ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …
Transcript of ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …
![Page 1: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/1.jpg)
ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN
disampaikan pada
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
![Page 2: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/2.jpg)
MITIGASI
![Page 3: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/3.jpg)
PENGERTIAN UMUM
Mitigasi adalah pengelolaan potensi risiko untukmengendalikan dampak ikutan negatif dari percepatanpembangunan infrastruktur melalui kegiatan yangterstruktur dan manajemen sumber daya yang bersifatpreventif. ( SE Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2017)
Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan(merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atautindakan. (kbbi.web.id)
Advokasi hukum adalah pemberian layanan hukum dalammenghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas danfungsinya. (Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2016)
![Page 4: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/4.jpg)
LATAR BELAKANG
• Tugas dan fungsi Biro Hukum yaitumelaksanakan koordinasi danpembinaan dalam hal pemberianadvokasi hukum sertapertimbangan hukum
• Penanganan rutin /advokasi hukumterkendala paradigma represifsehingga kurang maksimalpenanganan terutama waktu, datadan koordinasi.
• Peraturan Presiden RI Nomor 3Tahun 2016 Tentang PercepatanPelaksanaan Proyek StrategisNasional.
• Perceptan dapat membawa dampakikutan negarif pada aspek hukumdan sosial kemasyarakatan yangtidak dikehendaki.
• Deteksi dini dan pemetaan potensidampak hukum dan sosialkemasyarakatan dan upayapenanganan melalui Mitigasi.
Intervensi (4) Percepatan
Pembangunan
(1)
TUPOKSI (2)Permasalahan dan Respon Dinamika
Pembangunan
(3)
![Page 5: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/5.jpg)
Pembebasan lahan
kontrak Arbitrasedan Dewan
sengketa
Kondisi saat ini
ParadigmaRepresif
DinamikaPercepatan
Pembangunan
Kondisi yangdiharapkan
Dampak Hukumdan Sosial
KemasyarakatanNegatif
Program Legislasi
)
Mitigasi
Cetak BiruMitigasi
Per-UU yang melindungi
pelaksanaan
Deteksi Dini danPemetaan
Potensi Dampak
PenangananDampak PSN
Lebih Optimal
1Tugas Pokok dan Fungsi Utama BiroHukum Adalah Penyusunan Per-uuDan Advokasi Hukum
5Langkah-langkah Intervensi1. Mitigasi Penanganan Dampak Hukum dan
Sosial Kemasyarakatan Percepatan PelaksanaanPSN Perkuatan Kelembagaan
32
OutcomeOutput
Diagnosis Mitigasi PenangananDampak Hukum dan SosialKemasyarakatan PercepatanPelaksanaan PSN
4
![Page 6: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/6.jpg)
MITIGASI BIDANG HUKUM
• Mitigasi bidang hukum dirancang sebagai sebuah alat untukdeteksi dini dalam upaya mensistematisasi danmenstrukturkan upaya penanganan dampak hukum dan sosialkemasyarakatan pada percepatan pelaksanaan proyekstrategis nasional (PSN).
• Mitigasi juga dapat menghadirkan formula layanan hukumyang dapat menyelesaian permasalahan hukum yang timbuldi lapangan secara cepat, tepat, aman, dan efektif.
![Page 7: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/7.jpg)
DASAR KEWENANGAN
![Page 8: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/8.jpg)
PENGERTIAN UMUM
Mitigasi adalah pengelolaan potensi risiko untukmengendalikan dampak ikutan negatif dari percepatanpembangunan infrastruktur melalui kegiatan yangterstruktur dan manajemen sumber daya yang bersifatpreventif. ( SE Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2017)
Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan(merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atautindakan. (kbbi.web.id)
Advokasi hukum adalah pemberian layanan hukum dalammenghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas danfungsinya. (Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2016)
![Page 9: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/9.jpg)
UUASN
Pelayanan PublikJabatan
Pejabat
JPT
JF
JA
Penggunaan Kewenangan
Pengambilan Keputusan
Tindakan Adm
Kewenangan
Tuntutan dan Harapan
Hak dan Kewajiban
MasyarakatPemerintah
• Diskresi• Sengketa Kewenangan• Konflik Kepentingan
MendahulukanPeran dariWewenang
• Pengaduan• Pelaporan• Sanksi
![Page 10: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/10.jpg)
pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang
pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
DELEGASI MANDATATRIBUSI
SUMBER KEWENANGAN
![Page 11: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/11.jpg)
Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan
DISKRESI
![Page 12: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/12.jpg)
a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.
