6 .1. PERAN STRATEGIS DARI PENGADAAN BARANG/ JASA NEGARA/ PEMERINTAH
description
Transcript of 6 .1. PERAN STRATEGIS DARI PENGADAAN BARANG/ JASA NEGARA/ PEMERINTAH
Dana yg cukup besar dlm APBN/APBD th 2007+/- Rp. 230 triliun mempergunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah;
Uang negara yg cukup besar yg dikelola BUMN/kegiatan yg dibiayai dana publik, yang belum mempergunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, misal: sektor migas US$ 9 milyar/tahun, PLN - Rp. 33 Triliun/tahun (BI, BUMN, BUMD yg lain?);
Sangat strategis utk dipergunakan ikut menentukan perilaku birokrat dan dunia usaha, dalam usaha utk: pengembangan industri & produksi dalam negeri, birokrat lebih profesional & menegakkan akuntabilitas, mendorong daya saing dunia usaha)
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.1. PERAN STRATEGIS DARI PENGADAAN BARANG/ JASA NEGARA/ PEMERINTAH
96
Pembuatan owner estimate (HPS) yg belum akurat, yg cenderung lebih tinggi dari harga pasar;
Pengaturan proses mengadaan, sebelum proses berjalan sudah ditentukan siapa pemenangnya (bisa perintah atasan);
Panitia menambah persyaratan yg tidak perlu, yg membatasi jumlah peserta
Spesifikasi teknis sudah mengarah kepada produk/pengusaha tertentu;
Pengumuman pengadaan yang tidak dilakukan dengan baik;
Penentuan waktu pengadaan yg tidak rasional
Rumusan (formula) evaluasi penawaran yg tidak tercantum jelas dalam dokumen pengadaan;
Sanggahan peserta tidak dilakukan penelitian dan penyelesaian dng baik;
Pada akhirnya pemerintah selalu membeli harga lebih mahal dari harga pasar
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.2. PRAKTEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG SEKARANG MASIH BANYAK
TERJADI
97
KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003 DAN
PERPRES NO. 8/ TAHUN 2006
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.3. BAGAIMANA SISTEM YANG SEKARANG MENCOBA MENGATASI/MEMPERBAIKI
98
Efisien Efektif Adil & non diskriminatif Terbuka & bersaing secara sehat Transparan Akuntabel
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.4. MENGANUT PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
99
1. Mewujudkan efisiensi (mencapai harga pasar);
2. Menghilangkan/meminimalkan kkn dengan pengadaan yg lebih terbuka/transparan;
3. Mewujudkan persaingan sehat, yg pada gilirannya mendorong daya saing bangsa (one country, one nation, one market).
SISTEM & PROSEDUR YG DIHARAPKAN MAMPU
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.5. KEPPRES NO. 80 / 2003
100
Dikeluarkan dengan cara :
Swakelola
Mempergunakan Penyedia
Barang/Jasa
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.6. PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
101
1. Dilaksanakan Oleh Pengguna Barang/Jasa;
2. Instansi Pemerintah
3. Kelompok Masyarakat/LSM Penerima Hibah.
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.7. SWAKELOLA
102
1. Pelelangan/seleksi umum
2. Pelelangan/seleksi terbatas
3. Pemilihan langsung
4. Penunjukan langasung
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.8. KEPPRES NO. 80/ TAHUN 2003 YANG DILAKSANAKAN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA
103
1. Pengadaan pada prinsipnya harus melalui pelelangan umum
2. Penunjukan langsung hanya boleh untuk nilai < Rp 50 jt, keadaan darurat, pemegang hak patent, rahasia
3. Pemilihan langsung hanya < Rp 100 jt
4. Pelelangan terbatas hanya untuk pekerjaan yg hanya mampu dikerjakan oleh beberapa penyedia barang/jasa (dlm pengumumannya menyebutkan penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut.)
