6:,w PENGAWASAN KEUANGAN DAN …...6:,w BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN...
Transcript of 6:,w PENGAWASAN KEUANGAN DAN …...6:,w BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN...
6:,wBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAHJalan Raya Semarang - Kendal KM l2,Semarang 50186
Telepon (024) 8662203 (Hunting), Faksimib (024) 8662201E-m a il :)ateng @bpkp. go, id
KEPUTUSANKEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR KEP-8 1 /PW 1 1 I 1 t201 ITENTANG
TIM PENYELENGGARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WB}V WBBMDI LINGKUNGAN PERWAKIISN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
Menimbang : bahwa dalam rangka mengoordinasikan dan menyinkronkanpelaksanaan pembangunan Zona lntegritas nrenuju WilayahBebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanidi Lingkungan Penruakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sesuaidengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, perlumenetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP provinsi JawaTengah tentang Tim Penyelenggara Pembangunan Zonalntegritas menuju WBI( WBBM di Lingkungan Penruakilan BpKpProvinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1gg9 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi TindakPidana Korupsi;
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 20112 tentang StrategiNasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi JangkaPanjang Tahun 2012-201 4;
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OOl tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depirtemensebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun ZO14 tentang AksiPencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
Mengingat : 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MenetapkanPERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedomanPembangunan Zona lntegritasMenuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diLingkungan lnstansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/Kl200i tentangOrganisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan pengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 20i4;
MEMUTUSI(AN:
Membentuk Tim Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBIVWBBMdi Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa TengahTahun 2018, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunansebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama,tercantum pada Lampiran ll Keputusan ini.
Penetapan sebagai Role Model Pembangunan Zl, WBK dan WBBMdi Lingkuigan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah,sebagaimana tercantum pada Lampiran lll Keputusan ini
Tirn dalam melaksanakan tugasnya berpedornan pada PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik lndonesia Nonror 52 Tahun 2014 tentang PedomanPembangunan Zona IntegritasMenuju wilayah Bebas dari Korupsidan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan lnstansiPemerintah dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
Masa Kerja Tim mulai tanggal 26Februari 2019 sampai dengan 31Desember 2018.
Biaya untuk melaksanakan Keputusan ini dibebankan padaAnggaran Belanja Perwakilan BPKP provinsi Jawa Tengah rahunAnggararr 2018.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di SemarangPada Tanggal2l Februari 2018
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
Tembusan:1. Sekretaris Utama BPKP
? Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi pembina3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
Lampiran I
Surat Keputusan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah
Nomor :81|PW111112018Tanggal :21 Februari 2018
SUSUNAN TIMPENYELENGGARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBI( WBBM
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
NO. JABATAN DALAM TIM JABATAN NAMA
1. Pengarah Deputi Pembina Bonny Anang Dwiyanto2. Penanggung Jawab Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa TenoahSamono
3. Ketua Keoala Baoian Tata Usaha Muslim Ridha Muthaher4. Wakil Ketua I Korwas lnvestioasi ll Panut5. Wakil Ketua ll Konryas Akuntan Neoara ll Suoiharto6. Sekretaris 1 Korwas APD ll Faiar Hudovo7. Sekretaris 2 Auditor Muda Purwani8. Tim KeriaA. Penataan Mafiaiemen Perubahan
Ketua BidangAnggotaAnggota
Korwas APD I
1. Auditor Madya2. Auditor Madya3. Auditor Muda
Pareng Slannet1. Wisnu Dewanto2. Kholid3. Nununo Nurhavati
B. Penataan Tata LaksanaKetua BidangAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnggotaAnooota
Konras Akuntan Negara I
1. Kasubbag. Keuangan2. Auditor Madya3. Auditor Muda4. Auditor Muda5. Auditor Muda6. Auditor Muda
Adnan Sholi1. Ali Muchtar2. Edy Pramono3. Ni Ketut SriArini4. DwiAriani5. Anita Puspitasari6. Adriana Pradopowati
c. Penataan Mana.iemen SDMKetua BidangAnggotaAnggotaAnooota
Korwas Polhukam1. Kasubbag. Kepegawaian2. Auditor Madya3. Penoelola Diklat
Alfiandry1. AdiWarsito2. Nugroho Sri Danardono3. Suprivanto
D. Penguatan PengawasanKetua BidangAnggotaAnggotaAnqootd
Korwas lnvestigasi I
1. Auditor Madya2. Auditor Madya3. Auditor Madva
Hasoloan Manalu1. Kalimi Nur Hamsah2. lndriyo Husodo3, lsmivati
E. Penguatan Akuntabilitas KinerjaKetua BidangAnggotaAnggotaAnooota
Korwas P3A1. Auditor Madya2. Auditor Muda3. Auditor Penyelia
Teguh Harjanto1. Tri Komandayani2. Rita Suryani3. Damiana Sri Cahvani
F. Penguatan Kualitas Pelayanan PublikKetua BidangAnggotaAnggotaAnooota
Korwas Perekonomian1. Auditor Madya2. Kasubbag. Umum3. Penqelola Humas
NasrulWathon1. Ardhi Widiyanto2. Putut Setionugroho3. Adin Sukardi
\
Lampiran 2Surat Keputusan Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa TengahNomor : 81/PW1 11112018
Tanggal : 21 Februari 2018
URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJUWBt( WBBM
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
1. Pengarah bertugas:
Mengarahkan penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritasMenuju WBru WBBMdiLingkungan Penrakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan tujuan,kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Penanggung Jawab bertugas:
a. Menyusun kebijakan penyelenggarcan Pembangunan Zona lntegritas;b. Menyusun dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan Penrvakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengahsecara berkala kepada Pengarah.
