53ee545c10cf30eb949804d9ecbb4b01. BI Man Asset Brg final.pdf
Transcript of 53ee545c10cf30eb949804d9ecbb4b01. BI Man Asset Brg final.pdf
MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
BIDANG MANAJEMEN AIR MINUM
BUKU INFORMASI
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI
2009
MANAJEMEN ASET/BARANG
PAM.MM02.004.01
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 1 dari 64 Buku informasi Versi 2009
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI 1
BAB I KATA PENGANTAR 4
1.1 Konsep dasar pelatihan berbasis kompetensi 4
1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi 4
1.1.2 Kompeten di tempat kerja 4
1.2 Penjelasan materi pelatihan 4
1.2.1 Desain materi pelatihan 4
1.2.2 Isi modul 5
1.2.3 Pelaksanaan materi pelatihan 5
1.3 Pengakuan kompetensi terkini (RCC) 6
1.4 Pengertian-pengertian 7
BAB II STANDAR KOMPETENSI 9
2.1 Peta paket pelatihan 9
2.2 Pengertian unit standar 9
2.2.1 Unit standar kompetensi 9
2.2.2 Daftar unit kompetensi 10
2.2.3 Durasi pelatihan 10
2.2.4 Kesempatan mencapai kompetensi 10
2.3 Unit kompetensi yang dipelajari 11
2.3.1 Judul unit 11
2.3.2 Kode unit 11
2.3.3 Deskripsi unit 11
2.3.4 Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja 11
2.3.5 Batasan variabel 13
2.3.6 Panduan penilaian 13
2.3.7 Kompetensi kunci 14
BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN 16
3.1 Strategi pelatihan 16
3.2 Metode pelatihan 16
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 2 dari 64 Buku informasi Versi 2009
BAB IV MANAJEMEN ASET/BARANG 18
4.1 Perencanaan kebutuhan aset/barang 18
4.1.1 Pengertian aset 18
4.1.1.1 Umum 18
4.1.1.2 Aset sistem penyediaan air minum 19
4.1.2 Pemahaman manajemen aset 20
4.1.2.1 Lingkup manajemen aset 20
4.1.2.2 Manajemen aset sistem penyediaan air minum 21
4.1.2.3 Tujuan dan fungsi manajemen aset 23
4.1.2.4 Tahapan kerja manajemen aset 25
4.1.2.5 Kebutuhan dalam optimalisasi aset sistem penyediaan air minum 27
4.1.3 Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan 32
4.1.4 Skala prioritas dan penjadualan kebutuhan aset 36
4.2 Pelaksanaan pengadaan aset/barang 36
4.2.1 Penyusunan data dan informasi 36
4.2.2 Mekanisme pengadaan barang 38
4.2.2.1 Prinsip pengadaan barang 38
4.2.2.2 Cara pengadaan barang 40
4.2.2.3 Prosedur dan proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 42
4.3 Penerimaan, penyimpanan dan distribusi aset/barang 44
4.3.1 Pengolahan data penerimaan barang/aset 44
4.3.1.1 Verifikasi 44
4.3.1.2 Penerimaan dan pencatatan barang pengadaan 45
4.3.2 Pengeluaran barang/aset 46
4.3.2.1 Prosedur pengeluaran barang 46
4.3.2.2 Pembukuan pengeluaran barang 47
4.4 Manajemen inventaris 49
4.4.1 Kodefikasi 51
4.4.2 Prosedur inventarisasi 52
4.4.3 Persediaan barang/aset 54
4.4.4 Pemesanan barang/aset 54
4.4.5 Penyimpanan barang/stok pengadaan dan pengamanannya 54
4.4.5.1 Penyimpanan 54
4.4.5.2 Pengamanan 55
4.4.5.3 Gudang 56
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 3 dari 64 Buku informasi Versi 2009
4.5 Penghapusan aset 58
4.5.1 Dasar penghapusan 58
4.5.2 Strategi penghapusan 59
4.5.3 Proses penghapusan 60
4.5.3.1 Pemusnahan 60
4.5.3.2 Pemindahtanganan 60 BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN
KOMPETENSI 62
5.1 Sumber daya manusia 62
5.2 Sumber-sumber perpustakaan 63
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 4 dari 64 Buku informasi Versi 2009
BAB I
KATA PENGANTAR
1.1. Konsep dasar pelatihan berbasis kompetensi
1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi
Pelatihan merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang dinamis, yang saling
berhubungan/berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pelatihan. Perumusan tujuan
pelatihan berbasis kompetensi merupakan penjabaran dari rangkaian kegiatan yang
disyaratkan dalam standar kompetensi untuk menjawab tuntutan dari setiap kriteria unjuk
kerja dalam pencapaian kompetensi kerja.
Pelatihan kerja diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan
kompetensi kerja, meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang berkaitan dengan
tugas yang dimiliki peserta. Sehingga setelah pelatihan selesai peserta memperoleh
peningkatan kompetensi yang dibutuhkan dan mampu mengisi jabatan/profil pekerjaan
yang dibutuhkan.
1.1.2 Kompeten di tempat kerja
Kompetensi adalah menyatunya ketiga aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja
atau KSA (knowledge, skill, attitude) yang diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja
yang disyaratkan di tempat kerja. Kompetensi adalah potensi seseorang yang ditampilkan
setelah dilatih melalui pelatihan. Adapun ukuran standar kompetensi tersebut dapat
diukur dan dijelaskan oleh Kriteria Unjuk Kerja.
Kompeten di tempat kerja adalah seseorang yang telah dapat memenuhi persyaratan
jabatan/pekerjaan yang ditetapkan oleh pasar/tempat kerja. Tuntutan kualitas tersebut
didasarkan pada perangkat bakuan kompetensi (kriteria unjuk kerja).
1.2. Penjelasan materi pelatihan
1.2.1. Desain materi pelatihan
Materi pelatihan merupakan bagian dari suatu program pelatihan kerja berbasis
kompetensi yang menguraikan dan menjelaskan secara rinci rangkaian pencapaian
kompetensi kerja.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 5 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Pada materi pelatihan, aspek-aspek kompetensi dalam indikator unjuk kerja diuraikan ke
dalam bentuk modul pelatihan, agar dapat dipahami, dimengerti dan dikuasai oleh
peserta pelatihan. Modul ini didisain untuk dapat digunakan pada pelatihan
konvensional/klasikal dan pelatihan individual/mandiri.
Yang dimaksud dengan pelatihan klasikal adalah pelatihan yang dilakukan dengan
melibatkan bantuan seorang pelatih atau pembimbing, dengan menggunakan proses
belajar mengajar sebagaimana biasanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelatihan
mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri oleh peserta, dengan
menambah unsur-unsur atau sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan pelatih.
Selanjutnya dapat dipraktekkan penyelesaian suatu tugas tertentu melalui tahapan-
tahapan latihan yang sistematis.
1.2.2 Isi modul
Modul merupakan uraian terkecil bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis
untuk membantu peserta pelatihan menguasai tujuan pelatihan. Modul akan memandu
pelatih/fasilitator menyampaikan bahan belajar dalam proses pelatihan yang sesuai
secara terinci.
Modul ini terdiri dari 3 bagian, yaitu:
a. Buku informasi
Buku Informasi adalah sumber pelatihan, baik untuk pelatih maupun untuk peserta
pelatihan.
b. Buku kerja
Buku kerja ini digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan
kegiatan praktik baik dalam pelatihan klasikal maupun pelatihan individual/mandiri.
Buku kerja diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi :
• Kegiatan-kegiatan yang membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan
memahami informasi.
• Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian kemampuan
peserta pelatihan.
• Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan
praktik kerja.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 6 dari 64 Buku informasi Versi 2009
c. Buku penilaian
Buku penilaian ini digunakan oleh pelatih untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta
pelatihan pada buku kerja.
Buku penilaian berisi :
• Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan
kemampuan.
• Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian kemampuan peserta
pelatihan.
• Sumber-sumber yang dapat digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai
kemampuan.
• Semua jawaban/tanggapan pada setiap pertanyaan yang diisikan pada buku kerja.
• Petunjuk bagi pelatih untuk menilai setiap kegiatan praktik.
• Catatan pencapaian kemampuan peserta pelatihan.
1.2.3 Pelaksanaan materi pelatihan
Pada pelatihan klasikal, pelatihan akan:
• Menyediakan buku informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber
pelatihan.
• Menyediakan salinan buku kerja kepada setiap peserta pelatihan.
• Menggunakan buku informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan
pelatihan.
• Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban tanggapan dan
menuliskan hasil tugas praktiknya pada buku kerja.
Pada pelatihan individual / mandiri, peserta pelatihan akan :
• Menggunakan buku informasi sebagai sumber utama pelatihan.
• Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada buku kerja.
• Memberikan jawaban pada buku kerja.
• Mengisikan hasil tugas praktik pada buku kerja.
• Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh pelatihan.
1.3. Pengakuan kompetensi terkini (RCC)
Jika anda telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen
unit kompetensi tertentu, anda dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini (RCC,
recognition of current competency). Berarti anda tidak akan dipersyaratkan untuk belajar
kembali.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 7 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Anda mungkin sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena anda telah:
a. Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan dan
keterampilan yang sama, atau
b. Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama, atau
c. Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan
yang sama.
1.4. Pengertian-pengertian
Profesi Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta
keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan
serta pengalaman kerja, atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut
oleh suatu pekerjaan/jabatan.
Standarisasi Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar
tertentu.
Penilaian / uji kompetensi Penilaian atau uji kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan
pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah
kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan
terhadap standar yang dipersyaratkan (kriteria unjuk kerja).
Pelatihan Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu
kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan
belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang
dipelajari.
Kompetensi Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan aspek sikap,
pengetahuan dan keterampilan serta penerapan dari ketiga aspek tersebut di tempat
kerja untuk mencapai unjuk kerja yang ditetapkan.
Standar kompetensi Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang diperlukan pada rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaku atau pemangku jabatan kerja. Standar
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 8 dari 64 Buku informasi Versi 2009
kompetensi dinyatakan dalam format tertentu, yaitu: (i) unit kompetensi dari jabatan kerja
tersebut; (ii) elemen kompetensi dari tiap unit kompetensi, dan (iii) kriteria unjuk kerja
untuk tiap unit kompetensi.
Sertifikasi kompetensi Sertifikasi kompetensi adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi melalui proses
penilaian/uji kompetensi.
Sertifikat kompetensi Sertifikat kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi kepada seseorang yang dinyatakan kompeten, yaitu tenaga kerja trampil atau ahli
yang telah menguasai suatu kompetensi tertentu dan telah memenuhi persyaratan
berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keahlian/ketrampilan tertentu.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 9 dari 64 Buku informasi Versi 2009
BAB II
STANDAR KOMPETENSI
2.1. Peta paket pelatihan
Standar kompetensi kerja sektor air minum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sub sektor,
yaitu perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengelolaan. Pada bidang pengelolaan
air minum diantaranya meliputi bidang manajemen.
Terdapat 19 unit kompetensi dalam jabatan manajemen air minum, yang dikategorikan
dalam:
• Kelompok kompetensi umum, terdiri dari 2 unit kompetensi.
• Kelompok kompetensi inti, terdiri dari 15 unit kompetensi.
• Kelompok kompetensi khusus, terdiri dari 2 unit kompetensi.
2.2. Pengertian unit standar
2.2.1 Unit standar kompetensi
Standar kompetensi Merupakan pernyataan apa yang harus dikerjakan di tempat kerja, disusun dengan
pendekatan bidang pekerjaan. Standar kompetensi terbentuk atas sejumlah unit
kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
Unit kompetensi Merupakan uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya standar
kompetensi. Setiap unit kompetensi memiliki sejumlah elemen kompetensi.
Elemen kompetensi Merupakan bagian terkecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan sejumlah fungsi
tugas atau kegiatan yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.
Kriteria unjuk kerja (KUK) Merupakan langkah kerja yang harus dilaksanakan dalam pencapaian elemen
kompetensi. KUK mencerminkan kegiatan yang menggambarkan 3 aspek, yaitu
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja. Selain itu KUK juga menunjukkan sejauh
mana persyaratan elemen kompetensi dapat diukur berdasarkan pada tingkat yang
diinginkan.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 10 dari 64 Buku informasi Versi 2009
2.2.2 Daftar unit kompetensi
Terdapat 19 unit kompetensi dalam jabatan manajemen air minum :
A. Kelompok kompetensi umum 1. Menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Melaksanakan manajemen umum.
B Kelompok kompetensi inti 1. Melaksanakan manajemen mutu
2. Melaksanakan manajemen strategik
3. Melaksanakan manajemen sumber daya manusia
4. Melaksanakan manajemen aset/barang
5. Melaksanakan manajemen keuangan dan akuntansi
6. Melaksanakan manajemen informasi
7. Melaksanakan manajemen operasi SPAM
8. Melaksanakan manajemen pemeliharaan SPAM
9. Melakukan komunikasi
10. Melaksanakan konseling
11. Melaksanakan negosiasi bisnis
12. Melakukan manajemen bisnis air minum
13. Melakukan manajemen investasi
14. Melakukan manajemen resiko
15. Melaksanakan kemitraan pemerintah badan usaha
C Kelompok kompetensi khusus 1. Menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa
2. Melakukan hubungan masyarakat
2.2.3 Durasi pelatihan
Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan seluruh 19 unit kompetensi adalah
111 JPL, dimana 1 JPL (jam pelajaran) adalah 45 menit.
Sedangkan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan unit kompetensi ini
adalah 6 JPL.
