1. 1 BAB I PENDAHULUANA Tujuan dan Ruang LingkupTujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansikewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, danbiaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yangmenyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentangperlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, danpengungkapan yang diperlukan.Pernyataan Standar ini mengatur:aAkuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.bPerlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.cPerlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.dPerlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah. 2. 2 Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut. Pernyataan Standar ini tidak mengatur: a Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi. b Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai. c Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan standar tersendiri.B Definisi Istilah Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian: 1 Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah. 2 Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya. 3 Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana. 4 Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. 3. 35Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.6Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.7Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.8Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.9Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.10 Kewajiban kontinjensi adalah: 1 kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau 2 kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena: 4. 4 a tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau b jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.11 Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 12Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskontodengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utangpemerintah. 13Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saatpertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera padalembar surat utang pemerintah. 14Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai bukukewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atauditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. 15Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktulebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau denganpembayaran bunga secara diskonto. 16Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakanutang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukanpemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, sepertiPajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuranAskes, Taspen, dan Taperum. 5. 517Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.18Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.19Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN).20Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.21Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.22Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal. 6. 6 BAB II DEFINISI DAN KLASIFIKASIA Pengertian KewajibanKewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomipemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lainkarena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. 7. 7 Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran. Sebagai contoh Pemerintah daerah membangun gedung untuk kantor yang dikerjakan oleh PT Jauhari. Pembangunan tersebut telah selesai. Sampai akhir akhir tahun anggaran pemerintah daerah tersebut belum melakukan pembayaran. Pemerintah daerah harus mencatat kewajiban tersebut di neraca sebesar utang yang belum dibayar. Disamping kewajiban-kewajiban di atas, ada juga kewajiban-kewajiban yang jumlah dan waktu pembayarannya belum pasti yang disebut kewajiban kontinjensi. Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Misalnya Pemerintah memberikan penjaminan atas tabungan masyarakat di lembaga perbankan, informasi ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.B Karekteristik Kewajiban 8. 8 Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karen perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.C Klasifikasi Kewajiban Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 1 Kewajiban Jangka Pendek Batasan yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan kewajiban adalah jangka waktu pembayaran dari utang-utang tersebut. Apabila utang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun maka 9. 9diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. Jadi kewajiban jangkapendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan dapatdibayar atau jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun anggaran ataudua belas bulan setelah tanggal pencatatan. Pengertian lain mengenaikewajiban jangka pendek adalah apabila suatu kewajiban akan dilunasidengan menggunakan sumber-sumber aset lancar atau denganmenimbulkan utang jangka pendek yang baru.Jenis-jenis kewajiban jangka pendek pemerintah dapat terdiri dari:a Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.Jenis kewajiban ini merupakan hasil reklasifikasi utang jangkapanjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulansetelah tanggal pelaporan. Nilai ini dicantumkan dalam laporankeuangan sebesar nilai yang jatuh tempo.bUtang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Jenis kewajiban ini merupakan utang yang timbul dari potongan ataupungutan yang dilakukan pemerintah yang harus disetorkan lagikepada pihak lain yang berhak atas dana yang dipotong atau dipunguttersebut, misalnya potongan Pph pasal 21, Taspen, Askes, Taperumdan jenis-jenis asuransi lainnya. Jumlah pungutan atau potongan PFKharus disetorkan kepada pihak yang berhak menerimanya sebesar 10. 10jumlah yang dipotong atau dipungut. Pada akhir periode anggaran,masih tersisa jumlah potongan atau pungutan yang belum disetorkandan harus dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yangmasih harus disetorkan.c Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)Jenis kewajiban ini timbul bila pemerintah telah menerima hak atasbarang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.Nilai kewajiban dicatat sebesar jumlah yang belum dibayarkan. Jikatagihan tidak tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan makajumlah kewajiban harus diestimasikan atau dihitung berdasarkankontrak yang ada. Jumlah kewajiban kepada kontraktor yangmembangun fasilitas atau peralatan sesuai spesifikasi yang telahditetapkan, diukur berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaanmenurut berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat.dUtang Biaya PinjamanJenis kewajiban yang termasuk dalam utang biaya pinjamanmerupakan kewajiban jangka pendek yang timbul dari adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengandilakukannya peminjaman dan baik jangka pendek maupun jangkapanjang atau adanya penerbitan obligasi seperti: perhitungan bungapinjaman yang jatuh tempo, pengenaan denda karena menunggakpelunasan pokok pinjaman, amortisasi diskonto atau premium yangberhubungan dengan pinjaman, amortisasi atas biaya-biaya yang 11. 