ANALISIS APBD I. PENDAPATAN DAERAHdosen.ieuncen.ac.id/.../sites/9/2017/04/Analisis-APBD.pdf ·...
Transcript of ANALISIS APBD I. PENDAPATAN DAERAHdosen.ieuncen.ac.id/.../sites/9/2017/04/Analisis-APBD.pdf ·...
ANALISIS APBD
I. PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dari 3 jenis pendapatan tersebut
kemudian di petakan lagi menjadi beberapa macam, antara lain :
PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil/bukan pajak, DAK dan DAU
Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, dana darurat, dana bagi
hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian otonomi khusus,
bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.
Berikut analisis anggaran pendapatan dan belanja dari suatu daerah pada tahun
anggaran 2007 hingga 2011. Analisis tersebut menggunakan program software microsoft
excel untuk mengolah dan memproses penghitungan data anggaran.
1. Yang pertama yaitu pendapatan suatu daerah pada tahun 2007-20011, yang tediri dari
pajak daerah yang dicapai rata-rata 67% dan Lain-lain pendapatan yang sah hanya sekitar
17% (Tabel 1) dari total pendapatan, sementara dana pendapatan dari retribusi daerah dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing masing hanya mencapai 11%
dan 5%. Persentase dan grafik dari sumber pendapatan asli daerah ini ditunjukkan dalam
Tabel 2 dan Chart 1
Tabel 1. Jenis Pendapatan Daerah
Jenis APBD 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata Persentase
Dalam Milyar
Rupiah 52.195 64.745 67.467 71.852 93.731 69.998 100%
Pajak daerah 34.981 44.693 45.126 47.682 62.365 46.969 67
Retribusi daerah 7.171 8.003 7.650 8.035 7.637 7.699 11
Hasil kekayaan
daerah yg
dipisahkan 2.241 3.050 3.420 3.637 4.845 3.439 5
Lain-lain PAD yang
sah 7.802 8.999 11.271 12.498 18.884 11.891 17
Tabel 2. Presentase Sumber Penapatan Daerah
Jenis Pendapatan 2007 2008 2009 2010 2011
Persentase 100 100 100 100 100
Pajak daerah 67 69 67 66 67
Retribusi daerah 14 12 11 11 8
Hasil kekayan daerah
dipisahkan 4 5 5 5 5
Lain-lain PAD yang sah 15 14 17 17 20
Pada Chart 1 yang menunjukan grafik persentase pendapatan asli daerah pada
komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah cenderung stabil dan sedikit mengalami
kenaikan dari tahun 2007 sebesar 4% kemudian menjadi 5% pada tahun-tahun berikutnya.
Untuk pajak daerahnya sendiri meski di awal tahun 2007 ke 2008 mengalami peningkatan
tetapi pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Sementara pada pemasukan dari
sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah menunjukan hal yang berkebalikan. Yakni
pada retribusi daerah yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan pada tahun terakhir
hanya sebesar 8% sedangkan lain-lain PAD yang sah justru kebalikannya yaitu terus
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 20 % dari keseluruhan APBD.
Berikut diagram flow chart persentasi PAD tersebut :
Chart 1. Presentase Jenis Pendapatan Daerah
2. Kemudian untuk pendapatan daerah selanjutnya adalah jenis-jenis dana perimbangan.
Pada dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 2 3 4 5
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
untuk daerah tersebut menyumbang cukup besar pada APBD khususnya pada alokasi
DAU yang mencapai lebih dari 50%. Berikut Tabel perincian dana perimbangan daerah :
Tabel 3. Jenis Dana Perimbangan
Dana Perimbangan 2007 2008 2009 2010 2011
Rata-
Rata
Dalam Milyar Rupiah 209.576 276.102 275.266 292.281 302.265 271.098
Dana bagi hasil pajak/
bukan pajak 46.046 78.137 69.768 77.677 71.934 68.712
Dana alokasi umum 146.351 176.638 187.196 193.226 207.081 182.098
Dana alokasi khusus 17.179 21.327 18.302 21.378 23.250 20.287
Dari tabel di atas DAU yang paling banyak menyumbang untuk pemasukan pada
APBD di daerah tersebut. Meskipun daerah tergolong masih bergantung pada perimbangan
keuangan pusat yang tercermin dari pengalokasian DAU atau DAK yang besar kepada
daerah, namun dana tersebut merupakan refleksi dari pendapatan asli daerah yang disalurkan
kembali oleh pemerintah pusat kepada daerah.
