoleh laba maksimum yaitu dengan cara
meminimumkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor
pengurang laba. Besarnya pajak seperti kita ketahui, tergantung pada
besarnya penghasilan perusahaan. Semakin besar penghasilan maka
semakin besar pajak terhutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan
suatu perencanaan pajak atau yang disebut tax planning yang tepat agar
perusahaan membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut
masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.
Menurut (Yenni Mangoting, 1999) tax planning adalah proses
mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian
rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak
lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini
dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan maupun secara komersial.
Ada lima kecenderungan yang memotivasi manajemen melakukan
tax planning sesuai dengan yang diungkapakan oleh Handayani (2004)
dan Suandy (2008) yakni: (1) Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) adalah
kebijakan perpajakan yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang
berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak
boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
disetorkan (self assessment system). Dengan diberlakukannya sistem
4
tersebut, juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk
mengimplementasikan tax planning dalam pengendalian pemenuhan
kewajiban perpajakan perusahaan. (2) Undang-undang Perpajakan (Tax
Law), pada kenyataannya dimanapun tidak ada Undang-undang yang
mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Keadaan ini menyebabkan
munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas
kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. (3)
Administrasi perpajakan (Tax Administration), hal yang mendorong
perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar
terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran
antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan
parpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.
(4) Loopholes, salah satu tujuan perusahaan pasti untuk memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara
memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan memperoleh laba
maksimum. Dan untuk memperoleh laba maksimum, maka harus
meminimumkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor
pengurang laba. Dengan adanya loopholes tersebut, maka perusahaan akan
melakukan pembayaran pajak seminal mungkin tanpa melanggar undang-
undang pajak. (5) Tarif pajak (tax rates ), dengan adanya perbedaan tarif
pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya
agar beban pajaknya rendah. Perencanaan yang dapat dilakukan untuk
menghemat beban pajak atau meminimalisasi beban pajak penghasilan
5
yaitu dengan melihat dari segi siapa yang menanggung beban. Dimana
semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi manajemen
perusahaan untuk melakukan tax planning.
Pernyataan diatas menunjukan bahwa tax planning akan membantu
meminimalisasikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam
rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib
pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan
kewajiban pajaknya. Dan dengan melihat aktivitas dunia bisnis yang
banyak dipengaruhi oleh pajak, maka peneliti tertarik untuk memprediksi
faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi manejeman perusahaan untuk
melakukan tax planning.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Agus Subekti (2007) dengan
judul faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan
tax planning pada perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di
KPP perusahaan masuk bursa Jakarta. Menunjukkan bahwa kebijakan
perpajakan dan administrasi perpajakan memiliki hubungan yang
signifikan terhadap tax planning. Dan undang-undang tidak memiliki
hubungan yang signifikan terhadap tax planning. Penelitian yang
dilakukan oleh Martha Tanuwardi (2009) yang berjudul Analisis faktor-
faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning
juga membuktikan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang
perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
tax planning.
6
Dengan uraian diatas tax planning merupakan isu penting yang
menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan
perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Berdasarkan
pada uraian halaman sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul:
“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen
Perusahaan Untuk Melakukan Tax Planning”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di klasifikasikan
masalah dalam pokok dalam penelitian ini seberapa besar faktor-faktor
yang mempengaruhi motivasi manajeman perusahaan untuk melakukan
tax planning yaitu dengan mengambil permasalahan:
1. Apakah kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi
manajemen melakukan tax planning?
2. Apakah undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap motivasi
manajemen melakukan tax planning?
3. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi
manajemen melakukan tax planning?
4. Apakah loopholes berpengaruh terhadap motivasi manajemen
melakukan tax planning?
5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen
melakukan tax planning?
7
6. Apakah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan,
administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak berpengaruh
terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditetapkan tujuan
penelitian sebagai berikut:
1. Untuk menguji pengaruh kebijakan perpajakan terhadap motivasi
manajemen melakukan tax planning
2. Untuk menguji pengaruh undang-undang perpajakan terhadap
motivasi manajemen melakukan tax planning
3. Untuk menguji pengaruh administrasi perpajakan terhadap motivasi
manajemen melakukan tax planning
4. Untuk menguji pengaruh loopholes terhadap motivasi manajemen
melakukan tax planning
5. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap motivasi manajemen
melakukan tax planning
6. Untuk menguji pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang
perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak
terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning
8
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini di
harapkan dapat berguna untuk:
1. Perusahaan, khususnya manajemen, penelitian ini dapat membantu
dalam mengevaluasi kinerja serta menjadi pertimbangan yang
digunakan oleh manajemen dalam melakukan tax planning.
2. Penulis, yaitu guna memperluas wawasan berfikir dan rekan-rekan
mahasiswa khususnya jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
3. Ilmu akuntansi, yaitu untuk menambah referensi ilmiah mengenai
strategi efisiensi biaya dan akuntansi perpajakan khususnya tax
planning
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar-dasar Perpajakan
1. Pengertian Pajak
Menurut Irwansyah Lubis (2007), terdapat beberapa definisi
pajak yaitu : Definisi yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani, pajak
adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan
yang gunanaya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.
Menurut Perancis, yang termuat dalam buku Leroy Beaulieu
yang berjudul Traite de la Science des Finances 1906, menyebutkan
pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang
dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang,
untuk menutup belanja pemerintah.
N.J Feldman, dalam bukunya De overheidsmid delen van
Indonesia 1949, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh
dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan
secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
10
Definisi pajak juga dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.
Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
b. Jasa timbal balik tidak dapat ditunjukkan secara langsung
c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah
d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum
pemerintah
e. Dapat dipaksakan
2. Asas-asas Perpajakan
Menurut Adam Smith, seperti dikutip oleh Erly Suandy dalam I
Kadek Sumadi (2006), pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas
empat azas perpajakan, yaitu:
a. Equality atau azas keadilan
Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-
orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar
(ability to pay) pajak tersebut, dan juga sesuai dengan yang
diterimanya
11
b. Certainty atau azas kepastian hukum
Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaiknya
pajak itu harus dari semula jelas bagi semua wajib pajak dan
seluruh masyarakat. Berapa jumlah yang harus dibayar, kapan
harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Apabila tidak ada
kepastian bagi wajib pajak tentang kewajiban pajaknya, maka
pajak terutang bergantung kepada “kebijaksanaan” petugas pajak
yang dapat menyalah gunakan kekuasaannya untuk keuntungan
dirinya.
c. Convenience of payment atau azas ketepatan waktu pemungutan
Saat wajib pajak harus membayar pajaknya, hendaknya ditentukan
pada saat yang tidak menyulitkan wajib pajak
d. Economy in collection atau azas pemungutan pajak yang ekonomis
/ efisien
Biaya pemungutan pajak bagi kantor pajak dan biaya memenuhi
kewajiban pajak (compliance cost) bagi wajib pajak hendaknya sekecil
mungkin. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh wajib
pajak hendaknya juga sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak
menghalangi wajib pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan
ekonomisnya.
12
B. Laporan Keuangan Fiskal
Laporan keuangan fiskal menurut Suwarta (2007) adalah laporan
keuangan yang menggunakan dasar undang-undang pajak, dapat dilakukan
dengan menggunakan rekonsiliasi fiskal. Undang-undang perpajakan tidak
mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan
pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan biaya ini
menyebabkan laba akuntansi dan fiskal dapat berbeda. Secara umum
laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK), kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Perusahaan
dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan
keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap
laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial
yang direkosiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan
keuangan fiskal. Standar akuntansi khusus Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Nomor 46 mengenai Pajak Penghasilan. Aspek-aspek
penyusunan laporan keuangan fiskal menurut Undang – Undang
Perpajakan dalam Suandy (2008) terdiri atas:
1. Penghasilan
Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan,
penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
13
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-undang ini.
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan.
c. laba usaha.
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk.
1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal.
2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota.
3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan
atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan
14
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau
pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-
pihak yang bersangkutan.
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya.
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h. royalti.
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
n. premi asuransi.
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas.
15
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.
2. Biaya
Biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena
pajak menurut Undang-Undang No. 17 pasal 6 ayat (1) dalam Suandy
(2008) terdiri dari:
a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah,
premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak
Penghasilan.
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas
biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan.
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki
dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
16
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia.
g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial.
2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai
penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan
debitur yang bersangkutan.
3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus,
dan
4) wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.
C. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Fiskal
Menurut Mohammad Zain (2008) dalam Marfuah (2010) rekonsiliasi
merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan
laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan
sementara atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Perbedaan
17
ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial
yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi the paper matching
agains revenue, sedangkan dari segi fiskal tujuannya adalah penerimaan
negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus
mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan
komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
harus disesuaikan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung
besarnya penghasilan kena pajak (Agus Subekti, 2007).
Menurut Siti Resmi (2008) perbedaan penghasilan dan
biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat
dikelompokan menjadi 2 yaitu perbedaan tetap (permanent differences)
dan perbedaan sementara atau waktu (timing differences). Perbedaan tetap
terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut
akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap
mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap)
dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.
Menurut Mohammad Zain (2008) dalam Marfuah (2010) perbedaan
permanen dapat berbentuk antara lain:
1. Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan
dari pengenaan pajak penghasilan.
2. Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya
dibebaskan dari pembayaran pajak.
18
3. Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau
pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak
tertentu.
Menurut Mohammad Zain (2008) dalam Marfuah (2010) perbedaan
waktu disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya
dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan
atau antisipasi penghasilan atau beban. Perbedaan tersebut dapat
dikelompokan menjadi 4 kelompok yaitu:
1. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan
penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan
akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang masih akan
diterima.
2. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan
penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi
keuangan merupakan penghasilan yang diterima dimuka.
3. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah
dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi
keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka.
4. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah
dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi
keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan
dibayar.
19
D. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
1. Pengertian
Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan
perusahaan yang kemudian menyajikan dengan strategi-strategi
(program) teknik-teknik serta operasi (tindakan) yang perlu dilakukan
untuk mencapai tujuan perusahaan secata menyeluruh. Salah satu
unsur dari perencanaan yang merupakan fungsi utama manajemen
adalah membuat perencanaan pajak (tax planning), mulai dari
perencanaan yang paling sederhana berupa perencanaan pemenuhan
kewajiban (pembayaran) pajak sampai perencanaan yang lebih
kompleks yang menyangkut strategi untuk mengurangi beban pajak
perusahaan. Perencanaan yang buruk bukan saja dapat menurunkan
kinerja serta menurunkan laba bersih setelah pajak perusahaan tetapi
lebih jauh dapat berakibat pada sanksi administrasi dan sanksi pidana
apabila terkandung unsur pelanggaran hukum di dalamnya. (I Kadek
Sumadi, 2004)
Perencanaan, termasuk perencanaan pemenuhan kewajiban
perpajakan (tax planning) menurut (Mohammad Zain, 2008) dalam
(Marfuah, 2010) adalah merupakan tindakan penstrukturan yang
terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tujuannya adalah
bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah
pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut
20
dengan penghindaran pajak (tax evasion) yang merupakan tindak
pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.
Yenni Mangoting, (1999) dalam tax planning: Sebuah pengantar
sebagai alternatif meminimalkan pajak menyebutkan bahwa tax
planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau
kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik
pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi
yang minimal, sepanjang hal ini memungkinkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tax planning memungkinkan perencanaan pajak yang akan
dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak, tetapi
tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak. Tax planning adalah
upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal. Di luar
negeri terutama Amerika Serikat strategi ini sudah cukup dikenal dan
hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif
dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan.
Ada sebagian orang berpendapat tax planning bertentangan
dengan moral, karena penuh dengan trik-trik (siasat) yang mengarah
pada pengelakan pajak. Selain itu, pada prinsipnya hal ini akan
mengurangi pendapatan negara dari pajak yang merugikan negara.
Jika tax planning lebih mengarah pada pengelakan pajak, merupakan
cerminan keengganan wajib pajak melaksanakan kegotongroyongan
nasional dalam menanggung biaya pembangunan. Untuk menutupi
21
tindakan yang cenderung pada tipu muslihat, ada yang mengaburkan
tax planning dengan manajemen pajak. Dilihat dari segi substansi,
hampir tidak ada bedanya antara tax planning dengan manajemen
pajak. Bahkan ada yang mengatakan tax planning adalah bagian yang
tak terpisahkan dari manajemen pajak. (Nur hidayat dalam Bisnis
Indonesia, 2005)
2. Tujuan dan Manfaat Tax Planning
a. Tujuan Tax Planning
James W.Pratt, Jane O. Burns dan William N. Kulsrud, 1989
dalam Yenni Mangonting, 1999 adalah
“The obvious goal of most tax planning is the minimization of the
amount that a person or other entity must transfer to the
government”
Menurut Yenni Mangoting (1999) tujuan secara khusus tax
planning untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
2) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
3) Menunda pengakuan penghasilan
4) Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
5) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan
membentuk badan usaha baru
6) Menghindari pengenaan pajak ganda
22
7) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau
teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat
pengurangan pajak
b. Manfaat tax planning
Manfaat tax planning itu sendiri adalah: (Yenni Mangoting, 1999)
1) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur
biaya dapat dikurangi
2) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang
matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan
menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat
menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
3. Syarat-syarat Tax Planning
Syafi’i (2005) dalam tax planning sebagai upaya meminimalkan
beban pajak menyebutkan bahwa ada lima persyaratan pokok yang
harus ada dalam tax planning:
a. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang
terkait, akan sangat sulit sekali untuk dapat melakukan tax
planning yang tidak melanggar aturan bila tax planning yang
dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang
berlaku. Pelaksanaan tax planning yang dilaksanakan melanggar
undang-undang akan berakibat fatal dan bahkan dapat
mengancam keberhasilan tax planning (Suandy, 2001)
23
b. Menentukan tujuan yang ingin di capai dalam Tax Planning,
dalam hal menghindari dari tindakan yang melanggar undang-
undang sudah tentu tidak dapat melakukan tax planning untuk
menghindari kewajiban perpajakan (Hidayat, 2003). Menurut
Suandy (2001) tax planning paling tidak memiliki dua tujuan
utama yaitu (1) menerapkan peraturan perpajakan secara benar
dan (2) dalam efisiensi untuk mencapai laba yang diharapkan.
c. Memahami karakter dari usaha wajib pajak, karena hampir setiap
perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan
maupun perilaku (behavior), dan kebiasaannya. Dengan
memahami secara mendalam seluk beluk usaha akan sangat
membantu dalam melaksanakan tax planning (Hidayat, 2003)
d. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi yang diatur dalam tax
planning, karena jika melaksanakan tax planning dengan
mengabaikan kewajaran sudah tentu akan menimbulkan
kesulitan-kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus, dan ini dapat
berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan
adanya kecurangan pajak. (Hidayat, 2003)
e. Tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi
(accounting treatment) dan didukung dengan bukti-bukti yang
memadai. (Hidayat, 2003)
24
4. Strategi dalam Tax Planning
Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan
wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya
seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan (1996) dalam
bukunya akuntansi pajak, yaitu:
a. Pergeseran Pajak (tax shifting), ialah pemindahan atau
mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain,
dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak
mungkin sekali tidak menanggungnya
b. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan
jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli
c. Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh
pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan
terhadapnya
d. Tax evasion, ialah penghindaran pajak dengan melanggar
ketentuan peraturan perpajakan
e. Tax avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti
peraturan yang ada
Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa
diambil oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan. Dalam usahanya
melaksanakan tax planning dengan tujuan mengatur atau
meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di antara strategi-
strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi
25
atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang
berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak
diatur dalam undang-undang atau dengan ini memanfaatkan celah-
celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (Loopholes).
