ANALISA BIAYA PROYEK

BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARANJAKARTA, 9 JULI 2012 Ir. ARIFFIN AZIZS, MTAHLI MADYA JAFUNG TBP

BANGUNAN GEDUNG NEGARALandasan Hukum2.UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung1.UU No. 18 Tahun 1999Tentang Jasa Konstruksi3.UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara4.Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi5.Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7.KEPPRES No. 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

8.PERPRES No. 73 Tahun 2011Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

9.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

PENGERTIANBangunan Gedung Negara: adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi /akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.Perolehan lain yang sah : Hibah, Pembelian, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah. Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) berbasis anggaran kinerja bukan proyek

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:Biaya Pembangunan BGN:Biaya Pekerjaan StandarBiaya Pekerjaan Non StandarStandar Harga Satuan Tertinggi per M2:Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana dan Tidak SederhanaStandar Harga Bangunan Rumah NegaraDitetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahun berdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGNKomponen Biaya Pembangunan:Biaya Konstruksi FisikBiaya Perancangan (Design)Biaya Pengawasan/Manajemen KonstruksiBiaya Pengelolaan Proyek

Pembiayaan Bangunan tertentu:Bangunan dengan Desain PrototipeProsentase Komponen Biaya Pembangunan:Diperhitungkan dari BIAYA KONSTRUKSI FISIKBiaya Pekerjaan Non-StandarBesarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi /pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rateBangunan dengan Desain BerulangPembangunan > 1 tahun anggaranBangunan SederhanaBangunan Tidak sederhanaBangunan KhususDihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis PU;PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPasal 14(1)Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya.(3)Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah.(2)Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.

KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(4)Penetapan standardisasi dilakukan secara berkala oleh :b.Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan;

a.Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/ pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi;.c.Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan;.d.Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.

PEMBANGUNANBANGUNAN BARUBIAYA PEKERJAANNON STANDARPERAWATANBANGUNANBIAYA PEKERJAANSTANDARKlasifikasiStandar LuasStandar Jumlah LantaiHSBGNNon-Standar Bgn + LingkNon-Standar Fungsi KhususNon-Standar LainnyaSKEMATIKPEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5, 1. Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan pada kompleksitas. 2. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. a. Bangunan sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. b. Bangunan tidak sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. c. Bangunan khusus, merupakan bangunan gedung negara dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.

BANGUNAN SEDERHANAadalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahunBANGUNAN TIDAK SEDERHANAadalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahunBANGUNAN KHUSUSadalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahunPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPENGERTIANPERMEN PU No. 45/PRT/M/2007

Bangunan Gedung Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya / sd. 2 lantaiRumah Dinas Tipe C,D, dan EPelayanan kesehatan: PuskesmasPendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai

Klas Penggunaan BangunanSEDERHANATIDAKSEDERHANAKHUSUSPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARABangunan Gedung Kantor belum ada prototipe -nya / diatas 2 lantaiRumah Dinas Tipe A & B, atau C,D & E yang bertingkatRumah Sakit Klas A & BUniversitas/Akademi

Istana Negara/Wisma NegaraInstalasi NuklirLaboratoriumBangunan Monumental

Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

1. Standar luas gedung kantor; a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah: 1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana) 2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana) b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan, luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan c. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang tercantum dalam lampiran I. (Penambahan 25% Luas Ruang Untuk Sirkulasi)B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAB. STANDAR LUAS BGN1.GEDUNG KANTORa.klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per - personil;b.klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per- personil;c.ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang)diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung

2. RUMAH NEGARATipeLuas BangunanLuas lahan Khusus400 m21 000 m2A250 m2 600 m2B120 m2 350 m2C 70 m2 200 m2D 50 m2 120 m2E 36 m2 100 m2

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

TIPEPENGGUNAKHUSUS-Menteri -Pimpinan Lembaga Tinggi NegaraA-Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal-Pejabat yang setingkat-Anggota Lembaga Tinggi Negara/DewanB -Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro-Pejabat yang setingkat-Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/eC -Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang-Pejabat yang setingkat-Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/cD -Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang-Pejabat yang setingkat-Pegawai Negeri Sipil Gol. IIIE-Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II

STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTORA.RUANG KANTORPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

