A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankanrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30113/3/Chapter...
Transcript of A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankanrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30113/3/Chapter...
BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankan
Sebelum membahas masalah hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia, terlebih
dahulu kita perlu mengetahui dan mengikuti sejarah perkembangan perbankan di Indonesia,
khususnya sejak jaman penjajahan belanda hinggga saat ini. hal ini penting karena
perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sejarah di Indonesia
pada umumnya.
Pengetahuan tentang sejarah perbankan di Indonesia ini sangat penting, mengingat
gejolak dan dinamika perkembangan perbankan di Indonesia sejak jaman penjajahan belanda
sampai saat ini. selain itu juga perlu memahami mengapa masih terdapat ketentuan maupun
hukum perbankan yang masih berupa peninggalan pemerintah kolonial belanda.
Disamping hal-hal tersebut di atas, sampai saat ini masih banyak istilah perbankan di
Indonesia yang merupakan istilah peninggalan zaman belanda, misalnya istilah bilyet giro,
rekening-courant ( rekening Koran), giroverkeer (lalu lintas giro), overbooking (pemindah
bukuan), dan masih banyak lagi.
Pada periode kedudukan Belanda, bank di Indonesia didirikan oleh pemerintahan
Hindia-Belanda pada 1824 dengan nama Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), dan
pemerintah Hindia-Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank
tersebut didirikan untuk untuk mengisi kekosongan akhibat likuidasi vereenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC) yang, kendati telah menguasai hampir seluruh kawasan
Universitas Sumatera Utara
nusantara sekitar dua abad (1602 – 1799) , mengalami kebangkrutan . sekarang ini NHM
telah berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).
Pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan De Javasche Bank (1827), kini Bank
Indonesia (BI),dan NV Escomto Bank, sebuah bank swasta yang dikenal sebagai Bank
Dagang Negara (BDN). Beberapa koperasi simpan – pinjam yang didirikan di kalangan
petani pada 1895 di Purwekerto, pada 1934 digabungkan oleh pemerintah belanda ke dalam
Algemeene Volksscrediet Bank (AVB).11
Periode awal kemerdekaan di Indonesia , setahun setelah kemerdekaan pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 yang
menegaskan lahirnya Bank Nasional Indonesia (BNI), yang peresmianya dilakukan pada 17
agustus 1946. Tugas BNI , sebagaimana tercantum dalam peraturanya adalah mengeluarkan
dan mengedarkan uang kertas bank disamping pemegang uang kas Negara. Pada
kenyataannya tugas BNI adalah mengatur peredaran uang RI (ORI – Oerang Repoeblik
Indonesia) sebagai uang kertas pemerintah, disamping menarik uang masa pendudukan
jepang dan menggantinya dengan ORI.
Periode 1988 – Sekarang, pada tanggal 27 Oktober 1988 Menko Ekuin Radius
Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi
dibidang keuangan moneter dan perbankan (KMP). Paket kebijakan ini lebih dikenal dengan
sebutan Pakto 1988. Puncak dari periode ini adalah diberlakukanya Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada 25 maret 1992 yang menggantikan Undang-Undang
11 Wijanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia,penerbit Grafiti Cetakan ke.III ,Jakarta Januari 1997 hal.3
Universitas Sumatera Utara
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang sudah berumur 25 tahun.
Isinya telah mengalami perubahan dan penyempurnaan dari isi aslinya12
Menurut pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pengertian Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik untuk disalurkan
maupun digunakan untuk tujuan lain.
Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin
menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat
berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional
senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu,
diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor Perbankan
sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.
Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan
penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud.
Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang
bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan
sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi
tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna
jasa bank.
Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat
kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian
nasional.
Maka dari itu adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
12 Ibid hal.29 - 43
Universitas Sumatera Utara
Undang Uomor7 Tahun 1992 dikarenakan perkembangan perekonomian nasional yang
senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin
kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di
bidang ekonomi, termasuk Perbankan dan dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah
diratifikasi beberapa perjanjian internasional dibidang perdagangan barang dan jasa,
diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian
khususnya sektor Perbankan.
