',5(.725$7 -(1'(5$/ 3(5%(1'$+$5$$1
Transcript of ',5(.725$7 -(1'(5$/ 3(5%(1'$+$5$$1
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
DAFTAR ISI
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL ............................. 1
A. Produk Domestik Regional Bruto.................................................................................................... 1
B. Inflasi.................................................................................................................................................... 3
C. Indikator Kesejahteraan .................................................................................................................... 4
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN ................................................ 5
A. Pendapatan Negara .......................................................................................................................... 5
B. Belanja Negara ................................................................................................................................... 8
C. Prognosis Realisasi APBN ............................................................................................................. 12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD ...............................................13
A. Pendapatan Daerah ........................................................................................................................ 14
B. Belanja Daerah ................................................................................................................................. 18
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun.......................................................... 19
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN
DAN APBD) .........................................................................................................................20
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ........................................................................... 20
B. Pendapatan Konsolidasian ............................................................................................................ 20
C. Belanja Konsolidasian ..................................................................................................................... 22
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ................ 23
V. BERITA/ISU FISKAL TERPILIH ...........................................................................................25
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
1
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL
A. Produk Domestik Regional Bruto
Meski tetap tumbuh positif
sebesar 4,63 persen (yoy),
perekonomian Kalimantan Utara
pada triwulan II 2018 masih
mengalami perlambatan
dibanding periode sebelumnya
yang tumbuh sebesar 6,4 persen.
Secara q-to-q, ekonomi
Kalimantan Utara tumbuh positif
0,24 persen setelah diperiode
sebelumnya mengalami kontraksi
sebesar (0,23) persen. Tingkat
pertumbuhan (yoy) yang tercatat pada periode pelaporan menghasilkan angka Nominal
PDRB di periode laporan naik tipis berdasarkan ADHB menjadi sebesar Rp20,98 triliun
dan berdasarkan ADHK menjadi sebesar Rp14,07 triliun.
Secara spasial di Pulau
Kalimantan, angka pertumbuhan
yoy di Kalimantan Utara berada
diurutan ke empat dengan share
masih menjadi yang terkecil
sebesar 6,97 persen.
Dari sisi lapangan usaha, struktur
ekonomi diprovinsi termuda ini
masih didominasi oleh sektor
pertambangan dan penggalian
dengan andil sebesar 27,78
persen terhadap total PDRB.
Ditinjau dari tingkat
pertumbuhannya, Semua sektor mengalami pertumbuhan, kecuali sektor Konstruksi dan
Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar (1,46) persen
dan (0,18) persen. Lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan yang tertinggi tercatat
pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang mencapai 15,28 persen, diikuti
-2
0
2
4
6
8
0
5
10
15
20
25
TW IV2016
TW I2017
TW II2017
TW III2017
TW IV2017
TW I2018
TW II2018
%Triliun Rp
ADHB ADHK
Nasional Growth yoy Kaltara Growth qtq
Kaltara Growth yoy
Growth c-to-c : 5,17
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
Grafik PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Distribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
2
oleh lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,45 persen serta
lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,85 persen
Penguatan harga batu bara pada bulan Juni setelah sepanjang triwulan I 2018
mengalami penurunan menyebabkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian
tetap tumbuh secara yoy dan q-to-q. Sementara momentum bulan ramadhan dan hari
raya idul fitri mendongkrak kinerja 3 (tiga) lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan
yang tertinggi. Sektor Kontruksi mengalami kontraksi salah satunya dipengaruhi oleh
belum dimulainya sebagian besar kegiatan fisik proyek-proyek infrastruktur pemerintah
karena sebagian besar masih dalam proses seleksi penyedia barang dan jasa
Jika dilihat menurut pengeluarannya, porsi terbesar pembentuk PDRB Kalimantan Utara
triwulan II 2018 berasal dari komponen PMTB di mana kegiatan tersebut membentuk
31,5 persen dari total PDRB. Kebijakan pemerintah menambah komponen Tunjangan
Kinerja dalam THR PNS pada tahun ini yang dibayarkan pada akhir periode pelaporan
mendorong Konsumsi Pemerintah sehingga mencatatkan pertumbuhan yang tertinggi
sebesar 24,93 persen.
0,06
0,06
0,24
0,66
0,78
1,01
1,15
1,65
2,31
2,46
5,24
7,27
9,35
11,84
11,93
16,22
27,78
Distribusi (%)
31,53
21,32
21,31
17,15
9,29
0,73
Distribusi (%)
Distribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lap.Usaha Triwulan II 2018
15,28
9,64
3,73
6,15
6,08
3,89
5,67
14,45
9,50
5,62
9,53
9,85
(1,46)
8,70
(0,18)
4,89
3,90
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air
Jasa Perusahaan
Jasa Lainnya
Real Estate
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
Jasa Keuangan & Asuransi
Akomodasi & Makan Minum
Informasi & Komunikasi
Jasa Pendidikan
Administrasi Pemerintahan
Transportasi & Pergudangan
Industri Pengolahan
Perdagangan
Konstruksi
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan
Pertambangan & Penggalian
Pertumbuhan (%)
-7,87
24,93
2,71
18,1
-9,82
2,04
LNPRT
K. Pemerintah
Rumah Tangga
Ekspor Luar negeri
Net Ekspor AD
PMTB
Pertumbuhan (%)
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
Distribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Triwulan II 2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
3
B. Inflasi
Seperti pada periode
sebelumnya, tingkat inflasi
Kalimantan Utara sepanjang
triwulan II 2018 mengalami tren
kenaikan dan senantiasa berada
di atas tingkat inflasi nasional.
Pada bulan April, inflasi yang
tercatat sebesar 0,29 persen
dipengaruhi oleh peningkatan
harga pada kelompok bahan makanan dengan andil terbesar terhadap inflasi sebesar
0,31 persen. Andil inflasi dari kelompok bahan makanan didorong oleh kenaikan harga
sebagai dampak adanya gangguan pasokan di wilayah sentra produksi utamanya pada
komoditas bawang merah.
Laju inflasi pada bulan Mei 2018 yang tercatat sebesar 0,50 persen secara dominan
dipengaruhi oleh kelompok Perumahan dan kelompok Transportasi dan Komunikasi
dengan andil terhadap inflasi masing-masing sebesar 0,25 persen dan 0,21 persen.
Pada kelompok Perumahan, inflasi terbesar terjadi pada Biaya Tempat Tinggal sebesar
1,36 persen yang dipicu oleh kenaikan harga bahan-bahan bangunan karena faktor
kelangkaan stok.
Pada akhir periode laporan atau selama bulan Juni 2018, indeks harga mencatatkan
peningkatan yang tertinggi sepanjang semester I 2018 sehingga terjadi inflasi sebesar
2,71 persen dan tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Kelompok Transportasi
dan Komunikasi kembali menjadi kontributor terbesar penyumbang inflasi dengan andil
yang mencapai 1,58 persen. Tingginya inflasi di Kaltara pada Juni dikarenakan adanya
kenaikan harga tiket angkutan udara yang tergolong ekstrem dan bertahan dalam waktu
cukup lama. Keadaan ini dipengaruhi tingginya permintaan jasa angkutan udara saat
momen Hari Raya Idul Fitri, musim liburan sekolah dan cuti kerja yang jatuh secara
bersamaan. Kelompok lainnya yang juga memberikan andil dominan terhadap inflasi
Juni 2018 berasal dari kelompok Bahan Makanan sebesar 1,03 persen, Tingkat Inflasi
tahun kalender Kalimantan Utara sampai dengan periode pelaporan tercatat sebesar
4,10 persen, berada dibawah target inflasi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi
Kalimantan Utara sebesar 6,40 persen.
