an · bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 272 ... Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang...
Transcript of an · bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 272 ... Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang...
-
an
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 102 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 -2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 272
dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah yang mengakibatkan perubahan
nomenklatur OPD di tingkat Daerah, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 yaitu dengan lahirnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
– 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten lima puluh kota Tahun 2016 – 2021);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana
Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Salinan
-
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara R
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
-
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor
15).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2016 -2021
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
-
8. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen
bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat
RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 -2021
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
periode akhir perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah / tindakanyang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah
ditetapkan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
-
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan kebijakan yang disetujui untuk setiap
program dan kegiatan.
25. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB II KEDUDUKAN
Pasal 2
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 -2021 merupakan :
(1) Penjabaran visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu
kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021 beserta
perubahannya dan RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat beserta perubahannya;
(2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi
Pamong Praja.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan
fungsi Satuan BPM dan Menyediakan suatu acuan dan pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun ke depan.
(2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan Pelaksana
pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun serta menjadi
pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan
kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.
-
BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program dan kegiatan
sampai tahun 2021, yang akan dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lima Puluh Kota.
BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2016 - 2021
Pasal 5
(1) Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP
(2) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
-
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL..........................................................................................................iii
DAFTAR GAMBAR......................................................................................................iv
BABI PENDAHULUAN...................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................... 5
BABII GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA .......................................... 9
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Satpol PP ................................. 9
2.2 Sumber Daya Satpol PP .................................................................. 44
2.3 Kinerja Pelayanan ............................................................................ 52
2.4 Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Pelayanan ............. 60
BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA...........................................................64
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol ..........................................................................65
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih ...................................................................... 65
3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra ....................................... 70
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS ............................. 71 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................. 72
BABIV TUJUAN DAN SASARAN........................................................................74
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP .......................... 74
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................................................76
BABVI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN......................79
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN............................... 94 BAB VIII PENUTUP....................................................................................................96
-
iii
DAFTAR TABEL
BAB II : Tabel 2.1 jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan 44
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Formal Aparatur Satpol PP 44
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Status Pegawai 45
Tabel 2.4 Jumlah Aset Satpol PP 46
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota
53
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota
56
BAB III : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
64
Tabel 3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD
71
BAB IV : Tabel 4.15 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP 75
BAB V : Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 78
BAB VI : Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP
82
BAB VII : Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RPJM 94
-
iv
DAFTAR GAMBAR
BAB I : Gambar 1 keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan
2
Gambar 2 struktur organisa perangkat daerah (OPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
11
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Perubahan Renstra PD adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah (PD)
untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana strategis Satpol PP (Perubahan
Renstra Diskan) tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat
visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan SATPOL PP selama kurun waktu
tahun 2016 – 2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Perubahan Renstra Satpol PP disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP,
berpedoman kepada Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
tahun 2016 – 2021, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
Proses penyusunan Renstra SATPOL PP Tahun 2016 – 2021 dilakukan
melaui beberapa tahapan yaitu :
a. Persiapan penyusunan Renstra Satpol PP
b. Penyusunan rancangan perubahan Renstra Satpol PP
c. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra Satpol PP
d. Penetapan Perubahan Renstra Satpol PP.
Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016 - 2021 menyelaraskan dengan
dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota ( Perubahan RPJMD ) yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perubahan Renstra
yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan,
prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan SATPOL PP
dengan dokumen Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
Renstra Dinas Kelautan dan SATPOL PP Provinsi Sumatera Barat serta Renstra
Kementerian Kelautan dan SATPOL PP.
-
2
Gambar 1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan
1.1. Landasan Hukum
Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Perubahan Renstra Satpol PP ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Renstra Kementerian
Dalam Negeri RI,
Direktorat Satpol PP dan
Linmas 2014 -2019
Renstra Dinas SATPOL PP
Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 s.d 2021
RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 -2021
Renja SATPOL PP Provinsi
Sumatera Barat Renja Dinas SATPOL PP
Kabupaten Lima Puluh
Kota
RKPD Kabupaten
Lima Puluh Kota
Renstra SATPOL PP
Provinsi Sumatera Barat
Renja Kementrian Dalam
Negeri Direktorat Bina
Administrasi Kewilayahan
-
3
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
4. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang –
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua
kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
-
4
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Lima Puluh
Kota Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2018 Nomor 4).