5. Pendekatan lain dalam tax planning
Menurut Yenni Mangoting (1999) ada dua pendekatan lain yang
bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba
yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu:
a. Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan
b. Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran
Seperti yang disebutkan diatas, bahwa usaha untuk mengatur
jumlah pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan dua
pendekatan, yaitu memperkecil pendapatan dan penerimaan dan
memperbesar jumlah beban atau pengeluaran. Alternatif atau cara
yang pertama umumnya berisiko besar, karena hal ini biasanya
dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah
yang fiktif, dimana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar.
Pendekatan yang kedua juga ada risikonya, dan cara yang ditempuh
juga sama dengan alternatif yang pertama, hanya saja peraturan pajak
memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. (undang-
undang pajak penghasilan No.10 Tahun 1994, pasal 6)
26
Sebenarnya pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari
dengan tidak melakukan perbuatan yang memberikan alasan untuk
dikenai pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal
yang dapat dikenakan pajak. Hal ini biasanya dilakukan dengan
penahanan diri atau dengan penggunaan surogat atau barang yang
tidak atau barang yang kurang dikenakan pajak. Misalnya cukai
tembakau atas rokok putih (luar negeri) dapat dihindari melalui
pemuasan diri dengan rokok klobot. (Yenni Mangoting, 1999)
E. Tahap – tahap dalam membuat perencanaan pajak
Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang sedemikian
tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak
sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (Global
Company’s Strategy) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang
bersifat lokal maupun internasional, maka agar tax planning dapat berhasil
sesuai dengan yang diharapkan, maka menurut Ismarita (2007)
perencanaan seharusnya dilakukan melalui berbagai tahap-tahap berikut:
1. Analisis informasi yang ada
Tahap pertama dari proses pembuatan tax planning adalah
menganalisis komponen yang berbeda atas pajak terlibat dalam suatu
proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus
ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan
masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun
27
secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai tax planning
yang paling efisien. Menurut Suandy (2008) seorang manajer
perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun
eksternal yaitu:
a. Fakta yang relevan
Seorang manajer perusahaan dalam melakukan perncanaan pajak
untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai
situasi yang dihadapi. Baik perubahan yang terjadi agar
perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan meneyeluruh
terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai
dampak dalam perpajakan.
b. Faktor-faktor pajak (tax factors)
Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam
penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama
yang berkaitan dengan factor-faktor:
1) setiap perpajakan nasional yang dianut oleh suatu Negara.
2) sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik
undang-undang domestik maupun tax treaty.
c. Faktor non-pajak
Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan
dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain:
28
1) Masalah badan hukum (legal entry)
Badan hukum perusahaan terdiri dari berbagai bentuk seperti
perseroan terbatas, perusahaan terbuka, trusts, kongsi
(partnership), dan badan hukum lainnya. Pemilihan bentuk
badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi dari
seluruh peraturan (baik untuk pajak maupun bukan pajak),
dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubaran
badan hukum yang bersangkutan.
2) Masalah mata uang dan nilai tukar
Dalam ruang lingkup tax planning yang bersifat internasional
masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang
besar terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Nilai
tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil
memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada
masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finasial
tentunya berakibat pada posisi laba rugi, terutama bila
terdapat banyak transaksi baik ekspor/impor maupun
pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Di sini diperlukan
strategi bisnis dalam menangani jual beli antara perusahaan
induk dengan anak ataupun dengan berbagai mitra usaha.
Untuk mengatasi kerugian fluktuasi nilai mata uang asing
biasanya dilakukan forward market, maupun future markets.
3) Masalah pengawasan devisa (exchange control)
29
Sistem pengawasan devisa yang dianut suatu negara menjadi
bahan pertimbanagan penting terutama jika suatu negara
menganut pambatasan/larangan untuk mengadakan
pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional
ataupun adanya larangan untuk meminjam uang/menarik
uang dari luar tanpa seizin bank sentral/mentri keuangan.
Berbagai aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan
pertimbangan bagi pengusaha (investor) untuk menambahkan
modal atau tidak, karena perhitungan untung rugi akhirnya
selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.
4) Masalah program intensif invenstasi
Masalah program intensif yang ditawarkan negara tertentu
memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan
investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi/negara tertentu.
Intensif investasi yang merangsang bisa berupa pemberian
pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun
adanya pemberian bantuan dari pemerintah.
5) Masalah faktor non-pajak lainnya
Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem
administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik,
tenaga kerja, pasar, atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas
perbankan. Iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, dan lain-
lain harus dipertimbangkan juga dalam penyusunan
30
perencanaan pajak terutama berkaitan dengan pemilihan
lokasi investasi-apakah berupa cabang, anak perusahaan atau
lainnya.
2. Buat satu model / lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas
tindakan-tindakan berikut:
a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
Dividen, bunga dan royalti dan capital gains sering memperoleh
perlakuan perpajakan yang berbeda baik di tingkat lokal maupun
dalam treaty antar-negara. Dengan demikian perlu diperhitungkan
dalam memutuskan suatu perencanaan pajak, sebagai contoh
apakah investasi harus dilakukan dalam bentuk saham sebagai
hasil dari pemilikan saham atau dalam bentuk bungan sebagai
hasil peminjaman uang. Konsekuensi perpajakan atas operasi
melalui anak perusahaan atau melalui cabang atau melalui agen
bebas juga sering berbeda. Perbedaan ini mungkin penting dalam
menentukan cara dari operasi yang akan dilaksanakan. Di banyak
negara pengertian dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) digunakan
untuk penentuan kewajiban pajak bagi wajib pajak Luar Negeri
yang melaksanakan bisnis di negara tersebut. Sebagai tambahan
pengertian ini sering dipergunakan dalam tax treaties (perjanjian
pajak) sebagai dasar pembagian atas pajak penghasilan
(khususnya dalam hal laba industri maupun komersial). Metode
31
yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan
beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek
adalah:
1) Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang
diterapkan.
2) Apabila ada rencana pembatasan minimum pajak yang
diterapkan, berhasil ataupun gagal.
b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau
menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan
internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan
memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-
negara yang berbeda. Dalam menguji keunggulan pengenaan
pajaknya. Sebagai contoh dalam memutuskan antara penawaran
untuk memiliki saham perusahaan di berbagai negara,
pertimbangan-pertimbangan berikut harus diperhitungkan:
1) tarif yang dikenakan atas laba perusahaan di negara investasi.
2) apakah dividen yang dibagikan terutang withholding taxes.
Jika ya, berapa tarifnya.
3) apakah ada kredit pajak atau pengurangan pajak lainnya di
negara domisili dari pemegang saham sehubungan dengan
pajak yang dibayar di negara investasi.
c. Pengunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus,
pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi
32
oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi
maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu
atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang
bersangkutan yang sudah ada dalam data base. Perencanaan pajak
internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana
perencanaan pajak nasional melalui penggunaan elemen asing,
seperti pembentukan trust atau holding company di negara lain
dimana tarif pajaknya rendah biasa diterapkan.
3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian
kecil dari seluruh perncanaan strategi perusahaan, oleh karena itu
perlu dilakukan terhadap beban pajak (tax burden), perbedaan laba
kotor dan penghasilan selain pajak atas berbagai alternatif
perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan diditung seakurat
mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:
a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil
dengan baik.
c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
Dari tiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari
hasil tersebut baru dapat ditentukan apakah perencanaan pajak
tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.
33
Sebagai contoh, misalnya perusahaan A menghitung apabila:
a. Ia tidak melaksanakan perencanaan pajak, pajak yang harus di
tanggung Rp 100.000.000,00.
b. Ia melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak
yang harus ditanggung Rp 75.000.000,00.
c. Ia melaksanakan perencanaan pajak tapi gagal, maka pajak yang
harus di tanggung Rp 125.000.000,00.
Perusahaan tentu akan memilih untuk melaksanakan
perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp
25.000.000,00 jika perencanaan pajak tersebut berhasil sesuai sasaran.
Namun perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan
lain-lainnya yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak
setuju dengan deductible items sehingga menjadi suatu kasus di
pengadilan.
Begitu juga dengan waktu nilai mata uang (time value of
money). Bila perencanaan pajak yang dilaksanakan semata-mata
hanya untuk menunda pembayaran bukan untuk mengurangi beban
pajak, maka seharusnya di tarik kembali (discounted) terhadap nilai
sekarang dan dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan
sekarang. Dengan kata lain dilihat nilai sekarang (present value) atas
penghematan penundaan pajak berbagai tahun dikemudian hari
dikurangi nilai sekarang atas biaya yang dikeluarkan untuk suatu
perencanaan pajak.
34
4. Mencari kelemahan dan kemungkinan memperbaiki kembali
rencana pajak
Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik
atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang
dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu
perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan
operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak
mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang
suatu rencana harus di ubah mengingat adanya perubahan
peraturan/perundang-undangan. Tindakan perubahan (up to date
planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan
biaya besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena
bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian
kriminal. Jadi sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai
dengan gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan beberapa
laba (benefit) potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun
kerugian (loss) potensial jika terjadi kegagalan.
5. Mutakhiran rencana pajak
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek
juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang
terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di
mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap
35
komponen suatu perjanjian. Namun sayangnya informasi mengenai
perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak
maupun aktivitas bisnis seringkali sangat terbatas. Oleh karena itu,
ketika memberikan masukan kepada konsulen luar negeri sehibungan
dengan rencana perubahan-perubahan yang akan segera terjadi dalam
undang-undang dan pelaksanaannya, juga harus ditanyakan
dampaknya terhadap perjanjian yang telah dibuat.
a. Perencanaan Pajak Domestik (National Tax Planning)
Sebelum melakukan suatu perencanaan pajak domestik (national
tax planning) diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai
maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan
yang berlaku, teori dan praktik akuntansi yang berlaku, serta
praktik administrasi perpajakan.
b. Perencanaan Pajak Internasional (International Tax
Planning)
Perencanaan pajak internasional berkaitan dengan perusahaan
grup multinasional di mana tujuan utamanya adalah ingin
meminimalkan biaya-biaya dan pajak. Namun pengertian
meminimalisasi total biaya pajak grup yang telah dibayar anggota
grup tentunya membayar pajak sesuai hukum yang berlaku dan
transfer yang dilakukan haruslah bersifat legal. Inilah yang
disebut sebagai tax avoidance atas pajak yang seharusnya dibayar.
Perusahaan grup multinasional adalah perusahaan-perusahaan
36
yang didirikan di berbagai negara dan saling berhubungan antar
negara, serta saling berhubungan di dalam kepemilikan yang
biasanya berjuang pada perusahaan induk (parent company).
Sebelumnya, intenasional tax planning selalu berkosentrasi
pada dua hal yaitu with holding tax dan tax havens. Namun
dalam perkembangannya yang sekarang, international tax
planning lebih ditujukan pada penggunaan negara-negara yang
mempunyai tarif pajak yang tinggi (high tax country). Ini
disebabkan manajer perusahaan dalam menyusun strategi
perencanaan pajaknya melihat bahwa tax havens bukan lagi
menjadi faktor yang menguntungkan dan tidak cocok dengan
jaringan kerja tax treaty. Pada kahirnya pengurangan beban pajak
hanya akan efektif sepanjang penghasilan yang dilindungi di
negara yang bertarif rendah akan dibagikan.
Tambahan lagi, banyak negara memberlakukan pengenaan
pajak atas penghasilan yang diperoleh subsidiary tax havens di
negara pemegang saham berada. Dengan demikian, penggunaan
negara tax havens sebagai penghubung sudah tidak
menguntungkan lagi.
Dengan demikian pada awalnya perencanaan pajak perlu
menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat
dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin pajak yang
harus ditanggung. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan dengan
37
mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara
sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dirumuskan
sebagai tax planning yang paling efisien. Adalah juga penting
untuk memperhitungkan besarnya penghasilan dari suatu proyek
dan pengeluaran-pengeluaran lain dari pajak yang mungkin
terjadi, untuk itu seorang manajer perpajakan harus
memperhitungkan faktor-faktor baik dari segi internal maupun
eksternal yaitu, (1) fakta yang relevan, (2) faktor pajak, (3) faktor
non pajak lainnya.
F. Langkah – Langkah Perencanaan Pajak (Tax Planning)
1. Maksimalisasi Penghasilan yang dikecualikan
Usaha maksimalisasi penghasilan yang dikecualikan adalah
usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan
mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan objek pajak
dengan mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan berbagai
objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4(3) Undang-undang
Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yang mengatur tentang
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:
a. Bantuan atau sumbangan
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi
38
c. Warisan
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai
i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang
unit penyertaan kontrak investasi kolektif
j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang
39
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan
l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian
dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana
dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
40
2. Memaksimalkan Beban-beban fiskal
Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan
meningkatkan beban-beban yang dapat dikurangkan atau menekan
beban yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke beban-beban
yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 dan
pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6
mengatur beban-beban yang dapat dikurangkan yaitu:
a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,
termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
bunga, sewa dan royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan
limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas
biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
41
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia
g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
h. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
i. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah
j. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah
k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah
l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah
Beban-beban yang dapat dikurangkan ini nantinya yang harus
diperbesar oleh perusahaan, sehingga pengurang terhadap penghasilan
bruto juga akan semakin besar, akibatnya pajak yang akan dibayar
semakin kecil.
Pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008,
mengatur beban-beban yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut:
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan
42
asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib
pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan
premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak
yang bersangkutan.
e. Penggunaan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dlam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan
h. Pajak penghasilan
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
43
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta
sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
G. Manajemen Pajak
Secara umum pengertian dari manajemen pajak menurut Sophar
Lumbantoruan 1999 dalam I Kadek Sumadi, 2004 bahwa manajemen
pajak “merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan
benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah
mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan” dengan
tetap menerapkan dan mentaati peraturan atau perundangan perpajakan
yang berlaku dengan benar sehingga usaha efisiensi untuk mencapai
keuntungan atau laba perusahaan dengan sebesar-besarnya dapat
terlaksana.
Dalam mencapai tujuan strategisnya, suatu perusahaan dapat
melakukan pengelolaan pajak dengan baik. Tax management menurut
tingkat kompleksitasnya terbagi dalam tiga jenis, diantaranya adalah yang
di kemukakan oleh Lembaga manajemen formasi, 2002 dalam I Kadek
Sumadi, 2004:
1. Global Tax Management
Global tax management merupakan merupakan bagian penting dari
tax management yang paling lengkap dan kompleks, yaitu meliputi
semua aspek perpajakan untuk semua jenis transaksi baik yang
44
bersifat nasional maupun internasional, global tax management akan
memberikan hasil yang maksimal jika dilakukan sejak awal pada saat
usaha akan dijalankan. Peran dari seorang tax manager atau konsultan
pajak hendaknya dilibatkan sejak seorang ingin melakukan usaha.
2. Partial Tax Management
Bagian ini hanya menitikberatkan pada unsur kepatuhan wajib pajak.
Dalam partial tax management unsur interprestasi yang benar dari
suatu peraturan atau ruling merupakan faktor yang sangat penting.
Partial tax management dapat dilakukan untuk suatu transaksi yang
dilakukan dengan pertransaction basic. Contoh, apabila perusahaan
mengadakan kontrak dengan perusahaan lain dalam bidang pemberian
jasa, maka dapat dibuat suatu kondisi yang dilegalisasi suatu kontrak
dengan tujuan untuk meringankan beban pajak.