3. Ketua bertugas:
a. Menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritas;b. Menyiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Pembangunan
Zona lntegritas Menuju WBI( WBBMsesuai dengan arah dan kebijakan yang telahditetapkan;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tirn Pembangunan Zona tntegritas MenujuWBl( WBBMdi Lingkungan Perwakilan BPKP provinsi Jawa Tengah;
d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritas MenujuWBru WBBMkepada Penanggung Jawab.
4. Wakil Ketua Bertugas:
a. Membantu fnenyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Zonalntegritas.
b. Membantu menyiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraanPe.mbangunan Zona lntegritas Menuju Wtsw WBBMsesuai dengan aran dankebijakan yang telah ditetapkan;
c. Membantu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pembangunan Zonalntegritas Menuju WBI( WBBMdi Lingkungan Perwakilan BPKP Piovinsi JawaTengah
d. Mernbant, q9.lffpaikan laporan penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritasMenuju WBI( WBBMkepada penanggung Jawab
5. Sekretaris bertugas:
a. Bersanla-sama dengan Tim Kerja menyusun dan membahas rencana tindakpenyelenggaraan;
b. Bersama-sama Tim Kerja melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi danmonitoring penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBI( WBBMdiLingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah;
C. Mengoordinasikan tugastugas kesekretariatan.
6. Tim Kerja, sesuai parameter pengungkit, bertugas:
a. Merumuskan, menyusun, dan memutakhirkan rencana tindak penyelenggaraanPembangunan Zona lntegritas Menuju WBt( WBBMdi Lingkungan perwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah;
b. Me_nyusun petunjuk penyelenggaraan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBKWBBMdi Lingkungan Penryakilan BpKp provinsi Jawa Tengah;
c. Menyelenggarakan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBI( WBBMdiLihgkungan Penrakilan BPKP Provinsi Jawa Tengahsesuai dengan PedomanTeknis penyelenggaraan Pembangunan Zoha lntegritas;
d. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraanPembangunan Zona lntegritas Menuju WBI( WBBMdi Lingkungan PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah;
e. Melaksanakan identifikasi terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Penryakilan BPKPProvinsi Jawa Tengahyang berpotensi sebagai Satuan Kerja berpredikat menujuWilayah Bebas Korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
f. Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan PembangunanZona liltegritas Menuju WBI( WBBMdi Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi JawaTengah.
041984021001
6P"**{ #zt t.{lalco ts%
ss\"Br
Lampiran 3Surat Keputusafi Kepala PeMakilan
BPKP Provinsi Jawa TengahNomor : 81/PWl 11112018
Tanggal :21 Februari 2018
ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, WBK, DAN WBBMDI LINGKUNGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
I
NO. ROLE MODEL NAMA
1. Manajemeh Perubahan Teguh Harjanto
2. Penataan Tata Laksana Adrtan Sholi
3. Penataan Sistem Manajenren SDM Alfiandry
4. Penguatan Akuntabilitas Kiherja Pareng Slamet
5. Penguatan Pengawasan Hasoloah Martalu
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan NasrulWathon
1041984021001
RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
IAHUN 2018
A. DASAR
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM);
2, Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah
memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona
integritas menuju WBIVWBBM.
