6 Kelompok 6 - Laporan Pemeriksaan Keuangan
-
Upload
alfian-dwi-chandra -
Category
Documents
-
view
31 -
download
2
description
Transcript of 6 Kelompok 6 - Laporan Pemeriksaan Keuangan
-
LAPORAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN
Disusun oleh:
1. Bayu Dwi Nurcahyo (06) 2. Mira Rosida (13) 3. Nurtina Rahma Fahriza (20) 4. Triesna Eka Putri (27)
9D Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
2014
-
1
A. STANDAR PELAPORAN SPAP Untuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat standar
pelaporan SPAP yang ditetapkan IAI berikut ini:
a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku
secara komprehensif.
b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip
akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan
penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali
dinyatakan lain dalam laporan audit.
d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara
keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika
pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus
Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan berikut ini:
a. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan
b. Pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Pelaporan tentang pengendalian intern
d. Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab
e. Pelaporan informasi rahasia
f. Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan
B. STANDAR PELAPORAN TAMBAHAN 1. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Pemeriksaan
Pernyataan standar pelaporan tambahan pertama adalah: Laporan hasil pemeriksaan
harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan.
Pernyataan standar ini mengacu kepada standar pemeriksaan yang berlaku, yang harus
diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti
Standar Pemeriksaan, pemeriksa dilarang untuk menyatakan demikian. Dalam situasi demikian,
-
2
pemeriksa harus mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya standar pemeriksaan tersebut dan
dampaknya terhadap hasil pemeriksaan.
Standar Pemeriksaan memberlakukan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAI dengan
beberapa penyesuaian. Pernyataan standar yang
Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan tercantum dalam Standar Pemeriksaan
merupakan tambahan. Apabila suatu pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar
Pemeriksaan maka pemeriksaan tersebut dengan sendirinya telah memenuhi Standar Audit yang
ditetapkan oleh IAI.
Suatu entitas yang diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan mungkin juga membutuhkan
pemeriksa untuk menerbitkan laporan pemeriksaan keuangan untuk tujuan lain, misalnya, entitas
yang diperiksa membutuhkan laporan keuangan yang telah diperiksa untuk menerbitkan obligasi
atau untuk tujuan lainnya. Standar pemeriksaan ini tidak melarang pemeriksa untuk menerbitkan
laporan lain yang terpisah.
2. Pelaporan Tentang Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pernyataan standar pelaporan tambahan kedua adalah : Laporan hasil pemeriksaan atas
laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan
material terhadap penyajian laporan keuangan.
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan
dalam pemeriksaan keuangan, dimuat dalam laporan atas kepatuhan.
Apabila pemeriksa tidak menemukan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksa tidak menerbitkan laporan atas
kepatuhan.
Apabila pemeriksa menerbitkan laporan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus memuat suatu
paragraf yang merujuk kepada laporan tersebut.
Laporan atas kepatuhan mengungkapkan: (1) ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi,
-
3
pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak
pidana, dan (2) ketidakpatutan yang signifikan.
Pelaporan Mengenai Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
Ketidakpatutan. Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk mempertimbangkan
dampak kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan
terhadap laporan hasil pemeriksaan serta meyakinkan bahwa hal tersebut telah diinformasikan
kepada lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen/pemerintah
seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas.
Dalam melaporkan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan atau ketidakpatutan, pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut secara lugas dan
jelas dalam perspektif yang wajar. Untuk memberikan dasar bagi pengguna laporan hasil
pemeriksaan dalam mempertimbangkan kejadian dan konsekuensi atas kondisi tersebut, hal-hal
yang diidentifikasi harus dihubungkan dengan hasil pemeriksaan secara keseluruhan, dan jika
memungkinkan, perlu dinyatakan dalam nilai satuan mata uang.
Sejauh memungkinkan, dalam menyajikan temuan mengenai kecurangan, penyimpangan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketidakpatutan, pemeriksa harus
mengembangkan unsur-unsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab. Dalam mengembangkan temuan
tersebut, pemeriksa agar menggunakan patokan seperti dalam mengembangkan temuan mengenai
kelemahan pengendalian intern.