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
Grafik Tingkat Inflasi Kaltara Nasional Triwulan II 2018
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Jan 1
8
Feb 1
8
Mar
18
Apr
18
Mei 18
Jun 1
8
Bulanan Kaltara Bulanan Nas
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
4
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
Andil Inflasi Per Kelompok Pengeluaran Semester I 2018 (%)
C. Indikator Kesejahteraan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
regional Kaltara pada bulan Februari 2018
tercatat sebesar 4,68 persen atau sekitar
16.272 dari 347.623 orang angkatan kerja.
Angka TPT ini hanya melambung tipis 0,02
persen dari target pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara yang ditetapkan dalam
Kebijakan Umum Anggaran tahun 2018. TPT
Kaltara periode ini juga masih lebih baik dari TPT Nasional yang tercatat sebesar 5,13
persen, dan menempati urutan keempat angka TPT terendah di regional Kalimantan
setelah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Tingkat kemiskinan di Kalimantan Utara yang tercatat hingga periode triwulan II 2018
belum mampu memenuhi target yang ditetapkan pemerintah. Namun kondisi kemiskinan
yang diukur melalui Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan menunjukkan
adanya perbaikan yang signifikan. Hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan
Pemerintah baik pusat maupun daerah se Kalimantan Utara yang terus konsisten untuk
mengurangi kemiskinan melalui peningkatan penerima Program Keluarga Harapan
(PKH) serta Dana Desa yang terus mengalami peningkatan alokasi
Kelompok Pengeluaran Jan Feb Mar Apr Mei Jun
INFLASI
TAHUN
KALENDER
Bahan Makanan 0,66 0,07 -0,12 0,31 -0,07 1,03
Makanan & Minuman, Rokok & Tembakau 0,08 0,00 0,00 0,01 0,10 0,03
Perumahan, Air, Listrik, Gas & BB 0,03 0,06 0,03 0,02 0,25 0,01
Sandang 0,00 0,01 0,07 -0,01 0,00 0,07
Kesehatan 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 -0,01
4,10 Pendidikan, Rekreasi, & Olhraga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportasi & Komunikasi -0,29 -0,07 -0,01 -0,03 0,21 1,58
Inflasi (mtm) 0,49 0,09 -0,03 0,29 0,50 2,71
7,60 7,60
5,17 5,174,70
3,92
5,23 5,175,54
4,68
Feb 16 Agst 16 Feb 17 Agst 17 Feb 18
Target Pengangguran TPT
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran (%)
0,7830,879
1,2071,323
1,095
0,173 0,2140,34 0,312 0,265
Mar 16 Sept 16 Mar 17 Sept 17 Mar 18
%
Index Kedalaman Index Keparahan
6,236,99 7,22 6,96 7,09
6,2 6,25,7 5,7
5,1
Mar 16 Sept 16 Mar 17 Sept 17 Mar 18
%
Tk. Kemiskinan (%) Target Kemiskinan
Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Grafik Indeks Kedalaman & Keparahan Kemiskinan
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
5
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Sumber : Kanwil DJP Kaltim, Kanwil DJBC Kalbagtim, OmSPAN dan SIMTRADA, diolah.
Realisasi pendapatan di triwulan II 2018 secara persentase terhadap pagunya
mengalami penurunan, sedangkan secara nominal mengalami kondisi yang sebaliknya
mengingat target pendapatan tahun ini mengalami peningkatan dari Rp2,46 triliun di
tahun 2017 menjadi Rp2,65 triliun di tahun 2018. Dari sisi belanja, tingkat persentase
realisasi terhadap pagu sebesar 42,6 persen, meningkat bila dibandingkan periode yang
sama tahun lalu yang tercatat sebesar 40,8 persen.
A. Pendapatan Negara
1. Penerimaan Perpajakan
Realisasi penerimaan
perpajakan sampai dengan 30
Juni 2018 tercatat Rp538,10
miliar atau mengalami
penurunan 0,30 persen,
dibandingkan realisasi periode
yang sama tahun 2017 sebesar
Rp539,6 milar. Persentase
realisasi juga mengalami
penurunan, sampai triwulan II
-
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
PPh PPN
&PPnBM
PBB Pajak
Lainnya
Bea
Masuk
Bea
Keluar
Miliar Rp
Target Triwulan II 2018 Capaian (%)
Sumber : Kanwil DJP Kaltim Kaltara & Kanwil DJBC Kalbagtim
Tabel Pagu dan Realisasi APBN Triwulan II 2017 -2018 (Miliar Rp)
Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan II Tahun 2017-2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
6
2018 realisasi hanya mencapai 21,6 persen dibanding capaian 23,0 persen pada
tahun 2017. Penurunan persentase realisasi tersebut terjadi karena target
penerimaan perpajakan tahun 2018 mengalami peningkatan Rp150 miliar menjadi
sebesar Rp2,49 triliun. PPh dan PPN masih menjadi kontributor utama realisasi
penerimaan pajak. Realisasi PPN mencapai 56,11 persen atau sebesar Rp2,8 triliun.
Sumber : Kanwil DJP Kaltim Kaltara, Kanwil DJBC Kalbagtim
Jika dilihat tren realisasi, maka secara umum terjadi penurunan nominal
penerimaan, kecuali PPh, PPnBM dan Pajak Lainnya.
a) Pajak Penghasilan
Realisasi penerimaan PPh pada Triwulan II tahun 2018 tercatat naik Rp 18,97
miliar menjadi Rp367,03 miliar dibanding Triwulan II tahun 2017. Kontributor
terbesar PPh adalah Kota Tarakan sebesar Rp152,93 miliar, Kabupaten Nunukan
sebesar Rp89,78 miliar, Kabupaten Bulungan sebesar Rp75,28 miliar dan
Kabupaten Malinau sebesar Rp41,04 miliar dan terakhir Kabupaten Tana Tidung
sebesar Rp7,96 miliar jika diurutkan dari penyumbang terbesar PPh dari seluruh
Kabupaten dan Kota lingkup Provinsi Kalimantan Utara.
b) Pajak Pertambahan Nilai
Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Triwulan II tahun
2018 sebesar Rp142,64 miliar, justru mengalami penurunan sekitar sebesar
Rp8,1 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kota Tarakan dan
Kabupaten Nunukan menjadi kontributor terbesar, masing-masing sebesar Rp
116,56 miliar dan Rp53,56 miliar.
Sampai dengan 30 Juni 2017, terdapat daerah yang membukukan angka
pengembalian (restitusi) PPN lebih besar dari realisasi penerimaan sehingga
Grafik Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan II Tahun 2017-2018 (Miliar Rp)
35
2,5
6
15
4,7
9
0,3
5
27
,53
4,7
6
1,9
1
2,1
3
34
8,0
6
15
0,7
3
0,1
8
28
,29
4,9
0
7,9
5
7,4
1
36
7,0
3
14
2,6
4
0,2
4
8,9
1
5,6
0
11
,96
1,7
1
P P H P P N P P N B M P B B P A JA K
LA IN N Y A
B E A M A S U K B E A
K E LU A R
Tw II 2016
Tw II 2017
Tw II 2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
7
mengakibatkan angka realisasi total minus yaitu Kabupaten Malinau sebesar
(Rp63,29 miliar).
c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Realisasi penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada
Triwulan II tahun 2018 sebesar Rp238,87 juta, mengalami peningkatan hampir
sebesar Rp60,51 juta dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.
Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan menjadi kontributor terbesar,
masing-masing sebesar Rp136,05 Juta dan Rp65,45 Juta.
d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Realisasi PBB pada periode triwulan II tahun 2018 mengalami penurunan yang
signifikan dari sebesar Rp28,29 miliar pada periode yang sama di tahun 2017,
menjadi hanya sekitar Rp8,9 miliar di triwulan II tahun 2018. Hal ini dikarenakan
tingginya restitusi sampai dengan triwulan II 2018.
e) Pajak Lainnya
Untuk Pajak lainnya pada periode triwulan II tahun 2018 mengalami peningkatan
yang lumayan besar yaitu sebesar Rp696,61 juta dari tahun lalu yang hanya
mencapai sekitar Rp4,90 miliar sehingga realisasi penerimaan Pajak Lainnya
pada periode triwulan II tahun ini sebesar Rp5,60 miliar.
f) Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai
Realisasi penerimaan Bea dan Cukai pada Triwulan II tahun 2018 sebesar
Rp13,66 miliar atau 80,32 persen dari target tahun 2017. Penerimaan tersebut
terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp11,95 miliar dan Bea Keluar senilai Rp1,71
miliar. Sementara itu, penerimaan cukai belum terealisasi pada periode triwulan
II tahun 2018.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Realisasi PNBP sampai dengan
Triwulan II tahun 2018 sebesar
Rp 79,2 miliar meningkat 23,40
persen dari realisasi periode
yang sama tahun 2017 sebesar
Rp 64,1 miliar. PNBP yang
tercatat di wilayah Kaltim hanya
terdiri dari 2 jenis, yaitu PNBP
Lainnya dan PNBP Badan
Sumber : OMSPAN, diunduh 27 Juli 2018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
5
10
15
20
25
30
35
Jasa Transportasi
& Kominfo
Pendidikan,
Budaya & Ristek
Adm Penegakan
Hukum
Kesehatan,Sosial
& Keagamaan
Lain-Lain
Miliar Rp
REALISASI PORSI THD TOTAL REALISASI PNBP LAINNYA
Grafik Struktur Penyumbang PNBP Lainnya s.d. Triwulan II 2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
8
Layanan Umum. PNBP BLU merupakan PNBP yang baru yang muncul pada
tahun 2018 yaitu BLU Bandara Juwata.
Mayoritas PNBP Lainnya bersumber dari Pendapatan Jasa yang sampai dengan
30 Juni 2018 dapat terealisasi senilai Rp 67,30 miliar dan mencatatkan kontribusi
sebesar 84,96 persen total realisasi PNBP.
Sementara itu, hanya terdapat 1 BLU yang ada di Kaltara sanggup meningkatkan
kinerjanya, ditandai dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp11,9 miliar pada
triwulan II tahun 2018 atau mencapai 29,4 % dari target yang ditetapkan untuk
tahun anggaran 2018 sebesar Rp40,5 miliar.
B. Belanja Negara
1. Belanja Pemerintah Pusat
Persentase realisasi
Belanja Pemerintah Pusat
sampai akhir Juni 2018
tercatat sebesar 29
persen, lebih rendah
dibandingkan periode
yang sama tahun lalu
sebesar 34,2 persen.
Kinerja realisasi belanja
tertinggi tercatat pada
jenis belanja pegawai
yang sudah direalisasikan
sebesar 47,43 persen dari pagu. Realisasi belanja pegawai mengikuti tren
meningkat dengan selisih 7- 8 persen pada bulan Mei menuju ke Juni terlihat terjadi
patahan pada grafik diatas. Hal ini dikarenakan karena ada nya pembayaran THR
untuk ASN, serta elemen dari THR juga berubah dari tahun lalu. Untuk Belanja
Barang dan Modal kenaikan per bulannya cenderung stabil, untuk Belanja Barang
mencapai 29,1% dan 22,7% untuk Belanja Modal, tetapi kesemuanya masih jauh
dari target yang ditetapkan untuk semester I tahun 2018. Realisasi Belanja Bantuan
Sosial sampai dengan triwulan II tahun 2018 belum ada realisasi sama sekali dari
pagu yang dianggarkan sebesar Rp6,3 miliar
Persentase penyerapan belanja yang mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan periode yang sama tahun lalu, dipengaruhi oleh rendahnya kinerja realisasi
Sumber : Data Realisasi Belanja per wilayah, OmSPAN (per 10 Jul 2018)
Grafik Persentase Realisasi Belanja s.d. Triwulan II Tahun 2018
47,40%
29,10%
22,70%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Pegawai Barang Modal Bansos
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
9
belanja pada satker-satker
dibawah Kementerian /
Lembaga dengan alokasi
pagu terbesar dan
didominasi oleh jenis
Belanja Modal. Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang
memiliki alokasi pagu
terbesar, hingga semester I
2018 baru mencatatkan
realisasi belanja sebesar
Rp373,2 miliar atau 24,3 persen dari pagu. Tingkat penyerapan rendah juga tercatat
pada Kementerian dengan alokasi pagu terbesar kedua yaitu Perhubungan yang
baru merealisasikan belanja sebesar Rp122,8 miliar atau 24,9 persen dari pagu.
a) Belanja Barang
Pagu terbesar belanja barang
diperuntukkan untuk belanja
operasional yang mencapai
Rp223,43 miliar, dengan
angka realisasi sebesar
Rp71,39 miliar atau 31,95
persen dari pagu. Belanja
barang dengan alokasi paling
kecil adalah belanja barang
BLU yang hanya sebesar Rp
26,54 miliar.
b) Belanja Bantuan Pemerintah
Pagu belanja Bantuan Pemerintah mencapai 13,10 persen atau Rp 140 miliar
dari seluruh belanja barang dan telah terealisasi pada triwulan II sebesar
Rp29,28 miliar atau sebesar 20,91 persen. Alokasi terbesar berada pada
Kementerian Pertanian dan Kementerian PU-Pera. Dana ini dipergunakan untuk
pengadaan traktor dan pupuk untuk petani serta penyediaan perumahan bagi
masyarakat.
Sumber : Diolah dari data Monev PA
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-
50
100
150
200
250
Ope
rasion
al
Non-
Ops
Perja
lana
n
Persed
iaan
Jasa
Pemelihar
aan
BLU
Banp
er
%Miliar Rp
Pagu Realisasi %
Grafik Realisasi Belanja Barang per Klasifikasi Belanja s.d Triwulan II 2018
Grafik Realisasi Belanja 10 KL Pagu Terbesar
s.d. Triwulan II Tahun 2018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
PUPR
PERH
UBUN
GAN
KEPO
LISI
AN
KEMEN
HAN
KEMEN
AG KPU
KEMEN
KEU
RIST
EKDIK
TI
PERT
ANIA
N
BAW
ASLU
Miliar Rp
PAGU REALISASI% REALISASI PORSI PAGU THD TOTAL PAGU
Sumber : Data Realisasi Belanja per wilayah, OmSPAN
(per 10 Jul 2018)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
10
c) Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal
sampai dengan akhir
triwulan II tahun 2018
masih sangat rendah,
dibandingkan target yang
ditetapkan, dengan
membandingkan Jumlah
Pagu Belanja Modal
dengan capaian realisasi,
Dari tabel 10 besar K/L yang memiliki Belanja Modal, persentase realisasi terbesar
diperoleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar 59,46% dari pagu
6,1 miliar atau mencapai nominal sebesar 3,6 miliar. Dan untuk serapan terkecil
berasal dari BPK R.I dan Bawaslu yang sampai akhir periode triwulan II 2018
tercatat belum merealisasikan alokasi Belanja Modal.