3. Simple Tax Management
Simple tax management merupakan bagian tax management yang
paling sederhana. Dimana dapat dilakukan baik perorangan maupun
perusahaan baik dalam skala kecil menengah sampai dengan skala
besar. Simple tax management menekankan kepatuhan dari wajib
pajak dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada, perusahaan
diharapkan memiliki database peraturan perpajakan yang berhubungan
dengan kepatuhan sebagai wajib pajak.
45
H. Motivasi Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Motivasi diartikan sebagai semua kondisi yang memberikan
dorongan dalam diri seseorang yang digambarkan sebagai keinginan,
kemauan, dorongan dsb (Gibson, Donnelly, Invancevich, 1997) dalam
(Rini, Sartika, 2008). Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah
keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat
memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi
pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan.
Dimana perencanaan pajak merupakan salah satu unsur penunjang untuk
mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu usur
pendapatan atau penghasilan yang dihasilakan oleh perusahaan, dimana
pendapatan/penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga
yang merupakan objek pajak final.
Dalam penelitian ini, membatasi faktor-faktor yang memotivasi
manajemen perusahaan melakukan tax planning menurut Ina Handyani
(2004) dan Suandy (2008) yaitu kebijakan perpajakan, undang – undang
perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak (tax rates).
1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)
Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di
Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh
menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak
yang harus disetorkan (self assessment system). Sistem ini
diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya
46
kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta
masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.
Self assessment system merupakan salah satu faktor yang dapat
memotivasi manajemen melakukan tax planning. Hal ini disebabkan,
dalam self assessment system para Wajib Pajak dapat merencanakan
sendiri pajaknya dengan cara menghitung serta membayar sendiri
pajaknya serta melakukan pembukuan. Dengan adanya kepercayaan
yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka hal ini membuat Wajib
Pajak termotivasi untuk merencanakan pajaknya.
Oleh karena diberlakukannya sistem tersebut, juga akan
membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk
mengimplementasikan tax planning dalam pengendalian pemenuhan
kewajiban perpajakan perusahaan. Pada perusahaan yang memperoleh
penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp
100 juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan
seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam
bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat
dibebankan sebagai biaya.
Perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final,
sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura
dan kenikmatan, karena pemberian natura dan kenikmatan kepada
karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran
untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi
47
besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari presentase
atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya. Apabila
perusahaan yang mengalami kerugian, maka pemberian natura dan
kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan
tetap nihil. Dengan demikian, maka Wajib pajak termotivasi untuk
melakukan tax planning yang baik untuk pengendalian kewajiban
perpajakan perusahaan.
Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari
berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari
berbagai aspek kebijaksanaan pajak, berikut akan diuraikan faktor-
faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu:
a. Pajak yang akan Dipungut
Di dalam sistem perpajakan ada berbagai tipe pajak yang harus
menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun
pajak tidak langsung dan cukai seperti:
1) Pajak Penghasilan Badan dan Perseorangan.
2) Pajak atas capital gains.
3) Withholding tax atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalty, lain-
lain.
4) Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
5) Pajak atas undian/hadiah.
6) Bea materai.
7) Capital transfer taxes/transfer duties.
48
8) Business licence dan trade taxes lainnya.
Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar
di mana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat
perlakuan pajak sendiri-sendiri. Misalnya bea masuk dianggap
sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena
pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor
barang, sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau
penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya
penghasilan bersih setelah pajak. Maka agar tidak mengganggu
atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan
perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis atas
transaksi apa akan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang
diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih
setelah pajak.
b. Subjek Pajak
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut “the
classical system” dimana ada pemisahan antara Wajib Pajak
Badan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Indonesia merupakan
salah satu negara yang menganut ‘The Classical System’ di mana
ada pemisahaan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya
uang akan menimbulkan pajak ganda.
Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran
dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan
49
kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan
timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar
beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa
dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Di samping itu, ada
pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara
meningkatkan jumlah laba yang ditahan bagi perusahaan yang
juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.
c. Objek Pajak
Yang merupakan objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib
pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang
secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha
perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.
Sebagai contoh transaksi modal perseroan atas dividen dan
capital gains, di mana atas pembayaran dividen kepada pemegang
saham perorangan diterapkan tarif progresif Pasal 17 Undang-
undang Pajak Penghasilan sedangkan capital gains dikenakan
pajak flat rate sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai
penjualan saham. Karena objek pajak merupakan basis
perhitungan besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi
50
sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak
lebih dan tidak kurang.
d. Tarif Pajak
Adanya tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang
perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif
yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes,
(1980), bahwa: “The heavier the burden, the stroner the motive
and the wider the scope for tax avoidance, since the taxpayer may
avoid the higher rates of tax while still remaining liae to the
lower.”
e. Prosedur Pembayaran Pajak
Adanya self assessment system dan payment system
mengharuskan seseorang perencana pajak untuk merencanakan
pajak dengan baik. Sistem pembayaran pajak yang berlaku di
Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana Wajib Pajak
boleh menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri
besarnya pajak yang harus disetorkan (self assessment system).
2. Undang-undang Perpajakan (Tax Regulated)
Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-
peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya
dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap
permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksaannya selalu
diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah
51
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur
Jenderal Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut
bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan
dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan
yang lain yang ingin dicapainya.
Seperti diketahui, tax planning merupakan suatu proses yang
mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan tersebut. Melaksanakan tax planning dengan
memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak
untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk
digunakan merencanakan pajak yang baik. wajib pajak dapat mencari
kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya.
Pada awal mendirikan usaha, wajib pajak juga dapat melakukan
tax planning dengan cara memanfaatkan undang-undang pajak yang
berlaku. Pada masa sekarang ini, wajib pajak harus cermat dalam
memilih lokasi usaha yang akan didirikan. Hal ini disebabkan, adanya
lokasi-lokasi usaha tertentu yang memperoleh fasilitas yang lebih
dibanding dengan lokasi/kawasan lainnya. Apabila wajib pajak ingin
mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah maka wajib
pajak dapat memilih lokasi usaha di daerah tertentu, misalnya di
Indonesia Bagian Timur.
52
Dengan mendirikan usaha di daerah tersebut, maka wajib pajak
dapat memperoleh banyak pengurangan pajak penghasilan yang
diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008. Di samping itu juga diberikan fasilitas
seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi
kerugian yang lebih lama dari seharusnya.
Hasil suatu tax planning bisa dikatakan baik atau tidak
tergantung dengan apa yang kita lakukan dan semua itu harus sesuai
dengan kebutuhan perusahaan. Kadang-kadang suatu rencana harus
diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan.
Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun
diperlukan penambahan biaya/kemungkinan keberhasilannya sangat
kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh
rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga
kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Meskipun
suatu tax planning sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih
perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk
perubahan undang-undang.
3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration)
Administrasi pajak pada dasarnya adalah kelanjutan dari
pelaksanaan tax planning. Administrasi pajak adalah metode untuk
meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang
53
direncanakan. Pada intinya administrasi adalah bentuk dari suatu
sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Dalam sistem
itu minimal harus mencakup hal-hal berikut:
a. Memonitor transaksi-transaksi utama yang mempunyai dampak
perpajakan cukup signifikan, menjamin bahwa transaksi utama
tersebut telah dicatat atau diperlakukan sesuai dengan undang-
undang dan kebijaksanaan perusahaan.
b. Menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa
berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar, dengan
demikian resiko sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat
dihindari atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan
pemborosan sumber dana perusahaan.
Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan tax
planning dengan baik adalah agar terhindar dari sanksi administrasi
maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan
wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan parpajakan yang
berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.
Wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk
menghindari tax penalty sehingga dapat menghindari sanksi
perpajakan. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan
yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya
tidak terjadi bila wajib pajak mengerti dan mematuhi ketentuan
peraturan perpajakan.
54
Untuk menghindari sanksi administratif, wajib pajak harus
mengetahui sarana, batas, waktu, angsuran dan penundaan
pembayaran pajak. Dengan demikian wajib pajak dapat merencanakan
kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga
perusahaan dapat menyusun cash budget dengan lebih akurat.
4. Loopholes
Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih
kecil dari atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu income
tertentu. Dalam tax avoidance wajib pajak memanfaatkan peluang-
peluang (loopholes) yang ada dalam undang-undang perpajakan,
sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Tax avoidance
(penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal
yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di
bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan
pemotongan-pemotongan yang diperkanankan maupun memanfaatkan
hal-hal yang belum diatur dan kelamahan-kelamhan yang ada dalam
peraturan perpajakan. Seperti diketahui, tax planning merupakan suatu
proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini munculnya celah bagi
wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan
tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. wajib pajak
dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana
pajaknya. Pada awal mendirikan usaha, wajib pajak juga dapat
55
melakukan tax planning dengan cara memanfaatkan undang-undang
perpajakan yang berlaku. Loopholes ini memiliki 2 makna yaitu:
a. Loopholes yang memang sengaja di berikan oleh pemerintah di
dalam suatu tax policy yang dibuat sedemikian rupa guna
mendukung suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi tertentu.
b. Loopholes yang sebetulnya bukan maksud pembuat undang –
undang di dalam membuat peraturan perpajakan tersebut, atau
dengan kata lain tidak sejalan dengan jiwa dan semangat
ketentuan perpajakan.
5. Tarif Pajak (Tax Rates)
Tarif Pajak, dimana semakin besar tarif pajak maka semakin
besar motivasi wajib pajak untuk melakukan tax planning. Sebagai
contoh adalah pemberian natura kepada karyawan tidak dapat
diperlukan sebagai deductible expense. Sehingga bagi perusahaan hal
ini tidak menguntungkan, oleh karena itu perusahaan memberikannya
dalam bentuk cash dan memasukannya ke dalam daftar gaji karyawan
sehingga perusahaan bisa diperlakukan sehingga deductible expense.
Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak,
memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya
rendah. Perencanaan yang dapat dilakukan untuk menghemat beban
pajak atau meminimalisasi beban pajak penghasilan yaitu dengan
melihat dari segi siapa yang menanggung beban, maka PPh pasal 21
dapat di lakukan melihat tiga bentuk:
56
a) PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan
Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung
karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi
penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah PPh pasal 21
yang dipotong oleh perusahaan.
b) PPh pasal 21 ditanggung perusahaan
Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan
ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan
demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tudak
dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaan yang
menanggung beban PPh pasal 21. penghitungan PPh pasal 21
tersebut tidak dilakukan dengan cara gross up, karena tidak
menambah secara langsung penghasilan bruto karyawan tersebut
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.
c) PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan dengan
menggunakan metode gross up
Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka
jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan
dan kemudian baru dikenakan PPh pasal 21. dalam hal ini
perhitungan dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya
tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk
masing – masing karyawan.
57
I. Penelitian terdahulu
Berikut ini akan dipaparkan mengenai penelitian yang dilakukan
terkait dengan pengaruh penerapan Tax Planning dalam meminimalkan
pajak terutang wajib pajak badan.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Nama
Peneliti
Judul Penelitian Hasil Penelitian
Agus
Subekti
(2007)
Faktor-faktor yang
memotivasi manajemen
perusahaan melakukan
tax planning pada
perusahaan yang
terdaftar sebagai wajib
pajak badan di KPP
Perusahaan Masuk
Bursa Jakarta
Memperoleh hasil yang signifikan
antara kebijakan perpajakan
terhadap tax planning, undang-
undang perpajakan berpengaruh
tidak signifikan terhadap tax
planning, dan administrasi
perpajakan berpengaruh secara
signifikan terhadap tax planning.
Terdapat hubungan yang signifikan
antara variabel independent
terhadap variabel dependent
Martha
Tanuwardi
(2009)
Analisis faktor-faktor
yang memotivasi
manajemen perusahaan
melakukan tax planning
Penelitian ini membuktikan bahwa
kebijakan perpajakan, undang-
undang perpajakan, dan
administrasi perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap tax
planning
Marfuah
(2010)
Analisis faktor-faktor
yang mempengaruhi
motivasi manajemen
perusahaan melakukan
tax planning
Memperoleh hasil yang tidak
signifikan antara kebijakan
perpajakan, undang-undang
berpengaruh tidak signifikan
terhadap tax planning, administrasi
perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap tax planning, loopholes
berpengaruh tidak signifikan
terhadap tax planning, tarif pajak
berpengaruh tidak signifikan
terhadap tax planning. Terdapat
hubungan yang signifikan antara
variabel independent terhadap
variabel dependent
58
J. Keterkaitan antar variabel
Hubungan faktor-faktor motivasi manajemen yaitu kebijakan
perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi pperpajakan,
loopholes dan tarif pajak sangat erat. Dibuktikan dengan penelitian yang
dilakukan Agus Subekti (2007), Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa kuesioner dengan metode penyebaran secara
langsung kepada manajemen perusahaan yang terdaftar sebagai wajib
pajak badan di KPP perusahaan masuk bursa jakarta, dengan
menggunakan model regresi menghasilkan bahwa variabel kebijakan
perpajakan, administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax
planning, dan undang-undang perpajakan berpengaruh tidak signifikan
terhadap tax planning.
Menurut Martha Tanuwardi (2009) menggunakan teknik multivariet
Structural Equation Model (SEM), dengan alat bantu perangkat lunak atau
software LISREL 8.30. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
berupa kuesioner dengan metode penyebaran secara langsung kepada
manajemen perusahaan yang terdaftar di SIER Surabaya, menunjukkan
bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi
perpajakan berpengaruh terhadap tax planning.
Penelitian ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Marfuah (2010), menggunakan alat bantu SPSS model regresi
berganda, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang
perpajakan, loopholes dan tarif pajak berpengaruh tidak signifikan,
59
sedangkan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax
planning
K. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
1. Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis pada penelitian ini
adalah:
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran
2. Hipotesis
Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir maka dapat
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
Kebijakan Perpajakan
UU Perpajakan
Administrasi Perpajakan
Tarif Pajak
Loopholes
Tax Planning
60
H1: Kebijakan Perpajakan (KP) secara signifikan berpengaruh
terhadap Tax Planning (TP).
H2: Undang – Undang Perpajakan (UP) secara signifikan
berpengaruh terhadap Tax Planning (TP).
H3: Administrasi Perpajakan (AP) secara signifikan berpengaruh
terhadap tax Planning (TP).
H4: Loopholes (LP) secara signifikan berpengaruh terhadap Tax
Planning (TP).
H5: Tarif Pajak (TR) secara signifikan berpengaruh terhadap Tax
Planning (TP).
H6: Kebijakan Perpajakan (KP), Undang – Undang Perpajakan (UP),
Administrasi Perpajakan (AP), Loopholes (LP), Tarif Pajak (TR)
secara signifikan berpengaruh tarhadap Tax Planning (TP).
61
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kausal yaitu studi yang dilakukan untuk menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan untuk
melakukan tax planning pada perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta.
Jenis penelitian yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel
independen yaitu: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan,
administrasi perpajakan, loopholes, tarif pajak dan varibel dependen yaitu
tax planning.
B. Metode Penentuan Sampel
Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan
mengambil sampel dengan menggunakan teknik Convenience Sampling
yang termasuk dalam non-probality sampling yaitu teknik pengambilan
sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur
atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini dapat
mengambil sampel dari elemen populasi yang tidak terbatas yang tersedia
memberikan informasi yang di butuhkan (Nur Indriantoro dan Supomo,
2002). Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan yang ada
62
di DKI Jakarta, sedangkan sampel yang dipilih dari populasi adalah
sebanyak 37 perusahaan.
C. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu
penelitian pustaka dan penelitian lapangan.
