Analisis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur
-
Upload
habibah-bii -
Category
Economy & Finance
-
view
1.521 -
download
12
description
Transcript of Analisis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur
ANALISIS DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK DALAM MEKANISME PENGKREDITAN PPN (STUDI KASUS PT LOL)
HABIBAH1006665233
LATAR BELAKANG MASALAH
Reformasi Pajak 1983: Official Assessment System >> Self Assessment System
Pajak Penjualan >> Pajak Pertambahan Nilai Pada PPN terdapat sistem Pajak Masukan
(mencerminkan PPN yang sudah dibayar) dan Pajak Keluaran (PPN konsumen dipungut oleh penjual)
Dokumen transaksi bisnis dalam PPN = Faktur Pajak
Bukti potong pemungutan PPN (FP) menggambarkan sistem self assessment.
Sedangkan kemampuan masyarakat memahami UU Pajak sangatlah kompleks.
LATAR BELAKANG MASALAH
Akibatnya timbullah FP cacat karena pembuatan FP tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku berdasarkan UU.
Bagi perusahaan tertentu: Jumlah pelanggan banyak Jumlah transaksi besarDiperbolehkan menggunakan dokumen lain seperti bukti tagihan, nota penjualan jasa, dll (PER-10/PJ/2010, sebagaimana terakhir kali diubah dengan PER-27/PJ/2011 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak ).Tujuannya: kemudahan dan memberikan kepastian hukum bagi PKP dalam membuat dan menatausahakan FP.
RUMUSAN MASALAH
PT LOL sebagai klien dari Target Consulting Group merupakan perusahaan yang mengelola situs jual-beli automotif di Jepang, Malaysia dan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Tentunya dalam suatu organisasi atau perusahaan terdapat komunikasi didalamnya, termasuk komunikasi menggunakan jasa telekomunkasi. PT LOL menggunakan bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi (PT X), sebagai salah satu bukti untuk pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
RUMUSAN MASALAH Berkaitan dengan bukti tagihan atas penyerahan
jasa telekomunikasi yang digunakan PT LOL, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam laporan akhir magang dengan judul “Analisis Dokumen Tertentu yang Kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam Mekanisme Pengkreditan PPN (Studi Kasus PT LOL)” ini adalah:
Bagaimanakah penggunaan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sebagai instrumen mekanisme pengkreditan PPN?
Apakah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang digunakan PT LOL dapat digunakan dalam mekanisme pengkreditan PPN?
KERANGKA TEORI
Konsep Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai Faktur Pajak Tax Compliance Asas Ease of Administration
Certainty (kepastian) Conveniance (kemudahan/kenyamanan) Simplicity (Sederhana dan mudah dimengerti) Efficiency (Efisien)
FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
Fungsi Faktur Pajak: Bukti Pungutan Pajak Sarana Pembayaran Pajak Sarana untuk Mengkreditkan Pajak Masukan
PERSYARATAN FAKTUR PAJAK (PS. 13 AYAT 5 UU PPN)
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur
Pajak; dan nama dan tanda tangan yang berhak
menandatangani Faktur Pajak.
TAX COMPLIANCE
Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.
Menurut Nurmantu (2003, hal.148) dalam Rambe (2009, hal.1) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
TAX COMPLIANCE
Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu: 1) Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan
dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2) Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.
A. SEJARAH TARGET CONSULTING
Pertama kali didirikannya Target Consulting Group terhitung sejak tanggal 9 September 2009 dan kantor pertama di Ruko Tanjung Mas Raya Blok B1 No.4 Tanjung Barat Jakarta Selatan. Pendiri pertama dari perusahaan ini adalah Bapak Wildan Permana yang sekarang menjabat sebagai direktur utama dan yang kedua adalah Bapak Tugiman binsarjono selaku komisaris. Awal berdirinya perusahaan ini dibentuk atas dasar afiliasi dengan perusahaan lainnya
B. VISI DAN MISI TGC
VisiVisi atau sasaran utama dari Target Consulting Group adalah diakui secara internasional dan dipercaya oleh perusahaan konsultan.
Misi- Menjadi konsultan untuk melayani mitra klien untuk sukses dengan memberikan solusi yang terintegritas dan professional.- Target Consulting Group juga mededikasikan untuk menaikan suasana bagi karyawan untuk mempromosikan kerja tim, tangung jawab, dan perubahan.
C. STRUKTUR ORGANISASI TGC
Komisaris Utama
Audit Manager
Supervisor
Staf
Direktur Utama
Tax Manager
Supervisor
Staf
Sekretaris
D. PRODUK TGC
1. Jasa Konsultan Perpajakan Manajemen Resiko Pajak Pedoman Standar Pelaksanaan
Pajak Review Pajak Konsultasi Pajak Pelatihan Pajak2. Akuntansi Audit Keuangan Audit Operasional Due Diligence Review Pelaporan Akutansi dan
Keuangan Pedoman Standar Pelaksanaan
Akuntansi dan Keuangan Seconded/Resident Rev.
