A. PelaksanaanPengelolaanKeuangan Desa/Gampong · 2020. 10. 5. · Pemateri Drs.Zulkifli,Ak.MM.CA...
Transcript of A. PelaksanaanPengelolaanKeuangan Desa/Gampong · 2020. 10. 5. · Pemateri Drs.Zulkifli,Ak.MM.CA...
-
PemateriDrs.Zulkifli,Ak.MM.CA
Lembaga Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintahan Indonesia (LEPENKAPI)
Kabupaten Bireuen5 Oktober 2020
A. Pelaksanaan Pengelolaan KeuanganDesa/Gampong
-
BIODATA SINGKAT (C.V)NAMA : Drs.Zulkifli, Ak. MM. CATEMPAT/TGL.LAHIR : Teupin Raya/7 Mei 1954ALAMAT : Jl.Nirbaya II No. 109 Asrama PHB LampritPEKERJAAN : 1. Pengawas Lepenkapi
2. Auditor Kantor Akuntan Publik “ Drs.Kartoyo & Rekan “
PENDIDIKAN 1. S1 Ekonomi Akuntansi FEKON Unsyiah2. Magister Management Unsyiah
PENGALAMAN JABATAN : 1. Auditor BPKP 19 Tahun.2. Kepala BPKD Bireuen 2 Tahun
3. Staf Ahli Bupati Bireuen 8 Bulan, dan
4. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) 3 Tahun.
PENGALAMAN DOSEN : 1. D-3 Perpajakan pada FE Unsyiah 6 Tahun2. S-1 Universitas Al-Muslim 2 Tahun
3. S- 1Yayasan Kebangsaan (sekarang UNIKI) 4 Th.
PENGALAMAN INSTRUKTUR : Pel. AUDITOR INSPEKTORAT TAHUN 2005 S/D 2009Lainnya : Dewan Pengawas BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen 4 Tahun.
Dan TA. DPR Aceh 2 Tahun (2018 dan 2019)
-
Dasar Hukum
1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa2. PP No. 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganNo.11/2019;
3. PP No.60/2015 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No.8/2016;
4. Permendagri No.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,sebagaimana telah diubah dengan No. 20 /2018;
5. Permendes,PDTT No.11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan No. 6/2020 dan No.7/2020;
6. Permendes, PDTT No.17/2019 tentang Pedoman umum Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Keppres No.9/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
8. PMK No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai manatelah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No.40/PMK.07/2020 danNo.50/PMK.07/2020.
9. PMK No.101/PMK.07/2019 tentang Penyaluran dan Penggunaan TranferKe Daerah dan Dana Desa Th.2020.
-
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Gampong
Permendagri No.20 Tahun 2018
Permendagri No.47 Tahun 2016
Kepala Desa/Keuchiek sebagai PKPKD(Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa/Gampong)
Sekretaris Desa/Gampong sebagai(Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa)
Kadus-I Kadus-II Kadus-III Kadus-IV Kadus-V
KasiPemerintahan
KasiPelayanan
Kaur Tata Usaha dan Umum
KaurKeuangan
KasiKesejahteraan
KaurPerencanaan
-
Penjelasan Kaur dan Kasi§ Kepala Urusan (Kaur);a. Paling banyak 3 (tiga) Urusan yaitu Tata Usaha dan Umum,
Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan; danb. paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu; Urusan Umum dan
Perencanaan serta Urusan Keuangan.§ Kepala Seksi :a. Paling banyak 3 (tiga) Kasi yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi
Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan; danb. paling sedikit 2 (dua) Kasi yaitu Kasi Pemerintahan dan Kasi
Kesejahteraan dan Pelayanan.
-
Kaur dan Kasi Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran; Kaur dan Kasi mempunyai tugas sbb:
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja sesuai dgn.bidangnya;
b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;d. Menyusun DPA, DPPA dan DPA-L sesuai bidang tugasnya;
e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaanbarang/jasa utk.kegiatan yg.berada dlm.bidang tugasnya;dan
f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untukmempertanggungjawabkan pelaksanaanAPB Desa.