Tabel 4. Presentase Jenis Dana Perimbangan
Dana Perimbangan 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata
Dalam Persentase 100 100 100 100 100
Dana bagi hasil pajak/
bukan pajak 22 28 25 27 24 25
Dana alokasi umum 70 64 68 66 69 67
Dana alokasi khusus 8 8 7 7 8 8
Total Dana Perimbangan konsisten bertambah selama periode 2007 – 2011. Dalam lima
tahun, Total Dana Perimbangan telah meningkat secara perlahan. Hal ini sejalan dengan
peningkatan Dana Alokasi Umum yang mencapai 67% selama 2007-2011 sedangkan Dana
Alokasi Khusus hanya sebesar 8%. Sementara dana bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar
25 % dari APBD selama lima tahun terakhir.
Chart 2. Tren Jenis Dana Perimbangan
Meskipun total dana perimbangan meningkat, persentase pendapatan dari ketiga
sumber ini realtif konstan dalam periode 2007-2011. Meski DAU mengalami sedikit
penurunan di tahun 2007 ke 2008 tapi tahun-tahun setelahnya prosentasenya terus mengalami
peningkatan. Sedangkan DAK cenderung konstan dan Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak
fluktuatif.
3. Dan yang terakhir dalam pendapatan asli daerah yakni lain-lain pendapatan yang sah
yang terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan lain-lain yang
telah terinci dalam tabel dibawah ini :
Tabel 5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yg
sah 2007 2008 2009 2010 2011
Rata-
Rata
Dalam Milyar Rupiah 23.505 35.588 44.431 38.909 52.663 39.019
Hibah 1.604 2.511 2.309 4.248 2.408 2.616
Dana darurat 687 1.329 551 377 295 648
Dana bagi hasil pajak dari
Propinsi dan Pemda lainnya 8.498 9.835 11.663 11.961 13.115 11.014
Dana penyesuaian dan otonomi
khusus 8.933 15.635 20.852 15.497 29.645 18.112
Bantuan keuangan dari Propinsi
atau Pemda lainnya 2.233 1.664 2.242 4.955 5.185 3.256
Lain-lain 1.550 4.614 6.814 1.871 2.015 3.373
Dalam tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2011 pendaptan lain-lain yang sah
diterima paling besar dari tahun tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa semakin mengalami
peningkatan hingga tahun terakhir 2011. Pendapatan lain lain yang menyubmang paling besar
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 2 3 4 5
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus
adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah. Rata-rata yang dana penyesuaian tersebut mencapai 18.112 milyar dalam
5 tahun anggaran tersebut sedangkan yang lain masih berada di bawah angka tersebut. Jika
angka tersebut di persentasikan maka akan menghasilkan persentasi seperti yang ada di tabel
6 dan chart 3 di bawah ini.
Tabel 6. Presentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yg
Sah 2007 2008 2009 2010 2011 Persentase
Dalam Persentase 100 100 100 100 100 100%
Hibah 7 7 5 11 5 7
Dana darurat 3 4 1 1 1 2
Dana bagi hasil pajak dari
Propinsi dan Pemda lainnya 36 28 26 31 25 29
Dana penyesuaian dan otonomi
khusus 38 44 47 40 56 45
Bantuan keuangan dari Propinsi
atau Pemda lainnya 10 5 5 13 10 8
Lain-lain 7 13 15 5 4 9
Seperti yang telah di ketahui bahwa penyumbang terbesar pada pendapatan lain-lain
yang sah yaitu dana penyesuaian dan otonomi khusus yang mencapai 45 % dalam 5 tahun
anggaran daerah. Hal ini sudah termasuk besar mengingat fungsi alokasi anggaran otonomi
khusus yang tidak dimiliki pada semua daerah. Dan persentase terbesar kedua yakni dana
bagi hasil pajak dari provinsi yang mencapai 29% dan sisanya tidak sampai 10% dari APBD.
Chart 3. Tren Lain-lain Pendapatan yang sah
Tren Grafik lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi peningkatan dan
penurunan selama 5 tahun anggaran dari 2007-2011. Peningkatan yang tertinggi terjadi pada
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6
Hibah
Dana darurat
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya
Dana penyesuaian dan otonomi khusus
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya
dana penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun anggaran 4 menuju tahun anggaran 5.
Sebaliknya alokasi dana darurat terus mengalami penurunan dari tahun ke 3 dan tahun-tahun
berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut sedikit mengalami bencana
sehingga aloksinya menurun.