PENGGUNAAN DISKRESI
Tidak Sah
Tindakan Sewenang-Wenang
Melampaui Wewenang
a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
b. tidak sesuai denganketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal28; dan/atau
c. bertentangan dengan AUPB
Tidak Sah
Mencampuradukkan Wewenang
dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang
Dapat Dibatalkan
![Page 13: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/13.jpg)
LARANGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
• melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
• melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; atau
• bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Larangan Melampaui Wewenang
• menggunakan di luar substansi atau materi wewenang yang diberikan; atau
• bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan;
• bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Larangan Mencampur-
adukan Wewenang
• Apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dikeluarkan tanpa ada dasar kewenangan.
Larangan Bertindak
Sewenang-wenang
![Page 14: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/14.jpg)
AKIBAT HUKUM DARI KEPUTUSAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
• bila melampaui wewenang dan dilakukan secarasewenang-wenang, keputusan dan/atau tindakantidak sah.
• bila mencampuradukkan wewenang, keputusandan/atau tindakan dapat dibatalkan
(Pasal 19)Setelah diuji dan ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap
![Page 15: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/15.jpg)
REKAPITULASIPERKARA
![Page 16: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/16.jpg)
Menang Kalah Dicabut Damai On going TOTAL
Perdata 62 18 9 5 49 143
Arbitrase 1 13 1 - 6 21
TUN 12 1 2 - 7 22
KPPU 2 3 - - 3 8
KIP - - - - - -
TOTAL 75 34 12 5 64 190
BINA MARGA
![Page 17: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/17.jpg)
Menang Kalah Dicabut Damai On going TOTAL
Perdata 8 3 - - 2 13
Arbitrase - - - - - -
TUN 2 - - - 1 3
KPPU - - - - - -
KIP - - - - - -
TOTAL 10 3 - - 3 16
CIPTA KARYA
![Page 18: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/18.jpg)
Menang Kalah Dicabut Damai On going TOTAL
Perdata 19 12 - - 15 46
Arbitrase - - - - - -
TUN 17 4 1 - - 22
KPPU 1 - - - 1
KIP 7 1 - - - 8
TOTAL 43 18 1 - 15 77
SUMBER DAYA AIR
![Page 19: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/19.jpg)
Menang Kalah Dicabut Damai On going TOTAL
Perdata 1 - - - 1 2
Arbitrase - - - - - -
TUN - - - - - -
KPPU - - - - - -
KIP - - - - - -
TOTAL 1 - - - 1 2
PERUMAHAN
![Page 20: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/20.jpg)
Menang Kalah Dicabut Damai On going TOTAL
Perdata 4 - - - - 4
Arbitrase - - - - - -
TUN 1 - - - - 1
KPPU - - - - - -
KIP 4 - - - - 4
TOTAL 9 - - - - 9
SEKRETARIAT JENDERAL
![Page 21: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/21.jpg)
Menang Kalah Dicabut Damai On going TOTAL
Perdata 2 - - - - 2
Arbitrase - - - - - -
TUN 3 - - - - 3
KPPU - - - - - -
KIP - - - - - -
TOTAL 5 - - - - 5
BINA KONSTRUKSI
![Page 22: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/22.jpg)
Menang Kalah Dicabut Damai On going TOTAL
Bina Marga 75 34 12 5 64 190
Cipta Karya 10 3 - - 3 16
Perumahan 1 - - - 2 3
Sekretariat
Jenderal
9 - - - - 9
Sumber Daya Air 45 19 1 - 16 81
Bina Konstruksi 9 1 - - - 10
TOTAL 149 57 13 5 85 309
GRAND TOTAL
![Page 23: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/23.jpg)
DASAR HUKUM
![Page 24: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/24.jpg)
24
UNDANG-UNDANG NO. 12 TH. 2011(PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)
Pasal 1 angka 1: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
pembuatan Peraturan Perundang-undangan yangmencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, danpengundangan.