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder
(Nur Indriantoro dan Supomo, 2002). Peneliti memperoleh data yang
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal,
skripsi, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan penyitaan,
lelang, penyanderaan dan pencairan tunggakan pajak.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti
memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada
penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah aparatur pajak
yang masih aktif bekerja di Kantor Pelayanan Pajak. Pengumpulan data
kuisioner dilakukan dengan teknik personally administered
questionnaires, yaitu kuisioner disampaikan dan dikumpulkan langsung
oleh peneliti (Nur Indriantoro dan Supomo, 2002).
63
D. Metode Analisis Data
Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas
data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskripstif memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,
maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness
(kemencengan distribusi) (Imam Ghozali, 2005).
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu mengungkapakan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson
Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai
yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson
Correlation yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data
yang diperoleh adalah valid (Imam Ghozali, 2005).
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah penerjemahan dari kata reability yang
mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki
reabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (Imam
Ghozali, 2005). Istilah ini juga dipakai untuk menunjukan sejauh
64
mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran
diulangi dua kali atau lebih. Juga dapat diartikan sebagai tingkat
ketepatan, ketelitian, dan keakuratan sebuah instrumen.
Jika koefisien korelasi > 0,600, semua butir pertanyaan
tersebut dikatakan reliabel. Dan sebaliknya, jika harga koefisien
korelasi lebih kecil dari 0,600, maka butir pertanyaan tersebut
dinyatakan tidak reliabel (Imam Ghozali, 2005).
3. Uji Asumsi Klasik
Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka
peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji normalitas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
a. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji
multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan Variance
Inflantion Factor (VIF) (Imam Ghozali, 2005). Jika terjadi
korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikoliniearitas
(multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat
dari nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF) serta
besaran korelasi antar variabel independen (Imam Ghozali, 2005).
Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika
mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka
65
tolerance mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran
korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat
dikatakan bebas multiko jika koefisien korelasi antar variabel
independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasinya kuat,
maka terjadi problem multiko (Santoso, 2004).
b. Uji Normalitas Data
Untuk mengolah data digunakan Uji Normalitas, yang
menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen
dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal
atau tidak. Dengan menggunakan Normal P-P Plot data yang
ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi
asumsi normalitas (Santoso, 2002) dalam Christinawati (2005).
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji
heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot
antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual
(SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik
yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka
dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi
66
jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).
4. Uji Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model
regresi berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh
mengenai hubungan antara variabel perpajakan, serta ukuran
perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu: tax planning. Dalam
pengujian hipotesis ini dapat dilakukan antara lain:
a. Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1
(satu). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).
b. Uji t
Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual yaitu: kebijakan perpajakan,
undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, serta ukuran
perusahaan dalam menerangkan variabel dependen, yaitu tax
planning. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang
67
signifikan dari variabel masing-masing independen, maka nilai
signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaan.
Apabila sig t lebih besar dari 0.05, maka Ho diterima.
Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0.05, maka Ho
ditolak. Bila Ho ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan
antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,
2001) dalam (Christinawati, 2005).
c. Uji f
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau
terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh
semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi
secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada
tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2005). Menurut Santoso (2004)
dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima
atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel
independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak
atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel
independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-
68
sama terhadap variabel dependen atau terikat.
E. Operasional Variabel Penelitian
Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax planning,
sedangkan independen variabelnya adalah kebijakan perpajakan, undang –
undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif pajak.
Pengukuran dari masing-masing variabel dapat dikemukakan sebagai
berikut ini:
1. Kebijakan Perpajakan
Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang
dikembangkan oleh Marfuah (2010) Terdiri dari 6 (enam) item
pernyataan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin
dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4)
sangat setuju (5).
2. Undang-undang Perpajakan
Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan
yang mengatur masalah perpajakan. Instrumen pengukuran variabel ini
menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Marfuah (2010)
Terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dengan menggunakan skala
interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju
(2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5).
69
3. Administrasi Perpajakan
Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan
pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik
penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus
maupun di kantor wajib pajak. Instrumen pengukuran variabel ini
menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Marfuah (2010)
Terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dengan menggunakan skala
interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju
(2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5).
4. Loopholes
Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam
undang-undang, pengaruh tax avoidance (penghindaran pajak) untuk
meminimalkan beban pajak. Instrumen pengukuran variabel ini
menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Marfuah (2010)
Terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dengan menggunakan skala
interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju
(2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5).
5. Tarif Pajak
Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak
yang menjadi tangungannya. Tarif pajak biasanya persentase (%).
Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang
dikembangkan oleh Agus Subekti (2007) Terdiri dari 5 (lima) item
pernyataan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin
70
dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4)
sangat setuju (5).
6. Tax Planning
Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak
atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya
baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi
yang minimal, sepanjang hal ini memungkinkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instrumen pengukuran
variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh
Marfuah (2010) Terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dengan
menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak
setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5).
71
Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator Skala
Pengukuran
No. Butir
Pernyataan
Kebijakan
perpajakan
a. Self assessment system adalah salah satu
system dimana wajib pajak dapat
menghitung, memperhitungkan serta
membayar sendiri jumlah pajak yang
seharusnya terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan
perpajakan. Oleh karena adanya self
assessment system tersebut, saya
termotivasi untuk melakukan Tax
Planning.
b. Dengan adanya self assessment system para
wajib pajak dapat merencanakan sendiri
pajaknya dengan cara menghitung dan
membayar pajaknya serta melakukan
pembukuan. Dengan adanya kepercayaan
yang diberikan kepada wajib pajak, maka
hal inilah yang membuat wajib pajak
termotivasi untuk melakukan Tax Planning
c. Withholding tax adalah system pembayaran
pajak melalui pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga. Hal ini
disamping mengganggu arus kas
perusahaan juga bisa mengakibatkan
kelebihan pembayaran atas pemungutan
pendahuluan tersebut padahal untuk
memperoleh restitusi atas kelebihan
tersebut diperlukan waktu dan biaya. Oleh
karena hal itu, saya termotivasi untuk
melakukan Tax Planning.
Interval
Interval
Interval
1
2
3
Bersambung ke halaman selanjutnya
72
Tabel 3.1 (lanjutan)
Variabel Indikator Skala
Pengukuran
No. Butir
Pernyataan
Undang-
undang
Perpajakan
d. Dengan adanya perlakuan perpajakan yang
berbeda atas objek pajak yang secara
ekonomis hakikatnya sama akan
menimbulkan usaha perencanaan pajak
agar beban pajaknya rendah. Oleh karena
adanya perbedaan perlakuan perpajakan
tersebut, saya termotivasi untuk
melakukan Tax Planning
e. Dengan adanya perlakuan perpajakan yang
berbeda atas objek pajak yang timbul
akibat adanya biaya – biaya yang
dikecualikan akan menimbulkan usaha
perencanaan pajak untuk
meminimilisasikan beban pajak. Setujukah
anda dengan pernyataan di atas?
f. Dengan adanya perlakuan perpajakan yang
berbeda atas objek pajak yang timbul
akibat adaanya biaya – biaya yang dapat
dikurangkan akan menimbulkan usaha
perencanaan pajak untuk
meminimalisasikan beban pajak.
Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
a. Adanya perlakuan perpajakan yang belum
diatur dalam undang – undang perpajakan
secara sempurna (grey area), maka wajib
pajak melakukan interprelasi sendiri atau
penafsiran tersendiri atas objek pajak
tersebut. Hal ini memotivasi saya untuk
melakukan Tax Planning.
Interval
Interval
Interval
Interval
4
5
6
7
Bersambung ke halaman selanjutnya
73
Tabel 3.1 (lanjutan)
Variabel Indikator Sakala
Pengukuran
No.Butir
Pernyataan
b. Adanya perlakuan perpajakan yang sudah
diatur dalam undang – undang perpajakan,
maka wajib pajak tidak melakukan
interprelasi atau penafsiran tersendiri atas
objek pajak tersebut. Sehingga saya
termotivasi untuk melakukan Tax
Planning.
c. Ketentuan peraturan perundang –
undangan perpajakan hendaknya memiliki
fleksibilitas yang cukup tinggi untuk
dikondisikan sesuai dengan situasi
perekonomian yang eksis. Apabila
perubahan suatu ketentuan peraturan
perundang – undangan perpajakan harus
menunggu persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat, maka ada
kemungkinan keterlambatan dalam
pengaturan tersebut, sehingga sudah tidak
tepat lagi untuk dilakukan penyesuaian.
Oleh karena itu, perlu dilakukan Tax
Planning. Setujukan anda dengan
pernyataan di atas?
d. Undang – undang perpajakan adalah
kumpulan peraturan – peraturan yang
mengatur masalah perpajakan. Di dalam
undang – undang perpajakan telah
disebutkan adanya undang – undang yang
mengatur pengecualian penghasilan atau
bukan objek pajak, hal ini mendorong
perusahaan untuk memanfaatkan
pengecualian penghasilan tersebut sebagai
motivasi perusahaan melakukan Tax
Planning.
Interval
Interval
Interval
8
9
10
Bersambung ke halaman selanjutnya
74
Tabel 3.1 (lanjutan)
Variabel Indikator Skala
Pengukuran
No. Butir
Pernyataan
Administrasi
Perpajakan
e. Dengan adanya ketentuan perundang –
undangan perpajakan yang mengatur
biaya – biaya yang dapat dikurangkan
sebagai objek pajak akan menimbulkan
usaha perencanaan pajak untuk
meminimalisasikan beban pajak yang
terutang. Oleh karena itu, perusahaan
termotivasi untuk melakukan Tax
Planning.
a. Sanksi Administrasi maupun pidana
timbul akibat adanya perbedaan
penafsiran antara aparat fiskus dengan
wajib pajak akibat luasnya peraturan
perpajakan. Oleh karena itu, saya
melakukan usaha untuk memperkecil
kemungkinan sanksi – sanksi pajak
tersebut dengan melakukan Tax
Planning.
b. Administrasi pajak pada dasarnya adalah
kelanjutan pelaksanaan Tax Planning.
Dengan menciptakan system pengawasan
internal untuk menjamin bahwa berbagai
kewajiban perpajakan telah diikuti
dengan benar, dengan demikian resiko
sanksi administrasi maupun pidana dapat
dhindari atau diminimumkan sehingga
tidak menimbulkan pemborosan sumber
dana perusahaan. Setujukah anda dengan
pernyataan di atas?
Interval
Interval
Interval
11
12
13
Bersambung ke halaman selanjutnya
75
Tabel 3.1 (lanjutan)
Variabel Indikator Skala
Pengukuran
No. Butir
Pernyataan
Loopholes
c. Salah satu bagian dari Tax Planning
adalah melaksanakan administrasi
perpajakan yang baik dan benar dengan
cara memonitor transaksi – transaksi
utama yang mempunyai dampak
perpajakan cukup signifikan, menjamin
bahwa transaksi utama tersebut telah di
catat atau diperlakukan sesuai undang –
undang dan kebijaksanaan perusahaan.
Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
d. Tax Planning yang akan diterapkan oleh
perusahaan akan berjalan dengan baik bila
di tunjang oleh administrasi yang baik.
Setujukah anda dengan pernyataan diatas?
e. Wajib pajak harus menguasai peraturan
perpajakan untuk menghindari tax penalty
sehingga dapat menghindari sanksi
perpajakan. Oleh karena itu, saya
melakukan usaha untuk memperkecil
kemungkinan sanksi – sanksi pajak
tersebut dengan melakukan Tax Planning.
a. Loopholes adalah celah–celah
(kelemahan–kelemahan yang dapat
dimanfaatkan) yang terdapat dalam
undang–undang perpajakan. Dengan
mempelajari dan memahami undang-
undang, keputusan dan edaran, kita dapat
melihat celah–celah yang menguntungkan
untuk melakukan penghematan pajak
dengan cara menetapkan Tax Planning.
Interval
Interval
Interval
Interval
14
15
16
17
Bersambung ke halaman selanjutnya
76
Tabel 3.1 (lanjutan)
Variabel Indikator Skala
Pengukuran
No. butir
pernyataan
b. Loopholes dapat dimanfaatkan untuk
membayar pajak lebih kecil atau bahkan tidak
membayar sama sekali atas suatu income
tertentu. Hal inilah yang mendorong
perusahaan untuk melakukan Tax Planning
dengan cara memanfaatkan celah – celah yang
terdapat dalam undang – undang perpajakan.
c. Tax avoidance adalah penghindaran pajak
dengan menuruti peraturan yang ada. Dalam
tax avoidance Wajib pajak memanfaatkan
peluang - peluang (loopholes) yang ada dalam
undang-undang perpajakan, sehingga
perusahaan dapat membayar pajak yang lebih
rendah. Setujukah anda dengan pernyataan
diatas?
d. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah
suatu usaha pengurangan secara legal dengan
cara memanfaatkan ketentuan – ketentuan di
bidang perpajakan secara optimal. Dalam
penghindaran pajak tersebut, wajib pajak
memanfaatkan hal – hal yang belum diatur
dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
Oleh karena hal itu, saya termotivasi untuk
melakukan Tax Planning.
e. Dengan adanya tax avoidance wajib pajak
memanfaatkan hal – hal yang belum diatur
dalam undang – undang perpajakan, sehingga
perusahaan dapat membayar pajak yang lebih
rendah. Oleh karena itu, saya termotivasi
untuk melakukan Tax Planning.
Interval
Interval
Interval
Interval
18
19
20
21
Bersambung ke halaman selanjutnya
77
Tabel 3.1 (lanjutan)
Variabel Indikator Skala
Pengukuran
No. Butir
Pernyataan
Tarif
Pajak
a. Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas
objek pajak, memotivasi perusahaan untuk
memanfaatkannya agar beban pajaknya
rendah. Oleh karena adanya perbedaan tarif
pajak tersebut, saya termotivasi untuk
melakukan Tax Planning.
b. Pemberian natura kepada karyawan tidak
dapat diperlakukan sebagai deductible
expense. Sehingga bagi perusahaan hal ini
tidak menguntungkan, oleh karena itu
perusahaan memberikannya dalam bentuk
cash dan memasukannya ke dalam daftar
gaji karyawan sehingga bagi perusahaan
bisa diperlakukan sebagai deductible
expense. Semakin besar tarif pajak maka
semakin besar motivasi wajib pajak untuk
melakukan Tax Planning. Setujukah anda
dengan pernyataan diatas?
c. Tarif yang diterapkan di Indonesia
mengakibatkan seorang perencana pajak
berusaha sedapat mungkin agar di kenakan
tarif yang paling rendah. Oleh karena itu,
tarif pajak adalah salah satu faktor yang
memotivasi manajemen perusahaan untuk
melakukan Tax Planning.
d. Jika perusahaan memberikan tunjangan
karyawan dalam bentuk cash dan
memasukannya ke dalam daftar gaji
karyawan, maka tunjangan tersebut
dianggap sebagai deductible expense. Oleh
karena hal itu, besarnya tarif pajak
mempengaruhi perusahaan untuk
melakukan Tax Planning.
Interval
Interval
Interval
Interval
22
23
24
25
Bersambung ke halaman selanjutnya
78
Tabel 3.1 (lanjutan)
Variabel Indikator Skala
Pengukuran
No. Butir
Pernyataan
Tax
Planning
e. Dengan adanya beban pajak yang besar bagi
perusahaan, maka semakin kuat motivasi
manajemen perusahaan untuk melakukan
Tax Planning.
a. Apakah Kebijakan Perpajakan dapat
memotivasi dilakukannya Tax Planning?
b. Apakah Undang – Undang Perpajakan dapat
memotivasi dilakukannya Tax Planning?
c. Apakah Administrasi Perpajakan dapat
memotivasi dilakukannya Tax Planning?
d. Apakah Loopholes ( kelemahan undang –
undang perpajakan) dapat memotivasi
dilakukannya Tax Planning?
e. Apakah Tarif Pajak dapat memotivasi
dilakukannya Tax Planning?