JABATANLUAS RUANG (m2)KETERANGANR. KERJAR. PENUNJANG JABATANR. PELAYANAN JABATANJMLR. TAMUR. RAPATR. TUNGGUR. ISTIRAHATR. SEKRETR. STAFR. SIMPANR. TOILETJML STAFCATATAN1234567891011 121Menteri/ Ketua Lembaga28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/ personel, sesuai dengan tingkat jabatan dan kebutuhan dari masing-masing K/L2Wakil Menteri 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 53Eselon IA/ Anggota Dewan16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 54Eselon I B16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 25Eselon II A14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 26Eselon II B14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 27Eselon III A12.00 6.00 3.00 3.00 R. Toilet ber sama24.00 08Eselon III B12.00 6.00 3.00 21.00 09Eselon IV8.00 8.80 2.00 18.80 4

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAB.RUANG PENUNJANGUntuk ruang kantor / ruang penunjang Anggota DPRD disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon IIA. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Walikota/Bupati disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon IA. Keterangan : Untuk ruang kantor / ruang penunjang Gubernur disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Menteri.

JENIS RUANGLUASKETERANGAN1231Ruang Rapat Utama Kementerian140m2Kapasitas 100 orang2Ruang Rapat Utama Es. I90m2Kapasitas 75 orang3Ruang Rapat Utama Es. II 40m2Kapasitas 30 orang4Ruang Studio4m2/ orangPemakai 10% dari staf5Ruang Arsip0.4m2/ orangPemakai seluruh staf6WC/ Toilet2m2/ 25 orangPemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf 7Musholla0.8m2/ orangPemakai 20% dari jumlah personel

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAKeterangan:Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.

C.SIRKULASI25% X (JUMLAH A + B)

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAKeterangan Untuk: a. Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali luas tanah 2000m2. b. Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A, kecuali luas tanah 1000m2. Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar /Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk: - DKI Jakarta : 20 % - Ibukota Provinsi :30 % - Ibukota Kabupaten/Kota :40 % - Pedesaan :50 %3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B). Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basement dan/atau halaman

C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 10. 1. Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai. 2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai.3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruh pada Koefisien /faktor pengali jumlah lantai bangunan, besarannya ditetapkan oleh Menteri.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai bangunan, sbb:PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Jumlah Lantai BangunanKoefisien / Faktor PengaliBangunan 2 Lantai1,090Bangunan 3 Lantai1,120Bangunan 4 Lantai1,135Bangunan 5 Lantai1,162Bangunan 6 Lantai1,197Bangunan 7 Lantai1,236Bangunan 8 Lantai1,265

Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota. Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

D. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (HSBGN)Bab IV. B PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2 pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara.

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAStandar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.

HSBGN:Standar Harga Satuan Tertinggi BGNVn :Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek. StandarLtb :Luas total lantai bangunan Hn :Harga komponen bangunan Pek. StandarK :Koefisien jumlah lantaiHSBGN = Vn X HnLtb X K MODEL FORMULA HSBGNPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas:Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana dan Tidak SederhanaPembangunan Bangunan Rumah NegaraPembangunan Pagar Bangunan Gedung NegaraPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAStrukturArsitektur FinishingUtilitas PEKERJAAN STANDAR bangunan gedung negara meliputi pekerjaan :

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NoKOMPONEN BANGUNANSUB KOMPONEN BANGUNANBOBOT (%)TAHAPANTERHADAP SELURUH BANGUNANBOBOT MAKSIMUMBOBOT YANG DI BANGUNNILAI (%)1.PondasiPONDASI10.00%100.00%2.StrukturKOLOM, BALOK & RING BALK27.00%100.00%PLESTERAN2.00%100.00%3.A t a pRANGKA ATAP8.00%100.00%PENUTUP ATAP2.00%100.00%4.Langit-LangitRANGKA LANGIT-LANGIT3.50%100.00%PENUTUP LANGIT-LANGIT4.50%100.00%5.DindingBATU BATA/ PARTISI4.50%100.00%PLESTERAN1.75%100.00%KACA1.25%100.00%PINTU1.00%100.00%KOSEN1.50%100.00%6LantaiPENUTUP LANTAI10.00%100.00%7.UtilitasINSTALASI LISTRIK5.00%100.00%INSTALASI AIR1.50%100.00%DRAINASE LLIMBAH1.50%100.00%8.FinishingFINISHING STRUKTUR (CAT)1.00%100.00%FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT)4.00%100.00%FINISHING DINDING (CAT)6.00%100.00%FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT)4.00%100.00%JUMLAH NILAI PEKERJAAN STANDAR100.00%