Sejalan dengan fokus pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut di beranda
utara Indonesia ini, maka alokasi Belanja Modal yang terus meningkat menjadi
salah satu instrumen Pemerintah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Akan
tetapi, Kementerian / Lembaga yang memilki pagu Belanja Modal terbesar yaitu
Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan hingga akhir periode
pelaporan justru mencatatkan kinerja penyerapan yang kurang optimal, dimana
pagu Belanja Modal pada Kementerian PUPR yang mencapai 77,3 persen dari
total pagu Belanja Modal baru terealisasi sebesar 24,1 persen. Sedangkan pada
Kementerian Perhubungan dengan pagu yang mencapai 16,7 persen dari total
pagu Belanja Modal terealisasi hanya sebesar 17,5 persen.
Kegiatan atau proyek yang menjadi tanggungjawab kedua kementerian tersebut
merupakan proyek-proyek strategis nasional antara lain pembangunan jalan
perbatasan, jalan antar provinsi, pelabuhan baik laut maupun sungai dan
pengembangan bandar udara, serta kegiatan lainnya.
Informasi terkait kendala yang dapat kami himpun tentang rendahnya belanja
modal dari ke-2 K/L tersebut antara lain karena, proses pengadaan barang yang
terkendala dengan ketersedian barang harus diadakan atau didatangkan dari luar
daerah bahkan luar negeri, sebagian besar masih dalam proses lelang, Penyedian
/ pembebasan lahan terkait pembangunan infrastruktur yang masih terhambat.
Tabel Realisasi Belanja Modal pada 10 K/L dengan Alokasi Belanja
Modal Terbesar s.d Triwulan II 2018 (Miliar Rp)
Sumber : Diolah dari data Monev PA
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
11
2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa yang
dialokasikan ke Kaltara
senilai Rp 6,33 triliun.
Sampai dengan tanggal 30
Juni 2018 secara rata-rata
realisasi penyaluran dana
Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) telah
mencapai 49,75 persen.
Realisasi tertinggi tercatat ke pemerintah Kab. Malinau sebesar 50,57 persen
sedangkan realisasi terendah ke Kab. Tana Tidung sebesar 47,98 persen.
3. Pengelolaan BLU
Badan Layanan Umum
yang ada di Kaltara
sampai Triwulan II 2018
hanya terdapat 1 instansi, yaitu Bandara Juwata Tarakan. Aset BLU nya pada 30
Juni 2018 senilai Rp. 23,44 triliun, mengalami penurunan Rp170,2 miliar dari
tahun 2017. Sementara itu, apabila dilihat dari kemandirian BLU, Bandara
Juwata masih belum bisa dikatan mandiri karen dilihat dari alokasi anggaran
hanya 26,72 % yang merupakan Pagu PNBP atau sebesar Rp40,51 miliar dari
total Rp.154,19 miliar. Hal ini disebabkan karena BLU ini baru benar-benar
menjadi BLU mulai tahun 2016 akhir.
4. Manajemen Investasi Pusat
Satker Aset per
31/12/2017
Aset per
30/07/2018
Pagu
PNBP
Pagu
RM
Total
Pagu
Bandara
Juwata 23.448,68 23.269,77 40,51 113,68 154,19
Sumber : Aplikasi SIMTRADA DJPK dan OM SPAN, diunduh 3 Juli 2018
33.669
12.008
44.523
2.917
54.752
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Tana Tidung
Kota Tarakan
Akad (juta Rp)
885
233
900
128
1.141
Jumlah Debitur
Sumber: Aplikasi SIKP, diolah
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kalimantan Utara
Grafik Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
s.d 30 Juni 2018
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Prov.
Kaltara
Bulungan Tarakan Nunukan Malinau Tana
Tidung
Miliar Rp
Pagu Realisasi % Realisasi
Nilai Aset dan Keuangan BLU (Miliar Rp)
Sumber : Aplikasi E-Rekon LK dan Monev PA
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
12
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan akhir periode (triwulan II
2018) sebesar Rp147,87 miliar diberikan kepada 2.387 debitur yang tersebar di
wilayah Kaltara. Penyaluran terbanyak pada Kota Tarakan sebesar Rp54,75 miliar,
sedangkan debitur terbanyak juga ada di kota Tarakan sejumlah 941 debitur.
C. Prognosis Realisasi APBN
Keputusan pemerintah untuk tidak mengajukan APBN Perubahan T.A. 2018, tentunya
bisa berdampak positif dalam hal perencanaan kegiatan yang masih tersisa dan
memaksimalkan untuk mencapai target output yang telah ditetapkan, karena bisa
dipastikan tidak akan ada pemotongan anggaran terkait rasionalisasi anggaran.
Pada sektor realisasi pendapatan juga tidak ada perubahan target yang signifikan , agar
penyusunan prognosis realisasi APBN ini dapat mendekati dengan kenyataan di akhir
semester II tahun 2018 perlu mempertimbangkan berbagai hal, antara lain:
1) Data historis capaian realisasi pendapatan yang tercatat terus menurun sejak tahun
2016 sampai 2017 berturut-turut 93,6% - 83,7%
2) Data historis capaian realisasi belanja yang tercatat relatif meningkat sejak tahun
2016 sampai 2017 berturut-turut 85,6% 92,16%.
3) Pengesahan revisi self-blocking kemungkinan tidak terjadi dikarenakan sudah
ditetapkan tidak akan ada APBN -P pada tahun 2018 khususnya untuk pagu
anggaran Belanja.
4) Perkiraan realisasi belanja yang bersifat kontraktual berdasarkan data ADK kontrak
yang telah diterima KPPN.
5) Data DAK Fisik 2018 yang dilaporkan tidak siap salur oleh Pemda bersangkutan.
6) Melihat rekam jejak Penyaluaran Dana Desa tahap I dan II sudah sesuai target yang
sudah ditetapkan.
URAIAN PAGU
(Miliar Rp)
Realisasi s.d.
Triwulan II 2018
Perkiraan Realisasi s.d.
Triwulan IV 2018
Rp (Miliar Rp)
% Real thd PAGU
Rp (Miliar Rp)
% Real thd PAGU
Pendapatan Negara 2.652,1 617,2 23,30 2.138,12 80,62
Belanja Negara 9.728,2 4.146,8 42,60 9.111,43 93,66
Surplus/Defisit (7.076,1) (3.529,6) 49,9 (6.973,30) 98.54
Tabel Perkiraan Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
13
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Hingga akhir Triwulan II 2018, pendapatan daerah yang terealisasi secara agregat
mencapai Rp3,5 triliun atau 46,6 persen dari target. Tingkat realisasi pada periode ini,
secara persentase mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun 2017 yang
tercatat sebesar 44,4 persen.
Pada periode yang sama, alokasi belanja dan transfer seluruh pemerintah daerah di
Kalimantan Utara terealisasi sebesar Rp2,6 triliun atau 30,3 persen dari pagu. Capaian
ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terealisasi 27,7 persen.