-
5
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra
Maksud Penyusunan Perubahan RENSTRA Satpol PP Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan
pelaksanaan pembangunan urusan SATPOL PP, sebagai acuan resmi bagi seluruh
jajaran Satpol PP,stakeholders terkait dalam menentukan prioritas program lima
tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan SATPOL PP antar wilayah, antar
sector serta lembaga pemerintahan baik pusat, Provinsi maupun dengan
Kabupaten.
Tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah untuk menyediakan acuan
dan pedoman bagi seluruh elemen masyarakat di dalam mewujudkan visi dan misi
daerah yang sesuai dengan aspriasi dan kebutuhan masyarakat, dalam rangka
mewujudkan cita-cita pembangunan berupa peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan lain dari Renstra ini adalah
meningkatkan koordinasi, sinergitas dan partisipasi seluruh stakeholders dalam
mendukung keseluruhan proses pembangunan sektor Satpol PP di Kabupaten
Lima Puluh Kota, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD
Propinsi, investor, swadaya masyarakat dan lain sebagainya.
1.3. Sistematika penulisan
Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun
2016 – 2021 terdiri dari 8 (delapan) bab dengan rincian sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD,
keterkaitan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra
Kementrian/Lembaga, dan Renstra Provinsi/Kabupaten dan dengan Renja PD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang - undang, peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,
tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
-
6
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis
besar isi dokumen.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang
dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian -
capaian penting yang telah di hasilkan melaui Renstra PD periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas PD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui
Renstra PD ini.
2.1. Tupoksi, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur
Organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah
kepala PD.
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal,
dan unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran / target
Renstra PD periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk
urusan wajib, dan atau indicator kinerja pelayanan PD dan atau indicator lainnya
seperti Millenium Development Goals ( MDGs) atau indicator yang telah diratifikasi
oleh pemerintah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian/Lembaga
(K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Renstra Tata Ruang Wilayah
(RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima
tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, pikiran besaran
-
7
kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
Pada bagian ini di kemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan PD
beserta faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih,
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi,
misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor -
faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah terpilih tersebut. Faktor-
faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu setrategis
pelayanan PD.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun factor –
faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi pelayan PD di tinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) ataupun Renstra
Provinsi/Kabupaten.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pada bagian ini di kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari
implikasi RT/RW serta impliksai dari KLHS
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari:
1. Gambaran pelayanan PD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten
4. Implikasi RT/RW bagi pelayanan PD
-
8
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD
Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan
isu-isu strategis tersebut.
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagaian ini ditemukan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah. Pada Tujuan dan Sasaran jangka menengah
perangkat daerah
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagaian ini ditemukan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah lima tahun mendatang.
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagaian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagaian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB VIII. PENUTUP
-
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP
2.1. Tugas, Fungsi dan Bagan Susunan Organisasi Satpol PP
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Satpol PP. Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Tugas, fungsi dan uraian tugas Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten
Lima Puluh Kota sebagai berikut :
2.1.1 Tugas Satpol PP
Menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum
Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
2.1.2 Fungsi Satpol PP
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, SatpolPP
mempunyai fungsi :
1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah,
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta
Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat di Daerah.
4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan
-
10
Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah dan atau Aparatur
lainnya.
6. Pengawasan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum agar
mematuhi Peraturan Daerah
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ruang lingkup
bidang tugasnya.
2.1.3 Struktur Organisasi Satpol PP
Dapat dilihat dari gambar bagan 2.2 dihalaman berikut ini.