2.2.4 Kesempatan mencapai kompetensi
Jika anda belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, pelatih anda
akan mengatur rencana pelatihan dengan anda. Rencana ini akan memberikan anda
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 11 dari 64 Buku informasi Versi 2009
kesempatan kembali untuk meningkatkan level kompetensi anda sesuai dengan level
yang diperlukan.
Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.
2.3. Unit kompetensi yang dipelajari
2.3.1. Judul unit Judul unit Kompetensi: Melaksanakan manajemen aset/barang
2.3.2. Kode unit
Kode unit: PAM.MM02.004.01.
2.3.3. Deskripsi unit
Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang
dibutuhkan dalam melaksanakan manajemen aset/ barang.
2.3.4. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja
Elemen kompetensi yang harus dikuasai dalam unit kompetensi berikut kriteria unjuk
kerja terdapat pada tabel 2.1 di bawah ini:
Tabel 2.1 Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi melaksanakan manajemen aset/barang
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
01. Melaksanakan perencanaan kebutuhan aset/ barang
1.1. Kebutuhan aset dan barang direncanakan berdasar pada rencana strategik dan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan aset dan barang yang ada serta mempertimbangkan aspek efisiensi perusahaan.
1.2. Rincian kebutuhan aset dan barang berdasar pada kuantitas dan spesifikasi disusun dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh perusahaan.
1.3. Skala prioritas dan penjadualan kebutuhan aset dan barang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 12 dari 64 Buku informasi Versi 2009
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
02. Melaksanakan pengadaan aset/ barang
2.1. Data dan informasi aset dan barang yang akan diadakan dipersiapkan sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
2.2. Survey ke supplier dan vendor dilakukan untuk memperoleh harga yang rasional dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
2.3. Pengadaan barang dilakukan dengan menggunakan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan (apabila sumber dana dari pemerintah maka berlaku prosedur sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003.
03. Melaksanakan penyimpanan dan distribusi aset/ barang serta pemanfaatannya
3.1. Data dan informasi aset dan barang dihimpun dan diolah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.
3.2. Pengeluaran aset dan barang dilakukan atas permintaan penggunaan yang sah sesuai dengan SOP yang ditetapkan dengan menerapkan FIFOLIFO (First In First Out Leave In First Out).
3.3. Data dan informasi aset dan barang di upgrade secara periodik sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ditetapkan perusahaan.
04. Menerapkan manajemen inventaris (sediaan)
4.1. Kodifikasi aset/ barang ditetapkan secara manual atau terkomputerisasi sesuai dengan kebijakan dan SOP yang ditetapkan oleh perusahaan.
4.2. Kecepatan penyerapan aset/ barang dipantau dengan menggunakan format dan prosedur yang ditetapkan perusahaan.
4.3. Buffer Stock aset/ barang untuk menjaga ketersediaan ditetapkan berdasar pada tingkat kebutuhan/pemakaian masing-masing jenis aset dan barang untuk operasional perusahaan.
4.4 Life time aset/ barang dan re-order point aset/ barang ditetapkan berdasar pada karakter, spesifikasi dan jenis pemakaian dari masing-masing aset.
05. Melaksanakan penghapusan aset/ barang
5.1. Kategori jenis aset dan barang yang dapat dihapus diidentifikasi dan ditetapkan berdasar pada kebijakan perusahaan tentang penghapusan barang bdan aset.
5.2. Prosedur penghapusan aset/ barang ditetapkan berdasar pada kebijakan perusahaan tentang penghapusan aset dan barang.
5.3. Proses penghapusan aset/ barang dilakukan dengan prosedur baku yang ditetapkan perusahaan.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 13 dari 64 Buku informasi Versi 2009
2.3.5. Batasan variabel
1. Konteks variabel :
Unit ini berlaku untuk melaksanakan perencanaan, melaksanakan pengadaan,
melaksanakan penyimpanan dan distribusi, menerapkan manajemen inventaris
(sediaan) dan melaksanakan penghapusan yang digunakan untuk melaksanakan
manajemen aset/ barang.
2. Perlengkapan untuk melakukan manajemen aset/ barang pada pengelolaan air
minum, mencakup:
2.1 Referensi
2.2 Pedoman akuntansi PDAM.
2.3 Form pengadaan, penyimpanan dan distribusi, inventaris dan penghapusan.
2.4 Data pemasok/ supplier.
3. Tugas pekerjaan untuk melaksanakan manajemen aset/ barang pada pengelolaan air
minum meliputi :
3.1 Melaksanakan perencanaan.
3.2 Melaksanakan pengadaan.
3.3 Melaksanakan penyimpanan dan distribusi.
3.4 Menerapkan manajemen inventaris (sediaan).
3.5 Melaksanakan penghapusan.
4. Peraturan untuk melaksanakan manajemen aset/ barang pada pengelolaan air minum
adalah:
4.1 Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.
4.2 Keputusan Presiden RI No.60 tahun 2004 tentang perubahan pertama
Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003. 4.3 Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 2005 tentang perubahan kedua Keputusan
Presiden RI No.80 Tahun 2003. 4.4 Keputusan direksi.
2.3.6. Panduan penilaian
1. Penjelasan prosedur penilaian :
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-
unit kompetensi yang terkait :
1.1. PAM.MM01.002.01 : Melaksanakan manajemen umum.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 14 dari 64 Buku informasi Versi 2009
2. Kondisi penilaian :
2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut yang terkait dengan perencanaan,
pengadaan, penyimpanan dan distribusi, penerapkan manajemen inventaris
(sediaan) dan penghapusan pada pelaksanaan manajemen aset/ barang.
2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan
simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
3.1. Pengelolaan logistik.
3.2. Pengelolaan aset.
3.3. Pengadaan barang.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
4.1. Menyusun laporan aset.
5. Aspek kritis :
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit
kompetensi ini, sebagai berikut :
5.1. Prosedur pengadaan.
5.2. Penetapan spesifikasi.
5.3. Cara pengadaan.
2.3.7. Kompetensi kunci
Kompetensi kunci dalam mencapai unjuk kerja yang disyaratkan terdapat pada tabel 2.2
di bawah ini.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 15 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Tabel 2.2 Kompetensi kunci dalam pencapaian unjuk kerja melaksanakan manajemen aset/barang
NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT TINGKAT
1. Mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisa informasi 3
2. Mengkomunikasikan ide-ide dan menginformasikan 2
3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan 2
4. Bekerjasama dengan orang lain dan berkelompok 2
5. Menggunakan ide serta tehnik matematika 2
6. Memecahkan masalah 2
7. Menggunakan teknologi 2
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 16 dari 64 Buku informasi Versi 2009
BAB III
STRATEGI DAN METODE PELATIHAN
3.1 Strategi pelatihan
Persiapan dan perencanaan pelatihan:
• Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan
tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar anda.
• Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
• Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan
pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.
• Merencanakan aplikasi praktik pengetahuan dan keterampilan anda.
Permulaan dari proses pembelajaran:
• Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas yang terdapat pada tahap
belajar.
• Merevisi dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan anda.
Pengamatan terhadap tugas praktik:
• Mengamati keterampilan praktik yang didemonstrasikan oleh pelatih atau orang yang
telah berpengalaman lainnya.
• Mengajukan pertanyaan kepada pelatih tentang konsep sulit yang anda temukan.
Implementasi dan penilaian:
• Penilai akan mengumpulkan bukti dan membuat pertimbangan mengenai
pengetahuan, pemahaman dan unjuk kerja tugas-tugas anda dan sikap anda terhadap
pekerjaan.
• Penilaian dapat dilaksanakan dengan tujuan sebagai bantuan dan dukungan belajar.
• Anda akan dinilai untuk menentukan apakah anda telah mencapai kompetensi sesuai
dengan standar yang dijelaskan dalam kriteria unjuk kerja.
3.2 Metode pelatihan
Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus,
kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.
Belajar secara mandiri:
Belajar secara mandiri memperbolehkan anda untuk belajar secara individual, sesuai
dengan kecepatan belajar masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 17 dari 64 Buku informasi Versi 2009
bebas, anda disarankan untuk menemui pelatih setiap saat untuk mengkonfirmasikan
kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.
Belajar berkelompok
Belajar berkelompok memungkinkan peserta untuk datang bersama secara teratur dan
berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip
sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, namun sesi kelompok tetap
memberikan interaksi antara peserta, pelatih dan pakar/ahli dari tempat kerja.
Belajar terstruktur
Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh
pelatih atau ahli lainnya. Sesi belajar terstruktur ini umumnya mencakup topik tertentu.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 18 dari 64 Buku informasi Versi 2009
BAB IV
MANAJEMEN ASET / BARANG
4.1 Perencanaan kebutuhan aset / barang
4.1.1 Pengertian aset
4.1.1.1 Umum
Terdapat beberapa pengertian mengenai aset. Pengertian yang paling mendasar adalah
dalam pernyataan “aset is the resources under control”. Sumber daya yang berada dalam
penguasaan dan pengendalian manajemen inilah yang perlu dipelajari lebih dalam.
Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda
tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible, seperti gedung,
kendaraan, uang, dsb) serta tidak berwujud (intangible, seperti hak paten, merk,
komitmen dari sumber daya manusia, reputasi, dsb). Termasuk di dalam ketagori aset
tangible adalah aset riil dan aset non-riil, dimana contoh aset non-riil antara lain
berbentuk deposito.
Pengertian aset berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, terbagi dalam 3
aspek pokok, yaitu: (sumber: Ir. Doli Siregar, MSc, Manajemen Aset):
1. Sumber daya alam, adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Sumber daya manusia, adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti
akal, pikiran, seni, ketrampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada
umumnya.
3. Infrastruktur, adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana
untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber
daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini
maupun keberlanjutannya di masa yang akan datang.
Berdasarkan Undang-undang no 1 tahun 2004, yang dimaksud dengan barang milik
daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah. Adapun pengertian aset/barang daerah yang ditemui
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai
maksud dan pengertian yang sama, yaitu semua barang yang dibeli atau yang diperoleh
atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 19 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Sumber perolehan barang milik daerah:
• Pembentukan daerah otonom berdasarkan undang-undang.
• Pembelanjaan APBN/APBD.
• Sumbangan dalam/luar negeri.
• Sumbangan pihak ketiga.
• Penyerahan dari pemerintah pusat.
• Fasilitas umum dan fasilitas sosial.
• Swadaya masyarakat.
• Semua barang yang secara hukum dikuasai pemerintah daerah.
4.1.1.2 Aset sistem penyediaan air minum
Berdasarkan PP 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum,
penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
Sedangkan sistem penyediaan air minum (SPAM) didefinisikan sebagai suatu kesatuan
fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
Aset diartikan sebagai aktiva berwujud yang memiliki umur lebih panjang dari satu tahun.
Dalam infrastruktur air minum aset utama dapat berupa jaringan perpipaan, hidran, valve,
sambungan, meter air, manhole, waduk, instalasi pengolahan, pompa, reservoir,
pengolahan limbah/lumpur. Berdasarkan pada PP 16 tahun 2005, batasan aset SPAM
adalah:
1. Unit air baku, merupakan sarana pengambilan dan atau penyedia air baku. Dapat
terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat
pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan atau bangunan
sarana pembawa serta perlengkapannya.
2. Unit produksi, merupakan prasarana dan sarana yang digunakan untuk mengolah air
baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan atau biologi. Dapat terdiri
dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, alat pengukuran dan peralatan
pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
3. Unit distribusi, terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan
penampungan air minum, alat ukur dan peralatan pemantauan.
4. Unit pelayanan, meliputi sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
5. Unit pengelolaan teknis, terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan
pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi.
6. Unit pengelolaan non teknis, terdiri dari kegiatan administrasi dan pelayanan.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 20 dari 64 Buku informasi Versi 2009
4.1.2 Pemahaman manajemen aset
4.1.2.1 Lingkup manajemen aset
Di dalam manajemen aset (pengelolaan aset), tidak terlepas dari siklus pengelolaan
barang yang dimulai dari perencanaan sampai penghapusan barang tersebut, dengan
urutan berikut ini:
1. Perencanaan (planning): meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan
penganggarannya (budgeting).
2. Pengadaan (procurement): meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan harga,
penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
3. Penyimpanan dan penyaluran (storage and distribution).
4. Pengendalian (controlling).
5. Pemeliharaan (maintenance).
6. Pengamanan (safety).
7. Pemanfaatan penggunaan (utilities).
8. Penghapusan (disposal).
9. Inventarisasi (inventory).
Berdasarkan landasan yang jelas dan terbaru yaitu Permendagri no 17 tahun 2007,
pengelolaan barang daerah meliputi:
1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
2. Pengadaan.
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran.
4. Penggunaan.
5. Penatausahaan.
6. Pemanfaatan.
7. Pengamanan dan pemeliharaan.
8. Penilaian.
9. Penghapusan.
10. Pemindahtanganan.
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
12. Pembiayaan, serta
13. Tuntutan ganti rugi
Manajemen aset sendiri dapat didefinisikan sebagai proses dalam mengarahkan kegiatan
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan aset dan pengoptimalan fungsi
layanan serta pengelolaan resiko dan biaya yang terkait dengan keseluruhan siklus aset.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 21 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Implementasi manajemen aset yang efisien dan efektif membutuhkan pemahaman yang
jelas mengenai pertanggungjawaban penggunaan aset. Penggunaan aset ini meliputi
rencana komprehensif yang didasarkan atas sasaran yang diinginkan dari penyediaan
aset, dan rencana untuk memenuhi pembiayaan penggunaan aset, pengelolaan dan
pemeliharaan aset eksisting, serta rasionalisasi dan penghapusan aset yang berlebih.