Pelaporan Langsung tentang Kecurangan dan atau Penyimpangan dari Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk
melaporkan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada
pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
Dalam hal pemeriksa menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan dari
ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK
harus menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada penasehat hukum
apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang penyimpangan dari
ketentuanperaturan perundang-undangan tersebut akan mengganggu suatu proses penyidikan atau
proses peradilan. Apabila laporan hasil pemeriksaan akan mengganggu proses penyidikan atau
-
4
peradilan tersebut, BPK harus membatasi laporannya, misalnya pada hal-hal yang telah diketahui
oleh umum (masyarakat).
3. Pelaporan Tentang Pengendalian Intern Menurut SPKN, standar pelaporan tambahan yang ketiga adalah Laporan atas
pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern atas
pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Contoh yang
dimaksud dengan kondisi yang dapat dilaporkan dirumuskan dalam SPAP sebagai berikut:
a. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak.
b. Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau
output dari suatu sistem.
c. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva.
d. Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan aktiva.
e. Bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat sesuai dengan
tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa, karena kesalahan penerapan
prosedur pengendalian.
f. Bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang-orang yang
mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh sistem tersebut.
g. Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian intern,
seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatan rekonsiliasi tidak tepat waktu.
h. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat kesadaran yang
memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut.
i. Kelemahan yang signifikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat
mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak
langsung dan material atas laporan keuangan.
j. Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi pemantauan
tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu memperbaiki kekurangan-kekurangan
dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah diketahui.
-
5
Sejauh memungkinkan, dalam menyajikan temuan mengenai kelemahan pengendalian
intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengembangkan unsur-unsur kondisi, kriteria,
akibat, dan sebab untuk membantu manajemen entitas yang diperiksa atau pihak berwenang
dalam memahami perlunya mengambil tindakan perbaikan. Berikut ini adalah pedoman dalam
melaporkan unsur-unsur temuan:
a. Kondisi; memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan pemeriksa di lapangan.
Pelaporan lingkup atau kedalaman dari kondisi dapat membantu pengguna laporan dalam
memperoleh perspektif yang wajar.
b. Kriteria; memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil
pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan. Kriteria akan mudah
dipahami apabila dinyatakan secara wajar, eksplisit, dan lengkap, dan sumber dari kriteria
dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan.
c. Akibat; memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari
perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa (kondisi) dan apa yang seharusnya
(kriteria). Akibat lebih mudah dipahami bila dinyatakan secara jelas, terinci, dan apabila
memungkinkan, dinyatakan dalam angka. Signifikansi dari akibat yang dilaporkan
ditunjukkan oleh bukti yang meyakinkan.
d. Sebab; memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber
perbedaan antara kondisi dan kriteria. Dalam melaporkan sebab, pemeriksa harus
mempertimbangkan apakah bukti yang ada dapat memberikan argumen yang meyakinkan
dan masuk akal bahwa sebab yang diungkapkan-merupakan faktor utama terjadinya
perbedaan. Pemeriksa juga perlu mempertimbangkan apakah sebab yang diungkapkan dapat
menjadi dasar pemberian rekomendasi.
Dalam situasi temuan terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dimana tidak dapat ditetapkan dengan logis penyebab temuan tersebut, pemeriksa tidak
diharuskan untuk mengungkapkan unsur sebab ini. Apabila pemeriksa mendeteksi adanya
kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang merupakan kondisi yang
dapat dilaporkan, pemeriksa harus mengkomunikasikan secara tertulis kelemahan tersebut
kepada entitas yang diperiksa melalui laporan tentang pengendalian intern.
-
6
4. Pelaporan Tanggapan Dari Pejabat Yang Bertanggung Jawab Menurut SPKN, standar pelaporan tambahan yang keempat adalah Laporan hasil
pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan,
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus
dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas
yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang
direncanakan.
Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan telah
dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapatkan reviu dan tanggapan dari
pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa.
Tanggapan atau pendapat dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup
kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan
perundang undangan, atau ketidakpatutan yang dilaporkan oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan
perbaikan yang direncanakan.
Pemeriksa harus memuat komentar pejabat tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya.
Pemeriksa harus meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis
terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi, termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan
oleh manajemen entitas yang diperiksa.
Tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi secara seimbang dan obyektif. Tanggapan
yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai
alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau rekomendasi yang berkaitan.
Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan atau
rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak
benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi, maka
pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan
perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara
seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa
berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.