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
URAIAN T.A. 2017 T.A. 2018 %¯
Nominal
Realisasi PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
PENDAPATAN 7.876,5 3.496,8 44,4% 7.559,3 3.525,4 46,6% 0,4%
PAD 883,9 285,5 32,3% 848,8 358,4 42,2% 25,5%
Pajak daerah 367,7 132,6 36,1% 433,8 202,5 46,7% 52,7%
Retribusi daerah 44,1 11,2 25,5% 48,3 11,9 24,7% 6,2%
Hasil Pengelolaan KD yang dipisahkan 174,5 28,2 16,2% 48,7 55,9 114,9% 98,2%
Lain-lain PAD yang sah 297,6 113,4 38,1% 318,1 88,1 27,7% -22,4%
Pendapatan Transfer 6.527,9 3.122,9 47,8% 6.643,2 3.148,2 47,4% 0,3%
Transfer Pemerintah Pusat 6.316,9 3.084,2 48,8% 6.386,4 3.075,1 48,2% -0,3%
Dana Bagi Hasil Pajak 311,2 160,5 51,6% 452,6 121,5 26,8% -24,3%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 1.024,7 389,1 38,0% 774,9 266,9 34,4% -31,4%
Dana Alokasi Umum 3.574,7 1.940,2 54,3% 3.709,6 2.121,6 57,2% 9,4%
Dana Alokasi Khusus 1.014,0 350,5 34,6% 992,2 297,8 30,0% -15,0%
Dana Insentif Daerah 22,5 22,5 100,0% 69,5 34,8 50,0% 54,4%
Dana Desa 369,9 221,5 59,9% 387,6 232,5 60,0% 5,0%
Transfer Pemerintah Provinsi 164,0 38,7 23,6% 169,0 58,0 34,3% 49,6%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 164,0 38,4 23,4% 169,0 56,9 33,7% 48,2%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - 0,4 - 1,1 190,9%
Transfer Bantuan Keuangan 47,0 - 0,0% 87,8 15,03 17,1%
Lain-lain Pendapatan yang sah 464,7 88,3 19,0% 67,3 18,9 28,0% -78,6%
Pendapatan Hibah 2,5 18,4 746,4% 5,5 0,6 10,2% -96,9%
Pendapatan Dana Darurat 106,1 18,3 17,2% 0,0 - 0,0% -100,0%
Pendapatan Lainnya 356,1 51,6 14,5% 61,7 18,3 29,6% -64,6%
BELANJA 9.146,9 2.542,7 27,8% 8.696,8 2.615,1 30,1% 2,8%
Belanja Operasi 6.208,1 2.142,1 34,5% 6.247,9 2.223,8 35,6% 3,8%
Belanja Pegawai 2.946,0 1.149,3 39,0% 2.958,9 1.198,1 40,5% 4,2%
Belanja Barang 1.937,1 494,3 25,5% 1.860,3 486,2 26,1% -1,6%
Belanja Bunga 19,2 - 0,0% 7,2 - 0,0%
Belanja Subsidi 34,0 29,7 87,3% 35,7 2,4 6,7% -91,9%
Belanja Hibah 392,0 34,4 8,8% 460,4 134,5 29,2% 290,5%
Belanja Bantuan Sosial 12,8 110,7 867,0% 16,4 0,2 1,3% -99,8%
Belanja Bantuan Keuangan 867,2 323,6 37,3% 909,1 402,5 44,3% 24,4%
Belanja Modal 2.921,6 399,8 13,7% 2.434,9 391,3 16,1% -2,1%
Belanja tidak terduga 17,2 0,8 4,7% 14,0 - 0,0% -100,0%
Transfer Pemprov 133,9 26,3 19,7% 133,9 58,0 43,3% 120,2%
BELANJA dan TRANSFER 9.280,8 2.569,1 27,7% 8.830,7 2.673,1 30,3% 4,0%
SURPLUS/DEFISIT (1.270,4) 954,0 -75,1% (1.137,5) 910,3 -80,0% -6,2%
Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II 2017-2018 (Miliar Rp)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
14
A. Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada Triwulan II 2018, realisasi PAD
mencapai Rp358,4 miliar atau 42,2
persen dari target. Baik secara
persentase terhadap targetnya maupun
secara nominal, realisasi tersebut
tercatat lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian periode yang sama
tahun lalu.
Jika dilihat lebih rinci, Komponen PAD
yang mencatatkan realisasi tertinggi
secara nominal berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp202,5 miliar, sedangkan
komponen dengan nominal realisasi terendah berasal dari Retribusi Daerah sebesar
Rp11,9 miliar. Adapun tingkat persentase realisasi tertinggi dicatatkan komponen Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu sebesar 114,9 persen.
Sementara Retribusi Daerah selain mencatatkan nominal yang terendah juga
mencatatkan tingkat persen realisasi terhadap pagu yang terendah yaitu hanya sebesar
24,7 persen dari target.
Grafik diatas menunjukkan komposisi PAD yang tidak mengalami perubahan dari
triwulan II tahun 2017 ke periode saat ini. Komponen Pajak Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami peningkatan kontribusi
sedangkan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami sebaliknya.
Pemerintah Daerah diwilayah Kalimantan Utara mampu merealisasikan target PAD
dengan cukup optimal, hal ini ditandai dengan meningkatnya rasio PAD terhadap total
pendapatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017.
Berdasarkan hasil konfirmasi saat Focus Group Discussion (FGD) dengan seluruh
Pemerintah Daerah lingkup wilayah Kalimantan Utara, peningkatan realisasi dari Pajak
Daerah karena diberlakukannya kebijakan pemutihan denda pajak, bea mutasi, dan
bea balik nama kendaraan bermotor sejak bulan April 2018. Pertimbangan dari
pemberlakuan kebijakan tersebut adalah untuk menggali potensi penerimaan
perpajakan dari para wajib/objek pajak yang selama ini masih terdaftar di wilayah
Kalimantan Timur.
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
Grafik Komposisi Agregat Pendapatan Asli Daerah se Kaltara Tw II 2017-2018
45,0% 46,4%
56,5%
3,3%3,9%
3,3%11,4%
9,9%
15,6%40,3%
39,7%
24,6%
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2016 2017 2018
Miliar Rp
Pajak daerah Retribusi daerah HKPD LLPADYS
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
15
a) Penerimaan Pajak Daerah
Total Pajak Daerah yang terhimpun
sampai dengan triwulan II tahun 2018
mencapai sebesar Rp202,5 miliar atau
46,7 persen dari target. Sebesar Rp333
miliar atau 76,8 persen dari total
realisasi pajak daerah bersumber dari
Pemprov Kalimantan Utara. Namun
secara persentase realisasi terhadap
target, capaian tertinggi dicatatkan
Kabupaten Bulungan sebesar 87,9
persen. Jika sumber pajak daerah tidak
memperhitungkan penerimaan dari Pemprov Kalimantan Utara, maka daerah dengan
penyumbang pajak daerah terbesar berasal dari Kota Tarakan.
b) Penerimaan Retribusi Daerah
Sampai dengan akhir bulan Juni 2018, realisasi di seluruh Pemerintah Daerah se
Kalimantan Utara mencapai Rp11,9 miliar atau sebesar 24,7 persen dari target. Dari
enam Pemerintah Daerah yang mencatatkan kenaikan nominal realisasi dibanding
periode yang sama tahun lalu hanya tiga Pemerintah Daerah yaitu, Kota Tarakan,
Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Sedangkan tiga daerah lainnya masih
mencatatkan penurunan nominal realisasi dibanding periode yang sama tahun lalu, dan
yang paling drastis penurunannya adalah Kabupaten Tana Tidung.
Seperti halnya dengan Pajak Daerah,
nominal realisasi terbesar tercatat di
wilayah Kota Tarakan sebesar Rp32,9
miliar. Hal ini sangat wajar karena
sebagian besar aktifitas perekonomian
yang dikenakan pajak daerah dan
retribusi daerah berlokasi di wilayah
perkotaan.
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
se Kaltara Tw II 2017 - 2018
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
5
10
15
20
Tarakan Bulungan Malinau Nunukan Tana
Tidung
Miliar Rp
Realisasi 2017 Realisasi 2018% Realisasi 2017 % Realisasi 2018
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-
2,000
4,000
6,000
8,000
Prov Tarakan Bulungan Malinau Nunukan TanaTidung
Juta Rp
Realisasi 2017 Realisasi 2018
% Realisasi 2017 % Realisasi 2018
Grafik Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah se Kaltara Tw II 2017 - 2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
16
c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pada akhir Triwulan II 2018,
Mayoritas Pemerintah Daerah di
regional ini mencatat realisasi yang
telah melampaui target. Realisasi
dibawah target tercatat hanya
terjadi di Kota Tarakan dan
Kabupaten Tana Tidung.