Pasal 1 angka 2: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secaraumum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negaraatau pejabat yang berwenang melalui prosedur yangditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
![Page 25: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Jenis dan HierarkiPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(UU Nomor 12 Tahun 2011)
Undang-Undang Dasar 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
![Page 26: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/26.jpg)
26
SYARAT SAH PERJANJIAN
APA YANG DAPAT DIPERJANJIKAN OLEH PARA PIHAK?
1320 KUHPer.
Kesepakatan (consensus)
Kecakapan (capacity)
Hal tertentu (certainty of Terms)
Sebab yg Halal (legality)
Subyektif
Obyektif
Dapat Dibatalkan
Batal Demi Hukum
![Page 27: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/27.jpg)
TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM
![Page 28: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/28.jpg)
TUGAS dan FUNGSI BIRO HUKUM
Penyusunan peraturan per-UU
Advokasi Hukum
(Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2019)
![Page 29: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/29.jpg)
PERMASALAHAN HUKUM
Tuntutan masyarakat
Pelayanan publik
Hubungan kerja
Tertib Administrasi
Masalah Hukum di Pengadilan (perdata, pidana, TUN), Arbitrase dan di luar Pengadilan.
![Page 30: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/30.jpg)
JENIS PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
1. Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk kepentingan
umum
2. Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan
3. Sengketa Kontrak Konstruksi/Pelaksanaan Paket
Pekerjaan
4. Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur
5. Keterbukaan Informasi Publik
6. Pengujian Peraturan Perundang - Undangan
![Page 31: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/31.jpg)
SEBAB timbulnya permasalahan hukum
1. Ketidakpuasan warga terhadap nilai ganti rugi yang diberikan dalam
Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk kepentingan umum
2. Klaim penyedia jasa terkait pelaksanaan paket pekerjaan (terdapat
klaim yang belum dibayarkan)
3. Infrastruktur yang kurang memadai di suatu daerah
4. Tumpang tindih sertifikat tanah kepemilikan warga dengan tanah
negara
5. Kurangnya keterbukaan informasi dari instansi pemerintah
6. Ketidakpuasan terhadap peraturan perundang – undangan yang
berlaku khususnya dalam bidang Infrastruktur
![Page 32: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/32.jpg)
ADVOKASI HUKUM
![Page 33: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/33.jpg)
ADVOKASI HUKUM
Permen PUPR No. 6/PRT/M/2016 tentang Pelayanan
Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
SE Menteri PU No. 10/ SE/M/2006 tentang Pemanggilan
oleh Instansi Penegak Hukum
MoU antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan RI
KOORDINASI, PROSEDUR DAN PEMECAHAN MASALAH
![Page 34: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/34.jpg)
Sasaran Pelayanan Advokasi hukum
Pembangunanbersumber APBD
Pembangunan bersumber APBN
(sebagian atau seluruhnya)
Bagian Hukum masing-masing Unit Organisasi
Eselon 1Biro Hukum
PemerintahProvinsiPemerintahKota/Kabupaten
Advokasi hukum