11terkait dengan diperolehnya pinjaman seperti biaya konsultan & ahlihukum, dan biaya- biaya lainnya seperti jasa bank, yang masih harusdibayar pada akhir tahun anggaran.Bunga yang di accrued, karena telah jatuh tempo, merupakankewajiban yang timbul dari adanya penerimaan dana pinjamankepada pemerintah, yang besarnya dan jatuh tempo pembayarannyadiatur dalam persyaratan pinjaman. Utang bunga dicatat berdasarkanbiaya bunga yang telah terjadi dan belum dilakukan pembayaran olehpemerintah yang bersangkutan.e Kewajiban Jangka Pendek Lainnya.Jenis kewajiban ini adalah kewajiban selain yang termasuk dalamkelompok kewajiban di atas, misalnya utang atas pembayaran gaji,penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasaoleh pemerintah. Pengukuran jenis kewajiban ini disesuaikan dengankarateristik masing-masing, misalnya utang kepada karyawan dinilaidengan jumlah gaji yang belum dibayarkan, penerimaan pembayarandimuka dinilai sebesar nilai nominal pembayaran tersebut.2 Kewajiban Jangka PanjangKewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang diharapkan dapatdibayar atau jatuh tempo lebih dari dua belas bulan setelah tanggal 12. 12pencatatan, atau dapat juga diartikan bahwa kewajiban jangka panjangadalah kewajiban yang akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukandari kelompok aset lancar. Termasuk dalam kategori kewajiban jangkapanjang adalah pokok utang jangka panjang. Utang jangka panjangbiasanya timbul karena pemerintah hendak membangun suatu investasidalam aset tetap untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atauuntuk tujuan pembiayaan, misalnya untu menutupi defisit anggaran yangterjadi.Penilaian utang jangka panjang dimungkinkan dengan berbagai bentuk:aUtang Pemerintah yang Tidak Dapat Diperjualbelikan.Nilai nominal atas utang jenis ini merupakan kewajiban pemerintahkepada pemberi utang yaitu sebesar pokok dan bunganya seperti yangdiatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggalpelaporan keuangan, misalnya pinjaman yang diperoleh dari lembagakeuangan internasional sepert Bank Dunia, IMF (InternationalMonetary Fund), ADB (Asian Development Bank, atau yangdiperoleh dari dalam negeri, termasuk dari BUMN/BUMD.Jenis utang yang menggunakan tarif bunga tetap, penilaian dapatmenggunakan skedul pembayaran. Sedangkan bila tarif bunganya 13. 13variabel, penilaian utang menggunakan metode yang sama dengantarif bunga tetap kecuali tarif bunganya dapat diestimasikan secarawajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumenkeuangan yang ada.bUtang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan.Utang ini dapat berbentuk sekuritas utang pemerintah berupa suratutang negara atau obligasi yang memuat ketentuan mengenai nilaiutang pada saat jatuh tempo. Utang sekuritas pemerintah dinilaidengan menggunakan nilai par atau nilai nominal utang. Sekuritasutang pemerintah dapat dijual sebesar nilai par tanpa diskonto ataupremium atau dapat dijual dengan harga diskonto atau premium.Apabila surat utang dijual dengan diskonto atau premium, perludilakukan amortisasi atas diskonto atau premium yang dapatmenggunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan untukmemperlakukan diskonto atau premium agar tidak dibebankansekaligus sebagai pendapatan atau biaya.Contoh: pada 1 Juli 2010, Pemerintah Kota Jauhari mempunyai utangjangka panjang sebesar Rp 10.000.000 yang harus diangsur setiap tahunsebesar 1.000.000, Pemerintah Kota Jauhari harus melakukanreklasifikasi atas kewajiban tersebut menjadi Kewajiban Jangka Pendekpada akhir tahun 2005 sebesar Rp 1.000.000, sehingga Kewajiban Jangkapanjang akan disajikan di neraca sebesar Rp 9.000.000. 14. 14Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas pemerintah dapat melakukanrestrukturisasi atau pendanaan kembali terhadap utang-utangnya yangakan jatuh tempo. Apabila hal ini terjadi, entitas pelaporan dapatmemasukkan kewajiban jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelahtanggal pelaporan ke dalam klasifikasi kewajiban jangka panjang, jika:1 jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)bulan; dan2 entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajibantersebut atas dasar jangka panjang; dan3 maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjianpendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembaliterhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangandisetujui.Jumlah kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendekmenjadi kewajiban jangka panjang seperti yang disebutkan di atasdiungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahunberikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) ataudigulirkan (roll over) oleh entitas pelaporan. Kewajiban yang demikiandipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangkapanjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namundalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada 15. 15otoritas entitas, maka kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangkapendek, kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelumpersetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajibanpada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu(covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadikewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentuyang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaandemikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangkapanjang hanya jika:1 pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasansebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan2 terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnyadalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.Sebagai contoh, Pemkot Jauhari meminjam uang dari lembaga asing,sebesar Rp 500 milyar untuk program pembangunanlistrik daerah, dengan ketentuan bahwa pinjaman initidak dapat digunakan untuk membiayai program lain.Kalau pinjaman ini tidak dapat digunakan untuk programtersebut harus dikembalikan. Pinjaman ini telah ditarikpada tahun 2003. Pinjaman ini akan dibayar secaraangsuran selama 20 tahun mulai tahun 2008. Sampaidengan tahun 2006 ternyata program tersebut macet, dan 16. 16tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena pinjaman ini harusdisajikan sebagai kewajiban jangka pendek. BAB IIIPENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBANA Pengakuan 17. 17Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber dayaekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampaisaat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilaipenyelesaian yang dapat diukur dengan andal.Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangatpenting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatukonsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapatberupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahanbaku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yangmelibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya sepertitransaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakankarena ketidaksengajaan.Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksimungkin berupa transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran sangatpenting untuk menentukan saat pengakuan kewajiban.Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah ataudikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saatkewajiban timbul.Kewajiban dapat timbul dari:1 transaksi dengan pertukaran (exchange transactions); 18. 182transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuaihukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayarlunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;3kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-relatedevents);4kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledgedevents).Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalamtransaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untukmenyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajibandiakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untukmemberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintahmemberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnyayang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukarantimbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja)menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputigaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawailainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.Contoh kewajiban yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. 19. 19 Pada tanggal 10 Oktober 2005, Pemkot Lampung melakukan pengadaan personal computer (PC) dengan PT Smart Teknik dengan nilai Rp 60.000.000. Pemkot Lampung dan PT Smart Teknik sepakat untuk pembayaran komputer tersebut dilakukan pada 1 Maret 2012. Atas transaksi tersebut, Pemkot Lampung akan mencatat dan melaporkan di neracanya kewajiban jangka pendek sebesar Rp 60.000.000 pada tanggal 10 Oktober 2012, ketika komputer tersebut diterima.Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatutransaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikannilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber dayaatau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakuiatas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitaspelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintahpusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibahatau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaranditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksidengan pertukaran.Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidakdidasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah danlingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah.Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian 20. 20yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadianyang timbul dari transaksi dengan pertukaran.Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan padakepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban,sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkanbahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlahpembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalahkerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkanpelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidakdidasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensikeuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk meresponkejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untukmenyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikanbertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diaturdalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dariberbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencanaalam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biayatersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secaraformal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atasbiaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksidengan pertukaran atau tanpa pertukaran. 21. 21Sebagai contoh dalam kasus bencana kerusuhan di Lampung Selatan, bagisetiap keluarga yang rumahnya hancur akan diberikan ganti rugi Rp 50 juta.Apabila sudah dicantumkan dalam peraturan (surat ketetapan) yang sah,tetapi belum dibayar.Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biayauntuk kondisi ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) BadanLegislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akandigunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktormelakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayarpada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yangdiakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota kotaIndonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencanatersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintahkarena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kotatersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputisumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktoryang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atautanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutanguntuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barangdiserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpapertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belumdibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan 22. 22ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telahdisediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporanpemerintah.B PengukuranKewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asingdijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uangasing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah padasaat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembarsurat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksipembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing,dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan denganmenyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristikdari masing-masing pos.1 Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)Terhadap barang/jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar,termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya,pemerintah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang di neraca.Contoh: Kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai denganspesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah. 23. 23Kontraktor tersebut sudah menyelesaikan porsi pekerjaan tahap Idan telah menyerahkan kepada pemerintah. Jumlah tagihantermin I tersebut sampai akhir tahun belum dibayar. Oleh karenaitu, jumlah tersebut merupakan utang yang harus disajikan dineraca.Apabila dalam jumlah kewajiban terdapat utang yangdisebabkan adanya transaksi antar unit pemerintahan,penyajiannya harus dipisahkan dari kewajiban kepada unitnonpemerintahan.2 Utang Bunga (Accrued Interest)Utang bunga pinjaman pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telahterjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utangpemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjamanpemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periodepelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuksekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentukSurat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah(provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang samadengan SUN.3 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 24. 24Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yangbelum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang dineraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harusdiserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yangdipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapatsaldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain.Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus disajikan di neracasebesar jumlah yang masih harus disetorkan sebagai utang PFK.Contoh: Pada Tahun 2011, Pemprov Lampung memungut iuran Askes,tabungan perumahan, Pajak Penghasilan atas Gaji dari pegawaipemerintah provinsi tersebut sebesar Rp 10 juta. Pada 31Desember 2011, diketahui jumlah pungutan yang telah disetorke PT Askes, Perum Perumnas dan Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebesar Rp 8 juta.Atas transaksi tersebut, Pemprov Lampung seharusnya menyetorjumlah PFK (iuran Askes, Tabungan Perumahan dan PajakPenghasilan) sebesar yang dipungut yaitu Rp 10 Juta. Tetapipemda tersebut baru menyetor hanya sebesar Rp 8 juta, olehsebab itu Pemprov Lampung harus mencatat Hutang PFK diNeraca Per 31 Desember 2011 sebesar Rp 2 Juta.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 25. 25Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancarutang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya Pinjamanobligasi yang jatuh tempo tahun yang akan datang sebesar Rp 1 Milyardisajikan sebesar nilai nominal.5 Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidaktermasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas. Termasuk dalamkewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayarpada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masingitem disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut,misalnya utang gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yangmasih harus dibayar atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawaitersebut.6 Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yangDiperjualbelikanPenilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utangtersebut yang dapat berbentuk:a Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (Non-tradedDebt)Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan(non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi 26. 26utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalamkontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikanadalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuanganinternational seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentukhukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman(loan agreement).Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapatmenggunakan skedul pembayaran (payment schedule) menggunakantarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bungavariabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumenkeuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utangpemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bungatetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkandata sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.b Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan (Traded Debt)Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapatdiperjualbelikan, misalnya obligasi atau Surat Utang Negaraseharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban daripemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk suatuperiode akuntansi. Untuk penilaian surat utang ini perlu data hasilpenjualan, dan nilai pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akandibayarkan kepada pemegangnya. 27. 27Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalambentuk sekuritas utang pemerintah (government debt securities) yangdapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.Jenis surat utang pemerintah ini dinilai sebesar nilai pari (originalface value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yangbelum diamortisasi. Surat utang pemerintah yang dijual sebesar nilaipari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesarnilai pari (face). Surat utang yang dijual dengan diskonto akanbertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo;sedangkan surat utang yang dijual dengan harga premium nilainyaakan berkurang.Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metodegaris lurus.Sebagai contoh : Pemerintah menerbitkan obligasi retail seri 001sebanyak 1.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000 perlembar. Pada tanggal 2 Januari 2006 hasil penjualan bersih obligasiini adalah Rp 1.100.000.000.000 Obligasi ini jatuh tempo 2 Januari2011. Metode amortisasi yang digunakan adalah garis lurus.Nilai obligasi yang disajikan di neraca per 31 Desember 2006adalah:Nilai Nominal Rp 1.000.000.000.000Premium 28. 28Rp 100.000.000.000-(1/5X100.000.000000)= Rp(20.000.000.000) = Rp 1.080.000.000.0007 Perubahan Valuta AsingUtang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakankurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yangberlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untukalasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi seringdigunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama semingguatau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut.Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uangasing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurstengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran poskewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dantanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas danaperiode berjalan.Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uangasing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yangberhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan. 29. 29Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikandalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui padaperiode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksiberada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisihkurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi denganmemperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.Contoh:Utang dalam US $ 1.000 equivalen dengan Rp 10.000.000 tercatat dibuku besar. Pada tanggal 31 Desember 2011 kurs tengah BI untuk US $ 1adalah Rp 9.200,- Penyajian di neraca adalah Rp 9.200.000. ( US $ 1.000X Rp 9.200) 30. 30BAB IVPENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPOUntuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karenaadanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karenamemenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya makaperbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harusdiungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari poskewajiban yang berkaitan.Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carryingvalue) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagaipenyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajibandan ekuitas dana yang berhubungan. Apabila harga perolehan kembali tidak samadengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajibandan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan padaCatatan atas Laporan Keuangan. 31. 31ATunggakanJumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentukDaftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangansebagai bagian pengungkapan kewajiban.Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh temponamun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/ataubunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin jatuhtempo sesuai jadwal pada satu tanggal yang mengharuskan debitur untukmelakukan pembayaran kewajiban kepada kreditur.Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlahutang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namuninformasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarikperhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dansolvabilitas satu entitas.Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan dalamCatatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.B Restrukturisasi UtangDalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debiturharus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saatrestrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang 32. 32pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlahpembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas LaporanKeuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektifkonstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antarasaat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektifyang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunaijumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalampersyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat.Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkanjadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai denganjatuh tempo.Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harusdisajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalampersyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untukpokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus menguranginilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kasmasa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Haltersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagaibagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. 33. 33Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat darirestrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yangtidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidakmelebihi nilai tercatat utang.Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakankontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debiturmungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannyamembaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukanjumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur padaakuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yangsama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harusdiestimasi.C Penghapusan UtangPenghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh krediturkepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debiturdalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utangmungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kasmaupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilaitercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada restrukturisasiutang di pragaraf sebelumnya berlaku. 34. 34Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilaitercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harusmelakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dankemudian menerapkan ketentuan pada resktrusturisasi paragraf sebelumnya,serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagiandari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkanjumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajibantersebut yang merupakan selisih lebih antara:Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atauditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan ataubiaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan Nilai wajar aset yangdialihkan ke kreditur.DBiaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi: 1 Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangkapendek maupun jangka panjang; 2 Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, 35. 353 Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman sepertibiaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.4 Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asingsejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehanatau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasisebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan asettertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap asettertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikansecara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjamanditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf dibawah ini.Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubunganlangsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu danuntuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabilaperolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasipendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapatterjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaandengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untukmenentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsungdiatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (professionaljudgement) untuk menentukan hal tersebut. 36. 36 Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.BAB V PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPANUtang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedulutang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikandalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:AJumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yangdiklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;B Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritasutang pemerintah dan jatuh temponya; 37. 37C Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yangberlaku;D Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;E Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:1Pengurangan pinjaman;2Modifikasi persyaratan utang;3Pengurangan tingkat bunga pinjaman;4Pengunduran jatuh tempo pinjaman;5Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan6Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periodepelaporan.F Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utangberdasarkan kreditur.G Biaya pinjaman:1Perlakuan biaya pinjaman;2Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yangbersangkutan; dan3Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.