Kabupaten Bulungan dan Provinsi
Kalimantan Utara menjadi daerah
dengan kontribusi terbesar atas
penerimaan ini yang masing-masing mencapai Rp19,9 miliar atau 35,6 persen dari
keseluruhan penerimaan yang tercatat sebesar Rp55,9 miliar untuk Kabupaten
Bulungan, dan untuk Provinsi Kalimantan Utara penerimaan tercatat sebesar
Rp11,26 miliar atau 20,1 persen dari keseluruhan penerimaan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kondisi ini tidak terlepas dari nilai penyertaan
modal yang relatif besar di sejumlah BUMD, sehingga penerimaan dividen juga lebih
besar dibanding pemerintah daerah lainnya di Kaltara.
d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah (LLPADYS)
Secara agregat, penerimaan
LLPADYS regional Kalimantan
Utara pada akhir periode pelaporan
mencapai 27,7 persen dari target
atau sebesar Rp88,1 miliar.
Komponen PAD ini secara umum
menunjukkan tren penurunan
diseluruh pemda, kecuali Kota
Tarakan dan Kabupaten Nunukan
yang tercatat mengalami
peningkatan sangat signifikan.
Nominal realisasi pada triwulan II 2018 di Kabupaten Bulungan mengalami
penurunan yang sangat signifikan dibandingkan periode tahun lalu dengan
persentase penurunan yang mencapai 94,5 persen. Berbanding terbalik dengan
pencapaian Kabupaten Nunukan yang mencatatkan kenaikan nominal realisasi
sebesar 670 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
0%
50%
100%
150%
200%
0
5
10
15
20
25
Prov Tarakan Bulungan Malinau Nunukan TanaTidung
Miliar Rp
Realisasi 2017 Realisasi 2018
% Realisasi 2017 % Realisasi 2018
Grafik Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan KD Yang Dipisahkan se Kaltara Tw II 2017 - 2018
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
10
20
30
40
50
60
70
Prov
Taraka
n
Bulung
an
Malinau
Nunuk
an
Tana
Tidu
ng
Miliar Rp
Realisasi 2017 Realisasi 2018
% Realisasi 2017 % Realisasi 2018
Grafik Realisasi LLPADYS se Kaltara Tw II 2017 - 2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
17
2. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer mencapai 47,4 persen dari pagu atau sebesar Rp3,13
triliun. Seperti halnya ditriwulan II yang lalu, capaian ini menunjukkan perbaikan pada
nominal realisasi jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai
Rp3,12 triliun. Sumber Pendapatan Transfer mayoritas berasal dari Transfer
Pemerintah Pusat yang mencapai Rp3,07 triliun atau 97,6 persen sedangkan sisanya
adalah Transfer/Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.
Dibandingkan periode yang sama tahun
lalu, kontribusi realisasi Transfer
Pemerintah Pusat terhadap total realisasi
Pendapatan Daerah di regional ini
menunjukkan adanya peningkatan di
semua jenis kecuali Dana Bagi Hasil dan
Dana Alokasi Khusus.
Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh
alokasi DBH dan DAK yang mengalami
penurunan sementara DAU, DID, dan Dana Desa mengalami peningkatan di Tahun
Anggaran 2018.
DAK Fisik dan Dana Desa
Perubahan kebijakan penyaluran DAK Fisik di tahun 2018 berdampak terhadap kinerja
realisasi sampai dengan triwulan II tahun ini. Rata-rata penyerapan DAK Fisik tercatat
sebesar 26,3 persen di triwulan II tahun 2017 menjadi 19,4 persen di Triwulan II 2018.
Tercatat hanya Kabupaten Tana Tidung yang penyerapannya dibawah kondisi ideal.
Sementara untuk penyerapan Dana Desa, terlihat semua wilayah yang memperoleh
alokasi Dana Desa hingga periode Triwulan II 2018 telah menyalurkan sampai dengan
tahap II sesuai ketentuan baru yang batas akhir penyaluran maksimal pada minggu ke-
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
12,6%
69,0%
9,7%
1,1%
7,6%
17,8%
62,9%
11,4%
0,7%
7,2%
DBH
DAU
DAK
DID
Dana Desa
2017 2018
Grafik Kontribusi TKDD Thd Total Pendapatan Daerah Kaltara Tw II 2017 - 2018
0%
20%
40%
Prov Tarakan Bulungan Malinau Nunukan TanaTidung
% Realisasi 2017 % Realisasi 2018
Rerata %Realisasi 2017 Rerata %Realisasi 2018
58%
58%
59%
59%
60%
60%
61%
Bulungan Malinau Nunukan Tana Tidung
% Realisasi 2017 % Realisasi 2018
Grafik Persentase Realisasi & Rata-Rata Persentase Realisasi DAK Fisik Tw II 2017 - 2018
Grafik Persentase Realisasi Dana Desa Triwulan II 2017 - 2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
18
4 Juni. Hal ini memperlihatkan dampak positif dari perubahan kebijakan penyaluran
Dana Desa untuk Tahun 2018, dengan perubahan tahapan penyaluran menjadi 3 tahap
yang bertujuan agar mempercepat penyaluran Dana Desa sehingga kegiatan-kegiatan
yang telah dialokasikan pada APBDes dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS)
Pada Triwulan II 2018, nominal realisasi
pendapatan ini menurun cukup tajam
secara agregat dibanding periode yang
sama tahun lalu dari Rp88,3 miliar
menjadi hanya Rp18,9 miliar.
Keseluruhan daerah dengan kontribusi
terbesar tahun lalu mengalami
penurunan yang paling signifikan. Hal ini
disebabkan karena pagu target
penerimaan ditetapkan jauh dibawah
target tahun lalu.
B. Belanja Daerah
Persentase realisasi total belanja (tanpa transfer) seluruh Pemerintah Daerah di
Kalimantan Utara tercatat naik dari 27,8 persen di Triwulan II 2017 menjadi 30,1 persen
di Triwulan II 2018.
Tingkat penyerapan tertinggi pada periode ini bersumber dari Belanja Pegawai yang
mencapai 39,4 persen dari pagu, disusul kemudian Belanja Hibah sebesar 36,1 persen
dan Belanja Subsidi sebesar 29,9 persen. Tingkat penyerapan Belanja periode Triwulan
II 2018 ini dari seluruh pos Belanja mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun
lalu, kecuali untuk pos Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan persentase
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)
-
5
10
15
20
25
30
35
40
Prov Tarakan Bulungan Malinau Nunukan TanaTidung
Miliar Rp
Realisasi 2017 Realisasi 2018
Grafik Realisasi LLPDYS se Kaltara Tw II 2017 - 2018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Prov Tarakan Bulungan Malinau Nunukan Tana
Tidung
2017 2018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Pega
wai
Barang
Bung
a
Subs
idi
Hibah
Bans
os
Bank
eu
Mod
al
Tdk Te
rdug
a
2017 2018
Grafik Persentase Realisasi Belanja Per Pemda Triwulan II 2017 - 2018
Grafik Persentase Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Triwulan II 2017 - 2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
19
penyerapan dari 36,4 persen pada Triwulan II 2017 menjadi 39,4 persen dari pagu pada
periode ini.
Mayoritas pemda, selain Kabupaten Malinau, mengalami kenaikan persentase realisasi
belanja dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode pelaporan, kinerja
realisasi belanja tertinggi tercatat pada Kabupaten Nunukan yang mencapai 37,8
persen. Sementara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi daerah dengan
tingkat penyerapan belanja yang terendah sebesar 22,8 persen.