5. Pelaporan Informasi Rahasia
-
7
Menurut SPKN, standar pelaporan tambahan yang kelima adalah Informasi rahasia
yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diungkapkan kepada
umum tidak diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Namun laporan hasil
pemeriksaan harus mengungkapkan sifat informasi yang tidak dilaporkan tersebut dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dilaporkannya
informasi tersebut.
Informasi tertentu dapat dilarang untuk diungkapkan kepada umum oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut mungkin hanya dapat diberikan kepada pihak
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk
mengetahuinya.
Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publik dapat juga mengakibatkan informasi
tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Sebagai contoh, informasi
rinci tentang pengamanan komputer untuk suatu program dapat dikeluarkan dari pelaporan publik
guna mencegah penyalahgunaan informasi tersebut. Dalam situasi tersebut, BPK dapat
menerbitkan satu laporan resmi yang berisi informasi di atas dan mendistribusikannya kepada
pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Apabila memungkinkan, BPK dapat berkonsultasi dengan konsultan hukum mengenai
ketentuan, permintaan atau keadaan yang menyebabkan tidak diungkapkannya informasi tertentu
dalam laporan hasil pemeriksaan. Pertimbangan Pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya
informasi tertentu tersebut harus mengacu kepada kepentingan publik.
Jika situasi mengharuskan penghilangan informasi tertentu, pemeriksa harus
mempertimbangkan apakah penghilangan tersebut dapat mengganggu hasil pemeriksaan atau
melanggar hukum. Jika pemeriksa memutuskan untuk menghilangkan informasi tertentu,
pemeriksa harus menyatakan sifat informasi yang dihilangkan dan alasan penghilangan tersebut.
6. Penerbitan Dan Pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan Menurut SPKN, standar pelaporan tambahan yang keempat adalah Laporan hasil
pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang
mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung
-
8
jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang
diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang
berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam hal yang
diperiksa merupakan rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan
kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan hasil pemeriksaan tersebut.
Apabila akuntan publik atau pihak lain yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan
berdasarkan Standar Pemeriksaan, akuntan publik atau pihak lain tersebut harus memastikan
bahwa laporan hasil pemeriksaan didistribusikan secara memadai. Jika akuntan publik tersebut
ditugasi untuk mendistribusikan laporan hasil pemeriksaannya, maka perikatan/penugasan
tersebut harus menyebutkan pihak yang harus menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut.
Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, namun pemeriksa tidak
mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa harus membuat catatan yang
mengikhtisarkan hasil pekerjaannya sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan
penghentian pemeriksaan. Pemeriksa juga harus mengkomunikasikan secara tertulis alasan
penghentian pemeriksaan tersebut kepada manajemen entitas yang diperiksa, entitas yang
meminta pemeriksaan tersebut, atau pejabat lain yang berwenang.
C. LANGKAH-LANGKAH DALAM PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
1. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Konsep LHP disusun oleh ketua tim pemeriksa dan disupervisi oleh pengendali teknis. Di
dalam penyusunan konsep LHP, hal-hal berikut menjadi perhatian ketua tim dan pengendali
teknis yaitu:
(a) jenis LHP,
(b) jenis opini,
(c) dasar penetapan opini,
(d) pelaporan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
-
9
(e) pelaporan tentang sistem pengendalian intern, dan
(f) penanda tangan LHP.
Jenis LHP Keuangan atas Laporan Keuangan terdiri atas :
1) LHP atas Laporan Keuangan;
2) Laporan atas Kepatuhan;
3) Laporan atas Pengendalian Intern.
Pemeriksa dapat menyampaikan laporan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Contoh:
pemeriksa dapat menyampaikan hasil analisis transparansi fiskal pada pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.
LHP atas Laporan Keuangan merupakan laporan utama. Laporan ini mengungkapkan:
a) Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkapkan kewajaran atas Laporan Keuangan
memuat:
(1) judul Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan,
(2) dasar pemeriksaan,
(3) tanggung jawab pemeriksa, kecuali untuk opini tidak dapat menyatakan pendapat,
(4) tanggung jawab penyusunan Laporan Keuangan,
(5) standar pemeriksaan dan keyakinan pemeriksa untuk memberikan pendapat, kecuali
opini tidak dapat menyatakan pendapat,
(6) alasan opini pengecualian/tidak menyatakan pendapat/tidak wajar (termasuk kelemahan
SPI dan/atau temuan kepatuhan yang terkait secara material terhadap kewajaran
penyajian Laporan Keuangan jika ada,
(7) paragraf rujukan tentang penerbitan laporan atas kepatuhan dan laporan atas
pengendalian intern jika ada,
(8) opini,
(9) tempat dan tanggal penanda-tanganan LHP, dan
(10) tanda tangan, nama penandatangan, dan nomor register akuntan.
