Halaman : 6.1 Paraf :

6. 104 Unit Kendaraan Yang Tercatat Pada Satker BBPJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Belum Didukung Kepemilikan Yang Sah.

Kondisi

Satuan Kerja Balai Besar Besar Pelaksanaan Jalan (Satker BBPJN) Wilayah I Sumatera Utara Satker ……………. (……………..) menyajikan saldo Akun ……………….. Aset Tetap dalam Neraca Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) per 30 Juni 20121 sebesar Rp145.735.939.311,00luas77.807.360,00 m2 . Aset tersebut diantaranya sebesar Rp 111.846.501.259,00 (1.130 unit) merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan diantaranya sebanyak 107 unit sebesar Rp27.644.212.423,00 merupakan kendaraan (rincian pada lampiran 6)

Hasil pengujian atas kewajiban pengamanan dan perkuatan aset peralatan dan mesin dhi. kendaraan pada Satker BBPJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa dari 107 unit kendaraan tersebut di atas hanya tiga unit kendaraan yang memiliki pengamanan hukum berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu :

Kode Barang

NUP Nama Barang Kuantitas Nilai No. Polisi No. BPKB

3020104001 4 Sepeda Motor 1 14.178.000 BK 4861 K E-5888315

3020104001 5 Sepeda Motor 1 14.400.000 BK 5610 K F-6389297

3020102003 1Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )

1 197.450.000 BK 1420 K E-6326871

Atas hal tersebut pihak satker menyatakan bahwa keempat aset kendaraan tersebut di atas diperoleh melalui pembelian sehingga memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB. Sedangkan sebanyak 104 unit lainnya merupakan aset kendaraan yang diperoleh melalui hibah maupun transfer masuk. Seluruh kendaraan yang diperoleh melalui hibah maupun transfer masuk tidak diserahkan berikut bukti kepemilikannya.

Kriteria

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

1) Pasal 7 ayat 2 antara lain menyatakan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab: c) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya: e) mengamankan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; h) melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya.

2) Pasal 32 ayat 1 menyatakan Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya

Halaman : 6.2 Paraf :

3) Pasal 32 ayat 2 menyatakan Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum

b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44 menyatakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasannya dengan sebaik-baiknya.

Akibat

Hal tersebut mengakibatkan aset tetap berupa kendaraan sebanyak 104 unit rawan disalahgunakan.

Sebab

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Barang lemahl dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan BMN aset tetap kendaraan.

Komentar Instansi

(Terlampir)