a. Berapa Angka Kematian Bayi (AKB) tahun terakhir …dp3a.malangkab.go.id/downloads/Klus...
-
Upload
duongkhanh -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of a. Berapa Angka Kematian Bayi (AKB) tahun terakhir …dp3a.malangkab.go.id/downloads/Klus...
Kabupaten Malang Layak Anak 55
14.Angka Kematian Bayi (AKB)
a. Berapa Angka Kematian Bayi (AKB) tahun terakhir yang digunakan untuk
perencanaan tahun berjalan?
Jumlah kematian bayi di Kabupaten Malang menurut laporan puskesmas
tahun tahun 2011 kelahiran hidup sejumlah 40.655, kematian bayi neonatal
sebesar 219 (5,39 per 1.000 kelahiran hidup) tahun 2012 kelahiran hidup
sejumlah 40.792 ( Laki-laki 20.589, perempuan 20.203 ), kematian bayi neonatal
sebesar 199 (5,39 per 1.000 kelahiran hidup). Sedangkan target MDGs tahun
2015 adalah 23 per 1000 kelahiran hidup. Ada penurunan jumlah kematian bayi
dari tahun sebelumnya. Tingkat mortalitas penduduk dari waktu ke waktu dapat
memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan penduduk atau sebagai
indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan.
Kematian bayi sangat berkaitan dengan : kondisi kehamilan ibu, kompetensi
tenaga kesehatan yang membantu persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
Data kematian bayi dapat diperoleh melalui laporan puskesmas dengan
melakukan survey langsung ke sasaran, jika ada kematian bayi akan ditindak
lanjuti dengan Audit Maternal Perinatal (AMP), dimana kematian bayi itu terjadi di
rumah maupun di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pertolongan
persalinan ibu melahirkan belum kesemuanya dilakukan oleh tenaga medis
(bidan atau dokter) namun masih ada yang ditolong oleh dukun.
Jumlah Kematian Bayi (0 - 1 tahun) 199 bayi pada tahun 2012 yang terdiri dari
Bayi Baru Lahir 176 bayi dan bayi usia 29 hari s.d 1 tahun sejumlah 23 bayi.
Kabupaten Malang Layak Anak 56
Kategori Jumlah (terpilah) Keterangan
Umum /Lain2 64(L=37,P=27)
Infeksi: -
1. ISPA 6(L=2,P=4)
2. Tetanus -
3. Asfixia 54(L=28,P=26)
4. Diare -
5. BBLR 75(L=35,P=40)
(Adapun data pendukung gambaran kelahiran bayi terlampir)
b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka
kematian bayi? Sebutkan!
Upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi yang
telah dilakukan oleh SKPD terkait bersama lembaga masyarakat yang
berkompeten melalui program yang berkaitan dengan program penurunan jumlah
kematian bayi antara lain :
1. Manajemen BBLR (Bayi berat lahir rendah:
BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa
memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang
dalam 1 (satu) jam setelah lahir.
Prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR) diperkirakan 15% dari seluruh
kelahiran di dunia dengan batasan 3,3%-38% dan lebih sering terjadi di
negara-negara berkembang atau sosio-ekonomi rendah. Secara statistik
menunjukkan 90% kejadian BBLR didapatkan di negara berkembang dan
angka kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada bayi dengan berat lahir
lebih dari 2500 gram . BBLR termasuk faktor utama dalam
peningkatan mortalitas, morbiditas dan disabilitas neonatus, bayi dan anak
serta memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupannya dimasa
depan . Angka kejadian di Indonesia sangat bervariasi antara satu daerah
dengan daerah lain, yaitu berkisar antara 9%-30%, hasil studi di 7 daerah
multicenter diperoleh angka BBLR dengan rentang 2.1%-17,2 %. Secara
nasional berdasarkan analisa lanjut SDKI, angka BBLR sekitar 7,5 %. Angka
ini lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan pada sasaran program
perbaikan gizi menuju Indonesia Sehat 2010 yakni maksimal 7% . Di
Kabupaten Malang kematian bayi paling tinggi adalah disebabkan oleh
karena BBLR, sehingga pelatihan manajemen BBLR sangat penting
dilaksanakan dalam menurunkan angka kematian bayi.
Kabupaten Malang Layak Anak 57
2. Manajemen Terpadu Balita Sakit atau Integrated Management of
Childhood Illness (IMCI dalam bahasa Inggris)
MTBS singkatan dari adalah suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu
dalam tatalaksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-5
tahun (balita) secara menyeluruh. MTBS bukan merupakan suatu program
kesehatan tetapi suatu pendekatan/cara menatalaksana balita
sakit. Kegiatan MTBS merupakan upaya yang ditujukan untuk menurunkan
kesakitan dan kematian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan anak balita di unit rawat jalan kesehatan dasar seperti
Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, dll.
Bila dilaksanakan dengan baik, upaya ini tergolong lengkap untuk
mengantisipasi penyakit-penyakit yang sering menyebabkan kematian bayi
dan balita. Dikatakan lengkap karena meliputi upaya kuratif
(pengobatan), preventif (pencegahan), perbaikan gizi, imunisasi dan
konseling (promotif). Badan Kesehatan Dunia WHO telah mengakui bahwa
pendekatan MTBS sangat cocok diterapkan negara-negara
berkembang dalam upaya menurunkan kematian, kesakitan dan
kecacatan pada bayi dan balita.
Praktek MTBS memliliki 3 komponen khas yang menguntungkan yaitu:
Meningkatkan ketrampilan petugas kesehatan dalam tatalaksana balita sakit
(petugas kesehatan non-dokter yang telah terlatih MTBS dapat memeriksa
dan menangani pasien balita)
a. Memperbaiki sistem kesehatan (banyak program kesehatan terintegrasi
didalam pendekatan MTBS)
b. Memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah
dan upaya pencarian pertolongan balita sakit (berdampak meningkatkan
pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan
Pada sebagian besar balita sakit yang dibawa berobat ke Puskesmas,
keluhan tunggal kemungkinan jarang terjadi, menurut data WHO, tiga dari
empat balita sakit seringkali memiliki banyak keluhan lain yang menyertai
dan sedikitnya menderita 1 dari 5 penyakit tersering pada balita yang
menjadi fokus MTBS. Pendekatan MTBS dapat mengakomodir hal ini karena
dalam setiap pemeriksaan MTBS, semua aspek/kondisi yang sering
menyebabkan keluhan anak akan ditanyakan dan diperiksa.