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.9. KEPPRES NO.80/2003 (METODA PENGADAAN)
104
DALAM HAL PENUNJUKAN LANGSUNGHARUS MEMENUHI KEADAAN TERTENTU:
1. Penanganan darurat
2. Pekerjaan yg perlu dirahasiakan
3. Pekerjaan berskala kecil
4. Pengadaan barang/jasa khusus
Tarif resmi
Spesifik
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.10. PENUNJUKAN LANGSUNG
105
1. Tidak boleh ada pembatasan wilayah operasi badan usaha
2. Penyederhanaan segmentasi pasar
3. Perusahaan yg selama 4 (empat) tahun tidak pernah dapat kontrak, tidak boleh ikut
4. Tidak ada larangan mengundang pabrikan
5. Tidak datang dalam rapat penjelasan (aanwijzing) tidak boleh digugurkan;
6. Tidak ada corridor untuk nilai penawaran (misalnya 80% dari hps);
7. Pengutamaan pelaksanaan pengadaan dengan cara pascakualifikasi;
8. Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak wajib, keanggotaan di suatu asosiasi tidak wajib
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.11. KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003 MENDORONG TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (1)
106
1. Tidak boleh ada pembatasan wilayah operasi badan usaha
2. Penyederhanaan segmentasi pasar
3. Perusahaan yg selama 4 (empat) tahun tdk pernah dapat kontrak, tidak boleh ikut
4. Tidak ada larangan mengundang pabrikan
5. Tidak datang dalam rapat penjelasan (aanwijzing) tidak boleh digugurkan;
6. Tidak ada corridor untuk nilai penawaran (misalnya 80% dari HPS)
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.11.
KEPPRES NO.80/ TAHUN 2003 MENDORONG TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (1)
107
6. Pengutamaan pelaksanaan pengadaan dengan cara pascakualifikasi
7. Sertifikat badan usaha (sbu) tidak wajib, keanggotaan di suatu asosiasi tidak wajib
8. Penyampaian penawaran tidak perlu menyerahkan copy seluruh dokumen (cukup mengisi isian, yg formatnya sdh disediakan dlm lampiran keppres no. 80/2003);
9. Panitia pengadaan dilarang menambah-nambah persyaratan dilura kewajaran (situ, kantor cabang, rek di bank setempat, dll);
10. Penilaian secara azas nyata cukup dilakukan kepada 3 (tiga) peserta yg akan diusulkan sebagai calon pemenang;
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.11.
KEPPRES NO.80/ TAHUN 2003 MENDORONG TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (2)
108
1. Dilihat dari jumlah peserta;
2. Dilihat dari hasil akhir pengadaan, adakah efisiensi dapat dihasilkan?
Apakah pengadaan sudah benar ? dengan mudah dapat diamati dari gejala-gejala, sbb
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.11.
HASIL DARI UPAYA MENDORONG TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YANG SEHAT
109
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.12. GAMBARAN KEADAAN APABILA PENGADAAN B/J TIDAK MENGIKUTI PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN
110
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.12.
111
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.13. SEBAB TERJADINYA KKN PADA PROSES PENGADAAN PEMERINTAH AKIBAT DARI
TERJADINYA 10 TINDAK KORUPSI
112
Terjadi Kebocoran 10% s/d 50% dalam proses pengadaan pemerintah – Bank Dunia
Korupsi di pengadaan pemerintah paling luas dan merajalela – Donald Stromboom (Mantan Senior Procurement Specialist WB)
Sistem Pengadaan Pemerintah Indonesia sangat rawan terhadap praktek KKN World Bank /ADB/GOI CPAR 2000
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.14. ADANYA KKN DI BIDANG PENGADAAN PEMERINTAH DIKUATKAN OLEH DATA DARI
113
1. Perencanaan Pengadaan
2. Pembentukan Panitia Lelang
3. Prakualifikasi Perusahaan
4. Penyusunan Dokumen Lelang
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.15. 15 TAHAP/SIMPUL PENGADAAN BARANG PEMERINTAH RAWAN KKN
114
6. Pengambilan Dokumen Lelang
5. Pengumuman Pelelangan;
7. Penentuan Harga Perkirakan Sendiri (HPS)
8 Penjelasan Lelang
9. Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran
10 Evaluasi Penawaran
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
115
11 Pengumuman Calon Pemenang
12 Sanggahan Peserta Lelang
13 Penunjukan Pemenang Lelang
14 Penandatangan Kontrak Perjanjian
15 Penyerahan Barang/ Jasa kepada User
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
116
Keppres 80/2003 sudah ada…tetapi, Prakteknya ini yang masih sering terjadi !