Didalam perubahan Undang-Undang ini terdapat sedikit perbedaan mengenai
pengertian perbankan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian dari Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ayat 1 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pengertian Perbankan adalah segala
sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu
Negara. Bank dapat diartikan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu
kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang
bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam
mengendalikan Negara terssebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan
pemerintah dan masyarakatnya.
Lain halnya di Negara – Negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang
bank di Negeri ini baru sepotong – sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bamk
sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebahagian
Universitas Sumatera Utara
masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang
bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama
sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karna pengenalan dunia
perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, terlepas dari kurang pahamnya
pengelola perbankan di Tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.
Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan
perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan
semua kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu disaat ini dan
dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalan
aktivitas keuangan, baik per-orangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.
Begitu pentingnya dunia perbankan,sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan
“nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak
salah, karena fungsi bank adalah sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam
hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan
usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainya.13
B. Kelembagaan Perbankan
a. Jenis – jenis bank
Dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan berdasarkan
fungsinya terdiri dari :
1. Bank Umum
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapan memberikan seluruh
13 Kasmir ,SE,MM ,Dasar – Dasar Perbankan,cet . l Jakarta ,juni 2002 hal,1-2
Universitas Sumatera Utara
jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh
wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil
(commercial bank)
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa perbankan yang ditawarkan BPR
jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.14
b. Pendirian Bank
Dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No.10 Tahun 1998
dinyatakan bahwa pada prinsipnya setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan wajib memiliki izin usaha sebagai bank umum atau bank
perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia. Hal ini dikarenakan kegiatan
penghimpunan dan penyaluran kembali dana ke masyarakat sangat perlu di awasi sesuai
dengan fungsi bank Indonesia yang memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap bank –
bank yang ada di Indonesia.
c. Bentuk Hukum Bank
Persyaratan untuk memperoleh izin biasanya diikuti oleh berbagai syarat dan salah
satu syaratnya adalah bentuk hukum bank yang akan didirikan. Ada beberapa bentuk hukum
bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 bentuk badan hukum bank umum dapat berupa dari salah satu alternatife
dibawah ini :
1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi,atau
14 Ibid hal.19-20
Universitas Sumatera Utara
3. Perseroan Daerah (PD)
Sedangkan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa :
1. Perusahaan Daerah (PD)
2. Koperasi
3. Perseroan terbatas (PT)
4. Atau bentuk lain yang ditetapkan pemerintah.15
d. Kepemilikan Bank
Menurut Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 :
"Pasal 22
(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;atau
b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing
dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia."
"Pasal 26
(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum
asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah."
"Pasal 27
Perubahan kepemilikan bank wajib:
15 Ibid hal.54-55
Universitas Sumatera Utara
a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal
23, Pasal d24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
b. dilaporkan kepada Bank Indonesia."
"Pasal 28
(1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank
Indonesia."
Dalam hal perubahan kepemilikan bank, dalam Pasal 27 Undang-Undang perbankan
dinyatakan bahwa setiap pemilik saham atas bank wajib atas ketentuan – ketentuan dalam
Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 yang berhubungan dengan perizinan
dan kegiatan usaha bank serta wajib melaporkannya kepada bank Indonesia.
C. Kegiatan Usaha Bank
Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan,
sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari – hari tidak akan terlepas dari bidang
keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara
penghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun
dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau
kredit.