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
26
27
28
29
30
31
103
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah
dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi
berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebijakan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax
planning. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan
Agus Subekti (2007) dan Marfuah (2010).
2. Undang-undang perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
tax planning. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan Agus Subekti (2007).
3. Administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax
planning. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang
dilakukan Agus Subekti (2007) dan Marfuah (2010).
4. Loopholes berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil
penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Agus
Subekti (2007) dan Marfuah (2010).
5. Tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil
penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Marfuah
(2010).
104
6. Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi
perpajakan, loopholes, dan tarif pajak berpengarug signifikan terhadap
tax planning. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan Agus Subekti (2007) dan Marfuah (2010).
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa hanya variabel
Loopholes dan tarif pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap tax
planning. Loopholes merupakan satu diantara berbagai macam cara untuk
melakukan tax planning, yaitu dengan cara memanfaatkan celah yang
terdapat pada undang-undang perpajakan. Cara ini banyak dipraktekan oleh
para manajer perusahaan guna meminimalkan pajak yang harus dibayarkan.
Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan keahlian khusus dari staf perpajakan
perusahaan untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang kecil
sehingga tarif pajak yang dikenakan pun tarif dengan persentase terkecil.
Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang
menjadi tanggungannya, manajemen menginginkan tarif pajak yang
dikenakan kepada perusahaan seminimal mungkin, guna mengurangi
pengeluaran beban perpajakannya. Hal tersebut dimaksudkan agar kinerja
manajemen terlihat baik dan stabil dihadapan para pemakai laporan
keuangan, seperti pemberi kredit (kreditor), pemegang saham, dan lain-lain.
Variabel kebijakan pajak, undang-undang perpajakan, dan administrasi
perpajakan tidak terlalu mempengaruhi terhadap motivasi manajemen untuk
105
melakukan tax planning, dikarenakan ketiga variabel tersebut merupakan
suatu peraturan dan tata cara perpajakan yang telah berbentuk baku dan
mengikat serta bersifat memaksa sehingga wajib hukumnya bagi setiap wajib
pajak melakukan dan mengikuti tata cara yang berlaku. Manajemen jusru
mencari celah dari kebijakan perpajakan, undang-undang pajak serta
administrasi perpajakan untuk meminimalisir utang pajak yang menjadi
tanggunggannya, atau yang biasa disebut dengan Loopholes. Oleh karena itu,
manajemen diharapkan mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai
keahlian memadai dalam bidang perpajakan, dikarenakan untuk melakukan
tax planning dibutuhkan pemahaman tentang perpajakan yang berlaku, baik
tentang peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, administrasi perpajakan,
serta subyek dan objek pajak beserta tarifnya.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka implikasi dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel
penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di
Jakarta tetapi juga di kota-kota besar lainnya, sehingga dapat diperoleh
hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2. Penelitian ini menggunakan beberapa kombinasi faktor-faktor dari
perusahaan dan yang berkaitan dengan motivasi manajemen perusahaan
yang mempengaruhi perencanaan pajak (tax planning). Peneliti
106
selanjutnya diharapkan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkaitan
dengan tax planning.
3. Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan memberikan banyak
manfaat terutama dalam meminimalkan beban pajak yang terhutang.
Penulis menyarankan kepada setiap perusahaan untuk melaksanakan tax
planning secara lebih baik melalui penganalisaan informasi yang ada
secara lebih teliti, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan
besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan tax planning secara continue,
mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali tax planning,
dan memutakhiran tax planning disesuaikaan dengan keadaan sekarang.
4. Penerapan perencanaan pajak tidak terlepas dari pengetahuan dan
keahlian manajemen perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang
terhutang. Penulis menyarankan agar perusahaan mengadakan training
atau seminar khususnya karyawan yang menangani masalah pajak guna
memperdalam pengetahuan karyawan tentang tax planning.
79
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdapat di
wilayah DKI Jakarta yang letaknya tidak jauh dari domisili penulis dan
yang menjadi subjek penelitian adalah accounting dan finance yang
bekerja pada beberapa perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta.
Penyebaran kuesioner dari awal Mei 2010 dan pengumpulannya sampai
dengan akhir Juni 2010, dalam penyebaran kuesioner peneliti mendatangi
langsung 37 perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta.
Tabel 4.1
Data Distribusi Sampel Penelitian
Bersambung ke halaman selanjutnya
No Nama Perusahaan Jumlah
1 PT. ENI 2
2 PT. GPS Indo Mandiri 1
3 Bank Danamon cab. Buncit 2
4 PT. Jawa Tirta Marin 2
5 PT. Seahours 1
6 PT. Arpeni Pratama Ocean Line 2
7 PT. Pramitha Utama 3
8 Bank BRI cab. Buncit 2
9 PT. Multi Pangan Lestari 2
10 PT. Mega Fina Dana 2
11 PT. Sapta Jaya Mandiri 3
12 PT. Mitra Citra Daya Power 2
13 PT. Hanna Graha Abadi 1
80
Tabel 4.1 (Lanjutan)
Sumber: Data primer yang diolah
Kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 buah dan jumlah
kuesioner yang kembali adalah sebanyak 82 kuesioner atau 82%.
Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 18 buah atau 18%. Kuesioner
yang dapat diolah berjumlah 75 buah atau 75%, sedangkan kuesioner
yang tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap oleh responden
No. Nama perusahaan Jumlah
14 PT. Jasa Kesehatan Indonesia 2
15 PT. Sertco Quality 2
16 PT. Bravo Security Indonesia 3
17 PT. Jan Darmadi Investindo 2
18 PT. Mediclink Medicare 4
19 Consurtium CRW Grissik 2
20 PT. Southern Tristar 3
21 PT. Bravo security Indonesia 2
22 PT. Alvotel komunika 4
23 PT. Minakta 2
24 PT. Alam Lestari mandiri 1
25 PT. Miura Indonesia 2
26 PT. Dwi Java 1
27 PT. Saipem Indonesia 2
28 PT. Subur Grafistama 3
29 PT. Executrain 1
30 PT. Jakarta Metro Engineering 2
31 PT. Aditech Matra 2
32 PT. Petrokimia Nusantara 1
33 PT. Switchlab 2
34 PT. Simaeru Indonesia Raya 2
35 PT. Inhealth 2
36 PT. Ellegrand 1
37 PT. AIA 3
81
sebanyak 7 buah atau 7%. Gambaran mengenai data sampel ini dapat
dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2.
Data Sampel Penelitian
No. Keterangan Aparatur
Pajak
Persentase
1. Jumlah kuesioner yang disebar 100 100%
2. Jumlah kuesioner yang kembali 82 82%
3. Jumlah kuesioner yang tidak kembali 18 18%
4. Jumlah kuesioner yang tidak dapat
diolah
7 7%
5. Jumlah kuesioner yang dapat diolah 75 75%
Sumber: Data primer yang diolah
2. Karakteristik Profil Responden
Data yang diperlukan untuk mengukur faktor-faktor yang
mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning
diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada bagian accounting dan
finance khususnya staf pajak menjadi objek penelitian. Jumlah kuesioner
yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner. Dari 100 kuesioner tersebut,
tingkat pengembaliannya 75% atau sebanyak 75 kuesioner. Profil
responden dalam penelitian ini disajikan secara lengkap dalam tabel 4.3
82
Tabel 4.3.
Profil Responden
Keterangan Jumlah Persentase
Usia
20-25
26—30
32-35
>36
11
35
13
16
14,67%
46,67%
17,33%
21,33%
Jenis Kelamin
L
P
42
33
56%
44%
Jabatan
Manager
Tax Spesialist
Accounting Finance
Staf
Dan lain-lain
5
5
35
17
13
6,67%
6,67%
46,67%
17,33%
22,67%
Lama menduduki jabatan
15-11
10-5
<5
29
46
38,67%
61,33%
Sumber : Data primer yang diolah
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi
kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi
perpajakan, loopholes, tarif pajak dan tax planning dalam secara statistik
deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.4.
83
Tabel 4.4.
Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean
Std.
Deviation
Kp 75 15.00 30.00 21.7600 4.02975
Uup 75 12.00 23.00 17.3600 3.43133
Ap 75 12.00 23.00 17.5200 3.01510
Loop 75 11.00 22.00 18.3600 2.33447
Tp 75 14.00 25.00 18.7067 2.79852
Tpl 75 12.00 25.00 18.6133 2.92655
Valid N
(listwise) 75
Sumber: Data primer yang diolah
Tabel 4.4. menjelaskan bahwa pada variabel kebijakan perpajakan
jawaban minimum responden sebesar 15 dan maksimum sebesar 30
dengan rata-rata total jawaban 21.7600 dan standar deviasi sebesar
4.02975. Variabel minimum undang-undang perpajakan sebesar 12 dan
maksimum sebesar 23, dengan rata-rata total jawaban 17.3600 dan
standar deviasi sebesar 3.43133. Pada variabel administrasi perpajakan
minimum jawaban responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 23,
dengan rata-rata total jawaban 17.5200 dan standar deviasi sebesar
3.01510. Variabel loopholes minimum jawaban responden sebesar 11
dan maksimum sebesar 22, dengan rata-rata total jawaban 18.3600 dan
standar deviasi sebesar 2.33447. Variabel minimum tarif pajak sebesar 14
dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata total jawaban 18.7067 dan
standar deviasi sebesar 2.79852 Pada variable tax planning minimum
jawaban responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-
rata total jawaban 18.6133 dan standar deviasi sebesar 2.92655.
84
2. Hasil Uji Kualitas Data
a. Hasil Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya
suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan
Pearson Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika
tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut
dapat dikatakan valid. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji
validitas dari enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu kebijakan perpajakan (KP), undang-undang perpajakan (UUP),
administrasi perpajakan (AP), loopholes (LOP), tarif pajak (TP), tax
planning (TPL).
Tabel 4.5.
Uji Validitas Instrumen Kebijakan Perpajakan
Instrumen Pearson Correlation Signifikan Keterangan
KP1 .847 .000 Valid
KP2 .735 .000 Valid
KP3 .808 .000 Valid
KP4 .874 .000 Valid
KP5 .788 .000 Valid
KP6 .804 .000 Valid
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel 4.5. diatas terlihat bahwa instrumen kebijakan
perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil
yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan
yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.
85
Tabel 4.6.
Uji Validitas Instrumen Undang-Undang Perpajakan
Instrumen Pearson Correlation Signifikan Keterangan
UUP1 .833 .000 Valid
UUP2 .716 .000 Valid
UUP3 .802 .000 Valid
UUP4 .816 .000 Valid
UUP5 .833 .000 Valid
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel 4.6. diatas terlihat bahwa instrumen undang-undang
perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil
yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan
yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.
Tabel 4.7.
Uji Validitas Instrumen Administrasi Perpajakan
Instrumen Pearson Correlation Signifikan Keterangan
AP1 .803 .000 Valid
AP2 .713 .000 Valid
AP3 .745 .000 Valid
AP4 .772 .000 Valid
AP5 .738 .000 Valid
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel 4.7. diatas terlihat bahwa instrumen administrasi
perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil
yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan
yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.
86
Tabel 4.8.
Uji Validitas Instrumen Loopholes (Celah Undang-Undang
Perpajakan)
Instrumen Pearson Correlation Signifikan Keterangan
LOP1 .804 .000 Valid
LOP2 .762 .000 Valid
LOP3 .607 .000 Valid
LOP4 .405 .000 Valid
LOP5 .774 .000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel 4.8. diatas terlihat bahwa instrumen loopholes (celah
undang-undang perpajakan) memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini
menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
semua pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.
Tabel 4.9.
Uji Validitas Instrumen Tarif Pajak
Instrumen Pearson Correlation Signifikan Keterangan
TP1 .737 .000 Valid
TP2 .771 .000 Valid
TP3 .787 .000 Valid
TP4 .714 .000 Valid
TP5 .719 .000 Valid
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel 4.9. diatas terlihat bahwa instrumen tarif pajak
memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil yang
signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang
diajukan kepada responden dinyatakan valid.
87
Tabel 4.10.
Uji Validitas Instrumen Tax Planning
Instrumen Pearson Correlation Signifikan Keterangan
TPL1 .726 .000 Valid
TPL2 .731 .000 Valid
TPL3 .742 .000 Valid
TPL4 .743 .000 Valid
TPL5 .766 .000 Valid
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel 4.10. diatas terlihat bahwa instrumen tax planning
memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil yang
signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang
diajukan kepada responden dinyatakan valid.
b. Hasil Uji Reliabiltas
Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari
instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan
reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,6.
Tabel 4.11.
Uji Reliabiltas Instrumen Kebijakan Perpajakan
Cronbach’s Alpha N of Items
.889 6
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel 4.11. di atas dapat dilihat bahwa instrument
kebijakan perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu
0,889. menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan
88
bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan
reliabel.
Tabel 4.12.
Uji Reliabiltas Instrumen Undang-undang Perpajakan
Croanbach Alpha N of Items
.858 5
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel 4.12. di atas dapat dilihat bahwa instrument undang-
undang perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,858.
menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel.
Tabel 4.13.
Uji Reliabiltas Instrumen Administrasi Perpajakan
Croanbach Alpha N of Items
.805 5
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel 4.13. di atas dapat dilihat bahwa instrument
administrasi perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu
0,805. menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan
bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan
reliabel.
Tabel 4.14.
Uji Reliabiltas Instrumen Loopholes
Croanbach Alpha N of Items
.701 5
Sumber: Data primer yang diolah
89
Dari tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa instrument
loopholes memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,701.
menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel.
Tabel 4.15.
Uji Reliabiltas Instrumen Tarif Pajak
Croanbach Alpha N of Items
.793 5
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa instrument tarif
pajak memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,793. menunjukan
hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang
diajukan kepada responden dinyatakan reliabel.
Tabel 4.16.
Uji Reliabiltas Instrumen Tax Planning
Croanbach Alpha N of Items
.791 5
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel 4.16. di atas dapat dilihat bahwa instrument tax
planning memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,791.
menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel.
90
3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen
(Ghazali, 2005). Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem
multikolonieritas atau multiko. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Ada tidaknya
multikolonieritas di dalam model regresi adalah dilihat dari besaran
VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi yang
terbebas dari problem multikolonieritas apabila nilai VIF <10 dan
nilai tolerance >0,10, maka data tersebut tidak ada M tolerance.
Hasil uji multikolonieritas terhadap data untuk pengujian hipotesis
ditunjukkan pada tabel 4.17.
Tabel 4.17.
Uij Multikolineritas
Coefficientsa
Model
Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
Kp .264 3.785
Uup .137 7.301
Ap .252 3.966
Loop .207 4.839
Tp .236 4.235
a. Dependent Variable: Tp
Sumber: Data primer yang diolah
91
Berdasarkan tabel diatas nilai tolerance variabel kebijakan
perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan,
loopholes dan tarif pajak mempunyai VIF kurang dari 10 dan nilai
tolerance lebih dari 0,1, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapatnya korelasi antar variabel independen tersebut. Dengan
demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas.
b. Hasil Uji Normalitas
Berikut ini adalah hasil uji normalitas variabel dependen dan
variabel independent.
Gambar 4.1.