Menurut laporan Bank Dunia (1993), MTBS merupakan jenis intervensi
yang cost effective yang memberikan dampak terbesar pada beban penyakit
secara global. Bila Puskesmas menerapkan MTBS berarti turut membantu
dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan membuka akses bagi
Kabupaten Malang Layak Anak 58
seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
terpadu.
3. Pelayanan Kesehatan Perinatal/ Neonatus
Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar
yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus
sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai 28 hari setelah bayi lahir, baik di
fasilitas kesehatan ataupun kunjungan rumah. Pelaksanaan pelayanan
kesehatan neonatus dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah lahir
(KN1) merupakan kunjungan neonatal yang ke-1, pada kurun waktu hari ke 3
sampai dengan hari ke 7 adalah kunjungan neonatal ke-2 (KN2), pada kurun
waktu hari ke 8 sampai hari ke 28 setelah lahir adalah kunjungan neonatal
ke-3(KN Lengkap/KN3).
Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap
pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat
kelainan/masalah kesehatan pada neonatus. Risiko kematian neonatus
terbesar terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama kehidupan
dan bulan pertama kehidupannya. Sehingga jika bayi lahir di fasilitas
kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan
selama 24 jam pertama.
Capaian pelayanan kesehatan Neonatus adalah sbb :
Jumlah kunjungan neonatus (KN Lengkap) tahun 2010 sebesar 88,92%
(36.272) dari sasaran bayi 40.791 yang seharusnya dilayani , pada
tahun 2011 sebesar 95,58% (39.395) dari sasaran Neonatal sejumlah
41.532 dan pada tahun 2012 sebesar 40.843 dari sasaran Neonatal
sejumlah 40.300 angka cakupan tersebut lebih tinggi sedikit bila
dibandingkan dengan target Standar Pelayanan Minimal yaitu sebesar
101,3%.
4. Pelayanan kesehatan Bayi
Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap
pelayanan kesehatan dasar, mengetahu sedini mungkin bila terdapat
kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan,
imunisasi serta peningkatan kualitas hidup bayi melalui stimulasi tumbuh
kembang. Dengan demikian hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan
terpenuhi. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi: Pemberian imunisasi
dasar lengkap(BCG, Polio 1,23,3,4, DPT/HB 1,2,3, Campak) sebelum bayi
berusia 1 tahun. Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi
(SDIDTK), Pemberian vitamin A 100.000 IU (6 – 11 bulan), Konseling ASI
Kabupaten Malang Layak Anak 59
eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda- tanda sakit dan
perawatan kesehatan bayi dirumah menggunakan buku KIA, penaganan dan
rujukan kasus bila diperlukan.
Capaian pelayanan kepada bayi adalah sbb:
jumlah kunjungan bayi pada tahun 2011 sebesar 37.404 bayi (94,95%),
sedangkan pada tahun 2012 sejumlah 38.400 terdapat peningkatan
capaian dari tahun 2011 ke tahun 2012 secara signifikan
5. Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival)
manfaat, Program EMAS antara lain:
Memperkuat mekanisme akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah dan
Penyedia Layanan Kesehatan agar dapat meyediakan yang lebih baik sesuai
kebutuhan masyarakat. Mengidentifikasi dan melakukan kemitraan dengan
“stakeholders” terkait seperti tokoh masyarakat, professional dan kelompok
masyarakat seperti Aisyiah, Perkumpulan Rumah Sakit Indonesia (PERSI),
Aliansi Pita Putih, Asosiasi Ibu Menyusui, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) agar
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah dan Pemerintah Daerah
dalam menyuarakan kebutuhan pada akses dan layanan iu melahirkan dan
bayi baru lahir yang berkualitas. Untuk Wilayah Kabupaten Malang tidak
semua Puskesmas menjadi vanguard Emas tetapi hanya ada 8 Puskesmas,
3 Rumah Sakit Swasta dan 1 RS Negri saja yang menjadi vanguard Emas
yaitu: Puskesmas Pakisaji, Puskesmas Sumberpucung, Puskesmas Pagak,
Puskesmas Turen, Puskesmas Dampit, Puskesmas Ampelgading,
Puskesmas Donomulyo, Puskesmas Gondanglegi, RSI Gondanglegi, RS
Bokor Turen, RS Mitra Delima dan RSUD Kanjuruhan.
(Adapun Perjanjian Kerjasama dan Foto Program Emas terlampir)
6. Program Sutera Emas (Survailans Epidimologi Terpadu Berbasis
Masyarakat)
Yaitu suatu program yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan
deteksi dini bagi Ibu beresiko dini, balita gizi buruk dan balita gizi kurang
serta penyakit-penyakit lain yang menyertai kesehatan ibu dan anak.
1. Adapun konsep dasar Survailans Epidimologi Terpadu Berbasis
Masyarakat meliputi:
One RT One Kader (satu wilayah RT diamati 1 orang kader Sutera
Emas
One Mother At Risk (1 Bumil resti didampingi oleh 1 orang kader
Sutera Emas
One Newborn At Risk (1 Bayi baru lahir resti didampingi oleh 1 orang
kader Sutera Emas
One Infant At Risk (1 Bayi resti didampingi oleh 1 orang kader Sutera
Emas)
Kabupaten Malang Layak Anak 60
One Child Under 5 Ys Old At Risk (1 Balita resti didampingi oleh 1
orang kader Sutera Emas)
One Human At Risk (1 Orang beresiko tinggit penyakit didampingi oleh
1 Orang kader Sutera Emas.
a. Filosofi
Early Case Finding (Penemuan Kasus dan masalah kesehatan
secara dini)
Early Case Reporting (pelaporan kasus dan masalah
kesehatan secara dini)
Early Case Holding (penanganan kasus dan masalah
kesehatan secara dini)
Community Empowering (pemberdayaan masyarakat.
b. Tujuan Program
Merupakan sistem kewaspadaan dini
Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan
kesehatan
Meningkatkan angka penemuan pelaporan dan penanganan
kasus penyakit berpotensi KLB, penyakit menular, tidak
menular, Ibu hamil dan balita beresiko tinggi serta faktor-faktor
yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat secara dini.
Meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita
Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita
7. Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Melalui Pelatihan Asuhan
Persalinan Normal (APN) dan Pelatihan Management Terpadu Balita Sakit
(MTBS) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
untuk menolong persalinan, balita sakit dilakukan melalui pelatihan
managemen terpadu balita sakit.
Kabupaten Malang Layak Anak 61
15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita
a. Berapa prevalensi gizi kurang pada balita, pada tahun berjalan dan setahun
sebelumnya?