Realisasi Belanja secara keseluruhan yang belum optimal, sebagian bessar
dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Belanja Modal dikarenakan sebagian besar
kegiatan masih dalam proses seleksi penyedia barang dan jasa.
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun
Prognosis realisasi APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan yang
diperkirakan akan mempengaruhi realisasi anggaran baik perkembangan kondisi
ekonomi terkini serta kebijakan fiskal pemerintah pusat maupun daerah baik yang
sudah dilaksanakan maupun baru akan dilaksanakan. Pada sisi pendapatan,
berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan seluruh Pemerintah Daerah
lingkup wilayah Kalimantan Utara, PAD secara rata-rata diperkirakan sebesar 91
persen dari target. Pendapatan Transfer dipastikan akan terjadi penurunan karena tidak
ada perubahan alokasi efek dari tidak adanya APBN-P 2018, khususnya alokasi DBH
Minerba, DBH PBB dan DAU. Meskipun disisi lain, terdapat kenaikan DBH Migas
karena kenaikan harga dan jumlah produksi. Di sisi belanja, capaian realisasi Belanja
APBD sampai dengan akhir tahun 2018 secara rata-rata diperkirakan sebesar 82
persen dari pagu dikarenakan banyak kegiatan ataupun pos Belanja yang sudah
diproyeksikan untuk terealisasi pada Triwulan III sampai dengan akhir tahun anggaran.
Uraian Pagu Realisasi s.d. Triwulan II Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV
Miliar Rp % Realisasi Miliar Rp % Realisasi
Pendapatan Daerah 7.559,3 3.525,4 46,6% 6.803,3 91%
Belanja Daerah 8.830,7 2.673,1 30,3% 7.241,2 82%
Surplus/Defisit (1.137,5) 910,3 -80,0% (437,81) 38,5%
Sumber : BPKAD se Kaltara
Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara s.d. Triwulan IV 2017
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
20
Sumber : LKPK Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
URAIAN
T.A. 2018 T.A. 2017
Pusat Daerah Konsolidasian Kenaikan Konsolidasian
(Miliar Rp) (Miliar Rp) (Miliar Rp) (%) (Miliar Rp)
PENDAPATAN NEGARA 888,75 3.544,90 1.277,37 77,2% 721,04
Penerimaan Perpajakan 809,60 203,81 1.013,41 147,8% 408,98
Penerimaan Negara Bukan Pajak 79,16 3.341,09 263,95 -15,4% 312,06
BELANJA NEGARA 4.375,28 2.629,75 3.841,78 6,2% 3.616,88
Belanja Pemerintah 1.212,03 2.261,94 3.473,98 0,5% 3.458,18
Transfer 3.163,25 367,81 367,81 131,8% 158,69
SURPLUS (DEFISIT) -3.486,52 915,15 -2.564,41 -11,4% -2.895,84
PEMBIAYAAN - 183,32 183,32 -64,3% 512,90
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 203,32 203,32 -60,4% 512,90
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 20,00 20,00
-
SILPA/SIKPA -3.486,52 1.098,47 -2.381,09 -0,1% -2.382,94
Periode triwulan II 2018 menunjukkan realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan
Utara konsolidasian mengalami kenaikan signifikan dari Rp72,04 milliar pada triwulan
II 2017 menjadi Rp1,27 triliun. Pendapatan tersebut merupakan konsolidasi dari
Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp888,7 miliar dan Pendapatan Pemerintah
Daerah konsolidasian sebesar Rp3,5 triliun. Realisasi Belanja Konsolidasian juga
mengalami hal yang sama yaitu naik dari Rp3,6 triliun pada triwulan II 2017 menjadi
Rp3,8 triliun di triwulan II 2018. Data realisasi penerimaan perpajakan pemerintah
pusat yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian yang
bersumber dari aplikasi OM SPAN memiliki perbedaan dengan data yang bersumber
dari Kanwil DJP Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
B. Pendapatan Konsolidasian
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Secara Komposisi Pendapatan
Konsolidasian di Provinsi Kalimantan
Utara pada akhir periode pelaporan
tidak mengalami perubahan jika
dibandingkan dengan, dimana
Perpajakan senantiasa memberikan
kontribusi terbesar. Kontribusi realisasi
Perpajakan terhadap total pendapatan
Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara
409,0
1.013,4312,1
264,0
2017 2018
PERPAJAKAN
PNBP
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimatan Utara Periode Triwulan II 2018
Grafik Komposisi Pendapatan Konsolidasian Per Jenis Triwulan II Tahun 2017-2018 (Miliar Rp)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
21
meningkat dari sebesar 56,7 persen di triwulan II 2017 menjadi 79,3 persen pada
periode pelaporan.
Hingga triwulan II 2018, sebesar 79,8
persen Penerimaan Perpajakan
Konsolidasian atau setara dengan
Rp809,6 miliar berasal dari Pemerintah
Pusat sementara 20,1 persen atau
sebesar Rp203,8 miliar sisanya
merupakan kontribusi Pemerintah Daerah.
Sementara untuk komposisi realisasi
PNBP Konsolidasian, kontribusi
Pemerintah Daerah mencapai 70 persen
atau sebesar Rp184,7 miliar sedangkan Pemerintah Pusat menyumbang sebesar
29,9 persen atau setara dengan Rp79,1 miliar terhadap total Pendapatan
Konsolidasian.
2. Analisis Perubahan
Total Pendapatan Konsolidasian pada triwulan II 2018 mengalami kenaikan jika
dibandingkan periode sebelumnya. Sumber kenaikan tersebut berasal dari komponen
Perpajakan yang mengalami kenaikan realisasi pada triwulan II 2018 sebesar
Rp604,4 miliar atau mencapai 147 persen dari realisasi triwulan II 2017. Adapun
realisasi PNBP tercatat mengalami penurunan sebesar 15,1 persen atau setara
Rp48,1 miliar dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi
perekonomian di regional Kalimantan Utara yang tetap bertumbuh meskipun sedikit
mengalami perlambatan diibanding periode sebelumnya turut mempengaruhi
lonjakan realisasi Pendapatan Konsolidasian.
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Pertumbuhan ekonomi di
Triwulan II 2018 (yoy)
yang tercatat sebesar
4,63 persen kembali
mengalami perlambatan
dibandingkan kondisi di pada triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar 6,48 persen.
Namun meski melambat ekonomi yang tetap tumbuh positif pada periode pelaporan
tetap mampu mempengaruhi kinerja realisasi pendapatan konsolidasian yang tumbuh
URAIAN REALISASI 2017 REALISASI 2018
(Miliar RP) % ¯ yoy (Miliar RP) % ¯ yoy
PERPAJAKAN 408,98 2,7 1.013,41 147,8
PNBP 312,06 -24,3 263,95 -15,4
TOTAL 721,04 -11,0 1.277,37 77,2
PDRB ADHK 13.449 6,4 14.077 4,6
Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara
809,6
79,2
203,8
184,8
Pajak PNBP
Pusat
Daerah
Grafik Komposisi Pendapatan Per Kewenangan Triwulan II 2018 (Miliar Rp)
Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara
Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Triwulan I 2017-2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
22
secara signifikan sebesar 147 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain dikarenakan oleh perekonomian yang tetap bergairah, kondisi ini merupakan
dampak dari kebijakan pemerintah pusat dalam mengoptimalisasi penerimaan
perpajakan tahun ini melalui regulasi keterbukaan akses dan informasi data
keuangan serta upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan
PAD melalui program keringanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta peluncuran sistem IT
pembayaran pajak daerah tersebut.
C. Belanja Konsolidasian
1. Analisis Proporsi Dan Perbandingan
Sebanyak 65,6 persen
belanja pemerintah pada
triwulan II tahun 2018
digunakan untuk belanja
operasional, sementara
dana yang digunakan untuk
belanja modal hanya
mencapai 24,7 persen.