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Histogram
3210-1-2 -3
Regression Standardized Residual
14
12
10
8
6
4
2
0
Mean =-8.33E-16
Std. Dev. =0.966
N =75
Histogram
Dependent Variable: tpl
Fre
qu
en
cy
92
Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa penyebaran data
terdistribusi secara normal. Ini menunjukkan bahwa model regresi
telah memenuhi asumsi normalitas.
Gambar 4.2.
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Gambar 4.2 memperlihatkan penyebaran data yang berada
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini
menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi
normalitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Observed Cum Prob
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Ex
pect
ed C
um
Pro
b
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: tpl
93
Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola scatterplot antar
SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah
diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y
sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan
keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar,
kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa telah terjadi
Heteroskedastisitas. jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak
terjadi Heteroskedastisitas (Ghazali, 2005).
Gambar 4.3.
Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas
20-2
Regression Standardized Predicted Value
2.5
0.0
-2.5
Scatterplot
Dependent Variable: tpl
Reg
ressio
n S
tud
en
tized
Resid
ual
94
Dari grafik di atas, da pat disimpulkan bahwa grafik tersebut
menunjukan titik-titik yang membentuk pola diagonal, baik di atas
maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. hal ini menunjukan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam regresi linier berganda.
4. Hasil Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis
regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu:
a. Uji Koefisien Determinasi
Uji ini dilakukan untuk mengukur kamampuan variabel-
variabel independen, yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang
perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif pajak
dalam menjelaskan variasi variabel dependen yaitu tax planning.
Hasil uji koefisien Adjusted R Square pada tabel 4.18.
Tabel 4.18.
Koefisien Determinasi
a. Predictors: (Constant): kebijakan perpajakan, UU perpajakan,
administrassi perpajakn, loopholes, tarif pajak
b. Dependent Variable: tax planning
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan analisis data pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa
nilai koefisien Adjusted R Square adalah sebesar 0,702, hal ini
berarti 70,2% variabel tax planning dapat dipengaruhi oleh variabel
kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .850(a) .722 .702 1.59676
95
perpajakan, loopholes, dan tarif pajak Sedangkan sisanya (100% -
70,2% = 29,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
b. Hasil Uji Statistik t
Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
pengaruh masing-masing variabel independen secara individual
terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.
Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.11, jika nilai
probability t lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0,
sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka H0
diterima dan menolak Ha.
Tabel 4.19.
Hasil Uji Statistik t Coefficients(a)
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig.
B
Std.
Error Beta
1 (Constant) .467 1.664 .281 .780
Kp -.094 .090 -.129 -1.044 .300
Uup .182 .146 .213 1.243 .218
Ap -.087 .123 -.089 -.706 .482
Loop .546 .175 .436 3.122 .003
Tp .455 .136 .435 3.336 .001 a Dependent Variable: tpl
Sumber: Data primer yang diolah
Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap
tax planning
Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel kebijakan
perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,300. Hal ini
berarti menolak Ha1 sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan
96
perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax
planning karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kebijakan
perpajakan lebih kecil dari 0,05.
Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh undang-undang perpajakan
terhadap tax planning
Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel undang-
undang perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,218.
Hal ini berarti menolak Ha2 sehingga dapat dikatakan bahwa undang-
undang perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax
planning karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel undang-
undang perpajakan lebih kecil dari 0,05.
Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh administrasi perpajakan
terhadap tax planning
Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel
administrasi perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar
0,482. Hal ini berarti menolak Ha3 sehingga dapat dikatakan bahwa
administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
tax planning karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel
administrasi perpajakan lebih kecil dari 0,05.
Hasil Uji Hipotesis 4: Pengaruh loopholes terhadap tax planning
Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel loopholes
mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,003. Hal ini berarti
menerima Ha4 sehingga dapat dikatakan bahwa loopholes
97
berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning karena tingkat
signifikansi yang dimiliki variabel loopholes lebih kecil dari 0,05.
Hasil Uji Hipotesis 5: Pengaruh tarif pajak terhadap tax
planning
Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel tarif pajak
mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti
menerima Ha5 sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak
berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning karena tingkat
signifikansi yang dimiliki variabel tarif pajak lebih kecil dari 0,05.
c. Hasil Uji Statistik F
Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua
variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara
bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat
signifikan 0,05. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.21, jika
nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak
H0, sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0
diterima dan menolak Ha.
Tabel 4.20.
Uji F atau ANOVA untuk Tax Planning
ANOVAb
a Predictors: (Constant), tp, kp, ap, loop, uup
b Dependent Variable: tpl
Sumber: Data primer yang diolah
Model
Sum of
Squares Df
Mean
Square F Sig.
1 Regression 457.862 5 91.572 35.916 .000(a)
Residual 175.925 69 2.550
Total 633.787 74
98
Hasil Uji Hipotesis 6: Pengaruh kebijakan perpajakan, undang-
undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan
tarif pajak terhadap tax planning.
Hasil uji hipotesis 6 dapat dilihat pada tabel 4.21 nilai F diperoleh
sebesar 35,916 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha6 diterima, sehingga dapat
dikatakan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan,
administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif berpengaruh secara
simultan dan signifikan terhadap tax planning.
C. Pembahasan
1. Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap tax planning
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi
variabel kebijakan perpajakan 0,300 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap tax planning. Hal ini di karenakan bahwa sistem pembayaran
pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem self assessment
system dimana wajib pajak boleh menghitung, memperhitungkan dan
membayar sendiri besarnya pajak yang harus di setorkan. Sistem self
assessment dapat terlaksana dengan baik apabila wajib pajak memahami
peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan
undang-undang perpajakan. Hasil suatu tax planning bisa dikatakan baik
atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan apabila Sistem self
99
assessment tersebut dapat terlaksana dengan baik dan wajib pajak dapat
memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku
sesuai dengan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan
perpajakan tidak dipengaruhi oleh tax planning. Hasil penelitian ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2010).
2. Pengaruh undang-undang perpajakan terhadap tax planning
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi
variabel undang-undang perpajakan 0,218 < 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa undang-undang perpajakan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian terdahulu oleh Agus
Subekti (2007) dan Marfuah (2010) menyatakan bahwa tidak ada
pengaruh yang signifikan antara undang-undang perpajakan dengan tax
planning, demikian juga dengan penelitian yang sekarang bahwa tidak
ada pengaruh yang signifikan antara undang-undang perpajakan dengan
tax planning. Hal ini dikarenakan perbedaan jenis usaha dari masing-
masing perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Karena dalam
melakukan tax planning wajib pajak harus memahami karakter dari jenis
usahanya, karena hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-
perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku, dan kebiasaan-
kebiasaannya. Dengan memahami secara mendalam seluk beluk usaha
akan sangat membantu dalam melakukan tax planning melalui
pengetahuan wajib pajak dalam menafsirkan undang-undang perpajakan.
100
3. Pengaruh administrasi perpajakan terhadap tax planning
Hasil uji hipotesis untuk administrasi perpajakan mempunyai
signifikansi 0,482 yang berarti lebih besar dari 0.05. karena nilai hasil uji
t untuk variabel administrasi perpajakan lebih besar dari 0.05 maka H3
ditolak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Marfuah (2010). Hal ini dikarenakan pajak merupakan
kelanjutan dari pelaksanaan tax planning. Administrasi pajak adalah
metode untuk mayakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai
dengan yang direncanakan. Oleh karena itu tax planning tidak terlalu
mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan tax
planning.
4. Pengaruh loopholes terhadap tax planning
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi
variabel loopholes 0,003 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
loopholes berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Tax
planning merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam
ketentuan perundang-undangan perpajakan tersebut. Loopholes juga,
dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil dari atau bahkan
tidak membayar sama sekali atas suatu income tertentu. Dalam tax
avoidance wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang (loopholes) yang
ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak
yang lebih rendah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Marfuah (2010).
101
5. Pengaruh tarif pajak terhadap tax planning
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi
variabel tarif pajak 0,001 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif
pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Pemberian
natura kepada karyawan tidak dapat diperlukan sebagai deductible
expense. Sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan, oleh
karena itu perusahaan memberikannya dalam bentuk cash dan
memasukannya ke dalam daftar gaji karyawan sehingga perusahaan bisa
diperlakukan sehingga deductible expense. Dengan adanya perbedaan
tarif pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk
memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah.
6. Pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi
perpajakan, loopholes, dan tarif pajak terhadap tax planning
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan,
undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif
pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tax planning.
Hal ini dikarenakan, untuk mendapatkan hasil yang baik dalam
melakukan tax planning manajemen harus mengandalkan variabel-
variabel independen sebagai alat perencanaan pajak. Pemahaman
ketentuan perpajakan sangat mutlak diperlukan oleh wajib pajak supaya
pelaksanaan tugas pekerjaan entitas yang bersangkutan dapat
terselenggara dengan baik tanpa meninggalkan dinamika yang ada.
Untuk itu diperlukan semacam nuansa atau iklim continuing professional
102
education bagi mereka yang secara khusus ditugasi mengelola pajak.
Pajak merupakan jumlah biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sangat
wajar jika perusahaan menempatkan petugas dengan keahlian memadai
untuk menangani kewajiban pajak atau mengelola pajak sesuai dengan
siklus keberadaan perusahaan. Masalah administrasi perpajakan selalu
berkaitan dengan sistem akuntansi yang baik. Jika perusahaan belum
sanggup memiliki sistem akuntansi yang baik, maka pembukuan yang
memadai dapat digunakan, tergantung dengan besar-kecilnya perusahaan
dan kompleksitas yang dihadapi. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2010)
107
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hamid. “Buku Panduan Penulisan Skripsi”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
Agus Subekti. ”Analisis Faktor-faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan
Melakukan Tax Planning”,UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
Christinawati. ” Pengaruh Informasi Prospektus Terhadap Return Saham Di
Pasar Perdana”, Uinversitas Trisakti, Jakarta, 2005.
Erly Suandy. ”Perencanaan Pajak Edisi 4”, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Erly Suandy.”Hukum Pajak Edisi 4”, Selemba Empat, Jakarta, 2008.
I Kadek Sumadi. “Analisis Peranan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan
Beban Pajak Penghasilan Yang Harus Diayar Serta Meningkatkan Laba
Bersih Setelah Pajak Pada PT. “ESP”. Jakarta: Program Studi Ilmu
Administrasi Universitas Indonesia, 2004
Ina Handayani. ”Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Meminimalkan
Kewajiban Pembayaran Pajak Pada PT X”, Universitas Trisakti,
Jakarta, 2004.
Irwansyah, Lubis, SE., M.Si. “Perpajakan Domestik Indonesia Suatu
Pengantar”. Jakarta, YP2SDM, 2006.
Ismarita. “Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban
Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan”. Program Studi Akuntansi
Universitas Widyatama, 2007
Marfuah. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan
Melakukan Tax Planning” UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
108
Martha Tanuwardi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memotivasi Manajemen
Perusahaan Melakukan Tax Planning” Universitas Kristen Petra, 2009
Mohammad Zain.”Manajemen Perpajakan”, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Mr. Dr.N.J Feldman.1949. Overheidsmid Delen Van Indonesia dalam Irwansayh
Lubis. 2005
Nur Hidayat. “Tax Planning Bukan Untuk Hindari Pajak. Sumber: Bisnis
Indonesi,. 2005.
Perancis. Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des Finances, 1906.
Rini, dan Sartika.”Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan
Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam
Memenuhi Kewajiban Perpajakan”, Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan
Pajak, Volume 1, Nomor 3, Oktober 2008.
Siti Resmi. ”Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4”,Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Sophar B. Lombartoruan. “Akuntansi Pajak”, edisi revisi, Jakarta: PT. Gramedia
Widiasarana. 1996.
Suwarta.” Akuntansi Perpajakan Brevet AB Terpadu”. STAN, Jakarta, 2007.
Syafi’i, Tax Planning Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak. Dialektika
Vol.4 No.1-2 2005
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan
Waluyo. “Akuntansi Pajak”. Salemba Empat, Jakarta, 2004.
Lampiran 1
Lampiran 1
ANALISIS FAKTOR
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
ANALISIS FAKTOR
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK
MELAKUKAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan Di Wilayah DKI Jakarta)
FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK
MELAKUKAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan Di Wilayah DKI Jakarta)
JURUSAN AKUNTANSIJURUSAN AKUNTANSIJURUSAN AKUNTANSIJURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTAJAKARTAJAKARTAJAKARTA
1431 H/2010M1431 H/2010M1431 H/2010M1431 H/2010M
Disusun Oleh:
Ida hamadah
NIM : 105082002619
FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK
MELAKUKAN TAX PLANNING
(Studi Empiris Pada Perusahaan Di Wilayah DKI Jakarta)
JURUSAN AKUNTANSIJURUSAN AKUNTANSIJURUSAN AKUNTANSIJURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIALDAN ILMU SOSIALDAN ILMU SOSIALDAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTAJAKARTAJAKARTAJAKARTA
1431 H/2010M1431 H/2010M1431 H/2010M1431 H/2010M
Disusun Oleh:
Ida hamadah
NIM : 105082002619
FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK
TAX PLANNING
(Studi Empiris Pada Perusahaan Di Wilayah DKI Jakarta)
JURUSAN AKUNTANSIJURUSAN AKUNTANSIJURUSAN AKUNTANSIJURUSAN AKUNTANSI
DAN ILMU SOSIALDAN ILMU SOSIALDAN ILMU SOSIALDAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
1431 H/2010M1431 H/2010M1431 H/2010M1431 H/2010M
Disusun Oleh:
NIM : 105082002619
FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK
TAX PLANNING
(Studi Empiris Pada Perusahaan Di Wilayah DKI Jakarta)
DAN ILMU SOSIALDAN ILMU SOSIALDAN ILMU SOSIALDAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
109
FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI
MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
109
Lampiran 1
110
Jakarta, Mei 2010
Kepada,
Yth Bpk/Ibu/Sdr/i Responden
di Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata Satu
(S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya:
Nama : Ida hamadah
NIM : 105082002619
bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul
“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivassi Manajemen Perusahaan
Melakukan tax Planning (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Wilayah DKI
Jakarta)”.
Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi
responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya
mohon maaf telah menggangu waktu bekerjanya.
Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
penghentian prematur atas prosedur audit. Data yang diperoleh hanya akan digunakan
untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat
Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika
penelitian.
� Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan
lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak di
isi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.
� Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan Anda, yang penting
memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda.
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab
semua pertanyaan dalam kuisioner ini, saya ucapkan terima kasih.
Mengetahui, Hormat saya,
Dosen Pembimbing, Peneliti,
(Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si.) (Ida hamadah)
Lampiran 1
111
A. Identitas Responden
Sebagai data pelengkap dalam penelitian ini, kami mohon kesediaan Bapak/ Ibu
untuk melengkapi isian berikut:
Nama perusahaan :
Usia :
Jenis kelamin :
Jabatan :
Lama menduduki jabatan tersebut :
Petunjuk Pengisian
Pertanyaan – pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat anda tentang
motivasi di lakukannya Tax Planning bagi perusahaan. Pada setiap pertanyaan telah
disediakan bagian lima poin skala disampingnya. Dengan keterangan sebagai
berikut:
1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju
Anda diminta untuk memberikan Jawaban yang tersedia di bawah pertanyaan sesuai
dengan jawaban/keadaan anda dengan cara memberi tanda silang (X).
Lampiran 1
112
1. Kebijakan Perpajakan
Petunjuk: Berilah tanda (�) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS
1. Self assessment system adalah salah satu system
dimana wajib pajak dapat menghitung,
memperhitungkan serta membayar sendiri jumlah
pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan
perpajakan. Oleh karena adanya self assessment
system tersebut, saya termotivasi untuk melakukan
Tax Planning.