Hasil terpenting dalam implementasi manajemen aset adalah menjamin bahwa aset
eksisting dikelola dan dipelihara secara efisien dan efektif serta benar-benar
didayagunakan dalam mendukung pelayanan, sehingga memaksimalkan potensi yang
dapat dihasilkan oleh aset tersebut. Kinerja fisik, operasional, fungsional dan keuangan
dari aset tersebut harus dipantau secara kontinu dan diikuti dengan program untuk
mengantisipasi terjadinya penurunan kinerja melalui suatu program peningkatan kinerja
yang spesifik. Atau dapat dikatakan bahwa resiko serta biaya yang harus dikeluarkan
adalah terkendali sepanjang masa pakai aset.
4.1.2.2 Tujuan dan fungsi manajemen aset
Saat ini, di lingkungan Pemda/pegawai negeri, manajemen aset lebih dikenal sebagai
manajemen inventaris/barang atau manajemen material dengan penitikberatan pada
tujuan bagaimana mengelola barang inventaris sehingga terpenuhi persyaratan optimal
bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya.
Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen
keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan, khususnya yang
berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca,
maupun dalam penyusunan prioritas pembangunan.
Manajemen aset ke depan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas
yang berkelanjutan dari PDAM. Perusahaan dituntut agar dapat mengembangkan atau
mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah,
yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan
optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat.
Manfaat diterapkannya manajemen aset bagi PDAM adalah:
1. Meningkatkan pengurusan dan akuntabilitas – dengan menunjukkan kepada pemilik,
pengguna, dan pihak yang terkait, bahwa layanan yang dihasilkan adalah layanan
yang efektif dan efisien; menyediakan dasar untuk mengevaluasi keseimbangan
layanan – harga – kualitas; meningkatkan akuntabilitas atas penggunaan sumber
daya dengan perhitungan kinerja dan keuangan.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 22 dari 64 Buku informasi Versi 2009
2. Meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan pengguna layanan – dengan cara
meningkatkan pengertian pada kebutuhan layanan dan pilihan-pilihannya; konsultasi
formal atau persetujuan pengguna tentang level layanan untuk meningkatkan
kenyamanan pelanggan dan citra perusahaan.
3. Meningkatkan manajemen resiko – dengan cara menganalisis kemungkinan dan
konsekuensi dari kegagalan aset.
4. Meningkatkan efisiensi keuangan – dengan meningkatkan keahlian pengambilan
keputusan berdasar pada biaya dan keuntungan dari beberapa alternatif; justifikasi
untuk program kerja ke depan dan kebutuhan pendanaannya; pengenalan semua
biaya dari kepemilikan atau pengoperasian aset selama masa pakai aset tersebut.
Saat ini penggunaan manajemen aset dalam SPAM mulai dibutuhkan dalam melakukan
prediksi ke depan, untuk:
• Bahan masukan dalam penyusunan rencana jangka menengah/corporate plan yang
terstruktur dan akuntabel, serta rencana strategis tahunan
• Bahan masukan/input perencanaan modal, pemeliharaan dan penghapusan aset.
• Memperlihatkan hubungan antara kinerja pelayanan dengan perencanaan
penggunaan sumber daya.
• Menentukan metode yang tepat dalam mengelola aset baru.
• Melakukan cara yang lebih efektif dan inovatif dalam melaksanakan pelayanan.
• Bahan masukan/input bagi partisipasi swasta dalam pendanaan, pengawasan,
manajemen dan pemeliharaan.
Seringkali setiap peningkatan kebutuhan pelayanan SPAM diantisipasi dengan
pembangunan sarana dan prasarana baru, yang kurang memperhitungkan masa pakai
aset dan biaya aset secara keseluruhan. Pemanfaatan aset SPAM eksisting kurang
optimal dan berada di bawah kinerja yang seharusnya, dan hanya sedikit program yang
bertujuan melakukan rasionalisasi terhadap aset yang ada. Pemahaman menyeluruh
tentang aset SPAM dan masa pakainya akan memungkinkan pemilik aset dan pemakai
untuk terlibat langsung dalam penentuan kualitas pelayanan, mengoptimalkan nilainya,
menggunakannya, dan memperoleh manfaat dari aset yang dikendalikannya. Selain itu,
seringkali perhatian pembiayaan dalam manajemen aset hanya diarahkan pada biaya
pemeliharaan saja, sehingga struktur biaya keseluruhan dari pemanfaatan aset kurang
disadari. Hal ini akan menimbulkan ‘kekagetan’ ketika umur aset telah habis sementara
pendanaan untuk penggantian tidak tersedia.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 23 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Beberapa faktor pendukung untuk mewujudkan manajemen aset yang optimal adalah:
1. Sistem informasi yang jelas.
2. Rencana operasional yang baik dalam hal pengadaan/pembelian.
3. Sumber daya manusia yang memadai.
4. Adanya dukungan manajemen.
5. Keuangan yang memadai.
Sedangkan jenis-jenis informasi yang sangat dibutuhkan untuk terlaksananya manajemen
aset dengan baik adalah:
1. Pembukuan aset, termasuk di dalamnya adalah dokumentasi aset dengan
menggunakan teknologi informasi (GIS) misal untuk jaringan pipa distibusi.
2. Manajemen operasi.
3. Pemantauan kinerja.
4. Pemantauan biaya operasi
5. Manajemen perawatan/pemeliharaan aset
6. Pemantauan kondisi aset
7. Perencanaan penggantian aset.
4.1.2.3 Tahapan kerja manajemen aset
Manajemen aset ini sebenarnya terdiri dari 5 tahapan kerja yang satu sama lainnya
saling berhubungan dan terintegrasi seperti digambarkan pada gambar 4.1, yaitu:
1. Inventarisasi aset.
Terdiri dari 2 aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal.
• Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume, jumlah, jenis, alamat, dan lain-
lain.
• Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir
masa penguasaan, dan lain-lain.
Proses kerja yang dilakukan adalah:
• Pendataan.
• Kodifikasi/labelling.
• Pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen
aset.
2. Legal audit.
Merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa:
• Inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau
pengalihan aset.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 24 dari 64 Buku informasi Versi 2009
• Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal.
• Strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan
penguasaan ataupun pengalihan aset.
Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status has penguasaan yang
lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dengan
baik, dan lain-lain.
3. Penilaian aset.
Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset
yang dikuasai. Biasanya dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil
dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan
maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
4. Optimalisasi aset
Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajamen aset yang bertujuan
mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang
dimiliki aset tersebut. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa
sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset.
Gambar 4.1 Alur manajemen aset dalam optimalisasi pemanfaatan
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 25 dari 64 Buku informasi Versi 2009
5. Pengawasan dan pengendalian aset
Sarana yang efektif dalam pelaksanan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
dan pengalihan aset adalah dengan mengembangkan sistem informasi manajemen
aset (SIMA). Penggunaan SIMA dapat meningkatkan kinerja pengelolaan aset.
Transparansi kerja sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan
pengawasan dan pengendalian yang lemah.
Dalam SIMA, keempat aspek di atas diakomodasi dalam sistem dengan
menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan
terhadap satu aset termonitor dengan jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga
siapa yang bertanggungjawab dalam menanganinya.
4.1.2.4 Manajemen aset sistem penyediaan air minum
Prinsip/strategi dalam manajemen aset SPAM:
• Aset diadakan hanya untuk mendukung pelayanan.
• Perencanaan aset harus diselenggarakan sejalan dengan perencanaan sumber daya
manusia, informasi dan pendanaan.
• Tanggung jawab untuk penyediaan dan pengelolaan aset harus sejalan dengan unit
yang mengendalikannya.
• Rencana dan strategi manajemen aset harus mencerminkan kerangka kebijakan
perusahaan secara menyeluruh.
• Keseluruhan biaya untuk menyediakan, mengoperasikan dan memelihara aset harus
tercermin dalam anggaran unit kerja manajemen aset.
Bagi PDAM, kinerja keberhasilan aset infrastruktur air minum adalah untuk mencapai
sasaran teknis SPAM sesuai yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah no 16 tahun
2005, berupa tingkat kontinuitas pasokan air minum dalam jangka panjang, tekanan yang
cukup sehingga memberikan kuantitas yang mencukupi kebutuhan, dan kualitas yang
memenuhi standar kesehatan. Penjabaran tujuan dan sasaran tiap aset SPAM terdapat
pada tabel 4.1.
Manajemen aset sangat dibutuhkan untuk mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan
tersebut di atas dengan cara yang paling efisien dalam biaya. Karenanya sasaran
manajemen aset SPAM adalah untuk menjaga fungsi dan kinerja dari sarana dan
prasarana air minum untuk tetap berada pada kondisi yang sesuai dengan fungsi dan
kinerja yang direncanakan serta sesuai dengan kriteria disainnya. Manajemen aset SPAM
pada dasarnya adalah perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian aset
(sarana dan prasarana) sehingga kualitas pelayanan tetap terjamin. Dengan demikian
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 26 dari 64 Buku informasi Versi 2009
tugas utama dalam manajemen aset adalah bagaimana menjaga kinerja aset agar sesuai
dengan kriteria perencanaannya, serta meminimalkan biaya pemeliharaan (dalam
konteks pemikiran yang komprehensif) sehingga aset yang dimiliki memberikan nilai
manfaat yang maksimum dengan biaya minimum.
Unit kerja, melalui perencanaan yang efektif, akan mengidentifikasikan aset yang
dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan dengan biaya yang efisien. Aset
diklasifikasikan sebagai suatu masukan (input) untuk menghasilkan kinerja pelayanan
yang diharapkan, dan setiap unit kerja perlu menghitung biaya sebenarnya yang harus
dikeluarkan untuk menghasilkan kinerja pelayanan.
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran aset PAM
KOMPONEN ASET TUJUAN ASET
1 Sumber air :
• Mata air
• Sungai
• Danau/waduk
• Air tanah
Untuk menurap – mengambil – mengalirkan air dari sumber-sumber air dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang; dengan cara yang memenuhi persyaratan teknis, kelestarian lingkungan, dan sosial budaya, serta memperhatikan peran dan penggunaan lain dari sumber tersebut untuk kepentingan lainnya.
2 Instalasi Pengolahan Air (IPA) Secara handal mampu untuk memproduksi air minum dengan kualitas yang memenuhi persyaratan dan kuantitas yang sesuai kriteria perencanaan.
3 Reservoir Mampu menyediakan cadangan air yang terbebas dari kontaminasi, untuk menjamin tingkat pelayanan yang ditetapkan serta meniadakan resiko gangguan pelayanan yang terjadi akibat adanya gangguan pengaliran (gangguan di unit pengolahan, kebocoran, atau pembersihan pipa), termasuk antisipasi penggunaan air untuk kebakaran.
4 Jaringan distribusi Mampu mengalirkan air yang bebas dari kontaminasi ke setiap titik pelayanan sesuai dengan debit, tekanan dan kontinuitas menurut rencana yang telah ditetapkan.
5 Perpompaan Mampu menyediakan tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan air melalui jaringan distribusi, atau mengalirkan air ke reservoir distribusi, dan menjamin tercapainya kriteria teknis pengaliran dan standar pelayanan minimum.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 27 dari 64 Buku informasi Versi 2009
4.1.2.5 Kebutuhan dalam optimalisasi aset sistem penyediaan air minum
Optimalisasi aset SPAM meliputi:
• Operasional dan perawatan aset.
• Pemeliharaan/perbaikan.
• Pembaharuan/rekondisi.
A Operasional dan perawatan aset sistem penyediaan air minum
Kegiatan operasional aset merupakan suatu tugas dan pembiayaan yang tidak
menghasilkan dampak langsung terhadap kondisi aset, namun merupakan hal yang
diperlukan untuk menjaga agar aset berfungsi dengan baik. Hal ini meliputi antara lain
penyediaan dan pengendalian enerji, personil, bahan habis pakai, pemantauan dan
pemeriksaan berkala, sebagai berikut:
1. Memantau kondisi dan kinerja setiap aset. Melakukan pemeriksaan setiap muncul
gejala penurunan kinerja sehingga berada di luar batas parameter / kriteria yang
ditetapkan. Selanjutnya dilakukan identifikasi mengenai tindakan yang diperlukan
untuk memperbaiki kondisi tersebut. Kegiatan pemantauan ini misalnya:
• Pemantauan debit aliran,
• Analisis keluhan pelanggan dan catatan gangguan pelayanan,
• Program inspeksi aset yang kritis,
• Analisis laporan kondisi aset yang disusun kontraktor,
• Melaksanakan pengujian terhadap kondisi aset tertentu untuk mengetahui tingkat
keandalan dan gradasinya.
2. Memantau kualitas air di instalasi produksi dan di jaringan distribusi. Perbaikan
proses pengolahan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas air. Koreksi
terutama harus dilakukan bila ada teguran dari Departemen Kesehatan atau keluhan
dari pelanggan.
3. Meminimalkan biaya, dengan cara misalnya:
• Menyelenggarakan audit penggunaan enerji, untuk mengidentifikasi kemungkinan
penggantian peralatan dengan peralatan lain atau dengan metoda yang lebih
hemat enerji.
• Mengidentifikasikan, mengevaluasi dan mempertimbangkan teknologi yang lebih
mutakhir, serta memantau dan mengendalikan peralatan yang akan
meningkatkan efisiensi operasional maupun manajemen.
• Memantau penggunaan air dan bila diperlukan melakukan pedoman
penanggulangan kebocoran untuk mengidentifikasikan sumber kebocoran.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 28 dari 64 Buku informasi Versi 2009
4. Melakukan pengurangan resiko, dengan cara misalnya:
• Menerapkan sistem deteksi terhadap gangguan, dan melakukan antisipasi yang
efektif dan dengan segera terhadap setiap kegagalan sistem dan terjadinya polusi
• Mengasuransikan aset utama secara memadai
• Melakukan pemeriksaan struktur aset utama secara berkala.