Penggajian Outsourcing3. Hukum Perusahaan Bisnis dan Solusi
Transaksi Pendirian dan Institusi
Kesatuan Bisnis Resolusi Pribadi dan Domestik4. Teknologi Informasi Manajemen Sistem Informasi Desain Perangkat Lunak dan
Pengembangan Regulasi Perangkat Perpajakan
“Tax-Link” Pedoman Standar Pelaksanaan
Perangkat Lunak Perpajakan Payroll Software
E. ORGANISASI DAN MANAJEMEN TGC
Target Consulting Group menaungi asosiasi, afiliasi, dan divisi. Berkaitan dengan kegiatan magang yang dilakukan Penulis, Penulis ditempatkan pada asosiasi yang dinaungi oleh Target Consulting Group yakni KAP Basyiruddin & Wildan. KAP Basyiruddin & Wildan memiliki dua divisi yakni yang khusus menangani akuntansi (Kantor Akuntan Publik) dan yang khusus menangani perpajakan. Masing-masing divisi dipegang oleh seorang manajer dengan dibantu seorang supervisor dan terdiri dari staf-staf. Penulis ditempatkan khususnya pada divisi perpajakan, namun dalam pelaksanaannya juga dibantu dari divisi akuntansi.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN MEKANISME PENGKREDITAN PPN
Dokumen Tertentu yang dapat dipersamakan dengan faktur pajak berdasarkan (PER-10/PJ/2010 jo PER-67/PJ/2010 jo PER-27/PJ/2011): Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan
persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Terwujud;
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum:
Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek; dan
Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.
Dokumen-dokumen tersebut minimal mencantumkan: Nama, Alamat dan NPWP yang melakukan
ekspor atau penyerahan Jumlah satuan barang apabila ada DPP Jumlah pajak terutang kecuali dalam hal
ekspor
PENGKREDITAN PPN ATAS DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMKANN DENGAN FAKTUR PAJAK:
Untuk selain PIB dan SSP, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal sebagaimana yang disebutkan diatas dan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
Untuk PIB dan SSP merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal pada UU PPN dan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama pihak yang melakukan impor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud.
PERSYARATAN FORMAL
Persyaratan formal terpenuhi apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN ataupun Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak..
PERSYARATAN MATERIAL
Persyaratan material terpenuhi apabila apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK (STUDI KASUS PT LOL)
Dokumen tertentu yang digunakan PT LOL: bukti tagihan penyerahan jasa telekomunikasi.
PER-27/PJ/2011 tentang Dokumen Tertentu yang dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak
“Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah: d. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi”
REVIEW DOKUMEN TERTENTU (BUKTI TAGIHAN TELEPON) PT LOL
Nama, alamat dan NPWP yang
melakukan ekspor atau
penyerahan
Dasar Pengenaan Pajak
Jumlah Pajak yang Terutang
Nama Penerima Jasa Kena Pajak -
Alamat Penerima Jasa Kena pajak
(optional, karena tidak terdapat pada
pasal 1 ayat (3), PER-10/PJ/2010 jo
PER-67/PJ/2010)
NPWP penerima Jasa Kena Pajak
KETERANGAN:
Persyaratan Formal: Tidak Terpenuhi
Persyaratan Material: tidak perlu dipertimbangkan lagi. karena dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat diantara dua syarat ini maka sudah dapat dipastikan faktur pajak ini cacat. Selain itu, dilihat dari persyaratan material terkait fasilitas telepon yang diberikan pada karyawan, sangat sulit diidentifikasi mana pemakaian telepon pribadi dan pemakaian keperluan operasional kantor.
PENUTUP
SIMPULAN Terdapat 13 macam dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk persyaratan dokumen tertentu yang dianggap absah (tidak cacat) kurang lebih sama dengan persyaratan faktur pajak biasa. Apabila faktur pajak cacat maka bagi penerbit dikenakan sanksi denda sebesar 2%, sedangkan bagi penerima pajak masukannya tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran.
Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, yang digunakan PT LOL adalah bukti tagihan penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi (PT X). Bukti tagihan telepon tersebut dianggap cacat formal karena tidak mencantumkan nama PT LOL, sehingga Pajak Masukan tidak bisa dikreditkan.
PENUTUP
SARANAgar Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran, maka penuhilah semua persyaratan (formal dan material) Faktur Pajak yang terdapat pada Undang-Undang dan Peraturan turunannya. Untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, penerima faktur harus memiliki inisiatif sendiri jika terdapat kekurangan atau kesalahan teknis oleh penerbit dokumen tersebut, agar pajak masukan tetap dapat dikreditkan.
DAFTAR PUSTAKABuku:
Brotodihardjo, Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT Eresco. 1988.
Gunadi. Perpajakan Buku 2. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 1992.
Lyons, Susan M. International Tax Glossary, International Bureu Of Fiscal Documentation, Amsterdam.1996.
Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: PT. Andi. 2003.
PT.Raja Graf indo Persada, 2005.
Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati. Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan. Jakarta: Graha Ilmu. 2009.
Rambe, Atika. 2009. Pengaruh Self Assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP DKI Jakarta Khususnya Jakarta Pusat.
Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin. Perpajakan Teori dan Aplikasinya. Jakarta:
Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implemetasi di Indonesia, Jakarta: 2012
Soemitro, Rachmat. Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi, cetakan ketiga. Bandung: PT Eresco, 1990.
Sukardji, Untung. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2009. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Tait, Allan A. Vallue Added Tax:International Practice And Problem,Washington DC: International Monetary Fund, 1998.
Terra, Ben. Sales Taxation, The Case of Value Added Tax in The European Community. Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Netherlands. 1988.
Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Pajak
Pertambahan Nilai. ____________,Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.24/PJ/2012 tentang
bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak
____________, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.10/PJ/2010 Tentang
Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak. ____________ ,Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 67/Pj/2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor Per-10/Pj./2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang KedudukannyaDipersamakan Dengan Faktur Pajak.
____________ ,Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per -
27/Pj/2011Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/Pj/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak.
Lain-Lain Febriansyah. (2009). Tinjauan sengketa faktur pajak cacat dan dampaknya
bagi pengusaha kena pajak dan negara. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tidak diterbitkan.
TERIMA KASIH :)))