-
11
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD ) SATUAN POLISI PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KEPALA SATPOL PP
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN PROGRAM PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
UNIT PELAKSANA SATPOL PP
SEKSI BINA POTENSI
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKSI SATLINMAS DAN PENGADUAN MASYARAKAT
BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SEKSI TINDAK INTERNAL
SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL
SEKSI PENEGAKAN
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENYULUHAN
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH
BIDANG KETETIBAN UMUM DAN
ETENTRAMAN MASYARAKAT
SEKSI INTELIJEN
SEKSI OPERASIONAL DAN LOGISTIK
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI PELATIHAN DASAR
SEKSI TRANTIB DAN PENGAMANAN SEKSI
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
Lampiran : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang : Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota
-
12
Adapun penjabaran lebih rinci mengenai bat struktural di lingkup Satpol PP
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :
(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan
Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis
(Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta
pengawasan pelayanan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta
pengawasan pelayanan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat;
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan
bidang tugasnya;
e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang
teknis meliputi bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Sumber Daya
Aparatur serta Bidang Perlindungan Masyarakat);
f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP);
g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,
kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.
-
13
(3) Uraian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA)
Satuan Polisi pamong Praja;
c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat;
d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya
manusia di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat;
e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
g. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat;
h. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat;
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
j. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
k. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait
lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah
n. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
o. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan
Polisi pamong Praja.
-
14
p. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan
pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang
q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
r. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program
dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
s. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program
dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi
administrasi umum, keuangan,kepegawaian dan programdan pelaporan Satuan
Polisi Pamong Praja.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan;
b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,
kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan Dinas;
c. Pengelolaan urusan administrasi keuanganSatuan Polisi Pamong Praja;
d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Satuan Polisi Pamong
Praja;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :
-
15
a. membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
di bidang kesekretariatan;
b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Sub Bagian,sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
f. memantau,mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;
g. mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern
yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong
Praja,sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi
kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas dilingkup Satuan Polisi Pamong
Praja;
k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit
organisasi dilingkupSatuan Polisi Pamong Praja;
m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang
berhubungan denganSatuan Polisi Pamong Praja;
n. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
o. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi
kebutuhanSatuan Polisi Pamong Praja;
p. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Satuan Polisi Pamong
Praja;
-
16
q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja;
s. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong
Praja;
t. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
u. melaksanakan pengusulan / penunjukan bendahara dan pembantu
bendahara;
v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan
kepadaBendahara;
w. mengelola perencanaan dan program Satuan Polisi Pamong Praja;
x. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan anggaran lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
y. mengkoordinasikan tugas-tugas internal dilingkup Satuan Polisi Pamong
Praja;
z. memantau,mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas
kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja, sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
Sub BagianUmum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
(1) membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian,serta informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
-
17
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan informasi
publik Satuan Polisi Pamong Praja;
c. pelaksanaan tugas administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja;
d. pelaksanaan tugas lain,yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)adalah sebagai berikut :
a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi
umum dan kepegawaian;
b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi umum, administrasi
kepegawaian;
d. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan administrasi umum,
administrasi kepegawaian dan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja
dengan unit kerja lain yang terkait;
e. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup
Satuan Polisi Pamong Praja;
f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
g. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatangani pimpinan;
h. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
i. mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta
pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuai kewenangannya;
j. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan ASN
sesuai kewenangannya;
k. mengumpulkan,mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
l. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup
Satuan Polisi Pamong Praja;
-
18
m. merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris/perlengkapan
Satuan Polisi Pamong Praja;
n. melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas
kepada pimpinan;
o. melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
(1) membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan Satuan
Polisi Pamong Praja.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian
Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Keuangan;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong
Praja;
c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
danfungsinya.