Prevalensi Gizi Kurang pada balita pada tahun 2011 jumlah balita 207.449, balita
yang ditimbang 147.993 yang mengalami gizi kurang sejumlah 1253 (0,85%)
sedangkan pada tahun 2012 jumlah balita 168.897, balita yang ditimbang
156.537 (L : 78.824 P:77.713) yang mengalami gizi kurang sejumlah 8.447
(L : 4.445 P:4.002) (5,40%)
(Adapun rincian data terlampir)
b. Berapa prevalensi gizi buruk pada balita, pada tahun berjalan dan setahun
sebelumnya?
tahun 2011 terjadi perubahan metode atau standar penilaian yang memiliki
sensitifitas lebih tinggi terutama memisahkan antara BGM(bawah garis merah)
dan Gizi Buruk dimana KMS (kartu menuju sehat) saat iini menggunakan baku
Standar WHO-2005. Data gizi buruk klinis sebesar 131 anak sedangkan gizi
buruk non klinis (BB <-3 SD) sebesar 1951 balita. Sedangkan tahun 2012 jumlah
balita 168.897, balita yang ditimbang 156.537 (L : 78.824 P:77.713) yang
mengalami gizi buruk sejumlah 1.321 (L : 650 P:4.671) (0,84%) yang terurai
Data gizi buruk klinis sebesar 110 anak sedangkan gizi buruk non klinis (BB <-3
SD) sebesar 1211 balita.
Kejadian Gizi buruk dan Gizi Kurang disebabkan oleh berbagai faktor , hampir
semua sektor terkait berkontribusi terhadap kejadian gizi buruk. Gizi buruk dan
gizi kurang terjadi pada balita di semua daerah. Untuk mendapatkan data Gizi
Kurang dan Gizi Buruk diperoleh dari data penimbangan posyandu yang
selanjutnya dilakukan analisis lanjutan. Dengan metode perhitungan Z-score
maka akan diketahui status gizi balita.
Klasifikasi Gizi buruk secara umum dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Gizi buruk dengan gejala klinis.
Gizi buruk dengan ditandai gejala klinis seperti marasmus, kuasiorkor dan
gabungan antara keduanya.
2. Gizi buruk non gejala klinis.
Gizi buruk dengan klasifikasi berat badan <-3 SD (metode Z-score). Pada
kondisi ini anak biasanya tampak kurus tetapi anak masih beraktifitas seperti
biasa.
Peningkatan kasus gizi buruk klinis dapat dijelaskan bahwa gizi buruk klinis
yang terjadi adalah dengan penyakit penyerta. Setiap balita sakit baik penyakit
infeksi maupun penyakit kelainan bawaan jika berat badannya <-3SD dan
tampak gejala klinis maka diagnose dokter menyatakan gizi buruk.
Kabupaten Malang Layak Anak 62
Secara umum peningkatan cakupan kasus dipengaruhi oleh sensitifitas alat
ukur dan kemampuan jangkauan pelayanan yang terlaporkan. Kasus bayi
dengan gizi buruk pada tahun 2011 sebanyak 1,16% dan pada tahun 2012
menjadi 0,9%; dilihat dari indikator kecamatan bebas rawan gizi pada tahun
2011 baru mencapai 94% pada tahun 2012 sudah menjadi 100% (kondisi ini
dihitung berdasarkan hasil survey Penentuan Status Gizi dimana ambang
batas lebih kecil dari 15% dianggap bebas rawan gizi).
c. Berapa prevalensi anak pendek (stunting) pada tahun berjalan dan setahun
sebelumnya?
Berdasar hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2010 diketahui balita
Pendek sebesar 1489 (17,5%) dari 8.486 yang diukur, tahun 2011 Balita
Pendek sebesar 17.276 (11,4%) dari 151.374 balita yang diukur, sedangkan
tahun 2012 Balita Pendek sejumlah 15.373 ( 9,82% ) dari 156.537 balita yang
diukur.
d. Bagaimana mekanisme penanganannya?
Mekanisme penanganan gizi kurang dan gizi buruk
Melalui Surveilans Gizi setiap kasus gizi buruk yang terlaporkan semuanya
tertangani dan mendapat perawatan dengan penanganan secara terpadu dan
terintegrasi melalui peningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program
melalui Ketahanan Pangan dan Gizi baik di tingkat Kabupaten maupun
Kecamatan dan Desa. Dapat dijelaskan sebagai berikut : (SK Tim pangan dan
gizi Terlampir) ;
1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu hamil dan anak Kekurangan
Energi Kronis (KEK), Balita Gizi Buruk dan Kurang Gizi selama 90 hari
melalui Bidan Desa di wilayah masing-masing.
Adapun foto terlampir
2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ) melalui :
a. Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Berimbang
dan Aman ( 3B-A ) bagi siswa SD/MI melalui Pemberian makanan
tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS) pada tahun 2010 dengan jumlah
sasaran 2068 anak di 36 lembaga, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak
2300 anak di 19 lembaga, dan pada tahun 2012 sebanyak 2.996 dan di
20 lembaga dan tahun 2013 direncanakan sebanyak 3064 di 21 lembaga;
b. Pengembangan Kebun Sekolah ;
c. Sosialisasi Pangan Lokal bagi siswa SD/MI ;
d. Penyuluhan tentang manfaat dan kegunaan makan ikan bagi anak-anak
usia balita ;
Kabupaten Malang Layak Anak 63
e. Promosi makan ikan untuk anak balita melalui posyandu, lembaga PAUD,
dan SD ;
f. Gerakan minum susu (Data terlampir) ;
3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan melalui :
a. Sosialisasi mutu dan Keamanan Pangan, terutama terhadap Jajanan Anak
Sekolah.