C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
1. Manajemen Perubahan
Indikator:
1) Penyusunan Tim Kerja
Penyusunan Tlm Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju
WBVWBBM yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Penruakilan,
b. Penentuan anggota tim selain pimpinan (ketua, wakil ketua dan ketua
bidang) melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBIVWBBM
Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju
WBVWBBM dilakukan dengan memperhatikan:
a. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan mulai dari proses
perencanaan pembangunan sampai dengan pengembangannya.
b. Penyusunan dokumen rencana kerja tersebut harus memuat target-target
prioritasyangrelevandengantujuanpembangunanWBVWBBM;
c. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wBvwBBM tersebut
akan disosialisasikan melalui :
- Kegiatan "Pencanangan pembangunan Zona Integritas" yang dihadiri
oleh seluruh pegawai dan media banner'
- Acara do'a bersama setiap Senin pagi'
- Penyusunan notulen pelaksanaan sosialisasi'
3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju wBlvwBBM
pemantauan dan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan:
a. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas
setiaP semester.
b. Monitoring pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang
pembangunanZonalntegritassetiapbulanmelaluirapat.
c. Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja setiap triwulan'
d.Monitoringataspelaksanaanprogramkerjaagenperubahan.
e. Menyusun rekomendasi atas hasil monitoring pelaksanaan pembangunan
Zona Integritas dan rencana kerja masing-masing bidang pembangunan'
4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
a. Menyusun dokumen bukti pelaksanaan terkait contoh oleh pimpinan
(misalnya foto dan penjelasan pelaksanaan finger print Pak Kaper)
b. Menetapkan unsur dan kriteria, sefta personil agen perubahan,termasuk
tim kerja agen Perubahan'
c. Menetapkan program kerja agen perubahan
d. Mnginventarisir agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir yang
sudah berjalan.
e. Menginventarisir dan mengarsipkan notulen rapat pembangunan ZI, dan
melakukan telaah dan penjelasan terkait unsur keterwakilan setiap seksi.
Target:
1) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai Badan
Kepegawaian Daerah dalam membangun zona Integritas menuju
WBVWBBM;
2)TerjadinyaperubahanpolapiklrdanbudayakerjapadaBadanKepegawaian Daerah sesuai usulan sebagai zona integritas menuju
2
WBVWBBM;
3) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Penataan Tata Laksana
Indikator:
1) Prosedur Operasional Tetap (SOP) yang mengacu kepada proses bisnis
Instansi.
Indikatpr tersebut dipenuhi dengan membentuk tim yang memiliki tugas
sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi penerapan SOP;
b. Melakukan pemutakhiran SOP atas kegiatan utama di lingkungan
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
2) E-office/e-government
Indikator e-office dipenuhi melalui:
a. Membangun sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi (SIMA)
b. Membangun sistem kepegawaian berbasis sistem informasi (SISPEDAP,
MAP)
c. Membangun sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi
d. Monev atas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja
unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik setiap
bulan.
3) Keterbukaan Informasi Publik
a. Menerapkan keb'ljakan tentang keterbukaan informasi publik
b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan keb'rjakan
keterbukaan informasi publik.
Target:
1) Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBKAtrBBM;
2) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan
di zona integritas menuju WBIVWBBM.
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Indikator:3
1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai yang sesuai dengan kebutuhan
Perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan merupakan
kewenangan BPKP Pusat yang didasarkan pada peta jabatan dan hasil analisis
beban kerja sesuai Peraturan Kepala BPKP No 1 Tahun 20L7. Hasil analisis
Beban Kerja dan Formasi di Lingkungan BPKP, sesuai dengan Pasal 6,
ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKP.
Oleh karena itu, pemenuhan indikator tersebut melalui:
a. Monitoring dan evaluasi atas penempatan pegawai yang masuk ke
Perwakilan BPKP Provinsi Jateng dikaitkan dengan ABKF dan peningkatan
kinerja Perwakilan,
b. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi.
2) Pola Mutasi Internal
Pemenuhan indikator Pola Mutasi Internal melalui:
a. Revisi atas Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng
Tahun 2010 tentang Keb'rjakan Mutasi.
b. Menyusun Laporan Hasil Monev terhadap kegiatan mutasi (rolling
bidang/bagian)
3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
a. Menyusun kebijakan/SOP pengembangan kompetensi dan Training Need
Analysis (TNA),
b. Menyusun jadwal PKS dengan mengacu pada TNA
c. Menyusun TNA
d. Menyusun kebijakan/SoP pengembangan kompetensi
e. Menyusun jadwal PKS dengan mengacu pada TNA
f. Monitoring dan evaluasi atas hasil pengembangan kompetensi
g. Menyusun Laporan Hasil Monev terhadap hasil pengembangan
kompetensi
4) Penetapan Kinerja Individu
Penetapan Kinerja Individu telah diderivasi dari PKPT dan berbasis sistem
informasi (SKI). Pemenuhan indikator terebut dilaksanakan dengan menyusun
keb'tjakan/SOP pengukuran kinerja individu bulanan dan monitoring SKI
bulanan per Bidang Pengawasan.
