AKSELERASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG...
Transcript of AKSELERASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG...
AKSELERASI KEBIJAKAN DAN
STRATEGI OPERASIONAL
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK SEMESTER II
TAHUN 2016
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Hotel Kartika Chandra Jakarta, 5 September 2016
oleh: DR. Wendy Hartanto, MA
(Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN)
Disampaikan pada Kegiatan
Review/Telaah Program KKBPK Tahun 2016
LATAR BELAKANG
• Isu kependudukan yang dihadapi Indonesia sangat
kompleks karena selain masalah kuantitas, juga
dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk (terutama
pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan);
persebaran dan mobilitas penduduk; data dan informasi
kependudukan;
DARI 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
PEMERINTAH 2015-2019
BKKBN MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS NO. 5
AGENDA PRIORITAS KE-5: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA 1. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana; 2. Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan
Program Indonesia Pintar 3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan
Program Indonesia Sehat 4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui
Pelaksanaan Program Indonesia Kerja
DARI 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
PEMERINTAH 2015-2019 BKKBN MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS NO. 3 & 8
AGENDA PRIORITAS KE-3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. AGENDA PRIORITAS KE-8 :
Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan
kembali kurikulum pendidikan nasional.
Visi Misi Pemerintahan Presiden RI Tahun 2014-2019
Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri
dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Misi:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai
negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkeprbadian dalam kebudayaan.
5
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
VISI : “MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DAN DIPERCAYA DALAM
MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA
BERKUALITAS”.
MISI:
1. MENGARUSUTAMAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN;
2. MENYELENGGARAKAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI;
3. MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KELUARGA;
4. MEMBANGUN DAN MENERAPKAN BUDAYA KERJA ORGANISASI
SECARA KONSISTEN;
5. MENGEMBANGKAN JEJARING KEMITRAAN DALAM
PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA.
Sumber. Perka BKKBN No. 212/PER/B1/2015 tgl 11 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019.
UU 23/2014 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
A K S E L E R A S I
K E B I J A K A N & S T R A T E G I
S E M E S T E R I I T A H U N 2 0 1 6
8
9
RPJMN 3 TAHUN 2015-2019
Target:
Tercapainya Kondisi Penduduk
Tumbuh Seimbang
ARAH KEBIJAKAN 2015 -2019
10
Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan
pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana
dalam lima tahun ke depan
1) Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di
dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional
2) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan
penyiapan kehidupan berkeluarga
3) Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di
seluruh wilayah
4) Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan
perawatan lanjut usia
5) Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan
keluarga berencana
6) Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan
kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah
7) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi
kependudukan yang memadai
8) Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB
Sasaran RPJMN
Status
Awal
2014
2015 2016 2017 2018 2019
a.Persentase laju pertumbuhan
penduduk
1,49
1,38
1,27
1,25
1,23 1,23
b. Angka Kelahiran Total (TFR)
Per WUS (15-49 Tahun)
2.6
2,37
2,36
2,33
2,31 2,28
c. Persentasi Pemakaian
Kontrasepsi (CPR) all method
61,9
65,2
65,4
65,6
65,8 66
d. Persentase Kebutuhan Ber KB
yang Tidak Terpenuhi (Unmeet
Need)
11,4 (8,6)
10,6
10,48
10,26
10,14 9,91
e. Angka Kelahiran Pada Remaja
Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19
Tahun)
48 per
1000
46 per
1000
44 per
1000
42 per
1000
40 per
1000
38 per
1000
f. Persentase Kehamilan Yang
Tidak diinginkan dari WUS (15-
49 Tahun)
7,1
7,1
7
6,9
6,8 6,6