Dalam praktinya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap
jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatanya, misalnya dilihat
dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan
rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.16
Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan,maka usaha
– usaha yang dapat dilakukan bank meliputi :
16 Kasmir ,SE,MM ,Dasar – Dasar Perbankan,cet . l Jakarta ,juni 2002 hal.29
Universitas Sumatera Utara
Usaha Bank Umum meliputi :
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;
b. memberikan kredit;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan
atas perintah nasabahnya:
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya
tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. obligasi;
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1
(satu) tahun;
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
nasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank
lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel
unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan
dengan atau antar pihak ketiga;
Universitas Sumatera Utara
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu
kontrak;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalambentuk surat
berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur
tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli
tersebut wajib dicairkan secepatnya;
l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundangundangan yang
berlaku.
Menurut Pasal 6 huruf (k) Undang-Undang Perbankan 1992 tentang usaha bank
menyatakan bahwa bank dapat membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun
sebagian bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan
agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
Ketentuan ini menurut hemat saya dimaksudkan untuk mempercepat proses
pencairan jaminan , karena dalam praktek pelelangan jaminan sering kali kurang diminati
oleh pihak penawar sehingga menyebabkan sulitnya mencairkan jaminan tersebut.17
17 17 Wijanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia,penerbit Grafiti Cetakan ke.III ,Jakarta Januari 1997 hal.67
Universitas Sumatera Utara
D. Perlindungan Nasabah Bank
a. Kewajiban Bank Terhadap Masyarakat
Banyak kewajiban bank terhadap masyarakat. Berbagai kelompok penduduk
mempunyai tuntutan yang berbeda-beda terhadap sebuah bank. bank haruslah menyadari
tuntutan ini dan menanggapinya. Ditingkat lokal, bankir diharapkan menyediakan
pengetahuan tekhnis (technical know-how) keuangan bagi masyarakatnya. Kewajiban ini
meliputi kepemimpinan (leadership), bimbingan dan partisipasi aktif dalam masalah –
masalah yang berkenaan dengan pembiayaan masyarakat (public financing). Bankir yang
menaruh perhatian, kualifaid dan objektif sangat bernilai untuk membantu masyarakat untuk
memilih cara-cara terbaik memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangannya
b. Kewajiban Bank Terhadap nasabahnya
Kewajiban bank terhadap nasabahnya bahkan lebih besar lagi dari pada kewajibannya
terhadap masyarakat. Karena lebih langsung hubungan dengan nasabahnya dibandingkan
dengan publik, maka top management haruslah selalu memperhatikan kebijaksanaan dan
praktek – prakteknya terhadap kesejahteraan nasabahnya. Kesehatan lembaga ini sangat
penting bagi masyarakat, tetapi lebih penting lagi bagi mereka yang mempercayakan uang
mereka kepada bank itu atau mereka yang mengadakan hubungan peminjaman atau
hubungan lain yang mereka andalkan. Faktor-faktor keamanan dan likuiditas deposito,
keuangan yang dapat diandalkan, kemudahan, dan biaya yang pantas adalah hal-hal yang
sangat penting bagi nasabah dan bank harus menanggapinya. Dalam mengambil keputusan
yang mempengaruhi faktor-faktor ini , top management haruslah hati-hati menimbang
seluruh konsekuensinya terhadap para nasabah disamping terhadap para persero, publik dan
lain-lain yang mungkin mempunyai klaim terhadapnya. Kegagalan bank mempertimbangkan
Universitas Sumatera Utara
konsekuensi ini tidak saja merupakan kegagalan melaksanakan kewajiban yang utama, tetapi
juga menunjukkan piciknya pandangannya dalam melayani kepentingan pemiliknya18
c. Hubungan Nasabah Dengan Bank
Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana ,dapat terlihat dari
hubungan yang muncul dari produk-produk perbankan,seperti deposito,giro dan
tabungan.bentuk hubungan itu terdapat dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan
syarat-syarat umum yang harus di patuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana,karena syarat-
syarat produk perbankan berbeda satu sama lainmaka perlu adanya penyesuaian.
d. Hubungan Hukum Nasabah Dengan Bank
Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, mereka
berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat
kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Pelanggaran terhadap berbagai aturan yang
berlaku, termasuk kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang
tercantum dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998.
