AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSAN ......hukum di Indonesia. Dalam fungsinya sebagai lembaga...
Transcript of AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSAN ......hukum di Indonesia. Dalam fungsinya sebagai lembaga...
-
AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
TIMOTHEOS ENOCH DAELI
NIM : 312012054
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
AGUSTUS 2016
-
i
-
ii
-
iii
-
iv
-
v
-
vi
-
vii
-
viii
-
ix
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala
karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
skripsi ini dengan judul AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. Skripsi ini disusun oleh
penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Skripsi ini tidak akan
terwujud tanpa usaha, bantuan, motivasi, doa, nasihat dan saran dari para pihak
sehingga kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu,
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima
kasih kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus, karena rahmat, karunia, berkat dan anugerah-Nya
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.h., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana;
3. Dr. Christina Maya Indah S, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana;
4. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan
penuh tanggung jawab telah membantu dan membimbing penulis
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Kustadi, SH., M.Hum selaku Dosen Penguji I dan Bapak Tyas
Tri Arsoyo, SH., MH, selaku Dosen Penguji II terima kasih atas saran
dan masukan yang diberikan;
-
x
6. RES Fobia, selaku wali studi yang selalu memperhatikan dan
bertanggung jawab dalam mendampingi penulis saat menempuh
pendidikan;
7. Bapak, Ibu dosen dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas
Kristen Satya Wacana, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan
membantu penulis saat menempuh pendidikan;
8. Orang tua yang penulis banggakan Papa Daniel H. Daeli, Mama Debora
Wiji Sulastri (Alm) dan Mama Ernawati Gulo yang selalu memberikan
kasih sayang, motivasi dan semangat serta kepada saudaraku Victor
Daeli, Juan Daniel Daeli dan saudara-saudaraku yang lain yang tak
dapat disebutkan satu persatu yang sudah mengorbankan segala sesuatu
untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan;
9. Orang Tua angkatku Om Kornelius Jono dan Tante Mulyati beserta
keluarga yang sudah memberikan tempat tinggal dan motivasi selama
penulis menempuh pendidikan;
10. Teman-teman terbaik: Annisa, Husnia, Herberth, Junilus, Kak Matheus,
Kak Vitri, Kak Lili, Kak Oceph, Kak Dian, Kak Heny, Bang Gomer,
Kak Puhan, Kak Janti dan teman-teman fakultas hukum angkatan 2012
serta keluarga besar fakultas hukum;
11. Kekasih hati Adhelin Chriscilia yang tak pernah berhenti untuk
menyemangati dan bersabar serta mengasihi;
12. Semua komunitasku PERAHU, Sahabat Jiwa, Linnaaw Student Center,
Cross Hummer Indonesia dan Mountainigers yang terus mendukung;
-
xi
Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf pada semua pihak apabila
dalam proses penyusunan skripsi ini ada kesalahan yang penulis lakukan. Penulis
berharap melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat guna
menunjang perkembangan Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini
masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang
bersifat membangun diterima dengan segala kerendahan hari.
-
xii
KATA PENGANTAR
Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan keinginan penulis
untuk menganalisis pengenai permasalahan yang terjadi di dalam lingkup
Peadilan Tata Usaha Negara.
Sudah 30 tahun lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ikut menjadi bagian
hukum di Indonesia. Dalam fungsinya sebagai lembaga kontrol yudisial terhadap
pemerintah sudah jelas banyak sengketa-sengketa hukum antara masyarakat
dengan pemerintah yang telah diselesaikan, dalam hal ini terdapat juga berbagai
persoalan yang menyertai penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang menjadi
persoalan utama adalah masalah pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat menghukum oleh
Pejabat Tata Usaha Negara. Dari persoalan yang terdapat di dalam Peradilan Tata
Usaha Negara ini penulis tertarik untuk meneliti.
Dalam skripsi ini penulis memaparkan hakekat dan tujuan utama dari
Peradilan Tata Usaha Negara, mendeskripsikan putusan-putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum yang tidak
dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, menganalisis penyebab Pejabat
Tata Usaha Negara tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghukum dan menjelaskan akibat
hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan
menghukum.
