Analisis E Budgeting
10
ANALISIS PENERAPAN E-BUDGETING PADA PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA Kasus Korupsi dalam instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah merupakan salah satu masalah yang membutuhkan perhatian lebih, sebab praktik tersebut akan menimbulkan kerugian negara antara lain pembangun negara yang terhambat dan berujung pada kesejahteraan rakyat berkurang dikarenakan dana yang seharusnya disalurkan, digunakan untuk kepentingan rakyat dinikmati oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat namun mencari keuntungan pribadi. Kasus Korupsi yang belakangan ini sering menjadi pemberitaan adalah terutama di pemerintahan daerah. Tidak terkecuali Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hasil Survey dari KPK atas Indeks Presepsi Korupsi untuk seluruh Pemkot Jakarta masih <6 yang artinya tindak korupsi masih tergolong tinggi. Salah satu media yang biasanya digunakan oleh oknum – oknum tidak bertanggung jawab di pemerintahan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya adalah praktik yang dikenal dengan “Anggaran Siluman”. Anggaran Siluman adalah anggaran yang diajukan oleh satuan kerja daerah namun kegiatan atau programnya fiktif, atau kegiatan yang sudah ditiadakan/dicoret/tidak disetujui namun tiba-tiba muncul kembali anggaranya, dapat pula melakukan peningkatan anggaran dengan jumlah yang tidak seharusnya. Sebagai contoh adalah DKI Jakarta yang akan kita bahas dalam makalah ini. Menurut berita harian kompas pada tanggal 8 November 2014 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menemukan banyaknya kegiatan fiktif dengan Anggaran "siluman" di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan pada APBD 2014. Total anggaran siluman yang ditemukan di Dinas PU DKI mencapai Rp 3,518 triliun pada APBD 2014 dengan 252 kegiatan fiktif. Kemudian ada sekitar 34 kegiatan fiktif di Dinas Kesehatan dengan jumlah anggaran siluman sebesar Rp 33,442 miliar. Page 1 of 10
-
Upload
cahyaning-satyka -
Category
Documents
-
view
470 -
download
6
description
Governance accounting
Transcript of Analisis E Budgeting
ANALISIS PENERAPAN E-BUDGETING PADA PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTAKasus Korupsi dalam instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah merupakan salah satu masalah yang membutuhkan perhatian lebih, sebab praktik tersebut akan menimbulkan kerugian negara antara lain pembangun negara yang terhambat dan berujung pada kesejahteraan rakyat berkurang dikarenakan dana yang seharusnya disalurkan, digunakan untuk kepentingan rakyat dinikmati oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat namun mencari keuntungan pribadi. Kasus Korupsi yang belakangan ini sering menjadi pemberitaan adalah terutama di pemerintahan daerah. Tidak terkecuali Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hasil Survey dari KPK atas Indeks Presepsi Korupsi untuk seluruh Pemkot Jakarta masih