Permendagri No.20Tahun 2018
-
Pelaksanaan Keuangan Desa/Gampong
Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim yang melaksanakanPengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Keuchiek.
Pelaksanaan APBDesa/Gampong berarti pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yangtelah ditetapkan dan disepakati di awal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan danpembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa/Gampong dilaksanakan melalui Rekening KasDesa/Gampong (RKD/G) yaitu rekening tempat menyimpan uang pemerintahanDesa/Gampong yang menampung seluruh penerimaan dan untuk membayar seluruhpengeluaran Desa/Gampong dan dilakukan melalui 1 (satu) rekening pada Bank, yangdibuat oleh Pemerintah Desa/Gampong dengan spesimen tanda tangan KepalaDesa/Keuchiek dan Kaur Keuangan, Nomor Rek.Kas Desa dilaporkan oleh Kepala Desakepada Bupati/Walikota.
Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018
Modul – 2 Lepenkapi Bireuen
-
lanjutan
Bupati/Walikota melaporkan Nomor Rek.tersebut kepada Gubernurdengan tembusannya Menteri melalui Direktur Jenderal BinaPemerintahan Desa.
Pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan KepalaDaerah Kabupaten/Kota tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganGampong.
Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentuuntuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahDesa/gampong dan diatur dalam Peraturan Bupati/Walikotatentang keuangan Desa.
Sumber: - Permendagri No.20 Tahun 2018
- Modul – 2 Lepenkapi
-
Pelaksanaan Pendapatan
Pelaksanaan pendapatan Gampong adalah proses penerimaanberbagai sumber pendapatan Gampong, antara lain Pendapatan AsliGampong yang berasal dari masyarakat dan lingkungan Gampong(misalnya penerimaan pungutan dan sewa); Pendapatan Transferyang berasal dari pemerintah pusat (misalnya DanaDesa/Gampong), Alokasi Dana Desa/Gampong, Bagi HasilPajak/Retribusi Daerah, dan Bantuan KeuanganProv./Kabupaten/Kota; serta Lain-lain Pendapatan Desa/Gampongberupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; yang telahditetapkan sebelumnya dalam APBDesa/Gampong.
-
Pendapatan Desa/GampongPENDAPATAN ASLI DESA/GAMPONG TRANSFER PENDAPATAN LAIN-LAIN
1. Hasil Usaha;2. Hasil Aset;3. Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong; dan4. Lain-lain Pendapatan Asli
Desa/Gampong
1. Dana Desa2. Alokasi Dana Desa
/Gampong(ADD/ADG)
3. Alokasi DBH Pajak/Retribusi
4. Bantuan KeuanganProvinsi dan Kabupaten/Kota
1. Jasa Giro Bank;2. Hibah;3. Sumbangan dari pihak
ketiga; dan4. Lainnya.
-
Prosedur Penerimaan Pendapatan Secara Tunai
Masyarakat Kaur Keuangan Bank
Memakai/memanfaatkan Aset
Gampong
Melakukanpencatatan dalamB.Bank dan Buku
Rincian Pendapatan
Melakukan pencatatandlm.BKU dan Buku Rincian Pendapatan
Uang PembayaranSewa/Pungutan
Penyetoran PenerimaanPendapatanKarcis/Tiket/Bukti
Pungutan/BuktiKuitansi Lbr. 1
Penyetoran PenerimaanPendapatan
Karcis/Tiket/BuktiPungutan/Bukti
Kuitansi 2 Lbr.
Bukti Setor
Bukti Setor
Uang pembayaranSewa/Pungutan
-
Pendapatan Transfer Penerimaan PADesa/Gampong melalui bank adalah
penerimaan pendapatan asli Gampong melaluimekanisme transfer ke rekening kas Gampong. Ataspenerimaan ini, masyarakat melaporkan ke KaurKeuangan untuk selanjutnya dibuatkan tanda buktipenerimaan.