b. Penyebaran media kampanye dalam bentuk Poster mengenai keamanan
jajanan anak sekolah ;
4. Pemantauan dan Penanganan apabila diketemukan gizi buruk atau gizi
kurang antara lain:
Gizi buruk non klinis dan gizi kurang yg ditemukan oleh petugas/kader
melalui pemantauan di posyadu, dilaporkan ke puskesmas dan dinas
kesehatan. selanjutnya divalidasi dg z-score jika memenuhi kritetia,
segera dilacak dan diusulkan unutuk mendapstksn pmt-p selama 90hma;
Pada pelacakan keluarga dimotivasi untuk rutin datang ke posyandu, agar
balita mendapat pemeriksaan kesehatan dan dapat dipantau, serta
keluarga mendapat konseling gizi;
Untuk kasus gizi buruk dengan gejala marasmur, kuadiorkor, yg
ditemukan segera dilacak, keluarga dimotivasi agar mau dirujuk. krn gizi
buruk dg gejala tsb harus dirujuk krn selalu disertai penyakit penyerta;
Setelah ditujuk dan dirawat di RSUD dan diperbolehkan pulang, untuk
rehabilitasi balita tersebut mendapat pmt-p yg bersumber dari Dinas
Kesehatan, bok puskesmas, pnpm mandiri, add desa, sesuai koordinasi
yg dilakukan di tingkat kec. untuk gizi buruk klinis perawatsn di rsud gratis
Untuk pencegahan agar tidak terjadi Gizi Buruk dan Kurang Gizi dan Ibu
hamil KEK dilakukan penimbangan secara rutin melalui posyandu,
Kabupaten Malang secara umum dalam menurunkan angka kematian ibu
dan angka kematian bayi serta peningkatan status gizi khususnya balita
dan anak dengan mengoptimalkan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di tingkat
kecamatan dan desa. Selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut (2009,
2010, dan 2011) sebagai pelaksana terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur.
Kabupaten Malang Layak Anak 64
16. Persentase ASI ekslusif
a. Berapa persentase ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun
sebelumnya?
Capaian ASI Eksklusif tahun 2012 sebesar 57.9 % (25.689 dari 44.367) yang
disurvei. sedangkan tahun 2011 79,8% ( 15374 dari 19.270 ) yang disurvei.
(Adapun data rincian terlampir)
b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong peningkatan ASI
eksklusif,pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya?
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama instansi
terkait lainnya sebagai berikut :
1. Peningkatan pengetahuan / Promosi Kesehatan yang meliputi; penyebaran
leaflet ASI-E, pemasangan baliho dan ASI-E di posyandu, puskesmas,
polindes, poskesdes, Dialog interaktif di radio.
2. Penyuluhan langsung. Himbauan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan
gagalnya ASI Eksklusif telah dilakukan dengan melalui :
pembinaan kepada Bidan desa untuk melakukan penyuluhan ASI-E
kepada ibu-ibu,
bidan desa dihimbau untuk tidak mengarahkan bayi yang ditolong
bersalin untuk menggunakan produk susu tertentu,
melarang perusahaan mempromosikan produk susu untuk bayi dibawah
6 bulan.
3. Penyebaran Komunikasi , Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat luas
tentang ASI Eksklusif ; sebagaimana terlampir di halaman berikut
4. Penyediaan sarana prasarana melalui pojok asi di berbagai tempat layanan
publik, dengan kelengkapan peralatan kesehatan asi eksklusif, penyediaan
tenaga terlatih tentang asi
5. Peningkatan Jumlah Pojok ASI terutama yang terdapat pada fasilitas umum
6. Penempatan Alat pemerah ASI pada Pojok ASI di 10 Puskesmas dan 2 RS
dan 2 fasilitas umum.
c. Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang
memberikan pendampingan bagi ibu menyusui? Bila ada, berapa
persentase desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki konselor ASI?
Konselor ASI sudah ada diseluruh desa/kelurahan/kecamatan yang mampu
memberikan pendampingan bagi ibu menyusui. Secara khusus konselor ASI di
tingkat kecamatan belum secara keseluruhan dilatih, kegiatan penyuluhan dan
konseling ASI dilakukan oleh Bidan Desa, Petugas Gizi dan Bidan
Puskesmas/Polindes/ Poskesdes/ Ponkesdes dan Kader posyandu.
Kabupaten Malang Layak Anak 65
d. Apakah ada kebijakan yang mengatur fasilitas bagi ibu menyusui,
pembatasan pemasaran produk susu formula dan makanan pengganti ASI,
dan dukungan bagi ibu menyusui? Jika ada, sebutkan!
Kebijakan yang mengatur fasilitas bagi ibu menyusui, pembatasan pemasaran
produk susu formula dan makanan pengganti ASI dan dukungan bagi ibu
menyusui yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru
Lahir dan Anak (KIBBLA) terdapat dalam Bab V : ASI dan Imunisasi yaitu
terdapat pada :
1. Pasal 7 yang berbunyi Setiap Ibu Melahirkan Dianjurkan Memberikan Inisiasi
Menyusui Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Sekurang-kurangnya
Selama 6 (Enam) Bulan tanpa Diselingi Makanan Tambahan.
2. Pasal 10 (1) Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Dilarang Untuk
Memberikan Fasilitas dan Promosi bagi Susu Formula, Makanan Pengganti
Air Susu Ibu (ASI) dan atau Sejenisnya Selama Masa Pemberian Air Susu
Ibu (ASI) Eksklusif.
Dan Pasal 10 (2) larangan Sebagaimana dimaksud pada (1) Tidak Berlaku
Dalam Keadaan yang Tidak Memungkinkan Secara Medis dan Biologis.
Kabupaten Malang Layak Anak 66
17. Jumlah Pojok ASI
a. Berapa jumlah Pojok ASI dan fasilitas menyusui, pada tahun berjalan dan
setahun sebelumnya?
Penyediaan Pojok ASI pada tempat layanan publik pada tahun 2011 penyediaan
Pojok ASI sebanyak 2 lokasi. Dan tahun 2012 sebanyak 14 lokasi Pojok ASI,
dimana semua Pojok ASI yang sudah ada dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang Pojok ASI sesuai dengan Standar Kesehatan. Sarana
prasarana pendukung diantaranya Almari Pendingin, Glass Norsing Bottle,
Thermal Bag, Manual Breast Pump, Bottle Sterilizer, Bottle Warmer, See Pack.
Serta pendukung ASI yaitu Meja Kursi, Instrumen Cabinet, Dispenser,
Washtafel, Tempat Sampah, Kipas Angin, Radio Tape.
b. Dimana saja lokasi Pojok ASI dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan
Tahun 2012 terdapat 14 di lokasi yaitu di 10 Puskesmas diantaranya Puskesmas
Sumber Pucung, Tumpang, Dau, Turen, Pagak, Donomulyo, Dampit,
Ampelgading, Kasembon, Ngantang, RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang, Dinas
Kesehatan, dan di lingkungan Kantor Bupati Malang.
Kabupaten Malang Layak Anak 67
18. Persentase imunisasi dasar lengkap
1. Berapa persentase imunisasi dasar lengkap, pada tahun berjalan dan
setahun sebelumnya?
Prosentase Imunisasi dasar lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut : hasil
cakupan imunisasi tiap antigen baik tahun 2010 maupun 2011 sudah mencapai
target minimal untuk BCG, Polio1,DPT-HB1 sebesar >95% sedangkan Polio 2,
Polio3, Polio 4, DPT HB2, DPTHB3 dan Campak sebesar >90% sedangkan
untuk tahun 2012 dari jumlah bayi 0-12 bulan sejumlah 40.792 yang telah
mendapatkan imunisasi BCG, DPT 1 2 3. Campak, HB-1 2 3, Polio 1 2 3 4
>100%
(Adapun rincian dari persebaran data imunisasi per kecamatan terlampir)
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan?
Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan? Program dan
kegiatan yang mendukung agar dijelaskan secara rinci
1. Pemenuhan kebutuhan ketersediaan vaksin, alat dan bahan pendukung
untuk kegiatan imunisasi
2. Meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga pelaksana imunisasi di
lapangan
3. Peningkatan peran serta masyarakat untuk kegiatan imunisasi
4. Meningkatkan cakupan imunisasi di Desa yang belum UCI dengan
meningkatkan sweeping pada bayi yang belum mendapat imunisasi dan
mempertahankan Desa yang sudah mencapai UCI (Universal Child
Immunization)
5. Meningkatkan manajemen imunisasi termasuk PWS (Pemantauan Wilayah
Setempat) dan pencatatan pelaporan secara berjenjang
6. Meningkatkan Supervisi Supportive atau pembinaan kepada petugas
imunisasi
Kabupaten Malang Layak Anak 68
19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan
mental
a. Berapa jumlah lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi?
Jumlah lembaga yang memberikan layanan reproduksi di wilayah Kabupaten
Malang berada di :
1. RSUD Kanjuruhan (Poli Obstetri dan Genekologi/OBG) di Instalasi rawat
jalan, Ruang Kamar Bersalin dan ruang Nifas.
2. Tersebar di seluruh puskesmas sebanyak 39 Puskesmas yang ada di
wilayah Kabupaten Malang. Adapun puskesmas yang telah memperoleh
pelatihan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) sebanyak 1 RSUD
Kanjuruhan dan 11 puskesmas antara lain : Puskesmas Kepanjen ,
Puskesmas Lawang, Puskesmas Pakisaji, Puskesmas Pakis, Puskesmas
Turen, Puskesmas Dau, Puskesmas Ampelgading, Puskesmas Wagir,
Puskesmas Singosari, Puskesmas Tumpang dan Puskesmas Donomulyo.
dalam melaksanakan kegiatan pelayanan reproduksi di Puskesmas
diharapkan Konselor mempunyai tahapan :
1. Menyertakan infomed consen untuk menjamin bahwa konseling
dilakukan tanpa paksaan
2. Mencatat proses konseling untuk meliput waktu , isi, dan hasil konseling
3. Menyampaikan informasi kepada orangtua atau teman terdekat .
Gangguan Kesehatan repoduksi remaja yang sering dijumpai di Puskesmas
PKPR Diwilayah Kabupaten Malang adalah :
a. Gangguan menstuasi ,IMS
b. Tumbuh kembang remaja
c. Depresi
d. Penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif ( NAFZA)
e. Kehamialn yang tidak diinginkan
3. Pelayanan Kesehatan Reprodusi Remaja melalui PIK-KRR sejumlah 58
kelompok tahun 2012 dan 112 kelompok tahun 2013
Adapun rincian data lembaga kesehatan terlampir
b. Berapa jumlah lembaga yang memberikan layanan kesehatan mental?
Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan mental yang berada di
RSUD Kajuruhan (Poli psikologi dan Poli jiwa di Instalasi rawat jalan), RSK Jiwa
Hayunanto dengan layanan IGD. Rawat jalan Umum dan Sp Jiwa, Rawat Inap
gangguan jiwa/mental, RSK Jiwa Wikarta Mandala dengan layanan IGD. Rawat
jalan Umum dan Sp Jiwa, Rawat Inap gangguan jiwa/mental,
Kabupaten Malang Layak Anak 69
7 Puskesmas sebagai unit Pelayanan Teknis yang mengadakan penjaringan
ataupun pemeriksaan kesehatan berkala Kepada Sekolah Luar Biasa adapun
SLB yang dibina sbb:
1. SLB lawang : Jln dr cipto lawang
2. SLB Pancaran Kasih : Jln sumberwuni timur lawang
3. SLB BC Islam : Jln tunggul ametung Tumpang
4. SLB BC DW 03 : Jln raya turen Turen
5. SLB BC : Jln Ahmad yani Kepanjen
6. SLB DW : Jln raya karangduren Pakisaji
7. SLB BC PGRI : Jln raya 07 ngebruk Sumberpucung
8. SLB jatikerto : Jln raya jatikerto 61 kromengan
Pelayanan yang diberikan sbb :
Kunjungan kesehatan berkala yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun
Penjaringan murid baru yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada saat
Peneriman murid baru
Adapun kegiatan yang di maksud adalah anak dengan kelaian atau gangguan
fungsi fisik , mental dan emosional tingkah laku sosial atau kondisi khusus
sehingga ia mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosial dan
lingkungan.
Selain dari pada kegiatan diatas Puskesmas sebagai Pusat pelayanan
kesehatan dasar bagi anak berkebutuhan khusus mengacu pada Proyek
Panduan yang dilaksanakan sejak Tahun 1986/1987, dengan kegiatan sbb;
1. Pada tingkat rumah tangga penemuan anak usia sekolah dilakukan melalui
peran bantu PKK.
2. Memakai alat bantu identifikasi anak berkelaian rumusa pokja pendidikan luar
biasa digolongkan menjadi
a. Anak tergolong normal
b. Anak berkelaiana dini
c. Anak berkelaian lanjut.
3. Tatanan jalur rujukan yang bersifat sumber masyarakat ( Communitty based)
dan Mengait pada tingkat rujukan spesialistik dengan Puskesmas sebagai
titik sentral.Jumlah anak yang mendapatkan akses layanan kesehatan pada
lembaga kesehatan reproduksi dan mental tersebut pada tahun 2010-2011
c. Berapa jumlah anak yang mendapatkan akses layanan kesehatan pada
lembaga kesehatan reproduksi dan mental tersebut, pada tahun berjalan
dan setahun sebelumnya?
Untuk layanan kesehatan reproduksi pada kelompok PIK-KRR tahun 2012
sebanyak 870 remaja dan tahun 2013 sebanyak 1680 remaja.
Kabupaten Malang Layak Anak 70
20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan
kesejahteraan?
a. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin?
Jumlah KK Miskin Tahun 2011 sebanyak 155.745, Jumlah anak dari keluarga
miskin sebanyak 41.955 anak. pada Tahun 2012 jumlah KK Miskin 155.745
jumlah anak keluarga miskin sebanyak 32.305 anak, Tahun 2013 Jumlah KK
miskin 147.212 dan anak dari keluarga miskin sebanyak 31.803 anak.
b. Apakah ada program pengentasan kemiskinan yang dilakukan,pada tahun
berjalan dan setahun sebelumnya?
1. Membangun dan memelihara infrastuktur perhubungan kebina margaan,
pengairan, keciptakaryaan/permukiman, energi dengan memprioritaskan
kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan
kemiskinan;
2. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan,
mengembangkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan SDM yang
memiliki daya saing tinggi, mengembangkan puskesmas sebagai pusat
informasi masyarakat sehat, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis bagi
keluarga miskin;
3. Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa;
serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata,
pertambangan dan jasa kontruksi/bangunan dengan mengarusutamakan
peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan
kemiskinan
4. Kegiatan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah
pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah (RASKIN), dengan tujuan dan sasaran
Tujuan: mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui
pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras
Sasaran: berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga sasaran
penerima manfaat (RTS-PM). Hasil pendataan program perlindungan
sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat
Statistik dan dikelola oleh tim percepatan pengentasan kemiskinan
(PNP2K) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui
pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/Tahun atau setara
dengan 15 kg/RTS/Bulan dengan harga tebus 1600/Kg netto di titik
distribusi (TD)
Kabupaten Malang Layak Anak 71
Pada dasarnya pelaksanaan program RASKIN merupakan salah satu
upaya pemenuhan kalori rata-rata 2100 kkal/hari pada anak-anak dari
anggota keluarga Rumah Tangga berpendapatan rendah dengan jumlah
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yaitu 175.692
RTS-PM pada tahun 2012 dan 147.212 RTS-PM pada tahun 2013.
Program pengentasan yang dilaksanakan pada tahun 2012 menjangkau
100 KK dengan anggaran dari APBD dan 500 KK dengan anggaran
APBN. Sedangkan pada tahun 2013 menjangkau 60 KK dengan anggaran
dari APBD dan 200 KK .
5. Program pengentasan kemiskinan berupa Program PNPM Generasi sehat
dan cerdas yang ditujukan kepada 112.236 anak yang tersebar di 14 (empat
belas) kecamatan
6. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial; Hukum bagi Korban
Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak; Pengembangan Bakat dan
Ketrampilan Anak Terlantar; Pendidikan bagi Penghuni Panti
Asuhan/Jompo, Program Pemberdayaan PNPM Mandiri, Program Keluarga
Harapan (PKH)
Arah kebijakan umum Arah kebijakan umum pembangunan 2010-2015
dalam pengentasan kemiskinan diantaranya dapat dijabarkan sebagai
berikut:
a. Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang pada tahun 2012 dilaksanakan
pada area seluas 6 hektar. Upaya peningkatan kualitas lingkungan
permukiman dapat dilihat dari indikator bahwa pada tahun 2011 kualitas
permukiman kategori baik sebesar 31,80% dan pada tahun 2012 sebesar
32,13%; permukiman kategori sedang tahun 2011 sebesar 41,15% dan
tahun 2012 sebesar 40,99% serta permukiman kategori kurang pada
tahun 2011 sebesar 27,05% dan tahun 2012 sebesar 26,88%. Kondisi ini
menunjukkan bahwa permukiman berkategori baik menunjukkan kenaikan
dan permukiman kategori sedang dan kurang bergeser menuju perbaikan.
b. Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) melalui Program Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) pada tahun 2011 dibangun sebanyak 700 unit rumah
dari target 1.000 unit dan tahun 2012 sebanyak 719 unit dari target
sebanyak 1.035 unit; secara akumulatif jumlah rumah layak huni untuk
keluarga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun di
Kabupaten Malang pada tahun 2011 sebanyak 33.044 unit dan tahun
2012 sebanyak 33.763 unit. Upaya lain untuk meningkatkan kualitas
Kabupaten Malang Layak Anak 72
perumahan masyarakat khususnya keluarga miskin dilakukan kegiatan
bedah rumah sebanyak 45 rumah.
c. Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pada tahun
2012 kepesertaan Jamkesmas sesuai pagu dari Pemerintah Pusat
sebanyak 563.173 orang, sedangkan yang tidak masuk Jamkesmas,
dijamin oleh Jamkesda sebanyak 11.282 orang, Selain itu berbagai upaya
telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan
berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di puskesmas dan dirujuk ke
rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan.
d. Program pendidikan dasar 9 tahun, strategi yang dilaksanakan adalah
pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu
SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak
yang berdomisili di wilayah tersebut. Pada tahun 2011 sampai dengan
tahun 2012 telah tersedia 28 SD-SMP Satu Atap.
e. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2011
sebesar 169.606 jiwa dan pada tahun 2012 menjadi 153.005 jiwa atau
menurun sebesar 9,78%. Hal tersebut sebagai dampak dari pemberian
pelatihan pelayanan sosial kepada masyarakat dimana pada tahun 2011
sebanyak 143 orang dan tahun 2012 sebanyak 243 orang; dan adanya
peningkatan partisipasi sosial masyarakat dalam PMKS yaitu tahun 2011
sebesar 2,02% dan tahun 2012 menjadi 2,08% dari total PMKS yang ada
setiap tahunnya. Upaya untuk memotivasi para fakir miskin agar berusaha
untuk menolong dirinya sendiri dilakukan melalui pemberian bantuan
hewan ternak, pada tahun 2011 sebanyak 897 ekor kepada 897 fakir
miskin dan di tahun 2012 sebanyak 945 hewan ternak kepada 945 fakir
miskin. Dalam upaya membantu para korban bencana alam di Kabupaten
Malang pada tahun 2011 telah disalurkan bantuan kepada 1.300 keluarga dan
pada tahun 2012 disalurkan kepada 1.910 keluarga. Untuk memberikan
motivasi dan pembinaan ketrampilan sesuai bakat kepada anak terlantar
pada tahun 2011 dilakukan pembinaan kepada 90 anak dan pada tahun
2012 kepada 175 anak. Selain itu diberikan pula pelatihan ketrampilan
dan bantuan stimulan kepada penghuni panti asuhan yaitu pada tahun
2011 sebanyak 30 panti asuhan dan tahun 2012 sebanyak 33 panti
asuhan.