Referensi mengenai standar operasi dan spesifikasi harus tersedia untuk menjamin agar
proses operasional aset dapat dijalankan dengan baik dan benar. Referensi ini terkait
dengan antara lain: rencana pengelolaan aset, standar kualitas air minum, standar
pelayanan, standar air buangan, dan lain-lain.
B. Pemeliharaan dan perbaikan aset sistem penyediaan air minum
Pemeliharaan dapat didefinisikan sebagai kelompok kegiatan yang bertujuan untuk
menjaga suatu aset agar berada pada kondisi yang siap untuk menjalankan fungsinya,
sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Pemeliharaan merupakan tugas rutin, termasuk
melakukan perbaikan dengan segera untuk menjaga agar aset beroperasi dengan baik.
Efisiensi kerja yang baik diperlukan terhadap aset kritis yang membutuhkan pengawasan
terus menerus sehingga dicapai pemakaian aset yang optimal dan sepadan dalam
mencapai tingkat kinerja yang diharapkan.
Tujuan dari pemeliharaan adalah untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut:
• Selalu siap bekerja sesuai dengan kriteria disainnya.
• Usia pakai aset dapat mencapai rencana umur aset, dalam rangka meminimalkan
biaya.
Strategi pemeliharaan yang diterapkan untuk jangka pendek adalah untuk
mempertahankan tingkat pelayanan yang diharapkan dalam kaitan dengan kondisi aset,
serta memfungsikan aset tersebut dengan biaya minimal. Dalam jangka panjang,
kegiatan pemeliharaan akan disesuaikan seperlunya dengan mempertimbangkan:
1. Umur aset relatif terhadap umur ekonomis yang diharapkan.
2. Resiko kerusakan dari aset yang kritis.
3. Perubahan tingkat pelayanan aset yang diinginkan.
4. Peningkatan/pengembangan aset sesuai dengan jadwal pengembangan dan
penggantian.
Pemeliharaan dibagi dalam dua kategori utama, yaitu pemeliharaan yang direncanakan
dan yang tidak direncanakan. Pemicu dan sasaran dari kedua kategori ini berbeda.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 29 dari 64 Buku informasi Versi 2009
1. Pemeliharaan yang direncanakan (preventif).
• Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya. Bertujuan untuk : (i)
meyakinkan dapat terjaganya kelangsungan fungsi aset, (ii) menjaga umur aset
agar sesuai dengan yang direncanakan, dan (iii) meningkatkan umur pemanfaatan
aset bila cukup ekonomis. Contohnya adalah pemantauan komponen yang kritis,
penggantian komponen minor, atau pelumasan peralatan mekanis.
• Pemeliharaan berdasarkan kondisi aset dilaksanakan sebagai kesimpulan dari
suatu evaluasi kinerja aset tertentu atau bagiannya, seperti overhaul pompa,
pemeliharaan perbaikan hidran kebakaran dan sejenisnya.
• Sekali suatu kerusakan telah diidentifikasi, program perbaikan harus segera
disusun sebelum timbulnya resiko yang lebih berat ataupun akibat kerusakan
menjadi lebih mahal atau fatal. Perhatian harus diberikan terutama pada (i) aset
yang seringkali sudah rusak sebelum jadwal pemeriksaan berikutnya; (ii) aset yang
berpengaruh terhadap pengamanan kerja; (iii) aset yang bila rusak akan
mengakibatkan kerugian ekonomis yang parah.
• Dalam menyusun jadwal perbaikan, perlu dirancang untuk menggunakan sumber
daya seefisien dan seefektif mungkin. Misal dengan melakukan koordinasi untuk
secara bersamaan memperbaiki berbagai kerusakan di lokasi yang sama
• Melakukan pemantauan efektivitas secara berkesinambungan terhadap pekerjaan
pemeliharaan yang bersifat preventif, untuk selanjutnya menjawab ulang kegiatan
sehingga dapat meningkatkan efisiensi.
• Lakukan pencatatan frekuensi kerusakan serta biaya kegiatan perbaikan, sehingga
dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan.
• Contoh program pemeliharaan aset SPAM:
– Menjaga tingkat pelayanan yang diperlukan, seperti membersihkan saringan,
membilas pipa, memelihara lapangan, membersihkan tandon air, menguji
putaran keran/hidran kebakaran.
– Meminimalkan resiko kerusakan peralatan, seperti melakukan overhaul
pompa secara proaktif, merekondisi katup pengatur tekanan.
– Menjaga keamanan lingkungan, seperti memelihara pagar pengaman,
menjaga agar lantai tidak licin.
– Mencegah terjadinya kerugian akibat kelalaian dalam memelihara, seperti
keterlambatan pengecatan, menunda perbaikan kebocoran hidran,
memperbaiki kerusakan meter air.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 30 dari 64 Buku informasi Versi 2009
2. Pemeliharaan tidak direncanakan (kerusakan).
• Adalah suatu tindakan untuk memperbaiki sebagai antisipasi terjadinya
kerusakan atau gangguan pelayanan, seperti kebocoran pipa atau rusaknya
pompa.
• Sejauh mungkin harus sudah disusun prediksi terjadinya kerusakan yang tidak
direncanakan, sehingga bila kerusakan terjadi maka telah memiliki prosedur tetap
dalam tindakan untuk mengatasi kerusakan tersebut. Hal yang penting adalah
untuk selalu memelihara kontak dengan pihak yang mampu menanggulangi
keadaan darurat, internal dan kontraktor.
• Menyediakan peralatan yang memadai dan suku cadang tertentu yang diperlukan
untuk mengganti bagian-bagian yang biasa rusak.
• Sasaran utama dari penanggulangan kerusakan adalah untuk sesegera mungkin
memperbaiki kerusakan dengan cara yang paling ekonomis secara permanen.
Atau kadang-kadang perlu diatasi secara darurat sampai dilakukan
penanggulangan ataupun penggantian.
Apabila manajemen aset PDAM dilaksanakan dengan baik, maka akan (i) meningkatkan
cakupan dan kualitas pelayanan, dan (ii) meningkatkan kinerja PDAM.
Beberapa faktor yang menyebabkan pemeliharaan aset tidak berjalan baik, antara lain:
• Tidak ada dukungan manajemen puncak. Manajemen tidak memahami pentingnya
pemeliharaan.
• Kurangnya pengetahuan dalam hal pemeliharaan aset.
• Cara pandang yang pendek, misal lebih mementingkan penghematan yang kecil-
kecil.
• Sumber daya yang tidak mencukupi.
• Pemeliharaan dikesampingkan dan lebih diutamakan pembangunan konstruksi baru.
C. Pembaharuan / rekondisi dan penggantian aset
Pembaharuan aset (rekondisi, overhaul) dan penggantian aset (aset replacement)
merupakan pekerjaan besar yang tidak meningkatkan kapasitas aset, tetapi hanya
mengembalikan pada kapasitas sesuai dengan perencanaannya. Termasuk di dalamnya
kegiatan untuk merehabilitasi aset atau memperbaharui aset yang ada untuk
memperpanjang umur ekonominya dan atau mengembalikan kemampuan pelayanannya.
Kegiatan untuk meningkatkan kapasitas diklasifikasikan sebagai peningkatan (up-
grading).
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 31 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Strategi umum untuk pembaharuan dan penggantian aset adalah melakukan rehabilitasi
atau penggantian komponen aset, sebagian atau seluruhnya dengan pertimbangan:
1. Kinerja aset. Pembaharuan atau penggantian suatu aset dilakukan apabila aset itu
tidak memenuhi atau mencapai kinerja pelayanan yang diharapkan. Aset yang
kerjanya buruk diidentifikasi melalui pemantauan sistem keandalan (reliability),
kapasitas dan efisiensi dalam masa pengawasan sepanjang kegiatan
operasionalnya. Indikator dari aset yang berkinerja buruk antara lain meliputi:
• Kegagalan struktur bangunan/mesin.
• Kerusakan atau kegagalan yang berulang-ulang.
• Kebocoran air yang berlebihan.
• Kebocoran sambungan yang berulang-ulang.
• Biaya operasional yang tidak efektif dan tidak ekonomis.
• Adanya air yang terkontaminasi.
• Pemakaian enerji yang sudah tidak efisien.
2. Pertimbangan penggantian aset secara ekonomis didasarkan atas pencapaian tujuan
berikut:
• Biaya total terendah dari masa pakai aset. Jika perbaikan dilakukan terus
menerus maka tidak ekonomis lagi.
• Tersedianya penyediaan dana jangka panjang.
• Terjadi penghematan untuk pekerjaan penggantian dengan cara dikoordinasikan
dengan rencana lain, seperti pembuatan jalan.
3. Resiko kegagalan dan gangguan lingkungan, kesehatan masyarakat, kerugian
finansial dan dampak sosial, harus mendorong tindakan yang proaktif. Misalnya
dampak meluasnya gangguan penyaluran air akan menimbulkan kerusakan
harta/gangguan produktivitas, dan terjadinya wabah penyakit.
Proses penggantian yang dilakukan secara terencana dan antisipatif diprioritaskan
menurut suatu skala prioritas, yang selanjutnya diprogramkan atau segera dilaksanakan.
Tabel 4.2 memberikan contoh penyusunan skala prioritas bagi pembaharuan aset SPAM.
Strategi pembaharuan ini harus dievaluasi setidaknya setahun sekali, dengan mengamati
terjadinya penyimpangan dalam program pemeliharaan dan menyusun ulang skala
prioritas sejalan dengan proyek pembaharuan secara menyeluruh dan adanya revisi dari
program pembangunan lain.
Strategi pembaharuan harus terintegrasi dengan strategi pendanaan. Hal ini terkait
dengan penyediaan sumber dana, apakah dari pinjaman, perubahan alokasi ataupun
dengan menunda sebagian pekerjaan pemeliharaan lainnya.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 32 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Tabel 4.2 Contoh penyusunan skala prioritas bagi pembaharuan aset SPAM
PRIORITAS KRITERIA DIPERLUKANNYA TINDAKAN PEMBAHARUAN
1 (Tinggi)
• Kerusakan aset telah terjadi. • Kerusakan aset atau komponen sistem yang kritis diperkirakan segera
terjadi • Pemeliharaan rutin diperlukan lebih dari 3 kali perbaikan setahun, atau
lebih dari 2 kali pemeriksaan sebulan. • Kerusakan dapat menimbulkan banjir ke perumahan. • Keluhan, kebocoran yang berulang, berakibat kekeringan, air menjadi
kotor, menyebabkan gangguan kesehatan yang signifikan.
2 • Kerusakan aset yang tidak kritis diperkirakan segera terjadi, dan pembaharuan merupakan alternatif yang paling efisien.
• Pemeliharaan memerlukan kunjungan lebih dari 6 kali setahun. • Kerusakan menimbulkan keluhan dari masyarakat lebih dari 1 kali
setiap bulan • Adanya jadwal peningkatan jalan.
3 • Pemeliharaan jaringan retikulasi membutuhkan kunjungan dua sampai tiga kali per tahun
• Sulit untuk melakukan perbaikan karena material yang keras atau mudah pecah
4 • Aset eksiting sudah kurang efisien dan tidak luwes dibandingkan dengan alternatif dilakukan penggantian
5 (Rendah)
• Material aset eksisting diketahui akan bermasalah
Pekerjaan pembaharuan yang telah diidentifikasikan sesuai dengan strategi yang telah
ditetapkan mungkin terpaksa ditunda bila biaya yang dibutuhkan di luar kemampuan
pendanaan. Hal ini juga dapat terjadi bila terdapat pekerjaan yang memiliki prioritas yang
lebih tinggi. Dalam kasus ini, perlu diperhitungkan akibat yang akan terjadi serta kesiapan
untuk melakukan langkah-langkah antisipasinya. Walaupun penundaan ini dalam jangka
pendek tidak akan terlihat pengaruhnya, namun dalam jangka panjang akan
menimbulkan beban yang lebih besar.
4.1.3 Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan
Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset sangat
penting guna menunjang kelancaran dan keberlanjutan. Perencanaan yang baik, efisien
dan efektif akan dapat menghemat pengeluaran dan belanja PDAM/Pemda. Pelaksanaan
perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi baik dengan
memperhatikan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 33 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Adapun perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah merupakan suatu kegiatan
yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan
barang/aset. Perencanaan dan penentuan kebutuhan sebaiknya diusulkan oleh unit
paling bawah (bottom-up planning) karena mereka lebih mengetahui tentang pelaksanaan
tugas dan perlengkapan yang dibutuhkan, serta kondisi eksisting.
1. Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan barang/aset
Merupakan kegiatan perumusan dasar atau pedoman dalam rincian rencana
pengadaan barang/perlengkapan/aset yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
kegiatan. Perencanaan dan penentuan kebutuhan tersebut harus dapat menjawab
pertanyaan berikut:
• Barang apa yang dibutuhkan: nama, jenis, spesifikasi dsb?
• Mengapa dibutuhkan?
• Berapa banyak yang dibutuhkan?
• Kapan dibutuhkan?
• Dimana dibutuhkan?
• Siapa yang akan menggunakannya dan siapa yang akan mengurusnya?
• Berapa biayanya?
• Bagaimana cara pengadaannya?
Untuk itu dalam perencanaan dan penentuan kebutuhan barang/inventaris harus
didasarkan pada beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan secara logis,
misalnya:
• Untuk memenuhi kebutuhan standar akan barang/inventaris bagi tiap personil
dalam melaksanakan tugasnya.