Berikut adalah gambar alur pelaksanaan penerimaanpendapatan Gampong yang berasal dariPADesa/Gampong melalui transfer bank.
-
Prosedur Penerimaan Pendapatan Sewa melalui Transfer
Memakai/memanfaatkan Aset Desa,
atau menerima jasaPelayanan Desa
Melapor pada KaurKeuangan/Bukti
MembuatTandaTerima
Penerimaan
MelakukanPengecekanSaldo Bank
Melakukanpencatatan
dlm.B.Bank danB.Rincian Pdpt.
Uang PembayaranSewa
TandaTerimaTandaTerima
Uang PembayaranSewa
Masyarakat BANK Kaur Keuangan
-
Pendapatan Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah pekerjaan
membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat baik berupauang, barang atau tenaga. Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakatdikumpulkan dari masyarakat, yang diserahkan langsung kepada pelaksana kegiatan ataudikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusunkemudian dikumpulkan dan diserahkan ke Pelaksana Kegiatan.
Pendapatan swadaya masyarakat yang diterima oleh Pelaksana Kegiatan, harussegera dilaporkan kepada Kaur Keuangan setelah sebelumnya dilakukankonversi/diberi nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atauberdasarkan RAB yang telah dibuat sebelumnya. Terhadap pendapatan dari swadayadan partisipasi masyarakat, harus dibuatkan bukti penerimaannya berupakuitansi/tanda terima uang/barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam bentuktenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya.
-
Prosedur Penerimaan Pendapatan Swadaya,partisipasi dan gotong royong
Masyarakat Pelaksana Kegiatan
Memberikan BantuanBerupa Barang dan Jasa
Mencatat dalam Buku Kas Pembantu
Kegiatan
Menilai BantuanMasyarakat Berupa
Barang/Jasa dlm.nilairupiah
Menerima BantuanBerupa Barang dan
Jasa
BuktiTandaTerima
Laporan Kegiatan
TembusanLap.Kegiatan
BuktiTandaTerima
MelakukanPencatatan dlm.BKU
dan Buku RincianPendapatan
MembuatLap.Kegiatan
Kaur Keuangan
-
Pendapatan Transfer
Selain PADes/Gampong, juga menerima Pendapatan TransferDesa/Gampong yang berasal dari pemerintah pusat yang menyalurkandana atau bantuan keuangan kepada Desa/Gampong berdasarkanketentuan yang berlaku.
Dana transfer yang akan diberikan kepada Desa/Gampong telah tertuangdalam APBA/APBK provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dandiinformasikan kepada Gampong dalam waktu 10 hari setelah KUA/PPASdisepakati kepala daerah dan DPRK.
Besaran alokasi yang diterima Gampong secara umum ditetapkan dalambentuk peraturan Gubernur/bupati/walikota mengenai penetapan besaranDana Desa/Gampong, Alokasi Dana Gampong, Bagi Hasil Pajak/Retribusi,dan Bantuan Keuangan dari APBA Provinsi, dan APBK Kabupaten/Kota.
-
Penerimaan Dana Transfer Prov/Kab./KotaGubernur/Bupati/Walikota Kaur Keuangan Bank
Bupati/Walikota
Gubernur
Peraturan Bupati/Walkotmengenai besaran DD,
ADD, BH pajak/retribusidan bantuan keuangan
Peraturan Gubernurmengenai besaran bantuan
keuangan dari Provinsi
Peraturan Bupati/Walkotmengenai besaran DD, ADD, BH pajak/retribusidan bantuan keuangan, Peraturan Gubernurmengenai besaran bantuankeuangan dariProvinsi,Nota Keuangan
Nota Transfer
Mencatat dlm.Buku Bank dan Buku Rincian Objek
Pendapatan
Mengecek Rek.Bank
-
Dana Desa (DD)/Dana Gampong
Mekanisme penyaluran Dana Desa/Dana Gampong diatur dalam PP Nomor 60 Tahun
2014 dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Dana Desa/Gampong disalurkan oleh
Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke
Rekening Kas Desa/Gampong (RKD/G) Penyalurannya dilakukan secara bertahap
pada tahun anggaran berjalan.