Advokasi hukum
![Page 35: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/35.jpg)
ADVOKASI HUKUM DIBERIKAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN PUPR :
- UNIT KERJA; DAN/ATAU- PIMPINAN, PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI
YANG MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI
![Page 36: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/36.jpg)
Mekanisme Advokasi Hukum
Permohonan
Koordinasi
Pelaksanaan
Pelaporan
Evaluasi
![Page 37: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/37.jpg)
PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM
Biro Hukum (bersama dengan Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Hukum)
Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum
(berkoordinasi dengan Biro Hukum
Jaksa Pengacara Negara (melalui Biro Hukum)
Oleh
Oleh
Oleh
![Page 38: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/38.jpg)
Permohonan Advokasi Hukum
Bagian Hukum atau Unit Pelayanan
Advokasi Hukum dan Biro Hukum
Pengajuan Permohonan Advokasi Hukum
SURAT
Media Elektronik(Telepon, Fax Email, dsb)
Setiap Permohonan Harus dilampirkan Kronologis dan Data – Data yang diperlukan
![Page 39: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/39.jpg)
Konsekuensi hukum akibat hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
1. Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
2. Keputusan Pejabat TUN
3. Gugatan/ Sengketa
4. Judicial Review
Sanggah Pengaduan kepada
Itjen
Gugatan
TUN (Pasal 1 butir 5 Jo Pasal 53 ayat 1 UU No 5 Tahun 1986) Jo. UU No 9 Tahun 2004
Perdata(Pasal 118 HIR Jo Pasal 1365 KUHPerdata Jis Wanprestasi)
KPPU Pasal 38 ayat 1 UU No 5 Tahun 1999)
Pidana (Pasal 1 butir 24
Jo Pasal 108 KUHAP )
Laporan
Uji Materiil (Pasal 31 UU No 14 Tahun 1985 Jo Pasal 31 A UU No 5 Tahun 2004)
1
3
4
Permohonan2
![Page 40: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/40.jpg)
ACARA
![Page 41: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/41.jpg)
Pemeriksaan Dalam
Perkara Pidana
![Page 42: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/42.jpg)
Advokasi Hukum Perkara Pidana (o/ Biro Hukum, Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Hukum)
Pimpinan, Pejabat, dan/atau Pegawai Aktif sebelum
ditetapkan menjadi Tersangka
Pegawai yang memasuki masa purnabakti
(berkaitan dengan tugas kedinasan pada waktu masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai aktif)
DIBERIKAN
KEPADA
![Page 43: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/43.jpg)
Jasa Advokat atas Biaya Sendiri
YANG BERSANGKUTAN TIDAK MENGGUNAKAN PELAYANAN
ADVOKASI HUKUM
(LANJUTAN)
![Page 44: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/44.jpg)
Strategidalam menghadapi Panggilan
Aparat Penegak Hukum
![Page 45: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/45.jpg)
Periksa dengan seksama surat panggilan;• Nama• Status dipanggil (dimintai keterangan,
saksi, tersangka)• sangkaan kasus/pasal• instansi pemanggil
Penyelenggara negara harus paham dalammenegakkan hukum (azasnya semua orangdianggap tahu hukum)
Amankan dokumen terkait kasus (menghindari hilang krn penggeledahan)
Ketika PANGGILAN datang
![Page 46: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/46.jpg)