(3) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi
keuangan;
b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi keuangan;
-
19
d. menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Satuan Polisi Pamong
Praja;
e. mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
f. membina dan mengawasi bendahara dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan
pertanggungjawaban keuangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
h. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP- UP),
Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran
Tambahan Uang(SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji
dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan
jasa;
i. melaksanakan verifikasI Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan
Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
j. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja
dan verifikasi Surat PertanggungJawaban (SPJ);
k. melaksanakan verifikasI Surat PertanggungJawaban(SPJ);
l. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong
Praja;
m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian
Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
(1) membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanan,
evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian
Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Program dan Pelaporan Satuan
Polisi Pamong Praja;
-
20
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
c. pelaksanaan tugas penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja;
d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Uraian tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan program,
evaluasi dan pelaporan;
b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program
dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan urusan kesekretariatan di bidang program dan pelaporan;
d. menyusun rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja,sebagai
pedoman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
e. melaksanakan koordinasi/konsultasi program dan pelaporan Satuan Polisi
Pamong Praja dengan unit kerja lain yang terkait;
f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang program kepada unit
organisasi dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
g. menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar operasional
prosedur dan standar pelayanan minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat;
h. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
i. menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatanSub
Bagian Program dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
k. menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
l. menyusun konsep pembuatan profil dinas;
m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas
sesuai ketentuan yang berlaku;dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
-
21
3. BidangPenegakkan Perundang- Undangan Daerah mempunyai tugas:
(1) membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Penegakkan Peraturan Perundang- Undangan Daerah
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
c. Pelaksanaan NSPK dibidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
d. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Penegakan
Perundang-Undangan Daerah yang diberikan Bupati.
(3) Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah satuan Polisi
Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di
bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
d. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah;
-
22
e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Seksi,sesuai dengantugasdanfungsinya;
f. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
g. Memantau,mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;
h. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah;
i. Merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di
bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
j. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Penegakan
Perundang-Undangan Daerah;
k. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah;
l. Melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
m. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah;
n. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang Penegakan
Perundang-Undangan Daerah;
o. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang sesuai
ketentuan yang berlaku;
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
q. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ;
b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga; dan
c. Seksi Penegakan.
-
23
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas :
(1) membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)seksi
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan;
b. Pelaksanaan NSPK seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
c. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Pembinaan, Pengawasan
dan Penyuluhan;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pembinaan,
Pengawasan dan Penyuluhan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan, pedoman,
petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkenaan dengan pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan;
c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan
instansi terkait di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan
perundang-undangan, Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah;
d. Menginventarisir permasalahan yang berkenaan dengan pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan serta menyiapkan bahan- bahan untuk kebijakan
pemecahan masalah;
-
24
e. Menyiapkan bahan dan data dalam menyusun laporan seksi pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan.
f. Melaksanakan pengawasan Peraturan Daerah ke sekolah-sekolah/tempat-
tempat keramaian, di pasar dan warung-warung;
g. Melakukan pembinaan kepada siswa-siswa dan masyarakat yang melakukan
pelanggaran Peraturan Daerah;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Seksi Kerjasama Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
(1) membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor
Kerjasama Antar Lembaga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Kerjasama
Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di seksi Kerjasama Antar Lembaga;
b. Pelaksanaan NSPK seksi Kerjasama Antar Lembaga
c. Penyusunan rencana program dan kegiatan kerjasama antar lembaga yang
berkaitan dengan Penegakan Perundang-undangan Daerah
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan lembaga terkait dalam rangka
penegakan Perundang-undangan Daerah dan Penyuluhan Peraturan
Perundang-undangan.
e. Menyiapkan bahan dan data dalam menyusun laporan seksi Kerjasama Antar
Lembaga dalam hal Penegakkan Perundang-Undangan Daerah;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Kerjasama Antar
Lembaga
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
-
25
Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
(1) membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor
Penegakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penegakan
Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di seksi Penegakan;
b. Pelaksanaan NSPK seksi Penegakan;
c. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Penegakan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah
b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan petunjuk
operasional kegiatan penegakkan perundang-undangan daerah, serta
penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perundang-undangan
daerah
c. Melaksanakan NSPK program dan kegiatan Penegakan Perundang-undangan
Daerah
d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan lembaga
dan instansi terkait operasional penegakkan perundang-undangan daerah,
serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perundang-undangan
daerah
e. Melakukan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum yang
diduga melakukan pelanggaran perundang-undangan daerah
f. Melaksanakan penegakkan perundang-undangan daerah melalui penindakan
non yustisial dan / atau yustisial terhadap pelanggaran perundang-undangan
daerah
-
26
g. Melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran
perundang-undangan daerah
h. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil penyelidikan dan penyidikan
terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah
i. Menyiapkan bahan dan Data serta menyusun dan menyampaikan hasil kegiatan
penegakkan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan
terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah
j. Menyiapkan bahan untuk diserahkan kepada PPNS daerah atas ditemukannya
atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan daerah
k. Melaksanakan urusan teknis yang menyangkut pelaksanaan dalam penyelesaian
perkara pelanggaran perundang-undangan daerah
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
c. Pelaksanaan NSPK dibidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat;
d. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban
Masyarakat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat yang diberikan Bupati.