2. Dengan adanya self assessment system para wajib
pajak dapat merencanakan sendiri pajaknya dengan
cara menghitung dan membayar pajaknya serta
melakukan pembukuan. Dengan adanya
kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak,
maka hal inilah yang membuat wajib pajak
termotivasi untuk melakukan Tax Planning
3. Withholding tax adalah system pembayaran pajak
melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga. Hal ini disamping mengganggu arus kas
perusahaan juga bisa mengakibatkan kelebihan
pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut
padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan
tersebut diperlukan waktu dan biaya. Oleh karena
hal itu, saya termotivasi untuk melakukan Tax
Planning.
Lampiran 1
113
4. Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda
atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya
sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak
agar beban pajaknya rendah. Oleh karena adanya
perbedaan perlakuan perpajakan tersebut, saya
termotivasi untuk melakukan Tax Planning
5. Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda
atas objek pajak yang timbul akibat adanya biaya –
biaya yang dikecualikan akan menimbulkan usaha
perencanaan pajak untuk meminimilisasikan beban
pajak. Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
6. Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda
atas objek pajak yang timbul akibat adaanya biaya
– biaya yang dapat dikurangkan akan menimbulkan
usaha perencanaan pajak untuk meminimalisasikan
beban pajak. Setujukah anda dengan pernyataan di
atas?
Lampiran 1
114
2. Undang-undang Perpajakan
Petunjuk: Berilah tanda (�) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS
1. Adanya perlakuan perpajakan yang belum diatur
dalam undang – undang perpajakan secara
sempurna (grey area), maka wajib pajak
melakukan interprelasi sendiri atau penafsiran
tersendiri atas objek pajak tersebut. Hal ini
memotivasi saya untuk melakukan Tax Planning.
2. Adanya perlakuan perpajakan yang sudah diatur
dalam undang – undang perpajakan, maka wajib
pajak tidak melakukan interprelasi atau penafsiran
tersendiri atas objek pajak tersebut. Sehingga saya
termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
3. Ketentuan peraturan perundang – undangan
perpajakan hendaknya memiliki fleksibilitas yang
cukup tinggi untuk dikondisikan sesuai dengan
situasi perekonomian yang eksis. Apabila
perubahan suatu ketentuan peraturan perundang –
undangan perpajakan harus menunggu persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka ada
kemungkinan keterlambatan dalam pengaturan
tersebut, sehingga sudah tidak tepat lagi untuk
dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, perlu
dilakukan Tax Planning. Setujukan anda dengan
pernyataan di atas?
Lampiran 1
115
4. Undang – undang perpajakan adalah kumpulan
peraturan – peraturan yang mengatur masalah
perpajakan. Di dalam undang – undang perpajakan
telah disebutkan adanya undang – undang yang
mengatur pengecualian penghasilan atau bukan
objek pajak, hal ini mendorong perusahaan untuk
memanfaatkan pengecualian penghasilan tersebut
sebagai motivasi perusahaan melakukan Tax
Planning.
5. Dengan adanya ketentuan perundang – undangan
perpajakan yang mengatur biaya – biaya yang
dapat dikurangkan sebagai objek pajak akan
menimbulkan usaha perencanaan pajak untuk
meminimalisasikan beban pajak yang terutang.
Oleh karena itu, perusahaan termotivasi untuk
melakukan Tax Planning.
Lampiran 1
116
3. Administrasi Perpajakan
Petunjuk: Berilah tanda (�) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS
1. Sanksi Administrasi maupun pidana timbul akibat
adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus
dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan
perpajakan. Oleh karena itu, saya melakukan usaha
untuk memperkecil kemungkinan sanksi – sanksi
pajak tersebut dengan melakukan Tax Planning.
2. Administrasi pajak pada dasarnya adalah
kelanjutan pelaksanaan Tax Planning. Dengan
menciptakan system pengawasan internal untuk
menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan
telah diikuti dengan benar, dengan demikian resiko
sanksi administrasi maupun pidana dapat dhindari
atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan
pemborosan sumber dana perusahaan. Setujukah
anda dengan pernyataan di atas?
3. Salah satu bagian dari Tax Planning adalah
melaksanakan administrasi perpajakan yang baik
dan benar dengan cara memonitor transaksi –
transaksi utama yang mempunyai dampak
perpajakan cukup signifikan, menjamin bahwa
transaksi utama tersebut telah di catat atau
diperlakukan sesuai undang – undang dan
kebijaksanaan perusahaan. Setujukah anda dengan
pernyataan di atas?
Lampiran 1
117
4. Tax Planning yang akan diterapkan oleh
perusahaan akan berjalan dengan baik bila di
tunjang oleh administrasi yang baik. Setujukah
anda dengan pernyataan diatas?
5. Wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan
untuk menghindari tax penalty sehingga dapat
menghindari sanksi perpajakan. Oleh karena itu,
saya melakukan usaha untuk memperkecil
kemungkinan sanksi – sanksi pajak tersebut dengan
melakukan Tax Planning.
Lampiran 1
118
4. Loopholes
Petunjuk: Berilah tanda (�) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS
1. Loopholes adalah celah – celah (kelemahan –
kelemahan yang dapat dimanfaatkan) yang terdapat
dalam undang – undang perpajakan. Dengan
mempelajari dan memahami undang – undang,
keputusan dan edaran, kita dapat melihat celah –
celah yang menguntungkan untuk melakukan
penghematan pajak dengan cara menetapkan Tax
Planning.
2. Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar
pajak lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama
sekali atas suatu income tertentu. Hal inilah yang
mendorong perusahaan untuk melakukan Tax
Planning dengan cara memanfaatkan celah – celah
yang terdapat dalam undang – undang perpajakan.
3. Tax avoidance adalah penghindaran pajak dengan
menuruti peraturan yang ada. Dalam tax avoidance
Wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang
(loopholes) yang ada dalam undang-undang
perpajakan, sehingga perusahaan dapat membayar
pajak yang lebih rendah. Setujukah anda dengan
pernyataan diatas?
4. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu
usaha pengurangan secara legal dengan cara
memanfaatkan ketentuan – ketentuan di bidang
Lampiran 1
119
perpajakan secara optimal. Dalam penghindaran
pajak tersebut, wajib pajak memanfaatkan hal – hal
yang belum diatur dalam peraturan perpajakan
yang berlaku. Oleh karena hal itu, saya termotivasi
untuk melakukan Tax Planning.
5. Dengan adanya tax avoidance wajib pajak
memanfaatkan hal – hal yang belum diatur dalam
undang – undang perpajakan, sehingga perusahaan
dapat membayar pajak yang lebih rendah. Oleh
karena itu, saya termotivasi untuk melakukan Tax
Planning.
Lampiran 1
120
5. Tarif Pajak
Petunjuk: Berilah tanda (�) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS
1. Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek
pajak, memotivasi perusahaan untuk
memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah.
Oleh karena adanya perbedaan tarif pajak tersebut,
saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
2. Pemberian natura kepada karyawan tidak dapat
diperlakukan sebagai deductible expense. Sehingga
bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan, oleh
karena itu perusahaan memberikannya dalam
bentuk cash dan memasukannya ke dalam daftar
gaji karyawan sehingga bagi perusahaan bisa
diperlakukan sebagai deductible expense. Semakin
besar tarif pajak maka semakin besar motivasi
wajib pajak untuk melakukan Tax Planning.
Setujukah anda dengan pernyataan diatas?
3. Tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan
seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin
agar di kenakan tarif yang paling rendah. Oleh
karena itu, tarif pajak adalah salah satu faktor yang
memotivasi manajemen perusahaan untuk
melakukan Tax Planning.
4. Jika perusahaan memberikan tunjangan karyawan
dalam bentuk cash dan memasukannya ke dalam
daftar gaji karyawan, maka tunjangan tersebut
dianggap sebagai deductible expense. Oleh karena
Lampiran 1
121
hal itu, besarnya tarif pajak mempengaruhi
perusahaan untuk melakukan Tax Planning.
5. Dengan adanya beban pajak yang besar bagi
perusahaan, maka semakin kuat motivasi
manajemen perusahaan untuk melakukan Tax
Planning.
Lampiran 1
122
6. Tax Planning
Petunjuk: Berilah tanda (�) pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian
anda, dimana:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
NO PERNYATAAN SS S RR TS STS
1. Apakah Kebijakan Perpajakan dapat memotivasi
dilakukannya Tax Planning?
2. Apakah Kebijakan Perpajakan dapat memotivasi
dilakukannya Tax Planning?
3. Apakah Kebijakan Perpajakan dapat memotivasi
dilakukannya Tax Planning?
4. Apakah Kebijakan Perpajakan dapat memotivasi
dilakukannya Tax Planning?
5. Apakah Kebijakan Perpajakan dapat memotivasi
dilakukannya Tax Planning?
Lampiran 2
Daftar Jawaban Responden
123
NO KEBIJAKAN PERPAJAKAN UU PERPAJAKAN ADM PERPAJAKAN
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 5 JML
1 4 3 4 5 5 4 25 4 5 4 5 4 22 4 5 5 5 4 23
2 3 3 4 3 4 5 22 3 5 4 4 3 19 4 4 3 4 3 18
3 3 2 3 2 3 3 16 3 3 2 3 4 15 4 3 3 2 3 15
4 5 4 4 4 4 4 25 4 5 4 5 5 23 5 4 4 4 4 21
5 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 5 22
6 3 2 3 3 2 3 16 2 3 3 3 3 14 3 2 3 2 3 13
7 5 4 4 5 4 4 26 5 4 4 5 4 22 4 5 5 5 4 23
8 3 3 4 3 4 4 21 3 4 4 3 4 18 4 4 3 4 3 18
9 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 3 16
10 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 4 22
11 4 3 3 4 3 4 21 3 3 4 3 4 17 4 3 4 4 3 18
12 2 3 3 2 3 3 16 2 3 3 2 3 13 3 2 4 3 3 15
13 4 3 3 4 3 3 20 3 2 3 4 3 15 2 3 3 2 3 13
14 3 4 4 5 4 4 24 3 4 5 3 4 19 3 4 4 3 3 17
15 5 3 4 4 3 4 23 4 3 2 3 3 15 3 4 3 5 4 19
16 2 3 3 2 2 3 15 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 3 14
17 3 4 3 2 3 3 18 3 4 3 3 2 15 3 4 3 3 3 16
18 4 4 3 4 5 4 24 4 3 4 3 4 18 4 5 4 3 3 19
19 5 5 4 5 4 5 28 5 4 5 4 4 22 4 3 4 3 3 17
20 4 5 4 4 3 3 23 3 4 2 3 3 15 2 3 3 3 3 14
21 3 4 4 3 4 4 22 3 3 4 4 3 17 4 3 3 4 4 18
22 2 3 3 2 3 3 16 3 3 2 3 3 14 3 2 3 3 3 14
23 4 5 4 4 5 4 26 4 3 4 3 3 17 5 4 4 3 3 19
24 3 4 3 3 4 2 19 2 3 2 3 3 13 2 3 3 3 3 14
25 4 4 3 4 3 3 21 3 4 4 3 3 17 4 3 3 3 4 17
26 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21
27 4 4 3 4 3 4 22 4 5 4 3 4 20 4 5 4 4 3 20
28 4 3 3 4 3 3 20 3 2 3 4 3 15 3 3 3 2 3 14
29 3 4 4 5 4 4 24 3 4 5 3 4 19 3 4 4 3 3 17
30 5 3 4 4 3 4 23 4 3 2 3 3 15 3 4 3 5 4 19
31 2 3 3 2 2 3 15 2 3 3 2 2 12 3 3 4 2 3 15
32 3 4 3 2 3 3 18 3 4 3 3 2 15 3 4 3 2 3 15
33 4 4 3 4 5 4 24 4 3 4 3 4 18 4 5 4 3 3 19
34 5 5 4 5 4 5 28 5 4 5 4 4 22 4 3 4 3 3 17
35 4 5 4 4 3 3 23 3 4 2 3 3 15 2 3 2 3 3 13
36 3 4 4 3 4 4 22 3 3 4 4 3 17 4 3 3 4 4 18
37 2 3 3 2 3 3 16 3 3 2 3 3 14 3 2 2 3 2 12
38 4 5 4 4 5 4 26 4 3 4 3 3 17 5 4 4 3 3 19
39 3 4 3 3 4 2 19 2 3 2 3 3 13 2 3 3 3 3 14
40 4 4 3 4 3 3 21 3 4 4 3 3 17 4 3 3 3 4 17
41 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21
42 5 4 4 4 4 4 25 4 5 4 5 5 23 5 4 4 4 4 21
43 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 5 22
44 3 2 3 3 2 3 16 2 3 3 3 3 14 3 4 3 4 3 17
45 5 4 4 5 4 4 26 5 4 4 5 4 22 4 5 5 5 4 23
Lampiran 2
Daftar Jawaban Responden
124
NO KEBIJAKAN PERPAJAKAN UU PERPAJAKAN ADM PERPAJAKAN
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 5 JML
46 3 3 4 3 4 4 21 3 4 4 3 4 18 4 4 3 4 3 18
47 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 3 16
48 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 4 22
49 4 3 3 4 3 4 21 3 3 4 3 4 17 4 3 4 4 3 18
50 2 3 3 2 3 3 16 2 3 3 2 3 13 3 2 4 3 3 15
51 4 3 3 4 3 3 20 3 2 3 4 3 15 2 3 3 2 3 13
52 3 4 4 5 4 4 24 3 4 5 3 4 19 3 4 4 3 3 17
53 5 3 4 4 3 4 23 4 3 2 3 3 15 3 4 3 5 4 19
54 2 3 3 2 2 3 15 2 3 3 2 2 12 2 3 4 2 3 14
55 3 4 3 2 3 3 18 3 4 3 3 2 15 3 4 3 2 3 15
56 4 4 3 4 5 4 24 4 3 4 3 4 18 4 5 4 3 3 19
57 2 3 3 2 2 3 15 2 3 3 2 2 12 2 3 4 2 3 14
58 3 4 3 2 3 3 18 3 4 3 3 2 15 3 4 3 2 3 15
59 4 4 3 4 5 4 24 4 3 4 3 4 18 4 5 4 3 3 19
60 5 5 4 5 4 5 28 5 4 5 4 4 22 4 3 4 3 3 17
61 4 5 4 4 3 3 23 3 4 2 3 3 15 2 3 4 3 3 15
62 3 4 4 3 4 4 22 3 3 4 4 3 17 4 3 3 4 4 18
63 2 3 3 2 3 3 16 3 3 2 3 3 14 3 2 2 3 2 12
64 4 5 4 4 5 4 26 4 3 4 3 3 17 5 4 4 3 3 19
65 3 4 3 3 4 2 19 2 3 2 3 3 13 2 3 3 3 3 14
66 4 4 3 4 3 3 21 3 4 4 3 3 17 4 3 4 3 4 18
67 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21
68 5 4 4 4 4 4 25 4 5 4 5 5 23 5 4 4 4 4 21
69 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 4 23 5 4 4 4 5 22
70 3 2 3 3 2 3 16 2 3 3 3 3 14 3 4 3 2 3 15
71 5 4 4 5 4 4 26 5 4 4 5 4 22 4 5 5 5 4 23
72 3 3 4 3 4 4 21 3 4 4 3 4 18 4 4 3 4 3 18
73 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 3 16
74 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 4 22
75 4 3 3 4 3 4 21 3 3 4 3 4 17 4 4 5 4 3 20
Lampiran 2
Daftar Jawaban Responden
125
NO LOOPHOLES TARIF PAJAK TAX PLANNING
1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 5 JML
1 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 5 22
2 5 4 5 3 4 21 3 4 3 3 4 17 5 4 4 3 4 20
3 3 4 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 4 3 4 3 3 17
4 5 5 4 4 4 22 4 5 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25
5 4 5 4 4 5 22 4 5 4 4 4 21 4 4 4 5 4 21
6 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16 3 4 4 3 4 18
7 4 4 4 5 4 21 4 5 4 4 5 22 4 4 4 5 4 21
8 5 4 4 3 4 20 4 5 4 4 4 21 4 5 4 3 5 21
9 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 4 4 3 3 17
10 4 4 5 4 4 21 4 5 4 5 5 23 4 5 4 4 4 21
11 4 3 3 4 3 17 4 3 4 3 3 17 4 3 3 4 3 17