II. BELANJA DAERAH
Belanja daerah dari sisi pengeluaran APBD dibedakan menjadi dua yakni belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Berikut keterangan dan tabel dari kedua jenis belanja daerah
tersebut :
1. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi dan lain-
lain seperti yang telah dipetakan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 7. Jenis Belanja Tidak Langsung
Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata
Belanja Tidak Langsung
(Dalam Milyar Rp) 155.132 195.958 212.449 241.574 251.438 211.310
Belanja Pegawai 111.795 141.971 161.904 174.762 187.385 155.563
Belanja Bunga 151 169 316 187 179 200
Belanja Subsidi 500 669 692 635 708 641
Belanja Hibah 8.508 11.352 12.262 19.373 14.437 13.186
Belanja Bantuan sosial 15.148 24.716 26.768 11.517 10.603 17.750
Belanja Bagi hasil kpd
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 9.861 12.932 4.457 12.578 14.834 10.932
Belanja Bantuan keuangan
kpd Prov/Kab/Kota &Pemdes 8.138 3.298 5.213 20.797 20.719 11.633
Belanja tidak terduga 1.031 851 837 1.725 2.573 1.403
Total Belanja tidak langsung daerah paling besar dialokasikan untuk belanja pegawai.
Total belanja yang sudah menghabiskan lebih dari separuh anggaran tersebut dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hingga akhir tahun 2011
anggaran untuk belanja pegawai mencapai 187.385 Miliyar Rupiah. Hal ini menyebabkan
terkurasnya anggaran daerah hanya untuk memenuhi belanja pegawai yang dari tahun ke
tahun makin membengkak sedangkan kualitas kinerja dan kedisplinan yang dihasilkan
pegawai daerah saat ini cenderung rendah. Sungguh sangat tidak relevan antara kedua hal
tersebut. peningkatan belanja ini akan semakin terlihat lagi pada tabel dan chat presentase
belanja tidak langsung di bawah ini :
Tabel 8. Persentase Belanja Tidak Langsung Daerah
Belanja 2007 2008 2009 2010 2011
Rata-
Rata
Dalam Persentase 100 100 100 100 100 100%
Belanja Pegawai 72 72 76 72 75 74
Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0
Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0
Belanja Hibah 5 6 6 8 6 6
Belanja Bantuan sosial 10 13 13 5 4 9
Belanja Bagi hasil kpd
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 6 7 2 5 6 5
Belanja Bantuan keuangan kpd
Prop/Kab/Kota dan Pemdes 5 2 2 9 8 5
Belanja tidak terduga 1 0 0 1 1 1
Dari tabel diatas terlihat gap yang sangat besar dari persentase keseluruhan belanja
dengan persentase belanja pegawai yang dari 5 tahun tersebut mencapai angka 74 % dari
APBD. Persentase yang lainyya bahkan tidak mencapai 1% dan banyak yang masih 0 %. Itu
artinya belanja tidak langsung daerah sama dengan belanja pegawai. Berikut flowchart dari
belanja daerah tersebut :
Chart 4. Tren Belanja Pemerintah Daerah
2. Belanja Langsung daerah di bedakan menjadi 3 jenis yang secara detail dan berurutan
selama 5 tahun anggaran 2007-2011 telah dimasukan pada tabel dibawah ini :
Tabel 8. Jenis Belanja Langsung Daerah
Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata
Belanja Langsung (Dalam Milyar Rupiah) 157.568 170.995 140.851 201.992 224.757 179.233
Belanja Pegawai 8.122 6.544 7.560 23.816 23.568 13.922
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Series1
Series2
Series3
Series4
Series5
Belanja Barang dan jasa 57.701 66.585 28.553 82.006 94.982 65.965
Belanja Modal 91.745 97.866 104.738 96.170 106.207 99.345
Pada belanja tidak langsung ini, komponen belanja modal memegang peringkat satu
terbanyak pengeluarannya dari APBD pada lima tahun terakhir 2007-2011 rata-rata belanja
modal tersebut mencapai 99.345 Miliyar Rupiah. Sedangkan belanja barang dan jasa
menempati urutan kedua terbesar yakni mencapai 65.965 Miliyar rupiah. Tabel 9 dibawah ini
menunjukkan kategori belanja tidak langsung sebagai persentase dari total belanja dalam
periode 2007-2011.