-
27
(3) Uraian tugas Bidang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di
bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
d. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;
e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Seksi,
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
f. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
g. Memantau,mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;
h. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat;
i. Merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di
bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;
j. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat;
k. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah;
l. Melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
m. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;
n. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;
o. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang sesuai
ketentuan yang berlaku;
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
-
28
q. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
a. Seksi Intelijen;
b. Seksi Trantib dan Pengamanan; dan
c. Seksi Operasional Pengendalian dan Logistik;
Seksi Intelijen Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
(1) membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)seksi Intelijen
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di seksi Intelijen;
b. Pelaksanaan NSPK di seksi Intelijen;
c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Intelijen;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Intelijen;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas seksi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi Intelijen;
b. Melaksanakan deteksi dini terhadap adanya indikasi gangguan Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat ;
c. Melaksanakan pemetaan terhadap objek atau lokasi sasaran deteksi dini
gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;;
d. Mencari data dan informasi terkait dengan gangguan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah untuk dijadikan
bahan laporan pada atasan:
-
29
e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini terhadap gangguan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelanggaran Peraturan
Daerah ;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi data dan informasi seksi Intelijen;
g. Menyiapkan bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan teknis daerah tentang
Intelijen;
h. Melaksanakan penyusunan laporan dan penyajian data seksi Intelijen;
i. Melaksanakan pengembangan dan penetapan kebijakan seksi Intelijen;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Trantib dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
(1) membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor
Ketentraman Ketertiban dan Pengamanan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Trantib
dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah seksi Ketentraman Ketertiban dan Pengamanan;
b. Pelaksanaan NSPK seksi Ketentraman Ketertiban dan Pengamanan;
c. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Ketertiban Ketentraman dan
Pengamanan;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan (sesuai tugas seksi);
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas seksi Trantib dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi Ketentraman
Ketertiban dan Pengamanan;
-
30
b. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bahan Peraturan Perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi berhubungan dengan kegiatan
seksi Ketertiban Ketentraman dan Logistik :
c. Melaksanakan pengamanan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;
d. Melaksanakan pengendalian unjuk rasa atau Demonstrasi:
e. Melaksanakan pengendalian perkelahian masal;
f. Melaksanakan Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah,Pejabat Penting
Dan Tamu Tamu Penting;
g. Melaksanakan Pengamanan Asset dan kekayaan Daerah;
h. Melaksanakan Pengamanan Tempat tempat penting yang dirasa diperlukan;
i. Melaksanakan Patroli Wilayah dalam rangka memantau Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat;
j. Menyusun, mengawasi dan mengevaluasi jadwal piket, lepas piket dan siaga
Satuan Polisi Pamong Praja ;
k. Melaksanakan patroli dan pengamanan penyelenggaraan pemilu ;
l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat:
m. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah sesuai
dengan urusan dan
n. Melaksanakan NSPK program dan kegiatan seksi Ketentraman Ketertiban dan
Pengamanan;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Operasional dan Logistik Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
(1) membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
-
31
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi
Operasional dan logistik Satuan polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah seksi Operasional dan Logistik;
b. Pelaksanaan NSPK bidang Operasional dan logistik;
c. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Operasional dan Logistik;
d. Pelaksanaan koordinasi seksi Operasional dan Logistik;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas seksi Operasional dan logistik Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi yang berhubungan dengan
kegiatan operasional dan logistik bidang ketertiban umum dan pengendalian
masyarakat;