(Adapun data terlampir)
Kabupaten Malang Layak Anak 73
Sasaran
1. Menurunnya prosentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
sebesar 1,5% pertahun;
2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar dan jaminan pelayanan kesehatan
bagi keluarga miskin;
3. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar, bermutu dan merata bagi keluarga
miskin;
4. Terpenuhinya kebutuhan sanitasi yang layak dan sehat, serta kebutuhan air
bersih bagi masyarakat miskin;
5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
6. Terbukanya akses permodalan dalam menciptakan dan mengembangkan
usaha;
7. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan
terjaganya kualitas lingkungan hidup;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan;
9. Terjaminnya program sektoral yang secara tegas berorientasi pada
penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
c. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses
terhadap program tersebut?
Hampir semua anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pelayanan dasar
yaitu kesehatan dan pendidikan. Program pengentasan kemiskinan melalui
percepatan pembangunan infrastruktur antara lain perbaikan sarana prasarana:
a. Lembaga pendidikan, perbaikan jalan/jembatan di daerah yang terpencil dan
sulit akses, drainase/sanitasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat
khususnya anak untuk dapat bersekolah (semua anak dari keluarga miskin
dapat memperoleh akses pendidikan yang mudah, murah, dan terjangkau)
b. Fasilitas layanan kesehatan yang meliputi penyediaan layanan kesehatan
yang dapat terjangkau oleh masyarakat (termasuk masyarakat desa
terpencil) untuk memudahkan aksesibilitas antara lain penyediaan
poskesdes, ponkesdes, polindes, Pusling, Puskesmas pembantu,
Puskesmas, Rumah Sakit baik swasta maupun milik pemerintah dengan
mengoptimalkan layanan.
Kabupaten Malang Layak Anak 74
21. Suatu kabupaten/kota di Persentase rumah tangga dengan akses air bersih?
a. Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih,
pada tahun berjalan dan tahun berikutnya?
Rumah Tangga yang mendapatkan Pelayanan Air Bersih melalui:
1. Sistem perpipaan air bersih di wilayah Kabupaten Malang menjangkau
seluruh (390, terdiri dari 378 Desa/12 Kelurahaan) yang ada di Kabupaten
Malang
a. Jumlah penduduk di Kabupaten Malang Tahun 2011 adalah 2.714.233
jiwa yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih tahun 2011 adalah
999.926 (terdiri dari masyarakat perkotaan 380.484 dan masyarkat
pedesaaan 619.442) atau sebesar 37 % dengan cakupan 5.300 RT, yang
menggunakan sumur dangkal adalah 1.380.866 atau sebanyak 55 %
( cakupan 8.232 RT )
b. Jumlah penduduk di Kabupaten Malang Tahun 2012 adalah 2.716.157
jiwa yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih sebanyak 1.030.277
( yang terdiri dari masyarakat perkotaan 396.635 dan masyarakat
pedesaan 633.642 ) atau sebesar 38% sehingga pelayanan air bersih
melalui perpipaan dan sumur / mata air 2012 mencapai 93,29%, dimana
keadaan tersebut berada diatas target MDGs yaitu 68%. Dalam upaya
penanganan air limbah domestik melalui program pembangunan sanitasi
pelayanan air limbah domestik mencapai 71,59% dari total jumlah rumah
tangga di Kabupaten Malang .
(Adapun rincian data pendukung terlampir)
2. Sistem pelayanan Akses Air Bersih dari PDAM
1. Pada tahun 2011, Jumlah pelanggan PDAM mencapai 74.755 KK, HIPAM
sebanyak 12.652, WSLIK sebanyak 4.583
2. Pada Tahun 2012, Jumlah pelanggan PDAM mencapai 83.624 KK,
HIPAM sebanyak 48.416, WSLIK sebanyak 26.114
3. Tahun 2013 (sampai dengan maret 2013) Jumlah pelanggan PDAM
mencapai 84.125 KK, HIPAM sebanyak 48.416, WSLIK sebanyak 26.114
b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses?
Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan air bersih
di Kabupaten Malang adalah :
1. Penanganan Daerah Rawan Air
a) Program Dana DAK dengan Prioritas Daerah Rawan Air (Kekeringan)
Dana DAK merupakan dana Pusat yang diserahkan ke daerah untuk
dikelola sendiri oleh daerah, dengan advice dari Pusat. Khusus untuk air
bersih, diprioritaskan ditempatkan di daerah yang belum pernah
Kabupaten Malang Layak Anak 75
ditangani, daerah yang rawan air, maupun daerah yang membutuhkan
dana penanganan yang besar dan tidak mungkin ditangani seluruhnya
dengan dana yang murni berasal dari APBD.
b) Program Dana Pendamping DAK dengan Prioritas Daerah Rawan Air
(Kekeringan) Dana Pendamping DAK merupakan dana PAD maupun
APBD2 sebagai pendampingan dana DAK Pusat.
c) Program Dana APBD1 dengan Prioritas Daerah Rawan Air (Kekeringan)
Dana APBD1 merupakan dana Propinsi yang diserahkan ke daerah untuk
dikelola sendiri oleh daerah.
d) Program Dana APBD2/PAD dengan Prioritas Daerah Rawan Air
(Kekeringan) Dana APBD2/PAD merupakan dana daerah yang berasal
dari sumber pendapatan asli daerah.
e) Program Dana PAMSIMAS (Program Pembangunan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan Prioritas Daerah Rawan Air
(Kekeringan) Dana Hibah dari Pusat yang diserahkan langsung ke
Masyarakat melalui BKM dengan sistem pembangunan berbasis
masyarakat.
2. Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan
a) Program Dana DAK untuk Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan
Dana DAK merupakan dana Pusat yang diserahkan ke daerah untuk
dikelola sendiri oleh daerah, dengan advice dari Pusat. Khusus untuk air
bersih, diprioritaskan ditempatkan di daerah yang memerlukan
peningkatan kapasitas pelayanan air secara besar-besaran maupun
daerah yang membutuhkan dana penanganan yang besar dan tidak
mungkin ditangani seluruhnya dengan dana yang murni berasal dari
APBD.
b) Program Dana Pendamping DAK untuk Peningkatan Sarana Air Bersih
Perdesaan.
c) Program Dana APBD Propinsi untuk Peningkatan Sarana Air Bersih
Pedesaan.
d) Program Dana APBD2/PAD untuk Peningkatan Sarana Air Bersih
Perdesaan.
Kabupaten Malang Layak Anak 76
e) Program Dana PAMSIMAS (Program Pembangunan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat) untuk Peningkatan Sarana Air Bersih
Perdesaan. Dana Hibah dari Pusat yang diserahkan langsung ke
Masyarakat melalui BKM dengan sistem pembangunan berbasis
masyarakat.
f) Program Dana Hibah Kemitraan untuk Peningkatan Sarana Air Bersih
Perdesaan. Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten melalui Program
Kemitraan yang diserahkan langsung ke Masyarakat melalui Panitia
Pembangunan di Desa dengan sistem pembangunan berbasis
masyarakat.
3. Peningkatan Sarana Air Bersih Perkotaan
a) Program Dana Dekonsentrasi untuk Peningkatan Sarana Air Bersih Perkotaan
Dana Dekonsentrasi merupakan Dana APBN yang dikelola Satker Kementrian
PU, dan khusus untuk Peningkatan Sarana Air Bersih Perkotaan biasanya
dengan berkoordinasi langsung dengan PDAM dan dengan advice langsung
dari Dinas Cipta Karya Kabupaten. Pelaksanaan Pembangunan ditangani
langsung oleh Satker Kementrian PU, dan diserah terimakan kepada daerah
setelah pembangunan selesai.
b) Program Dana DDUB (Dana Daerah Untuk Urusan Bersama) Pendamping
Dana Dekonsentrasi untuk Peningkatan Sarana Air Bersih Perkotaan
Merupakan Dana Pendamping Dana Dekonsentrasi (Biasanya ada alokasi
dari APBD2 SKPD dan Dana Kas PDAM) untuk Pembangunan Sarana Air
Bersih Perkotaan berbasis Dekonsentrasi yang dikelola Satker Kementrian
PU. Pelaksanaan Pembangunan ditangani langsung oleh Satker Kementrian
PU, dan diserah terimakan kepada daerah setelah pembangunan selesai.
c) Program Dana Internal (Kas PDAM) untuk Peningkatan Sarana Air Bersih
Perkotaan
Merupakan Dana Internal (Berasal dari Kas PDAM) yang rutin dianggarkan
untuk pengembangan jaringan air minm yang menjadi pengelolaan PDAM.
4. Peningkatan Kelembagaan
a) Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum
Setiap tahun diadakan workshop teknik pengelolaan air minum dengan
mengundang seluruh HIPPAM di Kabupaten Malang untuk tujuan peningkatan
kinerja HIPPAM meliputi 3 Bidang baik dari sisi Kelembagaan, Teknik maupun
Administratif. Kelembagaan meliputi bentuk organisasi dan pengelolaan
organisasi HIPPAM dengan baik, teknik meliputi system teknis perpipaan,
pompa, maupun meterisasi maupun pencatatan dan perbaikan, sedangkan
administrative melalui pembukuan, akuntansi, penagihan dan pembayaran
Kabupaten Malang Layak Anak 77
yang materinya diberikan oleh tenaga ahli dari HIPPAM maupun Kabupaten
Malang.
b) Fasilitasi Pembinaan Pembinaan HIPPAM bekerjasama dengan sektor
swasta (IUWASH, World Bank, IndII)
Setiap tahun diadakan workshop teknik pengelolaan air minum dengan
mengundang HIPPAM terpilih di Kabupaten Malang untuk tujuan peningkatan
kinerja HIPPAM meliputi 3 Bidang baik dari sisi Kelembagaan, Teknik maupun
Administratif. Kelembagaan meliputi bentuk organisasi dan pengelolaan
organisasi HIPPAM dengan baik, teknik meliputi system teknis perpipaan,
pompa, maupun meterisasi maupun pencatatan dan perbaikan, sedangkan
administrative melalui pembukuan, akuntansi, penagihan dan pembayaran
yang diberikan materinya oleh Swasata maupun Organisasi Non Profit.
5. Upaya untuk peningkatan pelayanan air bersih yang dilakukan PDAM
diantaranya melalui:
a. Program kemitraan pengujian kualitas air bersih melalui laboratorium
PDAM untuk memenuhi syarat kesehatan berdasarkan PERMENKES
Nomor 907/MENKES/SK/2002
b. Menambah akses air bersih dan menambah sumber air baru untuk
membuka pelayanan di kecamatan Gedangan dan Tirtoyudo
c. Melakukan kerjasama dengan pihak pengembang/developer perumahan
d. Mengajukan bantuan ke Pemerintah Pusat melalui satker pengembangan
kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur dan mengelola bantuan
pemerintah pusat melalui balai besar wilayah sungai brantas.
(Adapun rincian data dan foto terlampir)
Kabupaten Malang Layak Anak 78
22. Tersedia kawasan tanpa rokok
a. Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok?
Jelaskan.
Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan satu kebijakan
mengendalikan polusi udara akibat asap rokok dengan tujuan menjadikan area
gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar
mengajar (pendidikan), tempat ibadah, tempat kerja dan tempat fasilitas umum
lainnya khusunya juga diwilayah yang terdapat anak bebas polusi udara akibat
rokok.
Guna mengefektifkan pelaksanaan pengendalian polusi udara akibat asap
rokok, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang
adalah :
1. Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Pengendalian Merokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang.
2. Membangun kawasan area merokok guna mengisolir timbulnya polusi
udara akibat asap rokok di tempat-tempat umum, melalui penganggaran
DBHC sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 sebanyak 40 lokasi.
3. Penetapan kawasan tanpa rokok pada seluruh tempat/fasilitas umum
masih dalam tahap perencanaan. Target capaian sampai dengan tahun
2015, seluruh Kantor Kecamatan telah mempunyai kawasan area
merokok dan selanjutnya ditetapkan kawasan tanpa rokok.
b. Berapa jumlah kawasan tanpa rokok, pada tahun berjalan dan setahun
sebelumnya?
Dalam kurun waktu 2008 s/d 2013 telah dibangun area merokok sebanyak 30
tempat pada tahun 2008 sebanyak 3 tempat (Kantor Bupati, DPRD Kabupaten
Malang, RSUD Kanjuruhan Kepanjen), tahun 2009 sebanyak 8 tempat (Badan
Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Tenaga Kerja,
Dinas Kesehatan, Kecamatan Kepanjen, Pakisaji, Turen, Lawang) tahun 2010
sebanyak 10 tempat (PMI, Kecamatan Karangploso, Wagir, Poncokusumo,
Bululawang, Wajak, Jabung, Sumberpucung, Ngajum, Gondanglegi) tahun
2011 sebanyak 2 tempat (Kecamatan Kalipare dan Singosari) tahun 2012
sebanyak 6 tempat (Kecamatan Pujon, Bantur, Donomulyo, Tajinan,
Pagelaran, Tirtoyudo) dan tahun 2013 sebanyak 1 tempat (terminal
Talangagung)
(Adapun Rincian data pendukung dan foto kawasan tanpa rokok)