5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Eti(Kode Perilaku pegawai
Penegakan Aturan Disiplin/Kode EtilVKode Perilaku dilaksanakan melalui :
a. Pembacaan Aturan perilaku paka kegiatan Doa Besama setiap hari Senin,
b. Penyusunan Laporan GDN setiap bulan.
6) Sistem Informasi Kepegawaian
Pemenuhan Sistem Informasi Kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah
Penyusunan laporan secara periodic setiap bulan.
Target:
1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur
pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM,
2) Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona
Integritas menuju WBK/WBBM,
3) Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona
Integritas menujuWBK/WBBM,
4) Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona
Integritas menujuWBK/WBBM.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Indikator:
1) Keterlibatan Pimpinan
Keterlibatan Pimpinan dalam proses perencanaan akan dipenuhi dengan:
a. Evaluasi dan pemutakhiran SOP Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar
pelaksanaan reviu pimpinan dalam proses perencanaan tahunan,
b. Evaluasi dan pemutakhiran SOP Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai
dasar pelaksanaan reviu pimpinan dalam penetapan kinerja,
c. Penyusunan Laporan RKT dan Laporan Hasil Pengawasan dan Laporan
Gubernur.
2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP)
b. Sosialisasi Pedoman, penyusunan Surat Keputusan Tim Penyusunan
Laporan Bulanan (LapBul).
Target:
1) Meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP ProvinsiJawa Tengah,
2) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
5. Penguatan Pengawasan
I.ndikator:
1) Pengendalian Gratifikasi
Pemenuhan indikator Pengendalian Gratifikasi melalui:
a. Menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi,
b. Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi untuk membantu tugas
pengendalian oleh Kepala Penruakilan,
c. Sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang pengendalian gratifikasi
d. Inventarisasi arsip data PKS tentang pengendalian gratifiksi.
2l Penerapan SPIP
Penerapan SPIP akan dilaksanakan dengan:
a. Pengumpulan dokemen yang sudah dibuat tahun sebelumnya meliputi
Kebijakan SPIP , Register Risiko Tahun 20L7 yang telah dikirim ke Pusat,
RTP tahun 2016 dan Laporan Hasil Evaluasi Penyelengaraan SPIP
Perwakilan BPKP Provinsi Jateng,
b. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan risiko
dan menyusun RTP Tahun 2018 dengan menyertakan Tim Pembangunan
Zona Integritas, Satgas SPIP Perwakilan dan wakil dari masing - masing
bidang pengawasan,
c. Evaluasi dan pemutakhiran atas Register Risiko yang sudah ada,
d. Menyusun Rencana T'indak Pengendalian (RTP) Tahun 2018,
e. Membuat edaran bahwa setiap kegiatan harus dibuat analisis risiko dan
pertimbangan untuk penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan,
t, Membuat formulir Analisa Risiko yang melekat dalam rencana kegiatan
yaitu setiap kegiatan yang akan dilaksanakan telah dilengkapi dengan
peftimbangan risiko yang diambil telah bebas dari risiko dan jika ada
risiko yang harus diambil merupakan risiko minimal,
g. Melakukan internalisasi SPIP
h. Membuat spanduk dan selebaran SPIP
3) Pengaduan Masyarakat
Indikator Pengaduan masyarakat akan dipenuhi dengan:
a. Menyusun Kebijakan Pengaduan Masyarakat untuk tingkat Perwakitan
BPKP Provinsi Jateng dengan mengacu kepada Perka BPKP No. 2 Tahun
2016 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan,
b. Menyusun ketengkapan perangkat yang diperlukan terkait dengan
kebij akan pengaduan masyarakat,
c. Menyusun Surat Keputusan tentang Struktur Penanganan Pengaduan
masyarakat dan uraian tugasnya,
d. Merancang formutir - formutir yang dipertukan serta bentuk pelaporan
yang diperlukan,
e. Metakukan sosiatisasi tentang kebijakan pengaduan masyarakat,
t. Menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan apabita ada usulan
perbaikan terhadap peningkatan kebijakan pengaduan masyarakat,
g. Menyiapkan catatan atas pelaporan pengaduan yang diterima dan
metaporkan kepada pihak-pihak yang tetah ditetapkan,
h. Menyusun jaduat monitoring dan evatuasi atas penerapan kebijakan
pengaduan masyarakat,
i. Metaksanakan monitoring dan evatuasi atas penerapan kebijakan
pengaduan masyarakat,
j. Menyusun Laporan hasil monitoring dan evatuasi penerapan kebijakan
pengaduan masyarakat,
k. Menindaktanjuti hasil evatuasi atas penerapan kebijakan pengaduan
masyarakat,
t. Membuat taporan hasit tindaktanjut hasit evatuasi atas penerapan
kebijakan pengaduan masyarakat.