• Untuk memenuhi kebutuhan barang/inventaris guna menunjang pengembangan
organisasi dan atau penambahan personil.
• Untuk mengganti barang yang rusak, dihapuskan, dijual, hilang, dihibahkan, atau
sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memerlukan
penggantian.
• Untuk menjaga tingkat persediaan barang (terutama terhadap barang stok habis
pakai) untuk perkiraan pemakaian satu tahun mendatang.
• Pertimbangan perkembangan teknologi, seperti komputer, dsb.
2. Perencanaan dan penentuan kebutuhan pemeliharaan barang/aset.
Pemeliharaan terutama dilakukan untuk barang-barang inventaris/aset, baik yang
termasuk barang tak bergerak maupun barang bergerak. Dengan pemeliharaan yang
baik diharapkan barang-barang inventaris/aset ini dapat digunkan sesuai batas umur
pemakaiannya bahkan kalau mungkin dapat melebihinya. Untuk itu diperlukan
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 34 dari 64 Buku informasi Versi 2009
perencanaan pemeliharaan dengan perhitungan yang tepat, serta diperlukan adanya
suatu standar harga untuk pemeliharaan.
Perincian kebutuhan aset dan barang berdasarkan pada kuantitas dan spesifikasi disusun
dengan menggunakan format yang telah ditetapkan perusahaan. Tahapan yang ditempuh
dalam menyusun perencanaan pengadaan dan pemeliharaan barang/aset meliputi:
• Pengumpulan usulan kebutuhan.
• Penyusunan rencana kebutuhan.
• Perhitungan kebutuhan anggaran.
1. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah persiapan untuk mengumpulkan data
usulan kebutuhan pengadaan barang dan pemeliharaan aset dari semua unit untuk
tahun anggaran depan. Untuk itu harus disiapkan dan disampaikan pada tiap unit:
• Informasi bahwa semua unit diminta untuk menyampaikan usulan pengadaan dan
pemeliharaan sebagai rujukan pembuatan anggaran untuk tahun depan.
• Form usulan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang/aset untuk
tiap unit. Sebagai contoh dapat dilihat pada Form 1 dan 2.
• Petunjuk teknis cara pengisian form, serta dasar pertimbangan bagi unit dalam
penyusunan bahan usulan pengadaan kebutuhan barang/aset. Bahwa barang
yang akan diusulkan itu harus jelas jumlah unitnya, spesifikasi serta harganya.
FORM 1 Contoh usulan pengadaan barang
DAFTAR USULAN PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN ................
Unit kerja: .........................
No Jenis
barang Sudah
ada (unit)
Usulan tambahan
(unit)
Harga per unit Rp
Total harga Rp
Keterangan/ spesifikasi/merk
1 2 3 4 5 6 7
.................(tanggal)................. Kepala unit:...........................
(................................................)
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 35 dari 64 Buku informasi Versi 2009
FORM 2 Contoh usulan pemeliharaan barang/aset
DAFTAR USULAN PEMELIHARAAN BARANG/ASET TAHUN ANGGARAN ................
Unit kerja: .........................
No Jenis/nama barang/aset
Unit/ ukuran
Biaya per unit Rp
Total biaya Rp
Keterangan
1 2 3 4 5 6
.................(tanggal)................. Kepala unit:........................... (................................................)
2. Langkah berikutnya adalah penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan
pemeliharaan barang/aset adalah dengan melaksanakan pengumpulan usulan
rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang/aset dari tiap unit.
Dalam melakukan rekapitulasi semua usulan yang masuk/diterima dari unit-unit,
persiapkan formulir khusus sehingga secara mudah dan jelas dapat memperlihatkan
gambaran usulan yang diterima dari masing bagian atau unit kerja. Selain itu juga
dengan mudah dapat dilihat jumlah dan kondisi masing-masing barang yang ada
saat ini serta usulannya, sebagai berikut:
• Mengetahui dengan pasti data jumlah barang/inventaris pada masing-masing
unit/satuan kerja.
• Mendata dan menghitung jumlah kekurangan atau keperluan barang/inventaris
sesuai standar kebutuhan.
• Memberikan spesifikasi barang sesuai dengan standar perusahaan yang telah
ditetapkan.
3. Selanjutnya lakukan perhitungan rencana anggaran pengadaan barang/aset
berdasarkan perhitungan jumlah barang, harga per unit, dan total harga atau biaya
yang dibutuhkan untuk pengadaannya.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 36 dari 64 Buku informasi Versi 2009
4.1.4 Skala prioritas dan penjadualan kebutuhan aset
Setelah rekapitulasi di atas selesai dilakukan, dilanjutkan rapat koordinasi dan
pembahasan penyusunan rencana pengadaan barang/aset guna menentukan prioritas
rencana pengadaan untuk diajukan dalam tahun anggaran ke depan, serta menyusun
alternatif skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan perkiraan
anggaran.
Penyusunan draft/konsep usulan dilakukan melalui penyaringan berbagai pertimbangan
kebijaksanaan anggaran dan sebagainya. Pertimbangkan juga kemungkinan
pengembangan organisasi/personil serta barang yang diperkirakan akan rusak atau
dihapuskan tahun depan.
Konsep ini kemudian dibawakan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk membahas
usulan pengadaan dan pemeliharaan barang/aset, skala prioritas pada tahun anggaran
depan, serta mendapatkan pengesahan direksi.
4.2 Pelaksanaan pengadaan aset/ barang
4.2.1 Penyusunan data dan informasi
Data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan aset/barang sesuai perencanaan
kebutuhan yang telah disahkan di atas selanjutnya dipersiapkan sebagai panduan
kegiatan. Perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan
kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/ketersediaan dana. Perencanaan
penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat
banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan, dengan
contoh format pada Form 3 dan Form 4.
Harga per unit barang ditetapkan dengan memperhatikan harga yang rasional dengan
kualitas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, melalui:
• Standarisasi sarana dan prasarana kerja yang ditetapkan perusahaan/Pemda.
• Standarisasi harga yang ditetapkan perusahaan/Kepala Daerah.
• Hasil survei harga ke pemasok/supplier dan vendor.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 37 dari 64 Buku informasi Versi 2009
FORM 3 Contoh rencana kebutuhan barang
DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BARANG TAHUN ANGGARAN ................
Unit kerja: .........................
No Nama/Jenis barang Merk/ tipe/
ukuran Jumlah barang
Harga satuan
Rp
Jumlah biaya
Rp Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
.................(tanggal)................. Kepala unit:...........................
(................................................)
FORM 4 Contoh rencana pemeliharaan barang/aset
DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG TAHUN ANGGARAN ................
Unit kerja: .........................
No Nama/ Jenis
barang
Uraian pemeliharaan Lokasi Kode
barang Jumlah barang
Harga satuan
Rp
Jumlah biaya
Rp Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.................(tanggal)................. Kepala unit:........................... (................................................)
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 38 dari 64 Buku informasi Versi 2009
4.2.2 Mekanisme pengadaan barang
4.2.2.1 Prinsip pengadaan barang
Pada dasarnya pengadaan barang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
• Pengadaan/pemborongan dengan pembelian/pembelanjaan.
• Membuat sendiri (swakelola).
• Penerimaan dari: hibah, bantuan/sumbangan, atau kewajiban pihak ketiga.
• Tukar-menukar.
• Guna susun.
Pedoman yang diacu adalah Keputusan Presiden no.80 tahun 2003, tentang pedoman
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pokoknya pengadaan dan
pemeliharaan barang/aset harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang tercantum
pada pasal 3 Keppres tersebut, yaitu:
1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang
sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta
penyedia barang/jasa yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak
tertentu, dengan cara atau alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat
sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan
barang/jasa.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 39 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Untuk mendukung terlaksananya prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa ini, semua
pihak yang terkait harus mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga
kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk
mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah
dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pada pihak terkait,
langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. (conflict of
interest).
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara
dalam pengadaan barang/jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung dan
tidak langsung merugikan negara.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau
patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Keseluruhan dokumen kontrak harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan/atau ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
2. Penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi baik,
antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya pada kontrak yang lalu dan di
tempat pemberi kerja yang lain
3. Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan, dapat
dipertanggungjawabkan, menguntungkan perusahaan/Pemda, dan telah dibandingkan
dengan standar harga yang ditetapkan Kepala Daerah.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 40 dari 64 Buku informasi Versi 2009
4.2.2.2 Cara pengadaan barang/jasa
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
• Pengadaan yang dilakukan sendiri oleh instansi/PDAM (swakelola).
• Pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa.
Pengadaan barang/jasa yang memerlukan kerjasama dengan pihak luar (outsourcing),
yaitu kontraktor atau supplier atau konsultan, tergantung dari jenis barang/jasa yang akan
diadakan, semuanya itu disebut sebagai penyedia barang/jasa.
Perlu dibedakan secara hati-hati mengenai pekerjaan/kegiatan/pengadaan apa saja yang
memerlukan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa, serta yang dapat dilakukan sendiri
oleh instansi atau sering disebut sebagai swakelola.
1. Dengan cara swakelola
Di dalam Keppres 80/2003 ditegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah
tidak selalu harus dilaksanakan oleh pihak ketiga saja, tetapi banyak jenis pekerjaan
yang dapat dilaksanakan oleh instansi secara langsung atau melakukan
pelaksanaannya secara swakelola. Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara
swakelola adalah dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi, atau oleh
instansi pemerintah penerima kuasa misalnya perguruan tinggi negeri, lembaga
penelitian pemerintah, atau oleh kelompok masyarakat penerima hibah.
Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola adalah:
• Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM dari
instansi yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna
barang/jasa.
• Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat
setempat.
• Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak
diminati oleh penyedia barang/jasa.
• Pekerjaan yang tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu secara rinci,
sehingga bila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko
yang besar.
• Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan.
• Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk
pengembangan teknologi/metoda kerja, yang belum dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 41 dari 64 Buku informasi Versi 2009
• Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan
pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem terbaru, dan
penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah.
• Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang
bersangkutan.
2. Dengan cara menggunakan penyedia barang/jasa
Penyedia barang/jasa ini harus dipilih dahulu melalui pemilihan penyedia barang/jasa
yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa, melalui metoda: (i) pelelangan
umum, (ii) pelelangan terbatas, (iii) pemilihan langsung, atau (iv) penunjukkan
langsung, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun
metoda tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:
i) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan
secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
ii) Pelelangan terbatas adalah metoda pemilihan yang dilakukan dalam hal jumlah
penyedia yang mampu melaksanakannya diyakini jumlahnya terbatas karena
untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat
dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui
media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia
barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada
penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
iii) Pemilihan langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilakukan bilamana metoda dengan pelelangan umum dan pelelangan terbatas
dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan. Pemilihan dilakukan dengan
membandingkan sekurang-kurangnya tiga penawaran dari penyedia barang/jasa
yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya,
serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi.
iv) Penunjukkan langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang
dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus dapat dilakukan dengan cara
penunjukkan langsung terhadap 1 penyedia, dengan cara melakukan negosiasi
baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis
dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan mengenai keadaan tertentu dan khusus
dapat dilihat pada Lampiran-I Keppres 80 tahun 2003.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 42 dari 64 Buku informasi Versi 2009
4.2.2.3 Prosedur dan proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
Guna melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa perlu ditetapkan prosedur baku
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta dapat memenuhi etika
pengadaan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tabel 4.3 menunjukkan proses
pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sesuai Keppres
80/2003. Untuk proses pemilihan penyediaan jasa konsultan terdapat pada tabel 4.4.
Tabel 4.3 Proses pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
No Kegiatan Metoda Pelelangan Umum Pelelangan
terbatas Pemilihan langsung
Penunjukkan langsung Pra
kualifikasi Pasca
kualifikasi 1 Pemberitahuan peserta - - X - -
2 Undangan peserta - - - - X
3 Pengumuman X X 1) X 2) X 3) - 4)
4 Pengambilan dokumen prakualifikasi X - X X X
5 Pemasukan dokumen prakualifikasi X - X X X
6 Evaluasi dokumen prakualifikasi X - X X X
7 Penetapan hasil prakualifikasi
X - X X -
8 Pengumuman hasil prakualifikasi X - X X -
9 Masa sanggah prakualifikasi X - X X -
10 Undangan peserta yang lulus
X - X X -
11 Pengambilan dokumen lelang
X X - X -
12 Penjelasan X X X X X
13 Penyusunan berita acara penjelasan & perubahannya X X X X X
14 Pemasukkan penawaran X X X X X
15 Pembukaan penawaran X X X X -
16 Evaluasi penawaran X X X X X
17 Penetapan pemenang X X X X -
18 Pengumuman pemenang X X X X -
19 Masa sanggah X X X X -
20 Negosiasi teknis dan biaya - - - - X
21 Penunjukkan pemenang X X X X X
22 Penandatanganan kontrak X X X X X
Keterangan:
1) : pengumuman prakualifikasi 3) : pengumuman pelelangan terbatas 2) : pengumuman pelelangan umum 4)
: pengumuman pemilihan langsung
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 43 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Tabel 4.4 Proses pemilihan penyedia jasa konsultan
No
Kegiatan Evaluasi kualitas Evaluasi
kualitas dan biaya Dua sampul
Evaluasi pagu
anggaran Dua sampul
Evaluasi biaya
terendah Dua sampul
Penunjukkan langsung
Satu sampul Dua
sampul Dua
tahap
1 Pengumuman prakualifikasi X X X X X X
2 Pengambilan dokumen prakualifikasi X X X X X -
3 Pemasukan dokumen prakualifikasi X X X X X X
4 Evaluasi prakualifikasi X X X X X X
5 Penetapan hasil prakualifikasi
X X X X X -
6 Pengumuman hasil prakualifikasi X X X X X -
7 Masa sanggah prakualifikasi
X X X X X -
8 Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek
X X X X X -
9 Pengambilan dokumen seleksi umum X X X - X -
10 Penjelasan X X X X X X
11 Penyusunan berita acara penjelasan dan perubahannya
X X X X X -
12 Pemasukkan penawaran X X X X X X
13 Pembukaan penawaran administrasi dan teknis X X X X X X
14 Evaluasi administrasi dan teknis X X X X X X
15 Penetapan peringkat teknis X X X X - -
16 Pengumuman peringkat teknis
X X X X X -
17 Masa sanggah X X - X - -
18 Mengundang peringkat I - X - - - -
19 Pemasukan penawaran biaya
- X - - - -
20 Undangan pembukaan penawaran biaya - - X X X -
21 Pembukaan penawaran biaya
X X X X X -
22 Evaluasi biaya - - X X X -
23 Perhitungan kombinasi teknis dan biaya - - X - - -
24 Penetapan pemenang - - X X X -
25 Pengumuman pemenang - - X - X -
26 Masa sanggah - - X - X -
27 Klarifikasi dan negosiasi biaya
X X X X X X
28 Penunjukkan pemenang X X X X X X
29 Penandatanganan kontrak X X X X X X
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 44 dari 64 Buku informasi Versi 2009
4.3 Penerimaan, penyimpanan dan distribusi aset/barang
Penerimaan barang adalah tindak lanjut dari hasil pengadaan, dan harus dilengkapi
dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Penyimpanan dan penyaluran/distribusi
barang sebagai tindak lanjut dari penerimaan barang merupakan suatu rangkaian
kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik perusahaan.