-
10
b) Laporan Keuangan yang terdiri Neraca, Laba/Rugi, LRA, Laporan Arus Kas serta Catatan
atas Laporan Keuangan.
c) Gambaran umum pemeriksaan yang memuat tentang:
(1) dasar hukum pemeriksaan,
(2) tujuan pemeriksaan,
(3) sasaran pemeriksaan,
(4) standar pemeriksaan,
(5) metode pemeriksaan,
(6) waktu pemeriksaan,
(7) obyek pemeriksaan, dan
(8) batasan pemeriksaan.
Apabila laporan tentang kepatuhan dan atau laporan atas pengendalian intern diterbitkan,
maka LHP yang memuat opini harus menjelaskan bahwa pemeriksa juga menerbitkan laporan-
laporan tersebut.
Opini terhadap kewajaran atas Laporan Keuangan yang dapat diberikan adalah salah satu
di antara empat opini sebagai berikut.
a) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Opini Wajar Tanpa Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara
wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi.
b) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Opini Wajar Dengan Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara
wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi, kecuali dampak hal-hal yang
berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal-hal yang dikecualikan dinyatakan dalam LHP
yang memuat opini tersebut
c) Tidak Wajar (adverse opinion)
Opini Tidak Wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar posisi
keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi.
-
11
d) Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Dapat Menyatakan Pendapat (disclaimer opinion)
Opini Tidak Dapat Menyatakan Pendapat menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat
diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi.
Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan/atau
terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang menyebabkan menolak atau
tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam LHP yang memuat opini tersebut.
Dasar penetapan opini atas Laporan Keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan (1)
Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 dan (2) Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan pada Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004, opini merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
(i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
(ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),
(iii) kepatuhan perundang-undangan, dan
(iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
Di samping itu, di dalam penetapan opini, pemeriksa mempertimbangkan SPKN, tingkat
kesesuaian, dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dikaitkan dengan tingkat
materialitas yang telah ditetapkan, tanggapan entitas atas hasil pemeriksaan, dan surat
representasi.
Dalam proses penyusunan konsep LHP, pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas
laporan keuangan harus mempertimbangkan dampak hasil pemeriksaannya tersebut.
Pelaporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada standar
pemeriksaan, pemeriksa dalam melakukan pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangan-
undangan yang berlaku harus melaksanakan hal-hal berikut ini.
a) Merancang pemeriksaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi
ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan.
-
12
b) Merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi kesalahan/
kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur
perbuatan melanggar/melawan hukum yang material.
c) Waspada terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik
secara langsung maupun tidak langsung. Jika informasi khusus yang telah diterima oleh
pemeriksa memberikan bukti tentang adanya kemungkinan unsur perbuatan
melanggar/melawan hukum yang secara tidak langsung berdampak material terhadap laporan
keuangan, maka pemeriksa harus menerapkan prosedur audit yang secara khusus ditujukan
untuk memastikan apakah suatu unsur perbuatan melanggar/melawan hukum telah terjadi.
Dalam hal ditemukan atau diduga ada unsur pelanggaran hukum, pemeriksa
mengungkapkan unsur atau dugaan pelanggaran hukum tersebut dalam LHP terkait dengan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengungkapan ketidakpatuhan yang perlu dilaporkan dilakukan sebagai berikut.
a) Apabila ketidakpatuhan tersebut secara material berpengaruh pada kewajaran laporan
keuangan, pemeriksa mengungkapkan uraian singkat ketidakpatuhan tersebut dalam LHP
yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan sebagai alasan pemberian opini.
b) Pengungkapan semua temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang ditemukan selama pemeriksaan secara terinci dilaporkan dalam Laporan atas Kepatuhan
dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan.
LHP tentang kepatuhan dapat mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi,
pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak
pidana serta ketidakpatuhan yang signifikan.
Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan laporan keuangan merupakan
laporan tambahan yang sifatnya opsional yang berarti diterbitkan jika dan hanya jika ditemukan
ketidakpatuhan selama pemeriksa melakukan pemeriksaan keuangan. Laporan ini memuat:
a) resume, yang memuat:
(1) judul Resume,
-
13
(2) dasar pemeriksaan,
(3) standar pemeriksaan serta kewajiban pelaporan atas ketidakpatuhan yang ditemukan, (4)
(4) paragraf tentang rujukan LHP yang memuat opini dan LHP atas efektifitas SPI,
(5) pokok-pokok temuan ketidakpatuhan,
(6) Rekomendasi yang diberikan,
(7) tempat dan tanggal penandatanganan LHP, dan
(8) tanda tangan, nama penanda tangan, dan nomor register akuntan.
b) TP yang memaparkan semua temuan-temuan ketidakpatuhan yang memuat:
(1) kondisi yang perlu dijelaskan;
(2) kriteria dan atau kondisi yang seharusnya terjadi;
(3) akibat (dampak) yang akan terjadi karena adanya varian/perbedaan antara kondisi dan
kriteria.
(4) sebab (alasan) terjadinya varian/perbedaan antara kondisi dan kriteria
Pelaporan Sistem Pengendalian Intern meliputi efektivitas sistem pengendalian intern
terkait laporan keuangan. Pengungkapan temuan pengendalian intern yang perlu dilaporkan
dilakukan sebagai berikut.
a) Apabila temuan pengendalian intern tersebut secara material berpengaruh pada kewajaran
laporan keuangan, pemeriksa mengungkapkan uraian singkat temuan tersebut dalam LHP
yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan sebagai alasan pemberian opini.
b) Pengungkapan semua temuan pengendalian intern secara terinci dilaporkan dalam Laporan
atas Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan laporan keuangan.
Laporan atas Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan ini
bersifat opsional yang berarti diterbitkan jika dan hanya jika ditemukan kelemahan-kelemahan
pengendalian intern selama pelaksanaan pemeriksaan. Laporan ini memuat:
a) Resume yang memuat:
(1) judul Resume,
(2) dasar pemeriksaan,
-
14
(3) standar pemeriksaan serta kewajiban pelaporan atas ketidakpatuhan yang ditemukan,
(4) paragraf tentang rujukan LHP yang memuat opini dan LHP kepatuhan,
(5) pokok-pokok temuan ketidakpatuhan,
(6) rekomendasi yang diberikan,
(7) tempat dan tanggal penandatanganan LHP, dan
(8) tanda tangan, nama penanda tangan, dan nomor register akuntan.
b) Gambaran umum Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan.
c) TP atas Sistem Pengendalian Intern dengan mengungkapkan:
(1) kondisi yang perlu dijelaskan;
(2) kriteria dan atau kondisi yang seharusnya terjadi;
(3) akibat (dampak) yang akan terjadi karena adanya varian/perbedaan antara kondisi dan
kriteria.
(4) sebab (alasan) terjadinya varian/perbedaan antara kondisi dan kriteria;
2. Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Penanggung Jawab Pernyataan standar pelaporan tambahan keempat adalah: Laporan hasil pemeriksaan
yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan
dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi
tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang
diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.
Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan telah
dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapatkan reviu dan tanggapan dari
pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan atau pendapat dari
pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup kelemahan dalam pengendalian intern,
kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
ketidakpatutan yang dilaporkan oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan perbaikan yang
direncanakan. Pemeriksa harus memuat komentar pejabat tersebut dalam laporan hasil
pemeriksaannya.
-
15
Pemeriksa harus meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan
tertulis terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi, termasuk tindakan perbaikan yang
direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa. Tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi
secara seimbang dan obyektif. Tanggapan yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan
perbaikan tidak boleh diterima sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau
rekomendasi yang berkaitan.
Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan atau
rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak
benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi, maka
pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan
perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara
seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa
berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.
3. Penyampaian Dan Pembahasan Konsep Hasil Pemeriksaan Dengan Pejabat Entitas Yang Berwenang
Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab harus disampaikan kepada pimpinan
entitas sebelum batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diperiksa sesuai
ketentuan yang berlaku bagi entitas.
Penyampaian konsep LHP tersebut harus mempertimbangkan waktu bagi entitas untuk
melakukan pemahaman dan pembahasan bersama dengan BPK dan proses penyelesaian LHP
secara keseluruhan sebelum batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan yang telah
diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku bagi entitas.
Konsep LHP yang disampaikan telah berisi opini hasil pemeriksaan dan saran-saran untuk
temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian intern.
Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab dibahas bersama dengan pimpinan
entitas yang diperiksa. Pembahasan konsep LHP dengan pejabat entitas yang diperiksa
diselenggarakan oleh penanggung jawab dan dilakukan untuk membicarakan kesimpulan hasil
pemeriksaan secara keseluruhan, dan kemungkinan tindak lanjut yang akan dilakukan.
-
16
Pembahasan konsep LHP dilakukan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau di kantor
pusat entitas yang diperiksa atau dalam bentuk lainnya. Seluruh hasil pembahasan
didokumentasikan dalam Risalah Pembahasan yang disimpan di dalam KKP.
4. Perolehan Surat Representasi Sesuai SPAP SA Seksi 333 [PSA No.17] tentang Representasi Manajemen, pemeriksa
harus memperoleh surat representasi yang dilampiri dengan laporan keuangan. Surat representasi
tersebut menggambarkan representasi resmi dan tertulis dari pimpinan entitas atas berbagai
keterangan, data, informasi, dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan
berlangsung. Surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan/manajemen entitas yang
diperiksa. Jika terjadi perubahan substansi isi surat representasi yang dilakukan pimpinan entitas,
maka pemeriksa harus mempertimbangkan apakah perubahan tersebut akan berdampak material
terhadap pertanggungjawaban pembuatan laporan keuangan. Hal tersebut akan mempengaruhi
opini.
Apabila surat representasi dan lampirannya tidak diperoleh sampai dengan penerbitan
LHP, ketua tim pemeriksa dan pengendali teknis menyampaikan LHP dengan opini tidak dapat
menyatakan pendapat kepada penanggung jawab untuk disetujui. Surat tersebut harus
ditandatangani menteri/pimpinan lembaga dan diberi tanggal yang sama dengan tanggal
pembahasan konsep LHP atau tanggal LHP.
5. Penyusunan Konsep Akhir Dan Penyampaian LHP Berdasarkan hasil pembahasan atas konsep LHP tersebut, tim pemeriksa menyusun
konsep akhir LHP. Konsep akhir tersebut disupervisi oleh pengendali teknis dan ditandatangani
oleh penanda tangan LHP. Penanggung jawab pemeriksaan bersama dengan pengendali teknis,
dan ketua tim membahas konsep akhir LHP laporan keuangan.
Selanjutnya konsep akhir LHP tersebut dibahas bersama penanggung jawab dan Anggota
Badan untuk mendapatkan arahan dan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, LHP atas
laporan keuangan ditandatangani oleh Badan/kuasanya yang memenuhi syarat.
-
17
LHP laporan keuangan diberi tanggal sesuai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan
atau tanggal pembahasan konsep LHP dengan pejabat entitas yang berwenang atau sama dengan
tanggal surat representasi.
Penandatangan LHP Keuangan adalah Badan, dengan memperhatikan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Namun, dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan pelimpahan
tugas, maka LHP atas laporan keuangan ditandatangani oleh penanggung jawab pemeriksaan
yang ditetapkan dalam surat tugas. Kriteria atau kualifikasi penanggung jawab pemeriksaan atas
Laporan Keuangan telah diatur dalam kebutuhan tim pemeriksaan.
Apabila Badan Pemeriksa Keuangan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan
pemeriksaan atas Laporan Keuangan untuk dan atas nama BPK, maka penanda tangan LHP
adalah rekan yang menjadi penanggung jawab pemeriksaan tersebut.
Penandatanganan laporan tersebut harus melalui kendali mutu (quality controll) secara
berjenjang dari tingkat pemeriksa, ketua tim pemeriksa, dan pengendali teknis yang tertuang
dalam kertas kerja pemeriksaan serta memenuhi proses keyakinan mutu (qualit assurance)
LHP yang telah ditandatangani tersebut disampaikan kepada pemilik kepentingan atau
wakil pemilik/stakeholders, dan pimpinan/pengurus entitas yang diperiksa. Laporan tersebut
disampaikan pula kepada: (a) Anggota/Pembina Keuangan Negara, (b) Auditor Utama Keuangan
Negara, (c) Inspektur Utama, dan (d) Kepala Biro Pengolahan Data Elektronik (soft copy) untuk
dimuat dalam website Badan Pemeriksa Keuangan.
-
18
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang
Panduan Manajemen Pemeriksaan.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-III.2/5/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.