b. Menyusun petunjuk pelaksanaan operasioanal dan logistik bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;
c. Menyusun menginventarisir setiap permasalahan yang berhubungan dengan
operasional dan Logistik bidang ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat ;
d. Melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
e. Mengkoordinir dan mengkoordinasikan operasi operasi yang berkaitan
dengan pelanggaran ;
f. Melaksanakan penertiban terhadap hotel-hotel, penginapan dan objek
wisata dari perbuatan maksiat ;
g. Melaksanakan operasi penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Peraturan lainnya ;
h. Melaksanakan penertiban pemasangan spanduk, baliho dan reklame yang
mengganggu K3 dan tidak sesuai aturan ;
i. Melaksanakan Penertiban bersama instansi terkait terhadap reklame, Surat
Izin Tempat Usaha ( SITU ) dan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) ;
j. Memonitor kasus-kasus penyakit masyarakat dan upaya tindak lanjut;
-
32
k. Melaksanakan koordinasi penertiban terhadap tindakan prostitusi,
gelandangan, pengemis dan orang gila bersama instansi terkait ;
l. Melaksanakan penertiban terhadap pelajar dan mahasiswa/i yang keluyuran
pada jam-jam pelajaran ;
m. Melaksanakan penertiban warung kelambu dan petasan ;
n. Melaksanakan penertiban terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN ) yang
meninggalkan Kantor pada jam dinas ;
o. Melaksanakan penertiban terhadap warung remang-remang dan tempat-
tempat karaoke ;
p. Melaksanakan penertiban terhadap Pedagang kaki Lima (PKL) pinggir jalan ;
q. Melaksanakan penertiban terhadap pedagang pasar ;
r. Melaksanakan Patroli Wilayah dalam rangka memantau Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat;
s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasiona
pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
t. Melaksanakan NSPK program dan kegiatan seksi Ketentraman Ketertiban
dan Pengamanan;
u. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan
pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas :
(1) membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Sumber Daya Aparatur yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber
Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Aparatur;
-
33
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Sumber
Daya Aparatur;
c. Pelaksanaan NSPK dibidang Sumber Daya Aparatur;
d. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Sumber Daya Aparatur;
e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Sumber Daya Aparatur;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Sumber Daya
Aparatur yang diberikan Bupati.
(3) Uraian tugas Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di
bidang Sumber Daya Aparatur;
d. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Sumber Daya Aparatur, PPNS
dan Petugas Tindak Internal ( PTI );
e. Menlaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di Bidang
Sumber Daya Aparatur, PPNS dan Petugas Tindak Internal ( PTI);
f. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Aparatur,
PPNS dan Petugas Tindak Internal ( PTI);
g. Pelaksanaan Evaluasi dan pembinaan Bidang Sumber Daya Aparatur PPNS
dan Petugas Tindak Internal ( PTI);
h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Seksi,sesuai dengantugasdanfungsinya;
i. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
j. Memantau,mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;
k. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Sumber Daya Aparatur;
-
34
l. Merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di
bidang Sumber Daya Aparatur;
m. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Sumber Daya
Aparatur;
n. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah;
o. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Sumber Daya Aparatur;
p. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang Sumber Daya
Aparatur;
q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang sesuai
ketentuan yang berlaku;
r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja; dan
s. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja.
Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
a. Seksi Tindak Internal;
b. Seksi Pelatihan Dasar; dan
c. Seksi Teknis Fungsional.
Seksi Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
(1) membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Tindak
Internal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)seksi Tindak
Internal menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di Seksi Tindak Internal;
b. Pelaksanaan NSPK Seksi Tindak Internal;
-
35
c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang di Seksi Tindak Internal;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang di Seksi Tindak Internal;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas seksi Tindak Internalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :
a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi Tindak Internal;
b. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Tindak Internal ;
c. Menghimpun, meneliti dan mengolah Peraturan Perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis kegiatan pelaksanaan Tindak Internal
d. Menyusun Program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan
dan pengawasan internal personil satuan Polisi Pamong Praja.
e. Menyiapkan administrasi pembinaan administrasi pengawasan dan penyelidikan
pelanggaran disiplin dan tata tertib Satuan Polisi Pamong Praja.