TABEL A1SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARAPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NOURAIANKLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANATIDAK SEDERHANAKHUSUSAPERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN1. Jarak Antar Bangunanminimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.Berdasarkan pertimbangankeselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerahsetempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan2. Ketinggian Bangunanmaksimum 2 lantaimaksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus men dapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum3. Ketinggian Langit-langitmin. 2,80 mmin. 2,80 msesuai fungsi4. Koefisien Dasar BangunanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat5. Koefisien Lantai BangunanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat6. Koefisien Dasar HijauSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat7. Garis sempadanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat8. Wujud Arsitektursesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhanasesuai fungsi & kaidaharsitektursesuai fungsi & kaidaharsitektur9. Pagar Halaman **)Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)Dihitung berdasarkankebutuhan sesuai fungsibangunan danSNI/ketentuan yangberlaku.- parkir kendaraanminimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung- aksesibiltastersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat- drainasetersedia drainase sesuai SNI yang berlaku- pembuangan sampahtersedia tempat pembuangan sampah sementara- pembuangan limbahtersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya- penerangan halamantersedia penerangan halaman

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NOURAIANKLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANATIDAK SEDERHANAKHUSUSBPERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 1. Bahan Penutup Lantaikeramik, vinil, tegel PCmarmer lokal, keramik, vinil,kayumarmer lokal, keramik, vinil,kayuDiupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri, ter masuk bahan bangunan seba gai bagian dari sistem pabrik asi komponen. Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa meng -urangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat2. Bahan Dinding Luarbata, batako diplester dan dicat, kacabata, batako diplester dicat /dilapis keramik, kaca,panil beton ringanbata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca,panil beton ringan3. Bahan Dinding Dalambata, batako diples ter dan dicat, kaca, partisi kayu lapisbata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca, partisi gipsumbata, batako diplester dicat/ dilapis keramik, kaca partisi gipsum4. Penutup Plafondkayu-lapis dicatgipsum, kayu-lapis dicatgipsum, kayu-lapis dicat5. Bahan Penutup Atapgenteng, asbes, seng, sirapgenteng keramik, alum unium gelombang dicatgenteng keramik, alum unium gelombang dicat6. Bahan Kosen dan Daun Pintukayu dicat/ aluminiumkayu dipelitur, anodizedaluminiumkayu dipelitur, anodizedaluminiumCPERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN1. Pondasibatu belah, kayu, beton bertulang K-200batu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebihbatu belah, kayu, beton bertulang K-225 atau lebihKhusus untuk daerahgempa, harusdirencanakan sebagaistruktur bangunan tahangempa.2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat)beton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II3. Kolom beton bertulang K-200 baja, kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat II4. Balokbeton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 atau lebih,baja,kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II5. Rangka Atapkayu klas kuat II, bajakayu klas kuat II, baja dilapis anti karatkayu klas kuat II, baja dilapis anti karat6. Kemiringan Atapgenteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NOURAIANKLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANATIDAK SEDERHANAKHUSUSDPERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN1. Air BersihPAM, sumur pantek2. Saluran air hujantalang, saluran lingkungan3. Pembuangan Air Kotorbak penampung4. Pembuangan Kotoranbak penampung5. Bak SeptikTank & resapanberdasarkan kebutuhan6. Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran *)Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku7. Sumber daya listrik *)PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi)8. Penerangan penerangan alam dan buatan100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan /fungsi ruang serta SNI yang berlaku9. Tata Udara6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)dihitung sesuai SNI yang berlaku.10. Sarana Transportasi Vertikal *)tidak diperlukanuntuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift , sesuai SNI yang berlakudihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*)Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana.12. Telepon *)sesuai kebutuhan13. Penangkal petirpenangkal petir lokalEPERSYARATAN SARANA PENYELAMATANTangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat)lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putarjarak antar tangga aksimum 45 m (jarak bisa 1,5 kali bila menggunakan sprinkler)2. Tanda Penunjuk Arahjelas, dasar putih huruf hijau3. Pintulebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar4 Koridor/selasarlebar min.=1,80 m