Konsultasikan lebih dulu masalahnya;(agar tahu hak-hak nya, banyak kasusterperiksa tdk tahu hak-hak nya)
Status pemanggilan (keterangan, saksi,tersangka)
Berikan coaching/arahan(menghindari bila tdk boleh didampingi)
Ketika PANGGILAN datang (lanjutan)
Pendampingan(administrasi dan legal standing)
![Page 47: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/47.jpg)
Ketika PANGGILAN datang (lanjutan)
Berhalangan hadir(hubungi contact person, jangan diabaikan)
Taktik pengunduran waktu, mis. 1 minggu(persiapan diri) dan mengumpulkandokumen
Tenang, wajar, percaya diri;• bulan2 an pemeriksa• jangan terlalu percaya diri/arogan
Didampingi(percaya diri, butuh teman)
![Page 48: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/48.jpg)
Tunjukkan paham hukum;• hilangkan kesan ngajari• sikap pemeriksa lebih hati - hati
Sikap yang tegas(pertanyaan tricky, jangan berpendapat tanpafakta, pengalaman yg disaksikan, jangan“Ngarang”, harus yakin, jawab lupa bila tdkIngat, bukan ahli yg diperiksa)
Kesehatan(tegas bila memang sakit/bisa melanggarHAM)
Saat PEMERIKSAAN (lanjutan)
![Page 49: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/49.jpg)
Naik “kelas”(dari dimintai keterangan dpt menjadi saksi atau tersangka)
Saat PEMERIKSAAN (lanjutan)
Pemilihan pengacara(spt memilih dokter yg punya kecocokan,pengacara hrs mencari tdk hanya berdasarinformasi klien dalam menyusun strategi,tidak boleh bilang “kita pasti menang”)
Berita Acara Pemeriksaan (BAP);(baca dan cek agar tdk ada kesalahan dancocok antara yg ditulis dan diucapkan)
![Page 50: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/50.jpg)
Penanganan Permasalahan Hukum
Perkara Perdata
![Page 51: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/51.jpg)
Advokasi Hukum Perkara Perdata(o/ Biro Hukum, Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Hukum)
Pimpinan, Pejabat, dan/atau Pegawai Aktif
(Unit Kerja)
DIBERIKAN
KEPADA
![Page 52: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/52.jpg)
Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung
(melalui Biro Hukum)
YANG BERSANGKUTAN TIDAK MENGGUNAKAN PELAYANAN
ADVOKASI HUKUM
(LANJUTAN)
![Page 53: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/53.jpg)
Perkara Perdata
![Page 54: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/54.jpg)
BANDING KASASI PENIN JAUAN KEMBALI
MEMORI
Pernyataan Banding :
14 hari setelah putusan
dibacakan;
14 hari setelah
pemberitahuan apabila salah
satu pihak tidak hadir.
Tidak ada batas waktu
penyerahan Memori Banding
(pasal 7 ayat (1) dan (2) UU
No. 20/1947 jo pasal 46 UU
No. 14/1985)
Pernyataan kasasi 14 hari
setelah putusan
Pengadilan Tinggi
(Putusan Banding)
dibacakan/diberitahukan
kepada Pemohon;
Memori kasasi wajib
disampaikan 14 hari
setelah permohonan
kasasi dicatat.
(pasal 46 dan 47 UU No.
14/1985)
180 hari sejak:
Diketahui kebohongan/ tipu muslihat atau putusan
hakim pidana mempunyai kekuatan hukum tetap;
sejak ditemukannya surat bukti baru tsb dimana hari
dan tgl dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh
pihak yang berwenang;
sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.
(ps.69 UU No. 14/1985)
KONTRA MEMORI
Tidak ada jangka waktu, selama
belum diputus oleh Pengadilan
Tinggi.
(Putusan MARI No. 39
k/Sip/1973, tanggal 11
September 1975).