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
117
PER EN CA NA ANPEN GA DA AN
1
RENCANA P ENG ADAAN YANG DIARAHKAN
PEN YAK IT 1B
P ENG GEL EMBUNG AN ANGG ARAN(MARK UP)
PEN YAK IT 1A
REKAYASA PEMAKE TAN UNT UK KKN
PEN YAK IT 1C
P ENENT UAN JADWAL PENGADAANYANG T IDAK RE AL IST IS
PEN YAK IT 1D
PEMBENTUKKANPANITIA
2
INT EGRITAS PANITIA LEMAH
PEN YAK IT 2B
PANITIA TIDAK TRANSPARAN
PEN YAK IT 2A
PANITIA YANG ‘MEMIHAK’
PENYAKIT2C
PANIT IA TIDAK INDE PENDEN
PEN YAK IT 2D
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
118
DO KUMEN ADMINISTRATIF‘ASPAL’
PEN YAK IT 3B
DO KUMEN ADMINISTRATIFT IDAK MEMENUHI SYARAT
PEN YAK IT 3A
L EGALISAS I DO KUMENT IDAK D ILAKUKAN
PEN YAK IT 3C
EVALUASI TIDAK SESUAI KRITERIA
PEN YAK IT 3D
PRA KU ALIFIKA SIPERU SA HA AN
3PENYUSUN AN
D OK UM EN LELAN G
4
REKAYASA KRITERIA EVALUASI
PEN YAK IT 4B
S PESIF IKASI YANG DIARAHKAN
PEN YAK IT 4A
DO KUMEN L ELANG NO N-STANDAR
PEN YAK IT 4C
DO KUM EN LEL ANG YANG T IDAK LENGKAP
PEN YAK IT 4D
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
119
PEN GU MU MANLELAN G
5
JANG KA WAKTU PENG UM UMAN T ERLALU SINGKAT
PEN YAK IT 5B
P ENG UMUM AN L ELANG YANG SEMU ATAU F IKTIF
PEN YAK IT 5A
PENGUMUMAN LE LANG T IDAK LENGKAP
PEN YAK IT 5C
PEN GA MB ILAND OK UM EN LELAN G
6
WAKTU PE NDIS TRIBUSIAN DOKUMEN TERBATAS
PEN YAK IT 6B
DOKUMEN L ELANG YANG DISERAHKAN T IDAK SAMA (INKONSISTEN)
PEN YAK IT 6A
LO KASI PENGAMBIL AN DO KUME N SUL IT DICARI
PEN YAK IT 6C
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
120
P ENG GEL EMBUNG AN (MARK-UP)UNT UK KEPE RL UAN KKN.
PEN YAK IT 7B
G AMBARAN NILAI HARGA PERKIRAAN SENDIRI DITUTUP-T UT UPI
PEN YAK IT 7A
HARGA DASAR YANG T IDAK STANDAR(DALAM KKN)
PEN YAK IT 7C
PENENTUAN ESTIMASIHARG A TIDAK SESUAI ATURAN
PEN YAK IT 7D
PENYUSUN ANH AR GA PER KIRA AN
SEND IR I
7PEN JELASAN/AA NW IJZIN G
8
INFORMASI & DESKRIPSITERBATAS
PENYAKIT 8B
PRE BID MEETING YANG TERBATAS
PENYAKIT 8A
PENJELASAN YANG KONTROVERSIAL
PENYAKIT 8C
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
121
PENYER AH AN& PEMBU KA AN
PENAWAR AN
9
PENGGANTIAN DOKUMEN
PENYAKIT 10B
KRITERIA EVALUASI CACAT
PENYAKIT 10A
EVALUASI TERTUTUP DANTERSEMBUNYI
PENYAKIT 10C
PESERTA LELANG TERPOLA DALAM RANGKA BERKOLUSI
PENYAKIT 10D
EVA LU ASI PENAWAR AN
10
P ENERIMAAN DO KUMENPENAWARAN YANG T ERLAMBAT
PEN YAK IT 9B
RE LOKASI TEMPAT PENYERAHANDOKUMEN PENAWARAN
PEN YAK IT 9A
PENYERAHAN DOKUMEN F IKTIF
PEN YAK IT 9C
KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN
PENYAKIT 9D
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
122
SUBSTANSI SANGGAHAN TIDAK DITANGGAPI
PENYAKIT 12B
TIDAK SELURUHSANGGAHAN DITANGGAPI
PENYAKIT 12A
SANGGAHAN PROFORMA UNTUK MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR
PENYAKIT 12C
PANITIA KURANG INDEPENDENDAN AKUNTABEL
PENYAKIT 12D
SA NGG AH ANPESER TA LELAN G
12 PEN GU MU MAN
CA LO N PEMEN AN G
11
TANG GAL PENG UMUMAN S ENG AJA DITUNDA
PENYA KIT 11B