Jaminan ditegakkannya peraturan-peraturan perbankan dimuat pasal 50 yang
mengancam dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.
6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
Pasal 50 tersebut merupakan jaminan bagi masyarakat. Berkat jaminan ini, semua
bank tidak dapat berkelit untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama yang
berkenaan dengan pemantauan keadaan terhadap suatu bank oleh Bank Indonesia, yang
mewakili pemerintah untuk melindungi dana masyarakat sekaligus menjaga agar bank dalam
keadaan sehat.
Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimuat dalam
penjelasan resmi Pasal 52, yang antara lain berbunyi :
18 Drs. A. Hasyimi Ali,Bank Management (American Institute Of Banking),Bina aksara Jakarta cet.I ,desember 1987 , hal.5-6
Universitas Sumatera Utara
Sanksi administratif dalam pasal ini dapat berupa :
a. Denda
b. Penyampaian teguran-teguran tertulis;
c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
d. Larangan turut serta dalam kliring;
e. Pembekuan kegiatan;
f. Pencabutan izin usaha.
e. Perlindungan Terhadap Nasabah
Nasabah yang menyimpan dananya di Bank umumnya mempunyai berbagai tujuan
dan motivasi. Nasabah sangat menginginkan agar dana yang disimpannya pada bank terjamin
aman dari segala sesuatu yang dapat merugikannya dan adanya balas jasa dari Bank atas
penggunaan dana tersebut. Secara umum perlu adanya perlindungan terhadap nasabah agar
tidak dirugikan oleh pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sehubungan
dengan itu sepanjang yang di atas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat
dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Lembaga Penjamin Simpanan
Dari ketentuan Pasal 37 B undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998 dapat
diketahui bahwa setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada
bank yang bersangkutan melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan demikian,
undang-undang sudah mengatur tentang kewajiban bank untuk melakukan penjamin
atas dana masyarakat yang diterimanya sebagai simpanan, termasuk yang berbentuk.
Untuk pelaksanaannya, tentunya bank harus membuat suatu perjanjian dengan
lembaga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Universitas Sumatera Utara
Perlu pula dikemukakan bahwa sampai tahun kelima sebelah ketentuan undang-
undang tersebut berlaku, ternyata lembaga Penjamin Simpanan belum beroperasi
sehingga penjaminan simpanan masyarakat pada Bank masih dilakukan oleh
pemerintah. Penjaminan tersebut dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun suatu saat nantinya akan berakhir.
Dengan adanya ketentuan undang-undang mengenai kewajiban bank menjamin dana
masyarakat dan adanya program penjaminan yang sudah berjalan tentunya akan
memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpanan dalam hal terjadinya
penutupan atas bank yang bersangkutan. Nasabah penyimpanan diharapkan akan tetap
memperoleh kembali dana yang disimpannya dalam hal terjadi penutupan pada
banknya.
2. Rahasia Bank
Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola yang masyarakat, maka bank wajib
pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjamin
keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan nasabahnya terjamin
pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank
tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank
harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar
kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi. Rahasia bank adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya (Pasal 1 angka 28 undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998). Hal
ini diatur oleh Pasal 40 dengan rumusan sebagai berikut :
a. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang
keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib
Universitas Sumatera Utara
dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku bagi pihak terafiliasi. Lebih
lanjut, penjelasan resmi pada Pasal 40 mengutarakan antara lain sebagai
berikut :
ayat (1)Dalam hubungan yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh
bank adalah data dan informasi mengenai segala sesuatu yang
berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang
diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan
untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat
yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan
mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila
dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan
keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya
ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia
bank.
Menurut ketentuannya, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diutus
oleh undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pihak terafiliasi
adalah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan bank. Siapa yang disebut sebagai pihak
terafiliasi diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 undang-undang Perbankan Indonesia
1992/1998, antara lain direksi, pejabat dan pegawai bank.
