6 negara hukum dan demokrasi
-
Upload
nuelnuel11 -
Category
Documents
-
view
3.929 -
download
3
Transcript of 6 negara hukum dan demokrasi
Negara Hukum Dan Negara Hukum Dan Demokrasi Demokrasi
Ngesti D. PrasetyoNgesti D. Prasetyo
Mengapa Suatu Negara dikatakan Mengapa Suatu Negara dikatakan menjalankan demokrasi Jika :menjalankan demokrasi Jika :
Adanya kebebasan membentuk perkumpulan Adanya kebebasan menyatakan pendapat Adanya hak suara dalam pemilu Adanya kesempatan untuk di pilih untuk
menduduki jabatan tertentu Terdapat berbagai sumber informasi Adanya pemilihan yang bebas dan jujur Kebijakan lembaga negara tergantung kehendak
rakyat.
Ciri Negara Demokratis Ciri Negara Demokratis (Afan Gaffar) :(Afan Gaffar) :
Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat Penyelenggaraan kekuasaan secara
bertanggungjwab Adanya partisipasi langsung atau tidak langsung Rotasi Kekuasaan Pemilu Kebebasan di jadikan hak-hak dasar manusia.
Asas-asas demokratis yang Asas-asas demokratis yang melandasi Negara Hukum :melandasi Negara Hukum :
Asas hak-hak politikAsas mayoritasAsas perwakilanAsas pertanggungjawabanAsas publik
Konsep Negara HukumKonsep Negara Hukum
Unsur Dalam Negara Unsur Dalam Negara Hukum:Hukum:
Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.
Norma objektif atau disebut hukum tidak hanya memenuhi syarat formal namun secara substantif harus adil dan responsif.
Alasan mendasar negara Alasan mendasar negara dijalankan berdasarkan hukum:dijalankan berdasarkan hukum:
Kepastian HukumTuntutan perlakuan yang samaLegitimasi demokratisTuntutan akal budi.
Ciri-ciri Negara HukumCiri-ciri Negara Hukum
Franz Magnis Suseno, ciri-ciri negara hukum:
kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif berdasarkan UUD yang menjamin HAM dan pembagian kekuasaan
Ciri-ciri negara hukum menurut International Ciri-ciri negara hukum menurut International
Comission of Jurists di Bangkok 1965:Comission of Jurists di Bangkok 1965: Perlindungan konstitusional, yaitu adanya
jaminan HAM dalam konstitusi dan prosedur memperoleh perlindungan HAM.
Badan kehakiman yang bebas dan mandiriPemilu yang bebasKebebasan menyatakan pendapatKebebasan berserikatAdanya pendidikan kewarganegaraan
RechsstaatRechsstaat
Rechsstaat : di mulai abad 19 di Jerman, Karakteristiknya :
1. Berangkat dari perjuangan menentang absolutisme (revolusioner)
2. Kontinental (civil law)
3. Administratif
Ciri-ciri Rechsstaat :Ciri-ciri Rechsstaat :
Adanya Undang-undang DasarAdanya pembagian kekuasaan negaraAdanya pengakuan Hak-hak kebebasan
Rakyat
Ciri-ciri Rechtsstaat Ciri-ciri Rechtsstaat (Menurut Stahl):(Menurut Stahl):
Perlindungan terhadap HAMPemisahan dan pembagian kekuasaan
negara untuk menjamin perlindungan HAMPemerintahan berdasarkan peraturanAdanya peradilan administrasi
Burkens : Syarat Rechsstaat Burkens : Syarat Rechsstaat
Asas legalitasPembagian kekuasaanPerlindungan hukum terhadap hak-hak
dasarPengawasan peradilan
RechsstaatRechsstaat
Terbagi menjadi
1. Liberal – Rechsstaat
2. Sociale – Rechsstaat
Prinsip Dasar liberal – Prinsip Dasar liberal – RechsstaatRechsstaat
Pemisahan Negara dan masyarakat sipilAdanya jaminan atas hak-hak kebebasan
sipilAsas legalitasBirokrasi dan Kekuasaan kehakiman yang
netralPerlindungan Hukum bagi rakyatPembagian kekuasaan
Prinsip Dasar Sociale – Prinsip Dasar Sociale – RechsstaatRechsstaat
Perlindungan terhadap hak sosial, ekonomi dan hak budaya
Asas publik diartikan berbasis masyarakatAsas legalitasKepentingan Seluruh Masyarakat
Konsep The Rule of lawKonsep The Rule of law
The Rule of law : A.V Dicey 1885 di Inggris.
Evolusioner(comon law)Judicial
Makna The Rule of law :Makna The Rule of law :
Supremasi absolutPersamaan di hadapan hukumHukum Konstitusi adalah konsekwensi dari
hak-hak individu
Ciri-ciri the rule of law Ciri-ciri the rule of law (menurut AV Dicey) ;(menurut AV Dicey) ;
Supremasi aturan-aturan hukumKesamaan kedudukan di depan hukumJaminan perlindungan HAM
BENTUK-BENTUK BENTUK-BENTUK NEGARA HUKUMNEGARA HUKUM
NEGARA HUKUM FORMALNEGARA HUKUM MATERIIL
Negara Hukum Formal Negara Hukum Formal Negara hukum formal berkembang pada abad XIX Menitik beratkan pada indiviadualisme Pemerintah sebagai nachwachtersstaat (penjaga malam)
yang tugas melaksanakan keputusan-keputusan parlemen yang dituangkan dalam undang-undang.
Pemerintah dituntut untuk pasif dan hanya sebagai wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dituangkan dalam undang-undang agar tidak terjadi absolutisme.
Akibat dari negara formal ini adalah kesenjangan ekonomi dan sosial.
Negara Hukum MateriilNegara Hukum Materiil
Pertengahan abad XX muncul gagasan negara hukum materiil (welfare state).
Pemerintah justru bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya
Pemerintah turut campur dalam kegiatan masyarakat dan tidak boleh pasif.