AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

“Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agribisnis Tanaman

Pangan”

Disusun Oleh:

Wendi Irawan D

(150310080137)

Kelas:

Agribisnis B

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2011

1. Jelaskan mengapa alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian tetap terus

terjadi? Bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan pangan (bahas

berdasarkan aspek-aspek dalam ketahanan pangan) !.

Jawab:

a) Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian tetap terus terjadi

karena pertumbuhan perekonomian selalu menuntut pembangunan

infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman.

Dengan kondisi demikian, permintaan terhadap lahan untuk penggunaan

non pertanian semakin meningkat, akibatnya banyak lahan pertanian

terutama yang berada di sekitar perkotaan mengalami alih fungsi ke

penggunaan non pertanian. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan

berkembangnya industri, prasarana ekonomi, fasilitas umum, dan

permukiman dimana semuanya memerlukan lahan telah meningkatkan

permintaan lahan untuk memenuhi kebutuhan nonpertanian.

Pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kondisi sosial ekonomi pada

lahan nonpertanian. Kondisi inilah yang membuat alih fungsi lahan

pertanian terus terjadi dan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan

dan pembangunan ekonomi yang tidak mungkin dapat dihindari.

b) Alih fungsi lahan tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan

pangan, hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) aspek utama ketahanan

pangan yaitu: (I) Aspek ketersediaan pangan (food availability), (II)

Aspek stabilitas ketersediaan/pasokan (stability of supplies), (III) Aspek

keterjangkauan (access to supplies), dan (IV) Aspek konsumsi (food

utilization).

I. Aspek ketersediaan pangan (food availability).

Tersedianya pangan yang cukup yang sebagian besar berasal dari

produksi sendiri merupakan salah satu aspek dalam ketahanan pangan.

Dengan semakin tingginya alih fungsi lahan yang terjadi dari

pertanian ke non pertanian mengakibatkan jumlah lahan untuk

kegiatan usaha tani semakin berkurang. Hal ini tentu akan

berpengaruh terhadap ketersediaan pangan yang akan semakin

menurun karena tingkat produksi berkurang disebabkan terbatasnya

lahan untuk kegiatan usaha tani khusunya tanaman pangan.

II. Aspek stabilitas ketersediaan/pasokan (stability of supplies).

Ketersediaan pangan dalam kuantitas yang sesuai kebutuhan secara

nasional merupakan syarat keharusan untuk menciptakan ketahanan

pangan. Namun kondisi tersebut belum memenuhi syarat kecukupan

apabila tidak diikuti dengan distribusi pangan yang merata menurut

tempat dan waktu sehingga dapat diakses oleh konsumen setiap saat.

Dengan semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi

lahan pertanian ke non pertanian akan menjadikan

ketersediaan/pasokan pangan menjadi terganggu akibat kurangnya

produksi sehingga ketersediaan/pasokan pangan tidak akan stabil

sepanjang tahun. Untuk menjaga ketersediaan/pasokan pangan

sepanjang tahun biasanya pemerintah mengambil jalan praktis yakni

dengan cara mengimpor bahan pangan yang nantinya malah akan

merugikan para petani lokal.

III. Aspek keterjangkauan (access to supplies).

Akses atau keterjangkauan terhadap pangan yang dipengaruhi oleh

akses fisik dan ekonomi terhadap pangan merupakan aspek yang

penting dalam ketahanan pangan. Dengan semakin berkurangnnya

lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, maka akses masyarakat

terhadap pangan baik secara fisik ataupun ekonomi akan menjadi

semakin lemah jika tidak ada solusi untuk mengatasi alih fungsi lahan

ini. Hal ini disebabkan karena semakin kurangnnya pasokan pangan

yang ada sehingga harga pangan pun akan semakin tinggi, ini jelas

akan mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan baik

secara fisik ataupun ekonomi.