Namun dalam kasus tertentu, kerahasiaan bank tidak berlaku untuk nasabah, misalnya :
a. Untuk kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan
Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank
Universitas Sumatera Utara
agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang
keuangan nasabahnya penyimpanan tertentu kepada pejabat bank.
b. Untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan
Urusan Piutang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Pimpinan Bank
Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara
untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan nasabah debitur.
c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan, Bank Indonesia
dapat memberikan kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh
keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
d. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat
memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
Ketentuan mengenai rahasia bank tersebut tentunya merupakan perlindungan bagi
nasabah penyimpanan agar dananya yang disimpan pada bank tidak diketahui oleh pihak-
pihak lain yang tidak berkepentingan. Simpanan tersebut merupakan hak pribadi nasabah
penyimpanan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Pelaksanaan dari ketentuan
mengenai rahasia bank ini perlu diperhatikan oleh Bank dan petugasnya agar tidak
menimbulkan permasalahan yang mungkin akan merugikan bank. Bank dalam hal ini perlu
memperhatikan kedudukannya yang sering disebut sebagai lembaga kepercayaan.
f. Mekanisme Perlindungan Nasabah
Beberapa mekanisme yang di pergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank
adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan peraturan baru
Melalui pembuatan peraturan baru di bidang perbankanatau merevisi peraturan
yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan
Universitas Sumatera Utara
kepadanasabah suatu bank.banyak peraturan secara langsung maupun tidak
langsung bertujuan melindungi nasabah.akan tetapi lebih banyak lagi di perlukan
seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.
2. Pelaksanaan peraturan yang ada
Melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh
pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah
sehingga dapat dijamin law enforcement yang baik. Peraturan ini harus di
laksanakan secara objektif tanpa melihat siapakah pengurus bank tersebut maupun
pemegang saham
3. Memperketat perizinan bank
Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank merupakan cara agar
bank tersebut kuat dan berkualitas sehingga dapat memberikan keamanan
terhadap nasabahnya.
4. Memperketat pengawasan bank
Untuk mengurangi resiko yang ada pihak
g. Hubungan Perlindungan Hukum Nasabah Dengan Bank
Bank sebagai suatu lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan di bidang
keuangan telah menunjukkan peranan yang cukup penting dalam melayani berbagai
kepentingan masyarakat di Indonesia saat ini. Berbagai produk bank telah berkembang untuk
memenuhi tuntutan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut
ketentuan Undang-undang Perbankan Indonesia Nomor 7 tahun 1992, Bank adalah suatu
badan usaha dan mempunyai kegiatan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dana
masyarakat serta memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Bank dengan
berbagai produknya telah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapinya di bidang keuangan.
Universitas Sumatera Utara
Mengingat kebutuhan akan jasa perbankan semakin meningkat, maka penulis
merasakan betapa pentingnya pemahaman masyarakat akan di sisi lain. Kedua hal tersebut
yang hanya dapat terlaksana jika bank otoritas atau bank Indonesia melakukan tindakan
pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada,baik bank pemerintah maupun
bank swasta. berkemampuan melindungi dana masyarakat secara baik. Oleh karenanya bank
harus mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang
semakin bersifat global. Pemahaman anggota masyarakat terhadap semua aktivitas bank,
termasuk semua warkat bank seyogyanya dimulai sejak yang bersangkutan memakai atau
mempergunakan jasa perbankan, sehingga dapat mencegah risiko. 19
E. Melemahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank
a. Menguji kepercayaan masyarakat terhadap rupiah
Langkah Bank Indonesia (BI)20 untuk tetap pada jalur kebijakan bunga tinggi pada
tahun-tahun awal krisis ekonomi, yakni 1997 dan 1998, telah membawa kembali ekonomi
Indonesia mengarah pada jalur yang benar.Harus diakui, kebijakan bunga tinggi pada 1998
dengan suku bunga antarbank rata-rata 64% telah mengembalikan kepercayaan terhadap
rupiah yang pada pertengahan tahun itu mencapai Rp 14.900/dolar Amerika Serikat (AS)
menjadi rata-rata Rp 8.000/dolar AS pada akhir tahun.