TABEL A2SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARAPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NOURAIANKLASIFIKASIKETERANGANKhusus & Tipe ATipe BTipe C,D, dan EAPERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

B1. Jarak Antar Bangunanminimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.Terutama berdasarkanketentuan dalamPeraturan Daerahsetempat tentangBangunan atauRencana Tata RuangWilayahKabupaten/Kota untuklokasi yangbersangkutan.2. Ketinggian Bangunan3. Ketinggian Langit-langitmin. 2,70 mmin. 2,70 mmin. 2,70 m4. Koefisien Dasar BangunanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat5. Koefisien Lantai BangunanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat6. Koefisien Dasar HijauSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat7. Garis sempadanSesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat8. Wujud Arsitektursesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektursesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana9. Pagar Halaman **)Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur rumah negaraBiayanya mengikutistandar harga satuanper-m' pagar10. Tandon Airmin. 3 m3min. 2 m3min. 1 m3PERSYARATAN BAHAN BANGUNANDiupayakanmenggunakan bahanbangunan setempat/produksi dalam negeri,termasuk bahanbangunan sebagaibagian dari sistempabrikasi komponen.1. Bahan Penutup Lantaimarmer lokal, keramik, vinil,kayukeramik, vinilkeramik, vinil, Tegel PC2. Bahan Dindingbata, batako diplester dan dicat tembok3. Penutup PlafondGipsum, asbes semen/ kayu-lapis dicatasbes semen/kayu-lapis dicat4. Bahan Penutup Atapgenteng keramik berglazuur asbes, seng, sirapgenteng, asbes, seng, sirapgenteng, asbes, seng, sirap5. Bahan Kosen dan Daun Pintu/ Jendelakayu dipelitur/dicatkayu dicatkayu dicat

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NOURAIANKLASIFIKASIKETERANGANKhusus & Tipe ATipe BTipe C,D, dan ECPERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN1. Pondasibatu belah, kayu klas kuat / awet II, beton-bertulangbatu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton-bertulangbatu belah, kayu klas kuat/ awet II, beton-bertulangKhusus untuk daerahgempa, harusdirencanakan sebagaistruktur bangunan tahangempa.2. Struktur Lantai (untuk bangunan bertingkat)beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II3. Kolom beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II4. Balokbeton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat/awet II5. Rangka Atapkayu klas kuat/awet II, bajakayu klas kuat/awet II, bajakayu klas kuat/awet II, baja6. Kemiringan Atapgenteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15genteng min. 30 , sirap min.22.5, seng min 15genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15

DPERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN1. Air BersihPAM, sumur pantek2. Saluran air hujantalang, saluran lingkungan3. Pembuangan Air Kotorbak penampungUntuk Rumah Negarayangdibangun dalam 1kompleks menggunakanseptiktank Komunal4. Pembuangan Kotoranbak penampung5. Bak SeptikTank & resapan6 m35 m3 2 - 4 m36. Sarana pengamanan thp.Bahaya kebakaran *)Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku7. Sumber daya listrik *)PLN, 2200-4400 VAPLN, 1350-2200 VAPLN, 450-1350 VA8. Penerangan penerangan alam dan buatan

100-215 lux/m2

100-215 lux/m2

100-215 lux/m29. Tata Udara6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC)*)6-10% bukaan 6-10% bukaan 12. Telepon *)sesuai kebutuhan13. Penangkal petirpenangkal petir lokal

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.

NOURAIANKLASIFIKASIKETERANGANKhusus & Tipe ATipe BTipe C,D, dan EEPERSYARATAN SARANA PENYELAMATANTangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat)lebar min.=1, 20m2. Tanda Penunjuk ArahTidak dipersyaratkan3. Pintulebar min.=0,90 m4 Koridor/selasarlebar min.=1,80 m

Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga /SKPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis.Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat.Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara di bidang teknis administratif.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknis diatur dengan Peraturan Menteri.PENGELOLA TEKNISPengelolaan TeknisPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 11.