-
xiii
Harapan penulis adalah dengan penulisan skripsi ini adalah supaya sistem
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dapat diperbaiki menjadi lebih baik
lagi, sehingga tidak terjadi permasalahan yang merugikan masyarakat akibat dari
tindakan pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab serta dapat
memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Ilmu Hukum dalam lingkup
Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat membantu semua pihak yang
membacanya.
Salatiga, 26 Agustus 2016
Timotheos Enoch Daeli
-
xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“KEBANGGAAN BUKAN DILIHAT DARI HASIL MELAINKAN KEMAUANUNTUK BERPROSES”
“Karya tulis ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada Mama Debora WijiSulastri (Alm).
Timotheos Enoch Daeli
-
xv
DAFTAR ISI
Pernyataan Tidak Plagiat i
Pernyataan Persetujuan Akses ii
Lembar Persetujuan iii
Lembar Pengujian iv
Lembar Hasil Ujian Skripsi v
Lembar Hasil Ujian Skripsi vi
Lembar Hasil Ujian Skripsi vii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi viii
Ucapan Terima Kasih ix
Kata Pengantar xii
Motto dan Persembahan xiv
Daftar Isi xv
Daftar Peraturan/Kasus xviii
Abstrak xix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Metode Penelitian 10
-
xvi
1.5.1 Jenis Penelitian 10
1.5.2 Pendekatan Penelitian 11
1.5.3 Jenis Pengumpulan Data 12
1.6 Sistematika Penulisan 14
BAB II KAJIAN TEORITIK 15
2.1 Hakekat dan Tujuan PTUN 15
2.2 Asas-Asas Di Dalam PTUN 17
2.2 Subjek dan Objek Sengketa TUN 20
2.2.1 Subjek Sengketa TUN 20
2.2.2 Objek Sengketa TUN 23
2.3 Penyelesaian Sengketa Melalui PTUN 26
2.3.1 Pemeriksaan Dengan Acara Biasa 26
2.3.2 Acara Pemeriksaan Singkat 29
2.3.3 Acara Pemeriksaan Cepat 30
2.3.4 Pelaksanaan Putusan Pengadilan 30
2.4 Jenis Putusan Pengadilan TUN 31
BAB III PEMBAHASAN 39
3.1 Putusan Pengadilan TUN Yang Tidak Dilaksanakan
Oleh Pejabat TUN 39
3.2 Faktor-Faktor Pejabat TUN Tidak Melaksanakan
Putusan Pengadilan TUN 64
3.3 Akibat Hukum Bagi Pejabat TUN Yang Tidak
Melaksanakan Putusan Pengadilan TUN Menurut
-
xvii
UU PTUN 69
3.4 Analisis 72
BAB IV PENUTUP 76
4.1 Kesimpulan 76
4.2 Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78
-
xviii
DAFTAR PERATURAN/KASUS
A. Peraturan Perundang-Undangan
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan
Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
B. KASUS
1. Putusan PTUN Nomor: 41/G/2008/PTUN-BDG.
2. Putusan PTUN Nomor: 58/G-TUN/2010/PTUN.Mks.
3. Putusan PTUN Nomor: 20/G/2013/PTUN-KPG.
4. Putusan PTUN Nomor 20/G/1994/PTUN-PDG.
-
xix
ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskanbahwa tujuan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menegakkan keadilan,kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahansehingga dapat mengayomi dan melindungi masyarakat, khususnya dalamhubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.Keadilan dapat diperoleh jika adanya persamaan di depan hukum yang tidakhanya mengatur warga negara dengan warga negara melainkan juga mengaturwarga negara dengan pemerintah. Pemerintah wajib untuk membangun,meningkatkan, menyempurnakan dan menertibkan setiap badan atau pejabatdalam pemerintahan supaya dapat menjadi badan atau pejabat pemerintahan yangefektif, efisien, bersih, berakhalak dan berwibawa dalam mengemban tugasnya,yaitu selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sebagai buktipengabdiannya kepada Pemerintah dan warga negara.
Kata Kunci:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan pelaksanaan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara.