Ahli - DInt - Intl Monetary System

8/16/2019 Ahli - DInt - Intl Monetary System

http://slidepdf.com/reader/full/ahli-dint-intl-monetary-system 1/30

Bahan ajar ini merupakan milik BI Institute dan digunakan untuk kepentingan pengajaran yang terkaitdengan BI Institute. Penggunaan materi di luar kegiatan BI Institute perlu mendapat persetujuan.

Kerjasama dan Kebijakan

Internasional Bank Indonesia

Sertifikasi Kebanksentralan Ahli

Departemen Internasional

April 2016



Sertifikasi Kebanksentralan Ahli - 2016

Outline

1. Kerja Sama Internasional: Global Public Goods & National Interests

2. Kebijakan Internasional Bank Indonesia

3. Fora dan Isu Strategis Internasional

4. Isu Strategis: Reformasi Sistem Keuangan Internasional

5. Isu Strategis: G20 Growth Strategy

2




“Ultimately, the challenges of the 21st century can’t be met

without collective action. Agreement will almost never be

easy, and result won’t always come quickly..” - Barrack Obama -

Col lective action adalah upaya bersama antar

negara /kelompok dalam suatu kerja sama

internasional untuk mencapai tujuan bersama, yaitu

menikmati manfaat dari Global Public Goods tanpa

ada yang menjadi free rider (Olson 1965 and Sandler 2004).

1. Kerja Sama Internasional: Global Public Goods & National Interests

Global Publ ic Good s (GPGs) are commodities, services, or resources with shared benefits.

They possess two characteristics: non-excludable and non-rival. There are three types of

GPGs, namely (i) natural global commons (green environment, clean air, etc), (ii) human-made

commons (education, global standards, etc, and (iii) policy outcomes : macroeconomic and

financial stability, equality, peace and security, transparency, etc).

Pandangan Realism e dan Kepenti ng an Nasion al (Natio nal Interests)

1. Statisme: Negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional.

2. Survival: Tujuan utama bagi setiap negara adalah kelangsungan dan bertahan hidup.

3. Self-Help: Kelangsungan hidup suatu negara tidak dapat digantungkan pada negara lain.

3




Terwujudnya

ketahanan

stabilitas

makroekonomi

dan

sistem

keuangan serta

kepentinganBI di

tingkat

internasional

Kebijakan Utama BI yang antisipatif thd

perekonomian regional dan global

Terwujudnya kepentingan BI di tingkat

internasional dengan tetap memperhatikan

kepentingan nasional

Assess and

study

International

issues

*Coordinateinternational

policy across

departments/

institutions

Stabilitas

makroekonomi

/

sistem

keuangan

Integrasi

ekonomi

&

keuanganKerjasama

IFSN &

Regional Currency

Settlement

Representation &

capacity building

National interest

priority

Reciprocity

principle

Research

Based

Appropriate & effective

DiplomacyIntegrated &

coordinated

Sasaran

kebijakan

Indikator

kebijakan

Fungsi

Internasional

Area

Strategis

Prinsip

Dasar

Manage

investor

relations &

positive

perception

*) Termasuk Inquiry Point

Manage

international

relations andcooperations

Formulateinternational

policy and

strategy

2. Kebijakan Internasional Bank Indonesia: Strategi 4


http://slidepdf.com/reader/full/ahli-dint-intl-monetary-system 5/30Sertifikasi Kebanksentralan Ahli - 2016

2. Kebijakan Internasional Bank Indonesia: Definisi dan Cakupan

Definisi

Kebijakan Internasional adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk

memperkuat Kebijakan Utama dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak spillover (limpahan)internasional dalam rangka pencapaian stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta untuk

memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Indonesia di tingkat internasional.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan untuk memperkuat Kebijakan Utama BI dalam mengantisipasi dan memitigasi dampak

limpahan dari perkembangan ekonomi dan keuangan global, termasuk kebijakan negara mitra,

dan sebaliknya (spillover internasional) dalam rangka pencapaian stabilitas moneter dan sistem

keuangan, selanjutnya disebut dengan “Dimensi Internasional Kebijakan Utama” (DIKU)”

2. Kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan BI dan/atau ekonomi Indonesia di tingkat

internasional (KEBI). Cakupan dari KEBI adalah:- Komitmen dan kerjasama internasional yang bermanfaat bagi BI;

- Stance Indonesia diterima/menjadi acuan dalam kerja sama internasional;

- Strategi diplomasi yang komprehensif;

- Representasi dan program capacity building yang efektif.

5



Outline

Satker Kebijakan

DKEM DKSPDKMP

- Asesmen/masukan pendukung

Kebijakan Utama yang

berdimensi internasional

DIntKPwLNDK (DKEM,

DKMP, DKSP) KPwDN

Satker

LainnyaEksternal

Pelaksana Keb.Int’l

- Guidance Keb. Utama utk Keb. Int’l (KEBI)

- Masukan technical/sektoral

Fungsi Internasional DK

Satker Lainnya

KPwLN** dan KPwDN

Dimensi internasional KU*

Perumus Kebijakan Internasional BI

Satker Koordinator Kebijakan

Internasional

DInt

Koord Keb. Intl’ (KEBI)

- Kepentingan BI (KEBI)

- Roadmap kebijakan internasional

- Acuan/arahan untuk sektoral

*) DInt koordinator DIKU IFSN/RCS dan persepsi positif

**) Fungsi internasional KPwLN di bawah koordinasi DInt

***) Mekor ini juga berlaku untuk kegiatan pengelolaan data dan informasi

2. Kebijakan Internasional Bank Indonesia: Mekanisme Koordinasi 6



3. Hubungan Internasional: Fora Strategis Internasional

• Non-Regional• Non-Keuangan

• Regional• Non-Keuangan

• Non-regional• Keuangan

• Regional• Keuangan

SEACEN

APEC, ADB, EMEAP,

LAC Asia, FTA G20, OECD, OIC

7



• Representasi BI (Chairmanship BI,

IMFC SEAVG, Rotation Scheme &

GRQ IMF)• Training/capacity building dgn

negara mitra

• Structured Bilateral Cooperation

(SBC)

• Penguatan fungsi internasional

KPwLN

• International Financial Safety Net

(BSA, CMIM, Fasilitas IMF))• Crisis Management Protocol (ERPD

Matrix, CMRF)

• Regional Currency Settlement

(BCSA, LCS)

• SAP ASEAN Vision 2025

• ABIF

• Payment system initiative

• ATISA/AFAS Enhancement

• ABMI, Bond Market DevelopmentScorecard, Capital Market

Infrastructure Blueprint

• Financial inclusion & DFS

• Forum liberalisasi perdagangan jasa

& investasi (BIT, RCEP, AJ-CEPA, IJ-

EPA, TPP)

• Comprehensive Growth strategy

• International Monetary System

• Financial Sector Reform

• Green finance and climate finance

•Financial deepening and capital flowmanagement

• Global Economic Surveillance

• Infrastructure investment and SMEs

• Bilateral Repo Line

• Pengelolaan persepsi positif

ekonomi Indonesia

(IRU-RIRU-GIRU)

• Anti-terrorist financing

IntegrasiEkonomi &Keuangan

InternationalFinancial SafetyNet & RegionalCurrencySettlement

Representasi &Pengembangan

Kapasitas

StabilitasMakroekonomi

& SistemKeuangan

3. Hubungan Internasional: Isu Strategis Internasional 8



4. Isu Strategis: International Monetary System 9



Rules and Convention Mekanisme Institusi Pendukung

International Monetary

System

CAPITALFLOWS

MEASURE

S

STRENGTHENING

GFSN

DEBT

SUSTAINA

BILITY &

RESTRUCT

URING

IMFREFORM ROLE OFSDR

4. International Monetary System: Instrumen dan Pilar Reformasi 10

( )



Country experience dalam CFMs, baik yang terkait capital

inflows maupun capital outflows

IMF Guide on Capital Account Liberalization

OECD Code on Capital Account Liberalization

Data Gap Initiatives.

IOs (IMF, BIS, OECD dan FSB) mengemukakan pentingnyaketersediaan data dalam merumuskan CFMs yang tepat, sehinggasetiap negara diharapkan dapat memenuhi standar data

Penguatan Early Warning Excercise (EWE) sebagai tools

untuk mendeteksi gejolak pasar keuangan yang dapat menjadifaktor penyebab krisis.

CAPITAL FLOW MEASURES (CFMs) 11

GLOBAL FINANCIAL SAFETY NET



National

• Reserve

Bilateral

• Bilateral SwapArrangement

Regional FinancialArrangement

• Chiang MaiInitiative

• ASEAN SwapArrangement

Global

• IMF

GLOBAL FINANCIAL SAFETY NET 12

Ad f th Gl b l Fi i l S f t N t



Diagnosis size dan coverage GFSN. Ketersediaan GFSN saat ini tidak cukupmemenuhi permintaan agregat apabila terjadi shock yang luas, terutama tidak mampumenutupi kebutuhan negara yang tergolong EMEs, sebagaimana terlihat adanyakesenjangan pendanaan potensial untuk setiap negara dengan jumlah sumber pembiayaan yang tersedia pada gambar berikut.

Adequacy of the Global Financial Safety Net 13

Ad f th Gl b l Fi i l S f t N t




Diagnosis elemen GFSN: Setiap elemen GFSN memiliki kelemahan dankeunggulan yang berbeda.

Adequacy of the Global Financial Safety Net 14

IMF REFORM




G20 tetap berkomitmen untuk untuk meningkatkan legitimasi,kredibilitas dan efektivitas IMF serta memastikan kecukupan

sumberdaya IMF (quota-based ).Pada tahap awal, IMF telah berdiskusi hal-hal yang perlu

diperhatikan terkait kecukupan kuota IMF. IMFmenggairsbawahi lending capacity IMF yang ada saat ini perludiperkuat untuk memenuhi kebutuhan pada periode yang akandatang.

Update data quota tahunan akan didiskusikan oleh IMF Boardpada bulan Juli 2016 dan ditargetkan selesai paling lambatpada IMF Annual Meeting 2017.

IMF REFORM 15

IMF REFORM




IMF REFORM 16

Debt Sustainability and Restructuring




G20 terus melakukan diskusi terkait penguatan prinsipcollective action clauses dan parri-passu clauses dalam

penerbitan obligasi negara untuk meningkatkan kepastianbagi issuers dan investors.

G20 mendorong peningkatan dialog antara kreditur dengandebitur, sepeti yang telah dilakukan dalam Paris Club.

Argentina merupakan negara G20 yang telah mengambilmanfaat dan telah dapat menerbitkan kembali sovereign

bond dengan respon positif dari pasar.

G20 juga mendiskusikan penggunaan GDP linked Bond

sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat

meminimalisir resiko default .

Debt Sustainability and Restructuring 17

Role of Special Drawing Rights (SDR) 18




Masuknya Renminbi dalam basket SDR dinilai menjadimomentum pembahasan mengenai peningkatan peran SDR.

Usulan peningkatan peran SDR dalam IMS dapat dilakukanpada 3 area, yaitu:

1. SDR Allocation, merupakan perubahaan dan peningkatanalokasi SDR

2. SDR Accounting , dapat dilakukan dengan pengembanganliquid market dalam SDR dan pendirian sistem settlement

3. SDR Pricing , dapat dilakukan melalui promosipenggunaan SDR dalam transaksi komersial.

Role of Special Drawing Rights (SDR) 18

5 Isu Strategis: G20 Growth Strategy 19




UPAYA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

GLOBAL YANG KUAT, BERKELANJUTAN,

SEIMBANG DAN INKLUSIF

5. Isu Strategis: G20 Growth Strategy 19

Latar Belakang 20




Pasca-krisis finansial global, G20 telah melakukan serangkaian upaya untukmengatasi dampak krisis dan mendorong upaya pemulihan ekonomi global.Namun demikian, proses pemulihan ekonomi tersebut menghasilkan lajupertumbuhan ekonomi yang masih jauh di bawah potensialnya, sehinggatingkat pengangguran masih sangat tinggi di berbagai negara. G20memperkirakan bahwa gap pertumbuhan ekonomi tersebut akan kianmembesar dalam lima tahun ke depan jika tidak diikuti dengan langkah-langkah ambisius di luar komitmen reformasi yang telah ditempuh selama ini

untuk meningkatkan pertumbuhan potensial di negara anggota G20. Pada KTT di Brisbane, November 2014, para Leaders G-20 berkomitmen

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global secara signifikan dengantetap memperhatikan sustainabilitas fiskal dan stabilitas sektor keuangan.Target ambisius yang ingin dicapai adalah meningkatkan level GDP kolektif dalam 5 tahun ke depan lebih dari 2% (lebih dari US$ 2 triliun) di atastrajectory pertumbuhan yang disampaikan oleh IMF pada World Economic

Outlook Oktober 2015 .