Komposisi ini tidak berbeda
jauh dibandingkan periode
yang sama di tahun yang
lalu namun dengan kecenderungan rasio terhadap total Belanja dan Transfer
Konsolidasian yang menurun.
2. Analisis Perubahan
Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara
Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara
1.4
03
,4
89
5,8
98
3,2
4,9
16
9,3
0,7
0,8 1
58
,7
1.4
21
,7
96
7,5
95
1,9
2,4 1
30
,2
0,3
0,0
36
7,8
Pegawai Barang Modal Subsidi Hibah Bansos Lain-Lain Transfer
2017 2018
37,01%
25,18%
24,78%
3,39%
0,01%
9,57%
201838,80%
24,77%
27,18%
0,14%
4,68%4,39%
Pegawai Barang Modal
Subsidi Hibah Bansos
Tak Terduga Lain-Lain Transfer
2017
Grafik Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Triwulan II 2017-2018 (Miliar Rp)
Grafik Komposisi Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2018
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
23
Realisasi belanja pada triwulan II tahun 2018 masih didominasi oleh Belanja
Pegawai yang mencapai 37,01 persen. Namun angka ini sedikit mengalami
penurunan dibandingkan dengan triwulan II tahun 2017 yang mencapai 38,8 persen.
Persentase Belanja Modal mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 27,1
persen di triwulan II 2017 menjadi 24,7 persen di triwulan II 2018. Realisasi belanja
modal yang mengalami penurunan, dikarenakan sebagian besar proyek-proyek
infrastruktur dengan pagu besar masih dalam proses seleksi penyedia barang dan
jasa. Selain itu keterbatasan ruang fiskal di beberapa daerah di Kalimantan Utara,
memaksa Pemda untuk melakukan efisiensi dan fokus menyelesaiakan tunggakan-
tunggakan tagihan Belanja Modal tahun lalu.
3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal dalam bentuk APBN dan APBD yang dijalankan, baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai dengan triwulan II 2018
secara relatif cukup memberikan pengaruh yang signifikan terutama Konsumsi
Pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemberian THR
bagi PNS dengan penambahan komponen Tunjangan Kinerja salah satu pemicu
sektor konsumsi pemerintah mencatatkan tingkat pertumbuhan (yoy) yang tertinggi
pada triwulan II 2018 sebesar 24,93 persen bahkan jika dibandingkan dengan
triwulan I 2018 pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 82,04 persen.
Masih berlanjutnya kebijakan program pemerintah dalam penyediaan infrastruktur
yang beberapa diantaranya telah memulai pengerjaan tentunya memberi andil
terhadap pertumbuhan komponen PMTB pada periode pelaporan (yoy) yang tetap
positif sebesar 2,04 persen.
Alokasi Dana Desa yang terus meningkat dan adanya kebijakan perubahan
penyaluran Dana Desa pada tahun 2018 yang dimulai sejak awal tahun serta APBD
Pemerintah Daerah se Kalimantan Utara tetap diarahkan untuk berpihak kepada
masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan telah mampu untuk
menurunkan indeks keparahan kemiskinan dari 1,32 persen menjadi 1,09 persen
dan indeks kedalaman kemiskinan dari 0,31 persen menjadi 0,26 persen yang
diukur pada periode pelaporan.
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Kalimantan
Utara periode triwulan II tahun 2018, belanja pemerintah (G) baik pusat maupun
daerah mencatatkan nominal yang mencapai Rp3,43 triliun, sementara itu investasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
24
pemerintah (I) yang tercermin dari nilai aset pada transaksi Aset Non Keuangan
Neto mencapai Rp951,9 miliar.
Kontribusi pemerintah melalui Belanja terhadap pembentukan PDRB ADHB
Kalimantan Utara pada periode pelaporan mengalami peningkatan dari sebesar dari
13,9 persen pada triwulan II 2017 menjadi 16,3 persen pada triwulan II 2018.
Adapun kontribusi Investasi pemerintah mengalami sebaliknya yaitu turun dari
sebesar 5,2 persen pada triwulan II 2017 menjadi 4,54 persen pada triwulan II 2018.
KOMPONEN PDRB
2017 2018
Nominal
(Miliar Rp) % Kontribusi
Nominal
(Miliar Rp) % Kontribusi
BELANJA (G) 2.633,63 13,94% 3.432,18 16,36%
INVESTASI (I) 983,09 5,20% 951,90 4,54%
PDRB 18.889,59
20.981,90
Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah melalui
komponen Belanja (G) lebih besar dari pada komponen Investasi (I) terhadap
pembentukan PDRB Kalimantan Utara.
Tabel Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB ADHB Triwulan II 2017-2018
Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2018
25
V. BERITA/ISU FISKAL TERPILIH
Pembangunan Infrastruktur Jalan Menjadi Skala Prioritas
Mungkin itu yang ada dalam pemikiran pemerintah kita saat ini. Bagaimana pemerintah
menetapkan pembangunan infrastruktur khususnya jalan, hal ini dianggap penting dan
menjadi skala prioritas pemerintah, agar tercapai keseimbangan dan kemajuan untuk
seluruh wilayah di Indonesia.
Program pembangunan infrasturktur jalan secara serentak dan masif dilaksanakan
pemerintah dalam kurun waktu 4 tahun belakangan, tak terkecuali pada wilayah provinsi
Kalimantan Utara, pembangunan jalan perbatasan saja dialokasikan sebesar lebih dari Rp.
99 miliyar yang bersumber dari APBN tahun 2018, dalam betuk Dana Alokasi Khusu (DAK).
Dana sebesar Rp99 miliar tersebut digunakan untuk pembanguna jalan perbatasan yang
terbagi menjadi 3 Paket ruas jalan yaitu Paket pertama Jalan Long-Bawan – Kampung Baru
– Pa Betung – Pa Pani – batas negara yang total panjangnya kira-kira 6,75 Km. Paket kedua
Jalan dari Long Layu – Pa Upan sejauh 4,98 km Jalan Long Rungan – Long Padi sejauh
6,75 km. Paket ke tiga adalah jalan Tanjung selor – Sanjau dan SP 3 – Tanah Kuning
sepanjang 8,6 kilometer.
Pada awal Juli 2018 mencapai penyelesaian sebesar 16 %. Dengan sudah berjalanya paket
pembangunan tersebut tidak hanya antar daerah terhubung tetapi ada manfaat lain
diantaranya perbaikan kualitas tanah, untuk paket 1 dan 2 dari tanah agregat ke tanah kelas
C, sedangkan untuk paket ketiga dari agregat menjadi tanah kelas B ketiga paket ini
ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018.
Bahkan untuk paket yang ketiga memiliki manfaat yang lain, karena di rencanakan di daerah
tersebut akan dibangun KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional). Dengan
adanya jalan yang memadahi sebagai sarana menuju Kawasan tersebut diharapkan akan
dapat menambah nilai jual kawasan tersebut kepada investor untuk menanamkan modal,
sampai sejauh ini investor yang berminat menanamkan saham dan mengelola KIPI atara lain
perusahaan otomotif dari negara Korea Selatan, RRC , tak ketinggalan perusahan dalam
negeri.
Bisa kita bayangkan apabila KIPI tersebut berjalan sesuai rencana, akan ada efek multiple
ekonomi yang akan timbul dari investasi khususnya berupa jalan yang menjadi sarana
penghubung terpenting menuju wilayah tersebut. Terciptanya lapangan kerja baru,
lancarnya arus barang dan mobilitas manusia, akan membawa peningkatan kesejahteraan
di wiliyah Kalimantan Utara.