Sesuai PMK Nomor 205/PMK.07/2019 ttg.Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dg.No.50/PMK.07/2020 penyaluran Dana Desa/Gampong dilakukan
tiga tahap.
-
Penyaluran Dana Desa
§ Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dalam 3 (tiga)tahap, dengan ketentuan:a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% Ps.24 PMK.205/2019b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20%
• Penyaluran Dana Desa untuk Desa mandiri dilakukan dalam dua tahap sbb:a. tahap I paling cepat bulan Jariuari sebesar 60%b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% \
Desa Mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahundan ditetapkan oleh Kementerian Desa.Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA menyalurkanDAK Fisik dan Dana Desa telah menerima dokumen persyaratan penyaluran daribupati/wali kota, dengan ketentuan:Tahap - I Syaratnya berupa :1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai Tata Cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa
-
lanjutanTahap II Syaratnya berupa1. Bupati/Walikota wajib menyerahkan Laporan Realisasi penyerapan
dan capaian keluaran (Output) Dana Desa tahun anggaransebelumnya;
2. Waji b menyerahkan Laporan Realisasi penyerapan dan capaiankeluaran (Output) Dana DesaTahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata – rata capaian keluaran(Output ) 35 %;
Tahap ke III Syarat-Syaratnya berupa :1. Bupati/Walikota wajib menyerahkan Laporan realisasi penyerapan
dan pencapaian keluaran (output) Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 75 % danrata-rata output 50 %; dan
2. Bupapti/Walikota menyampaikan laporan konvergensi pencegahanstunting tingkat Desa dari tahun anggaran sebelumnya
3. Peraturan Kepala Desa/Keuchiek mengenai Penetapan keluargapenerima manfaat BLT Desa/Gampong.
-
lanjutan
Dokumen-dokumen persyaratan penyaluran dana desadisampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) maupunelektronict (softcopy) melalui aplikasi yang disediakan DirektoratJenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan dokumen persyaratanpenyaluran dana desa sampai berakhirnya Tahun anggaran, makadana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana di Rekening KasUmum Negara (RKUN)
-
lanjutan
Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desadisalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurunwaktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiapbulan masing- masing:
1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), denganpersyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapankeluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), denganpersyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;dan
3 Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratanlaporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
-
lanjutan
Dana Desa/GampongTahap IØ Penyaluran Dana Gampong dari RKUN ke RKD/G tahap I
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Perimbangan Keuangan menerima daribupati/walikota berupa:
vPeraturan daerah mengenai APBK tahun anggaranberjalan;
vPeraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagiandan penetapan rincian Dana Gampong setiap Gampong;dan
v Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaanDana Gampong tahun anggaran se belumnya.
v Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaanDana Gampong tahun anggaran se belumnya.
-
Pelaksanaan Belanja
Pelaksanaan belanja Gampong adalah proses pengeluaran dariRKD/Gampong untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatanyang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalamAPBDesa/Gampong. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut,Kaur Keuangan Desa/Gampong melakukan pengeluaran belanjaGampong atas kegiatan dimaksud.
Transaksi yang dilakukan misalnya pengeluaran belanja pegawai berupapembayaran penghasilan tetap (yang dianggarkan dalam kelompokbelanja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong); pengeluaran belanjabarang dan jasa berupa pembelian alat tulis kantor (misalnya yangdianggarkan pada kelompok belanja Pemberdayaan MasyarakatGampong);
Pengeluaran belanja barang dan jasa berupa pembayaran biayaperjalanan dinas (misalnya yang dianggarkan pada kelompok belanjaPembinaan Kemasyarakatan Gampong); dan lain‐lain.