Keyakinan BI pada pilihan kebijakan moneter yang ditempuh itu pula yang menjadi
salah satu pilar inflasi kembali pada jalur inflasi rendah pada saat ini. Inflasi itu pula selain
kurs yang menjadi tugas inti bank sentral.Pengalaman selama lima tahun sejak 1998 itu
tampak telah memberikan keyakinan BI atas kepercayaan masyarakat pada sendi-sendi dasar
ekonomi makro sehingga baik inflasi maupun kurs rupiah masih berada kisaran jalur
19 http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/hubungan-perlindungan-hukum-nasabah.html 20 Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank
Indonesia
Universitas Sumatera Utara
paritasnya.Tetapi keyakinan yang begitu tinggi pulalah yang kelihatan hampir menjadikan
rupiah menggeliat mendekati batas kritis Rp 10.000/dolar Amerika serikat pada pekan
terakhir April lalu.
Kepanikan melanda pasar valas Indonesia, khususnya dalam pekan-pekan terakhir
April dan awal Mei. Posisi rupiah terhadap dolar AS menembus angka Rp 9.800. Adakah
yang mengkhawatirkan fundamental ekonomi kita sehingga pasar valas panik.Indikasi rupiah
akan melemah terhadap dolar AS sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak Maret lalu,
yakni ketika The Fed atau bank sentral AS meningkatkan suku bunga utamanya (Fed Fund
Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 2,75 % pada 22 Maret, setelah 2 Februari juga
menaikkan 25 basis poin menjadi 2,50%.
Terakhir The Fed menaikkan suku bunganya pada 3 Mei lalu, juga sebesar 25 basis
poin sehingga menjadi 3%. Sementara itu BI tampak dari April hingga pekan pertama Mei
masih mempertahankan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulannya pada tingkat
7,53% sebelum dinaikkan lagi menjadi 7,81 % pada 4 Mei dari sebelumnya 7,70%.Adakah
yang salah dalam strategi BI sehingga rupiah melemah cukup besar? Hampir semua indikator
ekonomi makro kita saat ini berada di tingkat yang tidak buruk, kecuali inflasi.
Kita perhatikan beberapa indikator makro dan sectkr riil berikut. Pertumbuhan
ekonomi tahun 2004 mencapai 5,13% atau lebih tinggi dari target pertumbuhan yang
ditetapkan sebelumnya sebesar 4,8%. Seluruh lapangan usaha pada 2004 juga mengalami
ekspansi, kecuali sektor penggalian dan produksi, dengan rekor ekspansi terbesar sebesar
12,7% terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi.Sementara itu di sisi permintaan
ekspansi terbesar terjadi di komponen impor sebesar 24,95% dan investasi 15,71%. Kinerja
indikator ekonomi makro yang cukup baik itulah yang tampak menjadikan BI cukup percaya
diri tidak menaikkan suku bunga mengantisipasi perkembangan suku bunga The Fed.Atau BI
memang sengaja melakukan test case atas kepercayaan publik terhadap perekonomian
Universitas Sumatera Utara
nasional dengan sengaja menunda antisipasinya atas perubahan suku bunga di Amerika
serikat.
Kepercayaan BI yang tinggi tersebut tampak pada pernyataan Gubernur BI
pertengahan April yang tidak akan menaikkan lagi suku bunga SBI.Kalau hipotesis itu benar,
maka sungguh sangat mahal kemungkinan harga yang harus dibayar, karena apabila rupiah
sampai melampaui Rp 10.000/dolar AS maka akan susah payah untuk mengembalikan
kepercayaan yang sudah tercipta cukup baik. Semoga hipotesis itu salah.