Latar Belakang 20

Brisbane G20 Growth Strategies 2014 21




Investment

Macroeconomic Policies

CompetitionEmployme

nt

Trade

Lift the G20’s GDP by at least an additional 2 % by 2018

(2 in 5)






Initial Phase 2014Progress as of 2015


Quantifying the GDP Impact of G20 members Brisbane Growth23




Feb. 2014 “PolicyReform Scenario”

Nov. 2014

“based on CGS

stated inBrisbane Action

Plan”

Nov. 2015

if remaining in-progressmeasures implemented in2016

2%

by 2018*

2.1%

by 2018**

• 0.8% by 2018

• 1.85% by 2018

From almost 50% of policycommitment fullyimplemented in 2015

Strategies 201423

Indonesia Growth Strategies 2014 24




Total Commitments: 67

Key Commitments : 5 KCs with 7 steps

1. Improve infrastructure investment perspective by establishing:a) infrastructure body (KPPIP - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

b) PPP Center (PDPPI - Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur)

2. Promote SMEs through fiscal and monetary policy supporting SMEs to get

financial access easier:

a) Digital Financial Services – lower cost of transaction (multi-years)

b) Regulation and policy to increase access to financial services

3. Boost foreign investment by reducing administrative burden for foreign

entities to establish a business in Indonesia - OSS

4. Improve job market by encouraging the private sector to provide training forthose seeking jobs through tax incentives

5. Address "behind the border" issues by implementing the WTO Trade

Facilitation Agreement

Implemented

Implemented

Implemented

In progress

No/LimitedProgress

In progress

In progress

Hasil Asesmen

IOS

g

Impact of Indonesia’s Growth Strategy 2014 (OECD & IMF) 25




Berdasarkan hasil evaluasi oleh OECD & IMF per November 2015,implementasi growth strategy Indonesia sejauh ini berdampak menambah

sekitar 0.6% PDB di tahun 2018. Apabila dapat diimplementasikan seluruhnya, dampak tambahan terhadapPDB 2018 sebesar 1.7%.

p gy ( )

G20 Adjusted Growth Strategies 2015 26




Number of measures

Note:termasuk dalam “other” adalahkomitmen pada macroeconomic

policies, reducing inequality and

addressing imbalances

G20 Adjusted Growth Strategies 2015: Key Commitments 27




27

1. To ensure growth sustainability, Indonesia improve inclusive growth strategy and increase

infrastructure projects for food security and energy and connectivity with focus more on

maritime sectors.

2. Enlarge fiscal space to support prioritized programs and development agendas (infrastructure

investment) through tax optimization and improvement of spending quality. On the revenue

side: increase tax revenue significantly both through intensification and extensification measures,

such as implementation of E-filing and E-facture to improve compliances on individual income

tax and VAT, respectively. Other key measures to improve tax compliances are the improvement

of taxpayer’s profile database through single indetification system and law enforcement.

On the spending side: Government will allocated more spending to boost infrastructure andsocial welfare programs.

3. Improve business climate through strengthening PPP center, the Investment One Stop Service

(OSS) Centre, and Financial Deepening program.

4. Improve labor productivity and standard competency through cross sector – cross regional –

cross country cooperation and business partner, partnership between government and business

industry (Incentive), the optimization of public vocational training and training funding pattern in

order to spur innovation and technology development.

5. Improve market competition to support investment and trade activities.

8 Prioritas Reformasi Struktural Menurut Kelompok Negara 28




Structural Reform Priorities for G20 Countries

Group 1 :

France,

Italy, Spain

Group 2 :

Germany,

Japan,

Korea

Group 3 :

Australia,

Canada,

UK, US

Group 4 :

Argentina,

Brazil,

China,Mexico,

Russia

Group 5 :

India,

Indonesia,

Turkey,South Africa

Promoting trade and investment openness

Encouraging innovation

Promoting competition

Improving infrastructure

Strengthening financial markets and legal infrastructure

Advancing labour market reform

Ensuring fiscal efficiency and sustainability

Enhancing environmental sustainability

Note : Darker shade represents the relatively higher priority area for the group. Comparison among structural reform priorities within each group.

Source : OECD Going for Growth 2016 and 2015; and OECD Economic Surveys

Indikator Reformasi Struktural 29




Note: For each indicator, the G-20 best performance over the full sample is set equal to 1, while the G-20 worst isset equal to zero.

30

Ahli - DInt - Intl Monetary System

Documents

Transcript of Ahli - DInt - Intl Monetary System