Tabel 9. Persentasi Jenis Belanja Langsung
Belanja 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata
Dalam Persentase 100 100 100 100 100 100%
Belanja Pegawai 5 4 5 12 10 7
Belanja Barang &jasa 37 39 20 41 42 36
Belanja Modal 58 57 74 48 47 57
Dari ketiga-besar jenis belanja tidak langsung tersebut, Belanja pegawai, belanja barang
dan jasa serta belanja Modal meningkat dalam nilai yang relatif konstan, sementara belanja
modal menurun sekitar 26% pada tahun 2009 menuju tahun 2010 tersebut. meskipunn belanja
barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 19% pada 2009 namun pada tahun berikutnya
meningkat pesat. Sementara belanja pegawai cenderung naik secara perlahan hingga naik
secara signifikan dan fluktuatif. Hal ini tergambar pad diagram flowchart dibawah ini :
Chart 5. Garafik Jenis Belanja Langsung Daerah
Pada chart diatas aspek belanja pegawai relatif konstan dibawah 10 % sementara
belanja barang dan jasa serta belanja modal cenderung fluktuatif dimana disaat belanja modal
naik kemudian belanja barang turun drastis dan selanjutnya saling konstan satu sama lain.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 2 3 4 5
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan jasa
Belanja Modal
III. SURPLUS DEFISIT
Suatu anggaran dikatakan defisit apabila pendapatan lebih sedikit dibandingkan belanja
daerah. Sedangkan anggaran surplus yaitu apabila pendapatan yang dianggarkan lebih banyak
bernilai lebih dibandingkan anggaran belanja. Berikut hasil surplus defisit dari pengelolaan
APBD dalam suatu daerah tersebut :
Tabel 10. Surplus Defisit APBD
Surplus-Defisit APBD 2007 2008 2009 2010 2011
Pendapatan 285.276 376.435 387.164 403.042 448.659
Belanja 312.700 366.953 353.300 443.566 476.195
Surplus-Defisit APBD -27.424 9.482 33.864 -40.524 -27.536
Chart 8. Tren Surplus Defisit APBD
Sebagaimana terlihat pada chart 6 tersebut, bahwa dalam anggaran daerah dalam tahun
2007-2011 menunjukkan pola yang fluktuatif dan dalam persentase terhadap anggaran, angka
tersebut lebih banyak menunjukkan defisitnya anggaran daripada terjadinya surplus pada
anggaran tersebut. Selama pada Tahun 2011, defisit sekitar Rp27.536 Miliyar. Dari chart ini
terlihat bahwa realisasi APBD cenderung menunjukkan angka surplus yaitu untuk Tahun
2008-2009, sementara untuk data anggaran 2010-2011cenderung menggambarkan APBD
defisit yang cukup besar. Sementara defisit terbesar yaitu terjadi pada tahun 2010.
IV. PEMBIAYAAN
Pembiayaan pada APBD daerah terdiri dari penerimaan biaya dan pengeluaran biaya.
Dalam analisis APBD di atas, penerimaan biaya tergambar pada tabel 11 dibawah ini, dan
pengeluaran biaya pada tabel 12 dibawah :
-100000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
1 2 3 4 5
Surplus-Defisit APBD
Pendapatan
Belanja
Surplus-Defisit APBD
Tabel 11. Penerimaan Biaya APBD
Pembiayaan 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata
Penerimaan (Dalam Milyar Rupiah) 63.614 65.604 74.408 48.092 41.191 292.909
SiLPA TA sebelumnya 60.873 61.003 70.744 43.116 37.606 273.342
Pencairan Dana Cadangan 1.140 1.904 660 662 366 4.732
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 21 93 75 132 34 355
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 630 1.022 1.580 1.795 2.394 7.421
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 950 867 851 2.387 791 5.846
Penerimaan Piutang Daerah 715 498 1.213
Tabel 12. Pengeluaran Biaya APBD
Pengeluaran 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata
Dalam Milyar Rupiah 8.734 6.704 9.022 7.623 7.822 7.981
Pembentukan Dana Cadangan 1.687 647 840 513 502 838
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 4.519 3.664 4.068 2.883 3.479 3.723
Pembayaran Pokok Utang 1.790 1.490 2.432 3.237 3.180 2.426
Pemberian Pinjaman Daerah 738 323 821 990 353 645
Pembayaran Kegiatan Lanjutan 211 716 128 352
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 369 145 180 231
Dari beberapa Tabel pembiayaan diatas kemudian didapatkan flowchart diagram
persentase penerimaan pembiayaan dan pengeluaran biaya seperti yang ditampilkan dibawah
ini pada chart 9 dan chart 10 berikut :
Chart 9. Persentase Penerimaan Pembiayaan
Chart 10. Persentase Pengeluaran Pembiayaan
Lebih dari 90% penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih anggaran tahun
sebelumnya, yaitu rata-rata mencapai sekita Rp 273.342 Miliyar rupiah pada 5 Tahun
anggaran tersebut. Kemudian diikuti oleh Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah sebesar
3% (Rp 7,4 Triliun). Pengeluaran pembiayaan utamanya dialokasikan untuk penyertaan
modal (investasi) daerah sebesar 47% (Rp 3,7 Triliun) dan Pembayaran pokok utang 31%
(Rp 2,5 Triliun).
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6
SiLPA TA sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Pembayaran Kegiatan Lanjutan
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga