9. Bab VI. Alternatif Pemecahan Masalah
-
Upload
bela-riski-dinanti -
Category
Documents
-
view
41 -
download
1
description
Transcript of 9. Bab VI. Alternatif Pemecahan Masalah
VI. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH
Tabel 3. Alternatif Penyelesaian Masalah
No. Penyebab Masalah Alternatif
Penyelesaian
Masalah
Prioritas
1. Man : Kurangnya tenaga
medis, ketidakseimbangan
tanggung jawab antara tenaga
kesehatan dan pasien .
- Menambah
tenaga medis
- Pembagian
tugas yang
jelas
Menambah
tenaga medis
2. Money : Kurang nya anggaran
APBD / APBN dalam
pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana kesehatan pada
Puskesmas Rawat Inap Simpur.
- Meminta
bantuan kepada
dinas kesehatan
atau pemerintah
setempat (camat
atau lurah)
- Dana
penyediaan sarana
diambil dari dana
retribusi
puskesmas,
ditambah dengan
Meminta
bantuan kepada
dinas kesehatan
atau pemerintah
setempat (camat
atau lurah)
usulan anggaran.
3. Method : Pengumpulan data
pasien TBC baik terdeteksi
maupun belum terdeteksi tidak
terlaksana dengan baik
dikarenakan sistem
komputerisasi kurang baik dan
sumber daya manusianya
kurang.
- Mengadakan
pelatihan
komputerisasi
pengolahan data
yang tepat
- menambah
tenaga ahli
komputer
Mengadakan
pelatihan
komputerisasi
pengolahan
data yang
tepat
4. Material : Beberapa sarana
dan prasarana sudah
mencukupi akan tetapi
beberapa sarana sudah tidak
layak pakai sehingga
pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat kurang
maksimal
Melengkapi
dan
memperbaiki
prasarana dan
sarana
kesehatan yang
kurang.
Melengkapi
dan
memperbaiki
prasarana dan
sarana
kesehatan
yang kurang.
5. Machine : Tokoh masyarakat
beserta kader kurangnya
himbauan terhadap masyarakat
akan bahaya penyakit TBC
serta kurang nya peran dan
perhatian, Lurah, Camat,
pemerintah setempat dalam
mengevaluasi kinerja
puskesmas.
- Mengadakan
penyuluhan oleh
tokoh masyarakat
atau kader
kesehatan untuk
masyarakat
- Meningkatkan
kerja sama
hubungan dan
komunikasi yang
Mengadakan
penyuluhan oleh
tokoh
masyarakat atau
kader kesehatan
untuk
masyarakat
baik antar
puskesmas
dengan pihak
pemerintah
setempat atau
masyarakat.
Prioritas pemecahan masalah menggunakan criteria matrix technique
ditetapkan dengan sistem scoring terhadap berbagai alternatif jalan keluar yang
sudah dikemukan di atas:
a. Efektifitas jalan keluar, yang terdiri dari M, I dan V
Besarnya masalah yang dapat diselesaikan (Magnitude) = M
Pentingnya jalan keluar (Importancy) = I
Sensitivitas jalan keluar (Vulnerabillity) = V
b) Biaya jalan keluar (Cost) = C
Tabel 4. Penetapan Prioritas Penyelesaian Masalah(Criteria Matrix Technique)
Alternatif Jalan Keluar M I V C Prioritas Jalan
Keluar:
P=(MxIxV)/C
Menambah tenaga medis 5 5 3 4 18,75
Meminta bantuan kepada dinas
kesehatan atau pemerintah setempat
(camat atau lurah)
3 2 2 1 12
Mengadakan pelatihan
komputerisasi pengolahan data
1 1 5 3 1,6
yang tepat
Melengkapi dan memperbaiki
prasarana dan sarana kesehatan yang
kurang
4 4 3 4 12
Mengadakan penyuluhan oleh tokoh
masyarakat atau kader kesehatan
untuk masyarakat
5 5 4 2 50
Berdasarkan tabel diatas, didapatkan urutan prioritas jalan keluar sebagai
berikut :
1. Mengadakan penyuluhan oleh tokoh masyarakat atau kader kesehatan
untuk masyarakat
2. Menambah tenaga medis
3. Melengkapi dan memperbaiki prasarana dan sarana kesehatan yang kurang
4. Meminta bantuan kepada dinas kesehatan atau pemerintah setempat (camat
atau lurah)
5. Mengadakan pelatihan komputerisasi pengolahan data yang tepat
Dari kriteria di atas telah ditetapkan prioritas penyelesaian masalah adalah
mengadakan penyuluhan oleh tokoh masyarakat atau kader kesehatan untuk
masyarakat, mengingat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih
kurang tentang TBC. Tokoh masyarakat/ kader merupakan orang yang
mungkin banyak bisa mempengaruhi masyarakat sebab kepadatan penduduk
yang tinggi dan sedikitnya tenaga medis di daerah tersebut. Namun, prioritas
penyelesaian masalah ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus juga didukung
dengan alternatif penyelesaian masalah lainnya seperti melengkapi sarana dan
prasarana kesehatan yang masih kurang, menambah tenaga medis , dan
meminta bantuan kepada pihak pemerintah setempat.