BIAYA PEMBANGUNAN BGNBIAYAPEMBANGUNANBGNBIAYA PEKERJAANSTANDARBIAYA PEKERJAANNON-STANDARPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

PEKERJAAN STANDAR BGNPekerjaan Standar BGN

meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitasDihitung berdasarkan:standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara;koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; danluas bangunan

Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb)HSBGN:Standar Harga Satuan Tertinggi BGNLtb:Luas total lantai bangunan K:Koefisien jumlah lantaiPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

Biaya Pekerjaan Non StandarPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16-dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGNKetentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Biaya Pek. Non StandarPERMEN PU No. 45/PRT/M/2007-dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar , setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat;-Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung (berdasarkan billing-rate)

PEKERJAAN NON STANDAR

Biaya non-standar digunakan untuk: 1. Perizinan selain IMB;2. Penyiapan dan pematangan lahan; 3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan; 4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan; 5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding); dan/atau 6. Penyambungan utilitasPEKERJAAN NON STANDAR

Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :

Jenis pekerjaanProsentaseAlat Pengkondisian Udara10-20% dari XElevator/Escalator8-12% dari XTata Suara (Sound System)3-6% dari XTelepon dan PABX3-6% dari XInstalasi IT (Informasi & Teknologi)6-11 % dari XElektrikal (termasuk genset)7-12% dari XSistem Proteksi Kebakaran7-12% dari XSistem Penangkal Petir Khusus2-5% dari XInstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL)2-4% dari XInterior (termasuk furniture)15-25% dari XGas Pembakaran1-2% dari XGas Medis2-4% dari XPencegahan Bahaya Rayap1-3% dari XPondasi dalam7-12% dari XFasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus3-8% dari XSarana/Prasarana Lingkungan3-8% dari X

Basement (per m2)120% dari YPeningkatan Mutu *)15-30% dari Z

KOEFISIEN/FAKTOR PENGALIBANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007 BIAYA NON STANDAR FUNGSI KHUSUS

Fungsl Bangunan/RuangHarga Satuan per-m2 Tertinggi

ICU/ICCU/UGD/CMU1,50 standar harga bangunan

Ruang Operasi2,00 standar harga bangunan

Ruang Radiology2,00 standar harga bangunan

Rawat inap1,10 standar harga bangunan

Laboratorium1,10 standar harga bangunan

Ruang Kebidanan dan Kandungan1,20 standar harga bangunan

Ruang Gawat Darurat1,10 standar harga bangunan

Power House1,25 standar harga bangunan

Ruang Rawat Jalan1,10 standar harga bangunan

Dapur dan Laundri1,10 standar harga bangunan

Bengkel1,00 standar harga bangunan

Lab. SLTP/SMA/SMK1,15 standar harga bangunan

Selasar Luar Beratap/Teras0,50 standar harga bangunan

BIAYA NON STANDAR LAINNYAPenyiapan lahan;Biaya non-standar lainnya, meliputi biaya untuk:b. Pematangan lahan;j. .c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)d. Penyusunan rencana induk (masterplan);e. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);f. Biaya Penyambungan Utilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb); g. Penyelidikan tanah yang terperinci;Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (remote area);Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak bangunan, ataupun karena luas lahan;

BIAYA NON STANDAR LAINNYABiaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen;Biaya non-standar lainnya dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green building);Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan;

BIAYA KESELURUHAN BANGUNANBIAYA KESELURUHAN BANGUNANBIAYA KONSTRUKSI FISIKBIAYA MK/

BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATANBIAYA PEKERJAANSTANDARBIAYA PEKERJAANNON STANDARmax 150% dari HSBGNPerpres 73 Pasal 16, (3)HSBGN

BIAYA KONSTRUKSI FISIKBab IV. C.1.d PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007Biaya konstruksi fisik ditetapkan (dalam kontrak) dari hasil pelelangan maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara, yang di dalamnya termasuk biaya :1)pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);2)jasa dan overhead;3)lzin Mendirikan Bangunan (IMB)4)pajak dan iuran daerah lainnya; dan5)biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.

TERIMA KASIHTERIMA KASIHKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021) 7251058

********

6.

***