14 hari sejak tanggal
diterimanya salinan memori
kasasi (pasal 47 ayat (3) UU
No. 14/1985)
30 hari sejak tanggal diterimanya salinan Memori PK
(ps. 72 UU No.14/1985)
![Page 55: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/55.jpg)
Penanganan Permasalahan Hukum
Perkara Tata Usaha Negara
![Page 56: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/56.jpg)
Advokasi Hukum Perkara Tata Usaha Negara
(o/ Biro Hukum, Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Hukum)
Pejabat Tata Usaha Negara di Kementerian PUPR
DIBERIKAN
KEPADA
![Page 57: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/57.jpg)
Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung
(melalui Biro Hukum)
YANG BERSANGKUTAN TIDAK MENGGUNAKAN PELAYANAN
ADVOKASI HUKUM
(LANJUTAN)
Selain Permasalahan Kepegawaian
![Page 58: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/58.jpg)
Perkara Tata Usaha Negara
![Page 59: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/59.jpg)
Penanganan Permasalahan Hukum
permohonan Judicial Review
![Page 60: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/60.jpg)
Judicial ReviewKewenangan badan peradilanuntuk menguji kebenaransuatu norma baik secaramateriil (uji materiil) maupunsecara formil (uji formil)
![Page 61: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/61.jpg)
Penanganan Perkara Judicial Reviewbaik terhadap Undang – Undang diMahkamah Konstitusi maupunPeraturan Perundang – Undangandibawah Undang – Undang diMahkamah Agung dikoordinasikanoleh Biro Hukum
![Page 62: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/62.jpg)
Penanganan Permasalahan Hukum
Perkara Persaingan Usaha
![Page 63: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/63.jpg)
Advokasi Hukum Perkara Sengketa Persaingan Usaha
(o/ Biro Hukum, Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Hukum)
Pimpinan, Pejabat, dan/atau Pegawai
DIBERIKAN
KEPADA
![Page 64: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/64.jpg)
Penanganan Permasalahan Hukum
Sengketa Informasi Publik
![Page 65: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/65.jpg)
Advokasi Hukum Perkara KIP (Sengketa Informasi Publik)
Biro Komunikasi
Publik
Biro Hukum
Unit Kerja TerkaitAdvokasi hukumKoordinasi
![Page 66: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/66.jpg)
PERMASALAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa
yang terjadi antara badan publik dan pengguna
informasi publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan menggunakan informasi
berdasarkan perundang - undangan.
![Page 67: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/67.jpg)
Penanganan Permasalahan Hukum
Perkara Arbitrase / Alternatif Penyelesaian Sengketa
di Luar Pengadilan
![Page 68: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/68.jpg)
Advokasi Hukum Perkara Arbitrase / Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
(o/ Biro Hukum, Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Hukum)
Pimpinan, Pejabat, dan/atau Pegawai Aktif
(Unit Kerja)
DIBERIKAN
KEPADA
![Page 69: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/69.jpg)
ARBITRASE adalah cara penyelesaian suatusengketa perdata di luar peradilan umum yangdidasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Keberadaan perjanjian arbitrase hanya sebagaitambahan kepada perjanjian pokok dan samasekali tidak mempengaruhi pelaksanaanpemenuhan perjanjian. tanpa klausula arbitrase,pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang.(biasanya terdapat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam Kontrak)
![Page 70: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/70.jpg)
Perjanjian Arbitrase tidak mempersoalkanmasalah pelaksanaan perjanjian, tetapihanya mempersoalkan masalah cara danlembaga yang berwenang menyelesaikanperselisihan yang terjadi antara pihak yangberjanji.
![Page 71: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/71.jpg)
Pendampingan Dalam Pemanggilan Sebagai Saksi dan Ahli
![Page 72: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/72.jpg)
Advokasi Hukum Dalam Pemanggilan Sebagai Saksi atau Ahli
(o/ Biro Hukum, Bagian Hukum dan/atau Unit Pelayanan Hukum)
Pimpinan, Pejabat, dan/atau Pegawai yang
diminta keterangan sebagai saksi
DIBERIKAN
KEPADA
![Page 73: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/73.jpg)
Pemanggilan Sebagai Saksi /
Ahli
Memberikan Keterangan Kesaksian / Keahlian
LAPORAN
Pimpinan Unit Kerja Yang
Bersangkutan
![Page 74: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/74.jpg)
ANGGARAN DAN BIAYA ADVOKASI HUKUM
Unit Kerja yang ditugasi untuk menangani bidanghukum atau masalah hukum wajib menyediakananggaran untuk memfasilitasi pelaksanaanadvokasi hukum
Anggaran dicantumkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) masing – masingunit kerja
![Page 75: ADVOKASI MITIGASI RISIKO HUKUM ATAS PELAKSANAAN …](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022012411/616af6e30292887fb6105a63/html5/thumbnails/75.jpg)