Pengelolaan data barang persediaan dengan komputerisasi dilakukan menggunakan
logistic information system (LIS) atau sistem informasi logistik. Yaitu sistem informasi
yang berkaitan dengan persediaan, pemasukan dan pengeluaran barang sehingga dapat
memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada pihak manajemen; yang meliputi
saldo barang, mutasi barang, barang tidak bermutasi, serta saldo di bawah minimum.
Dalam pelaksanaan penerimaan dan distribusi barang diperlukan ketelitian dan
kesesuaian dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Kegiatan penyimpanan
disesuaikan dengan sifat dan jenis barang dalam penempatannya di gudang
penyimpanan. Sedangkan pelaksanaan distribusi barang dilakukan sesuai rencana tiap
unit kerja untuk memenuhi kebutuhan unit dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
4.3.1 Pengolahan data penerimaan barang/aset
Setelah proses pengadaan selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka
selanjutnya memasuki tahap proses berikutnya yaitu penyerahan atau penerimaan
barang, dimana dalam proses pekerjaan ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu verifikasi ulang
dan penerimaan.
Dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian/kontrak pengadaan
barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Barang yang akan diterima
harus disertai dokumen yang dengan jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya,
dan spesifikasi barang. Barang diterima apabila hasil verifikasi sesuai dengan isi
dokumen tersebut.
4.3.1.1 Verifikasi
A. Verifikasi barang/aset pengadaan Verifikasi ulang bertujuan untuk mencek (memeriksa) akan kebenaran dan kesesuaian
dari barang-barang pengadaan tersebut terhadap dokumen tertulisnya (surat perintah
kerja/surat perjanjian/kontrak). Dalam melakukan verifikasi dibutuhkan ketelitian dari
pengurus/penyimpan barang, terhadap apa yang sedang/akan diterimanya apakah sesuai
keadaan fisik dan jumlahnya.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 45 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Tahapan kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Periksa (cek) dan hitung jumlah unit barang untuk tiap macam barang apakah sudah
sesuai dengan dokumennya.
2. Periksa (cek) setiap unit barang berdasarkan spesifikasinya, apakah sudah cocok dan
lengkap seluruh bagian dan kelengkapan unit barang tersebut.
3. Jika 1) dan 2) ternyata telah lengkap dan sesuai dengan isi dokumen maka barang
dapat diterima dan terhadap penerimaan tersebut dibuatkan berita acara penerimaan
barang.
B. Verifikasi hasil kerja pemeliharaan aset Memverifikasi hasil kerja pemeliharaan aset bertujuan untuk memeriksa kembali hasil
yang telah dikerjakan dalam kegiatan pemeliharaan aset tersebut, apakah telah sesuai
antara kontrak kerjanya atau surat perintah kerjanya berdasarkan dokumen yang ada,
dengan realisasi di lapangan. Dengan urutan prosedur kerja sebagai berikut:
1. Periksa (cek) keadaan fisik di lapangan, apakah telah sesuai dengan dokumen yang
ada.
2. Kalau semua telah benar dan sesuai, maka semua arsip disimpan dan hasil kerja
pemeliharaan dicatat dalam buku/kartu pemeliharaan aset, dan buat berita acara
penerimaan.
3. Kalau ditemui perbedaan atau kekurangan dalam pemeriksaan/verifikasi antara
keadaan fisik di lapangan dan uraian yang harus dikerjakan berdasarkan dokumen
kontrak atau SPK (surat perintah kerja)/surat perintah lainnya, maka kondisi ini harus
dilaporkan secara tertulis kepada atasan, dengan menjelaskan terhadap apa-apa saja
yang berbeda tersebut. Selanjutnya panitia pengadaan dan panitia pemeriksa
barang/jasa harus segera mengambil tindakan yang diperlukan.
4.3.1.2 Penerimaan dan pencatatan barang pengadaan
Semua barang bergerak penerimaannya dilakukan oleh penyimpan barang/pengurus
barang dan dilaksanakan di gudang penyimpanan. Sebagai dasar penerimaan barang
adalah surat perintah kerja/surat perjanjian/surat kontrak pengadaan barang yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Setelah verifikasi terhadap barang pengadaan sebagaimana dijelaskan di atas, telah
diselesaikan maka selanjutnya pengurus/penyimpan barang harus membuat berita acara
penerimaan barang atau laporan penerimaan barang (LPB). Informasi minimal yang
harus terdapat dalam LPB adalah: nomor LPB, tanggal, kode barang, jumlah/volume
barang, harga barang, serta penjelasam dari masing-masing barang yang diserahkan.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 46 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Secara terinci, prosedur penerimaan barang berkaitan dengan prosedur pencatatan dan
pembayaran (pembukuan) terdapat pada Pedoman Akuntansi PDAM 2000.
Semua dokumen tertulis terhadap barang-barang tersebut harus disimpan dengan rapi
sebagai arsip:
1. LPB, bukti penyerahan, faktur, dan order pembelian (OP) diteliti oleh kepala bagian
umum. Setelah meyakini kebenaran laporan, kepala bagian umum menandatangani
LPB, dan diserahkan kepada unit kerja yang menangani gudang.
2. Unit kerja yang menangani gudang mencatat penerimaan ke dalam kartu gudang
sesuai tempat penyimpanan masing-masing.
3. LPB dan seluruh dokumen pelengkap didistribusikan kepada:
• Unit kerja yang menangani pembukuan: LPB lembar ke-1, OP lembar ke-2, bukti
penyerahan, faktur.
• Unit kerja yang menangani pembelian: LPB lembar ke-2.
• Arsip: LPB lembar ke-3.
4.3.2 Pengeluaran barang/aset
4.3.2.1 Prosedur pengeluaran barang/aset
Semua barang yang dibeli, disimpan di gudang dan dikelola oleh pelaksana
pergudangan. Barang-barang tersebut dapat keluar dari dalam gudang karena berbagai
kepentingan, misal perbaikan dan pemeliharaan, operasional, pemasangan sambungan
baru.
Setiap pengeluaran barang harus didasarkan pada permintaan penggunaan yang sah,
yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang (BPP) yang telah ditandatangani oleh
kepala bagian Administrasi dan Keuangan. Pelaksana dalam prosedur pengeluaran
barang adalah (i) peminta barang, (ii) pelaksana gudang, dan (iii) pelaksana pembukuan
(administrasi dan keuangan).
Agar kegiatan pengeluaran barang dari dalam gudang dapat dilakukan dengan mudah
dan cepat, serta dapat diadministrasikan dengan baik, diperlukan pedoman tentang
pengeluaran barang dari gudang. Dalam Pedoman Akuntansi PDAM, tahun 2000
diberikan prosedur pengeluaran barang secara terinci:
1. Unit/petugas yang memerlukan barang membuat bon keperluan barang (BKB)
rangkap 2, dan diajukan kepada kepala bagiannya untuk disetujui dan ditandatangani.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 47 dari 64 Buku informasi Versi 2009
2. Setelah ditandatangani kepala bagian, petugas membuat bukti permintaan dan
pengeluaran barang (BPP) rangkap 4, dan diteruskan pada pejabat yang
berwenang/direksi untuk mendapatkan persetujuan.
3. BPP yang telah disetujui diserahkan pada unit kerja yang menangani gudang.
4. Petugas gudang menyiapkan barang sesuai dengan yang tercantum dalam BPP dan
mengisi jumlah barang yang dikeluarkan pada dokumen tersebut.
5. Pada saat barang diserahkan, barang harus dihitung kembali dengan disaksikan
penerima barang. Jika telah sesuai, petugas gudang membubuhkan tandatangan pda
dokumen BPBP
6. BPP dan dokumen pelengkap didistribusikan pada:
• Unit kerja yang menangani pembukuan: BPP lembar ke-1.
• Yang meminta: BPB lembar ke-2 dan BKP lembar ke-1.
• Arsip: BPP lembar ke-3.
7. Petugas gudang mencatat pengeluaran barang persediaan ke dalam kartu gudang
berdasarkan BPP lembar ke-2.
8. Petugas pembukuan mengarsip BPP lembar ke-1 setelah melakukan pencatatan
yang diperlukan.
4.3.2.2 Pembukuan pengeluaran barang
Pengeluaran barang dari gudang harus dicatat (dibukukan), karena telah terjadi transaksi
dan mempengaruhi aspek keuangan perusahaan. Perubahan harga menjadi alasan
kenapa metode penilaian persediaan (inventory) menjadi penting. Seperti diketahui,
harga jual barang di pasar tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Pengadaan
barang/aset tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi berkali-kali sesuai dengan
kebutuhan. Seringkali terjadi perbedaan harga pada barang yang sejenis, yang dibeli
dengan perbedaan waktu pembelian yang cukup lama.
Barang-barang yang dikeluarkan dari gudang harus memiliki “nilai” untuk dibebankan
pada perkiraan-perkiraan yang sesuai dengan tujuan penggunaan barang tersebut (lihat
Pedoman Akuntansi PDAM 2000). Harga yang mana yang akan digunakan untuk
memberi “nilai” barang yang dikeluarkan? Dalam sistem akuntansi PDAM telah ditetapkan
bahwa metode yang digunakan adalah metode “masuk terakhir keluar pertama (MTKP)”
atau “last in first out (LIFO)”. Yaitu barang yang dikeluarkan dari gudang dinilai dengan
harga pembelian yang terakhir.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 48 dari 64 Buku informasi Versi 2009
CONTOH
• Tanggal 5 Januari 2009, dibeli 10 buah meter air á Rp. 200.000,-.
• Tanggal 3 Juni 2009, dibeli 10 buah meter air á Rp. 225.000,-.
• Tanggal 15 September 2009, dikeluarkan 15 buah meter air untuk mengganti meter
air yang rusak.
Berapa nilai 15 buah meter air yang digunakan untuk pengganti tersebut?
Menurut metode MTKP (LIFO), harga 15 meter air yang dikeluarkan adalah:
• 10 buah á Rp. 225.000,- = Rp. 2.250.000,-
• 5 buah á Rp. 200.000,-
Nilai 15 buah meter air = Rp. 3.250.000,-.
= Rp. 1.000.000,-
Nilai persediaan meter air yang masih berada di gudang adalah
• 5 buah á Rp. 200.000,- = Rp. 1.000.000,-
4.3.3 Up-grade data dan informasi barang/aset
Pendistribusian adalah cara menyerahkan dan menyalurkan barang-barang hasil
pengadaan; diserahkan, disalurkan dan diterimakan kepada si penerima/si unit kerja
sesuai dengan yang telah ditentukan (jenis, tipe, macam, dan jumlahnya). Merupakan
kegiatan untuk melakukan pengiriman dari gudang ke unit kerja.
Fungsi penyaluran adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian/pelayanan barang
secara tepat, cepat dan teratur sesuai kebutuhan, dengan skema kegiatan terdapat pada
gambar 4.2. Data dan informasi barang dan aset harus di up grade secara periodik
sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan, guna mendapatkan
informasi yang terkini dalam manajemen aset.
Rincian tugas dalam penyaluran/pendistribusian barang adalah:
1. Melakukan penyaluran barang kepada penerima/pemakai barang yang ditunjuk,
berdasarkan/sesuai dengan permintaan yang tercantum dalam BPP.
2. Mencatat pengeluaran barang dalam informasi logistik.
3. Melaksanakan administrasi penyaluran barang dengan tertib dan rapi sesuai prosedur
yang ditetapkan perusahaan.
4. Menyimpan semua bukti dan arsip kegiatan atas penyaluran/pendistribusian
barang/aset tersebut.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 49 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Gambar 4.2 Prosedur pengeluaran barang
Untuk setiap jenis barang yang dikeluarkan dari gudang dilakukan pencatatan dalam
kartu-kartu barang (KB) berdasarkan BPP lembar ke-2 yang dipegang oleh pelaksana
gudang. Selain itu juga dilakukan pencatatan BPP ke dalam kartu persediaan (KPS) dan
buku jurnal pengeluaran alat-alat dan perlengkapan (JAP).