Saat ini BI masih cukup kredibel untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah yang
tampak pada rupiah yang mulai menguat setelah ada intervensi terhadap pasar valas.Namun
hal itu pun dibantu oleh upaya nonpasar dengan meminta Pertamina melaporkan transaksinya
dalam menggunakan valas. Apa makna semua itu?Sampai saat ini kurs rupiah terhadap dolar
AS dan tingkat inflasi masih tetap merupakan variabel kunci sangat strategis dalam menjaga
stabilitas makro ekonomi Indonesia.Posisi strategis itu terkait dengan masih cukup tinggi
komponen impor dalam industri manufaktur, sehingga setiap goncangan terhadap rupiah akan
berakibat pada kegoyahan harga-harga produk manufaktur yang ujung-ujungnya juga dapat
meningkatkan laju inflasi.Karena itu, setiap ancaman yang muncul dan mungkin
memengaruhi kurs rupiah harus selalu mendapat antisipasi cepat agar tidak goncang. Hal itu
berarti selain perubahan fundamental ekonomi domestik, antisipasi terhadap perubahan
fundamental ekonomi internasional khususnya AS, harus mendapat perhatian dan antisipasi
secara cepat sebelum terlambat.
Hasil riset BI Semarang bekerja sama dengan Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi
(LSKE) Fakultas Ekonomi Undip mengenai sebab-sebab inflasi di Jateng menunjukkan setiap
perubahan kurs rupiah terhadap dolar AS akan mendorong kenaikan inflasi pada bulan-bulan
berikutnya, khususnya pada bulan pertama dan kedua setelah perubahan kurs
tersebut.Temuan riset itu memperkuat tesis setiap perubahan variabel yang memengaruhi
Universitas Sumatera Utara
kurs rupiah terhadap dolar AS harus selalu mendapat antisipasi segera agar tidak
menimbulkan goncangan berkepanjangan.
Sehubungan dengan fenomena rupiah yang melemah akhir-akhir ini, di samping
variabel kenaikan suku bunga di AS yang bagi The Fed menjadi instrumen moneter utama
untuk mengatur ekonomi, tingkat inflasi domestik yang cukup tinggi pada Maret sebagai
faktor internal serta kecenderungan tingkat inflasi AS yang stabil dan tidak mengalami
kenaikan harus mendapat perhatian otoritas moneter Indonesia.Peningkatan selisih tingkat
inflasi antara Indonesia dan AS pada Maret harusnya sudah merupakan sinyal rupiah akan
melemah terhadap dolar AS, sehingga harus sudah diantisipasi pada April lalu.
Sementara itu peningkatan suku bunga Fed Fund Rate dan tentu juga Prime Rate serta
tingkat inflasi rendah berarti akan meningkatkan tingkat bunga riil dalam dolar AS. Dalam
hal ini pun BI sudah mengetahui secara baik.Persoalannya adalah terkait dengan timing
antisipasi tersebut yang harus cermat diperhatikan. Ketidaktepatan dalam mengambil posisi
dan waktu antisipasi bias akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.
Pada bulan-bulan mendatang,Kondisi eksternal, khususnya di AS, pada kuartal kedua
nanti diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan berarti, yakni 11.951 miliar dolar AS (Mei),
11.956 miliar dolar AS (Juni), Indeks Harga Konsumen Mei diperkirakan 189,8 dan Juni
189,4, sedangkan Prime Interest Rate Mei 5,75% dan Juni 6%.Gambaran itu menunjukkan
ada perkiraan perubahan indikator ekonomi AS yang tidak signifikan, kecuali untuk tingkat
bunga. Karena itu, yang perlu diantisispasi Indonesia adalah menjaga agar dolar AS tidak lagi
merangkak naik.21
21 http://www.suaramerdeka.com/harian (Penulis adalah Ketua Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro)
Universitas Sumatera Utara