12 3 4 3 3 4 17 3 4 3 4 3 17 3 4 3 3 2 15
13 3 3 3 4 3 16 3 3 4 3 4 17 3 5 2 3 4 17
14 5 4 3 4 4 20 4 5 4 4 3 20 3 4 3 4 5 19
15 3 2 3 4 3 15 3 4 4 3 3 17 3 4 3 2 4 16
16 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 2 14 3 4 3 4 3 17
17 3 4 4 3 3 17 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 3 16
18 4 5 4 3 3 19 4 5 4 3 5 21 4 3 3 4 4 18
19 4 4 3 5 3 19 4 3 5 3 4 19 3 4 3 4 3 17
20 4 3 3 3 4 17 3 5 3 4 3 18 3 4 4 4 4 19
21 3 4 3 4 3 17 4 5 4 3 3 19 4 3 3 4 3 17
22 3 3 4 3 3 16 3 3 2 3 3 14 3 3 4 3 3 16
23 4 5 3 4 4 20 4 4 5 4 3 20 3 4 4 3 5 19
24 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16
25 4 4 4 3 4 19 4 5 4 4 4 21 5 4 4 4 5 22
26 4 5 4 4 4 21 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25
27 3 4 4 3 4 18 4 3 5 4 3 19 4 3 5 4 3 19
28 3 3 3 4 3 16 2 3 2 3 4 14 3 4 3 3 4 17
29 5 4 3 4 4 20 4 5 4 4 3 20 3 4 3 4 5 19
30 3 4 3 4 3 17 3 4 2 3 3 15 3 4 3 3 4 17
31 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 2 15 4 3 3 3 3 16
32 3 4 4 3 3 17 3 4 3 3 3 16 3 4 4 3 3 17
33 4 5 4 3 3 19 4 5 4 3 5 21 4 3 3 4 4 18
34 4 4 3 5 3 19 4 3 5 3 4 19 5 4 3 4 3 19
35 4 3 4 3 4 18 3 5 3 4 3 18 3 4 4 4 4 19
36 3 4 3 4 3 17 4 5 4 3 3 19 4 3 3 4 3 17
37 3 3 4 3 3 16 3 3 3 4 3 16 4 2 3 3 3 15
38 4 5 3 4 4 20 4 4 5 4 3 20 3 4 4 3 5 19
39 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16
40 4 4 4 3 4 19 4 5 4 4 4 21 5 4 4 4 5 22
41 4 5 4 4 4 21 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25
42 5 5 4 4 4 22 3 5 5 4 5 22 5 5 5 5 5 25
43 4 5 4 4 5 22 3 5 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21
44 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16 3 4 4 3 4 18
45 4 4 4 5 4 21 3 5 4 4 5 21 4 4 4 5 4 21
Lampiran 2
Daftar Jawaban Responden
126
NO LOOPHOLES TARIF PAJAK TAX PLANNING
1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 5 JML
46 5 4 4 3 4 20 4 5 4 4 4 21 4 5 4 3 5 21
47 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 4 4 3 3 17
48 4 4 5 4 4 21 4 5 4 5 5 23 4 5 4 4 4 21
49 4 3 3 4 3 17 4 3 4 3 3 17 4 3 3 4 3 17
50 3 4 4 3 4 18 3 2 3 4 3 15 3 4 3 3 2 15
51 3 2 3 4 3 15 2 3 3 3 4 15 3 5 4 3 4 19
52 5 4 4 4 4 21 4 5 4 4 3 20 3 4 3 4 5 19
53 3 4 3 4 3 17 3 4 3 3 3 16 3 4 3 2 4 16
54 2 3 4 3 4 16 3 4 3 3 4 17 2 3 3 2 3 13
55 3 4 4 3 3 17 3 4 3 3 3 16 3 2 4 3 3 15
56 4 5 4 3 3 19 4 5 4 3 5 21 4 3 3 4 4 18
57 2 3 2 2 2 11 3 4 3 4 3 17 2 3 3 2 3 13
58 3 4 4 3 3 17 3 4 3 3 3 16 3 2 4 3 3 15
59 4 5 4 3 3 19 4 5 4 3 5 21 4 3 3 4 4 18
60 4 4 3 5 3 19 4 3 5 3 4 19 5 4 3 4 3 19
61 4 3 4 3 4 18 3 5 3 4 3 18 3 4 4 4 4 19
62 3 4 3 4 3 17 4 5 4 3 3 19 4 3 3 4 3 17
63 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 3 12
64 4 5 3 4 4 20 4 4 5 4 3 20 3 4 4 3 5 19
65 3 4 3 4 3 17 3 3 3 4 3 16 4 3 3 3 3 16
66 4 4 4 3 4 19 4 5 4 4 4 21 5 4 4 4 5 22
67 4 5 4 4 4 21 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25
68 5 5 4 4 4 22 4 5 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25
69 4 5 4 4 5 22 4 5 4 4 4 21 4 4 4 5 4 21
70 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 4 4 3 4 18
71 4 4 4 5 4 21 4 5 4 4 5 22 4 4 4 5 4 21
72 5 4 4 3 4 20 4 5 4 4 4 21 4 5 4 3 5 21
73 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 17 3 4 4 3 3 17
74 4 4 5 4 4 21 4 5 4 5 5 23 4 5 4 4 4 21
75 4 3 5 4 3 19 4 3 4 3 3 17 4 3 3 4 3 17
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
127
HASIL UJI VALIDITAS
Correlations Kebijakan Perpajakan
kp1 kp2 kp3 kp4 kp5 kp6 skortot
kp1 Pearson
Correlation 1 .501(**) .580(**) .815(**) .481(**) .639(**) .847(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75 75
kp2 Pearson
Correlation .501(**) 1 .556(**) .528(**) .622(**) .392(**) .735(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000
N 75 75 75 75 75 75 75
kp3 Pearson
Correlation .580(**) .556(**) 1 .616(**) .588(**) .731(**) .808(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75 75
kp4 Pearson
Correlation .815(**) .528(**) .616(**) 1 .571(**) .625(**) .874(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75 75
kp5 Pearson
Correlation .481(**) .622(**) .588(**) .571(**) 1 .588(**) .788(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75 75
kp6 Pearson
Correlation .639(**) .392(**) .731(**) .625(**) .588(**) 1 .804(**)
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75 75
Skortot Pearson
Correlation .847(**) .735(**) .808(**) .874(**) .788(**) .804(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75 75
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
128
Correlations Undang-undang Perpajakan
uup1 uup2 uup3 uup4 uup5 skortot
uup1 Pearson Correlation 1 .430(**) .563(**) .659(**) .658(**) .833(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
uup2 Pearson Correlation .430(**) 1 .500(**) .533(**) .466(**) .716(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
uup3 Pearson Correlation .563(**) .500(**) 1 .475(**) .623(**) .802(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
uup4 Pearson Correlation .659(**) .533(**) .475(**) 1 .604(**) .816(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
uup5 Pearson Correlation .658(**) .466(**) .623(**) .604(**) 1 .833(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
Skor
tot
Pearson Correlation .833(**) .716(**) .802(**) .816(**) .833(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations Administrassi Perpajakan
ap1 ap2 ap3 ap4 ap5 skortot
ap1 Pearson Correlation 1 .428(**) .520(**) .478(**) .538(**) .803(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
ap2 Pearson Correlation .428(**) 1 .472(**) .444(**) .327(**) .713(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .004 .000
N 75 75 75 75 75 75
ap3 Pearson Correlation .520(**) .472(**) 1 .388(**) .439(**) .745(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
ap4 Pearson Correlation .478(**) .444(**) .388(**) 1 .597(**) .772(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
ap5 Pearson Correlation .538(**) .327(**) .439(**) .597(**) 1 .738(**)
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
Skortot Pearson Correlation .803(**) .713(**) .745(**) .772(**) .738(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
129
Correlations Loopholes
loop1 loop2 loop3 loop4 loop5 skortot
loop1 Pearson Correlation 1 .553(**) .505(**) .402(**) .681(**) .832(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
loop2 Pearson Correlation .553(**) 1 .565(**) .121 .565(**) .779(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .303 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
loop3 Pearson Correlation .505(**) .565(**) 1 .252(*) .585(**) .776(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .029 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
loop4 Pearson Correlation .402(**) .121 .252(*) 1 .352(**) .533(**)
Sig. (2-tailed) .000 .303 .029 .002 .000
N 75 75 75 75 75 75
loop5 Pearson Correlation .681(**) .565(**) .585(**) .352(**) 1 .837(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .000
N 75 75 75 75 75 75
Skortot Pearson Correlation .832(**) .779(**) .776(**) .533(**) .837(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations Tarif Pajak
tp1 tp2 tp3 tp4 tp5 skortot
tp1 Pearson Correlation 1 .409(**) .721(**) .406(**) .337(**) .737(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .000
N 75 75 75 75 75 75
tp2 Pearson Correlation .409(**) 1 .380(**) .506(**) .489(**) .771(**)
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
tp3 Pearson Correlation .721(**) .380(**) 1 .456(**) .418(**) .787(**)
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
tp4 Pearson Correlation .406(**) .506(**) .456(**) 1 .355(**) .714(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .000
N 75 75 75 75 75 75
tp5 Pearson Correlation .337(**) .489(**) .418(**) .355(**) 1 .719(**)
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .002 .000
N 75 75 75 75 75 75
Skortot Pearson Correlation .737(**) .771(**) .787(**) .714(**) .719(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
130
Correlations Tax Planning
tpl1 tpl2 tpl3 tpl4 tpl5 skortot
tpl1 Pearson Correlation 1 .289(*) .403(**) .635(**) .341(**) .722(**)
Sig. (2-tailed) .012 .000 .000 .003 .000
N 75 75 75 75 75 75
tpl2 Pearson Correlation .289(*) 1 .481(**) .310(**) .612(**) .730(**)
Sig. (2-tailed) .012 .000 .007 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
tpl3 Pearson Correlation .403(**) .481(**) 1 .413(**) .487(**) .738(**)
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
tpl4 Pearson Correlation .635(**) .310(**) .413(**) 1 .359(**) .739(**)
Sig. (2-tailed) .000 .007 .000 .002 .000
N 75 75 75 75 75 75
tpl5 Pearson Correlation .341(**) .612(**) .487(**) .359(**) 1 .766(**)
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .002 .000
N 75 75 75 75 75 75
skortot Pearson Correlation .722(**) .730(**) .738(**) .739(**) .766(**) 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 75 75 75 75 75 75
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
HASIL UJI REALIBILITAS
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 75 100.0
Excluded(a) 0 .0
Total 75 100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.889 6
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
131
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if
Item Deleted
kp1 18.0800 10.534 .751 .863
kp2 18.0533 12.132 .620 .882
kp3 18.2133 12.819 .748 .872
kp4 18.1733 10.253 .792 .855
kp5 18.1867 11.532 .682 .873
kp6 18.0933 11.897 .719 .868
UU PERPAJAKAN
Case Processing Summary
75 100.0
0 .0
75 100.0
Valid
Excluded a
Total
CasesN %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.858 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if
Item Deleted
uup1 14.0000 7.459 .719 .817
uup2 13.7867 8.630 .579 .852
uup3 13.8000 7.405 .658 .836
uup4 13.9200 7.642 .697 .823
uup5 13.9333 7.874 .737 .815
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
132
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 75 100.0
Excluded(a) 0 .0
Total 75 100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.805 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if
Item Deleted
ap1 13.9600 5.444 .637 .755
ap2 13.8933 6.286 .538 .784
ap3 13.8800 6.188 .589 .768
ap4 14.1733 5.821 .607 .763
ap5 14.1733 6.767 .624 .768
LOOPHOLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 75 100.0
Excluded
(a) 0 .0
Total 75 100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.701 5
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
133
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if
Item Deleted
loop1 14.6400 3.206 .632 .569
loop2 14.4933 3.253 .547 .610
loop3 14.7600 4.050 .388 .678
loop4 14.6933 4.648 .140 .765
loop5 14.8533 3.586 .625 .587
TARIF PAJAK
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 75 100.0
Excluded
(a) 0 .0
Total 75 100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.793 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if
Item Deleted
tp1 15.1600 5.785 .618 .750
tp2 14.5467 4.792 .581 .755
tp3 14.9733 4.918 .627 .735
tp4 15.1067 5.637 .564 .758
tp5 15.0400 5.228 .525 .770
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
134
TAX PLANNING
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 75 100.0
Excluded
(a) 0 .0
Total 75 100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.791 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
tpl1 14.9333 5.847 .547 .759
tpl2 14.8000 5.784 .556 .756
tpl3 14.9600 6.012 .592 .747
tpl4 14.9733 5.702 .564 .754
tpl5 14.7867 5.494 .596 .743
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
135
HASIL UJI ASUMSI KLASIK
1. HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig.
Collinearity
Statistics
B
Std.
Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) .467 1.664 .281 .780
kp -.094 .090 -.129 -1.044 .300 .264 3.785
uup .182 .146 .213 1.243 .218 .137 7.301
ap -.087 .123 -.089 -.706 .482 .252 3.966
loop .546 .175 .436 3.122 .003 .207 4.839
tp .455 .136 .435 3.336 .001 .236 4.235
2. HASIL UJI NORMALITAS
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
Observed Cum Prob
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Ex
pe
cte
d C
um
Pro
b
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: tpl
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
136
3. HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS
20-2
Regression Standardized Predicted Value
2.5
0.0
-2.5
Re
gre
ss
ion
Stu
de
nti
ze
d R
es
idu
al
Scatterplot
Dependent Variable: tpl
3 210-1-2-3
Regression Standardized Residual
14
12
10
8
6
4
2
0
Fre
qu
en
cy
Mean =-8.33E-16Std. Dev. =0.966
N =75
Histogram
Dependent Variable: tpl
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
137
4. HASIL UJI AUTOKORELASI
Durbin-Watson
1.781
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean
Std.
Deviation
Kp 75 15.00 30.00 21.7600 4.02975
Uup 75 12.00 23.00 17.3600 3.43133
Ap 75 12.00 23.00 17.5200 3.01510
Loop 75 11.00 22.00 18.3600 2.33447
Tp 75 14.00 25.00 18.7067 2.79852
Tpl 75 12.00 25.00 18.6133 2.92655
Valid N
(listwise) 75
HASIL UJI REGRESI BERGANDA
Variables Entered/Removed(b)
Model Variables Entered
Variables
Removed Method
1 tp, kp, ap, loop,
uup(a) . Enter
a All requested variables entered.
b Dependent Variable: tpl
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .850(a) .722 .702 1.59676
a Predictors: (Constant), tp, kp, ap, loop, uup
b Dependent Variable: tpl
Lampiran 3
HASIL UJI DATA SPSS
138
ANOVA(b)
Model
Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 457.862 5 91.572 35.916 .000(a)
Residual 175.925 69 2.550
Total 633.787 74
a Predictors: (Constant), tp, kp, ap, loop, uup b Dependent Variable: tpl
Coeficientsa
Model R R Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 .850(a) .722 .702 1.59676