-
Proses pelaksanaan Belanja
Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, setelah APB Gampong ditetapkan kepalaDesa/Keuchik.
Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Setelah RAB disetujui, maka langkah berikutnya adalah pengajuan dana melalui SPP.§ SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan
belanja.§ SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan diverifikasi terlebih dahulu oleh
Sekretaris Gampong (ordonator) untuk kemudian mendapat persetujuan dari Keuchik(otorisator).
§ SPP sekaligus juga menjadi dasar perintah bagi Kaur Keuangan Gampong dalampembayaran atau pengesahan belanja (comptable).
-
lanjutan
Proses pelaksanaan Belanja Gampong dimulai dari Verifikasi RAB, pengajuanSPP serta pencairan SPP berupa pemberian uang/dana dari Kaur Keuangankepada pelaksana kegiatan.
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desadalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah KepalaDesa atau Nama lain Keuchiek yang karena jabatannya mempunyaikewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuanganDesa/Gampong.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah Perangkat Desa yangmelaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan KepalaDesa (Keuchiek) yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
-
Alur Persetujuan RAB
Pelaksana Kegiatan Sekretaris Gampong Keuchik
VerifikasiRAB
PengesahanRAB
RAB Kegiatan
RAB Kegiatan
RAB Kegiatan
RAB Kegiatan RAB Kegiatan
RAB Kegiatan
-
lanjutan
Pelaksanaan belanja Gampong adalah proses pengeluaran dariRekening Kas Desa/Gampong untuk melaksanakan berbagai programdan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalamAPBGampong. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut,Bendahara Gampong melakukan pengeluaran belanja Gampong ataskegiatan dimaksud.
Transaksi yang dilakukan misalnya pengeluaran belanja pegawai berupapembayaran penghasilan tetap (yang dianggarkan dalam kelompokbelanja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong); pengeluaran belanjabarang dan jasa berupa pembelian alat tulis kantor.
Proses pelaksanaan Belanja Gampong dimulai dari Verifikasi RAB,pengajuan SPP serta pencairan SPP berupa pemberian uang/dana dariKaur Keuangan kepada pelaksana kegiatan bisa Panjar dan Transfer.
-
Mekanisme Pengajuan SPP
Sekretaris Desa/Gampong yang memverifikasi (ordonator), sedangkan Keuchieksebagai yang menyetujui disebut (otorisator).
SPP yang telah disahkan oleh Keuchiek menjadi dasar perintah bagi KaurKeuangan Gampong dalam melakukan pembayaran atau pengesahan belanja(comptable).
Verifikasi atas SPP yang dilakukan oleh Sekretaris Desa/Gampong meliputi: Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana
kegiatan. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Gampong yang
tercantum dalam permintaan pembayaran. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam pengeluaran belanja Gampong terdapat dua cara pembayaran yang
dapat dilakukan oleh Bendahara Gampong, yaitu melakukan pembayaran tanpapanjar (Definitif); dan pembayaran melalui panjar kepada Pelaksana Kegiatan.
-
Penyelenggaraan Kewajiban Perpajakan
Atas transaksi keuangan yang wajib dikenakan pajak, Kaur Keuangan
memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan.Seluruh potongan/ pungutan pajak tersebut wajib disetor ke RekeningKas Negara sesuai ketentuan perpajakan pada Bank Persepsi. Kewajibantersebut harus dilaksanakan Kaur Keuangan, dimana jika tidakdilaksanakan maka terdapat sanksi dan akan menjadi permasalahan/
temuan bagi pemeriksa di kemudian hari. Transaksi keuangan yang dikenakan pajak antara lain terkait pembayaran
belanja barang/ jasa, dan belanja pegawai. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Kaur Keuangan/Bendahara
Gampong yaitu PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN, bea
materai dan pajak lainnya.