Laporan mutasi persediaan menyajikan informasi mengenai posisi persediaan barang
akhir bulan berdasarkan data dari KPS (kartu persediaan). Laporan ini disusun dengan
membuat pengelompokan KPS yang ada terlebih dahulu, yaitu:
• Kelompok persediaan bahan operasi kimia.
• Kelompok persediaan bahan operasi lainnya.
• Kelompok persediaan lainnya.
• Kelompok bahan instalasi.
Laporan persediaan bahan operasi lainnya (selain bahan kimia) harus dilakukan dengan
mengadakan stock opname yang dapat dilakukan setiap akhir triwulan. Langkah
selanjutnya adalah mencatat hasil penjumlahan tersebut ke dalam formulir laporan mutasi
persediaan.
4.4 Manajemen inventaris
Hal terpenting dalam sistem informasi inventarisasi aset adalah tersedianya data dan
informasi yang diperlukan untuk (i) menjalankan manajemen aset dengan baik, serta
(ii) memberikan informasi yang dibutuhkan dari unit manajemen aset kepada pihak lain.
Pemakai
Mengeluarkan barang sesuai
permintaan
Perhitungan mutasi barang
di LIS
Bagian database
Bagian pergudangan
Bukti Permintaan
dan Pengeluaran Barang (BPP)
Input data BPP ke LIS
BPP
Laporan mutasi Laporan saldo
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 50 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Peranan dan fungsi inventarisasi ini sangat vital dalam pengelolaan aset karena
mempengaruhi pengurusan, pencatatan, pemakaian, pengaturan, dan pelaporan aset.
Inventarisasi aset bertujuan untuk menatausahakan aset dengan cara
mengklasifikasikan, memberi kode terhadap kepemilikan, lokasi dan barang guna
mempermudah pekerjaan penataan administrasi serta pengawasan.
Informasi minimal yang dibutuhkan untuk memberikan masukan yang memadai bagi
kebutuhan manajemen aset antara lain adalah:
1. Kode organisasi.
Sesuai dengan kode masing-masing instansi/daerah.
2. Kode aset.
Sesuai dengan kode masing-masing instansi.
3. Nama aset.
Nama aset sebagian dapat terwakili dalam kode aset.
4. Volume aset.
Ditulis dalam bentuk angka, tanpa satuan, agar kolom volume dapat diproses secara
numerik.
5. Satuan volume.
Satuan untuk ukuran volume atau kuantitas aset ditulis dalam kolom terpisah, agar
kolom volume dapat diproses secara numerik.
6. Nilai perolehan.
Nilai perolehan ditulis dalam Rupiah secara lengkap.
7. Tanggal perolehan.
Dapat ditulis waktu pada saat aset tersebut diserahkan, atau waktu pada saat aset
tersebut mulai dipergunakan.
8. Umur teknis.
Umur teknis dalam satuan tahun, yaitu merupakan umur pemakaian normal dalam
kondisi pemeliharaan yang standar.
9. Sumber perolehan.
Sumber perolehan adalah keterangan darimana suatu aset diperoleh. Misal institusi
yang menyerahkan atau mendanai.
10. Referensi.
Berisi nomer kontrak, nomer berita acara penyerahan, atau nomer bukti pengiriman
yang sesuai dengan barang yang menjadi aset tersebut.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 51 dari 64 Buku informasi Versi 2009
11. Harga aset.
Harga aset ini adalah harga perolehan, yaitu nilai aset pada saat diserahkan, baik
ditentukan berdasarkan kontrak, berita acara, atau pembelian biasa.
12. Nilai pengganti.
Nilai pengganti ini merupakan harga aset pada saat ini. Berarti merupakan nilai uang
yang harus dikeluarkan bila aset ini diganti. Nilai pengganti (current replacement
value) ini harus selalu dimutakhirkan, karena akan digunakan untuk perencanaan
pembiayaan dalam rencana pengelolaan aset.
13. Kondisi.
Berdasarkan ketentuan dari Departemen Pekerjaan Umum, hanya dikenal 3 kondisi
yaitu:
• Baik, artinya aset tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan hanya
memerlukan pemeliharaan rutin.
• Rusak ringan, artinya aset tersebut memerlukan perbaikan, dan selanjutnya
dipergunakan sebagaimana biasa.
• Rusak berat, artinya aset tersebut tidak berfungsi dan memerlukan penggantian.
14. Sisa umur pakai.
Nilai ini dalam satuan tahun, harus dinilai oleh tenaga ahli teknik yang dapat
memprediksi sampai kapan atau masih berapa lama lagi aset tersebut dapat
dipergunakan.
15. Nilai apresiasi.
Selain nilai perolehan atau nilai bukunya, perlu juga dilihat nilai apresiasi historis
(appreciated historical value). Nilai apresiasi ini akan berguna pada saat terjadi suatu
kerjasama dengan pihak ketiga yang mengharuskan adanya penilaian harga aset
SPAM yang dimiliki.
4.4.1 Kodefikasi
Kodefikasi adalah memberi nomer atau nomer kode pada semua barang milik instansi
untuk mempermudah penataan administrasi serta pengawasan dan pengenalan terhadap
aset instansi. Tujuan pemberian kode adalah untuk mengamankan dan memberikan
kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing unit
pengguna.
Secara spesifik tujuan dari kodefikasi barang adalah:
i) Memberi tanda pada administrasi barang secara tepat dan benar.
ii) Memudahkan identifikasi barang.
iii) Mempersingkat uraian barang.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 52 dari 64 Buku informasi Versi 2009
iv) Mempermudah komunikasi yang berkaitan dengan barang untuk mencapai kesatuan
bahasa.
v) Menghindari kesimpangsiuran akan barang.
vi) Mempermudah tugas dalam perencanaan pemesanan barang.
vii) Mempermudah pengawasan akan barang.
viii) Mempermudah dalam pembuatan katalog dan standarisasi barang.
Kodefikasi dapat disusun oleh PDAM, dengan mengacu peraturan Menteri Dalam Negeri
no. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, sebagai
pedoman guna menyusun dan memberi nomer kode terhadap lokasi serta nomer kode
barang tersebut.
Sebagai contoh, kodefikasi barang menggunakan 14 digit sebagai berikut
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A B C D E F
A : Kode golongan barang, 2 digit
B : Kode bidang barang, 2 digit
C : Kode kelompok barang, 2 digit
D : Kode sub-kelompok barang, 2 digit
E : Kode sub-sub kelompok barang, 2 digit
F : Nomer register pencatatan barang, 4 digit.
4.4.2 Prosedur inventarisasi
Informasi mengenai aset sebagaimana dijelaskan di atas, dicatat pada kartu inventaris
barang baik secara tersendiri maupun kumpulan/kolektif. Pada kartu inventaris barang
dilengkapi dengan informasi minimal yang dibutuhkan mengenai barang tersebut untuk
keperluan manajemen aset maupun tujuan lain selama barang belum dihapus. Data yang
dapat ditampilkan misalnya data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai, tahun
pembelian, dan data lainnya yang diperlukan untuk dapat menunjang pemberian
informasi. Di bawah ini diberikan contoh untuk kartu inventaris tanah dan kartu inventaris
peralatan dan mesin.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 53 dari 64 Buku informasi Versi 2009
FORM 5 Contoh kartu inventaris tanah
No
Jenis barang/ Nama barang
Nomor Luas (m2
Tahun penga- daan
) Letak/ alamat
Status tanah Penggu-
naan Asal usul
Harga Rp
Kete-rangan Kode
barang Regis
ter Hak Sertifikat
Tgl No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORM 6 Contoh kartu inventaris peralatan dan mesin
No
Kode Barang
Nama barang/ jenis barang
No regis ter
Merk/ type
Ukur- an/ CC
Bahan
Thn pem-belian
Nomer Asal usul
Harga Rp
Ket
Pa-brik
Rang-ka
Me-sin
Po-lisi
BPKB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Perusahaan harus memiliki format dan prosedur untuk memantau kecepatan
penyerapan/penggunaan barang. Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya,
untuk setiap jenis barang yang dikeluarkan dari gudang dilakukan pencatatan dalam
kartu-kartu barang (KB), kartu persediaan (KPS), dan buku jurnal pengeluaran alat-alat
dan perlengkapan (JAP).
Laporan mutasi persediaan menyajikan informasi mengenai posisi persediaan barang
akhir bulan berdasarkan data dari KPS (kartu persediaan). Laporan ini disusun dengan
membuat pengelompokan KPS yang ada terlebih dahulu, yaitu:
• Kelompok persediaan bahan operasi kimia.
• Kelompok persediaan bahan operasi lainnya.
• Kelompok persediaan lainnya.
• Kelompok bahan instalasi.
Laporan persediaan bahan operasi lainnya (selain bahan kimia) harus dilakukan dengan
mengadakan stock opname yang dapat dilakukan setiap akhir triwulan. Langkah
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 54 dari 64 Buku informasi Versi 2009
selanjutnya adalah mencatat hasil penjumlahan tersebut ke dalam formulir laporan mutasi
persediaan.
4.4.3 Persediaan barang/aset
Bahan, perlengkapan, dan peralatan harus tersedia di perusahaan dalam jumlah yang
cukup untuk menjamin karyawan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan.
Bahan, perlengkapan, dan peralatan diperlukan dari waktu ke waktu. Perusahaan harus
mempunyai persediaan (buffer stock). Tetapi persediaan ini tidak boleh berlebihan yang
akan menjadi beban biaya yang tidak bermanfaat bagi perusahaan.
Persediaan minimum ditetapkan untuk tiap-tiap jenis aset/barang, berdasarkan pada
tingkat kebutuhan/ pemakaian guna pelaksanaan operasional perusahaan. Misal, pada
instalasi produksi 20 liter/detik dibutuhkan kaporit sebanyak 35 kg/bulan. Berarti bahwa
35 kg kaporit selalu tersedia dalam gudang. Waktu tenggang pemesanan kaporit harus
diperhatikan agar kaporit selalu tersedia di gudang.
4.4.4 Pemesanan barang/aset
Waktu pemesanan (re-order point) untuk persediaan baru harus ditentukan sedemikian
rupa sehingga bahan, perlengkapan dan peralatan dipesan untuk gudang sebelum
persediaan habis. Untuk itu harus diketahui dengan pasti waktu pesan (lead time), yaitu
jangka waktu antara saat pemesanan barang (dengan order pembelian atau melalui
telepon) hingga saat barang masuk ke dalam gudang perusahaan.
Tiap barang memiliki tenggang waktu pesan yang berbeda, sehingga waktu pemesanan
untuk setiap barang harus ditetapkan berdasarkan pada karakter, spesifikasi, jenis
pemakaian.
Untuk komponen aset SPAM sebagaimana pada tabel 4.1, metoda operasional dan
pemeliharaan juga mempengaruhi waktu pesan.
4.4.5 Penyimpanan barang/stok dan pengamanannya
4.4.5.1 Penyimpanan
Penyimpanan barang adalah merupakan suatu kegiatan serta usaha untuk melaksanakan
pengurusan, pengaturan bahan di dalam ruangan khusus (gudang/penyimpanan)
sehingga pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani
dengan cepat dan tepat.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 55 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Kegiatan dalam penyimpanan barang adalah:
1. Menerima, menyimpan, mengatur, merawat, dan menjaga keutuhan barang agar
dapat digunakan sesuai dengan rencana secara tertib, teratur, rapi, dan aman.
2. Menyelenggarakan administrasi penyimpanan atas semua barang yang ada dalam
simpanannya.
3. Melakukan stock opname secara periodik atau insidental terhadap barang yang ada
dalam penyimpanan/gudang.
4. Membuat laporan secara berkala tentang persediaan barang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Penyimpan/pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima,
menyimpan, dan mengeluarkan barang.
Tugas dan tanggungjawab penyimpan/pengurus barang:
1. Menerima, menyimpan, dan menyerahkan barang ke unit kerja yang menggunakan.
2. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan
ketersediaan barang.
3. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/penyerahan
secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan dalam
kaitan dengan pengawasan barang.
4. Membuat laporan berdasarkan kartu persediaan barang.
5. Membuat laporan berkala maupun insidentil mengenai pengurusan barang yang
menjadi tanggungjawabnya.
6. Bertanggungjawab atas barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak
atau dicuri dan sebab lainnya.
7. Melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan
sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis, jumlah, dan keterangan lain yang
diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan berita acara perhitungan barang.
Pengamanan
Prinsip pengamanan terhadap barang/aset secara umum adalah merupakan tindakan
atau kegiatan pengendalian dan penertiban yang dilakukan guna menjamin keamanan
aset dari segi :
• Pengamanan administratif, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan,
dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
• Pengamanan fisik, untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan
jumlah barang, dan hilangnya barang. Misal untuk tanah dan bangunan dengan
pemasangan pagar dan tanda batas. Pengamanan terhadap barang persediaan
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 56 dari 64 Buku informasi Versi 2009
dilakukan oleh penyimpan/pengurus barang dengan cara penyimpanan yang baik di
gudang.
• Pengamanan hukum, yaitu semua dokumen kepemilikan dan surat bukti status
kepemilikan tidak ada yang cacat hukum, sehingga seluruh aset dapat terlindungi
secara hukum. Misal IMB, akte jual beli, berita acara serah terima.