IV. Aspek konsumsi (food utilization).

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan serta keamanan pangan

menjadi sesuatu hal yang penting karena akan berhubungan dengan

pemenuhan asupan gizi dan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan

semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini

tentu saja akan melemahkan akses masyarakat terhadap pangan

sehingga masyarakat akan sulit untuk mengkonsumsi pangan dari segi

kuantitas dan kuantitas karena keterbatasan dalam menjangkau pangan

baik secara fisik ataupun ekonomi. Keamanan pangan yang

dikonsumsi pun semakin rendah karena akan banyak masyarakat yang

mengkonsumsi pangan dengan kualitas rendah atau tidak layak

konsumsi akibat ketidakmampuan membeli bahan pangan yang layak

dan aman untuk dikonsumsi.

2. Dalam Farm-Gate Marketing System terdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan, yaitu:

a. Orientasi pasar : Domestic market, import substitution, export expansion.

b. Berbasis pada Comparative Advantage wilayah untuk komoditas

unggulan: “One Village One Commodity”.

c. Berazaskan keterpaduan: Keterpaduan hulu-hilir, Keterpaduan wilayah

(Economy Of Scale).

d. Hubungan gapoktan-industri: Kemitaan usaha/sistem agribisnis terpadu.

Jelaskan apa yang dimaksud butir-butir a, b, c, d tersebut di atas !.

Jawab:

Farm-Gate Marketing System (Organisasi/kelembagaan pemasaran kolektif di

tingkat petani) bertujuan untuk untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran

dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen

dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan

untuk mengkikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar

petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut

tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai

pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang

merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan

pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.

a. Orientasi pasar : Domestic market, import substitution, export expansion.

Dalam memasarkan komoditas pertanian hasil dari kegiatan usaha tani

para petani, perlu adanya orientasi pasar yang jelas atau tujuan/target

pemasaran dari komoditas pertanian tersebut. Karena setiap orientasi

pasar memiliki karakteristik pemasaran yang berbeda-beda. Dengan

adanya orientasi pasar maka kegiatan pemasaran akan semakin terarah

sesuai dengan karakteristik dari pasar yang akan dituju. Beberapa pilihan

dari orientasi pasar diantaranya adalah pasar domestik (domestic market),

subtitusi impor (import substitution), perluasan pasar ke luar negeri

(export expansion). Orientasi pasar domestik (domestic market) adalah

memenuhi permintaan komoditas pertanian di dalam negeri saja.

Subtitusi impor (import substitution) adalah pemenuhan permintaan

dalam negeri guna menggantikan komoditas yang diimpor karena

pemerintah membatasi/mengurangi jumlah impor dari komoditas

pertanian tersebut untuk digantikan dengan komoditas pertanian lokal

melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Sedangkan

perluasan pasar ke luar negeri (export expansion) adalah memenuhi

permintaan produk komoditas pertanian dari konsumen di luar negeri

sehingga pemasaran produk menjadi lebih luas, untuk komoditas yang

diekspor biasanya harus mempunyai kualitas yang sangat baik karena

khusunya konsumen di negara-negara maju mempunyai standar produk

yang telah ditentukan dan akan diawasi secara ketat.

b. Berbasis pada Comparative Advantage wilayah untuk komoditas

unggulan: “One Village One Commodity”.

Konsep “One Village One Commodity” merupakan sebuah konsep

perencanaan kegiatan usaha tani yakni dengan menspesialisasikan suatu

desa untuk memproduksi satu jenis komoditas pertanian sesuai dengan

Comparative Advantage wilayah desa tersebut. Petani di desa tersebut

hanya akan memproduksi satu komoditas pertanian yang sesuai dengan

situasi dan kondisi wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk menjadikan

kegiatan usaha tani di desa tersebut menjadi lebih terstruktur dengan

akses terhadap sumber daya yang lebih mudah serta memperkuat posisi

tawar petani. Dengan konsep “One Village One Commodity” maka

pemasaran komoditas pertanian pun semakin baik dan posisi tawar petani

ketika memasarkan produknya pun tidak dalam posisi yang rendah

karena bisa dipasarkan secara kolektif yang tentu saja akan

menguntungkan para petani.

c. Berazaskan keterpaduan: Keterpaduan hulu-hilir, Keterpaduan wilayah

(Economy Of Scale).