4) Whistle-Blowing System (WBS)
Pemenuhan lndikator WBS adatah sebagai berikut:
a. Menyusun kebijakan WBS untuk tingkat Perwakitan BPKP Prov Jateng
dengan mengacu kepada Perka BPKP No. 2 Tahun 2016 tentang
Mekanisme Penanganan Pengaduan
b. Menyusun ketengkapan perangkat yang diperlukan terkait dengan
kebijakan WBS
c. Menyusun Surat Keputusan tentang Struktur Penanganan Pengaduan dan
uraian tugas
d. Merancang formutir - formutir yang dipertukan serta bentuk pelaporan
yang dipertukan.
e. Metakukan sosiatisasi tentang WBS
f . Menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan apabita ada usutan
perbaikan terhadap peningkatan kebijakan WBS
g. Menyiapkan catatan atas pelaporan pengaduan yang diterima dan
metaporkan kepada pihak-pihak yang tetah ditetapkan
h. Menyusun jaduat monitoring dan evatuasi atas penerapan WBS
i. Melaksanakan monitoring dan evatuasi atas penerapan WBS.
j. Menyusun Laporan hasil monitoring dan evatuasi penerapan WBS
k. Menindaktanjuti hasit evaluasi atas penerapan WBS
[. Membuat laporan hasit tindaktanjut hasil evatuasi atas penerapan WBS
5) Penanganan Benturan Kepentingan
Pemenuhan lndikator Benturan Kepentingan adatah sebagai berikut:
a. Pemetaan dan ldentifikasi benturan Kepentingan datam Tugas utama
b. Penyusunan Pedoman penanganan Benturan Kepentingan
c. Sositaisasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
d. SOP Penanganan Benturan Kepentingan
e. Sosiatisasi SOP Penanganan Benturan Kepentingan
t. Evaluasi lmptementasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
g. Laporan Evatuasi lmptementasi Penanganan Benturan Kepentingan
h. Tindak lanjut atas laporan Penanganan Benturan Kepentingan
Tarqet:
1) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara,
2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan,
3) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
6, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pubtik
1) Standar pelayanan
Pemenuhan indikator Standar Pelayanan akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Menyusun Standar Pelayanan Penruakilan yang mengacu pada Standar
Pelayanan yang berlaku di BPKP Pusat,
b. Publikasi Standar Pelayanan melalui Perwakilan melalui Sosialisasi (PPM),
Kegiatan Doa Bersama, Banner dan Website Perwakilan BPKP Provinsi
Jateng.
c. Koordinasi dengan Tim Pembangunan Bidang Penataan Tata Laksana
untuk memastikan bahwa terdapat SOP bagi pelaksanaan Standar
Pelayanan.
d. Reviu dan pemutakhiran atas Standar Pelayanan dan SOP Pelaksanaannya.
2) Budaya PelaYanan Prima
Pemenuhan indikator Budaya Pelayanan Prima dilakukan dengan:
a. Mendapatkan dan mengkompilasi hasil sosialisasi tentang penerapan
budaya pelayanan prima dan notulen sosialisasi dari masing-masing bidang
pengawasan/tata usaha,
b. Menginformasikan jenis pelayanan melalui papan pengumuman dan
website,
c. Mendapatkan dan mempublikasikan aturan sistem reward dan punishment.
3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan dilaksanakan dengan:
a. Melaksanakan suruey kepuasan atas pelayanan kepada stakeholders,
b. Menginformasikan hasil suruey melalui papan pengumuman dan website,
c. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan.
Target:
1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
2) Terciptanya standarisasi pelayanan di masing -masing bidang pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah,
3) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan
publik.
Ketua tim Penyelenggara
161993031001