SASARAN PROGRAM KKB DALAM RPJMN 2015-2019
11
KERANGKA PIKIR IMPLEMENTASI PROGRAM
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG
DIINGINKAN INTERVENSI
• MASIH TERDAPATNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BELUM SINKRON DENGAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK;
• KURANG TERMANFAATKANNYA DATA PARAMETER, PROFIL DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;
• MASIH KURANGNYA KOMITMEN
STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA TERKAIT DALAM KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN;
• KURANG TERMANFAATKANNYA ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• PENYERASIAN KEBIJAKAN DI
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN;
• GRAND DESIGN
PENGENDALIAN KUANTITAS
PENDUDUK DAN KONSEP
PEMB. BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN;
• PENGEMBANGAN
PARAMETER, PROFIL DAN
PROYEKSI PENDUDUK ;
• PENINGKATAN KERJASAMA
PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN;
• MENINGKATNYA KOMITMEN
STAKEHOLDERS DAN PERAN
MITRA KERJA TENTANG
KEPENDUDUKAN MELALUI
MODEL SOLUSI STRATEGIS
ANALISIS DAMPAK
KEPENDUDUKAN
PELEMBAGAAN
PEMBANGUNAN
YANG
BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN
KEBIJAKAN-STRATEGI-UPAYA
PERKEMBANGAN LINGSTRA
GLOBAL-REGIONAL-
NASIONAL
ENVIROMENTAL
INPUT
ALUR PIKIR OPTIMALISASI SASARAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PERMASALAHAN 1. Belum
optimalnya
penyerasian
kebijakan
pembangunan
berwawasan
kependudukan
(PBK);
2. Sektor belum
memanfaatkan
data
kependudukan
sebagai basis
perencanaan;
3. Masih
rendahnya
pengetahuan
masyarakat ttg
isu
kependudukan;
4. Bervariasinya
kondisi
kependudukan
di Indonesia;
5. Analisis dampak
kependudukan
belum optimal
dimanfaatkan
sbg penentu
dasar kebijakan
INSTRUMENTAL INPUT
1.UU No 52 /2009
2.UU No. 23 /2014
3.Perpres No 87/2014
4.Perpres no 153 /2014
5.Perpres No. 2 /2015
PENYERASIAN
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN
Implementasi
kebijakan
pembangunan
berwawasan
kependudukan
tingkat nasional
dan daerah
1. Terintegrasinya
isu
kependudukan
kedalam
rencana
pembangunan
daerah
(Renstrada).
2. Meningkatnya
ketersediaan
dan kualitas
data dan
informasi
pembangunan
KKBPK
3. Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat
tentang isu
kependudukan.
4. Tersedianya
model-model
solusi strategis
analisis dampak
kependudukan.
Penduduk sbg subyek dan obyek,
kesejahteraan, pro rakyat,
sustainable, pembangunan SDM,
population responsive and
population-influencing.
UU dan peraturan terkait
Optimalisasi pembangunan
serta pengendalian
penduduk
14
RENSTRA 2015-2019
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK
Indikator Kedeputian Pengendalian Penduduk
15
KPI Eselon I :
Jumlah Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD
KPI Eselon II Ditrenduk :
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter
kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program
pembangunan
KPI Eselon II Ditjakduk :
Persentase Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam
RKPD
KPI Eselon II Ditdamduk :
Jumlah kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi
strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah
KPI Eselon II Ditpenduk :
Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam
pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan.
1. Pengintegrasian isu kependudukan dalam perencanaan
pembangunan daerah.
2. Peningkatan advokasi dan KIE tentang isu
Pengendalian Penduduk.
3. Peningkatan jejaring kemitraan (dalam hal kapasitas
dan peran).
4. Pengembangan dan pendayagunaan materi- materi
pendidikan kependudukan
5. Peningkatan peran petugas lini lapangan dalam KIE dan
pelayanan Pengendalian Penduduk.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan
informasi kependudukan (parameter, pofil dan proyeksi)
7. Implementasi kebijakan dan model solusi strategis hasil
analisis dampak kependudukan
KEBIJAKAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK TAHUN 2016:
STRATEGI UMUM KEDEPUTIAN
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK
STRATEGI UMUM (1)
1. Menjadikan BKKBN sebagai Pusat Data dan Informasi
Kependudukan yang handal dan terpercaya :
a. Menyiapkan berbagai bahan publikasi yg berkualitas.
b. Mengembangkan sistem informasi dan data kependudukan
yang mudah diakses.
2. Meningkatkan kapasitas mitra kerja utama BKKBN dalam
bidang kependudukan :
a. Menetapkan kebijakan BKKBN tentang dasar kemitraan.
b. Mengembangkan mitra kerja utama berdasarkan hasil
pemetaan.