Keterpaduan dalam kegiatan usaha tani sangat diperlukan agar kegiatan

usaha tani dapat terintegrasi dengan baik sehingga pada akhirnya akan

menghasilkan produk dengan kualitas yang diharapkan dengan biaya

produksi yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Dengan adanya

keterpaduan maka akan ada kesepakatan antara para pelaku bisnis dan

pengambil keputusan dalam melaksanakan dan memajukan kegiatan

usaha tani. Keterpaduan harus dilaksanakan dari hulu sampai hilir, dari

mulai kegiatan penyediaan saprodi sampai pada kegiatan usaha tani dan

pemasaran. Penentuan dan pengambangan komoditi memperhatikan

wilayah sebagai suatu kesatuan ekonomi yang didasarkan kepada

keterpaduan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten). Dengan adanya

keterpaduan ini maka proses pemasaran produk pun menjadi lebih mudah

karena produk akan menjadi lebih efisien serta produk pun dapat

diproduksi secara continue dengan produkstivitas yang tinggi.

d. Hubungan gapoktan-industri: Kemitaan usaha/sistem agribisnis terpadu.

Kemitaan usaha/sistem agribisnis terpadu sangat diperlukan dalam

kegiatan usaha tani karena ini merupakan salah satu alur pemasaran

komoditas pertanian yang menguntungkan bagi para petani. Dengan

adanya kemitaan usaha/sistem agribisnis terpadu antara gapoktan dengan

industri maka akan terjalin suatu kerja sama yang akan menguntungkan

kedua belah pihak. Di satu sisi petani akan dengan mudah memasarkan

produknya ke industri dengan harga yang wajar dan menguntungkan bagi

petani, dan di sisi lain industri pun akan mendapatkan pasokan produk

pertanian secara continue dengan kualitas yang baik dan harga yang lebih

efisien karena dibeli langsung dari petani. Hubungan ini merupakan

sebuah simbiosis mutualisme yang akan menguntungkan kedua belah

pihak.

3. Mengapa harga pangan kotribusinya tinggi terhadap laju inflasi (Sampai

September 2011, kontribusi kenaikan harga pangan telah mencapai 35 %

terhadap laju inflasi) ? Jelaskan apa sebabnya, dan “Bagaimana sebaiknya

pengelolaan laju kenaikan harga pangan agar masih bermanfaat pada

perekonomian Indonesia, khususnya kesejahteraan petani ?”.

Jawab:

Tingginya kontribusi harga pangan terhadap laju inflasi yang mencapai 35 %

sampai September 2011 menunjukan bahwa masih besarnya pangsa

pengeluaran pangan pada sebagian besar kelompok masyarakat di Indonesia

dengan supply pangan dari sektor pertanian yang tidak elastis. Hal ini

dikarenakan pengelolaan dan pengerjaan sektor pertanian yang masih

menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga sering kali

terjadi supply dari sektor pertanian domestik tidak mampu mengimbangi

pertumbuhan permintaannya. Banyaknya masalah yang menyebabkan

kegagalan produksi bahan pangan pada tahun 2011 misalnya anomali cuaca

dan kemarau panjang menyebabkan terjadinya gagal panen. Jika terjadi

kegagalan panen pada suatu negara dimana kontribusi pengeluaran pangan

masyarakatnya lebih tinggi dari pengeluaran nonpangan, maka akan

memberikan efek pada ekonomi makro. Gagal panen cenderung akan

meningkatkan harga pangan. Ini berimplikasi pada pengeluaran untuk pangan

yang semakin meningkat dan akan berimbas pada sektor nonpangan berupa

penurunan harga dan inflasi akan meningkat. Dengan demikian, fluktuasi

panen akan menyebabkan instabilitas, baik bagi konsumen beras, petani padi,

maupun produsen manufaktur. Fenomena produk pangan di atas menuntut

peran pemerintah agar produsen dan konsumen domestik dapat dilindungi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, diperlukan tujuan antara,

dalam konteks ini adalah stabilitas harga pangan yang dapat dilakukan

melalui kebijakan harga pangan. Salah satu tujuan kebijakan harga pangan

adalah menstabilkan harga pangan agar mengurangi ketidakpastian petani dan

menjamin harga pangan yang stabil bagi konsumen. Oleh karena itu laju

kenaikan harga pangan harus dapat dikendalikan melalui kebijakan harga

pangan yang menguntungkan bagi petani ataupun masyarakat sebagai

konsumen. Solusi dari masalah ini adalah dengan meningkatkan supply bahan

pangan yang dapat dilakukan dengan cara memberikan perhatian lebih pada

pembangunan di sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian pangan.

Modernisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan luas

lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan

pangan agar tercipta swasembada pangan.

4. Kita tahu bahwa pada masa-masa Presiden Soekarno terjadi terobosan dan

inovasi kelembagaan spektakuler seperti Program BIMAS/INMAS dan masa

Presiden Soeharto terdapat INSUS/OPSUS yang telah berkontribusi besar

pada peningkatan produksi pangan dan perbaikan kesejahteraan petani. Pada

saat ini inovasi kelembagaan pangan dinilai mengalami stagnasi. “Bagaimana

merancang, mewarnai dan mengawal perubahan kelembagaan yang mampu

mengarah pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan dan perbaikan

kesejahteraan petani ?”.

Jawab:

Berbagai bentuk kelembagaan ekonomi petani saat ini telah banyak

ditumbuhkembangkan di pedesaan. Namun, eksistensi dan kinerjanya masih

kurang menggembirakan, bahkan keberadaannya dalam menopang

perekonomian di pedesaan cenderung tidak berkesinambungan. Hal ini karena

kebanyakan kelembagaan yang ditumbuhkan tersebut lebih bersifat “top

down” dan bahkan cenderung mengeneralisasikan suatu bentuk kelembagaan

tanpa memperhatikan struktur sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.

Akibatnya banyak kelembagaan baru yang masuk di pedesaan tidak

memperoleh respon dari masyarakat. Oleh karena itu, pemebentukan

kelembagaan baru di dalam masyarakat perlu disesuaikan dengan bentuk-

bentuk kelembagaan tradisional yang telah ada. Perancangan dan

pengembangan kelembagaan pertanian harus dilakukan secara “bottom up”

melalui pendekatan yang harus dimulai dari petani dan petani akan

menentukan kelembagaannya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

lingkungannya. Pada jaman pemerintahan era Presiden Soekarno dan

Soeharto, masyarakat lebih tunduk dan patuh pada perintah kepala

negara/presiden sehingga kelembagaan pertanian yang dibentuk benar-benar

diikuti oleh para petani karena kegiatan kelembagaan tersebut diawasi oleh

aparat-aparat pemerintahan secara tegas. Oleh karena itu pertanian

masyarakat di desa menjadi lebih baik sehingga terjadi peningkatan produksi

pangan dan perbaikan kesejahteraan petani. Tetapi pada saat sekarang ini,

kurangnya pengawasan mengakibatkan ketidakpedulian petani akan

kelembagaan pertanian yang dibentuk, petani merasa kelembagaan yang

dibentuk kurang mewadahi aspirasi dan kebutuhan mereka sebagai seorang

petani. Oleh karena itu, solusi dari masalah kelembagaan pertanian saat ini

adalah dengan cara merancang kemudian membentuk kelembagaan pertanian

yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan petani (bottom up) agar

kelembagaan yang dibentuk benar-benar bermanfaat bagi kegiatan usaha tani

para petani. Pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan dalam kelembagaan

pertanian ini perlu terus dilaksanakan guna memberikan pelajaran dan

kemandirian kepada petani. Dengan semakin meningkatnya partisipasi petani

dalam kelembagaan pertanian yang dibuat, maka produktivitas pangan akan

semakin meningkat pula dan tingkat kesejahteraan petani akan semakin baik.

Intinya adalah bagaimana menyesuaikan peran kelembagaan baik yang sudah

ada ataupun yang akan dibentuk agar bisa selaras dengan kondisi sosial

ekonomi petani saat ini karena memang pada dasarnya kehidupan sosial

ekonomi petani juga dinamis, selalu mengalai perubahan-perubahan.