Gudang
Semua barang-barang hasil kegiatan pengadaan, sebelum sampai kepada pengguna
tentu saja harus disimpan pada suatu tempat guna pengamanannya, baik itu sifatnya
sementara waktu ataupun dalam waktu yang agak lama. Penyimpanan ini tentu saja
menuntut tanggung jawab yang berat dalam menjaga keselamatannya, baik dari segi
kerusakan fisik (pecah, rusak, dsb) maupun dari segi kehilangan unit barang tersebut
atau bagian-bagian dari barang tersebut (onderdil/suku cadang atau perlengkapannya).
Kepala gudang yang bertugas untuk mengurus gudang bertanggungjawab sepenuhnya
atas keselamatan dan keutuhan barang dalam gudangnya. Sehubungan dengan tugas
tersebut, maka pengurusan barang harus dilaksanakan secara administratif, menyangkut
hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembukuan terhadap keluar masuk barang; dari dan keluar gudang.
2. Melaksanakan penyimpanan barang secara tertib dan teratur.
3. Melaksanakan perawatan barang selama dalam penyimpanan serta pemeliharaan
kebersihan ruangan tempat penyimpanan barang.
4. Merencanakan tempat penyimpanan barang untuk keperluan barang baru atau yang
akan diterima, serta tempat penyimpanan barang yang tidak dipakai lagi atau yang
belum dihapuskan.
5. Mengadakan pencatatan atau stock opname tiap enam bulan.
Gudang memiliki berbagai fungsi, yaitu penerimaan barang, penyimpanan barang serta
pengamanan barang, sebagai berikut:
1. Gudang sebagai tempat penerimaan barang, berfungsi untuk:
• Menerima barang dari hasil kegiatan pengadaan.
• Menerima barang dari gudang lainnya. Sebagai penyimpan perantara sampai
dikeluarkannya/dikirimnya atau didistribusikannya barang-barang tersebut.
• Menerima barang dari hasil bantuan, hibah, sitaan, dan lain sebagainya.
2. Gudang sebagai tempat penyimpanan barang, adalah suatu kegiatan dan usaha
untuk melaksanakan pengurusan, serta pengaturan barang di dalam ruangan khusus
(gudang/penyimpanan). Barang disimpan dengan penataan tertentu sehingga mudah
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 57 dari 64 Buku informasi Versi 2009
dikenali, dicari, diambil, dan diawasi. Penempatan barang harus teratur sehingga
tujuan penyimpanan tercapai, yaitu:
• Cepat, tepat, dan efisien dalam melayani permintaan, penerimaan dan
penanganan.
• Aman dan awet.
• Memudahkan mengetahui persediaan.
• Memungkinkan mendahulukan pengeluaran barang yang diterima terlebih dahulu.
Tugas dalam penyimpanan barang adalah:
• Menerima, menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang agar
dapat digunakan sesuai dengan rencana secara tertib, teratur, rapi dan aman.
• Menyelenggarakan administrasi penyimpanan atas semua barang yang ada
dalam simpanannya.
• Melakukan stock opname secara periodik atau insidental terhadap barang yang
berada di gudang.
• Membuat laporan tentang keadaan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Karena itu dalam proses penyimpanan minimal harus memiliki:
• Kartu barang; yang merupakan dokumen pencatatan tentang jumlah barang-
barang persediaan dan perubahannya yang digantung pada tempat penyimpanan
barang.
• Kartu persediaan; yang merupakan dokumen pencatatan barang-barang yang
tersedia dalam gudang sebagai sumber data yang dapat digunakan dalam:
– Pertanggungjawaban barang-barang persediaan.
– Pengendalian persediaan.
– Informasi sisa persediaan.
• Perencanaan tata cara penyimpanan/penempatan barang berdasarkan: jenis,
sifat, kondisi, daya tahan, sensitivitas, dan sebagainya.
Untuk tujuan-tujuan tersebut di atas, dianjurkan dalam penyimpanan barang dilakukan
penempatan berdasarkan:
• Macam, sifat, dan jenis barang,
• Ukuran besar kecilnya barang,
• Frekuensi pemakaian/pengambilan barang,
• Jumlah barang,
• Daya tahan atau sensitivitas barang,
• Kondisi barang.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 58 dari 64 Buku informasi Versi 2009
3. Gudang sebagai tempat pengamanan barang.
Penyimpanan barang di gudang berfungsi sebagai pengamanan fisik akan barang
yang disimpan, yang ditujukan untuk menjaga keamanan barang dari adanya
kemungkinan kehilangan, kerusakan fisik, dsb. Penyimpan/Pengurus Barang harus
menempatkan barang persediaan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai
dengan sifat barang tersebut agar barang terhindar dari kerusakan fisik.
Oleh karena itu gudang sebagai tempat penyimpanan barang harus memenuhi
persyaratan tertentu untuk mencegah kerusakan dari faktor-faktor:
• Biologis, misal tikus.
• Cuaca, suhu dan sinar.
• Air dan kelembaban.
• Fisik: benturan, geseran, tekanan/himpitan dalam penumpukan barang.
• Lain-lain yang dapat menurunkan kualitas barang, atau yang dapat menurunkan
fungsi/kualitas penggunaan barang.
4.5 Penghapusan aset
Penghapusan aset adalah tindakan penghapusan barang milik perusahaan/pengguna
yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, serta penghapusan dari daftar inventaris
barang. Hal ini bisa terjadi karena adanya kelebihan aset atau adanya aset yang tidak
produktif, yang disebabkan oleh:
• Kebutuhan penggunaan yang rendah.
• Aset yang telah usang.
• Pengadaan lebih dari kebutuhan.
• Tidak ekonomis untuk dioperasikan atau ditingkatkan.
• Perubahan kebijakan.
• Pelayanan dilakukan oleh pihak ketiga atau dilakukannya privatisasi.
• Resiko kepemilikan lainnya (beban keuangan, gangguan lingkungan, aspek hukum,
sosial dan vandalisme).
4.5.1 Dasar penghapusan
Secara terinci alasan dan pertimbangan dalam penghapusan barang adalah sebagai
berikut:
1. Alasan penghapusan barang tidak bergerak:
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 59 dari 64 Buku informasi Versi 2009
• Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure.
• Tidak dapat digunakan secara optimal.
• Terkena planologi kota.
• Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
• Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.
• Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
2. Alasan penghapusan barang bergerak
i) Pertimbangan teknis:
• Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis
bila diperbaiki.
• Secara teknis tidak dapat lagi digunakan karena modernisasi.
• Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa.
• Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
• Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam
penyimpanan/pengangkutan.
ii) Pertimbangan ekonomis:
• Untuk optimalisasi barang yang berlebih atau idle.
• Secara ekonmis lebih menguntungkan bila dihapus, karena biaya operasional
dan pemeliharaannya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
iii) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
• Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
• Di luar kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
• Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
• Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).
4.5.2 Strategi penghapusan
Strategi dalam penghapusan dapat disusun dengan melaksanakan:
1. Penyusunan sistem manajemen aset dan menajamkan inventarisasi data khususnya
data mengenai kondisi dan kinerja setiap aset, sehingga memungkinkan disusunnya
perencanaan penghapusan aset melalui pengaturan persediaan yang rasional, atau
bila aset menjadi tidak ekonomis bila dioperasikan.
2. Merencanakan penghapusan dengan mempertimbangkan dari segi biaya, termasuk
melakukan:
• Evaluasi pilihan/alternatif.
• Konsultasi iklan.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 60 dari 64 Buku informasi Versi 2009
• Rekayasa teknik/value engineering.
• Penghancuran untuk keamanan (misalnya bangunan tua).
• Pembersihan dan memperindah.
4.5.3 Proses penghapusan
Dalam melaksanaan penghapusan ini perlu mengikuti ketentuan yang berlaku, seperti
ketentuan mengenai IKMN (Inventarisasi Kekayaan Milik Negara), yang telah dijabarkan
lebih lanjut dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Pekerjaan Umum.
4.5.3.1 Pemusnahan
Penghapusan barang dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang yang
dimaksud:
• Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, serta tidak dapat
dipindahtangankan, atau
• Alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
4.5.3.2 Pemindahtanganan
Penghapusan barang dengan tindak lanjut pemindahtanganan adalah penghapusan
barang milik perusahaan yang sudah dihapus tetapi masih mempunyai nilai ekonomis.
Sehingga dapat dilakukan melalui (i) pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan/atau (ii)
disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang
meliputi:
• Penjualan,
• Tukar menukar,
• Hibah, dan
• Penyertaan modal Pemerintah Daerah.
1. Penjualan.
Penjualan barang dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventarisasi, misal rumah
dinas, kendaraan dinas, barang milik lainnya. Penjualan dillakukan dengan pelelangan
umum atau pelelangan terbatas.
2. Tukar menukar
Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 61 dari 64 Buku informasi Versi 2009
• Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan,
• Untuk optimalisasi barang milik daerah,
• Tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Tukar menukar dapat dilakukan dengan pihak:
• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
• Badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya,
• swasta.
Barang yang dapat menjadi obyek tukar menukar dapat berupa:
• Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Kepala Daerah,
• Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi pokok, namun sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah
atau penataan kota, dab
• Barang milik lainnya selain tanah dan/atau bangunan.
Tukar menukar dapat dilaksanakan bila telah mendapat persetujuan pejabat yang
berwenang, Kepala Daerah, serta DPRD (untuk tanah dan bangunan). Pelaksanaan
serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam
berita acara serah terima barang. Dalam pelaksanaan tukar menukar, bila terdapat
nilai selisih lebih maka nilai selisih lebih dimaksud dapat dihibahkan dan dituangkan
pada berita acara hibah.
3. Hibah
Hibah barang dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial,
keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Barang yang dihibahkan dapat berupa
• Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Kepala Daerah,
• Tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan.
4. Penyertaan modal pemerintah daerah
Penyertaan modal Pemda dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan
peningkatan kinerja BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya dari pemerintah dan
swasta. Barang yang dapat dijadikan sebagai penyertaan modal Pemda ditetapkan
setelah mendapat persetujuan DPRD. Penyertaan modal Pemda ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 62 dari 64 Buku informasi Versi 2009
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 63 dari 64 Buku informasi Versi 2009
BAB V
SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI
5.1. Sumber daya manusia
1. Pelatih
Peran pelatih adalah untuk:
• Membantu anda dalam merencanakan proses belajar.
• Membimbing anda dalam melakukan tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam
tahap belaja.
• Membantu anda untuk memahami konsep dan praktik baru dan untuk menjawab
pertanyaan anda mengenai proses belajar anda.
• Membantu anda untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang anda
perlukan untuk belajar anda.
• Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
• Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.
2. Penilai
Penilai bertugas melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat
kerja.
Penilai akan:
• Melaksanakan penilaian apabila anda telah siap dan merencanakan proses belajar
dan penilaian selanjutnya dengan anda.
• Menjelaskan kepada anda mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan
mendiskusikan rencana pelatihan selanjutnya dengan anda.
• Mencatat pencapaian / perolehan anda.
3. Teman kerja/sesama peserta pelatihan
Teman kerja anda/sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan
bantuan. Anda juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini
akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan
belajar/kerja Anda dan dapat meningkatkan pengalaman belajar Anda.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 64 dari 64 Buku informasi Versi 2009
5.2. Sumber-sumber perpustakaan
Pengertian sumber-sumber adalah material yang menjadi pendukung proses
pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan pedoman belajar ini.
Sumber-sumber tersebut dapat meliputi :
1. Buku referensi (text book)/ buku manual servis
2. Lembar kerja
3. Contoh form-form check list.
Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu
peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.
Prinsip-prinsip dalam pelatihan berbasis kompetensi adalam mendorong pada fleksibilitas
dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu,
dengan mengijinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang
lebih baik, atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasi dalam pedoman belajar
ini tidak tersedia/tidak ada.
Buku-buku referensi untuk bahan pelatihan yang telah direkomendasi:
• Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
• Undang-undang no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
• Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
• Keputusan Presiden RI no. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah.
• Keputusan Presiden RI no. 61 tahun 2003 tentang perubahan keputusan Presiden RI
no 80 tahun 2003.
• Keputusan Presiden RI no. 32 tahun 2005 tentang perubahan kedua keputusan
Presiden RI no 80 tahun 2003.
• Keputusan Presiden RI no. 70 tahun 2005 tentang perubahan ketiga keputusan
Presiden RI no 80 tahun 2003.
• Keputusan Presiden RI no. 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat keputusan
Presiden RI no 80 tahun 2003.
• Keputusan Presiden RI no. 79 tahun 2006 tentang perubahan kelima keputusan
Presiden RI no 80 tahun 2003.
• Keputusan Presiden RI no. 85 tahun 2005 tentang perubahan keenam keputusan
Presiden RI no 80 tahun 2003.
• Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 49 tahun 2001 tentang sistem informasi
manajemen barang daerah (SIMBADA)
• Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 7 tahun 2002 tentang nomor kode lokasi dan
nomor kode barang daerah.
Materi pelatihan berbasis kompetensi Kode modul SEKTOR AIR MINUM BIDANG PENGELOLAAN SUB BIDANG MANAJEMEN PAM.MM02.004.01
Judul modul : Manajemen aset / barang Halaman : 65 dari 64 Buku informasi Versi 2009
• Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 153 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan
barang daerah yang dipisahkan.
• Keputusan Menteri Dalam Negeri no 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemda.
• Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah.
• Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis
pengelolaan barang milik daerah.
• Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, tahun 2000.
• Surat Keputusan Menteri Keuangan no. SE-187/MK-2/2003 tentang penjualan
kendaraan dinas.
• Surat Edaran Direktorat Jendral Anggaran no. SE-144/A/2002 tentang petunjuk teknis
tata cara pelaksanaan penghapusan barang inventaris milik negara.