-
Pemungutan Pajak atas Belanja Barang
PPNPPh ps.22
dgn.NPWP tarif1,5%
PPNTdk.dikenakan
s.d Rp. 1 juta 1 jt s.d 2 jt. > Rp. 2 Juta
Belanja Barang
-
Pengadaan Barang dan Jasa Gampong
PBJ Gampong sebagaimana diatur dalam pasal 105 PP Nomor 43 Tahun2014, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikotamengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di Gampong.
PBJ Gampong mengikuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.
Dalam Perka tersebut dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa yangbersumber dari APBDesa/Gampong adalah di luar ruang lingkuppengaturan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
Jika PBJ Gampong harus mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018,maka banyak persyaratan yang tidak mampu dipenuhi Gampong, antaralain yaitu memiliki organisasi pengadaan (PA/KPA, ULP, PPK, dan PPHP),sertifikasi untuk PPK dan pejabat pengadaan/ULP, persyaratan ijin usahadan NPWP bagi penyedia barang dan jasa.
Dalam Perka LKPP 13/2013 jo 22/2015 disebutkan bahwa setiapDesa/Gampong wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yangditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Keuchik.
-
lanjutan
PBJ Gampong pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola yaitumemaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat,dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasimasyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, danpemberdayaan masyarakat setempat.
Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola baik sebagianmaupun seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasayang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untukmemenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelolamaupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Gampong.
Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memilikitempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dansejenisnya.
-
Pemungutan Pajak Atas Belanja Jasa
Konstruksi
PPh Ps.4(2) Tarifnya
TergantungKlasifikasi Usaha
PPN jikadiatas 1 juta
PPh ps 23 Dgn.NPWP
Tarif 2%
PPN jikadiatas 1 juta
SelainKonstruksi
Belanja Jasa
-
Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, prosedurnya sebagai berikut:
1. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) PenyediaBarang/Jasa, tanpa permintaan penawaran tertulis, selanjutnya TPKmelakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untukmemperoleh harga yang lebih murah.
2. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), TPKmembeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dengan carameminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengandilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkuppekerjaan, volume, dan satuan).
-
Lanjutan
3. Berdasarkan penawaran dari penyedia barang/jasa, selanjutnya TPK melakukannegosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
4. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah), TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2(dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa(rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) danspesifikasi teknis barang/jasa.
-
Pemungutan Pajak atas Honor/Imbalan Kerja
Contoh lihat modul
PPh ps 17 TarifBervariasi
PPh ps.21 Final,Tarifnya
tergantung Gol.
PejabatNegara/PNS/TNI
/POLRI
Bukan PejabatNegara/PNS/ TNI/POLRI
Honor/ImbalanKerja
-
Pelaksanaan Pembiayaan
Pelaksanaan pembiayaan Gampong yaitu prosespenerimaan dan pengeluaran pembiayaanDesa/Gampong sebagaimana yang telah tercantumdalam APBDesa/Gampong.
Pembiayaan Gampong meliputi semua penerimaan yangperlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akanditerima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaranberikutnya.
SiLPA Desa/Gampong tahun sebelumnya sebagaipenerimaan pembiayaan, penggunaanya diatur dandisepakati dalam musyawarah Desa/Gampong.
-
Lanjutan Pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modalpemerintah Desa/Gampong atau pembentukanDana Cadangan harus disepakati terlebih dahuludalam musyawarah Gampong dan ditetapkan dalamPeraturan Gampong.
Pelaksanaannya penyertaan modal dilakukanmelalui pengajuan SPP pembiayaan yang diajukanoleh Kaur Keuangan, diverifikasi sekretarisGampong untuk selanjutnya disetujui oleh KepalaDesa/Keuchik. Setelah disetujui oleh Keuchik, KaurKeuangan/bendahara Gampong selanjutnyamengeksekusi dengan mentrasfer ke rekening danacadangan ataupun ke rekening BUMDes /BUMGpenerima.