f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin dan tata tertib Satuan Polisi
Pamong Praja
g. Menyelenggrakan penegakan hukum, pembinaan disiplin, dan pengamanan
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
h. Mengawasi, menyelidiki serta menghadirkan pelanggar Disiplin dan tatatertib
Satuan Polisi Pamong Praja apabila diduga/ patut diduga adanya pelanggaran
disiplin dan tata tertib Satuan Polisi Pamong Praja
i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan pengawasan kode itik
Polisi Pamong Praja
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan Perundang undangan.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
-
36
Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
(1) membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Seksi
Pelatihan Dasar yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Pelatihan
Dasar Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di Seksi Pelatihan Dasar;
b. Pelaksanaan NSPK Seksi Pelatihan Dasar;
c. Penyusunan rencana program dan kegiatanSEksi Pelatihan Dasar;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan (sesuai tugas seksi);
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar;
b. Melaksanakan Pelatihan Pendidikan Dasar/ Diklat Dasar, Bimbingan Teknis dan
Pelatiahan-pelatihan Dasar lainnya kepada Aparatur Satuan Polisi Pamong
Praja;
c. Menghimpun, meneliti dan mengolah Peraturan Perundang-undangan,
pedoman, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelatihan Dasar ;
d. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk bahan pengembangan sumber
daya aparatur ;
e. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ lembaga terkait pengembangan
teknis Pelatihan Dasar Sumber Daya Aparatur ;
f. Memberikan bimbingan dan pelatihan dasar dan lanjutan Satuan Polisi Pamong
Praja ;
g. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan teknis sumber daya aparatur
untuk pelatihan dasar dan lanjutan.
-
37
h. Melaksanakan pembinaan fisik, mental, dan spritual personal Satuan Polisi
Pamong Praja;
i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar;
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan Perundang undangan.
k. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah sesuai
dengan urusan dan Seksi Pelatihan Dasar;
l. Melaksanakan NSPK program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
(1) membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Seksi
Teknis Fungsional yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Teknis
Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah Seksi Teknis Fungsional;
b. Pelaksanaan NSPK bidang Seksi Teknis Fungsional;
c. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Teknis Fungsional;
d. pelaksanaan koordinasi sesuai tugas seksi Teknis Fungsional;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Uraian tugas seksi Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Teknis Fungsional;
b. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, NSPK Seksi Teknis Fungsional;
c. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Teknis Fungsional ;
-
38
d. Menghimpun, meneliti dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis kegiatan pelaksanaan teknis fungsional ;
e. Mengumpulkan dan menganalisa data teknis fungsional untuk bahan
pengembangan sumber daya aparatur ;
f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pengembangan teknis
fungsional sumber daya aparatur ;
g. Melaksanakan Pelatihan Teknis Fungsional Sumber Daya Aparatur ;
h. Menyiapkan bahan kegiatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
pelatihan teknis fungsional ;
i. Melaksanakan fasilitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelatihan
teknis fungsional sumber daya aparatur ;
j. Memberikan telaahan dan pertimbangan teknis pelaksanaan teknis fungsional ;
k. Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja ;
l. Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan
sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja ;
m. Melaksanakan dan menerapkan disiplin wawasan, sikap dan mental anggota
Satuan Polisi Pamong Praja ;
n. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber daya aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja dan ;
o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan Perundang undangan.
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
(1) membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
-
39
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang
Perlindungan Masyarakatmenyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Masyarakat;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
Perlindungan Masyarakat;
c. Pelaksanaan NSPK dibidang Perlindungan Masyarakat;
d. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Perlindungan
Masyarakatyang diberikan Bupati.
(3) Uraian tugas Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)
Dinas;
c. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Perlindungan
Masyarakat;
d. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Perlindungan Masyarakat;
e. Menyusunan Kebijakan Kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam
bidang Perlindungan Masyarakat;
f. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat Skala Kabupaten;
g. Melaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait skala Kabupaten tentang
permasalahan Perlindungan Masyarakat;
h. Melaksanakan Kebijakan Perlindungan Masyarakat;
i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
-
40
j. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
k. Melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
l. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Perlindungan Masyarakat;
m. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang Perlindungan
Masyarakat;
n. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang sesuai
ketentuan yang berlaku;
o. Melaporkan hasil pelaksanaan t