3. Mengembangkan kemampuan SDM internal BKKBN dan
mitra kerja utama dalam konteks Kependudukan.
4. Mengembangkan advokasi isu-isu pembangunan
berwawasan kependudukan.
5. Meningkatkan Kerjasama Pendidikan Kependudukan:
a. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders dan mitra
kerja.
b. Mengembangkan materi pendidikan kependudukan : jalur
formal, non-formal, informal.
c. Mengintegrasikan substansi pendidikan kependudukan
dengan bidang Dalduk lainnya.
STRATEGI UMUM (2)
POKOK-POKOK
KEGIATAN OPERASIONAL
SEMESTER II TAHUN 2016
(per Direktorat & Provinsi)
Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
No Indikator/Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase kabupaten/kota yang memiliki grand desain
pembangunan kependudukan
0 0 80%
kab/
kota
90%
kab/kota
100%
kab/
kota
a Kebijakan dan strategi grand design pembangunan
kependudukan tingkat kabupaten/kota
b Fasilitasi penyusunan grand design pembangunan
kependudukan tingkat kabupaten/kota
c Implementasi/pemanfaatan grand design
pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota
d Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian
penduduk kementerian/lembaga dengan kebijakan
pembangunan
2 Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian
Penduduk
0 0 34
prov
34
prov
34 prov
a
Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan
Pengendalian Penduduk
Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk No Indikator/Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase pemerintah Provinsi dan kab/kota
yang menyediakan profil (parameter dan
proyeksi) penduduk dalam melaksanakan
perencanaan pembangunan daerah
0 0 Prov 100%
Kab/kota
20%
Prov 100%
Kab/kota
40%
Prov 100%
Kab/kota
60%
a Pengembangan kebijakan dan strategi penetapan
perencanaan pengendalian penduduk
b Penetapan profil (parameter dan proyeksi)
penduduk
c Pemanfaatan data sasaran pengendalian
penduduk dalam perencanaan pembangunan
d Peningkatan kemitraan dalam perencanaan
pengendalian penduduk
2 Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pengendalian
Penduduk
0 0
34 prov 34 prov 34 prov
a Monitoring dan Evaluasi Program Perencanaan
Pengendalian Penduduk
Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan
No Indikator/Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase kerjasama penyelenggaraan
pendidikan formal, non formal dan informal
yang melakukan pendidikan kependudukan
0 0 100% 100% 100%
a Kebijakan dan strategi pendidikan
kependudukan
b Penyiapan materi pendidikan kependudukan
c Peningkatan dan atau pengembangan
kemitraan pendidikan kependudukan
d Implementasi pendidikan kependudukan
2 Jumlah fasilitasi kerjasama pendidikan
kependudukan
0 0 34 prov 34 prov 34 prov
a Monitoring, evaluasi dan pembinaan
kerjasama pendidikan kependudukan
Direktorat Analisis Dampak Kependudukan No Indikator/Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah kabupaten/kota/sektor yang menginternalisasi
kebijakan pengendalian dampak kependudukan ke dalam
perencanaan program dan kegiatan
0 0 10
provinsi,
110
kab/kota,
6 sektor
10
provinsi,
110
kab/kota,
6 sektor
13
provinsi,
110
kab/kota,
6 sektor
a Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Program
Pengendalian Dampak Kependudukan
b Pengendalian Dampak kependudukan berbasis sektoral,
tematik dan spasial
a). Pemetaan dampak kependudukan berbasis sektor
sosial, ekonomi, politik hankam, daya dukung dan daya
tampung lingkungan
b). Penguatan Kemitraan dan Pelembagaan kebijakan
Dampak kependudukan
c). Intervensi Model Solusi Strategis Pengendalian
Dampak Kependudukan
2 Fasilitasi Program Perencanaan Pengendalian dampak
kependudukan
0 0 10
provinsi,
110
kab/kota,
6 sektor
10
provinsi,
110
kab/kota,
6 sektor
13
provinsi,
110
kab/kota,
6 sektor
a Pendampingan pelaksanaan pengendalian dampak
kependudukan
b Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian
dampak kependudukan
25
No Kegiatan Strategis di Provinsi Semester II Tahun 2016
1 Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi
pengendalian penduduk - yang meliputi sub komponen Grand Design, Profil
(paremeter dan proyeksi)
a. Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian
penduduk (kegiatan meliputi renduk dan jakduk)
b. Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota
c Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk
d Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian Penduduk (kegiatan
meliputi renduk dan jakduk)
2 Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengendalian dampak
kependudukan
a Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/
Kota
b Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Program Dampak Kependudukan
3 Jumlah lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan kependudukan
a Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota
(meliputi sub komponen untuk formal, non formal, informal)
b Monitoring dan evaluasi pendidikan kependudukan
STRATEGI AKSELERASI SEMESTER II
TAHUN 2016
1. Fokus sasaran kegiatan semester II tahun 2016 diarahkan pada
target jangka pendek menyongsong pelaksanaan SDKI 2017
agar tercapai pemetaan wilayah capaian program (advokasi/
promosi/ KIE isu kependudukan agar dikaitkan dengan SDKI
2017).
2. Pemanfaatan data Pendataan Keluarga 2015 sebagai kendali
strategi mempersiapkan SDKI 2017.
3. Pemetaan variabel Pendataan Keluarga 2015 sesuai dengan
indikator SDKI 2017.
4. Instrumentasi strategi pemanfaatan hasil Pendataan Keluarga
2015 untuk persiapan SDKI 2017 melalui pemetaan segmentasi
sasaran program dengan pendekatan spasial/geografis (dengan
perangkat IT).
5. Instrumen tersebut diharapkan menjadi peta kerja/ acuan dasar
bagi petugas KB lini lapangan untuk menggarap wilayah legok/
tertinggal.
26
UPAYA TINDAK LANJUT
1. Terkait Instruksi Presiden RI No. 8 tahun 2016 tanggal 26
Agustus 2016 perihal: Langkah-langkah penghematan belanja
K/L dalam rangka APBNP Tahun 2016 Setiap K/L mengalami
efisiensi anggaran dari total Pagu APBNP BKKBN TA 2016
sebesar Rp.3,559 trilyun, efisiensi sebesar Rp. 774,2 milyar.
2. Maka perlu identifikasi kegiatan strategis yang menjadi prioritas
di Tingkat Pusat maupun Provinsi agar dilaksanakan sesuai
output yang diharapkan.
3. Melalui Koren II September 2016 agar dirancang kegiatan
operasional yang tepat sasaran, sesuai dengan target Revisi
Renstra BKKBN Tahun 2015-2019, dengan kegiatan yang
bersifat inovatif namun realistis dalam pelaksanaannya.
4. Seluruh kegiatan yang diusulkan, hendaknya terfokus diarahkan
untuk menyongsong SDKI 2017, agar dapat memberikan hasil
capaian program yang menggembirakan.
27
KESIMPULAN (1)
Dalam rangka mendukung Visi Misi Pembangunan 2015-
2019 (Nawa Cita) maka perlu:
1. Pengintegrasian isu kependudukan kedalam rencana
pembangunan daerah
2. Memperkuat perencanaan kebijakan pembangunan
berdasarkan data kependudukan di seluruh tingkatan
wilayah;
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat/pemangku
kebijakan tentang isu-isu kependudukan.
4. Tersedianya model-model solusi strategis analisis
dampak kependudukan.
KESIMPULAN (2)
Strategi jangka pendek dalam rangka menyongsong SDKI
2017, seluruh kegiatan operasional strategis agar terfokus
diarahkan pada strategi pemerataan wilayah capaian
program, maka perlu:
1. Pemanfaatan data hasil Pendataan Keluarga 2015,
untuk disinergikan dengan indikator SDKI 2017 yang
akan dikumpulkan datanya.
2. Pemetaan hasil Pendataan Keluarga melalui
pendekatan spasial/ geografis dapat digunakan
sebagai peta kerja/ acuan dasar bagi Petugas KB Lini
Lapangan dalam melakukan intervensi Program
Thank You
30
TERIMA KASIH