PENGUMUMAN SANGAT TERBATAS
PENYA KIT 11A
PENGUMUMAN YANG TIDAKINF ORMATIF
PENYA KIT 11C
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
123
SURAT P ENUNJUKAN YANG SE NG AJADITUNDA PENGEL UARANNYA
PEN YA K IT 1 3B
SURAT PENUNJUKAN YANG T IDAK LENGKAP
PEN YA K IT 1 3A
SURAT PENUNJUKAN YANG DIKELUARKANDENGAN T ERBURU BURU
PEN YA K IT 1 3C
SURAT PENUNJUKAN YANG TIDAK SAH
PEN YA K IT 1 3D
PEN UN JU KK ANPEMENA NG
LELAN G
13SPK
PENANDATANGAN KONTRAK YANG DITUNDA-TUNDA
PEN YA K IT 14B
P ENANDATANG ANAN KO NT RAKYANG KO LUTIF
PEN YA K IT 14A
P ENANDATANG ANAN KO NT RAKSECARA T ERTUTUP
PEN YA K IT 14C
PENANDATANG ANAN KONTRAK TIDAK SAH
PEN YA K IT 14D
PENA ND ATAN GA NA N KO NTRAK
14
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
124
PENYER AH ANB AR AN G/JA SA
15
PEMENANG LELANG MENSUB-KONTRAKKAN PEKERJAAN
PENYAKIT 15A-2
KUALIFIKASI BARANG TIDAK SESUAI
SPESIFIKASI
PENYAKIT 15A-1
VOLUME BARANG TIDAK SAMA DENGANYANG TERTULIS DI DOKUMEN LELANG
PENYAKIT 15A-3
JAMINAN PASCA JUAL PALSU
PENYAKIT 15A-4
15-APENYERAHAN BARANG
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
Lanjutan 6.15.
125
Perbaikan tatacara pengumuman Waktu proses pengadaan bisa sangat cepat (18 hari untuk
pengadaan barang/jasa sederhana) Proses pengadaan dpt dimulai sebelum dokumen anggaran
syah Organisasi pengadaan bisa disederhanakan;Masa
berlakunya sertifikat utk PPK dan panitia pengadaan, baru berlaku Januari 2008
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
6.16. UPAYA UNTUK LEBIH MENINGKATKAN TRANSPARANSI, PERPRES NO. 8/2006
126
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
PROYEK OE(HPS) KONTRAK PESERTA Jalan Manukan Kulon 2,3 M 1,3 M (56,5%) 46 Jalan Akses Benowo 5,88 M 3,58 M (60,9%) 38 Pnkt.Jl.Arif Rahman H. 2,64 M 1,75 M (66,3%) 38 Pnkt.Jl.HR.Muhamad 4,64 M 3,09 M (66,6%) 23 Sal Karang Pagesangan 1,49 M 0,85 M (57,0%) 43 Pnkt. Jl. Raya Rungkut 2,0 M 1,31 M (65,5%) 46 Pembuatan Plesengan 2,28 M 1,37 M (60,1%) 49 Saluran Kalibokor 1,0 M 0,69 M (69,0%) 22 Jalan Manukan Dalam 1,7 M 1,13 M (66,0%) 40 Komponen Lampu Jalan 1,71 M 0,89 M (52,0%) 19 Urugan Makam Keputih 3,28 M 1,65 M (50,3%) 17 Meubelair Sd/Min/Sltp 2,30 M 1,14 M (49,6%) 41 SUMBER : PEMKOT SURABAYA
6.17. CONTOH HASIL DARI UPAYA MENDORONG TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YANG SEHAT,
KOTA SURABAYA 2004
127
Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio
PROYEK OE(HPS) KONTRAK PESERTA Jl. Jetak Hadiwarno 1,2 M 0,61 M (51%) 18 Jl. Panggul – Tl Agung 1,9 M 0,97 M (51%) 21 Jl. Mojosari - Pandanarum 1,7 M 1,11 M (65%) 21 Jl. Tl Agung - Malang 1,5 M 0,67 M (45%) 30 Jl. Blitar Lumajang 2,3 M 1,01 M (43%) 31 Jl. Lumajang - Banyuwangi 2,6 M 1,67 M (64%) 23 Jl. Jember Glenmore 1,5 M 0,66 M (44%) 22 Jemb Pager Gunung 2,84 M 1,96 M (69%) 16 Jemb Prigi 2,5 M 1,87 M (75%) 19 SUMBER : PEMKOT SURABAYA
6.18. CONTOH HASIL PENGADAAN YANG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT”
JAWA TIMUR 2006
128